ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM APARATUR DI INDONESIA
PERMASALAHAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI INDONESIA
2
• Pengaturan kepegawaian di berbagai undang-undang (antara lain Undang-Undang 14/2010 tentang Guru dan Dosen; UU 32/2004 dan UU 8/1974 jo 43/1999) • PNS belum dianggap sebagai sebuah profesi • Penetapan formasi PNS belum melalui analisis jabatan, analis beban kerja dan perencanaan SDM. • Penempatan dan pengangkatan dalam jabatan belum berbasis kompetensi • Terbatasnya mobilitas PNS • 9 dari 10 PNS tidak pernah diberi kesempatan mengembangkan diri • Kualifikasi dan kompetensi PNS tidak sesuai kebutuhan
PERMASALAHAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI INDONESIA
3
• Masalah overstaff dan understaff • Desentralisasi pengadaan PNS menyuburkan semangat kedaerahan dan memperlemah NKRI • Budaya kinerja PNS yang masih rendah • Sistem remunerasi dan tunjangan bervariasi antar instansi. • Remunerasi masih belum terkait dengan pencapaian kinerja • Promosi jabatan masih bersifat tertutup • Rekrutment PNS masih belum objektif dan transparan
SUMBER PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN • Berasal dari kurang lengkapnya dan kurang jelasnya kebijakan yang mengatur mengenai kepegawaian • Berasal dari masalah-masalah implementasi kebijakan dan sanksi di bidang kepegawaian UNTUK ITU DIPERLUKAN : 1. STRATEGI PENGEMBANGAN SDM 2. REVISI UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN NEGARA 3. PERATURAN PELAKSANAANNYA
4
Strategi Reformasi Birokrasi Nasional 3 Sasaran RB 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
5
PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS a. Analisis & Pemetaan Jabatan di K/L & Pemda b. Kebijakan Minus Growth (Penerimaan < Jumlah PNS Pensiun setiap tahun) c. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai d. Monev Redistribusi/Realokasi PNS e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara sukarela
Melihat ulang kebutuhan riil PNS
Menurunkan pertumbuhan jumlah PNS
Mengatur Redistribusi/Realokasi PNS
Merencanakan kebutuhan CPNS sesuai kebutuhan
Mengurangi Belanja Pegawai
Birokrasi yang efektif, efisien dan melayani
SISTEM SELEKSI CPNS DAN PROMOSI PNS SECARA TERBUKA a. Kebijakan seleksi CPNS melalui: • Kerjasama dengan Konsorsium PTN untuk seleksi CPNS • Penggunaan Computer Assissted Text (CAT) untuk seleksi CPNS b.
Kebijakan Promosi PNS • Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjenjangan dan/atau Fungsional
c.
Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka Antar Instansi baik Tingkat Nasional maupun Regional
Menciptakan sistem rekruitmen dan promosi yang selektif
Mengurangi KKN dalam proses seleksi
Menjaring calon-calon yang berkualitas
Mendorong kinerja birokrasi melalui penempatan pegawai yang tepat
Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani
PROFESIONALISASI PNS
a. b. c. d. e. f. g. h.
Penetapan Standar Kompetensi Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis Kompetensi Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri Sertifikasi Kompetensi Profesi Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik Pengukuran Kinerja Individu Penguatan Jabatan Fungsional: • Penambahan jumlah • Penetapan Pola Karier • Peningkatan Kemampuan • Peningkatan Tunjangan
Menciptakan standar kompetensi jabatan yang menjadi acuan bagi penembatan dalam jabatan Meningkatkan dan menjaga kualitas SDM Aparatur
Meningkatkan disiplin dan kinerja PNS
Mendorong PNS untuk memberikan kontribusi kinerja melalui jabatan fungsional
Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani
FONDASI UNTUK REFORMASI UNDANG-UNDANG BIROKRASI UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara
RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
RUU Aparatur Sipil Negara
REFORMASI BIROKRASI
UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
RUU Adminsitrasi Pemerintahan
9
VISI DAN MISI RUU ASN
VISI MISI
• mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera.
