KEBIJAKAN, SRATEGI DAN PROGRAM DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

KEBIJAKAN, SRATEGI DAN PROGRAM DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI Jakarta, 1 April 2015

1

POKOK BAHASAN I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

PENDAHULUAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SOTK DITJEN PKP2TRANS KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SESUAI SOTK TARGET RENSTRA DITJEN PKP2TRANS 2015-209 PROGRAM DAN ANGGARAN DITJEN PKP2TRANS 2015 KONDISI SAAT INI DAN PERMASALAHAN PENGUSULAN PROGRAM DITJEN PKP2TRANS 2016

2

I. PENDAHULUAN

3

A. ARAH KEBIJAKAN KABINET KERJA 2014 - 2019 ISU-ISU STRATEGIS KESEJAHTERAAN

DISPARITAS

1

PEMERATAAN 2

3

TRISAKTI Berdaulat di Bidang Politik;

Berdikari di Bidang Ekonomi;

Berkepribadian dalam Kebudayaan

4

KEDAULATAN PANGAN

VISI PRESIDEN 5

TUJUH MISI PRESIDEN NAWACITA (Sembilan Agenda Prioritas)

INDONESIA YANG DITUJU 4

B. SEMBILAN AGENDA STRATEGIS PRIORITAS (NAWACITA) VISI No

MISI

AGENDA PRIORITAS

SEMBILAN AGENDA STRATEGIS PRIORITAS (NAWA CITA)

1

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

2

MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA.

3

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.

4

Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA.

6

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK.

8

Melakukan revolusi karakter bangsa.

9

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 5

C. KOORDINASI LINTAS SEKTOR PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Kemen LH&Hut Sektor Kemen Desa, Kemendagri KemenPU Lain PDT & Trans Pusat (APBN)

BAPPENAS

Provinsi (APBD)

Dekon/ Pembantuan/ DAK dll

Kabupaten (APBD) BAPPEDA BADAN USAHA

MASYARAKAT

KAWASAN TRANSMIGRASI

6

II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

7

A. MENDUKUNG BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

NAWA CITA KE 3 : MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN. 1. 2. 3. 4.

Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Pembangunan Daerah Tertinggal dan Terpencil Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Peningkatan Keterkaitan Desa Kota

NAWA CITA KE 5 : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA DAN MASYARAKAT INDONESIA Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marginal melalui Pelaksanaan Program Indonesia Kerja

8

B. SASARAN DALAM RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NAWA CITA KE 3 : MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN. Indikator   

    

Penurunan desa tertinggal Peningkatan desa mandiri

Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN) Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan Jumlah Daerah Tertinggal Kabupaten terentaskan Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal  Terbangun dan berkembangnya kawasan transmigrasi menjadi Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) sebagai pusat pengolahan hasil pertanian/ perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional,

 Berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/ kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan

2014

2019

--

sampai 5,000 desa

--

Sedikitnya 2,000 desa

3 (111 lokasi prioritas)

10 (187 lokasi prioritas)

70

80

12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 122 (termasuk 9 DOB) 7,1% *

16,64% 68,46 --

--

92 pulau kecil terluar/terdepan 42 7,24%

14,00% 69,59 144 kawasan yang berfokus pada 72 SP, termasuk pada 24 Kabupaten di Daerah Tertinggal 20 KPB

B. SASARAN DALAM RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NAWA CITA KE 5 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA DAN MASYARAKAT INDONESIA

Indikator  

Redistribusi tanah

Legalisasi asset (sertifikasi tanah transmigran)

2014

2019

--

4,5 juta Ha

--

0,6 juta Ha

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KETRANSMIGRASIAN (RPJMN 2015 - 2019) 1. Penyiapan Kawasan Transmigrasi: a.

b. c.

d. e.

