JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

JABATAN FUNGSIONAL PENELITI Jumlah Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional Peneliti

Unsur Kegiatan

Nama Jabatan, Golongan, dan Jumlah Minimal Angka Kredit Peneliti Peneliti Muda Madya III/c III/d IV/a IV/b IV/c 160 240 320 440 560

Peneliti Utama IV/d IV/e 680 840

30

40

60

80

110

140

170

210

150

200

300

400

550

700

850

1050

Peneliti Pertama III/a III/b 80 120

Unsur Utama a.memperoleh pendidikan b.melaksanakan penelitian dan/atau pengembangan Unsur Penunjang 20 Penelitian dan/atau pengembangan Jumlah 100

Keterangan Sekurangkurangnya 80%

100%

• Unsur Utama 1. Pendidikan (formal, diklat, jabatan fungsional peneliti, peneliti) 2. Karya tulis ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah yang diterbitkan (buku, bagian buku, jurnal ilmiah nasional terakreditasi/internasional, prosiding nasional/internasional), dan yang belum diterbitkan (tetapi sudah disajikan dalam pertemuan ilmiah) 3. Pengembangan dan pemanfaatan Iptek (usulan disetujui dan sudah masuk dalam daftar paten. Pengembangan Iptek baru yang sudah terbukti dan/atau dimanfaatkan masyarakat) 4. Diseminasi pemanfaatan ilmu dan teknologi (Buku pelajaran perguruan tinggi, makalah teknis ilmiah dalam majalah tak terakreditasi) 5. Pembinaan dan pembimbingan kader fungsional peneliti (Pembinaan pejabat fungsional peneliti, Pembinaan di lembaga litbang/diklat jabatan fungsional peneliti, memimpin kelompok peneliti) 6. Penghargaan ilmiah (Tanda jasa atas prestasi ilmiah nasional/ internasional)

Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BP2TP)

72

• Unsur Penunjang 1. Pemasyarakatan ilmu dan teknologi (terjemahan/saduran ilmiah/semipopuler) 2. Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah (penyunting buku ilmiah/prosiding, penyunting berkala ilmiah/semi-populer, turut serta dalam pertemuan ilmiah) 3. Pembinaan kader ilmiah (pembinaan diperguruan tinggi: membimbing mahasiswa, mengajar diperguruan tinggi, mengajar di kursus/ penataran ilmiah) 4. Tanda jasa/penghargaan (tanda jasa nasional/internasional, keanggotaan kehormatan organisasi profesi ilmiah).

Jenjang Jabatan Peneliti Nama Jenjang (berdasarkan Keppres 87/1999) Jenjang utama

Jenjang madya

Rincian nama jenjang Peneliti Utama, APU, Peneliti Utama Peneliti Madya

Jenjang muda

Peneliti muda

Jenjang pertama

Peneliti pertama

Ekivalensi dengan pangkat Pembina Utama/IV-e Pembina Utama Madya/IV-d Pembina Utama Muda/IV-c Pembina TK.I/IV-b Pembina/IV-a Penata TK.I/III-d Penata/III-c Penata Muda TK.I/III-b Penata Muda/III-a

Ekivalensi dengan jabatan sebelumnya APU

Angka kredit yang dipersyaratkan 1050

Ahpendya

850

Ahpendya

700

Pendya Penda Ajpendya Ajpenda Aspendya

550 400 300 200 150

Aspenda

100

Batasan Waktu-Jenjang Peneliti : • 4 Tahun tiap jenjang Peneliti Pertama-Peneliti Utama AK: 80% Unsur Utama • Peneliti Madya-Peneliti Utama Maintenance: 30 AK/ 2 tahun 80% Unsur utama • APU (maintenance) 20 AK/ 2 tahun Karya tulis ilmiah terbit


73

V

V

V

V

V

V

Meningkatkan pengetahuan, keterampilan & keahlian

Menyusun karya tulis ilmiah & menyusun laporan kegiatan menerbitkan hasil Litbang Menerbitkan & menyebarluaskan hasil litbang dgn sasaran menghasilkan manfaat

Memupuk perkembangan kehidupan ilmiah nasional/internasional & memantau perkembangan Iptek

Mengevaluasi hasil litbang & mengusulkan kebijaksanaan nasional

Jabatan Peneliti V Utama Peneliti V Madya Peneliti V Muda Peneliti Dibawah Pratama bimbingan & pembinaan

Mengarahkan, membimbing & membina peneliti dibawahnya Melaksanakan kegiatan litbang

Kegiatan

Menyusun program litbang

Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Fungsional Peneliti

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Dibawah bimbingan & pembinaan

V

Kode Etik Etika Profesi Peneliti (keppres 87/1999) 1. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejururan, termasuk kebenaran dan kejujuran ilmiah 2. Bersedia menerima dan memberi kritik ilmiah yang konstruktif 3. Menunjukkan peningkatan bobot dan kualitas ilmiah seiring dengan kenaikan karir jabatan penelitinya. Kode Etik Peneliti 1. Bekerja secara terencana dan sistematis mengikuti prosedur yang telah dilakukan untuk mencapai hasil penelitian dengan standar ilmiah yang tinggi. 2. Bekerja secara tekun, teliti, dan tertib untuk memperoleh hasil penelitian yang berkualitas tinggi. 3. Menjunjung tinggi kejujuran, ketelitian dan ketepatan dalam memperoleh data dan dalam penulisan laporan hasil penelitian maupun penulisan makalah. 4. Memupuk budaya saling membantu dan saling bekerjasama dalam tim setiap saat diperlukan. 5. Memelihara dan menjaga peralatan, sarana dan prasarana penelitian sebaik-baiknya. 6. Menghindari pemborosan sumber daya dan dana untuk mencapai efisiensi kerja yang tinggi. 7. Menghindari pemborosan waktu dari kegiatan mengobrol berkepanjangan tentang hal-hal yang bukan urusan dinas. 74 Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BP2TP)

8. Menjaga nama baik profesi keahlian dan institusi tempat bekerja. 9. Menghindari sikap arogansi intelektual, dan menghargai pendapat orang lain, serta bersedia membagi informasi dan pengetahuan. 10. Menjalin hubungan kerja sama yang erat dan harmonis antar-ilmuwan dan Pejabat di instansi lain.

Akreditasi Publikasi Sehubungan dengan masih banyaknya karya tulis ilmiah yang diajukan kurang memenuhi syarat mutu dan diterbitkan pada publikasi ilmiah di luar Badan Litbang Pertanian yang memiliki tingkat kualitas yang rendah, serta jumlah publikasi yang diajukan belum sebanding dengan jumlah judul penelitian RPTP pada masingmasing Unit Kerja, maka Badan Litbang Pertanian dalam upaya membenahi Penilaian Karya Tulis Ilmiah telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Penilian Karya Tulis Ilmiah. Surat Edaran tersebut menyatrakan bahwa mulai tahun 2004 P2JP DEPTAN dalam menilai karya ilmiah peneliti akan memprioritaskan karya tulis yang diterbitkan pada publikasi Badan Litbang Pertanian, yang tata cara pelaksanaan ketentuan tersebut akan disampaikan kemudian. Disamping itu dalam mengantisipasi Penilaian Karya Ilmiah Peneliti berdasarkan Kepres 87/1999, maka dalam rangka persiapan akreditasi majalah ilmiah lingkup Badan Litbang Pertanian, telah dilakukan penilaian terhadap setiap majalah ilmiah yang diterbitkan 3 tahun terakhir. Majalah ilmiah tersebut dalam persiapan ini dinilai sendiri oleh unit kerja masing-masing sebelum dinilai oleh tim yang terdiri dari anggota P2JP DEPTAN dan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Pedoman penilian yang digunakan adalah Instrumen Evaluasi untuk Akreditasi Berkala Ilmiah yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat – Ditjen Dikti yang bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikatan Penyunting Indonesia, dan Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, Desember 2001. Ketentuan Penyunting, yang harus dipenuhi : 1. Penyuntingan dituntut melibatkan mitra bestari (peer group) dari lingkungan luas sebagai penelaah ahli. 2. Para penyunting hendaklah terdiri atas perorangan berkualifikasi dan berpengalaman yang mempunyai waktu, kemauan, kemampuan, dan commitment 4. Pengangkatan resmi sebagai anggota sidang penyunting dilakukan bukan karena jabatan struktural ex officio tetapi karena kualifikasi kepakaran seseorang 5. Penggarisan tugas (misalnya penyunting penyelia, penyunting pelaksana, penyunting tamu) seyogyanya dinyatakan secara tegas dan gamblang 6. Cakupan mandat bidang keilmuan diupayakan agar lengkap terwakili oleh anggota sidang penyunting. Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BP2TP)

