KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA Oleh:
Armida S. Alisjahbana Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
Disampaikan dalam Acara:
Rapat Koordinasi Bank Indonesia – Pemerintah Pusat dan Daerah Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional
Manado, 11 Agustus 2014
KERANGKA PAPARAN
Lanskap Pembangunan Ekonomi Regional
Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, 2015–2019
Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi di masing-masing Koridor Ekonomi Percepatan Pembangunan Konektivitas dan SISLOGNAS Antar Wilayah Pertumbuhan di Koridor Ekonomi
Arah Kebijakan Pembangunan Kemaritiman
Slide - 2
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LANSKAP PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL
POTRET KESENJANGAN ANTAR WILAYAH Nasional 2012 Pertumbuhan Ekonomi = 6,23 %, Tingkat Kemiskinan 2012 (Februari) = 11, 96% Tingkat Pengangguran Terbuka 2012 (Agustus) = 6,80 % PDB/kapita: Rp 33,75 juta ; PDRB/kapita (33 prov): Rp 27,56 juta Wilayah Sumatera Share PDRB thdp 33 Prov Pertumb. Ekonomi PDRB/kapita (Juta Rp) Tingkat Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Tingkat Pengangguran
23,77% 8.21% 30,53 12,07 % 6.177,20 5,66%
Wilayah Kalimantan Share PDRB thdp 33 Prov Pertumb. Ekonomi PDRB/kapita (Juta Rp) Tingkat Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Tingkat Pengangguran
9,30 % 4,83 % 43,70 6,69 % 932,90 5,30%
Wilayah Sulawesi Share PDRB thdp 33 Prov Pertumb. Ekonomi PDRB/kapita (Juta Rp) Tingkat Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Tingkat Pengangguran Wilayah Maluku Share PDRB thdp 33 Prov Pertumb. Ekonomi PDRB/kapita (Juta Rp) Tingkat Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Tingkat Pengangguran
4,74 % 8,67% 17,86 13,99 % 2.045,60 5,23 % 0,27 % 7,33 % 6,80 16,42% 427,20 6,37 %
Sumber : BPS 2012 (diolah) Wilayah Jawa-Bali Share PDRB thdp 33 Prov Pertumb. Ekonomi PDRB/kapita (Juta Rp) Tingkat Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Tingkat Pengangguran
58,87% 6.58% 27,61 11,36 % 15.983,60 6,65 %
Wilayah Nusa Tenggara Share PDRB thdp 33 Prov Pertumb. Ekonomi PDRB/kapita (Juta Rp) Tingkat Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Tingkat Pengangguran
1,26 % 1,54 % 8,97 19,79% 828,30 4,06 %
Wilayah Papua Share PDRB thdp 33 Prov Pertumb. Ekonomi PDRB/kapita (Juta Rp) Tingkat Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Tingkat Pengangguran
1,79 % 6,38 % 30,43 30,50% 1.199,60 3,97%
PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1982-2013 (persen) PULAU
1982
1987
1992
1997
2002
2007
2012
2013
Sumatera
29,3
26,7
23,9
21,5
22,3
22,7
23,8
23,8
Jawa
51,0
56,0
58,2
60,1
59,9
59,0
57,6
58,0
Kalimantan
9,8
8,7
8,9
8,9
8,9
9,4
9,3
8,7
Sulawesi
4,7
4,0
4,0
4,1
4,1
4,1
4,7
4,8
Bali dan Nusa Tenggara
2,9
3,0
3,1
3,2
2,9
2,7
2,5
2,5
Maluku dan Papua
2,3
1,7
2,0
2,1
1,9
2,1
2,1
2,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Total Sumber: BPS
Pergeseran peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecil atau bahkan tidak ada perubahan (stagnant) Slide - 5
PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1982-2013 (persen) Pulau
1982
1987
1992
1997
2002
2007
2012
2013
Jawa dan Sumatera
80,3
82,7
82,1
81,6
82,2
81,8
81,4
81,8
Kalimantan dan Sulawesi
14,5
12,6
12,8
13,1
13,0
13,4
14,0
13,5
Bali dan Nusa Tenggara
2,9
3,0
3,1
3,2
2,9
2,7
2,5
2,5
Maluku dan Papua
2,3
1,7
2,0
2,1
1,9
2,1
2,1
2,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Jumlah Sumber: BPS
Peran Jawa dan Sumatera dalam pembentukan PDB Nasional masih dominan, berkisar antara 80 – 82 % Slide - 6
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA, 2015–2019
ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA Mengingat terbatasnya sumber daya pembangunan, pengurangan kesenjangan wilayah antar wilayah dilakukan dengan:
Mendorong dan mempercepat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, melalui percepatan pembangunan klaster-klaster industri.
