Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Dr. Adi Suryanto, MSi
Disampaikan dalam Sosialisasi Pelatihan Dasar CPNS Jakarta, 24 Pebruari 2017
Pokok Pembahasan • Kebijakan Nasional tentang Pengembangan Kompetensi ASN • Kebijakan Perangkat Daerah (PP 18/2016) • Tantangan Pengembangan Kompetensi ASN • Tantangan Pengelola ASN dalam Pengembangan Kompetensi ASN
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Kebijakan Nasional tentang Pengembangan Kompetensi ASN • UU ASN telah meletakkan dasar yang kuat bagi perwujudan Birokrasi Kelas Dunia melalui profesionalitas ASN; • Jenis Kompetensi yang harus dikuasai ASN adalah kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural • Jaminan bahwa setiap ASN mendapatkan hak Pengembangan kompetensi setiap tahun dalam rangka pengembangan kariernya; • Variasi jenis kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan ; • Keharusan Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi bagi setiap instansi yang tertuang dalam penganggaran; • Pengembangan Kompetensi harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi • Kegiatan Pengembangan Kompetensi harus terekam dalam Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN Nasional
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Kebijakan Perangkat Daerah (PP 18/2016) • Menempatkan urusan pendidikan dan pelatihan sebagai urusan penunjang; • Hanya tingkat Provinsi dimungkinkan dibentuk kelembagaan diklat mandiri (Tipe A dan B); • Tingkat Kabupaten/Kota hanya dapat dibentuk sebagai UPT atau kelembagaan gabungan dengan urusan kepegawaian
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Konsekuensi kedua Peraturan Perundangan bagi Pengembangan Kompetensi ASN
UU ASN
Tugas besar penuhi mandat lakukan pemenuhan hak Pengembangan Kompetensi ASN
Wadah terbatas Kelembagaan Mandiri hanya Provinsi Cakupan harus s/d Kabupaten/ Kota
INTEGRITAS
PROFESIONAL
PP 18/2016
INOVATIF
PEDULI
Tantangan Pengelolaan ASN • Target mewujudkan ASN profesional bagi birokrasi berkelas dunia 2025 • Penerapan sistem merit dalam pegelolaan ASN (basis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) mulai perencanaan kebutuhan s.d pemberhentian • Sinergi : antar pengelola ASN (BKD dengan BPSDM Provinsi), antar Provinsi, antara kabupaten/kota dengan provinsi • Penguatan unit pengelola ASN INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
2/24/2017
Tantangan Pengembangan Kompetensi ASN di Daerah
• Jumlah ASN di daerah : 79,5 % dari total jumlah ASN di Indonesia • Profil ASN di daerah : 25% dari total seluruh ASN di daerah JFU • ASN di daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik (terdekat dengan masyarakat) • Target dan prioritas Nasional & Daerah menghadapi kompetisi global
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
PERAN PENGELOLA ASN • Leading Unit bagi Pengembangan Kompetensi ASN • Bertanggungjawab terhadap perwujudan profesionalitas ASN melalui kegiatan pengembangan kompetensi • Bertanggungjawab memberikan penguatan kompetensi teknis sesuai bidang tugas ASN selama Pelatihan Dasar CPNS
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Peran & Sinergi antar instansi LAN
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
Melakukan pembinaan terhadap kegiatan pengembangan kompetensi secara nasional (rumuskan NSPK, lakukan kontrol kualitas dan penjaminan kualitas )
K/L tertentu menetapkan Standar kompetensi teknis sesuai urusan sektor (berlaku secara nasional)
Menyusun perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi ASNnya
Menyusun perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi ASNnya
Menetapkan standar komptensi manajerial & program pelatihan manajerial
K/L tertentu nenetapkan standar kompetensi jabatan fungsional yang dibina (berlaku secara nasional)
Mengembangkan program pelatihan dan non pelatihan sesuai kebutuhan instansi & nasional
Menyelenggarakan dan mengevaluasi program pelatihan dan non pelatihan
Menyelenggarakan dan mengevaluasi program pelatihan dan non pelatihan
Mengacu program pelatihan yang dikembangkan oleh pembina diklat dan K/L pembina diklat teknis dan pembina jabatan fungsional
Menetapkan standar komptensi sosial kultural & program pelatihan sosial kultural
Biro SDM & BPSDM K/L
BKD & BPSDM Daerah
LAN
K/L
K/L
K/L
BPSDM
BPSDM
Provinsi
Provinsi
Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERINTEGRASI (Bagi CPNS)
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI LOGO
LATAR BELAKANG
Bahwa Calon PNS telah direkrut berdasarkan formasi jabatan yang menekankan pada syarat kompetensi tertentu (dasar & bidang); Calon PNS perlu dipersiapkan memasuki kultur BARU di birokrasi dengan mandat pelayanan; Perlu membentuk karakter PNS, sehingga mampu bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of government atau one government yang didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI LOGO
FUNGSI ASN
Fungsi ASN: 1. Pelaksana Kebijakan Publik 2. Pelayan Publik, dan 3. Perekat dan Pemersatu Bangsa (Pasal 10 UU ASN)
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI LOGO
DIKLAT BAGI CPNS (3) Calon PNS wajib menjalani masa percobaan (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter Kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat professionalisme serta kompetensi bidang. (Pasal 63 UU ASN)
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI LOGO
DIKLAT BAGI CPNS (1) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 yat (3) bagi calon PNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. (2) Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa percobaan
(Pasal 64 UU ASN)
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI LOGO
SYARAT PENGANGKATAN PNS
(1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan: (a) lulus pendidikan dan pelatihan; dan (b) sehat jasmani dan rohani. (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan –undangan. (3) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS. (Pasal 65 UU ASN)
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI LOGO
DASAR KEBIJAKAN DIKLAT BAGI CPNS (Pasal 10, 63, 64, dan 65 UU ASN)
Calon PNS diberhentikan sebagai calon PNS
1 tahun wajib menjalani masa percobaan
Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS
melalui proses
TIDAK lulus LULUS
Persyaratan
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERINTEGRASI
PNS
3 Fungsi ASN
Tujuan membangun: integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter Kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab.