Pembinaan Potensi Kawasan meliputi advokasi potensi kawasan transmigrasi, perencanaan kawasan transmigrasi, penilaian dan penetapan kawasan transmigrasi serta kerjasama antar daerah Perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi meliputi perencanaan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana, serta perencanaan pengembangan masyarakatnya. Penyediaan lahan transmigrasi, melalui penyediaan lahan untuk permukiman, usaha, serta prasarana dan sarana; Pemenuhan prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) nasional, meliputi sarpras dasar, penunjang ekonomi, dan utilitas umum. Penempatan Transmigran Berkualitas sesuai dengan kebutuhan daerah transmigrasi sebagaimana terindikasi pada perencanaan SDM dan naskah KSAD

2. Pengembangan Kawasan Transmigrasi: a. b. c.

d. e.

Pengembangan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta di lokasi transmigrasi Pelayanan pertanahan di kawasan transmigrasi meliputi Sertifikasi tanah dan penanganan masalah tanah di kawasan transmigrasi. Pengembangan kawasan transmigrasi, melalui (i) pengembangan sarana dan prasarana serta penyerasian lingkungan dan mitigasi bencana Pengembangan usaha ekonomi di lokasi transmigrasi Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lokasi transmigrasi

ARAH KEBIJAKAN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

1. Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi; 2. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; 3. Penyediaan Tanah Transmigrasi; 4. Pembangunan Permukiman Transmigrasi; 5. Penataan Persebaran Penduduk.

KEBIJAKAN TEKNIS 1. Penyediaan tanah HPL untuk kawasan transmigrasi oleh Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria 2C; 2. Penetapan kawasan transmigrasi oleh Menteri; 3. Perencanaan teknis permukiman memenuhi kriteria 4L dan berbasis partisipasi masyarakat; 4. Perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana memenuhi SPM;

Lanjutan.... 5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar di Permukiman Transmigrasi; 6. Penyelenggaraan program penempatan melalui kerjasama antar pemerintah daerah; 7. Penyediaan transmigran berkualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan; 8. Penyelenggaraan penataan persebaran penduduk.

STRATEGI 1. Melaksanakan advokasi potensi kawasan transmigrasi 2. Menyediakan pelayanan informasi perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi; 3. Mengidentifikasi potensi kawasan; 4. Menyusun rencana dan penilaian calon kawasan; 5. Menyiapkan penetapan kawasan transmigrasi; 6. Memfasilitasi dan memediasi kerjasama antar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi; 7. Menyusun rencana pembangunan kawasan

. . . . . . . STRATEGI

8. Menyusun rencana prasarana dan sarana kawasan Transmigrasi; 9. Menyusun rencana pengembangan masyarakat dan kawasan Transmigrasi; 10. Memfasilitasi penyediaan pencadangan areal untuk kawasan transmigrasi; 11. Memfasilitasi pelaksanaan penataan pertanahan; 12. Menyediakan dan memelihara areal HPL; 13. Mendokumentasikan penyediaan pertanahan;

. . . . . . . STRATEGI

14. Membuka lahan permukiman transmigrasi; 15. Membangun prasarana dan sarana permukiman transmigrasi; 16. Melaksanakan evaluasi kelayakan permukiman; 17. Memfasilitasi tersedianya calon transmigran berkualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan; 18. Memfasilitasi perpindahan transmigran dan penataan penduduk; 19. Melaksanakan penataan dan adaptasi transmigran dan penduduk sekitar.

