KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl. SE, M. Eng. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Disampaikan pada Rapat Koordinasi Instansi Pembina Jabatan Fungsional Jakarta, 13 Mei 2014

OUTLINE PRESENTASI 1. LATAR BELAKANG 2. ROADMAP MANAJEMEN ASN

3. KEBIJAKAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 4. PENUTUP

Deputi

SDM APARATUR Kemenpan RB

1

LATAR BELAKANG

Government Effectiveness     

Kualitas Pelayanan Publik Kualitas Pelayanan Aparatur Tingkat Kemandirian dari Tekanan Politik Kualitas Rumusan Kebijakan dan Implementasinya Kredibilitas komitmen pemerintah

100 79

80

54

60 38

40 25 20

7 4

44

38

44

58

75

81 80

83

89

100 94

64 61

56 47

21 22 12

0

Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)

2002 2012

TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA PERSIAPAN FACTOR DRIVEN

AKSELERASI

KEBERLANJUTAN

EFFICIENCY DRIVEN

EFFICIENCY DRIVEN INDONESIA menjadi negara High Income

PDB Nominal per capita

PDB NOMINAL (US$ MILIAR) 711

1,335

2,416

4,257

6,793

9,706

12,989

16,578

286

302

319

336

353

POPULASI (JUTA JIWA) 237

253

269

Sumber: KEN, Proyeksi Ekonomi Indonesia 2011-2045

IN MEMORIAM

THEE KIAN WIE

“…pertumbuhan ekonomi harus diikuti kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara langsung tanpa hambatan birokrasi” “…lambatnya pembangunan ekonomi nasional selama ini disebabkan adanya birokrasi yang menghambat”

KERANGKA RANCANGAN TEKNOKRATIS (RT) RPJMN 2015 – 2019 MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP (MIT) RT-RPJMN 2015 – 2019 Amanat RPJP untuk RPJMN 3: pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA, SDM berkualitas, dan kemampuan IPTEK

JANGKA PANJANG: TERHINDAR DARI MIT (tercapai tahun 2030 apabila ekonomi tumbuh 6-8%/tahun)

Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change POLHUKAM

EKONOMI

 RB  Tertib hukum  Anti korupsi  Demokrasi  Stabilitas DN

 Tranfromasi  Struktur  Resiliensi  Infrastruktur  Inovasi

KESRA  Mutu SDM  Kemiskinan  Pemerataan  Employment  BPJS

LINGKUNGAN  Pengelolaan SDA dan biodiversiti  Kelautan  Mitigasi adaptasi PI

DAERAH  Pemerataan  SPM terpenuhi  Urbanisasi  Pelaksanaan Desentralisasi

DELIVERY MECHANISM Kerangka Pendanaan APBN dan Non APBN Sumber: Bappenas, 2014

Kerangka Regulasi

Kerangka Kelembagaan

• Membutuhkan comprehensive reform • Not Business as Usual (out of the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu, tidak sendiri-sendiri

PROFIL PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA Jumlah Pegawai ASN: 4,36 juta - Pusat : 891.509 - Daerah: 3.471.296 (BKN, 2013)

Jumlah Penduduk: 247 Juta (Data Induk Depdagri 2013)

Rasio Pegawai ASN: 1,76%

RASIO PEGAWAI ASN KAB/KOTA PER 100 PENDUDUK WILAYAH KALIMANTAN

WILAYAH SULAWESI

Peg. ASN SLA

36%

Peg. ASN Sarjana

45%

Peg. ASN Sarjana

30%

Peg. ASN SLA

29%

Tingkat Kemiskinan Indeks Gini

6.69 %

Tingkat Kemiskinan

0.36

Indeks Gini

13.99% 0.40

WILAYAH SUMATERA Peg. ASN Sarjana

39%

Peg. ASN SLA

29%


WILAYAH PAPUA-MALUKU

12,07 % 0.35

WILAYAH JAWA Peg. ASN Sarjana

40%

Peg. ASN Diploma

28%


11.36 % 0.40

WILAYAH BALI-NUSTRA Peg. ASN Sarjana

36%

Peg. ASN SLA

25%


19.79 % 0.38

Peg. ASN SLTA

37%

Peg. ASN Sarjana

34%


24.89% 0.40

RASIO BELANJA PEGAWAI PADA APBD KABUPATEN/KOTA 2013 Memperhitungkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) & Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL)