Investasi pemerintah dan swata perlu secara bijak dioptimalkan bagi pembangunan klaster-klaster industri di wilayah ini untuk memicu dampak pengganda (multiplier effect) pada daerah sekitar, khususnya di daerah tertinggal.
Percepatan keterkaitan pertumbuhan antar industri dan spasial, melalui pengembangan industri berbasis potensi sumber daya alam setempat, yang didukung oleh semakin mantapnya struktur industri domestik.
Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baik laut maupun udara serta pasokan energi. Slide - 8
STRATEGI PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (KEK, KAPET, KPBPB, KPI) terutama di masing-masing koridor ekonomi Kalimatan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, melalui: pengembangan klaster-klaster industri pengolahan hasil sumber daya alam sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah, terutama yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja;
Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur dari dan antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, energi, telekomunikasi, dan air bersih;
Peningkatan pengembangan kemampuan SDM dan Iptek;
Debottlenecking peraturan-peraturan yang menghambat investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi;
Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif; dan
Pemberian insentif fiskal dan non fiskal.
pengembangan
Slide - 9
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI MASING-MASING KORIDOR EKONOMI
TEMA PEMBANGUNAN KORIDOR EKONOMI Berdasarkan Keunggulan dan Potensi Strategis Masing-Masing Wilayah
"Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional" Koridor Kalimantan
''Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional''
Koridor Sulawesi
Koridor Sumatera
"Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional"
6 Koridor Papua – Kep. Maluku
“Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional”
Koridor Jawa
"Pendorong Industri dan Jasa Nasional"
Koridor Bali - Nusa Tenggara
''Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional''
6
Slide - 11
DISTRIBUSI 22 KEGIATAN EKONOMI UTAMA DALAM SETIAP KORIDOR EKONOMI
Sumatera
Kelapa Sawit
Jawa
Textil
Kalimantan
Kelapa Sawit
Perkayuan
Migas
Besi Baja
Bauksit
Sulawesi
Pertanian Pangan
Kakao
Perikanan
Nikel
Migas
Bali - NT
Pariwisata Peternakan Perikanan
Nikel
Migas
Papua – Kep. Maluku
Karet
Batubara Perkapalan Besi Baja
Makanan- Peralatan Minuman Transportasi
Pertanian Perikanan Pangan
Tembaga
ICT
KSN Selat Sunda
Alutsista Perkapalan Jabodetabek Area
Batubara
Slide - 12
RENCANA PENGEMBANGAN Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wilayah KTI No
Lokasi
Fokus Pengembangan KEK
1
Palu, Sulawesi Tengah
Industri pengolahan pertambangan mineral, industri agro, industri manufaktur, dan logistik
2
Bitung, Sulawesi Utara
Industri Agro, Industri Perikanan (kelautan), dan logistik
3
Mandalika, NTB
Pariwisata
4
Morotai, Maluku Utara
Industri perikanan (kelautan), pariwisata, dan logistik
5
Papua bagian barat
Industri petrokimia dan pengolahan pertambangan mineral
Slide - 13
PETA SEBARAN Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Bitung
KEK Tanjung Api-api
Kota Bitung, Prov. Sulut
Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel
KEK Palu Kota Palu, Prov. Sulteng
KEK Morotai Kab. P. Morotai, Maluku Utara
KEK Sei Mangkei Kab. Simalungun, Prov. Sumut
KEK Tanjung Lesung Kab. Pandeglang, Prov. Banten
KEK Mandalika Kab. Lombok Tengah, NTB
Lokasi KEK yang telah ditetapkan Lokasi usulan KEK yang akan ditetapkan Tahun 2014
Industri berbasis hasil tambang Industri berbasis SDM & Teknologi Slide - 14
PERKIRAAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Untuk mendukung Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Rp Miliar) No
KEK
Jalan
Rel KA
