ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN Banjarmasin, 25 September 2010
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
Kondisi Perkotaan Indonesia
•Kawasan perkotaan berkembang dengan pesat •Laju tingkat urbanisasi yang tinggi •Tahun 2008 jumlah penduduk perkotaan melampaui penduduk perdesaan.
Penurunan kualitas hidup (sosial) masyarakat di perkotaan
Penurunan kualitas lingkungan fisik kawasan perkotaan
Penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan
Keterkaitan kota-kota dalam sistem global
Perkembangan dan Sebaran Kota Indonesia Pertumbuhan Kota di Indonesia 120 98
100
• Dalam 40 tahun (1970 sampai 2010) jumlah kota bertambah dua kali lipat.
73
80 60
• Jumlah kota di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup progresif.
45
49
53
• Dari jumlah awal 45 berkembang menjadi 98 pada tahun 2010
40 20 0 1970
1980
1990
2000
2010
• Sebaran kota-kota otonom terbanyak berada pada Pulau Sumatera (34 kota) dan Pulau Jawa (35 kota). • 29 kota lainnya tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.
Perkiraan Perkembangan Kawasan Perkotaan Jakarta dan Bandung Thn 2025 Area Perkotaan Tahun 2000
Legenda : area perkotaan area non perkotaan
Perkiraan Area Perkotaan Tahun 2025
Tantangan Pengembangan Perkotaan • • • • • • • • • •
Penyediaan lapangan kerja Penyediaan sarana dan prasarana dasar Peningkatan kualitas lingkungan hidup di perkotaan Peningkatan kesadaran budaya Peningkatan keamanan dan ketertiban kota Pengendalian dan pencegahan pertumbuhan kota yang masif Konurbasi Penanganan masalah urban-sub urban-rural beserta hubungannya Peningkatan SDM, kelembagaan, pembiayaan dan pengelolaan perkotaan Peningkatan peran serta dalam globalisasi
Hirarki Sistem Rencana Tata Ruang
Dilengkapi peraturan zonasi (Zoning Regulation)
Kedudukan RTR Kawasan Perkotaan Dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang RENCANA UMUM TATA RUANG Ps. 14 ayat (2)
RENCANA RINCI TATA RUANG Ps. 14 ayat (3)
WILAYAH
RTR PULAU / KEPULAUAN RTRW NASIONAL
RTR KWS STRA. NASIONAL
RTRW PROVINSI
RTR KWS STRA. PROVINSI RTR KWS STRA KABUPATEN
RTRW KABUPATEN
PERKOTAAN
RDTR WIL KABUPATEN
RTR KAWASAN PERKOTAAN RTR BAGIAN WIL KOTA RTRW KOTA
RTR KWS STRA KOTA RDTR WIL KOTA
RTR Kawasan Perkotaan merupakan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah dan sebagai alat pengendali perngembangan perkotaan
Visi Pengembangan Perkotaan (Permen PU No 494 Tahun 2005)
VISI PENGEMBANGAN PERKOTAAN “Terwujudnya kawasan perkotaan yang aman, layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif dan berkembang secara berkelanjutan, serta saling memperkuat dalam mewujudkan pengembangan wilayah”
Misi Pengembangan Perkotaan 6 Misi Pembangunan Kota 4 Mengembangkan kota yang aman dan layak huni :
1
• Aspek ekonomi • Aspek sosial budaya • Aspek lingkungan
• Kota yang nyaman • Kota yang aman
Mengembangkan kota yang sejahtera
Mengembangkan lingkungan kota yang berkeadilan sosial dan berbudaya
Mengembangkan pembangunan kota yang berkelanjutan (SUD) :
2
3
5
6
Mengembangkan pola pengelolaan kota berdasarkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) Menjaga keseimbangan dan keterkaitan antar kota dan kota-desa
Kebijakan Nasional Pengembangan Perkotaan
1
Pemantapan peran dan fungsi kota dalam pembangunan nasional
2
Pengembangan permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya dan berkeadilan sosial
3
Peningkatan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan
Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan Kebijakan 1 : Pemantapan peran dan fungsi kota dalam pembangunan nasional
Strategi : • Penyiapan prasarana dan sarana perkotaan nasional untuk mendukung pengembangan ekonomi nasional, wilayah, lokal melalui pengembangan perkotaan • Penyiapan kota sebagai simpul pelayanan serta simpul aksesibilitas, koleksi dan distribusi dalam wilayah • Pengembangan kota-kota berfungsi nasional/internasional dan Kawasan Kerjasama Internasional • Pengembangan kota-kota khusus berkembang cepat, berkarakter khusus, kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal • Penyiapan serta pengembangan arahan dan panduan bagi daerah untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan
Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan Kebijakan 2 : Pengembangan permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya dan berkeadilan sosial
Strategi : • Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan serta pelayanan dasar perkotaan yang memadai dan berkeadilan • Pengembangan permukiman dan perumahan yang layak huni serta terjangkau • Pengembangan proses-proses pendanaan dan penyediaan tanah bagi pembangunan permukman yang partisipatif • Pengembangan ekonomi perkotaan yang berdaya saing global • Penciptaan iklim kehidupan sosial budaya yang saling menghargai, mendukung serta mengapresiasi budaya
Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan Kebijakan 3 : Peningkatan kapasitas SDM serta kelembagaan pusat dan daerah dalam pengelolaan pembangunan perkotaan
Strategi : • Peningkatan kapasitas SDM serta kelembagaan pusat-daerah dalam pengelolaan pembangunan perkotaan • Peningkatan kapasitas pembiayaan pemerintah daerah • Peningkatan pola dan mekanisme pelibatan stakeholders dalam pengelolaan pembangunan perkotaan yang inklusif • Pembentukan sistem informasi perkotaan di tingkat nasional dan daerah
Penutup Tindak lanjut ke depan : • • • • • a) b)
Penjabaran kebijakan dan strategi pengembangan perkotaan yang lebih operasional Peningkatan peran setiap stakeholders bidang perkotaan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) secara sinergis Perumusan indikator SUD Penyusunan rencana aksi bersama dalam mewujudkan kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan antara pusat dan daerah Mempersiapkan perangkat peraturan di bidang perkotaan, antara lain : Pedoman pengembangan perkotaan strategis nasional Pedoman pengembangan perkotaan lainnya