20% 21% 31% 35%

12% 17% 32% 32%

: 82 Kab/Kota : 158 Kab/Kota : 154 Kab/Kota : 97 Kab/Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kab. Puncak Kab. Tambrauw Kab. Mamberamo Raya Kab. Tana Tidung Kab. Malinau Kab. Teluk Bintuni Kab. Natuna Kab. Kutai Barat Kab. Kaimana Kab. Mamberamo Tengah

10.55% 11.67% 11.77% 12.88% 14.20% 14.80% 16.56% 17.50% 17.52% 17.72%

Sumber data: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu 2014 (Surat No: S-71/PK/2014)

482 483 484 485 486 487 488 489 490 491

Kab. Wonogiri Kab. Ngawi Kab. Kuningan Kab. Purworejo Kab. Sragen Kab. Minahasa Kab. Karanganyar Kab. Klaten Kab. Simalungun Kota Ambon

64.75% 64.79% 64.91% 65.07% 66.92% 67.97% 68.10% 68.51% 70.34% 71.51%

Deputi


2

ROADMAP MANAJEMEN ASN

TRANSFORMASI BIROKRASI & PENGELOLAAN SDM APARATUR

2025 2018 DYNAMIC GOVERNANCE

2013 RULE BASED BUREAUCRACY

PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY MANAJEMEN SDM

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL

BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI

PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013

UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN TGL 15 JANUARI 2014

PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 )

1

PENATAAN STRUKTUR BIROKRASI

2

PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS

3

SISTEM SELEKSI CPNS & PROMOSI PNS SECARA TERBUKA

4

PENINGKATAN PROFESIONALISME PNS

5

PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAH

6

PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA

7

PENINGKATAN TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS APARATUR

8

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI

9

PENINGKATAN EFISIENSI BELANJA APARATUR

Program Percepatan Reformasi Birokrasi RENCANA AKSI a. Penetapan standar kompetensi jabatan

Identifikasi jabatan fungsional b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat) PROGRAM

c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri

Profesionalisasi PNS

e. Sertifikasi kompetensi profesi f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara perodik g. Pengukuran Kinerja Individu

h. Penguatan Jabatan Fungsional

Identifikasi output jabatan fungsional Penyusunan standar kompetensi Pengelolaan kinerja jabatan fungsional Penyesuaian tunjangan jabatan fungsional

Deputi


3

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

DIISI TNI DAN POLRI

DIISI DARI PEGAWAI ASN

JABATAN ASN Jabatan Administrasi

Jabatan Administrator (setara eselon III) memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

Jabatan Pengawas (setara eselon IV) mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana

Jabatan Pelaksana (setara Eselon V atau JF Umum) melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula

Jabatan Fungsional

Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama.

Jabatan Pimpinan Tinggi

• Jabatan pimpinan tinggi utama (setara Eselon I); • Jabatan pimpinan tinggi madya (setara eselon I); dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama (setara eselon II).

Jabatan ASN tertentu

JUMLAH JABATAN STRUKTURAL 80 70 60 50 40 30 20 10 0

70,13 63,16

Pusat

Daerah

Sumber data: BKN, 2013

20,57 22,25 1,29 0,24

I

ESELON I II III IV V

8,78

6,21 4,75

II

PUSAT

2,63

III

DAERAH

629 34 3.031 13.194 10.049 61.810 30.850 19.4782 4.288 7.297 TOTAL

TUNJANGAN (milyar rupiah/BLN) 3,6 52,7 90,5 121,8 4,1 272,7

IV

V

JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL 80 76,44

60

%

43,97

Pusat

Daerah

Sumber data: BKN, 2013

46,99

40 20 9,27

0 Guru

Lainnya

1,28 1,37

Medis

7,27 12,56

Paramedis

Persentasi Jabatan Fungsional terhadap Jumlah Pegawai • Pusat 35,3% • Daerah 53,4% (dominasi fungsional umum)