memperkuat professionalisme serta kompetensi bidang
1. Pelaksana Kebijakan Publik 2. Pelayan Publik, dan 3. Perekat dan Pemersatu Bangsa
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF LOGO PEDULI
LOGO
Satu Kesatuan Kegiatan
Kegiatan pembentukan kompetensi generik (dikelas dan di tempat kerja)
Pegawai ASN Profesional: Pelaksana Kebijak, pelayanan, dan perekat bangsa
INTEGRITAS
Kegiatan penguatan kompetensi bidang/ jabatan (di tempat kerja)
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI LOGO
Kompetensi Generik (Pembentukan Karakter)
ANEKA: kesatuan dan unsur
Kompetensi sosiokultural Kepedulian pada satu pemerintah
Kompetensi sosiokultural
Karakter ASN
Kompetensi generik sosiokultural WoG;
kepedulian pada satu pemerintah
Karakter ASN Kepedulian pada satu pemerintah
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI LOGO
Kompetensi Bidang (Penguatan)
LOGO
PELATIHAN DASAR CPNS SEBAGAI BENTUK DIKLAT TERINTEGRASI BAGI CPNS
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI LOGO
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI LOGO
KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CPNS
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI KEBIJAKAN KEDIKLATAN JAKARTA, 24 PEBRUARI 2017
Pokok Bahasan 1
Latar Belakang & Dasar Hukum
2
Kompetensi yang dibangun
3
Desain pembelajaran untuk capai kompetensi
4
Sistem evaluasi
5
Peran antar Instansi
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
LATAR BELAKANG • Bahwa Calon PNS telah direkrut berdasarkan formasi jabatan yang menekankan pada syarat kompetensi tertentu (dasar & bidang); • Calon PNS perlu dipersiapkan memasuki kultur BARU di birokrasi dengan mandat pelayanan; • Perlu membentuk karakter PNS, sehingga mampu bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of government atau one government yang didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
FUNGSI ASN
Fungsi ASN: 1. Pelaksana Kebijakan Publik 2. Pelayan Publik, dan 3. Perekat dan Pemersatu Bangsa (Pasal 10 UU ASN)
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
DIKLAT BAGI CPNS (3) Calon PNS wajib menjalani masa percobaan (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter Kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat professionalisme serta kompetensi bidang. (Pasal 63 UU ASN)
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
DIKLAT BAGI CPNS (1) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 yat (3) bagi calon PNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. (2) Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa percobaan
(Pasal 64 UU ASN)
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
SYARAT PENGANGKATAN PNS
(1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan: (a) lulus pendidikan dan pelatihan; dan (b) sehat jasmani dan rohani. (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan –undangan. (3) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS. (Pasal 65 UU ASN)
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
DASAR KEBIJAKAN DIKLAT BAGI CPNS (Pasal 10, 63, 64, dan 65 UU ASN)
Calon PNS diberhentikan sebagai calon PNS
1 tahun wajib menjalani masa percobaan
Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS
melalui proses
TIDAK lulus LULUS
Persyaratan
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERINTEGRASI
PNS
3 Fungsi ASN
Tujuan membangun: integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter Kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab.
memperkuat professionalisme kompetensi bidang
serta
1. Pelaksana Kebijakan Publik 2. Pelayan Publik, dan 3. Perekat dan Pemersatu Bangsa
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
DASAR HUKUM PELATIHAN
UU 5 Tahun 2014 ttg Aparatur Sipil Negara
Peraturan Kepala LAN No.21/2016 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III
Peraturan Kepala LAN No.22/2016 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan I dan II
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
KOMPETENSI YANG DIBANGUN “kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional”, yang diindikasikan dengan kemampuan: 1. Menunjukkan sikap perilaku dan disiplin PNS; 2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya; 3. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI; dan 4. Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas.