III. SOTK DITJEN PKP2TRANS

18

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PKP2KT (Baru) (Perpres 12 Tahun 2015) DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

SETDITJEN

DIT. BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI

DIT. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIT. PENYEDIAAN DAN TANAH PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI KAWASAN TRANSMIGRASI

DIT. PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

DIT. PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

19

TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN DITJEN PKP2TRANS (sesuai dengan Perpres 12 Tahun 2015) TUGAS • Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan

FUNGSI perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan penyusunan NSPK pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan • pelaksanaan administrasi Ditjen • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

• • • •

Di Bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk

SASARAN • Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak (Lampiran RPJMN 2015-2019)

20

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI BAGIAN PROGRAM, ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran

Subbagian Pelaksanaan Anggaran

Subbagian Perundangan

Subbagian Kepegawaian

Subbagian Data dan Informasi

Subbagian Perbendaharaan

Subbagian Organisasi

Subbagian Umum

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan

Subbagian Bantuan Hukum

Subbagian Tata Usaha

21

DIREKTORAT BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT IDENTIFIKASI DAN INFORMASI POTENSI KAWASAN

SUBDIREKTORAT ADVOKASI KAWASAN

SUBDIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN

SUBDIREKTORAT FASILITASI PENETAPAN KAWASAN

SUBDIREKTORAT MEDIASI DAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH

SEKSI IDENTIFIKASI KAWASAN

SEKSI PENYIAPAN BAHAN ADVOKASI

SEKSI PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA


SEKSI MEDIASI ANTAR DAERAH

SEKSI INFORMASI POTENSI KAWASAN

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN

SEKSI PENILAIAN KAWASAN

SEKSI KERJA SAMA ANTAR DAERAH 22

DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI


SUBDIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN

SUBDIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS SATUAN PERMUKIMAN

SUBDIREKTORAT PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN

SUBDIREKTORAT PERENCANAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT



SEKSI PERENCANAAN SARANA

SEKSI PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI

SEKSI PENYUSUNAN RENCANA SKP

SEKSI PENYUSUNAN RENCANA SATUAN PERMUKIMAN

SEKSI PERENCANAAN PRASARANA

SEKSI PERENCANAAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA

23

DIREKTORAT PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI DIREKTORAT PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI


SUBDIT FASILITASI PENCADANGAN TANAH

SUBDIREKTORAT IDENTIFIKASI DAN PENATAAN TANAH

SUBDIT PENGELOLAAN TANAH

SUBDIT DOKUMENTASI PENYEDIAAN TANAH

SEKSI IDENTIFIKASI STATUS DAN PENGGUNAAN TANAH

SEKSI IDENTIFIKASI PENGGUNAAN DAN PEMILIKAN TANAH

SEKSI PENGURUSAN HPL

SEKSI PENGOLAHAN DATA

SEKSI PENGURUSAN STATUS TANAH

SEKSI PENATAAN PENGGUNAAN DAN PEMILIKAN TANAH

SEKSI PEMELIHARAAN HPL

SEKSI PENYAJIAN INFORMASI & PELAPORAN

24

DIREKTORAT PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT PENYIAPAN LAHAN DAN EVALUASI LAHAN PERMUKIMAN

SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN EVALUASI SARANA PERMUKIMAN

SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN EVALUASI PRASARANA PERMUKIMAN

SUBDIREKTORAT KELAYAKAN PERMUKIMAN

SEKSI PENYIAPAN LAHAN

SEKSI PENYIAPAN SARANA

SEKSI PENYIAPAN PRASARANA

SEKSI EVALUASI KELAYAKAN

SEKSI EVALUASI PENYIAPAN LAHAN

SEKSI EVALUASI PENYIAPAN SARANA

SEKSI EVALUASI PENYIAPAN PRASARANA

SEKSI PERWUJUDAN RUANG

25

DIREKTORAT PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DIREKTORAT PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK


SUBDIREKTORAT PENYIAPAN PERPINDAHAN

SUBDIREKTORAT PENYIAPAN CALON TRANSMIGRAN DAN PENDUDUK SETEMPAT

SUBDIREKTORAT PELAYANAN PERPINDAHAN

SUBDIREKTORAT PENATAAN DAN ADAPTASI

SEKSI PENYERASIAN PERPINDAHAN

SEKSI PENDAFTARAN DAN SELEKSI

SEKSI PENAMPUNGAN DAN PERBEKALAN

SEKSI PENATAAN

SEKSI ADMINISTRASI PERPINDAHAN

SEKSI KETRAMPILAN CALON TRANSMIGRAN DAN PENDUDUK SETEMPAT

SEKSI PENGANGKUTAN

SEKSI ADAPTASI

26

IV. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SESUAI SOTK

27

KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

NO UNIT KERJA 1 Dit. Bina Potensi Kawasan Transmigrasi

KEGIATAN INDIKATOR Pembinaan Potensi 1. Terselenggaranya pelayanan Kawasan informasi dan advokasi Transmigrasi 2. Teridentifikasinya Potensi Kawasan 3. Tersusunnya rencana dan penilaian calon kawasan 4. Terselengganya KSAD Pemerintah Daerah

Output Utama :  Pemerintah Daerah Menyediakan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi  RKT dapat ditindaklanjuti dengan penetapan Kawasan Transmigrasi oleh Menteri

28


NO UNIT KERJA 2 Dit. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

KEGIATAN INDIKATOR Penyusunan Rencana 1. Terselenggaranya pelayanan Pembangunan informasi perencanaan dan Pengembangan pengembangan kawasan Kawasan Transmigrasi transmigrasi 2. Tersusunnya rencana pembangunan kawasan transmigrasi 3. Tersusunnya rencana prasarana dan sarana kawasan Transmigrasi 4. Tersusunnya rencana pengembangan masyarakat dan kawasan Transmigrasi

Output Utama :  Perencanaan Teknis Permukiman memenuhi standar 4L  Perencanaan Sarana dan Prasarana memenuhi SPM  Perencanaan berbasis partisipasi masyarakat

29


NO UNIT KERJA KEGIATAN 3 Dit. Penyediaan Tanah Penyediaan Tanah Transmigrasi Transmigrasi

INDIKATOR 1. Tersedianya areal pencadangan 2. Tersedianya areal penataan tanah 3. Tersedianya areal HPL 4. Terdokumentasinya penyediaan tanah

Output Utama :  Tersedianya areal HPL yang betul-betul memenuhi kriteria 2C

30


NO UNIT KERJA 4 Dit. Pembangunan Permukiman Transmigrasi

KEGIATAN Pembangunan Permukiman Transmigrasi

INDIKATOR 1. Terbukanya lahan permukiman 2. Terbangunnya Prasarana 3. Terbangunnya Sarana 4. Terevaluasinya kelayakan permukiman

Output Utama :    

Prasarana dan Sarana di Permukiman Transmigrasi memenuhi SPM Terpenuhinya Prasana dan Sarana Dasar di Permukiman Transmigrasi Tersedia aksesibilitas melalui jalan poros penghubung sesuai SPM Tersedianya permukiman transmigrasi berkualitas

31


NO UNIT KERJA KEGIATAN INDIKATOR 5 Dit. Penataan Penataan Persebaran 1. Tersedianya calon transmigran 2. Terfasilitasinya perpindahan Persebaran Penduduk Penduduk transmigran 3. Terlaksananya penataan dan adaptasi transmigran Output Utama :  Tersedianya transmigran berkualitas  Terlaksananya perpindahan dan penempatan transmigran

32


NO UNIT KERJA 6 Sekretariat Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

KEGIATAN INDIKATOR Dukungan Teknis dan 1. Tersusunnya rencana Program Manajemen Ditjen dan Anggaran PKP2T 2. Terlaksananya sistem akuntansi pengelolaan program dan anggaran 3. Terlaksananya Pembinaan hukum dan Organisasi 4. Terlaksananya pembinaan pegawai dan pelayanan umum

Output Utama :  Tersusunnya rencana dan program  Terlaksananya layanan dan administrasi Ditjen 33

