KEBIJAKAN UMUM FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Pangkalpinang,
April 2014
POLA PIKIR MANAJEMEN SDM APARATUR DASAR HUKUM UU No. 5 Tahun 2014 ttg Aparatur Sipil Negara. KONDISI SDM APARATUR SAAT INI 1. Total PNS sebanyak 4..362.802 (data BKN Des 2014). 2. Distribusi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3. Penempatan pegawai dalam jabatan tidak berdasarkan kompetensinya. 4. Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin. 5. Penghasilan belum adil & layak sesuai dgn beban kerja dan tanggung jawabnya
ASPEK MANAJEMEN SDM APARATUR:
1. Perencanaan Pegawai 2. Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi) 3. Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural) 4. Penyusunan Pola Karier Pegawai 5. Pengelolaan kinerja pegawai 6. Pengembangan kualitas pegawai 7. Penegakan Disiplin Pegawai 8. Remunerasi 9. Pemberhentian/pemensiunan
KONDISI SDM YNG DIHARAPKAN PNS: 1. PROFESIONAL: • Memiliki keahlian, keterampilan dan pengetahuan • Memiliki kecakapan • Memiliki wawasan tentang pekerjaannya
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS
• Memiliki dedikasi yang tinggi LINGKUNGAN STRATEGIS: NASIONAL REGIONAL GLOBAL
• Memiliki minat pada tugas jabatannya 2. BERMORAL dan 3. SEJAHTERA
2
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999; PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013
UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN TGL 15 JANUARI 2014
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil jo. PP No 40 Tahun 2010 2. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sebelum diundangkannya RPP UU ASN
4
Program Percepatan Reformasi Birokrasi (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) (EkstraksiStruktur dari GrandBirokrasi. Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) Penataan Penataan Jumlah dan distribusi PNS. Sistem Seleksi CPNS & Promosi PNS Secara Terbuka Profesionalisasi PNS. Pengembangan sistem Elektronik Pemerintah (E-Government). Penyederhanaan Perizinan Usaha. Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana PNS.
dan Prasaranan Kerja 5
PROGRAM
Profesionalisasi PNS
RENCANA AKSI
a. Penetapan standar kompetensi jabatan b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat) c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri e. Sertifikasi kompetensi profesi f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara perodik g. Pengukuran Kinerja Individu
h. Penguatan Jabatan Fungsional
6
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Identifikasi jabatan fungsional
PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL
Identifikasi output jabatan fungsional Penyusunan standar kompetensi Pengelolaan kinerja jabatan fungsional Penyesuaian tunjangan jabatan fungsional
7
11
2
3
PEMEBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL BARU REVISI/PENYEMPURNAAN JABATAN FUNGSIONAL YANG TELAH ADA PENATAAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM
MENTERI PAN DAN RB
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. PP No 40 Tahun 2010
PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BKN
MENETAPKAN JABATAN FUNGSIONAL DAN AKNYA
PRESIDEN MENETAPKAN RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL
25 RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL 9
PEMRAKARSA/USUL JABATAN FUNGSIONAL
INSTANSI PEMBINA
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
MERUPAKAN INSTANSI PENGGUNA TERKAIT DENGAN BIDANG TUGAS POKOK TERTENTU DIANGGAP MAMPU MELAKUKAN PEMBINAAN JF DIANGGAP MAMPU DITETAPKAN SEBAGAI INSTANSI PEMBINA
1. penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya.
2. penetapan petunjuk teknis yang diperlukan
10
a. b. c. d. e.
menyusun petunjuk teknis pelaksanaan; menyusun pedoman formasi; menetapkan standar kompetensi; mengusulkan tunjangan jabatan; melakukan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaannya; f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional; g. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional; h. mengembangkan sistem informasi jabatan; i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional; j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi ; k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik jabatan; l. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai; m. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan; dan n. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional.
PNS PROFESIONAL
Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh Instansi Pembina.
Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
11
KEBERADAAN JF DALAM UU ASN
Aparatur Sipil Negara (ASN)
profesi bagi : 1. Pegawai Negeri Sipil 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 1. Jabatan Pimpinan Tinggi 2. Jabatan Administrasi 3. Jabatan Fungsional
DIISI DARI PEGAWAI ASN
JABATAN ASN Jabatan Administrasi
Jabatan Fungsional
DIISI TNI DAN POLRI
Jabatan Pimpinan Tinggi
Jabatan ASN tertentu
Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana
Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Jafung keterampilan: Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; d) ahli pertama.
