Jabatan Fungsional Peneliti pada era ASN
REGULASI 1. UU no 5/2014 tentang ASN 2. Permen PAN RB no. 26/2016 tentang Penyesuaian ke JF 3. PP no 11/2017 tentang Manajemen PNS 4. Perka LIPI no 5/2017 tentang Penyesuaian ke JFP 5. R-Permen PAN RB tentang JFP 6. R-Perka LIPI tentang Juknis JFP
APARATUR SIPIL NEGARA # Aparatur Sipil Negara - PNS (Pegawai Negeri Sipil) - PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) # Standar kompetensi - Teknis - Manajerial - Sosial-kultural # ASN = pejabat
- Jabatan Administrasi (JA) - Jabatan Fungsional (JF) - Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
# Tidak Rangkap jabatan - Alih jabatan - Ketersediaan lowongan / formasi - Maintainance di setiap jenjang # Penilaian ASN
- SKP {Komponen: kinerja (60%) + perilaku (40%)} - JFP: Berbasis output, bukan proses
# BUP
- JF Ahli Utama : 65 tahun - JPT, JF Ahli Madya: 60 tahun - Selain itu : 58 tahun
JABATAN ASN
KOMPETENSI ASN
APARATUR SIPIL NEGARA # Grading/Pangkat: JPT → I – VI JA / JF → 1 - 15
single salary? → gaji + tunjangan kinerja + tunjangan kemahalan
1) Berbasis “jabatan”, bukan masa kerja 2) Berbasis “beban kerja + tanggung-jawab + resiko kerja” 3) Realisasi berbasis “capaian kinerja”
# Maintainance JFP: Ahli Utama : 25 AK / tahun Ahli Madya : 20 AK / tahun Ahli Muda : 15 AK / tahun Ahli Pertama : 10 AK / tahun
# Kompetensi Peneliti: Tidak pernah melanggar integritas / etika Berbasis HKM Pendidikan: S1 S2 S2/S3 S3 Memimpin Kelompok / Kegiatan Penelitian
AK dari semua unsur min. 78% dalam 3 tahun
RPP-GAJI PNS JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PANGKAT GAJI (Rp) JPT - I 39,365,146 JPT - II 37,490,615 JPT - III 35,705,348 JPT - IV 34,005,093 JPT - V 32,385,803 JPT - VI 30,843,622 JPT - VII 29,374,878 JPT - VIII 27,976,074 JPT - IX 26,643,880
RP-GAJI PNS JABATAN ADMINISTRASI (JA) DAN JABATAN FUNGSIONAL (JF) PANGKAT JA/JF-15 JA/JF -14 JA/JF -13 JA/JF -12 JA/JF -11 JA/JF -10 JA/JF -9 JA/JF -8
GAJI (Rp) 22,203,233 19,290,385 16,759,674 14,560,968 12,650,711 10,991,061 9,549,140 8,296,386
* Usulan untuk JFP
PANGKAT JA/JF -7 JA/JF -6 JA/JF -5 JA/JF -4 JA/JF -3 JA/JF -2 JA/JF -1
GAJI (Rp) 7,207,981 6,262,364 5,440,803 4,727,022 4,106,883 3,568,100 3,100,000
PP no 11/2017 tentang Manajemen PNS 7 April 2017
PP no 11/2017 (1) (2)
(3) (4) (5)
Pasal 5 Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Penyusunan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Penyusunan kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan rencana strategis Instansi Pemerintah. Dalam rangka penyusunan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan dinamika/ perkembangan organisasi Kementerian/Lembaga.
PP no 11/2017 Pasal 69 (1) Kategori JF terdiri atas: a. JF keahlian; dan b. JF keterampilan. (2) Jenjang JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama.
PP no 11/2017 Pasal 67 Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
PP no 11/2017 Pasal 98 Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF (Jaksa,Perancang UU Ahli Madya, Diplomat Ahli Utama).