0,48 0,35

Tidak ada

J ABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

43

INSTANSI PEMBINA JF T

JABATAN FUNGSIONAL

TERAMPIL

AHLI

2012

110

2013

124 ESTIMASI 2014

2014 + POTENSI

106

2014: 5 JFT BARU = 129

+

134

240

KONDISI JABATAN FUNGSIONAL SAAT INI 1

Jumlah JF yg sudah ditetapkan 129

2

Kelemahan dalam pengaturan JF terampil dan ahli digabung

• BUP dan tunjangan disamakan • Pembebanan keuangan negara yg tidak tepat sasaran

kegiatan berdasarkan proses dan produk/output tidak terdefinisi

A.K yg dikumpulkan tidak mencerminkan prestasi kerja JF

Belum terdefinisinya standar kompetensi jabatan

• Pengembangan kompetensi JF tidak optimal • diklat JF belum dapat didesain secara optimal

Persyaratan pengangkatan dalam JF tidak berdasarkan uji kompetensi

JF menjadi jabatan alternatif (tempat penampungan)

KONDISI JABATAN FUNGSIONAL KEDEPAN 1

Pemisahan JF Ahli dan JF Terampil secara bertahap • Sesuai dengan standar jabatan internasional • Jumlah JF dari 129 menjadi 240

2

Potensi Usulan JF baru pada 76 K/L : 152 JF terampil dan ahli

3

Penyempurnaan dalam pengaturan kegiatan tidak berdasarkan proses tetapi berdasarkan produk/output akhir

Prestasi kerja JF lebih terukur

Menyusun standar kompetensi JF

• Pengelolaan kompetensi JF dapat berjalan secara efektif • Terwujudnya kelas jabatan • diklat JF dapat direncanakan berdasarkan training need assessment (TNA)

Persyaratan pengangkatan dalam JF berdasarkan uji kompetensi

• Peningkatan profesionalisme dapat dilakukan • JF menjadi pilihan karier

Mengharuskan instansi pembina JF untuk melakukan pengelolaan JF secara profesional

Pengelolaan profesionalisme JF dapat dilakukan

SIMULASI PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM JFT DENGAN KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019

KEBUTUHAN JUMLAH & JENIS PEGAWAI ASN SEPENUHNYA MENUNJANG ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL CONTOH: KORIDOR EKONOMI MP3EI DAN KEGIATAN UTAMANYA Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit , Besi Baja, Bauksit, Perkayuan

Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel , Minyak dan Gas ,Bumi (Migas)

Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga , Nikel, Minyak dan Gas Bumi , Perikanan

Kelapa Sawit, Karet , Batu Bara, Perkapalan , Besi Baja, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda

Makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, telematika, alutista, Jabodetabek area

Pariwisata, Perikanan, Peternakan

PERLU ADANYA INTERKONEKSI ANTARA MP3EI DENGAN MANAJEMEN SDM APARATUR:  PERLU ROADMAP PENGEMBANGAN SDM APARATUR UNTUK MENDUKUNG MP3EI  PERLU PERENCANAAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN PEGAWAI SERTA KEBIJAKAN MUTASI DAN ROTASI PEGAWAI (ANTAR DAERAH)

CONTOH KORIDOR EKONOMI SUMATERA MEMERLUKAN SDM APARATUR DGN KUALIFIKASI Sarjana/Master:  Pertanian  Perkebunan  Pertambangan  Perminyakan  Geologi  Elektro  Mesin  Managemen SDA  Lingkungan  Ekonomi  Perencanaan Wil.  Transportasi  Sipil  Hub. Internasional  Public Relation  dll.

KONDISI SDM KORIDOR EKONOMI SUMATERA KETERSEDIAAN GURU

SD

SMP RASIO PEGAWAI ASN PER 100 PDDK

SMA

BELANJA PENDIDIKAN PEG. ASN PEGAWAI S2 & S3 SD SLTP 2% 1% 2% DLM APBD Sarjana 39%

SLTA 29%

Diploma 27%

KORIDOR EKONOMI PAPUA MALUKU KEBUTUHAN SDM APARATUR KEGIATAN EKONOMI PERTANIAN PANGAN  Pertanian  Industri Pertanian  Penyuluh KEGIATAN EKONOMI MINYAK GAS, NIKEL & TEMBAGA  Perminyakan  Pertambangan  Geologi PENUNJANG  Ekonomi  Lingkungan  Transportasi  Perenc. Wilayah