V. TARGET RENSTRA DITJEN PKP2TRANS 2015-209

34

A. TARGET RPJMN 2015-2019 (sesuai Lampiran Pepres 02 Tahun 2015) TARGET PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/ 2015 2016 2017 2018 2019 INDIKATOR PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak Jumlah transmigran yang 49 SP/ 40 SP/ 41 SP/ 41 SP/ 40 SP/ difasilitasi penempatan pada 3.559 KK di 4.100 KK di 4.100 KK di 4.141 KK di 4.100 KK di Satuan Permukiman 48 40 40 40 40 Transmigrasi (20.000 KK) Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Penataan Persebaran Penduduk Tertatanya Persebaran Penduduk di Permukiman Transmigrasi pada kawasan transmigrasi Jumlah transmigran yang difasilitasi 3.559 KK 4.100 KK 4.100 KK 4.141 KK 4.100 KK penempatan pada Permukiman Transmigrasi 35

A. TARGET ... TARGET PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/ 2015 2016 2017 2018 INDIKATOR PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI Pembangunan Permukiman Transmigrasi Terbangunnya permukiman Transmigrasi Jumlah SP dalam SKP yang sarana 49 SP/ dan prasarananya sesuai NSPK 3.559 Unit di 48 Kawasan Berkembangnya sarana dan 62 Km Prasarana di Kawasan Transmigrasi (dana Optimalisasi) Penyediaan Tanah Transmigrasi Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Jumlah luas tanah yang memenuhi 45 Kawasan kriteria clear and clean (3.250 Ha)

2019

4.100 Unit

4.100 Unit

4.141 Unit

4.100 Unit

8.473 Ha

8.473 Ha

8.558 Ha

8.473 Ha

36

A. TARGET ... TARGET PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/ 2015 2016 2017 2018 INDIKATOR PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

2019

Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Jumlah Rencana pembangunan 23 Kawasan 40 Kawasan 49 Kawasan 43 Kawasan 38 Kawasan dan pengembangan kawasan t Kawasan i i Transmigrasi Bina Potensi Tersedianya Kawasan Transmigrasi Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan

Dukungan Teknis dan Manajemen Tersedianyan dukungan teknis dan menajemen Bulan Layanan Dukungan Teknis dan Manajemen

7 Kawasan 10 Kawasan 11 Kawasan 12 Kawasan 12 Kawasan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan 37

B. ALOKASI ANGGARAN RENSTRA (Base line 2015-1019) NO

1 2 3 4 5

PROGRAM/KEGIATAN

ALOKASI (Rp Miliar) TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 ALOKASI 652,26 626,00 657,40 686,90 717,80 3.340,36

PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI Penataan Persebaran Penduduk 57,40 60,90 64,00 66,80 69,80 Pembangunan Permukiman 508,60 470,20 493,80 516,00 539,20 Transmigrasi Penyediaan Tanah Transmigrasi 34,80 40,00 42,00 43,90 45,90 Penyusunan Rencana 22,78 24,60 25,80 27,00 28,20 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Bina Potensi Kawasan Transmigrasi 28,68 30,30 31,80 33,20 34,70

318,90 2.527,80 206,60 128,38 158,68

38

V. PROGRAM DAN ANGGARAN DITJEN PKP2TRANS 2015

39

A. HASIL TRILATERAL MEETING TERKAIT PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI 1. Sasaran selama 5 tahun yaitu a. Berkembangnya 20 KPB menjadi kota kecil b. Terbangunnya dan berkembangnya 144 kawasan dengan fokus pada 72 SP c. Pembangunan transmigrasi agar berkontribuasi dalam mengurangi desa tertinggal menjadi desa berkembang sekurang-kurangnya 200 SP 2. Indikator kegiatan agar menyesuaikan dengan SOTK yang baru 3. Anggaran yang awalnya dialokasikan untuk pembangunan KTM agar digunakan untuk pembangunan sarana prasarana sesuai SPM di permukiman transmigrasi 4. Dana Optimalisasi Rp. 56 M akan dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana sesuai denan SPM dan diberi keterangan tersendiri. (sudah tertuang di dalam Pepres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 untuk tahun 2015) 5. Untuk kegiatan baru yang belum tersedia anggarannya pada program yang lama agar dipenuhi dari optimalisasi anggaran base line yang ada 40

