KEBIJAKAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN SDM APARATUR PEMDAGRI
Oleh : TEGUH SETYABUDI KEPALA BPSDM KEMENDAGRI Disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Diklat Bidang PUPR, BPSDM Kementerian PUPR di Grand Mercure, Yogyakarta, 28 Februari 2017
TEGUH SETYABUDI RIWAYAT KEDIKLATAN YG PERNAH DIIKUTI NO
JENIS KEDIKLATAN
1.
Diklat Pim Tk. II
2007
2.
Diklat Pim Tk. III
2003
3.
Diklat Pim Tk. IV
1997
Berbagai Diklat Teknis
HP. 0811858973 Tempat/tgl lahir : Purwokerto, 8 Maret 1967
TAHUN
& Fungsional
- Sampai saat ini
INFORMASI DIRI: JABATAN SAAT INI KEPALA BADAN BPSDM KEMENDAGRI
ALAMAT KANTOR
PANGKAT / GOL. PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
JL. TMP KALIBATA NOMOR 8 JAKARTA SELATAN
EMAIL :
[email protected]
KERANGKA PAPARAN
Latar Belakang Urusan Pemerintahan (UU No. 23 /2014 – Pemda) Pemda) Standar Kompetensi Sertifikasi
BIROKRASI BERSIH, MUTLAK
HUB KEWENANGAN DLM SISTEM PEMERINTAHAN RI
psl 4 UUD
psl 17 UUD
1) Presiden dibantu oleh 1. Presiden Republik menteri menteri Indonesia memegang negara. kekuasaan 2) Menteri menteri itu pemerintahan diangkat dan menurut diberhentikan oleh UndangUndang Presiden. *) Dasar. 3) Setiap menteri 2. dlm melakukan membidangi urusan kewajibannya tertentu dlm pemerintahan. *) Presiden dibantu oleh 4) Pembentukan, satu orang Wakil pengubahan, dan Presiden. pembubaran kementerian negara diatur dlm undangundang***)
psl 18 UUD 1) NKRI dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yg tiap tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yg diatur dgn undangundang. **) 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **) 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yg anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **) 4) Gubernur, Bupati dan Walikota masingmasing sebagai Kepala pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. **) 5) pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yg oleh
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
MPR
DPR
PRESIDEN
BPK
MA
MK
DPD
MENTERI/K.LPNK
DEKONSENTRASI
GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL
DESENTRALISASI
DAERAH OTONOM PROVINSI PEMDA
DPRD
KAB/KOTA PEMDA
DPRD
TUGAS PEMBANTUAN
PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA
DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL)
BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL
URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU NO. 23 THN 2014
ABSOLUT
1. 2. 3. 4. 5. 6.
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KONKUREN
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI MONETER & FISKAL NASIONAL
Pusat
Pelayanan Dasar
Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, dll.
Provinsi
Kab/Kota KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN
Otonomi Daerah
Pilihan
Wajib
Non Pelayanan Dasar
Periwisata, Perdagangan, Pertanian dll.
Tenaga Kerja, Pangan, Lingkungan Hidup dll. 6
U RU S A N P E M E R I N TA H A N (UU 23/2014) PSL. 10 ABSOLUT (TIDAK DISERAHKAN) (6)
1. POLITIK LUAR NEGERI 2. PERTAHANAN 3. KEAMANAN 4. YUSTISI 5. MONETER & FISKAL 6. AGAMA
PSL. 11 - 24 KONKUREN (32)
WAJIB (24)
PELAYAN AN DASAR (6)
NONPELAYAN AN DASAR (18)
PILIHAN (8)
PSL. 25 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1. PANCASILA, UUD45, BHINEKA TUNGGAL IKA, KEUTUHAN NKRI. 2. PERSATUAN DAN KESBANG 3. KERUKUNAN ANTAR SUKU, INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS DAN GOLONGAN 4. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 5. KOORDINASI PELAKSANA TUGAS ANTAR INSTANSI 6. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA 7. PELAKSANAAN URUSAN YG BKN KEWENANGAN DAERAH
U R U S A N P E M E R I N TAHAN K O N K U R E N
WAJIB pelayanan dasar
1. 2. 3. 4. 5.