75

Substansi, haruslah berisi : 1. Cakupan bidang keilmuan keseluruhan majalah merupakan indicator mutu yang penting, dengan catatan bahwa makin berspesialisasi makin tinggi nilainya. 2. Sumbangan majalah pada kemajuan ilmu dan teknologi, yang diukur dari derajat keorisinalan tulisan yang dimuat, menentukan posisi majalah dalam pencaturan pengemebangan dan penguasaan ilmu. 3. Bobot pustaka acuan, yang ditentukan dengan melihat perbandingan kadar sumber primer, serta kemutakhiran bahan yang diacu dengan melihat proporsi terbitan 10 tahun terakhir, merupakan tolok ukur mutu berkala ilmiah yang penting. Keseringan mengacu pada diri sendiri (self citation) mengurangi nilai. 4. Analisis, sintesis, dan penyimpulan, serta perampatan dan pencetusan teori baru yang secara mapan dituangkan dalam tulisan-tulisan yang dimuat akan meningkatkan martabat berkala ilmiah. 5. Dampak ilmiah, yang antara lain diukur dari keseringan diacu, kemampuannya berfungsi sebagai pemacu kegiatan penelitian berikutnya. 6. Keuniversalan lebih dipentingkan dibandingkan kenasionalan, apalagi kelokalan. Buku dapat dinilai sebagai buku ilmiah apabila memenuhi persyaratan 1. Bertujuan untuk menampung mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah, dan atau konsep ilmiah dari disiplin ilomu pengetahuan dan teknologi tertentu; 2. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti. 3. Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat penelitian dan pengembangan/lembaga eselon II atau lebih tinggi, atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh penerbit profesional; 4. Mempunyai redaksi/penelaah/penyunting yang terdiri dari para ahli menurut bidang keilmuan yang bersangkutan; 5. Mempunyai nomor ISBN (International Standard of Book Numbers); 6. Sekali terbit paling sedikit 300 eksemplar; 7. Berisi tulisan ilmiah, ditulis mengikuti norma-norma penulisan ilmiah; 8. Penampilan buku cover dicetak, manuskrip dicetak, bentuk buku sebagaimana layaknya suatu buku, bukan diktat. Prosiding dapat dinilai sebagai publikasi yang diterbitkan apabila memenuhi persyaratan berikut ini: 1. Merupakan hasil seminar ilmiah, dicetak sesudah seminar selesai, dan sesudah ada masukan dari peserta seminar untuk perbaikan, dan sudah diedit oleh dewan redaksi/penelaah/penyunting; 2. Sifat seminar boleh nasional, regional atau internasional.


76

3. Bahan yang diseminarkan dapat bervariasi; hasil penelitian, gagasan/ tinjauan, hasil dari sebagian dari suatu seri penelitian; 4. Peserta seminar harus berasal dari berbagai departemen, lembaga nondepartemen, perguruan tinggi, dunia usaha, dll., dan bukan hanya dihadiri oleh satu atau dua instansi saja; 5. Makalah yang dipresentasikan dalam seminar minimal 10 makalah dengan jumlah peserta seminar minimal 50 orang, yang berasal dari berbagai departemen, lembaga non-departemen, perguruan tinggi, dunia usaha, dll. 6. Diterbitkan oleh pusat/lembaga eselon II dan/atau lebih tinggi, atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh penerbit profesional; 7. Ada dewan redaksi/penelaah/penyunting; 8. Mempunyai nomor ISBN atau ISSN (International Standard of Serial Numbers); 9. Cover dicetak, manuskrip dicetak, berbetuk buku, bukan diktat. Majalah dapat dinilai sebagai majalah ilmiah apabila memenuhi persyaratan 1. Bertujuan untuk menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah, dan atau konsep ilmiah dan disiplin pengetahuan teknologi tertentu. 2. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti, yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan; 3. Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat/lembaga eselon II atau lebih tinggi atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh penerbit profesional; 4. Mempunyai dewan redaksi/penelaah/penyunting yang terdiri dari para ahli menurut bidang keilmuan yang bersangkutan; 5. Mempunyai nomor ISSN; 6. Sekali terbit paling sedikit 300 eksemplar; 7. Berisi tulisan ilmiah, ditulis mengikuto norma-norma penulisan makalah ilmiah; 8. Cover majalah dicetak dan semua manuskrip dicetak. Majalah dapat dinilai sebagai majalah ilmiah semi populer apabila memenuhi persyaratan berikut ini: 1. Bertujuan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian ilmiah, konsep ilmiah, tinjauan ilmiah atau pandangan ilmiah dari disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu yang berkaitan dengan cara yang mudah dipahami; 2. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti, dengan tingkat pendidikan tertentu, dari berbagai disiplin keilmuan yang relevan; 3. Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat/lembaga eselon II atau lebih tinggi atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh penerbit profesional;


77

4. Mempunyai dewan redaksi/penelaah/penyunting yang terdiri dari para ilmuwan berbagai bidang keilmuan yang relevan ; 5. Mempunyai nomor ISSN; 7. Sekali terbit paling sedikit 300 eksemplar; 8. Cover majalah dicetak dan semua manuskrip dicetak. Majalah dapat dinilai sebagai majalah ilmiah populer apabila memenuhi persyatan berikut ini: 1. Bertujuan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perkembangannya dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum; 2. Ditujukan kepada masyarakat umum; 3. Diterbitkan oleh suatu organisasi/badan ilmiah setingkat pusat/lembaga eselon II atau lebih tinggi atau oleh organisasi profesi ilmiah, atau oleh penerbit profesional; 4. Mempunyai dewan redaksi/penelaah/penyunting; 5. Mempunyai nomor ISSN; 6. Sekali terbit paling sedikit 300 eksemplar; 7. Cover majalah dicetak dan semua manuskrip dicetak.


78

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

•

Pengertian Jabatan Fungsional (PP No. 16 tahun 1994) Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

•

Tujuan pembinaan jabatan fungsional adalah: 1.pembinaan profesionalisme, 2.pembinaan karier pegawai, 3.peningkatan kemampuan tugas umum pemerintah dan pembangunan

•

Kriteria Jabatan Fungsional adalah: 1.Mempunyai metodologi, teknik analisa, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi; 2.Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; 3.Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan a) Tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian;dan b) Tingkat ketrampilan bagi jabatan fungsional ketrampilan.; 4.Pelaksanaan tugas bersifat mandiri; 5.Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi

•

Kriteria jabatan fungsional berdasarkan keahlian adalah : 1.Mempunyai metodologi, teknik analisa, yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan; 2.Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; 3.Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat keahlian jabatan fungsional; 4.Pelaksanaan tugas bersifat mandiri; 5.Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi

•

Kriteria berdasarkan keterampilan adalah : 1.Mempunyai teknik prosedur kerja dan pelatihan teknis dengan spesifikasi; 2.Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; 3.Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat ketrampilan; 4.Pelaksanaan tugas bersifat mandiri; 5.Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi


79

•

Perbandingan kegiatan SK. MENPAN No. MENKOWASBANG PAN No. 19 tahun 1999

73

tahun

1985

dengan

SK Menpan No. 73 tahun 1985

SK WASBANGPAN No. 19 tahun 1999

A. Unsur utama i. Pendidikan ii. Kegiatan penyuluhan pertanian iii. Kegiatan pengembangan penyuluhan pertanian

A.