B. PROGRAM PKP2TRANS 2015

NO

KEGIATAN/OUTPUT

1

Penataan Persebaran Penduduk

2

Pembangunan Permukiman Transmigrasi

4.336 KK

-

RTJK

3,797 Unit

-

SAB

1,959 Unit

-

Fasum

334 Unit

-

Jalan

363 Km

-

Jembatan

762 M

-

Pembukaan Lahan

3

Penyediaan Tanah Transmigrasi

4

Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

5

Rencana Kawasan Transmigrasi Kerjasama Antar Daerah

6

VOLUME

Pelayanan Teknis dan Administratif

5.008 Ha 25.000 Ha 19 Dokumen

7 Kawasan 50 Naskah 41

112 Satker

C. TARGET PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2015

NO

PROV/KAB/LOKASI TOTAL

I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ACEH Aceh Jaya, Gunong Munasah (SDT) Aceh Tengah, Pamaeu SP.3 Aceh Barat, Alue Kemuning Bireun, Cot Kruet Pidie, Geumang II SP.3 Aceh Utara, UPT IV Bukit Hagu Bener Meriah, Pintu Rime Gayo SP.2 Subulussalam, UPT XX Darussalam Nagan Raya, Ketubon Tunong Simeleu, Sibulai VIII/C/I Aceh Selatan, Ujung Tanoh Aceh Timur, Punti Payong Pidie Jaya, Lampoh Lada

BANGKIM 3,940 650 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

TPA 1,637 30 10 10 10 -

PATAN TPS 2,699 670 50 35 50 50 55 50 40 50 40 50 50 50 50

JLH 4,336 700 50 35 50 50 65 50 50 50 50 50 50 50 50 42

C. TARGET KEGIATAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2015

NO

PROV/KAB/LOKASI

14 Aceh Besar, Data Cut II. RIAU 15 Bengkalis, Makeruh III. JAMBI 16 Sarolangun, Sepintun IV. BENGKULU 17 Kaur, Kedataran 18 Rejang Lebong, Bukit Merbau SP II 19 Bengkulu Utara, Malakoni V. BANGKA BELITUNG 20 Bangka Barat, Jebus VI. SUMATERA SELATAN 21 Ogan Komering Ilir, Simpang Tiga SP.5 22 Banyusin, Majuria 23 Banyuasin, Jatisari

BANGKIM 50 50 50 200 50 50 100 25 25 380 200 50 30

TPA 25 25 135 25 50 60 15 15 195 100 25 30

PATAN TPS 50 1 1 83 83 65 25 40 10 10 185 100 25 -

JLH 50 26 26 83 83 200 50 50 100 25 25 380 200 50 30 43

C. TARGET KEGIATAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2015 NO 24 VII. 25 26 27 VIII. 28 IX. 29 30 31 X. 32 33 34

PROV/KAB/LOKASI Lahat, Keban Agung KALIMANTAN BARAT Ketapang, Sungai Pelang SP 1 Kapuas Hulu, Keliling Semulung SP 1 Kayong Utara, Satai Lestari SP.3 KALIMANTAN TENGAH Kapuas, Dadahup A6 KALIMANTAN UTARA Bulungan, Tanjung Buka SP.3 Bulungan, Tanjung Buka SP.6 Bulungan, Sepunggur GORONTALO Boalemo, Lito SP.1 Boalemo, Pangea SP 3 Gorontalo, Ayumolingo