Pendidikan Kesehatan PU & PR Sosial Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman 6. Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
PILIHAN
Non pelayanan dasar
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Tenaga kerja PP & PA Pangan Pertanahan Lingkungan hidup Adm. Kependdkan dan pencatatan sipil; PMD Pengendalaian penduduk dan KB; Perhubungan Kominfo Koperasi dan UKM; Penanaman modal Kepemudaan dan olahraga Statistik Persandian Kebudayaan Perpustakaan dan Arsip
Potensi, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan 1. 2. 3. 4. 5.
Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; dan 8. Tansmigrasi.
Urusan berbasis ekosistem Kehutanan; ESDM; kelautan dan perikanan.
Provinsi
Kab/Kota Dapat bagi hasil
7
KRITERIA KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT
1. Lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 2. Penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 3. Manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 4. Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; 5. Peranannya Strategis bagi kepentingan nasional.
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB/KOTA
1. Lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; 2. Penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; 3. Manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau 4. Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
1. Lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; 2. Penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; 3. Manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau 4. Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
9
PEMERINTAH PUSAT
1. Menetapkan NSPK, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan; 2. Membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK; 3. Menetapkan SPM
PEMERINTAH DAERAH 1. Menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada NSPK; 2. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Pusat belum menetapkan NSPK, Pemda melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 3. Memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM.
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (Pasal 16,17,18)
Prinsip Pembagian Urusan Pemerintahan Konkruen (Pasal 13)
AKUNTABILITAS TIME LINE 01 Lorem ipsum dolor Penangggungjawabny sit amet, a berdasarkan consectetuer kedekatannya dengan adipiscing elit, luas, besaran dan jangkauan sed diam dampak yang ditimbulkan nonummy oleh nibh euismod penyelenggaraan tincidunt ut laoreet suatumagna urusan dolore pemerintahan aliquam erat volutpat.
Akuntabilitas 2010
EFISIENSI
EKSTERNALITAS
Perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh
Luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penAyelenggaraan suatu urusan pemerintahan
Efisiensi
Eksternalitas
STRATEGI NASIONAL Dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa , kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain
Strategi Nasional
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen (Pasal 19,20,22) Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Pusat
1. Sendiri oleh Daerah provinsi
1. Sendiri oleh Pemerintah Pusat 2. Melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau 3. Menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan. 4. Penugasan kepada Daerah ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
Pemerintah Daerah Provinsi
2. Menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau 3. Menugasi Desa.
Pemerintah Daerah Kab/Kota
4. Penugasan kepada Daerah kabupaten/kota dan Desa, ditetapkan dengan peraturan gubernur
Pemerintah Daerah Kab/Kota
1. Sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa 2. Penugasan kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota .
Kementerian Negara
Kemenkes, Kemendes, Kementerian PUPR , dst
Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota
LPNK
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
UU 23/2014 Pasal 7 - (1) Pem Pusat lakukan binwas thd penyelengg Urpem oleh Daerah Pasal 373 - (1) Pem Pusat lakukan binwas thd penyelngg Pem-an Daerah Provinsi Pasal 373 - (2) Gub sbg Wakil Pem Pusat lakukan binwas thd penyelengg Pem-an Daerah Kab/Kota Pasal 373 - (3) Binwas sbgm dimksd scr nasional dikoordinasikan oleh Mendagri
Pasal 374 - (2) Mendagri lakukan pembinaan yg bersifat umum yg meliputi : pembagian urpem, kelembagaan daerah, kepeg pd perangkat daerah, keuangan daerah, bangda, yan publik, kerjasama, KDH dan DPRD, dan bentuk pembinaan lain sesuai dg ketentn perundang-undangan Pasal 374 - (3) Menteri Teknis dan Ka LPNK lakukan pembinaan yg bersifat teknis thd teknis penyelengg urpem yg diserahkan ke Prov
Pasal 374 - (4) Pembinaan tsb dilakukan dlm bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta litbang
Urusan Pemerintahan
1
ABSOLUT
KONKUREN
Pemerintahan Umum
Pusat
Daerah
Kemendagri
Wajib
Pilihan
Ditjen Bangda
4 UU 9/2015
2
Peldas
UU 23/2014
3
Non Peldas SKPD
Setwan
Administrasi Pelaksanaan Setda(Asisten/Setda) Inspektorat Dinas (Dinas)
Koordinasi Badan (Badan/Kantor)
Kecamatan
Ditjen OTDA
Jabatan
Struktural
SKKNI (Standar)
Fungsional
Penyusunan Modul
Diklat (GAP)
Struktural
SERTIFIKASI (LSP)
Pejabat
UU 5/2014 Fungsional
Ditjen OTDA & BPSDM
HARAPAN • Reformasi pelayanan publik. • Pemerintahan yang demokratis • Percepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar UUD’45 • Mewujudkan clean government dan good governance (Dapat memberikan pelayanan Prima kepada Masyarakat)
• Terwujudnya clean government yang ditunjukkan rendahnya tingkat korupsi • Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar • Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah
• Tingginya tingkat korupsi • Rendahnya kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat • Rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah
FAKTA
TUJUAN
gap
Profesionalisme SDM Aparatur yang berbasis Kompetensi
UUD 1945 UU39/2008 ttg Kementerian Negara
Perpres 11/2015 ttg OTK Kemdagri
FILOSOFI PERUBAHAN DIKLAT MENJADI BPSDM UU 5/2014 TTG ASN
UU 23/2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
ASN/PNS Kompeten PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SERTIFIKASI PERMENDAGRI NO 43 TAHUN 2015 TTG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENDAGRI
STANDARDISASI
BPSDM
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang kompeten dan profesional harus memiliki kompetensi dan terlibat aktif di dalam setiap proses kegiatan guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, berdasarkan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang sesuai.
PENEMPATAN YANG TEPAT
KOMPETEN
Apa sesungguhnya sosok Pegawai yg Kompeten ?
KEBIJAKAN YANG RELEVAN DG KOMPETENSI
ALLPPT.com _ Free Powerpoint Templates, Diagrams and Charts
KEMENDAGRI SELAKU PENANGGUNG JAWAB KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI • UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengamanatkan Kementerian/LPNK terlibat dalam menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya (Pasal 44). Dalam hal ini bagi Kemendagri terkait dengan bidang pemerintahan dalam negeri. • UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Menteri Dalam Negeri menetapkan kompetensi pemerintahan bagi kepala perangkat daerah maupun jabatan administrator dan jabatan pengawas (Pasal 233). • UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang dilaksanakan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 8 (3))
SISTEM PENGEMBANGAN SDM APARATUR PEMDAGRI BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA
PENGEMBANGAN SDM APARATUR 1.
Program pengembangan sdm aparatur terkait pemerintah provinsi, kabupaten/ kota sebagaimana grand desain reformasi pengembangan kompetensi aparatur ke depan baik di lingkungan kementerian dalam negeri maupun pemerintah daerah ekspektasinya adalah terciptanya sdm aparatur yang memiliki kompetensi teknis fungsional.
2.