B. Unsur penunjang iv. Kegiatan yang mendukung penyuluhan pertanian v. Kegiatan pengabdian masyarakat

Unsur utama i. Pendidikan ii. Persiapan penyuluhan pertanian iii. Pelaksanaan penyuluhan pertanian iv. Evaluasi dan pelaporan v. Pengembangan penyuluhan pertanian vi. Pengembangan profesi

B. Unsur penunjang vii. Penunjang penyuluhan pertanian

ENPAN NO. 73 TAHUN 1985

Cara mengumpulkan angka kredit Pelajari Tupoksi dengan seksama dan kegiatan yang sesuai dengan jenjang jabatannya; Pelajari Programa Penyuluhan Pertanian di wilayah kerja anda, potensi wilayah, situasi dan kondisi wilayah, sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dan menunjang kegiatan anda, termasuk kemampuan anda sendiri; Susun beberapa kegiatan yang sesuai dengan jabatan anda dan dapat memenuhi angka kredit yang telah ditentukan; Siapkan berbagai kelengkapan berupa formulir A sampai dengan F serta kelengkapan lainnya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun; Jabarkan rencana di atas menjadi rencana tahunan, bulanan, mingguan dan bila mungkin harian; Buatlah revisi bilamana diperlukan Syarat menjadi pejabat fungsional Penyuluh Pertanian 1. Berijasah serendah-rendahnya DIII bidang pertanian untuk PP TRAMPIL Sarjana/D IV untuk PP AHLI 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK I Gol. Ruang II/B untuk PP TRAMPIL dan Penata Muda Gol. Ruang III/A untuk PP AHLI 3. Telah mengikuti diklat kedinasan di bidang Penyuluhan Pertanian dan memperoleh sertifikat tanda lulus 4. Setiap unsur penilaian DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir


80

5. Memiliki pengalaman dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian sekurangkurangnya 2 (dua) tahun 6. Berusia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari Jabatan terakhir yang didudukinya 7. Untuk menentukan jenjang jabatannya digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan dan unsur utama lainnya setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit 8. Mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Komisi Penguji


81

JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN •

Teknisi penelitian dan perekayasaan (Teknisi Litkayasa) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pekabat yang berwewenang, untuk melaksanakan kegiatan pelayanan penelitian dan perekayasaan pada instansi pemerintah, berdasarkan etika profesi.

•

Didalam Keputusan Presiden No. 87/1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang rumpun Jabatan Fungsional PNS dijelaskan , bahwa Teknisi Litkayasa adalah salah satu jabatan fungsional keterampilan.

•

Sebagai tindak lanjut dari Keppres No. 87/1999, maka pada tanggal 4 Pebruari 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (SK Menpan) No. 23/kep/M.Pan/2/2003 tentang Jabatan Fungsional (Jabatan fungsional) Teknisi Litkayasa dan Angka Kreditnya. Ada beberapa hal yang perlu dipahami secara mendalam oleh semua pihak yang terkait dengan pengelolaan jabatan Teknisi Litkayasa, yaitu 1) perubahan jenjang jabatan dari sembilan menjadi empat jenjang, sehingga jenjang tidak lagi melekat pada jenjang pangkat. 2) perubahan dalam pengaturan butir kegiatan dan penetapan angka kredit. 3) instansi pembina jabatan Teknisi Litkayasa adalah Kementrian Riset dan Teknologi.

•

Unsur kegiatan teknisi litkayasa terdiri atas unusur utama dan unsur penujang. Unsure utama meliputi; pendidikan, kegiatan pelayanan litkayasa, dan pengembangan profesi, sedang unsur penunjang yaitu kegiatan menunjang pelaksanaan tugas teknisi litkayasa. Rincian kegiatan dan angka kredit jabatan fungsional teknisi litkayasa seperti pada Lampiran I SK Menpan No. 23/2003.

•

Unsur pendidikan tidak ada kekhususan pendidikan dalm bidang studi bagi pejabat Teknisi Litkayasa, yang penting bidang studi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Teknisi Litkayasa di instansi dimana TeknisiLitkayasa bekerja/ditempatkan. Bila tidak sesuai, maka untuk dapat diangkat dalam jabatan Teknisi Litkayasa di unit tersebut, yang bersangkutan harus mendapat bukti pengakuan dari Kepala Unit Kerja yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan memang ditugaskan dibidang pelayanan kegiatan litkayasa.

•

Diklat bagi pejabat Teknisi Litkayasa terdiri atas Dilkat Penjenjangan Fungsional yang bersifat wajib, dengan tujuan untuk memenuhi kompetensi jenjang jabatan Teknisi Litkayasa dalam bidang pelayanan litkayasa. Ketentuan teknis Diklat Fungsional diatur melalui Keputusan Menristek.

•

Unsur kegiatan pelayanan litkayasa terbagi menjadi tujuh sub unsure, yaitu : 1) Pelaksanaan kegiatan percobaan; 2) Pelaksanaan kegiatan survei; 3) Pelaksanaan kegiatan rancang bangun/perekayasaan; 4) Pelaksanaan jasa Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BP2TP)

82

teknis; 5) Pemeliharaan alat dan fasilitas; 6) Pemasyarakatan hasil penelitian dan perekayasaan; serta 7) Pemrosesan hasil penelitian dan perekayasaan. •

Apabila pada satu unit kerja tidak terdapat Teknisi Litkayasa sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I SK Menpan No. 23/2003, maka Teknisi Litkayasa dapat melakkan kegiatan tersebut, berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

•

Sub unsur pelaksanaan kegiatan percobaan terbagi menjadi enam butir kegiatan yang merupakan satu kesatuan, yaitu: menusun rencana percobaan; menyusun kebutuhan percobaan; dan menganalisa hasil percobaan.

•

Sub unsur pelaksanaan kegiatan survei terdiri atas empat butir kegiatan, yaitu menyusun kebutuhan survei, mengumpulkan data, mengelompokkan data survei dan menganalisis hasil survei. Masing-masing pejabat Teknisi Litkayasa sesuai jenjang jabatannya mendapat porsi butir kegiatan sendiri-sendiri.

•

Sub unsur pelaksanaan kegiatan rancang bangun/perekayasaan terdiri atas enam butir kegiatan, yaitu; merencanakan/menyusun kebutuhan pembutan proses/sistem/model/prototip; menyiapkan kebutuhan pembuatan proses/ sistem/model/prototip; melakukan penyetelan rangkaian pembuatan proses; melakukan pembuatan bagian-bagian prototip; melakukan pengawasan kegiatan pelayanan perekayasaan (pembuatan proses/sistem/ model/prototip).

•

Sub unsur pelaksanaan jasa teknis merupakan kegiatan layanan jasa atau pesanan pihak lain. Terdiri atas empat butir kegiatan, yaitu; mengambil dan memproses contoh; melakukan pengukuran/analisis; melakukan pengujian bahan tuntuk kerja alat; dan melakukan layanan informasi teknik ilmiah.

•

Sub unsur pelaksanaan pemeliharaan alat dan fasilitas terdiri atas lima butir kegiatan, yaitu memelihara alat dan fasilitas; memperbaiki alat dan fasilitas; melakukan penyetelan dan kalibrasi alat; melakukan peningkatan fungsi alat dan fasilitas; serta melakukan penjaminan mutu laboratorium/fasilitas.