KONDISI SDM KORIDOR EKONOMI PAPUA MALUKU KETERSEDIAAN GURU SD

AKREDITASI BAN PT TAHUN 2013 32%

SMP

SMA

PENDIDIKAN PEG. ASN

KECUKUPAN TENAGA PENYULUH

S2 & S3 1%

SD 2%

Sarjana 34% 68% Diploma 23% A

B

C

SLTP 2%

SLTA 38%

BEBERAPA JABATAN FUNGSIONAL SEJALAN DENGAN MP3EI 2015-2019 NO

JABATAN FUNGSIONAL

1

Inspektur Tambang

2

Inspektur Migas

NO

JABATAN FUNGSIONAL

11

Pengawas Farmasi dan Makanan

12

Perencana

13

Statistisi

14

Pemeriksa Merek / Paten/ Desain Industri

15

Penera

3

Pengawas Benih Tanaman

4

Pengawas Bibit Ternak

5

Pegawas Mutu Hasil Pertanian

6

Surveyor Pemetaan

7

Penata Ruang

16

Penguji Mutu Barang

8

Pengendali Dampak Lingkungan

17

Analis Kebijakan

18

Instruktur

19

Pamong Budaya

20

Auditor

9

Pengawas Lingkungan Hidup

10

Pengawas Perikanan

PROSES USULAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL INSTANSI PEMBINA/PEMRA KARSA

&

INSTANSI PENGGUNA

TUGAS INSTANSI PEMBINA PERKA BKN TTG JUKLAK JF

UJI BEBAN KERJA EKSPOSE NASKAH AKADEMIK USULAN PEMBENTUKAN

PENY. DRAFT PERMENPAN RB

PENETAPAN PERMENPANRB

MENYUSUN DAN MENETAPKAN JUKNIS, PEDOMAN DSB

POKOK-POKOK SUBSTANSI JABATAN FUNGSIONAL ASN

PROFESIONAL PELAYANAN PRIMA, INOVATIF, KERJASAMA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

NOMENKLATUR JABATAN TUGAS POKOK HASIL KERJA/OUTPUT KEGIATAN URAIAN KEGIATAN/TUGAS KOMPETENSI JENJANG JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENILAIAN PRESTASI KERJA DIKLAT UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI FORMASI JABATAN

TUGAS, PERAN & KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL ASN TUGAS

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan profesi jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan tertentu

PERAN

KEDUDUKAN

Jabatan fungsional

Jabatan fungsional

memiliki peran sebagai pelaksana tugas di bidang pelayanan dan profesi jabatan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional tertentu

KOMPETENSI & PERSYARATAN JABATAN FUNGSIONAL KOMPETENSI Jabatan Fungsional Keahlian

Jabatan Fungsional Keterampilan

PERSYARATAN

1. memiliki kemampuan pengetahuan di bidang tertentu 2. memiliki kemampuan menggunakan metodologi 3. memiliki kemampuan berfikir analitis dan konseptual 4. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknik dan metoda dalam bidang tugas didasarkan pada keilmuan tertentu

1. Profesional dengan pendidikan minimal Sarjana (strata –1) atau D.IV; 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengkajian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metoda operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan; 3. Syarat-syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

1. memiliki pengetahuan vokasional/kejuruan 2. mampu melaksanakan kegiatan teknis vokasional/kejuruan 3. mampu menerapkan prosedur dan teknik vokasional/ kejuruan tertentu

1. Teknisi profesional dan/atau penunjang profesional dengan pendidikan minimal SLTA dan setinggi-tingginya Diploma III (D-3); 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan teknis operasional; 3. Syarat-syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

POLA KARIER JABATAN FUNGSIONAL ASN

(BAB IX)

PIMPINAN TINGGI 1. Utama 2. Madya 3. Pratama

ADMINISTRASI 1. Administrator 2. Pengawas 3. Pelaksana

AHLI Utama, Madya, Muda, Pertama TERAMPIL Penyelia, Mahir, Terampil Pemula

BY CAREER

FUNGSIONAL BY CAREER

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

BY POSITION

PANGKAT (KELAS JABATAN)

1. 2. 3. 4.

TERAMPIL Penyelia Mahir Terampil Pemula

PIMPINAN TINGGI 1. Utama 2. Madya 3. Pratama

ADMINISTRASI 1. Administrator 2. Pengawas 3. Pelaksana

(BAB IX)

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

BY POSITION

1. 2. 3. 4.