• memindahkan Aparatur Sipil Negara dari Comfort Zone ke Competitive Zone
10
TUJUAN UTAMA RUU ASN Meningkatkan : a. Independensi dan netralitas ,
b. Kompetensi, c. Kinerja/ produktivitas kerja, d. Integritas,
e. Kesejahteraan, f. Kualitas pelayanan publik, dan g. Pengawasan dan akuntabilitas APARATUR SIPIL NEGARA
11
PRINSIP DASAR RUU ASN Memberlakukan sistem merit melalui : •
seleksi dan promosi berbasis kompetensi secara kompetitif dan adil
•
penerapan prinsip fairness
•
penggajian, reward and punishment berbasis kinerja
•
standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik
•
manajemen SDM secara efektif dan efisien
•
perlindungan pegawai dari intervensi politik dan tindakan semena-mena.
12
LARANGAN DALAM MERIT SISTEM •
Diskriminatif (SARA dan Gender)
•
Kolusif, nepotisme, dan favoritisme
•
Menghalangi hak konstitusional
•
Mempergunakan aktivitas politik yang koersif
•
Menghalangi hak untuk berkompetisi
13
SISTEMATIKA RUU ASN I. Ketentuan Umum II. Asas, Prinsip, Nilai Dasar, dan Kode Etik III. Jenis Status dan Kedudukan ASN IV. Fungsi, Tugas dan Peran ASN V. Jabatan ASN VI. Hak dan Kewajiban ASN VII. Kelembagaan (KASN, LAN, dan BKN) VIII. Manajemen ASN IX. Pencalonan dan Pengangkatan Dalam Pejabat Negara X. Organisasi (Korps Profesi Pegawai ASN) XI. Sistem Informasi ASN XII. Penyelesaian Sengketa Pegawai ASN XIII. Larangan-Larangan XIV. Ketentuan Pidana XV. Ketentuan Penutup
14
PERBEDAAN STRUKTUR UU POKOK KEPEGAWAIAN (UU 8/1974 JO 43/1999)
RUU ASN (SETELAH PEMBAHASAN)
VI BAB
XV BAB
41 Pasal
134 Pasal
12 PP
17 RPP (telah disiapkan)
15
PERBEDAAN SUBSTANSI UU POKOK KEPEGAWAIAN (UU 8/1974 JO 43/1999)
RUU ASN (SETELAH PEMBAHASAN)
Pendekatan Administrasi Kepegawaian
Pendekatan Manajemen SDM
Sistem karier tertutup
Sistem karier terbuka
PNS belum ditetapkan sebagai profesi
ASN sebagai profesi.
PEGAWAI NEGERI : • Pegawai Negeri Sipil : o Pusat o Daerah o PTT
APARATUR SIPIL NEGARA : • Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
• TNI (sudah ada UU tersendiri) • POLRI (sudah ada UU tersendiri)
16
PERBEDAAN SUBSTANSI UU POKOK KEPEGAWAIAN (UU 8/1974 JO 43/1999) Jabatan : • Struktural : Eselon I s.d V • Fungsional : Keahlian Keterampilan Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS (Pejabat Pembina Kepegawaian): • Presiden • Didelegasikan kepada pejabat non karier (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) dan karier (Kepala LPNK)
17
RUU ASN (SETELAH PEMBAHASAN) Jabatan : • Struktural : Jabatan Pimpinan Tinggi & Jabatan Administrasi • Fungsional : Keahlian Keterampilan Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS (Pejabat Pembina Kepegawaian): • Presiden • Didelegasikan kepada Pejabat non karier (Menteri) dan Karier (Kepala LPNK, Sekda)
PERBEDAAN SUBSTANSI UU POKOK KEPEGAWAIAN (UU 8/1974 JO 43/1999)
18
RUU ASN (SETELAH PEMBAHASAN)
Pembentukan Komisi Kepegawaian Negara (KKN) dijabat ex-officio Kepala BKN (sampai sekarang belum dibentuk)
Pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bertugas menjamin penerapan sistem merit
Batas Usia Pensiun (BUP) tidak diatur secara eksplisit (diatur dalam Peraturan Pemerintah)
Batas Usia Pensiun (BUP) diatur secara eksplisit dimuat dalam batang tubuh RUU
Sistem Informasi ASN tidak diatur secara eksplisit
Sistem informasi ASN secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah;
PERBEDAAN SUBSTANSI UU POKOK KEPEGAWAIAN (UU 8/1974 JO 43/1999)
19
RUU ASN (SETELAH PEMBAHASAN)
Sistem penggajian dengan skala ganda
Perubahan struktur gaji ke arah skala tunggal secara bertahap
Sanksi pidana tidak diatur
Pengaturan sanksi pidana bagi pejabat/ pegawai yang menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan calon pegawai ASN atau pengisian calon pimpinan tinggi.