•

Sub unsur pemasyarakatan hasil penelitian dan perekayasaan terdiri atas lima butir kegiatan, yaitu membuat bahan audio visual;membuat alat peraga dan maket; menyiapkan bahan menyusun brosur, leaflet, booklet; melakukan penyuluhan penerapan hasil penelitian dan perekayasaan; serta memandu kegiatan promosi iptek.

•

Sub unsur pemrosesan hasil penelitian dan perekayasaan terdiri atas dua kelompok butir kegiatan, yaitu : 1) melakukan pelayanan pemrosesan hasil penelitian; membuat gambar/diagram/peta; melakukan supervisi pemrosesan hasil penelitian; dan melakukan pemrosesan laporan; 2) melakukan pelayanan pemrosesan hasil perekayasaan; membuat gambar/diagram/peta; menganalisis hasil pengujian untuk kerja produk perekayasaan; melakukan supervisi pemrosesan hasil perekayasaan; dan melakukan pemrosesan laporan.

•

Pengembangan profesi membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang penelitian dan perekayasaan. Hasil penelitian/perekayasaan adalah milik peneliti/ perekayasa untuk dipublikasikan atau dilaporkan. Teknisi litkayasa dapat 83 Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BP2TP)

menulis/melaporkan/mempublikasikan bagian dari penelitian/perekayasaan yang dilakukannya, dengan memperhatikan kaidah penulisan karya tulis ilmiah. •

Pengembangan profesi menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan litkayasa dalam hal ini adalah berupa naskah yang memuat panduan pelaksanaan pengelolaan kegiatan litkayasa secara rinci. Buku petunjuk teknis baru dapat dinilai bila terbukti digunakan, setidaknya di unit kerjanya.

•

Pengembangan profesi menerjemahkan/menyadur buku atau bahan lain dibidang litkayasa, adalah mengalih-bahasakan buku/bahan lain dari satu bahasa ke bahasa lain dibidang penelitian/rancang bangun/perekayasaan.

•

Pengembangan profesi mengembangkan teknologi tepat guna adalah kumpulan pengetahuan dibidang litkayasa yang memberi pemahaman dan informasi tentang bagaimana pengetahuan tersebut dipergunakan untuk tujuan praktis.

•

Kegiatan penunjang ada enam kegiatan yaitu; 1) mengajar/melatih dibidang litkayasa; 2) mengikuti seminar/lokakarya di bidang litkayasa; 3) menjadi anggota tim penilai teknisi litkayasa; 4) menjadi anggota organisasi profesi; 5) memperoleh piagam penghargaan; dan 6) memperoleh gelar kesarjanaan lain.

•

Pengangkatan pertama, kenaikan pangkat dan jabatan, pembebasan sementara, serta pemberhentian teknisi litkayasatelah diatur dalam SK Menpan No. 92/2003. teknisi Litkayasa akan diberhentikan dari jabatan fungsionalnyabila yang bersangkutan dalam jangka waktu satu tahun setelah pembebasan sementara tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.

•

Teknisi Litkayasa Penyelia (III/c) yang memperoleh ijazah S1/D-4 dapat dialihkan jabatannya menjadi pejabat fungsional perekayasa setelah memenuhi persyaratan ditentukan. Angka kredit yang bersangkutan dari unsure kegiatan layanan, pengembagan profesi dan penunjangdinilai 80% dari angka kredit terakhir yang dimiliki.

•

Data Usul Penetapan Angka Kredit, seyogyanya diisi setiap semester. Pengisian DUPAK hendaknya dilakukan paling lambat bulan Desember untuk masa penilaian Januari, dan bulan Juni untuk masa penilaian Juli.


84

ASSET DAN SARANA DI BPTP (SESUAI INPRES 3/1971)

•

Semua barang yang berasal/dibeli dari dana yang bersumber untuk seluruhnya ataupun sebagiannya dari APBN (termasuk dana dekonsentrasi dan pembantuan) ataupun dengan dana di luar APBN yang berada di bawah pengurusan atau penguasaan Departemen/LPND serta unit-unit dalam lingkungannya yang terdapat baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri, tidak termasuk kekayaan Negara yang telah dipisahkan (kekayaan Perusahaan Umum dan Persero) dan barang-barang/kekayaan Daerah.

•

Upaya pendayagunaan sarana : tahu sarana yang dimiliki, tahu kemampuan sarana, tahu cara memanfaatkan teknis dan non teknis, tahu melihat peluang pemanfaatan dan promosi, mempunyai tenaga, teknisi dan analisis, kemampuan pemeliharaan, mengetahui landasan hukum dan tatacaranya, kemauan kebersamaan.

•

Landasan Hukum Pemanfaatan Sarana utamannya 1). UU no 20, 1997, Tentang PNBP; 2). PP 29, 2001, tentang Tarif dan Jenis PNBP Bidang Pertanian; 3). UU dan PP di Bidang Pertanian: UU no 12 dan 29 berikut PP nya; 4). Inpres dan Keppres berkenaan dengan APBN dan BN/KN; 5). Kepmenkeu: 114a/KMK.03/1997 ttg Penatausahaan dan Pertanggungjawaban PNBP pada Instansi Pengguna; 6). Kemenkeu 470, 1994 Tentang Penghapusan dan Pemanfaatan BN/KN; 7). Kepmentan tentang Organisasi & Tupoksi; 8). Kepmentan: Penunjukan Tugas Khusus;9). Produk Hukum terkait misalnya: SE, SK Menteri, SK Kadan

•

Permasalahan aset : 1). Status kepemilikan & keberadaan sarana sering dibawah kelompok tertentu 2). Pengamanan, pemeliharaan & pemanfaatan kurang, 3). Pengadaan belum tersusun & mengarah sesuai dengan renstra, ripp atau visi & misi UK/UPT (partial), 4). Penata-usahaan aset lemah 5). Belum memiliki rencana induk pengembangan sarana 6). Pemanfaatan sarana kurang, 8) Dana pemeliharaan minim

•

Masalah spesifik antara lain : 1) Kemampuan tenaga terbatas: trampil & teliti/telaten, 2) Dokumentasi barang sejak pengadaan sampai dengan penatausahaan sering tidak lengkap, 3) sulit memperoleh data yang benar / akurat, lengkap, dapat dipercaya sehingga sulit informasi untuk perencanaan pengembangan sarana

•

Arah pengembangan sarana penelitian: 1) sarana menjadi bagian dari sistem dalam renstra dan RIPP; 2) sarana dikelola dalam suatu “kesisteman” dalam uk/upt agar dapat mendukung proses litbang internal dan pelayanan jasa; 3) Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BP2TP)

85

peningkatan kapasitas sarana merupakan: penggantian atau pengembangan (peningkatan mutu analisis/proses, kapasitas perluasan, cakupan palayanan) •

Kondisi sekarang yang sedang dihadapi BPTP : 1) laboratorium “kapasitas terbatas”, 2) dibangun laboratorium unggulan sebagai pengembangan “center of excellence” pelayanan dalam kerangka jaringan laboratorium; 3) pemberdayaan fungsi-fungsi pengelola laboratorium; 4) pengembangan SDM terampil laboratorium.

•

Masalah dan kendala umum membangun sarana Lab. Berdaya saing tinggi terbentur karena : 1) jenis laboratorium sangat beragam; 2) peningkatan kapasitas baru dimulai beberapa tahun terakhir (3 tahun); 3) beberapa sarana gedung memerlukan perbaikan berat; 4) banyak peralatan spesifik yang telah rusak berat; 5) meskipun sistem perencanaan peningkatan sarana cukup mengakomodasikan “bottom up”, namun belum berjalan baik-bersifat partial dan tambal sulam; 6) pentingnya akreditasi (pengakuan formal) belum memperoleh dukungan penuh.