PP no 11/2017 (1)
(2) (3) (4)
Pasal 101 Setiap JF yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF. Setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF. Pembentukan organisasi profesi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi instansi pembina. Organisasi profesi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
PP no 11/2017 Pasal 239 (1) PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. (2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.
PP no 11/2017 Pasal 352 Pangkat dan golongan ruang PNS yang sudah ada pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
PP no 11/2017 Pasal 354 PNS yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.
PP no 11/2017 Pasal 361 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
PP no 11/2017 Pasal 362 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dampak PP no 11/2017 Peneliti Madya
Nasional LIPI
Usia 57+ Usia 58+ Usia 59+ tahun tahun tahun 175 173 208 16
24
19
Total 556 59
Peneliti Madya usia 57-59 (BUP 60 tahun) = 556 = 20% dari seluruh jumlah Peneliti Madya secara nasional = 6% dari seluruh jumlah peneliti nasional
R-Permen PAN RB tentang JFP dan R-Perka LIPI tentang Juknis JFP
POIN PADA REGULASI BARU 1. Standar Kompetensi , Kualifikasi, Uji Kompetensi, Hasil Kerja, AK → Kualifikasi pendidikan: S1 → S2 → S2 → S3 → Uji kompetensi : portofolio + interviu + presentasi → Hasil kerja minimal : prasyarat masuk jenjang (@ 1-4 buah) maintainance periode 5 tahun (@ 2 buah) → Angka kredit (AK) maintainance tahunan : Pen Utama / Madya / Muda / Pertama = 25 /20 / 15 / 10 → Penilaian AK oleh Satker (TP2U) dalam bentuk SKP, kenaikan jenjang oleh Tim Asesor
POIN PADA REGULASI BARU 2. Penyesuaian Unsur Kegiatan dan AK → AK dari Unsur Kegiatan lebih mencerminkan beban kerja, dipakai sebagai basis SKP. → Gradasi lebih rinci dengan penjelasan dan bukti dukung yang spesifik dan jelas. → Ada beberapa unsur yang AK maksimal bisa lebih tinggi dari sebelumnya. 3. Lain-lain → Wajib menjadi anggota organisasi profesi JFP (Himpenindo?)
PENELITI AHLI PERTAMA STANDAR KOMPETENSI DAN HASIL KERJA Jenjang JFP
Standard Kompetensi
Kualifikasi
1 2 Peneliti 1. Menguasai 1. Ahli dasar Pertama keilmuan sesuai Bidang Kepakaran. 2.
Uji Kompetensi
3 Tersedia 1. lowongan jabatan sesuai Bidang Kepakaran. Berpendidik 2. an S1/S2/S3 sesuai Bidang Kepakaran 3. Lulus Uji Kompetensi
4 Portofolio
HKM
Butir kegiatan 5 1. Memenuhi nilai ambang tes kemampuan bidan untuk CPNS 2. Anggota kelompok kegiatan di internal unit bagi PNS.
Tes 3. Pemakalah di pertemuan ilmiah kemampuan internal instansi sesuai Bidang bidang untuk Kepakaran, CPNS
Syarat Main 5 Jenjang tahunan 6 1 1
4
2
4. Kontributor karya tulis ilmiah sesuai Bidang Kepakaran dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan.
4
2
5. Kontributor karya tulis ilmiah sesuai Bidang Kepakaran dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional / buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit, atau kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar.