AHLI Ahli Utama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama

PANGKAT (KELAS JABATAN)

BY CAREER

POLA KARIER JF

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEBAGAI HAK PEJABAT FUNGSIONAL ASN 1. Pendidikan dan Latihan

3. Kursus 5. Praktik Kerja Di Instansi Pusat dan Daerah selama 1 tahun

2. Seminar

4. Penataran

6. Pertukaran PNS dan Swasta

INSTANSI PEMBINA WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN INSTANSI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN 1. PENGANGKATAN PERTAMA PENDIDIKAN, DIKLAT, PRESTASI KERJA,

2. PENGANGKATAN DR JABATAN LAIN PENDIDIKAN, PENGALAMAN, DIKLAT, PRESTASI KERJA, USIA, UJI KOMPETENSI

3. PENYESUAIAN/INPASSING TELAH DAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS DAN UJI KOMPETENSI

KEBIJAKAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

STRUKTURAL

FUNGSIONAL TERTENTU

FUNGSIONAL UMUM

MANDIRI TEKNIS SUBSTANTIF

STAF

PP 16/1994 jo PP 40/2010 Keppres 87/1999

PENGEMBANGAN FUNGSIONAL

MANAJERIAL FASILITATIF

PP 100/2000 PP 13/2002 PP 41/2007

PENYEDERHANAAN STRUKTURAL

PNS PROFESIONAL

PENILAIAN PRESTASI KERJA

ANGKA KREDIT Vs PP 46/2011

Penilaian kinerja pejabat fungsional dilakukan berdasarkan: 1. Pada tingkat individu yang merupakan jabaran dari rencana kinerja unit atau organisasi. 2. Target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku pejabat fungsional.

PERAN INSTANSI PEMBINA DAN INSTANSI PENGGUNA Instansi Pembina (Pembinaan )

Instansi Pengguna

menyusun petunjuk teknis pelaksanaan; menyusun pedoman formasi; menetapkan standar kompetensi; mengusulkan tunjangan jabatan; melakukan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaannya; menyusun kurikulum diklat fungsional/teknis fungsional; g. memfasilitasi diklat fungsional/teknis fungsional; h. mengembangkan sistem informasi jabatan; i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional; j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi; k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik jabatan; l. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai; m.menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan; dan n. melakukan monev Jabatan Fungsional;

a. menyusun formasi jabatan untuk setiap jenjang b. melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional c. penyelenggaraan pembinaan. − memfasilitasi pelaksanaan tugas − melakukan penilaian prestasi kerja. − menyusun Manajemen Diklat d. berkoordinasi dengan instansi pembina Jabfung

a. b. c. d. e. f.

PNS PROFESIONAL

HASIL SURAT MENPAN THN 2014 KAITAN DG IDENTIFIKASI JF DI INSTANSI PEMBINA TEKNIS

INSTANSI PEMBINA YANG SUDAH MEMBERIKAN DATA JUMLAH DAN PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL (Surat MenpanRB Nomor B/071/M.PAN-RB/03/2014, tanggal 6 Maret 2014)

NO

INTANSI PEMBINA

NO

INTANSI PEMBINA

1

KEM. HUKUM DAN HAM

10

LAN

2

KEM. PERTANIAN

11

LEMSANEG

3

KEM. KEHUTANAN

12

BIN

4

KEM. NAKERTRANS

13

PERPUSNAS

5

KEM. PERHUBUNGAN

14

BIG

6

KEM. KELAUTAN DAN PERIKANAN

15

BPOM

7

KEM. SEKRETARIAT NEGARA

16

KEJAKSAAN AGUNG

8

BAPETEN

17

LIPI

9

BPKP

18

BPPT

INSTANSI PEMBINA YANG BELUM MEMBERIKAN DATA JUMLAH DAN PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL (Surat MenpanRB Nomor B/071/M.PAN-RB/03/2014, tanggal 6 Maret 2014) NO