Menteri dalam negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat nasional akan menetapkan peraturan menteri dalam negeri tentang sistem pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah sebagai pedoman dalam : perumusan standar kompetensi, penyusunan perangkat pembelajaran, sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi (masih harmonisasi)
Membangun SDM Aparatur pada hakekatnya adalah membangun keunggulan kompetensi diri dari SDM aparatur itu sendiri sesuai bidang tugas dan kegiatan yang dilakukan. Ketika PNS sebagai aparatur negara siap mereformasi dirinya atau dengan melakukan peningkatan kompetensi maka apa yang kita harapkan dalam pengembangan SDM aparatur tidak lagi sekadar menjadi suatu keniscayaan tetapi kenyataan
PERSYARATAN KOMPETENSI ASN UU 5/2014 :
UU 5/2014 :
Pasal 69 - (1) Pengemb karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan Inst Pemerintah Pasal 69 - (3) Kompetensi sbgm dimaksd meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosio kulturl
Pasal 70 - (1) Setiap pegawai ASN memiliki hak dan diberi kesempatan mengembangkan kompetensi Pasal 70 - (2) PK al melalui diklat, seminar, kursus dan penataran
UU 23/2014 : Pasal 233 - (1) Pegawai ASN harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural Pasal 233 – (2) Selain memenuhi kompetensi sbgm dimksd dlm ayat (1) harus memenuhi kompetensi pemerintahan
[email protected]
KOMPETENSI STRATEGIS ASN TEKNIS • Analisis Kebijakan; • Pengembangan Inovasi; • Komunikasi Efektif, kolaborasi & Pengembangan Kerjasama; • Jaminan Kualitas; • Mengelola Konflik; • Penguasaan & Pemanfaatan Teknologi Informasi
MANAJERIAL • • • • • • • •
Kepemimpinan; Berpikir Strategis & visioner; Pelayanan prima; Pengambilan keputusan; Memimpin & mengelola perubahan; Manajemen kinerja; Pemberdayaan staf/masy Pengembangan organisasi
SOSIOKULTURAL • Sistem integritas & manajemen diri; • Keteladan dan kepeloporan; • Membangun buday organisasi; • Membangun karakter, kepribadian dan nasionalisme pelayanan publik
JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Diklat; Kursus; Penataran; Seminar; Lokakarya; Bimtek; Pembelajaran Elektronik; Pembelajaran Jarak Jauh; Magang; Pelatihan Dalam Jabatan; Pembekalan/Orientasi Tugas; dan Pendalaman Tugas.
STANDAR KOMPETENSI ?
ACUAN / UKURAN YANG DISEPAKATI
STANDAR KOMPETENSI
Kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan
STANDAR KOMPETENSI KERJA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (SKK-PDN) Rumusan kemampuan kerja di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang mencakup antara lain: kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD serta etika pemerintahan.
Cakupan Pengetahuan Dalam Kompetensi Pengetahuan yang terkait dengan sistem pemerintahan dan manajemen pembangunan, yang dapat diperoleh: Pendidikan formal; Pelatihan-pelatihan yang sesuai dan diverifikasi berdasarkan KKA-PDN , SKK-PDN dan LSPPDN; Pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang diverifikasi oleh LSP-PDN.
SERTIFIKASI KOMPETENSI
Sertifikasi kompetensi kerja Pemerintahan Dalam Negeri adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri. KOMPETEN/ BELUM KOMPETEN
Sertifikasi: 1. Sertifikat Kompetensi terhadap kompetensi pemerintahan dalam negeri dilakukan oleh LSP-PDN, berlaku pada kurun waktu tertentu 5 tahun). 2. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan Sertifikat pelatihan diterbitkan oleh penyelenggara diklat
SERTIFIKASI KOMPETENSI BERKAITAN DENGAN KOMPETENSI TERKINI ATAS PENCAPAIAN MASA LALU. PIHAK YANG MENEMPATKAN SESEORANG DALAM JABATAN ADALAH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (PPK). BPSDM KEMENDAGRI DAN LSP-PDN KEMENDAGRI, BPSDM PROVINSI DAN LSP-PDN PROVINSI MEMPUNYAI TUGAS UNTUK MENGEMBANGKAN KOMPETENSI DAN MELAKUKAN UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KARIER ASN KEMENDAGRI DAN PEMDA. DALAM HAL UJI KOMPETENSI, LSP-PDN KEMENDAGRI DAN LSPPEMDA (LSP-PDN) PROVINSI DAPAT BEKERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TEKNIS DALAM PENYELENGGARAANNYA.
