JABATAN FUNGSIONAL PENELITI: Konsep, Pengaturan dan Implementasi
Kelompok Penelitian Hukum dan Masyarakat Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2016
Sejarah • Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil merupakan jabatan berdasarkan keahlian yang diatur pertama kali dalam UU Kepegawaian No. 8 Tahun 1974 dan aturan pelaksananya yaitu PP No. 3 Tahun 1980. • Untuk menindaklanjuti amanat UU pada 13 Desember 1982, Ketua LIPI mengajukan usul dengan suratnya Nomor 10130/S K/J. 10/82 kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang kemudian dikeluarkanlah Surat Kepala BKN No. K.39-41/V.79-31 tanggal 20 Desember 1982. Tahun 1982 keluarlah Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara No. 01/MENPAN/1983 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Peneliti. Keputusan MENPAN tahun 1983 ini merupakan aturan hukum yang pertama yang memayungi jabatan fungsional peneliti, termasuk yang mencantumkan tentang jenjang jabatan fungsional peneliti.
• Ketika pada tahun 1994 keluar lagi aturan baru yaitu PP No. 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional, kemudian Keppres No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS; untuk jabatan fungsional peneliti kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya yang masih menjadi pedoman jabatan fungsional peneliti hingga saat ini. • KepmenPAN RB ini kemudian diikuti aturan pelaksanaan yaitu Surat keputusan Bersama Kepala BKN dan Kepala LIPI Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya dan Peraturan Kepala LIPI. Peraturan Kepala LIPI sendiri telah dirubah pada tahun 2009 dan 2014 menyesuaikan dengan perkembangan teknis maupun pelaksanan pembinaan karir jabatan fungsional peneliti.
Sejarah • Tahun 2014, pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU Aparatur Sipil Negara yang merupakan UU pengganti dari UU kepegawaian lama. UU ASN No 5 Tahun 2014 ini merubah tidak hanya paradigma, namun banyak hal termasuk manajemen ASN dan jabatan2 fungsional yang dijabat ASN. • Karena itulah, aturan mengenai Jabatan Fungsional Peneliti pun membutuhkan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan perubahan aturan di atas, maupun perubahan yang terjadi berdasarkan pelaksanaan teknis dan perkembangan dunia penelitian iptek.
Sejarah Pengaturan Jabatan Fungsional Peneliti UU No.8/1976 PP No.3/1980 SK Ka BKN No. K.39-41/V.79-31 KepMENPAN No.01/MENPA N/1983
UU ASN No. 5 /2014
PP No.16/1994 Keppres No.87/1999 KepMENPAN No.128/2004 Perka LIPI 2004
Perka LIPI 2009 Perka LIPI 2014
PP? KEPMEN? PERKA LIPI? Aturan Teknis Pelaksana Tentang Jabatan Fungsional Peneliti
Ketentuan-ketentuan Baru Berdasarkan UU ASN Pasal-pasal yang perlu ditambahkan dalam KepmenPAN RB baru (diambil dari bahan sosialisasi Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur): 1. Aturan umum Jabatan Fungsional dalam UU ASN a. Memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan b. Mengikuti dan lulus uji kompetensi c. Tersedia lowongan jabatan (formasi) d. Mempunyai KINERJA dengan kriteria BAIK (≥76) 2. Pengembangan karir dan jenjang jabatan ASN disesuaikan dengan UU ASN Pasal 69. Jenis kompetensi jabatan fungsional Peneliti disesuaikan dengan aturan UU baru. a. Kompetensi Teknis: spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman kerja;