4
2
PENELITI AHLI MUDA STANDAR KOMPETENSI DAN HASIL KERJA Jenjang JFP
HKM Standard Kompetensi
1 2 Peneliti 1. Memahami 1. proses ilmiah Ahli pada tingkat Muda dasar sesuai Bidang Kepakaran: menemukan dan mengidentifikasi 2. masalah, mencari alternatif solusi, melakukan sintesa dan pembuktian 3. solusi yang dipilih, menghasilkan kebaruan ilmiah. 2. Mampu mengkomunikasi kan proses dan hasil pada tingkat dasar sesuai Bidang Kepakaran diatas secara Ilmiah
Kualifikasi
Uji Kompetensi
Butir kegiatan
3 4 5 Tersedia 1. Portofolio 1. Membimbing Peneliti dengan jenjang lowongan dibawahnya / Mahasiswa S1. jabatan 2. Diklat JFP 2. Sertifikat Diklat JFP tingkat Pertama sesuai tingkat untuk PNS Bidang Pertama Kepakaran. 3. Memimpin kegiatan kelompok di untuk PNS internal unit Berpendidik 3. Presentasi 4. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal unit an S2/S3 sesuai 4. Interviu 5. Pemakalah di pertemuan ilmiah Bidang eksternal instansi sesuai Bidang Kepakaran Kepakaran, Lulus Uji Kompetensi
Syarat Jenjang 1
Main 5 tahunan 6
1 1 1 4
2
6. Kontributor utama karya tulis ilmiah sesuai Bidang Kepakaran dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan.
4
2
7. Kontributor utama karya tulis ilmiah sesuai Bidang Kepakaran dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional/buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit/kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar/transaksi lisensi dengan mitra lokal.
4
2
PENELITI AHLI MADYA STANDAR KOMPETENSI DAN HASIL KERJA Jenjang JFP
Standard Kompetensi
1 2 Peneliti 1. Memahami 1. proses ilmiah Ahli pada tingkat Madya dasar sesuai Bidang Kepakaran: menemukan dan 2. mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, melakukan sintesa dan 3. pembuktian solusi yang dipilih, menghasilkan kebaruan ilmiah. 2. Mampu mengkomunikasi kan proses dan hasil pada tingkat menengah sesuai Bidang Kepakaran diatas secara Ilmiah
Kualifikasi
Uji Kompetensi
3 Tersedia lowongan jabatan sesuai Bidang Kepakaran. Berpendidik an S2/S3 sesuai Bidang Kepakaran Lulus Uji Kompetensi
4 1. Portofolio
HKM Butir kegiatan 1.
2. Diklat JFP 2. tingkat Lanjut 3. untuk PNS 3. Presentasi 4. 4. Interviu
5.
5 Membimbing Peneliti dengan jenjang dibawahnya / Mahasiswa S2. Sertifikat Diklat JFP tingkat Lanjut untuk PNS Anggota kelompok kegiatan di internal instansi/antar unit. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal instansi Pemakalah di pertemuan ilmiah sesuai Bidang Kepakaran terindeks global,
Syarat Main 5 Jenjang tahunan 6 1 1 1 1 4
2
6. Kontributor utama karya tulis ilmiah sesuai Bidang Kepakaran dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan.
4
2
7. Kontributor utama karya tulis ilmiah sesuai Bidang Kepakaran dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi/buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit ilmiah terakreditasi/kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana/naskah urgensi sesuai bidang kepakaran/ transaksi lisensi dengan mitra nasional
4
2
PENELITI AHLI UTAMA STANDAR KOMPETENSI DAN HASIL KERJA Jenjang JFP
Standard Kompetensi
Kualifikasi
1 2 3 Peneliti 1. Memahami proses 1. Tersedia ilmiah pada Ahli lowongan tingkat dasar Utama jabatan sesuai Bidang sesuai Kepakaran: Bidang menemukan dan Kepakaran. mengidentifikasi masalah, mencari 2. Berpendidik an S3 alternatif solusi, sesuai melakukan Bidang sintesa dan Kepakaran pembuktian solusi yang 3. Lulus Uji dipilih, Kompetensi menghasilkan kebaruan ilmiah. 2. Mampu mengkomunikasik an proses dan hasil pada tingkat lanjut sesuai Bidang Kepakaran diatas secara Ilmiah
Uji Kompetensi 4 1. Portofolio
HKM Butir kegiatan 5 1. Membimbing Peneliti dengan jenjang dibawahnya / Mahasiswa S3.