KETELUSURAN DAN KREDIBILITAS PENERAPAN SISTEM SERTIFIKASI Koordinasi
K/L
KEMENDAGRI/BPSDM Asesor Lisensi Lisensi
akreditasi
Pembinaan
LSPDNPROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LSPDNPROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LSPDN
Asesor Lisensi
verifikasi
TEMPAT UJI KOMPETENSI TEMPAT UJI….,KOMPETENSI PROTAP BNSP ISO GUIDE 65 TEMPAT UJI PROTAP BNSP …., KOMPETENSI ISO GUIDE 65
Uji kompetensi/ Sertifikasi
PESERTA UJI KOMPETENSI PRSERTA UJI PROTAP BNSP …., KOMPETENSI ISO GUIDE 65 PESERTA UJI PROTAP BNSP ….,KOMPETENSI ISO GUIDE 65
Asesor Kompetensi
SINERGI MEWUJUDKAN SDM YANG KOMPETEN • BPSDM Kemendagri dapat membantu mengembangkan dan memelihara kompetensi dalam rangka penyiapan aparatur Pemdagri (Diklat & pengalaman) yang kompeten dan profesional. • BPSDM Kemendagri akan memfasilitasi kerja sama pengembangan SDM dengan K/L teknis dan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri.
35
Fungsi BPSDM Kemendagri
Sertifikasi
Pengembangan Standardisasi Kompetensi
Pengembangan Kompetensi
Sertifikasi
Pusat
Pusat
Pengembangan Kompetensi
Kabupaten/Kota
Provinsi
KOMPETENSI Kombinasi keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas sebagaimana yang disyaratkan Kompetensi tidak dapat diprediksi, harus dibuktikan untuk dijamin bahwa pengetahuan, keterampilan dan sikap personal sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar tersebut, disyaratkan oleh suatu posisi atau kualifikasi formal lainnya
Lingkungan Kerja
KOMPETENSI Pengetahuan Pengalaman
Pendidikan
Keterampilan
Sikap Manajerial
Sosial Kultural
Pelatihan Teknis
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PERSYARATAN KOMPETENSI ASN UU 5/2014 :
UU 5/2014 :
Pasal 69 - (1) Pengemb karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan Inst Pemerintah Pasal 69 - (3) Kompetensi sbgm dimaksd meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosio kulturl
Pasal 70 - (1) Setiap pegawai ASN memiliki hak dan diberi kesempatan mengembangkan kompetensi Pasal 70 - (2) PK al melalui diklat, seminar, kursus dan penataran
UU 23/2014 : Pasal 233 - (1) Pegawai ASN harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural Pasal 233 – (2) Selain memenuhi kompetensi sbgm dimksd dlm ayat (1) harus memenuhi kompetensi pemerintahan
KOMPETENSI PEMERINTAHAN
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Kompetensi Pemerintahan antara lain mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terkait dengan: Kebijakan Desentralisasi; Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah; Pemerintahan umum; Pengelolaan keuangan Daerah; Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; Etika pemerintahan.
Kompetensi Pemerintahan Ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 233 ayat 4)
REGULASI PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI UU 23/2014 & UU 5/2014
Permendagri 2 Tahun 2013 tentang Sistem Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/119/SJ tentang Pedoman Umum Perumusan Standar Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/3771/SJ tentang Pedoman Umum Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (SP2PDN)
MANAJEMEN KOMPETENSI KEMENDAGRI DAN PEMDA Rencana Pengembangan Kompetensi Tahunan
Pengembangan Kompetensi
Uji Kompetensi
Persyaratan Kompetensi
Standar Kompetensi
MODEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI LISENSI
1. KKNIPDN ⇓ 2. SKKPDN