Pelabuhan
Listrik
Gas
Air Bersih
1
Sei Mangkei
662
624
679
136
2.010
35
2
Tanjung Lesung
4.804 *)
3
Palu
1.785
250
39
463
2.537
4
Bitung
4.550 *)
1.115 **)
26
15
5.706
5
Morotai
353
204
22
84
6
Mandalika
102
20
2.067
2.189
7
Tanjung Api-api
288
6.375
771
5.182
1.343
13.959
TOTAL
12.544
6.999
3.019
5.424
280
Rata-rata Investasi
2.010
3.022
Bandara
Total 4.146
2.158
150
2.308
7.242
813
35.326 5.047
*) Termasuk Pembangunan Jalan Tol **) Termasuk pembagunan Pelabuhan hub Internasional Slide - 15
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS DAN SISLOGNAS ANTAR WILAYAH PERTUMBUHAN DI KORIDOR EKONOMI
VISI KONEKTIVITAS NASIONAL
Slide - 17
PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL DAN SISLOGNAS
Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melalui inter-modal supply chains systems.
Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland).
Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan.
Slide - 18
KERANGKA KERJA KONEKTIVITAS NASIONAL DAN SISLOGNAS
Slide - 19
STRATEGI PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONAL DAN SISLOGNAS
Percepatan pembangunan konektivitas dan SISLOGNAS: meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Percepatan pembangunan konektivitas untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, khususnya di Wilayah KTI (Kalimatan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua).
Percepatan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan wilayah perbatasan, melalui security and prosperity approach.
Percepatan pembangunan konektivitas untuk mendukung ketahanan pangan dan energi. Slide - 20
OPTIMALISASI (value creation) DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BARU (asset creation) Optimalisasi (Value Creation) Penguatan kerangka kerja konektivitas nasional melalui sinkronisasi dan integrasi transportasi, logistik, ICT dan pengembangan koridor/KEK/Klaster Industri.
Pembangunan Infrastruktur Baru (Asset Creation) Pengembangan proyek-proyek konektivitas yang terintegrasi dengan kebutuhan industri.
Pembangunan proyek-proyek debottlenecking.
Pengembangan upaya-upaya debottlenecking melalui reformasi kebijakan dan regulasi. Peningkatan produktivitas prasarana yang sudah tersedia/dibangun (eksisting).
Ensure the support for connectivity needed by the investors Establish safe, reliable, and efficient goods, people, and services mobilization Locally integrated, globally connected. Slide - 21
SASARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, 2015-2019 KEBIJAKAN & STRATEGI
ISU STRATEGIS PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR
PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL
• • • •
• •
PENINGKATAN KETAHANAN AIR, PANGAN DAN ENERGI
•
•
PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS, SERTA EFISIENSI PEMBIAYAAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
• •
Peningkatan bauran energi (diversifikasi energi), konservasi energi dan iklim investasi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kualitas hunian MBR Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi di tingkat nasional, kabupaten/kota, dan masyarakat Optimalisasi neraca air domestik
Pembangunan Transportasi Multimoda dan transportasi yang mendukung Sislognas. Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan. Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband infrastruktur broadband di daerah perbatasan negara. Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective. Mengembangkan Transportasi Massal Perkotaan
• Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa • Peningkatan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku • Pengendalian daya rusak air • Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air