BANGKIM 100 285 40 95 150 150 150 150 100 50 350 100 100 150

TPA 40 145 20 50 75 75 75 160 110 50 155 30 50 75

PATAN TPS 60 140 20 45 75 75 75 240 140 100 195 70 50 75

JLH 100 285 40 95 150 150 150 400 250 50 100 350 100 100 150 44

C. TARGET KEGIATAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2015 NO XI. 35 XII. 36 37 38 39 XIII. 40 41 42 43 44 XIV. 45

PROV/KAB/LOKASI SULAWESI UTARA Minahasa Selatan, liandok SP 3 SULAWESI TENGAH Morowali, Umpanga Morowali Utara, Tokala Atas Banggai Kepulauan, Kindadal Poso, Saembalawati/kancu SULAWESI TENGGARA Buton, Lapokamata Buton Utara, Laeya Kolaka, Anauwa Konawe Utara, Padalere Muna, Pohorua SULAWESI SELATAN Luwu Timur, Mahalona SP.4

BANGKIM 225 25 100 100 325 100 75 100 50 350 150

TPA 165 15 50 50 50 215 50 40 50 25 50 122 22

PATAN TPS 30 30 110 10 50 50 160 50 35 50 25 100 -

JLH 30 30 275 25 100 100 50 375 100 75 100 50 50 222 22 45

C. TARGET KEGIATAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2015 NO

PROV/KAB/LOKASI

46 Soppeng, Watu 47 Luwu Utara, Lantang Talang 48 Takalar, Tanakeke XV. NUSA TENGGARA BARAT 49 Sumbawa Barat, Tongo 2 SP II XVI. NUSA TENGGARA TIMUR 50 Rote Ndao, Lidor 51 Sumba Barat, Wewaringgi 52 Sumba Timur, Laimbaru 53 Manggarai Barat, Longge XVII. MALUKU 54 Seram Bagian Timur, UPT U Air Mata Kabo XVIII. MALUKU UTARA 55 Halmahera Timur, Patlean SP. 6 XIX PAPUA 56 Keerom, Senggi SP.2 57 Merauke, Muting D XII XX PAPUA BARAT 58 Fak-Fak, Tomage

BANGKIM 100 50 50 50 50 250 50 50 100 50 150 150 100 100 100 50 50 150 150

TPA 50 25 25 15 15 25 25 100 100 60 60 -

PATAN TPS 50 25 25 20 20 225 50 25 100 50 50 50 40 40 100 50 50 200 200

JLH 100 50 50 35 35 250 50 50 100 50 150 150 100 100 100 50 50 200 200 46

D. KEGIATAN PROGRAM PKP2TRANS TAHUN 2015

NO 1 2

3 4 5 6

KEGIATAN Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Penyediaan Tanah Transmigrasi

PAGU PUSAT PAGU DAERAH (X RP. 1.000) (x Rp. 1.000) 17.200.078 10.195.838

TOTAL 27.395.916

22.789.481

0

22.789.481

16.811.650

10.696.040

27.507.690

Pembangunan Permukiman Transmigrasi Penataan Persebaran Penduduk

19.361.700

475.388.267

494.749.967

16.530.273

56.027.858

72.558.131

Dukungan Teknis dan Manajemen TOTAL

75.345,341

43.203.626

168.038.523

118.548.967 595.511.629 763.550.152 47

E. ALOKASI ANGGARAN DITJEN PKP2Trans PUSAT/ DAERAH

ANGGARAN (X Rp. 1.000.-)

PUSAT (6 satker)

168.038.523

DAERAH

595.511.629

> PROVINSI (33 Satker)

113.446.381

> KABUPATEN (73 Satker)

482.065.248

TOTAL (112 Satker)

763.550.152

48

F. RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM PKP2Trans TAHUN 2015

TOTAL DIPA Rp. 763.550.152.000,DIPA PUSAT Rp. 167.307.241.000,- (21,91 %) DIPA DAERAH (TP) Rp. 596.242.911.000,- (78,09 %)