APARATUR KEMDAGRI DAN PEMDA
S E L E K S I
LSP-PDN
3. PROGRAM SDM BERBASIS KOMPETENSI
LULUSAN
LULUSAN PENGEMBA NGAN
Berjenjang Tdk Berjenjang
SDM
U J K
SERTIFIKASI KOMPETENSI
4 Sarana/Prasarana Instruktur Biaya Manajemen
PENGALAMAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN SDM PEMDAGRI
AKREDITASI
LEMBAGA KOORDINASI PENGEMBANGAN SDM
1 SKKPDN RUMUSAN KEMAMPUAN KERJA YG MENCAKUP ASPEK PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, SERTA SIKAP KERJA YANG DIPERLUKAN UTK MELAKSANAKAN TUGAS DAN SYARAT JABATAN SECARA KOMPETEN DI BIDANG URUSAN PEMDAGRI YG DITETAPKAN OLEH MENDAGRI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2
3
LSP-PDN
SP2PDN
LEMBAGA SERTIFIKASI YG DIBENTUK UTK MELAKSANAKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BIDANG URUSAN PEMDAGRI BAGI APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA
DOKUMEN STANDAR YG DIGUNAKAN SBG DASAR PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI URUSAN PEMDAGRI.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ROADMAP PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN DAERAH Visi MEWUJUDKAN PEMDA YANG DINAMIS (DINAMIC GOVERNMENT) respsif, PROFESIONAL, KOMPETEN, NETRAL, BERINTEGRITAS, BERKINERJA TINGGI & MELAYANI
Pemda yang Dinamis, Responsif, Berkinerja Unggul & Berdaya Saing
Misi MEMBANGUN BIROKRASI PEMDA YANG EFEKTIF UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN OTONOMI DAERAH MELALUI INTEGRASI PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN, KELEMBAGAAN, DAN SDM APARATUR DALAM MEMEBERIKAN LAYANAN PUBLIK YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DAERAH
Pelembagaan Sistem Merit
Pembaharuan Mindset (RMB)
2020
2019 Sasaran : 1. Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif 2. Terwujudnya dukungan ASN yang tepat jumlah dengan kompetensi yang sesuai di Pemda 3. Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas 4. Terbangunnya Social Entreprenueur dalam penyelenggaraan Pemda p Strategi 1. Penataan Urusan Pemerintahan 2. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 3. Percepatan Sistem Merit dalam Penyelenggaraan Pemda 4.. Penguatan Sinergitas antar Pemangku Kepentingan 5. Perluasan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemda 6. Perbaikan tata kerja perangkat daerah dan Kompetensi SDM ASN Pemdagri dalam penyediaan layanan kepada masyarakat 7. Penyusunan Program & Anggaran Berbasis Kinerja
Internalisasi
2018 Akselerasi
2017
Inisiasi
2016
ROAD MAP
Birokrasi yang Efektif & Efisien Birokrasi yang Kompeten
Birokrasi Birokrasi yang yang Berintegritas Sejahtera, & & Akuntabel Pelayanan Publik Berkualitas Unggul
Birokrasi yang Tepat Fungsi & Right Sizing Tercapainya Tujuan Reformasi Birokrasi
PENATAAN JABATAN DAN KOMPETENSI
1. Pemetaan Urusan Pemerintahan; 2. Pengembangan Instrumen Penataan Urusan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi; 3. Penyelesaian Peraturan Pelaksanaan Terkait Penataan Urusan Pemerintahan.
1. 2. 3.
Penataan Jabatan Revolusi Mental Birokrasi Penyusunan Kualifikasi Pegawai ASN
4. 5.
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN Penyusunan Sistem Uji & Sertifikasi Kompetensi
6. 7.
Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai ASN Penyempurnaan Sistem Remunerasi Berbasis Kompetensi
4. Revolusi Mental Birokrasi dan Percepatan Penerapan Sistem Merit di Daerah 4
3 1. Penataan Urusan Pemerintahan
2 1. 2. 3. 4. 5.