•

Beberapa peluang pemanfaatan kebun percobaan: 1) Sebagai Visitor plot; 2) Sebagai tempat uji multi lokasi/ adaptasi; 3) Sebagai kebun plasmanutfah; 4) Sebagai kebun “benih/bibit” ; 5) Dikerjasamakan;

•

Beberapa peluang pemanfaatan laboratorium: 1) Pelayanan internal mendukung proses litbang;2) Pelayanan eksternal (terutama BPTP yang mendapat penugasan Mentan untuk uji pupuk dan uji efektifitas pupuk); 4) Pelayanan untuk umum;

•

Tindak lanjut dari pemanfaatan sarana dan fasilitas : 1) Menyikapi arahan Kepala Badan, perlu ada rumusan kongkrit aspek-aspek yang berkaitan dengan permasalahan sarana/asset. 2) Membuat fokus rencana upaya bidang kegiatan pemberdayaan/pemanfaatan sarana/asset. 3) Membuat shopping list dan short list aspek-aspek yang perlu dilakukan dalam upaya pemberdayaan; 4) Mengusulkan kegiatan khusus berkaitan dengan pemberdayaan; 5) Membangun komitmen dan sistem pemberdayaan di setiap tingkatan manajemen (UPT) secara kelembagaan termasuk individual;

•

Penutup : Menyikapi arahan Kepala Badan, perlu ada rumusan konkrit aspek-aspek yang berkaitan dengan permasalahan sarana/asset. Membuat fokus rencana upaya bidang kegiatan pemberdayaan/ pemanfaatan sarana/asset. Membuat shopping list dan short list aspek-aspek yang perlu dilakukan dalam upaya pemberdayaan; Mengusulkan kegiatan khusus berkaitan dengan pemberdayaan; Membangun komitmen dan sistem pemberdayaan di setiap tingkatan manajemen (UPT) secara kelembagaan termasuk individual; Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BP2TP)

86

PERMASALAHAN SARANA DAN FASILITAS SERTA SDM DI BPTP 1. BPTP NANGROE ACEH DARUSALAM SAFAS : Kantor sebagian (420 m2) dipinjam pakai pemda prov. NAD KP Paya Gajah : Lahan kebun kurang dimanfaatkan KP Gayo, Lab Tanah, Lab. Tanaman: Bangunan terlalu besar, biaya perawatan tidak mencukupi, peralatan belum lengkap, SDM terbatas, belum dapat dimanfaatkan Lab Perikanan dan Lab Petemakan : Peralatan dan SDM belum ada SDM : Media publikasi untuk tulisan terbatas Pengumpulan angka kredit untuk jabatan litkayasa sulit 2. BPTP SUMATERA UTARA SAFAS : Perlu diajukan biaya perawtan bangunan kantor KP. Pasar Miring belum ada sertifikat KP. Gurgur Balige, tanah belum dimanfaatkan secara optimal, belum ada sertifikat dan ada permasalahan dengan asyarakat Laboratorium sedang dalam proses akreditasi SDM : Kenaikan jabatan fungsional SK. Jabatan fungsional penyuluhan lama turun Kriteria penilaian penyuluh idak sesuai dengan tugas fungsi BPTP Pengumpulan angka kredit penyuluh untuk pangkat Penyuluh Pertanian Madya (Gol. IV/a) mulai terasa sulit Proses pembebasan sementara fungsional, aktif bekerja kembali, aktif jabatan fungsional terlalu lama 3. BPTP SUMATERA BARAT SAFAS : Kekurangan dana pemeliharaan bangunan dan lahan kantor,pagar rusak dan tekanan pihak luar sangat tinggi untuk memanfaatkan lahan Lab. Tanah, Tanaman, Mikro biologi tanah, HPT, Benih, Pasca panen belum maksimal perlu tambahan biaya pemeliharaan dan perbaikan peralatan KP Sitiung, Rambutan, Bandar Buat : kekurangan biaya pemeliharaan; Pemanfaatan belum intent; tekanan pihak luar untuk pemanfaatan Lab Bukit tinggi : Bangunan dan lahan tidak tennanfaatkan Lab Diseminasi Padang: Lahan kosong dipinggir jalan diincar pemda Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BP2TP)

87

SDM : Kenaikan jabatan fungsional peneliti tidak baku seperti adanya rekomendasi kepala Balai, DP4 hasil pemeriksaan log book dan ijazah Proses tugas belajar biaya sendiri lama TGR terjadi karena lamanya proses penilaian dan keluarnya PAK LIPI, serta sulitnya menambah angka kredit karena kurangnya unit penelitian Perlu penjelasan mengenai TMT fungsional setelah tugas belajar untuk fungsional yang sama sebelum tugas belajar 4. BPTP RIAU SAFAS : Bangunan kantor milik Deptan, tanah milik Pemda, sertifikat bersatu dg BLPP Riau Lab. Diseminasi Tanjung Pinang, lebih senang nama IP2TP, sebagian SDM bidang perikanan, masuk wilayah Propinsi Kepulauan Riau, jarak dengan BPTP 350 Km. Lab. Petemakan, Lab. Tanah, Lab. Perikanan : peralatan belum ada BPTP SDM : Adanya petugas belajar S2 IPB , mulai tahun 1999 sampai sekarang belum selesai Sedang diusulkan SK. Pembebasan Sementara dan aktif bekerja kembali 5. BPTP JAMBI SAFAS : Kantor BPTP status tanah milik Pemda, biaya pemeliharaan kurang Lab. Diseminasi Kota Baru : Jarak dari BPTP 12 Km, kurang intensif, perlu renovasi Lab. Tanah : belum dimanfaatkan; SDM dan peralatan kurang SDM : Ujian dinas di daerah tidak tetap Proses kenaikan jabatan fungsional peneliti lama Mutasi bidang perikanan sedang dalam taraf penjajakan Beasiswa yang dibiaya sponsor, dananya sulit keluar Ijin belajar biaya sendiri sulit Proses SK. Pembebasan Sementara lama 6. BPTP BENGKULU SAFAS : Lahan kantor : belum sertifikasi Rumah kaca : air belum mengalir optimal Lab Tanah : kurang SDM tenaga analis dan peralatan SDM : Kenaikan jabatan fungsional peneliti terlambat karena kurang pemenuhan angka kredit Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BP2TP)

88

Kurangnya pembinaan fungsional peneliti Mutasi dari dan ke Pemda, sulit mendapatkan persetujuan Pemda Sulit mendapat ijin belajar biaya sendiri Adanya SK. Pembebasan Sementara yang belum turun, sehingga sulit untuk mengajukan kenaikan pangkat 7. BPTP BANGKA BELITUNG SAFAS : Beberapa unit bangunan berumur lama, perlu di rehab Halaman kantor terlalu luas perlu biaya perawatan besar KP terlalu luas kurang dana pemeliharaan dan kurang SDM Peralatan Lab sudah lama dan banyak yang rusak SDM : Tidak ada pejabat fungsional peneliti Perlu sosialisasi pengusulan jabatan fungsional litkayasa 8. BPTP SUMATERA SELATAN SAFAS : KP Kayu Agung, tanah penelitin kurang intensif, mess rusak, perlu biaya pemeliharaan KP Karang Agung, bangunan kantor dan rumah dinas rusak berat perlu usul dihapus, status tanah dan bangunan Hak Pakai dan Pinjam Pakai (Departemen Transmigrasi) Lab. Tanah dan Tanaman, SDM belum tersedia dan peralatan belum lengkap Lab. Tanaman (KP. Kayu Agung), bangunan rusak, peralatan tidak ada perlu alih fungsi gedung Lab. Hama Tanaman (KP. Karang Agung), bangunan rusak, SDM tidak ada, peralatan tidak lengkap, perlu diusulkan dihapus SDM : Perlu adanya kelonggaran untuk kenaikan pangkat pilihan Perlu sosialisasi usulan DUPAK litkayasa Sulitnya mutasi dari luar Jawa ke Pulau Jawa Beasiswa untuk petugas belajar tidk cukup, perlu ditambah Pengurusan belajar biaya sendiri serta penyesuian ijazah sulit SK. Pembebasan Sementara, Aktif bekerja kembali dan aktif jabatan fungsional prosesnya lama 9. BPTP LAMPUNG SAFAS : Bangunan kantor : Belum ditunjang biaya pemeliharaan yang memadai: Status tanah belum ada sertifikat dari Deptan KP Tigeneneng, Natar, Lab Diseminasi Tigeneneng : belum ditunjang biaya pemeliharaan yang memadai (rusak berat) Lab diseminasi dan tanaman : belum ada SDM khusus