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
STRUKTUR KURIKULUM (1) A.
Kurikulum Pembentukan Karakter PNS, yang terdiri dari: 1. Agenda Sikap dan Perilaku Displin PNS : TUS dan Keprotokolan, Kes Jas & Men, Kesiapsiagaan
2. Agenda Nilai–Nilai Dasar PNS : ANEKA 3. Agenda Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI: Manjemen ASN, Pelayanan Publik, Whole of Government
4. Agenda Habituasi :
aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai mata Pelatihan yang telah dipelajari
B.
Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
STRUKTUR KURIKULUM (2) A. B.
Kurikulum Pembentukan Karakter PNS Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, yang terdiri dari: 1. Kompetensi Teknis Umum/Administrasi …untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum/administratif dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan. 2. Kompetensi Teknis Substantif … untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat spesifik (substantif dan/atau bidang) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan Pelaksana dan/atau pembentukan jabatan fungsional sesuai dengan formasi jabatannya.
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
WAKTU PELAKSANAAN Kurikulum pembentukan karakter PNS
•
•
Dilaksanakan selama 113 Hari Kerja atau 1,141 JP dengan rincian: 33 hari kerja (288 JP) untuk pembelajaran klasikal, dan 80 hari kerja (853 JP) untuk pembelajaran non klasikal (aktualisasi pada agenda pembelajaran habituasi) di tempat kerja. Peserta diasramakan saat pembelajaran klasikal dan diberikan kegiatan penunjang berupa peningkatan kesegaran jasmani.
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
WAKTU PELAKSANAAN Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas Alternatif pelaksanaan : • sebelum mengikuti Pelatihan pada kurikulum dan pembelajaran pembentukan karakter PNS dan atau • pada saat pelaksanaan agenda pembelajaran habituasi s.d kembali ke tempat Pelatihan. Penentuan mata Pelatihan dan jumlah jam (klasikal atau non klasikal) disusun instansi & dikonsultasikan dengan Intansi Teknis dan/atau Intansi Pembina Jabatan Fungsional, dan Instansi Pembina Diklat (memperhatikan waktu masa percobaan CPNS dan ketersediaan anggaran instansi).
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
TAHAP PELATIHAN DASAR CALON PNS Pembentukan karakter PNS
Evaluasi Akhir Oreintasi Peserta
Agenda IV Habituasi
PNS PROFESIONAL YANG BERKARAKTER SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT
Agenda I: Sikap Perilaku Agenda III: Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Agenda II: Nilai-Nilai Dasar PNS Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
AGENDA SIKAP PERILAKU bekali kemampuan menunjukan sikap perilaku dan kedisiplinan dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat. mata pelatihan Kesehatan Jasmani dan Mental, Tata Upacara Sipil dan Keprotokolan, dan Kesiapsiagaan secara terintegrasi. di penghujung pembelajaran peserta menunjukan sikap dan perilaku disiplin PNS selama penyelenggaraan Pelatihan.
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
AGENDA NILAI-NILAI DASAR
bekali nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan publik : ANEKA Studi lapangan di akhir agenda untuk perkuat pemahaman terhadap pembelajaran internalisasi Nilai-Nilai Dasar PNS di penghujung pembelajaran peserta hasilkan produk pembelajaran yang menunjukan hasil internalisasinya terhadap nilai-nilai dasar sebagai bekal dalam pembiasaan diri mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS selama penyelenggaraan Pelatihan.
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
AGENDA KEDUDUKAN DAN PERAN PNS DALAM NKRI
bekali pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk menjalankan fungsi ASN sehingga mampu kelola tantangan dan masalah keragaman sosial-kultural dengan gunakan perspektif Whole of Government dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya mata Pelatihan : Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. di penghujung pembelajaran peserta menghasilkan produk pembelajaran yang menunjukan hasil pemahamanya sebagai bekal untuk mengaktualisasikannya pada agenda habituasi.
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
AGENDA HABITUASI memfasilitasi peserta lakukan proses aktualisasi melalui pembiasaan diri di tempat kerja terkait kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai mata Pelatihan yang telah didalami di tempat pelatihan.