INTANSI PEMBINA

NO

INTANSI PEMBINA

1

KEM. DALAM NEGERI

13

KEM. ESDM

2

KEM. LUAR NEGERI

14

KEM. PERTAHANAN

3

KEM. PERDAGANGAN

15

BKKBN

4

KEM. PERINDUSTRIAN

16

ANRI

5

KEM. PEKERJAAN UMUM

17

BPK

6

KEM. AGAMA

18

BMKG

7

KEM. SOSIAL

19

BPS

8

KEM. KESEHATAN

20

BATAN

9

KEM. KEUANGAN

21

LKPP

10

KEM. KOMINFO

22

BKN

11

KEM. DIKBUD

23

BAPPENAS

12

KEM. LINGKUNGAN HIDUP

24

BASARNAS

CONTOH KEBUTUHAN JFT NO

JABATAN FUNGSIONAL

PERKIRAAN JML JF SAAT INI

ESTIMASI KEBUTUHAN SCR NASIONAL

1

SURVEYOR PEMETAAN

Ah: 5, Tr: 14

22.673

2

PENGAWAS PERIKANAN

Ah: 17, Tr:7

2.158

4

PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

Ah: 373, Tr: 140

3.870

5

POLISI KEHUTANAN

Ah: 333, Tr: 3790

18.581

6

PEREKAYASA

3884

7.650

7

PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

Ah: 315, Tr: 302

17.521

8

PERANCANG PERUNDANG UNDANGAN

358

5.035

9

PENGANTAR KERJA

Ah: 228, Tr: 165

5.832

10

PENERJEMAH

140

1.379

Deputi


4

PENUTUP

1. Sukseskan Pembangunan Nasional, dan 2. Manfaatkan Bonus Demografi (2010-2030) untuk peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui Pengembangan Jabatan Fungsional

TERIMA KASIH

USULAN JABATAN FUNGSIONAL NO 1

PENGUSUL/ PEMRAKARSA Kementerian Pemuda dan Olahraga

JABATAN FUNGSIONAL • Pelatih Olahraga • Tenaga Kepemudaan

2

Kementerian Pertahanan

Analis Pertahanan Negara

3

Kementerian Dalam Negeri

Pemberdaya Masyarakat

4

Kementerian Hukum dan HAM

• Perencana Hukum

5

Kementerian Perindustrian

• Pembimbing Kemasyarakatan Asesor Manajemen Mutu Industri

STATUS Proses Eksopse NA Proses Penyusunan Naskah Akademik Proses Penyusnan PermenpanRB Proses Pembahasan Instansi Pembina Proses Pembahasan Instansi Pembina Proses Penyusunan Naskah Akademik Proses Pembahasan Instansi Pembina


PENGUSUL/ PEMRAKARSA Kementerian Perdagangan

JABATAN FUNGSIONAL • Pengamat Tera

STATUS Pertek BKN

• Pengawas Kemetrologian Pertek BKN • Pengelola Laboratorium Pertek BKN Kemetrologian • Pranata Laboratorium Pertek BKN Kemetrologian

USULAN JABATAN FUNGSIONAL NO

PENGUSUL/ PEMRAKARSA

7

Kementerian Perhubungan

8

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JABATAN FUNGSIONAL

STATUS

Proses penyusunan/ Penyempurnaan Naskah Akademik Proses penyusunan/ • Inspektur Bandar Udara Penyempurnaan Naskah Akademik Proses penyusunan/ • Inspektur Keamanan Penyempurnaan Naskah Penerbangan Akademik Proses penyusunan/ • Inspektur Navigasi Penyempurnaan Naskah Penerbangan Akademik • Inspektur Kelaikan Udara Proses penyusunan/ dan Pengoperasian Penyempurnaan Naskah Pesawat Udara Akademik Penguji K3 Proses Penyusunan PermenpanRB • Inspektur Angkutan Udara


INSTANSI PEMBINA Kementerian Komunikasi Informatika

JABATAN FUNGSIONAL • Teknisi Siaran TV • Pranata Siaran TV • Pengelola Keamanan Sistem Informasi • Pengendali Keamanan Informasi • Teknisi Siaran RRI

10

Set. DPR

• Transkriptor • Analis APBN

11

Kementerian Pertanian

Analis Ketahanan Pangan

STATUS Proses Penyusunan PermenpanRB Proses Penyusunan PermenpanRB Proses Penyusunan PermenpanRB Proses Pembahasan Internal (Naskah Akademik) Proses Penyusunan Naskah Akademik Proses Penyusunan PermenpanRB Pertek BKN Proses Penyusnan PermenpanRB


PENGUSUL/ PEMRAKARSA Kementerian Kelautan dan Perikanan

JABATAN FUNGSIONAL • Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan • Pengendali Ekosistem Pesisir dan Laut • Pengelola Kesehatan Ikan dan Lingkungan • Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