89

SDM : Kenaikan pangkat pilihan prosesnya terlalu lama, terutama untuk golongan IV/c keatas Kenaikan jabatan fungsional peneliti prosesnya terlalu lama Kenaikan jabatan fungsional litkayasa tidak lagi melekat dengan kenaikan pangkatnya, sehingga harus diusulkan terpisah Mutasi bidang perikanan prosesnya terlalu lama SK. Pembebasan Sementara tugas belajar prosesnya lama, untuk terhindar dari TGR diajukan sendiri ke KPKN untuk penghentian tunjangannya Sulitnya pengurusan tugas belajar biaya sendiri Kesulitan pendanaan untuk pelatihan jangka pendek (LAKIP & Sosialisasi PP 80 Th 2003) dengan biaya 2,5 juta dan 2 juta Sk. Pembebasan Sementara, Aktif bekerja kembali dan aktif jabatan fungsional prosesnya lama 10. BPTP JAKARTA SAFAS : Status bangunan dan tanah kantor masih dalam proses sertifikasi diusulkan sejak tahun 1999 Green House dan Lab. Pasca Panen belum dimanfaatkan secara optimal (alat masih disimpan) SDM : Terlambatnya PSE menyampaikan persyaratan kelengkapan berkas kenaikan pangkat Usul mutasi dari Pemda ke BPTP masih tertahan di Badan Litbang Pertanian Adanya pejabat fungsioal peneliti yang kurang angka kredit sehingga TMT jabatannya terlewat, belum dapat diberhentikan tunjangannya karena belum ada SK. Pembebasan Sementara 11. BPTP BANTEN SAFAS : KP.Karangantu (1.930 m2), KP.Pulau Panjang (9.580 m2), dan KP. Linduk (21.873 m2) belum dimanfaatkan secara mandiri (kerjasama dengan Pemda), KP. Singamerta telah dimanfaatkan secara intensif SDM : Proses usulan jabatan fungsional peneliti, litkayasa tidak keluar tepat waktu/lama Pejabat peneliti ex bidang perikanan akan menyesuaikan dengan bidang pertanian SK. Pembebasan Sementara, aktif bekerja kembali dan aktif jabatan fungsional prosesnya lama


90

12. BPTP JAWA BARAT SAFAS : Belum mempunyai gedung pertemuan/ekspose yang memadai KP. Cipaku : kondisi bangunan dan pagar pembatas rusak Lab. : peralatan yang di drop kurang lengkap, pengadaan bahan tahun 2004 belum dialokasikan Green House dan Workshop: Fasilitas dan sarana perlu dilengkapi. SDM : Belum ada ketentuan mutasi bidang perikanan dari Badan Litbang Pertanian Proses usulan SK. Pembebasan Sementara jabatan fungsional litkayasa lama 13. BPTP JAWA TENGAH SAFAS : KP Batang : Status tanah pinjam pakai dari Pemda Kab. Batang Lab Diseminasi Semarang : Status tanah milik Pemda Jateng SDM : Proses usulan kenaikan pangkat pilihan lama, terlebih bila kurang kelengkapan administrasi lambat diinformasikan Terlambatnya pemrosesan SK. Fungsional peneliti, TMT habis, harus diusulkan SK. Pembebasan Sementara Sulitnya tenaga litkayasa mengikuti training, lokakarya Proses usulan DUPAK litkayasa lambat, sehingga kenaikan pangkatnya tertunda Sering berubahnya aturan jabatan fungsional penyuluh, perlu training jangka pendek tentang pelaksanaan proses usul jabatan fungsional penyuluh Perlu diberikan buku peraturan untuk pelaksana administrasi kepegawaian tentang usulan semua jabatan fungsional Terlambatnya proses mutasi dari luar ke BPTP Jawa Tengah, serta adanya mutasi ke BPTP Jawa Tengah yang belum melalui koordinasi BPTP, PSE dan Badan Litbang Pertanian Sulitnya memperoleh ijin belajar biaya sendiri Untuk kaderisasi tenaga muda yang potencial diharapkan adanya training jangka pendek, sesuai bidang keahlian SK. Pembebasan Sementara, aktif bekerja kembali serta aktif jabatan fungsional prosesnya lama Data pada SK. Regrouping masih banyak yang salah Banyaknya tenaga honorer potensial > 10 tahun belum diangkat 14. BPTP YOGYAKARTA SAFAS : Kantor BPTP sebagian sertifikat tanah masih atas nama SPP-SPMA. Lab. Tanah dan Lab Pasca Panen perlu peralatan dan tenaga analis. Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BP2TP)

91

Lab. Perikanan alih fungsi untuk usaha koperasi. Lab. Tanaman dan Lab. Peternakan perlu peralatan dan tenaga analis. SDM : Apakah logbook masih diperlukan untuk usulan kenaikan pangkat ? Penyesuaian ijazah petugas belajar masih sulit, serta masih ada yang belum tahu kalau ijazahnya harus dilegalisir di DIKTI Masih banyak yang enggan calon tenaga fungional untuk mengajukan angka kredit untuk dapat memangku jabatan fungsional Bagaimana dengan status tenaga titipan dari BPTP Ambon Adanya petugas belajar biaya sendiri yang belum mengetahui persyaratan/status perguruan tinggi, sehingga sulit dalam pengurusan ijin belajar biaya sendiri Bagaimana pejabat fungsional peneliti yang sedang dibebaskan sementara dan mencapai BUP Petugas belajar fungsional maupun non fungsional selesai tugas belajarnya, lama mengurus aktif bekerja kembali dan aktif jabatan fungsional Hendaknya diadakan Workshop untuk SIM, terutama SIMPEG 15. BPTP JAWA TIMUR SAFAS : KP. Malang (6 Ha) : tidak tercatat dalam Kepmen 350/Kpts/OT.210/6/2001. Lab. Diseminasi Wonocolo : status tanah sebagian milik Pemda Jatim; pemanfaatan belum optimal. KP.Mojosari (30 Ha) pendayagunaan aset tidak optimal karena kemampuan pengadaan air tanah terbatas. Lab. Agronomi, Lab. Hama/Penyakit, Lab. Pasca Panen, Lab. Benih, Lab. Pengembangan SDA : peralatan kurang. Lab. Tanah, Lab. Kultur Jaringan : SDM kurang. SDM : Apa bisa DP3 prosesnya selesai di tingkat Eselon II Ujian penyesuaian ijazah di Jakarta banyak memakan biaya Proses terbitnya PAK LIPI tidak menganut “FIFO”, berkas ada yang hilang dan proses SK nya lama Proses usulan SK. Litkayasa sulit, sehingga enggan untuk mengajukan usul Peraturan angka kredit penyuluh dianggap kurang sesuai, serta pengusulan angka kredit gol. IV/a keatas semangkin sulit Terhambatnya proses ijin belajar biaya sendiri Lamanya proses pengusulan aktif bekerja kembali serta aktif jabatan fungsional 16. BPTP KALIMANTAN BARAT SAFAS : KP. Selakau (49,3 Ha) : jarak dengan BPTP 175 Km; telah terjadi penyerobotan oleh penduduk setempat. Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BP2TP)