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
HARI 1 1. Pembukaan 2. Ceramah Kebij Pengemb SDM Aparatur (2 JP) 3. Overview Kebij Penyelenggaraan Pelatihan (4 JP) HARI 4 Pembent Sikap & Perilaku Disiplin PNS (9 JP) HARI 7
HARI 2 1. Dinamika Kelompok (6 JP) 2. Konsepsi Aktulisasi (3 JP)
HARI 5 Pembent Sikap & Perilaku Disiplin PNS (9 JP) HARI 8 Akuntabilitas PNS (9 JP)
HARI 10 Nasionalisme (9 JP) HARI 13
HARI 11 Nasionalisme (12 JP) HARI 14 Etika Publik (6 JP) Komitmen Mutu (3 JP) HARI 17 Anti Korupsi (9 JP) HARI 20
HARI 16 Komitmen Mutu (12 JP) HARI 19
Pembentukan Sikap dan Perilaku Disiplin PNS (9 JP)
3. Ceramah MTSL (2 JP)
Akuntabilitas PNS (9 JP)
Etika Publik (9 JP)
HARI 3
HARI 6 Pembent Sikap & Perilaku Disiplin PNS (9 JP) HARI 9 Akuntabilitas PNS (6 JP) Nasionalisme (3 JP) HARI 12 Etika Publik (9 JP) HARI 15 Komitmen Mutu (9 JP)
HARI 18 Anti Korupsi (9 JP) HARI 21
Warna menunjukkan AGENDA kegiatan dalam pembentukan karakter
HARI 19 HARI 20 Anti Korupsi (6 JP) Studi Lapangan Internalisasi Ceramah MTSL (2 JP) Nilai-Nilai Dasar PNS (9 JP) HARI 22 HARI 23 WoG (9 JP) WoG (9 JP) HARI 25 HARI 26 Studi Lapangan Penjelasan Aktualisasi (6 JP) Pembentukan Pengetahuan Peran dan Kedudukan PNS Pembimbingan Rancangan dalam NKRI (9 JP) Aktualisasi (Mandiri) HARI 28 HARI 29 Pembimbingan Rancangan Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (9 JP) Aktualisasi (9 JP) AKTUALISASI HARI 31 Agenda Habituasi Di Tempat Pembimbingan Pra Evaluasi Kerja Aktualisasi (2 JP) (4 Bulan) HARI 33 1. Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (2 JP) 2. Penutupan
HARI 21 Manajemen ASN (12 JP) HARI 24 Pelayanan Publik (12 JP) HARI 27 (Persiapan Ev. Akademik) Evaluasi Akademik (5 JP) Pembimb. Rancangan Aktualisasi (Mandiri) HARI 30 Evaluasi Rancangan Aktualisasi (10 JP) HARI 32 Evaluasi Aktualisasi (10 JP) PASCA DIKLAT
CONCRETE EXPERIENCE
DESAIN PENGALAMAN BELAJAR
(Penanaman Belief)
ACTIVE EXPERIMENTATION (Aktualisasi Belief)
Pendekatan experiential learning sebagai bekal melakukan habituasi
REFLECTIVE OBSERVATION (Pendalaman Belief)
ABSTRACT CONCEPTUALIZATION (Penguatan Belief)
Membaca Pencarian
Mengalami Penanaman
Mendalami Pendalaman
INTEGRITAS
Menghasilkan Penguatan
PROFESIONAL
Aplikasi Aktualisasi
INOVATIF
PEDULI
Peran antar unit & instansi LAN RI Unit SDM Instansi
Lembaga Pelatihan
Pembentukan Karakter
Penguatan Kompetensi Bidang
Agenda Sikap Perilaku Displin
Kompetensi Teknis Administrasi
Agenda Nilai Dasar PNS
Kompetensi Teknis Substantif
Agenda Peran & Kedudukan PNS dalam NKRI Agenda Habituasi
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Setiap Peserta Dalam jabatan
1 DAFTAR ISIAN PROFIL PEKERJAAN
4
INDETIFIKASI KEBUTUHAN KOMPETENSI TEKNIS
STANDAR KOMPETENSI
KLASIFIKASI RUMPUN PEKERJAAN NILAI PEMBELAJARAN PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS
0
3
2
7
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
TEKNIS SUBSTANTIF TEKNIS UMUM
6 STRATEGI /METODE
MATA PELATIHAN JUMLAH HARI/ JP TEMPAT PELAKSANAAN
MEKANISME PENYUSUNAN KURIKULUM OLEH INSTANSI ASAL PESERTA
5
TUJUAN PENGUATAN KOMPETENSI
JENIS PENGUATAN KOMPETENSI PELATIHAN KLASIKLAL
NONKLASIKAL
Telah dilakukan Penyiapan Penerapan LAN RI Penyiapan Lembaga
Informasi
Informasi
Pelatihan Penerapan Kebijakan
Forum Rakor Kediklatan LAN tahun 2015
Pelatihan Master Trainer
Forum Rakor Kediklatan di Daerah-Daerah
Pelatihan Pengajar dan Pengelola Lembaga Pelatihan
Surat Edaran Kepala LAN tahun 2016 Sistem Informasi Diklat Aparatur Forum Konsultansi INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