b. Kompetensi manajerial: pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; c. Kompetensi sosial kultural: pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya 3. Pembebasan sementara Peneliti ASN – perlu disesuaikan dengan pola manajemen ASN baru – yang masih menunggu PP pelaksananya (RPP Manajemen ASN) disahkan 4. Penambahan jenis-jenis karya yang dinilai untuk mendapatkan Angka Kredit disesuaikan dengan perkembangan terkini dari dunia penelitian dan pengembangan iptek, misalnya: a. Pengaturan tentang jenis-jenis dan bentuk-bentuk karya ilmiah baru yang perlu dinilai sebagai angka kredit: misalnya karya visual, karya audio dan karya audio visual. Bentuk-bentuk Karya Tulis Ilmiah pun dalam Perka LIPI 2014 telah mengalami perubahan dan perkembangan pada jenis dan bentuk KTI baru seperti monograf, policy paper dll. b. Pengaturan tentang Profesor Riset
Syarat dan ketentuan Kenaikan Jabatan dalam UU ASN
• Mengacu pada UU ASN : PANGKAT melekat pada JABATAN • Pada permulaan jenjang, dimulai pada AK = 0 (nol) • Tidak dibawah 76% dari angka kredit target tahunan, selama 3 tahun berturut-turut • Angka kumulatif selama 5 - 8 tahun tidak dibawah 76% (ex. 38 untuk jenjang pertama) • AK maksimal per tahun adalah 150% dari target AK per tahun pada setiap jenjang *) • Kinerja di bawah 50% dalam 1 tahun, diberhentikan dari jabatan • Untuk Pangkat(Grade) menyesuaikan RPP Gaji dan Evaluasi Jabatan di Asdep 5 KemenPANRB.
Skenario 2
KONSEP ANGKA KREDIT KUMULATIF
Jabatan Fungsional Keahlian Berdasarkan UU ASN • RPP Manajemen ASN terlalu bias strukturalis, sehingga menghilangkan kesetaraan Jabatan Fungsional dan Struktural Mendiskriminasi Jabatan Fungsional dan akan menstrukturalisasi Jabatan Fungsional. • ASN terdiri dari dua Jabatan Administratif dan Jabatan Fungsional. • Jabatan Fungsional merupakan Pegawai ASN Nonstruktural. • Jabatan Fungsional Keahlian bukan Pelaksana Administrasi. • Jabatan Fungsional Keahlian Harus Disejajarkan Dengan Jabatan Struktural Sesuai Tugas Pokok Dan Fungsi (Dalam Level Grading).
Beberapa Catatan untuk Konsep AK JF Baru (UU ASN No. 5 Tahun 2014) a. Kenaikan JF Peneliti harus menunggu jabatan di atasnya ada formasi kosong – perlu antisipasi dari lembaga untuk menyediakan formasi secara proporsional dan dengan memperhatikan kebutuhan setiap jenjang jabatan dan proyeksi dalam jangka waktu tertentu (5 tahun atau 10 sepuluh) b. Sanksi apabila AK per tahun tidak dipenuhi belum jelas – apakah terkait hanya dengan pemberian Tunjangan Kinerja? c. Dengan penghitungan AK per tahun, kerja TP2I akan semakin berat, perlu diperhatikan dan dimasukan dalam konsep JF baru ini bagaimana TP2I bekerja dengan konsep baru.
d. Angka Kredit saat ini ditentukan oleh Penerbitan. Jika konsep baru ini akan diberlakukan, perlu penyesuaian terhadap penilaian KTI. 1) KTI yang sudah selesai tapi belum diterbitkan dibuat prosentase khusus nilai AK dari jumlah 100% AK KTI yang sudah terbit. Misal: menyelesaikan satu artikel untuk jurnal Indonesia terakreditasi dalam tahun berjalan, dinilai 40% dari AK 25. Jika sudah terbit maka AK 100% dikurangi dengan prosentase tsv. 2) Penilaian AK yang bersifat teknis, misalnya buku laporan penelitian, harus dinaikkan antara 40 - 50% dari jumlah keseluruhan AK apabila jenis KTI tsb telah diterbitkan.
TERIMA KASIH (c) 2016 Kelompok Penelitian Hukum dan Masyarakat Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2kk – LIPI) Gedung Widya Graha Lantai 6 dan 9 Jalan Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710 Telp. / Fax. : 021 – 5701232