Syarat Jenjang 1
Main 5 tahunan 6
2. Presentasi 2. Memimpin kelompok kegiatan di internal instansi/antar unit. 3. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari eksternal instansi
1
3. Interviu
4. Membuat naskah orasi sesuai bidang kepakaran
1
4. Orasi Ilmiah
5. Kontributor utama karya tulis ilmiah sesuai Bidang Kepakaran dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi.
4
2
6. Kontributor utama karya tulis ilmiah sesuai Bidang Kepakaran dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi/buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit ilmiah terakreditasi/kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana/naskah urgensi sesuai bidang kepakaran/ transaksi lisensi dengan mitra global
4
2
1
PENYESUAIAN (INPASSING) KE JFP
Dasar: Permen PAN RB no. 26/2016 tentang Penyesuaian (Inpassing) ke JF Perka LIPI no. 5/2017 tentang Penyesuaian (Inpassing) ke JFP
PENYESUAIAN KE JFP (1) 1. PNS belum memiliki JF tetapi menjalankan tugas penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/ atau pengkajian. PNS baru/PNS yang belum diangkat ke JF apapun bisa mengusulkan penyesuaian ke JFP sesuai golongan ruangnya melalui uji kompetensi (portofolio, presentasi, wawancara). .
PENYESUAIAN KE JFP (2) 2. PNS yang masih menjalankan tugas JFP sesuai dengan formasi JFP dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian. Peneliti Muda III/c, Gol. ruang III/d (sebagai pejabat Administrator ) --> Inpassing menjadi Peneliti Muda III/d melalui uji kompetensi (portofolio). Peneliti Ahli Muda III/d, memiliki gol. ruang IV/a (sebagai pejabat Administrator) bisa mengusulkan penyesuaian ke jenjang Peneliti Ahli Madya IV/a melalui uji kompetensi (portofolio, presentasi, wawancara).
PENYESUAIAN KE JFP (3) 3. Pejabat pada JPT, JA (jenjang Admistrator / Pengawas) pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan JFP yang akan didudukinya. PNS Pejabat JPT / JA yang akan diberhentikan bisa mengusulkan penyesuaian ke JFP sesuai golongan ruangnya melalui uji kompetensi (portofolio, presentasi, wawancara).
PENYESUAIAN KE JFP (4) 4. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi AK untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. Pejabat FP yang telah di-BS-kan, tetapi belum diberhentikan (dalam periode 5+1), bisa mengusulkan pengaktifan kembali pada jenjang JFP sebelumnya melalui uji kompetensi (portofolio).
PERSYARATAN INPASSING KE JFP 1. Bekerja di unit kerja litbang min 2 tahun 2. Belum pernah diberhentikan dari Jabatan Fungsional Peneliti karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit 3. Tersedia formasi (lowongan jabatan jenjang fungsional peneliti yang akan diisi) 4. Lulus Uji Kompetensi (portofolio, presentasi, wawancara) 5. Pendidikan: - Peneliti Pertama: S1/S2/S3 - Peneliti Muda/Madya: S2/S3 - Peneliti Utama: S3
PERSYARATAN INPASSING KE JFP Portofolio sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meliputi rekam jejak akademis dan bukti dukung sesuai dengan persyaratan Uji Kompetensi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perka LIPI no 5/2017.
UJI KOMPETENSI Pasal 9 (1) Pemenuhan Hasil Kerja Minimal sebagai persyaratan Uji Kompetensi pada setiap jenjang JFP harus mengandung paling sedikit 1 (satu) karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal sesuai dengan jenjang JFP-nya. (2) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari butir kegiatan yang sesuai dengan Bidang Kepakaran.
UJI KOMPETENSI
Pasal 12 PNS yang tidak lulus Uji Kompetensi tidak dapat mengajukan kembali Penyesuaian/Inpassing dalam JFP. Pasal 13 Batas akhir pengusulan Penyesuaian/Inpassing dalam JFP diterima Instansi Pembina paling lambat tanggal 1 September 2018.