ASN SEBAGAI SEBUAH PROFESI
20
• Memiliki standar pelayanan profesi • Memiliki dan menegakkan kode etik dan kode perilaku profesi • Memiliki sistem pendidikan dan pelatihan profesi • Memiliki standar sertifikasi profesi
• Memiliki organisasi profesi yang independen
JENIS PEGAWAI ASN
21
1. PNS (Pasal 1 butir 3 & Pasal 7)
2. PPPK (Pasal 1 butir 4 & Pasal 7)
a. Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; b. Menduduki jabatan pemerintahan.
a. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai keperluan instansi menurut ketentuan Peraturan Perundangundang. b. Melaksanakan tugas pemerintahan.
21
JENIS JABATAN ASN
22
1. Jabatan Administrasi (Pasal 14)
3. Jabatan Pimpinan Tinggi (Pasal 18)
a. Jabatan pelaksana; b. Jabatan pengawas; dan c. Jabatan administrator.
Sekelompok jabatan tinggi pada instansi, yaitu: a.
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
b.
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
c.
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
2. Jabatan Fungsional (Pasal 17) Tugas pokok pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan. Terbagi menjadi: (1) Fungsional keahlian: pratama, muda, madya, utama. (2) Fungsional Keterampilan: Pemula, terampil, mahir.
23
JENIS JABATAN ASN I. Struktural
Jabatan Pimpinan Tinggi*
Jabatan Administratif * Eselon I dan II di K/L dan Pemda
II. Fungsional
Berbagai macam Jabatan Fungsional (saat ini ada 118 Jabatan Fungsional)
23
PEJABAT YANG BERWENANG
24
• Kewenangan: mengangkat, memindahkan, & memberhentikan ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan. • Pejabat yang Berwenang ditingkat Kementerian, dan LPNK adalah Menteri dan Pimpinan Lembaga. (Pasal 17A (1)) • Pejabat yang Berwenang ditingkat Sekretariat Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah Pejabat Karir Tertinggi. (Pasal 17A(2))
KEWENANGAN KEBIJAKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN ASN
25
1. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan tertinggi pembinaan dan manajemen ASN. 2. Untuk melakukan pembinaan profesi dan pegawai ASN, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaan pembinaan dan manajemen ASN kepada: a. Menteri; b. LAN; c. BKN; d. KASN. (Pasal 23)
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
26
1. Menteri (Pasal 23 ayat (2a))
3. BKN (Pasal 23 ayat (2d))
a.
a. Penyelenggaraan manajemen ASN b. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN
b. c.
Perumusan dan penetapan kebijakan, Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN
2. LAN (Pasal 23 ayat (2c))
4. KASN (Pasal 23 ayat (2b))
a.
Monitoring dan evaluasi kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin pemberlakuan sistem merit
b.
Penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
27
1. Kedudukan hukum dan sifat: (Pasal 25) a. Lembaga Non Struktural b. Mandiri, bebas dari intervensi politik 2. Tujuan : (Pasal 26)
a. menjamin pemberlakuan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN; b. menjamin kebijakan dan manajemen ASN sebagai pemersatu bangsa; c. menjamin terwujudnya imparsialitas ASN; dan d. menjamin terwujudnya pembinaan profesi ASN. 3. Fungsi : (Pasal 28)
Monitoring, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai kebijakan dan manajemen profesi ASN.