SASARAN RPJMN 2015-2019 Rasio elektrifikasi mencapai 100% (81,4% pada tahun 2014) Akses air minum layak mencapai 100% (68.5% pada tahun 2014) Sanitasi layak mencapai 100% (60.5% pada tahun 2014) Akses perumahan layak mencapai 100% Kondisi mantap jalan mencapai 100% (94 % pada tahun 2014) Biaya logistik menurun menjadi 20% terhadap PDB (27% pada tahun 2014) Pangsa Pasar Angkutan Umum menjadi 32% (23% pada tahun 2014) Fixed broadband populasi 30% (kota) dan 6% (desa) dan mobile broadband 100% populasi Areal irigasi yang dilayani waduk menjadi 20% (11% pada tahun 2014) Kapasitasi air baku menjadi 109,5 m3/detik Slide - 22
PENETAPAN KONSEP GERBANG PELABUHAN DAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI MASA DEPAN (1/2)
Slide - 23
PENETAPAN KONSEP GERBANG PELABUHAN DAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI MASA DEPAN (2/2) Membangun Pelabuhan Hub Internasional
Kuala Tanjung untuk Kawasan Barat Indonesia
Bitung untuk Kawasan Timur Indonesia
Pengembangan Perkeretaapian Nasional: Menyelesaikan Kereta Api Selatan Pulau Jawa Membangun Jalur KA Pulau Sumatera (Aceh, Riau, dan Lampung) Membangun KA Kalimantan dan Sulawesi.
Pembangunan Pelabuhan Berskala Internasional • Pelabuhan Kuala Tanjung (selesai 2017) • Pelabuhan Bitung (selesai 2017) • Pelabuhan Maloy (selesai 2018) • Pelabuhan Pontianak Baru (selesai 2018)
Pembangunan Jalur Kereta Api • Sumatera 1.308 • Jawa 2.224 • Sulawesi 213 • Kalimantan 93
km km km km
Total Kebutuhan pendanaan 177 Triliun
Pengembangan short sea shipping untuk mengurangi beban angkutan jalan di sisi utara Pulau Jawa
Slide - 24
PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR WILAYAH KALIMANTAN, 2015–2019
Slide - 25
PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR WILAYAH SULAWESI, 2015–2019
Slide - 26
PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA, 2015–2019
Slide - 27
PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR WILAYAH MALUKU, 2015–2019
Slide - 28
PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR WILAYAH PAPUA, 2015–2019
Slide - 29
PERCEPATAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA ENERGI Million tCO2 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 2010
2012
Hydro Potency for Utilize in Indonesia
2013 Biomass
2014 HSD
2015 2016 2017 2018 2019 MFO LNG Gas Batubara
HEPP development could reduce generation of CO2 emission Potency for HEPP development
2020
2021
NO
Energy
1
Hydro Energy
2
Solar Energy
178.099
42,78
63.537
3
Wind Energy
54
1,33
1.483
4
HYBRID
19
0,54
805
179.082
7.616,652
16.935.090
TOTAL Source::
NO 1 2 3 4 5 6 7 Source::
Unit
Usage for Housing/Public Facility 7.572 16.869.266
Capacity (MW)
910
Ditjen LPE & Distamben, EBTKE, PT. PLN (2013)
Island Sumatra Jawa Kalimantan Sulawesi Bali,NTT,NTB Maluku Papua TOTAL
Potency (MW) 15.600 4.200 21.600 10.200 620 430 22.350 75.000
% 20,8% 5,6% 28,8% 13,6% 0,8% 0,6% 29,8% 100,0%
Ditjen LPE & Distamben, EBTKE, PT. PLN (2013)
• Sejak 1998 – 2012, potensi 75000 MW hidropower baru dikembangkan sebanyak 10% (7.572 MW di 2013) • 239 eksisting Waduk Kementerian Pekerjaan Umum memiliki potensi yang besar untuk pembangkit listrik. Slide - 30
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI KEBIJAKAN Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Mendorong pembangunan broadband termasuk di daerah perbatasan negara antara lain melalui transformasi USO . Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TI
STRATEGI Penataan ulang alokasi frekuensi dan mengeksplorasi pembangunan satelit nasional untuk pertahanan keamanan, penginderaan jauh, pemulihan bencana dsb. Transformasi USO . Melalui melakukan moratorium pembangunan pusat data pemerintah dan mewajibkan penggunaan alamat surel go.id untuk komunikasi aparatur pemerintah. Memastikan seluruh aparatur pemerintah dan siswa paham TIK.