PENUTUP
Pasal 15 Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Formasi JFP, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (3 Juli 2017) sampai dengan 31 Desember 2018.
PERSYARATAN UJI KOMPETENSI Jenjang JFP
Kompetensi Minimal
Ketentuan
1
2
3
Peneliti 1. Menguasai 1. Tersedia Ahli dasar lowongan Pertama keilmuan jabatan sesuai sesuai Bidang Bidang Kepakaran. Kepakaran. 2. Berpendidikan S1 / S2/S3
3. Lulus Uji Kompetensi
HKM
Uji Kompetensi
Butir kegiatan
Volume
4
5
6
1. Portofolio
1. Anggota kelompok kegiatan di internal unit bagi PNS.
1
2. Pemakalah di pertemuan ilmiah internal instansi sesuai Bidang Kepakaran,
4
3. Kontributor karya tulis ilmiah sesuai Bidang Kepakaran dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan.
4
4. Kontributor karya tulis ilmiah sesuai Bidang Kepakaran dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional / buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit, atau kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar atau naskah akademis kategori IV sesuai bidang kepakaran.
4
2. Presentasi 3. Wawancara
2.
PERSYARATAN UJI KOMPETENSI Jenjang JFP
Kompetensi Minimal
Ketentuan
Uji Kompetensi
1
2
3
4
Peneliti 1. Memahami proses 1. Tersedia 1. Portofolio ilmiah pada tingkat Ahli Muda lowongan dasar sesuai Bidang jabatan sesuai 2. Presentasi Kepakaran: Bidang menemukan dan Kepakaran. mengidentifikasi masalah, mencari 2. Berpendidikan 3. Wawancara alternatif solusi, S2/S3 sesuai melakukan sintesa Bidang dan pembuktian Kepakaran solusi yang dipilih, menghasilkan 3. Lulus Uji kebaruan ilmiah. Kompetensi 2. Mampu mengkomunikasikan proses dan hasil pada tingkat dasar sesuai Bidang Kepakaran diatas secara Ilmiah
HKM Butir kegiatan
Volume
5
6
1. Membimbing Peneliti dengan jenjang dibawahnya / Mahasiw a S1.
1
2. Memimpin kegiatan kelompok di internal unit 3. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal unit
1
4. Pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi sesuai Bidang Kepakaran, 5. Kontributor utama karya tulis ilmiah sesuai Bidang Kepakaran dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan.
4
6. Kontributor utama karya tulis ilmiah sesuai Bidang Kepakaran dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional/buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit/kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar/transaksi lisensi dengan mitra lokal, atau naskah akademis kategori III sesuai bidang kepakaran.
4
1
4
PERSYARATAN UJI KOMPETENSI Jenjang JFP
Kompetensi Minimal
1
2
Peneliti Ahli Madya
1.
2.
Ketentuan
Butir kegiatan
Volume
3
4
5
6
Memahami proses 1. Tersedia 1. Portofolio ilmiah pada tingkat lowongan dasar sesuai jabatan sesuai 2. Presentasi Bidang Kepakaran: Bidang menemukan dan Kepakaran. mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, melakukan sintesa 2. Berpendidikan 3. Wawancara S2/S3 dan pembuktian solusi yang dipilih, 3. Lulus Uji menghasilkan Kompetensi kebaruan ilmiah. Mampu mengkomunikasikan proses dan hasil pada tingkat menengah sesuai Bidang Kepakaran diatas secara Ilmiah
HKM
Uji Kompetensi
1. Membimbing Peneliti dengan jenjang dibawahnya / Mahasiw a S2.
1
2. Anggota kelompok kegiatan di internal instansi/antar unit.
1
3. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal instansi
1
4. Pemakalah di pertemuan ilmiah internasional sesuai Bidang Kepakaran
4
5. Kontributor utama karya tulis ilmiah sesuai Bidang Kepakaran dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah internasional
4
6. Kontributor utama karya tulis ilmiah sesuai Bidang Kepakaran dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah internasional/buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit ilmiah terakreditasi/kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana/transaksi lisensi dengan mitra nasional/naskah akademis kategori II sesuai bidang kepakaran.