13

Mahkamah Agung

Pranata Peradilan

14

BATAN

Standardisator Nuklir

15

BAKORKAMLA

Penyuluh Keamanan Laut Analis Keamanan Laut

STATUS Proses penyusunan PermenpanRB Proses penyusunan PermenpanRB Proses penyusunan Naskah Akademik Proses ekspose Naskah Akademik Proses usulan ke Menpan dan Pertek BKN Proses ekspose Naskah Akademik Proses ekspose Naskah Akademik Proses ekspose Naskah Akademik

USULAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUSUL/ PEMRAKARSA

NO 16

JABATAN FUNGSIONAL

STATUS

Kementerian Perumahan Penyelenggara Perumahan Proses ekspose Naskah Rakyat Rakyat Akademik

17

BNN

18

Kementerian Keuangan

19

Badan Informasi Geospasial

Penyuluh Pencegahan dan Pemberantasan Proses Penyusunan Naskah Akademik Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Proses Penyusunan Pejabat Lelang Naskah Akademik Proses Penyusunan Analis Keuangan Daerah Naskah Akademik Analis Informasi Proses Penysunan Geospasial Naskah Akademik

PROSES USULAN REVISI JABATAN FUNGSIONAL NO 1

2

INSTANSI PEMBINA Kementerian Kesehatan

Kementerian Perdagangan

JABATAN FUNGSIONAL

STATUS

Perawat

Pertek BKN

Perawat Gigi

Pertek BKN

Penyuluh Kesehatan Masyarakat

Pertek BKN

Penera

Pertek BKN

Penguji Mutu Barang

Pertek BKN

3

Badan Informasi Geospasial (BIG)

Surveyor Pemetaan

Pembahasan dengan Instansi terkait

4

Kementerian Hukum dan HAM

Perancang PUU

Proses Usulan Draft PermenpanRB ke MenpanRB

5

Kementerian Pendidikan dan Guru Kebudayaan

Proses Pembahasan Instansi

PROSES USULAN REVISI JABATAN FUNGSIONAL NO

INSTANSI PEMBINA

JABATAN FUNGSIONAL

STATUS

6

Arsip Nasional

Arsiparis

Proses penyusunan PermenpanRB

7

Kementerian Pekerjaan Umum

• Teknik Tata Bangunan Proses penyusunan PermenpanRB dan Perumahan • Teknik Jalan dan Jembatan


• Teknik Penyehatan Lingkungan


• Teknik Pengairan


• Penata Ruang


PROSES USULAN REVISI JABATAN FUNGSIONAL NO 8

INSTANSI PEMBINA Kementerian ESDM

JABATAN FUNGSIONAL

STATUS

• Inspektur Tambang


• Inspektur Minyak dan Gas Bumi


• Inspektur Ketenagalistrikan


9

Lembaga Administrasi Negara

Widyaiswara

Pertek BKN

10

Kementerian Sekretariat Negara

Penerjemah

Proses Penyusunan PermenpanRB

11

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pengawas Perikanan

Proses Sinkronisasi dg Usulan JF Baru

PROSES USULAN REVISI JABATAN FUNGSIONAL INSTANSI PEMBINA

JABATAN FUNGSIONAL

12

Kementerian Lingkungan Hidup

Pengendali Dampak Lingkungan


13

Kementerian Tenaga Kerja dan dan Transmigrasi

Instruktur


14

Kementerian Keuangan

Penilai Pajak Bumi dan Bangunan


NO

STATUS

(Surat MenpanRB Nomor B/071/M.PAN-RB/03/2014, tanggal 6 Maret 2014)

PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL KEJAKSAAN AGUNG NO

Jabatan Fungsional

Saat Ini

Proyeksi (2015-2019)

Jumlah

1

Jaksa Utama

20

20

2

Jaksa Utama Madya

78

78

3

Jaksa Utama Muda

189

189

4

Jaksa Utama Pratama

589

589

5

Jaksa Madya

1331

1331

6

Jaksa Muda

2227

2227

7

Jaksa Pratama

1967

1967

8

Ajun Jaksa

1600

1600

9

Ajun Jaksa Madya

792

792

10

Calon Jaksa

450

2250

2700

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Recommend Documents