Slide - 31
PEMBANGUNAN BROADBAND, KHUSUSNYA DI KAWASAN TIMUR INDONESIA 1. Aspek Infrastruktur
2. Aspek Adopsi dan Utilisasi
Pembangunan infrastruktur pasif Proyek Ring Palapa Penataan ulang spektrum frekuensi Migrasi ke TV digital untuk mendapatkan spektrum (digital dividend)
Peningkatan literasi TIK Fasilitasi dukungan broadband untuk lima sektor prioritas: e-pemerintah, ependidikan, e-kesehatan, e-logistik, epengadaan
3. Aspek Pendanaan Penyusunan ICT Fund Optimalisasi penggunaan PNBP dan Dana USO Konsolidasi perencanaan dan penganggaran TIK nasional
4. Aspek Kerangka Regulasi dan Kelembagaan Penyelesaian penyusunan RUU Telekomunikasi pengganti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Slide - 32
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN
Percepatan pembangunan kelautan dengan mengedepankan peran ekononomi kelautan dan sinergitas pembangunan kelautan nasional:
Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional;
Meningkatkan peran transportasi laut sebagai penunjang utama pengembangan SISLOGNAS dan konektivitas nasional;
Meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut;
Mengembangkan potensi industri kelautan;
Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan;
Mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut.
Slide - 34
ARAHAN PEMBANGUNAN NEGARA MARITIM BERBASIS KEWILAYAHAN (1/2) Koridor Barat
Cetak biru pertahanan dan Energi (mengacu pada kementerian terkait)
Industri perkapalan perikanan
IORA
Pemberdayaan ALKI I (Selat Sunda)
Cadangan stok perikanan untuk era perubahan iklim
Kluster parawisata bahari dan MICE (semacam Maladewa)
Kluster perikanan tangkap terpadu (pengolahan dan pasar ikan modern)
Kluster perikanan budidaya Revitalisasi tambak udang
Teknopark budidaya tuna lepas pantai Tujuan cruise wisata bahari (semacam Carribean) Slide - 35
ARAHAN PEMBANGUNAN NEGARA MARITIM BERBASIS KEWILAYAHAN (2/2) Koridor Timur
Cetak biru pertahanan dan Energi (mengacu pada kementerian terkait) Poros baru maritim (Asia Timur-Pasifik Rim (termasuk Australia) di ALKI III serta industri tuna
Cadangan stok perikanan untuk era perubahan iklim Industri perkapalan perikanan Kluster parawisata bahari dan MICE (semacam Maladewa)
Kluster perikanan tangkap terpadu (pengolahan dan pasar ikan modern)
Kluster perikanan budidaya
Teknopark budidaya tuna lepas pantai
Tujuan cruise wisata bahari (semacam Carribean) Slide - 36
PRIORITAS WILAYAH PEMBANGUNAN KELAUTAN TERPADU
Dengan mempertimbangkan sektor unggulan dan potensi keterkaitan depan dan belakang dengan sektor-sektor lain, wilayah laut yang dapat dikembangkan meliputi wilayah pengembangan kelautan : (1) Sumatera bagian Barat, (2) Malaka, (3) Sunda/Selatan Jawa, (4) Jawa, (5) Natuna, (6) Makassar-Buton, (7) Banda-Maluku, (8) Sawu, dan (9) PapuaSulawesi.
Membangun pusat pengolahan hasil perikanan tangkap di KTI. Beberapa pilihan lokasi yang paling strategis adalah di Bitung, Morotai, Ambon atau Biak. Hal ini perlu segera dilakukan, mengingat saat ini hampir semua produk perikanan tangkap, baik legal maupun illegal, dibawa ke kota General Santos di Filipina. Salah satu cara untuk mengurangi hal ini adalah membuat magnet baru di KTI.
Slide - 37
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TERIMA KASIH