• Jabatan pimpinan tinggi utama; • Jabatan pimpinan tinggi madya; dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama
•
R-PP tentang Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota POLRI
a) penyelia; b) mahir; c) terampil; d) pemula
Gaji dan Tunjangan Gaji yang adil dan layak Secara bertahap sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.
A P B N / A P B D
Tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.
Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.
R-PP tentang Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan dan Fasilitas Lain
UU ASN
BATAS USIA PENSIUN
58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. 4/3/2014
PP 21 Tahun 2014 bagi Pejabat Fungsional.
Batas Usia Pensiun 58 tahun Dapat diperpanjang peraturan-perundangan
sesuai
melakukan anjab dan ABK untuk menyusun formasi mensosialisasikan peraturan tentang jabfung melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional Melakukan pembinaan jafung Menyusun Rencana diklat dan mengkoordinasikan dg instansi pembina jabfung Melakukan penilaian prestasi kerja. memfasilitasi pelaksanaan tugas berkoordinasi dengan instansi pembina Jabfung
ARAH PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL :
Mendukung pembentukan profesionalisme PNS Memberikan kejelasan peran yang harus dijalankan dan hasil kerja yang harus dicapai oleh setiap PNS yang mendudukinya Memberikan kejelasan dan kepastian karier melalui jenjang yang ada Memberikan ukuran yang jelas terhadap kinerja dengan penetapan bobot angka kreditnya
Eksistensi Jabatan fungsional dipengaruhi 1. Adanya peraturan perundangan yang mendukung keberadaan jabatan fungsional. 2. Merupakan pelaksana tugas pokok dari suatu organisasi 3. Didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu yang spesifik. 4. Sifat tugas berjenjang dan memerlukan kompetensi yang berbeda pada setiap jenjang. 5. Beban tugas mendukung. 6. Populasinya cukup banyak dan tersebar di berbagai instansi
PRASYARAT OPTIMALISASI PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL 1. 1. KELEMBAGAAN BERSIFAT FUNGSIONAL 2. PROSES PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN MENERAPKAN PRINSIP THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE 3. ADANYA PENGHARGAAN THD JABATAN FUNGSIONAL 4. ADANYA TIM PENILAI YANG KOMPETEN
Dinas Bapeda Bawasda Balitbang
Kepala
Sekretaris
Kasubag
aktor uaama orgns
Kasubag
Kasubag
Perencana Auditor Peneliti Analis kepegawaian Perancang peraturan per UU an
PROSES PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN MENERAPKAN THE RIGHT MAN ON THE RIGH PLACE a. Dilakukan analisis jabatan dan perhitungan beban kerja sehingga diketahui jabatan apa yang dibutuhkan, dan jenjangnya itu dan berapa jumlah orang yang dibutuhkan. a. Ditentukan jumlah dan jenjang fungsional yang diperlukan dan perkiraan pengembangan kariernya a. Pengangkatan pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi - Impasing, perpindahan dari jabatan, pengangkatan pertama a. Pegawai yang diangkat dalam jafung memang berminat dalam jafung bukan terpaksa oleh keadaan a. Penempatan PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional
ADANYA PENGHARGAAN TERHADAP JABATAN FUNGSIONAL a. Adanya tunjangan Jabatan fungsional b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan jafung dapat melaksanakan fungsi secara optimal termasuk tersedianya Tim Penilai bagi setiap Jafung c. Sistem penilaian prestasi kerja yang obyektif dalam arti Jafung yang benar-benar berprestasi dapat memperoleh kenaikan pangkat pilihan (lebih cepat dari yang reguler) d. Adanya motivasi dan kebanggaan diri sebagai pejabat fungsional serta merupakan pilihan jalur karier (bukan memperpanjang BUP atau karena tunjangan atau pkarena tidak mendapat jabatan struktural.l)
TIM PENILAI YANG KOMPETEN Pelaksanaan Penilaian Jafung Jafung yang berkualitas Jenjang Jabatan & Pangkat
sesuai Kompetensi yang dimiliki
Pejabat fungsional yang aktif dan kreatif dapat memperoleh penghargaan yang layak (pangkat & tunjangan) Jejabat fungsional yang kurang aktif akan tereliminasi. Jafung menjadi jabatan yang bergengsi
Memiliki Kompetensi sebagai Tim Penilai
Penilaian jafung yang obyektif & adil
Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan Reward & Punishmen secara tepat
masih dipandang sebagai jabatan alternatif belum dikembangkan secara komprehensif belum terbiasa mencatat hasil-hasil pekerjaan belum sepenuhnya mendapat dukungan administrasi pengembangan karier pns masih berorientasi kepada jabatan struktural selalu dikaitkan dengan perpanjangan batas usia pensiun
TERIMA KASIH