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
28
4. Wewenang (Pasal 30) a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin pemberlakuan sistem merit ASN; b. Menyusun prosedur dan kriteria pelaksanaan seleksi dalam rangka promosi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi; dan c. Memonitor pelaksanaan proses seleksi promosi jabatan pimpinan tinggi yang dilaksanakan oleh instansi untuk menjamin sistem merit ASN berjalan. 5. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi KASN (Pasal 31) KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya termasuk yang terkait dengan kebijakan dan kinerja ASN sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun kepada Presiden.
KEANGGOTAAN KASN
29
1. KASN, terdiri atas: (Pasal 32) 1. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota. 2. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota 3. 5 (lima) orang anggota.
2. Unsur keanggotaan: (Pasal 35) a. Wakil pemerintah 4 orang b. Akademisi /Praktisi 3 orang
3. Seleksi : (Pasal 36) 1. Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang dibentuk dan dipimpin oleh Menteri; 2. Anggota tim seleksi harus memiliki pengalaman & pengetahuan di bid. ASN;
3. Tim seleksi menyampaikan 3 (tiga) kali jumlah anggota dari masing-masing unsur untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
30
• Sifat Dasar pengisian: Dilakukan secara kompetitif dan terbuka dikalangan PNS. Untuk kalangan Non PNS harus mendapat persetujuan Presiden. • Seleksi: dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang; • Proses Pengisian jabatan: • Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional, • Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat nasional, propinsi, atau antar intansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota. • Pemilihan dan Penetapan: • Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) nama calon Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya kepada Menteri . Selanjutnya menteri Menyampaikan kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA). • Panitia seleksi daerah menyampaikan 3 (tiga) nama calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama daerah kepada Kepala Daerah melalui Baperjakat. (Pasal 19)
POLA KARIR JABATAN PIMPINAN TINGGI • •
•
•
31
Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun. Pejabat yang telah habis masa jabatannya harus mengikuti seleksi/uji kompetensi kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya. Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 tahun, dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki melalui uji kompetensi kembali. Pejabat yang tidak memenuhi kinerja dalam waktu 1 tahun dan akan ditempatkan pada jabatan yag lebih rendah diberikan kesempatan 6 bulan untuk menunjukkan kinerjanya.
(Pasal 19D dan Pasal 19E)
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGENDALIAN JUMLAH
32
1. Dasar penetapan kebutuhan : a. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan b. Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dengan rincian per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan c. Ditetapkan Menteri dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN. 2. Metode: analisis jabatan dan analisis beban kerja
(Pasal 49 & Pasal 50)
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
33
• Setiap pegawai ASN berhak diberi kesempatan untuk mengembangkan diri . • Pengembangan diri dimaksud antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, workshop, dan penataran. • Pengembangan diri sebagaimana dimaksud harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir selanjutnya. • Dalam rangka pengembangan diri sebagaimana dimaksud setiap instansi wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan masing-masing instansi. (Pasal 86A)
MANAJEMEN KINERJA
34
1. Penilaian kinerja: a. Dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang di Instansi ybs. b. Pada tingkat individu dan tingkat unit/organisasi, c. Berdasarkan perencanaan kinerja d. Diukur dari target, sasaran, hasil dan manfaat yang dicapai 2. Prinsip: objektif, terukur, akuntabel, partisipasi, dan transparan. 3. Manfaat hasil penilaian kinerja: a. Pengembangan pegawai b. Pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat c. Pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi serta mengikuti pendidikan dan pelatihan. (Pasal 73)
KESEJAHTERAAN PNS
35
1. Gaji PNS (Pasal 75) a. Prinsip dasar : adil dan layak
b. Tujuan dan dasar penggajian: memacu produktivitas, menjamin kesejahteraan, dan berdasarkan pada kinerja. c. Pembiayaan : • PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada APBN; • PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada APBD;
2. Tunjangan (Pasal 76) Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36
KESEJAHTERAAN PNS 3. Tunjangan Kemahalan a. Penerima: • PNS yang bekerja pada instansi vertikal di daerah • PNS pada pemerintah daerah
b. Besaran: • sesuai dengan tingkat kemahalan dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara/pemerintah daerah. • tingkat kemahalan diukur berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerahnya masing-masing. c. Pembiayaan: • APBN bagi PNS yang bekerja pada instansi vertikal didaerah • APBD bagi PNS yang bekerja pada pemerintah daerah
(Pasal 77)
PENGHARGAAN PNS
37
1. Dasar pemberian penghargaan: (Pasal 79) Diberikan secara selektif kepada PNS berdasarkan pertimbangan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja.