4
PERSYARATAN UJI KOMPETENSI Jenjang JFP 1 Peneliti Ahli Utama
HKM Standard Kompetensi
Kualifikasi
Uji Kompetensi
2 3 4 1. Memahami proses 1. Tersedia 1. Portofolio ilmiah pada tingkat lowongan dasar sesuai Bidang jabatan Kepakaran: sesuai Bidang 2. Presentasi menemukan dan Kepakaran. mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, melakukan sintesa dan pembuktian solusi yang dipilih, 2. Berpendidik- 3. Wawancara menghasilkan an S3 kebaruan ilmiah.
2. Mampu mengkomunikasikan proses dan hasil pada tingkat 3. Lulus Uji lanjut sesuai Kompetensi Bidang Kepakaran diatas secara Ilmiah
Butir kegiatan 5 1. Membimbing Peneliti dengan jenjang dibawahnya / Mahasiw a S3.
Syarat Jenjang 1
2. Memimpin kelompok kegiatan di internal instansi/antar unit.
1
3. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari eksternal instansi
1
4. Kontributor utama karya tulis ilmiah sesuai Bidang Kepakaran dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah internasional
4
5. Kontributor utama karya tulis ilmiah sesuai Bidang Kepakaran dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah internasional/buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit ilmiah/transaksi lisensi dengan mitra internasional/naskah akademis kategori I sesuai bidang kepakaran.
4
PENYESUAIAN KE JFP Golongan Ruang
→ Jabatan Fungsional Peneliti
III/a – III/b
→ Peneliti Ahli Pertama
III/c – III/d
→ Peneliti Ahli Muda
IV/a – IV/c
→ Peneliti Ahli Madya
V/d – IV/e
→ Peneliti Ahli Utama
TATA CARA PELAKSANAAN INPASSING KE JFP I. INPASSING BAGI PNS PEJABAT FUNGSIONAL PENELITI A. Penyesuaian kenaikan pangkat/golongan setingkat lebih tinggi dari jabatan penelitinya sepanjang tidak ada kenaikan jenjang jabatan fungsional. 1. Ses Badan LItbangji Kementerian / Ka Biro Kegegawaian LPNK menyampaikan usulan penyesuaian pangkat/golongan kepada LIPI, c.q. Pusbindiklat Peneliti LIPI, dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut : a. Daftar nama usulan (Form 2) b. Salinan nota PAK terakhir c. Salinan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir d. Salinan Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir e. Portofolio (Form 4)
TATA CARA PELAKSANAAN INPASSING KE JFP I. INPASSING BAGI PNS PEJABAT FUNGSIONAL PENELITI A. Penyesuaian kenaikan pangkat/golongan setingkat lebih tinggi dari jabatan penelitinya sepanjang tidak ada kenaikan jenjang jabatan fungsional. 2. Kepala LIPI menugaskan Pusbindiklat Peneliti LIPI melakukan pemeriksaan portofolio 3. Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI melakukan uji kompetensi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala LIPI 4. Surat rekomendasi pengangkatan dalam JFP (Form 6) ditetapkan oleh Kepala LIPI atau pejabat eselon I yang ditunjuk dan disampaikan kepada instansi pengusul 5. Instansi pengusul mengangkat peserta dalam JFP
TATA CARA PELAKSANAAN INPASSING KE JFP I. I. INPASSING BAGI PNS PEJABAT FUNGSIONAL PENELITI B. Penyesuaian dengan kenaikan jabatan fungsional peneliti 1. Ses Badan LItbangji Kementerian / Ka Biro Kegegawaian LPNK menyampaikan usulan penyesuaian pangkat/golongan kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, c.q. Pusbindiklat Peneliti LIPI, dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut : a. Surat usulan (Form 1) b. Salinan nota PAK terakhir c. Salinan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir d. Salinan Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir e. Portofolio (Form 4)