92

KP. Simpang Monterado (159,91 Ha) : jarak dengan BPTP 207 Km; telah terjadi tempat penambangan emas liar. KP. Sei Kakap (12,544 Ha) : jarak dengan BPTP 9 Km; status tanah milik Pemda. Lab. Tanah : peralatan kurang. SDM : Ada beberapa tenaga fungsional litkayasa yang akan mengundurkan diri karena tidak dapat menambah angka kredit Tenaga penyuluh pertanian untuk golongan IV/a keatas, sulit untuk menambah angka kredit Sulitnya mutasi ke pulau Jawa Pencantuman gelar selesai tugas belajar tidak segera diproses Ijin belajar biaya sendiri terlalu lama Proses SK. Pembebesan Sementara serta aktif jabatan fungsional peneliti lama Perlu ditingkatkan untuk pelatihan petugas kepegawaian 17. BPTP KALIMANTAN TENGAH SAFAS : Kantor BPTP status tanah (50.000 m2) milik Pemda; biaya pemeliharaan kurang. Lab. Diseminasi Palangkaraya: kurang intensif; status tanah 1.370 m2 hak pakai. KP. Unit Tatas: status tanah (25.000 m2) belum bersertifikat; rawan terhadap penyerobotan. Rumah Kaca pemanfataan kurang intensif. SDM : Masih banyak kendala penyesuaian ijazah dengan status akreditasi perguruan tinggi Kenaikan jabatan fungsional peneliti dan fungsional penyuluh prosesnya lama Perlu sosialisasi jabatan fungsional Pustakawan SK. Pembebasan Sementara serta aktif jabatan fungsional, prosesnya lama 18. BPTP KALIMANTAN SELATAN SAFAS : KP. Plehari, KP.Barabai, KP. Alabio: Keterampilan SDM kurang, alat terbatas. Lab. Diseminasi (menyatu dengan kantor) ? belum tercatat. Lab. Loktabat: belum tercatat?; peralatan veteriner; akan difungsikan sebagai Lab.tanah, Tanaman, Pasca panen, dan peternakan; SDM kurang. SDM : Terdapat usulan SK. Jabatan fungsional peneliti yang belum turun, usulan dari bulan September 2003 Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BP2TP)

93

Usulan SK. Pembebasan Sementara serta pemberhentian fungsional litkayasa belum turun 19. BPTP KALIMANTAN TIMUR SAFAS : Biaya pemeliharaan kantor BPTP sangat terbatas Green House (2 buah), Lab. Perikanan, Peternakan, Tanah, Biologi dan Pengolahan Hasil belum berfungsi secara optimal Status tanah kantor BPTP (5.400 m2) hak pakai Pemda KP Semboja (10 Ha) Status tanah - Hibah dari Balitka Manado, belum sertifikat; SDM dan kondisi lahan tidak mendukung; Bangunan gedung rusak 60% KP. Lempake (10 Ha) lokasi banjir, 75 % lahan rawa, SDM kurang SDM : Proses pengusulan SK. Jabatan fungsional peneliti lama, dan masih banyak yang belum megajukan jabatan fungsional Perlu sosialisasi serta bimbingan tata cara pengusulan jabatan fungsional litkayasa Mutasi bidang perikanan masih memerlukan kejelasan dan pengantar dari Badan Litbang Pertanian Perlu adanya sanksi khusus agar petugas belajar mau bekerja kembali di tempat asal Belum ada ketentuan yang baku bagi petugas belajar biaya sendiri Belum ada pelatihan jangka pendek untuk pengelola lab, maupun fungsional peneliti/penyuluh Proses SK. Pembebasan Sementara jabatan fungsional peneliti lama, sehingga petugas belajar harus menunggu lama untuk dibayarkan tunjangannya, serta kenaikan pangkatnya terhambat 20. BPTP SULAWESI UTARA SAFAS : KP. Pandu pada musim kemarau sulit untuk mendapatkan air Lahan tanah di KP. Kalasey ada yang sudah dikuasai penduduk sekitar Peralatan lab belum dimanfaatkan secara optimal Status tanah bangunan kantor, KP dan perumahan masih dimiliki Pemda Masih kurang tenaga analis untuk laboratorium SDM : Masih banyak terdapat tenaga honorer Masih banyak tenaga peneliti/penyuluh non klas Proses pemberhentian sementara dan aktif jabatan fungsional lama 21. BPTP SULAWESI TENGAH SAFAS : KP Sidondo: status hak pakai tanah belum jelas, belum memiliki sertifikat, tenaga analis belum trampil. Lab tanah : peralatan belum lengkap tenaga analis terbatas. Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BP2TP)

94

SDM : Lambat proses kenaikan pangkat Golongan III/c keatas Pengusulan angka kredit sampai PAK LIPI, memakan waktu + 1 tahun, akibatnya usulan kenaikan pangkat terlambat Usulan mutasi dari Pemda ke BPTP Sulteng terkesan lambat Usulan bidang perikanan ke Bali dan Ujung Pandang belum terealisasi Proses usulan aktif bekerja kembali dan aktif jabatan fungsional terlalu lama 22. BPTP SULAWESI SELATAN SAFAS : Kantor belum sertifikat KP Gowa: Fisik bangunan rusak, penyerahan ex Balitas dan KP Bulukumba ke Balitserial belum jelas. Fasilitas kandang sapi kurang, gudang pakan dan penyimpanan pupuk belum ada KP Jeneponto : 2 Unit green house rusak berat KP Luwu: 8 Ha tanah diserobot masyarakat diusulkan dana untuk pemugaran, rencana pemanfaatan lahan untuk penagkaran benih KP Bone: Belum sertifikat 1.000 Ha tanah disrobot masyarakat rencana pemanfaatan lahan untuk pengembangan SUT kakao dan kelapa SDM : Masih sulit untuk dapat segera melengkapi persyaratan administrasi kenaikan pangkat. Reguler Persyaratan administrasi kenaikan pangkat. Pilihan sering terlambat disampaikan, sehingga menghambat usulan kenaikan pangkat. Banyaknya aturan tambahan dari Badan Litbang Pertanian pada kenaikan jabatan fungsional peneliti, sehingga menghambat percepatan kenaikan pangkat, karena terlambat SK. jabatan fungsional peneliti Kenaikan jabatan fungsional litkayasa tidak otomatis keluar kenaikan pangkatnya, padahal pada saat usulan DUPAK, dilampirkan administrasi penunjang Penyesuaian ijazah (Gol. II ke Gol III) belum mengacu kepada PP. 99/2000 Jo. PP 12/2002 Agar jelas usul penyuluh dari BPTP ke Badan Litbang Pertanian, sebaiknya ada P2JP penyuluh pertanian Proses mutasi memerlukan waktu yang lama, tidak ada niat mutasi bidang perikanan dari BPTP SulSel keluar Pemrosesan SK. Pembebasan Sementara petugas belajar lama Ijin belajar biaya sendiri prosesnya lama 23. BPTP SULAWESI TENGGARA SAFAS : Perlu dibuat pagar untuk pemisah bangunan kantor dengan perumahan, serta dibuat sertifikat terpisah antara bangunan kantor dengan karantina hewan