2. Bentuk penghargaan: (Pasal 80) a. Tanda kehormatan; b. Kenaikan pangkat secara istimewa; c. Promosi jabatan secara istimewa berdasarkan kompetensi dan kompetisi; d. Kesempatan prioritas untuk pengembangan diri; dan/atau e. Kesempatan menghadiri acara-acara resmi dan kenegaraan.
PEMBERHENTIAN PNS Jenis : (Pasal
38
86)
a. Pemberhentian dengan hormat: (meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai BUP, perampingan organisasi, tidak cakap jasmani dan/atau rohani, tidak memiliki kompetensi dan tidak mencapai sasaran kerja selama 2 tahun) a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri b. Pemberhentian tidak dengan hormat c. Pemberhentian sementara PNS yang diberhentikan karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 45, dan/atau menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan tidak dapat diangkat kembali sebagai pegawai ASN dan/atau menduduki jabatan ASN. (Pasal 87)
39
BATAS USIA PENSIUN (BUP) 1. BUP bagi Jabatan Administrasi adalah 56 tahun. 1. BUP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah 58 tahun.
2. BUP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama adalah 60 tahun. 3. BUP bagi Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Pasal 90)
PENSIUN PNS
40
1. Tujuan: perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua (Pasal 88) 2. Sifat: sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian PNS (Pasal 88) 3. Ruang lingkup: (Pasal 88) • Jaminan Pensiun dan Jaminan Duda/Janda PNS, dan Jaminan Hari Tua PNS • Diberikan dalam rangka Program Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. Sumber pembiayaan: (Pasal 90) • Pemerintah selaku pemberi kerja • Iuran PNS yang bersangkutan.
MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) 1. Kriteria Pengangkatan PPPK : • harus sesuai dengan kebutuhan organisasi; • terbatas pada jangka waktu tertentu ; dan • harus mendapat persetujuan Menteri PAN dan RB 2. PPPK tidak dapat diangkat menjadi PNS. Jika ingin pindah status menjadi PNS harus mengundurkan diri sebagai PPPK, dan harus mengikuti semua proses serta memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS. (Pasal 99A)
41
PERLINDUNGAN ASN 1.
42
Tujuan: menjamin perolehan hak-hak pegawai dalam pelaksanaan tugas (Pasal 91 dan Pasal 103)
2.
Jenis: (Pasal 91 dan Pasal 103) a. Perlindungan hukum: • Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya • memperoleh bantuan hukum atas dugaan kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya b. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja : • Perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, • Perlindungan kecelakaan kerja, • Perlindungan kebakaran pada waktu kerja, • Bencana alam, • Kesehatan lingkungan kerja, dan/atau • Risiko lain.
ORGANISASI ASN
43
1. Nama : Korps Pegawai ASN 2. Kedudukan: wadah ASN untuk menyalurkan aspirasinya. 3. Tujuan : a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN b. Mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
4. Fungsi : a. b. c. d.
Pembinaan dan pengembangan profesi ASN. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi. Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi. Peningkatan kesejahteraan anggota Korps Pegawai ASN RI. (Pasal 109)
KETENTUAN TRANSISI
44
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Saat ini sudah disiapkan semua RPP yang diperintahkan oleh RUU ASN (17 RPP)
TERIMA KASIH
