KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian PUPR
Jakarta, 22 Mei 2017
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program “Slum Alleviation” pada Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2017
OUTLINE
1. 2. 3. 4. 5. 6.
LATAR BELAKANG TELAAH ASPEK PENGATURAN KONSEP PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI BEST PRACTICE PENUTUP
1
LATAR BELAKANG
90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
250.000.000
42,2
49,8
53,3
56,7
66,6
63,4
60
150.000.000
30,9 17,2
200.000.000
100.000.000
22,4
50.000.000
Juta Jiwa
Persentase
Urbanisasi yang pesat memberikan implikasi terhadap perumahan dan permukiman
1970
1980
1990
% Penduduk Perkotaan
2000
2010
% Penduduk Perdesaan
2015
2020
2025
2030
Jumlah Penduduk Perkotaan
2035
Jumlah Penduduk Perdesaan
Urbanisasi dan implikasinya terhadap perumahan dan permukiman: Pertumbuhan Penduduk Alami Meningkatnya kepadatan permukiman dan perubahan kebutuhan rumah untuk rumah tangga perkotaan
Reklasifikasi Desa ke Kota Meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar dan sistem pengelolaan permukiman
Ketidaksiapan kota menghadapi urbanisasi berpotensi menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan dan terbatasanya pelayanan dasar perkotaan
• •
Migrasi Desa ke Kota Meningkatnya kebutuhan rumah layak dan terjangkau serta rumah sewa
Luas Kawasan Kumuh: 38.431 Ha (eksisting, 2015) Rumah Tangga Kumuh Perkotaan: 10,1% atau 9,6 juta rumah tangga (Susenas, 2013) Sumber: Bappenas, 2014
1
LATAR BELAKANG URBANISASI
KETIMPANGAN WILAYAH
53,3% persentase penduduk perkotaan
10,86%
persentase penduduk miskin
(Sumber: BPS, 2015)
(Sumber: BPS, 2016)
BACKLOG PERUMAHAN
Kekurangan jumlah rumah
7,6 juta unit rumah
(2014) Sumber: Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019
11,63%
Kontribusi PDRB per pulau
PDRB Nasional bersumber dari Indonesia Timur
(Sumber: BPS, 2016)
DESENTRALISASI
Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kota/Kabupaten
Pengembangan sistem skala nasional, lintas provinsi dan kepentingan strategis nasional
Pengembangan sistem regional (lintas kabupaten/kota) Pengembangan sistem dalam kabupaten/kota Sumber: Bappenas, 2014
2
TELAAH ASPEK PENGATURAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Perpres Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019
PP Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Permukiman dan Kawasan Permukiman
Pengembangan kawasan permukiman melalui pembangunan infrastruktur perlu dilakukan berbasis pada rencana tata ruang Kawasan permukiman dikembangkan sesuai dengan fungsinya sebagai lingkungan hunian dan tempat beraktivitas yang mendukung perikehidupan dan penghidupan Fasilitasi dan mendorong keswadayaan masyarakat serta dunia usaha dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk menurunkan akumulasi kekurangan tempat tinggal khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan memenuhi standar serta terintegrasi dengan infrastruktur yang sesuai dengan hirarkinya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
3
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perkotaan
Perdesaan
Mewujudkan fungsi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung yang terpadu dan berkelanjutan, melalui : Pengembangan yang telah ada Pembangunan baru Pembangunan kembali
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Sumber: UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
PEMANFAATAN
PENGENDALIAN
3
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN Permukiman
Perkotaan
Pengembangan yang telah ada (eksisting)
Perdesaan
Pembangunan baru
Sumber: Hasil Analisis berdasarkan UU no.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman PP No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan kembali
STRATEGI
1. Efisiensi potensi lingkungan hunian 2. Peningkatan pelayanan 3. Keterpaduan PSU 4. Penangan kumuh 5. Pencegahan lingkungan tidak teratur
PROGRAM/KEGIATAN
6. Lingkungan yang dibatasi dan didorong 7. Kelestarian alam dan SDA
1. KOTAKU (NSUP dan NUSP-2) 2. Eco-District 3. Revitalisasi
4. RSID 5. PISEW
6. BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
1. Penyediaan lokasi 2. Penyediaan PSU 3. Lokasi pelayanan jasa pemerintahan, sosial, dan ekonomi
1. Rehabilitasi
1. NUDP
1. NUDP
2. Site and Services 3. Rusunawa
2. NSD (New Site Development) 3. Rusunawa
2. Rekonstruksi 3. Peremajaan
4
TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
5
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DITJEN CIPTA KARYA TAHUN 2015-2019
6
PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
7
STRATEGI PENANGANAN PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN PERKOTAAN
8
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN PERDESAAN
9
SASARAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
10
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR KE-CIPTAKARYA-AN
1. Sistem Penyediaan Air Minum 2. Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman, meliputi: a. Air Limbah b. Persampahan c. Drainase dan Pengendalian Banjir
3. Penataan Bangunan dan Lingkungan 4. Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan, Perdesaan, dan Khusus
11
BEST PRACTICE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
NSUP 2015-2016 Kelurahan Sukun, Kota Malang, Prov. Jawa Timur
11
BEST PRACTICE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
NSUP 2015-2016 Kel. Karangwaru, Kota Yogyakarta,DIY
11
BEST PRACTICE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
NSUP 2015-2016 Kel. Kampung Bandar, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
12
BEST PRACTICE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
PISEW 2016 KECAMATAN KANDANGAN, KABUPATEN TEMANGGUNG
12
BEST PRACTICE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
12
BEST PRACTICE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
13
PENUTUP
1. Pengembangan kawasan permukiman melalui penyediaan infrastruktur dilakukan secara terpadu, terintegrasi antar sektor, berbasis pada rencana tata ruang, dan berprinsip pada pembangunan berkelanjutan baik secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. 2. Pengembangan kawasan permukiman melalui penyediaan infastruktur perlu dilakukan sesuai fungsi kawasan baik sebagai lingkungan hunian dan tempat beraktivitas melalui pemenuhan SPM dan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. 3. Untuk mewujudkan kawasan permukiman yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi, peran, dukungan, dan komitmen dari para pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat)
Terima kasih