1
Inisiasi 2016
3. Penataan Manajemen Pelayanan Pemda
2. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Akselerasi
2017 Penyusunan Standar Pelayanan Berbasis Urusan Pemerintahan 2. Penyusunan Maklumat Pelayanan (Citizen’s Charter) 3. Perbaikan sistem layanan pengaduan dan tindak lanjutnya 4. Penilaian kinerja layanan yang akuntabel dan partisipatif
PP Perangkat Daerah (PP 18 Thn 2016) Pelaksanaan Penataan Kelembagaan OPD Pengembangan Sistem Inovasi Pemerintahan Daerah Otomatisasi dan Standarisasi Proses kerja Pemerintahan Daerah Penataan Jabatan (Restructuring & Rightsizing) termasuk Pelaksanaan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) secara terintegrasi 6. Standarisasi dan Otomatisasi Ketatalaksanaan dan proses layanan Pemerintahan 7. Pengembangan Knowledge Management
PRIORITAS KERJA PENINGKATAN PENGEMBANGAN SDM APARATUR BPSDM KEMENDAGRI & PEMDA
STANDARDISASI & SERTIFIKASI
• REVISI PERMENDAGRI NO. 2/2013 • TERSUSUN DAN TERLAKSANANYA PEDOMAN STANDARDISASI & SERTIFIKASI • PEDOMAN DESAIN & PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI • PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI • LISENSI DAN AKREDITASI LSP-PDN
• • • • •
PRIORITAS
AGENDA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
• • • •
OKKPD/DIKLAT BAGI KDH & WAKIL KDH DIKLAT SUSPIMDAGRI DIKLAT CAMAT PEMBEKALAN/DIKLAT REVOLUSI MENTAL PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMDAGRI (SUSPIMDAGRI) DIKLAT PENGELOLAAN KEUDA/BUMD DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONALPEMDAGRI DIKLAT UNGGULAN DAERAH PENINGKATAN KAPASITAS ASN, DAERAH PERBATASAN DAN DAERAH OTSUS
• PENINGKATAN KOMPETENSI ASN BPSDM • PEMBENAHAN SARANA PRASANA • PEMANFAATAN IT/SIM/INTERNET • OPTIMALISASI PUSDIKLAT REGIONAL • UPT POL PP DAN DAMKAR DI KAMPUS ROKHAN HILIR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMDA
FASILITASI
PRIORITAS
• FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI KERJA (SKJ) • PEMBENTUKAN & OPERASIONALISASI LSP-PEMDA (LSP-PDN) • PEMBENTUKAN & OPERASIONALISASI TUK • PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI • PENYUSUNAN MODUL PENGEMBANGAN SDM APARATUR
KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
• PENGEMBANGAN SDM APARATUR DAERAH DAN PUSAT • KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SDM APARATUR • PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEDIKLATAN KEMENDAGRI DAN PEMDA YG TERINTEGRASI K/L, PEMDA PROV, KAB/KOTA. • KERJASAMA KEDIKLATAN DG PIHAK SWASTA DAN PEMERINTAH DALAM/LUAR NEGERI
• PENYELENGGARAAN DIKLAT STRUKTURAL/KEPEMIMPINAN • PENYELENGGARAAN DIKLAT FUNGSIONAL BINAAN KEMENDAGRI • PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS PEMDAGRI BERDASARKAN URUSAN DAERAH
PRIORITAS PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2017 •
Perubahan Nomenklatur dari BADAN DIKLAT PROVINSI BPSDM PROVINSI mengandung konsekuensi bahwa tupoksi BPSDM bukan semata-mata melaksanakan diklat
• KEGIATAN YG DIHARAPKAN DIPROGRAMKAN PADA THN 2017 : • • • • • • • • • •
Penyusunan standar kompetensi jabatan SKPD bersama dg BPSDM Kemendagri dan K/L terkait Lebih memprioritaskan penyelenggaraan diklat teknis, sesuai dg kebutuhan daerahnya masing2 (berdasarkan urusan pemerintahan) Fasilitasi diklat/bimtek DPRD Diklat Camat Diklat bagi Lurah dan Kades Diklat Fungsional Binaan Kemendagri (Satpol PP, P2UPD, Pemadam Kebakaran) Penyelenggaraan Suspimpemdagri Diklat Revolusi Mental Diklat yg terkait dg pengelolaan keuangan daerah Penyelenggaraan diklat yg terkait penguatan SDM BPSDM (Diklat SP2PDN, MOT, TOT dan TOC, Diklat Perumus Standar, Diklat Asesor, dll)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.
Terima Kasih
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
50