TATA CARA PELAKSANAAN INPASSING KE JFP I. INPASSING BAGI PNS PEJABAT FUNGSIONAL PENELITI B. Penyesuaian dengan kenaikan jabatan fungsional peneliti 2. Kepala LIPI menugaskan Pusbindiklat Peneliti LIPI melakukan pemeriksaan portofolio (Form 5) dan kesesuaian lowongan formasi 3. Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI melakukan uji kompetensi (presentasi dan wawancara) dan melaporkan hasilnya kepada Kepala LIPI 4. Surat rekomendasi pengangkatan dalam JFP (Form 6) ditetapkan oleh Kepala LIPI atau pejabat eselon I yang ditunjuk dan disampaikan kepada instansi pengusul 5. Instansi pengusul mengangkat peserta dalam JFP
TATA CARA PELAKSANAAN INPASSING KE JFP I. INPASSING BAGI PNS PEJABAT FUNGSIONAL PENELITI C. Pengangkatan kembali JFP yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi 1. Ses Badan LItbangji Kementerian / Ka Biro Kegegawaian LPNK menyampaikan usulan penyesuaian pangkat/golongan kepada LIPI, c.q. Pusbindiklat Peneliti LIPI, dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut : a. Daftar pengangkatan kembali dalam JFP b. Salinan nota PAK terakhir c. Salinan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir d. Salinan Surat Keputusan Pembebasan Sementara e. Salinan Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir f. Portofolio (Form 4)
TATA CARA PELAKSANAAN INPASSING KE JFP I. INPASSING BAGI PNS PEJABAT FUNGSIONAL PENELITI C. Pengangkatan kembali JFP yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi 2. Kepala LIPI menugaskan Pusbindiklat Peneliti LIPI melakukan pemeriksaan portofolio 3. Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI melakukan uji kompetensi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala LIPI 4. Surat rekomendasi pengangkatan dalam JFP (Form 6) ditetapkan oleh Kepala LIPI atau pejabat eselon I yang ditunjuk dan disampaikan kepada instansi pengusul 5. Instansi pengusul mengangkat peserta dalam JFP
TATA CARA PELAKSANAAN INPASSING KE JFP II. INPASSING BAGI PNS PEJABAT JPT DAN JA (ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN PELAKSANA) SERTA NON JF 1. Ses Badan LItbangji Kementerian / Ka Biro Kegegawaian LPNK menyampaikan usulan penyesuaian kepada LIPI, c.q. Pusbindiklat Peneliti LIPI, dengan melampirkan : a. Surat usulan (Form 1) b. Salinan nota PAK terakhir c. Salinan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir d. Salinan Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir e. Portofolio (Form 4) f. Salinan ijazah terakhir g. Surat pernyataan ybs masih dan telah menjalankan tugas di bidang litbangji sesuai bidang kepakaran (Form 3)
TATA CARA PELAKSANAAN INPASSING KE JFP II. INPASSING BAGI PNS PEJABAT JPT DAN JA (ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN PELAKSANA) SERTA NON JF 2. Kepala LIPI menugaskan Pusbindiklat Peneliti LIPI melakukan pemeriksaan portofolio (Form 5) dan kesesuaian lowongan formasi 3. Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI melakukan uji kompetensi (presentasi dan wawancara) dan melaporkan hasilnya kepada Kepala LIPI 4. Surat rekomendasi pengangkatan dalam JFP (Form 6) ditetapkan oleh Kepala LIPI atau pejabat eselon I yang ditunjuk dan disampaikan kepada instansi pengusul 5. Instansi pengusul mengangkat peserta dalam JFP