95

KP. Wawotobi belum dibuat sertifikat, terdapat lahan yang dibuat pasar serta pihak Pemda meminta lahan untuk dibuat kantor kecamatan KP. Onembute belum dibuat pagar pembatas dan sertifikat SDM : Pembuatan surat ijin belajar biaya sendiri sulit Perlu sosialisasi petunjuk/peraturan litkayasa yang baru Pemerosesan SK. Fungsional peneliti, SK. Pembebasan Sementara serta pengaktifan kembali jabatan fungsional lama Sulit mengikuti ujian dinas TK. I dan II Ada yang cuti diluar tanggungan negara sudah tahun ke tiga belum kembali Untuk menjadi penyuluh harus memiliki sertifikat PPS dasar, staf BPTP tidak memperoleh jatah Perlu merekrut tenaga untuk penyuluh agar seimbang dengan tenaga peneliti 24. BPTP BALI SAFAS : Kantor BPTP (13.832 m2) milik Badan Litbang Pertanian. Lab.Diseminasi Petemakan; status tanah (1,6 Ha) hak guna pakai; belum tercantum dalam Kepmen 350/Kpts/OT.210/6/2001. SDM : Tidak terdapat tenaga fungsional litkayasa SK. Pembebasan Sementara, aktif bekerja kembali dan aktif jabatan fungsional peneliti terlalu lama terbit 25. BPTP NUSA TENGGARA BARAT SAFAS : Status tanah Kantor BPTP seluas 2,5 Ha milik Pemda Pemanfaatan KP Sandubaya (7,1 Ha lahan kering) kurang insentif Lab. Tanah : SDM dan peralatan masih kurang Lab. Hama : SDM dan peralatan masih kurang SDM : Kenaikan pangkat. Pilihan jalurnya terlalu panjang Penilaian angka kredit di P2JP Puslitbang maupun P2JP Deptan, memakan waktu 1 – 2 tahun, untuk PAK LIPI belum SK Penilaian DUPAK litkayasa di Badan Litbang Pertanian lama, demikian pula penilaian DUPAK penyuluh pertanian dan pustakawan Mutasi dari Badan Litbang Pertanian/BPTP ke Pemda, sulit Perlu ditambah beasiswa, karena SDM nya kebanyakan masih S1 Cukup sulit untuk memperoleh ijin belajar biaya sendiri Pejabat fungsional peneliti yang 1 tahun akan mencapai BUP dan sedang mengajukan usulan fungsionalnya, kiranya tidak diberhentikan sementara dari jabatannya Proses aktif jabatan fungsional cukup lama, sekitar 1 – 2 tahun Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BP2TP)

96

26. BPTP NUSA TENGGARA TIMUR SAFAS : Lab. Diseminasi Kupang dan KP Lili Status tanah belum ada pemisahan dengan Badan SDM Lab. tanah Fasilitas peralatan tersedia, SDM masih kurang, kerusakan peralatan karena aliran listrik tidak stabil Lab. Kultur Jaringan SDM, peralatan dan daya listrik kurang rumah kaca SDM dan peralatan dan daya listrik kurang SDM : Proses SK. Jabatan fungsional peneliti cukup lama Mutasi di bidang perikanan menunggu kebijakan dari Badan Litbang Pertanian Kurang sponsor untuk petugas belajar S3 Proses ijin belajar baiaya sendiri cukup lama Proses SK. Pembebasan Sementara, aktif bekerja kembali dan aktif kembali jabatan fungsional cukup lama 27. BPTP MALUKU SAFAS : KP. Makariki (37 Ha): Status bangunan dan tanah Pertarangantu (1.930 m2), KP.Pulau Panjangnian. intensif Lab. Diseminasi Waiheru (2 Ha), Status bangunan Pertanian, tanah milik Pemda Lab. Tanah, Petemakan, Tanaman dan Pasca panen 2005

milik Badan Litbang Pengelolaan kurang milik Badan Litbang akan dibangun pada

SDM : peneliti prosesnya terlambat karena aktif bekerja kembali dan aktif fungsional belum keluar Sedang diproses mutasi dari dan ke Pemda Maluku Ijin belajar 2 orang di PT Negeri dari Badan Litbang Pertanian belum keluar Undangan untuk pelatihan jangka pendek sering terlambat, pelatihan diutamakan tenaga teknisi untuk magang di KP Balit 28. BPTP PAPUA SAFAS : Status lahan kantor (18.800 m2) hibah belum bersertifikat. KP. Koya Barat (50 Ha); status tanah hibah. KP. Jaya Wijaya (4 Ha); status tanah milik Pemda; Jarak dari BPTP 290 Km. KP. Sorong (1 Ha); status tanah milik Pemda; jarak dart BPTP 1.000 Km. KP. MANOKWARI (2 Ha); belum tercatat dim Kepmen 350/Kpts/OT.210/ 6/2001, status tanah milik Pemda; jarak dengan BPTP 910 Km, masuk wilayah Propinsi Irian Jaya Barat. KP. MERAUKE (2 Ha); belum tercatat dim Kepmen 350/Kpts/OT.210/ 6/2001; dibangun biaya PAATP; Diresmikan Desember 2003 oleh Bupati Merauke; status tanah milik Pemda; jarak dengan BPTP 620 Km. Lab. Hama Penyakit, Lab. Tanah : SDM tidak ada, alat tidak lengkap Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BP2TP)

97

SDM : Pengurusan kenaikan pangkat kembali ke Pusat, memperlambat proses Pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah di pusat, sangat memberatkan, karena keterbatasan dana Jabatan fungsional penyuluh kurang diminati, dan perlu ada tim penilai di pusat/Badan Litbang Pertanian Lambatnya proses mutasi antar instansi Biaya beasiswa terlalu rendah, sehingga menyulitkan petugas belajar yang kekurangan dana Sulit mendapat ijin belajar biaya sendiri dengan status/keadaan universitas di Papua, dengan dibatasi kepada golongan dan usia Penyelenggaraan training jangka pendek diharapkan ditanggung pula transportasi dan akomodasinya, mengingat lokasi jauh dan minimnya dana Penerbitan SK. Pembebasan Sementara, aktif bekerja kembali serta aktif jabatan fungsional terlalu lama 29. P2TP GORONTALO SAFAS : Belum ada kendaraan roda-4 untuk operasional serta ke lapangan SDM : Terdapat dua tenaga titipan dari BPTP Lampung dan BPTP Sulut, dimana SK. Regroupingnya belum keluar 30. P2TP MALUKU UTARA SAFAS : Green house dalam keadaan rusak berat (pasca kerusuhan), perlu perbaikan agar dapat digunakan kembali Belum ada pagar emplasemen perumahan dan kantor, sehingga beberapa plot plasma nutfah Perlu biaya untuk pengaspalan jalan ke lokasi KP. yang jaraknya 4 Km dari jalan utama dan baru 1,5 Km yang diaspal dengan bantuan dari Pemda Kendaraan dinas roda 4 yang ada tidak dapat digunakan lagi, perlu dianggarkan untuk perbaikan dalam tahun 2005, disamping untuk operasional lapangan juga untuk mengangkut karyawan ke KP. Dari luas KP 279 Ha, baru 25 Ha yang digarap tapi belum intensif, untuk kerjasama dengan swasta belum ada yang berminat Perlu dianggarkan untuk pemasangan kembali jaringan listrik dan pembuatan sumur pompa, dimana pengelolaan anggaran rutin yang ada di BPTP Maluku, masih ada kendala dalam komunikasi dan transportasi, anggaran rutin perlu dialihkan ke BP2TP Bogor dengan membuat PUMK di KP. Bacan Diperlukan waktu untuk menginventarisir/mengumpulkan kembali peralatan KP. Bacan yang tersebar di beberapa tempat setelah ada kerusuhan SDM : Adanya tenaga KP. Bacan yang sudah pindah bekerja di BPTP Maluku, tapi SK. regroupingnya belum ada


98

JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

Recommend Documents