49

G. JADWAL PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (PELAKSANAAN DI DAERAH) TAHUN 2015 PATAN

KONTRAK DITANDATANGANI

REVISI DIPA/POK

100 % PROSES PELELANGAN

• RKAKL

JAN

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

PROSES PEMBANGUNAN FISIK

JULI

AGUS

SEPT

OKT

PENETAPAN SOTK , PEJABAT STRUKTURAL PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN

• • • • •

Revisi DIPA/POK selesai Maret 2015 Penandatangan Kontrak paling lambat Juli 2015 Pembangunan Fisik selesai Nopember 2015 (pembangunan 4 bulan) STP/ SPP petengahan Nopember 2015 Penempatan pada bulan Desember 2015

STP/ SPP

NOV

DES

VII. KONDISI SAAT INI DAN PERMASALAHAN

51

A. KONDISI SAAT INI

1. Perubahan SOTK mengharuskan adanya penyesuaian program dan anggaran (DIPA/ POK) 2. DIPA Ditjen P2KTrans pusat dan daerah (TP) belum dapat dilaksanakan kecuali belanja 01 (gaji) dan belanja 02 (operasional perkantoran) di pusat 3. Penerima dana TP (satker provinsi dan kabupaten) belum dapat melaksanakan pelelangan kegiatan fisik pembangunan permukiman 4. Belum ada penunjukan pengelola anggaran di satker pusat dan daerah

B. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT No

PERMASALAHAN

UPAYA TINDAKLANJUT

1

Perlunya Revisi DIPA/POK

• Setiap Unit Eselon II sudah mulai menyusun usulan revisi sesuai STOK baru; • Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait dlm proses revisi DIPA/POK

2

Alokasi APBN ke daerah melalui dana TP perlu disesuaikan dng SOTK Ditjen teknis

• Menyampaikan surat kepada satker penerima dana TP agar segera menyampaikan usulan revisi sesuai SOTK baru • Penyelesaian revisi DIPA/POK paling lambat bulan Maret 2015 • Revisi DIPA/ POK sesuai dengan permenkeu nomor PMK. 257/PMK.02/2014

3

Belum adanya pejabat struktural dan pengelola anggaran

• Penetapan SOTK dan Pejabat Struktural Paling lambat bulan Februari 2015 • Mempercepat penunjukan pejabat pengelola anggaran pusat dan daerah setelah SOTK dan pejabat struktural ditetapkan selambat-lambatnya Maret 2015 (sesuai dengan usulan daerah)

VI. PENGUSULAN PROGRAM DITJEN PKP2TRANS 2016

54

BAGAN ALIR USULAN PROGRAM SESUAI DENGAN PERMENNAKERTRANS NOMOR 12 TAHUN 2006

DINAS KAB/KOTA

DINAS PROVINSI

Membuat Usulan Program

Melakukan penilaian Teknis terhadap Usulan Kab/ Kota

Usulan ditandatangani oleh Sekda Kab/ Kota

Melengkapi dengan usulan kegiatan provinsi

Dilengkapi dengan KAK dan RAB

Usulan ditandatangani oleh Sekda Prov

Diterima dinas Prov paling lambat Bulan Maret T-1

Dilengkapi dengan KAK dan RAB Ditujukan kepada Menteri dan Ditembuskan Kepada Sekjen dan Ditjen YBS

Diterima Menteri paling lambat Bulan April T-1

PUSAT Melakukan penilaian terhadap Usulan Provinsi Pertimbangan : skala prioritas, integrasi program, kepentingan bersama, kemandirian masyarakat transmigrasi, dampak jangka panjang dan berkelanjutan Pertimbangan lain : alokasi APBD dan APBN; prestasi tahun sebelumnya Penilaian paling lambat bulan Mei T-1

(Sesuai Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2014)

MENTERI

3B

Menteri yg menyelenggarakan tata ruang

2 3A

Penetapan Kawasan Transmigrasi

GUBERNUR

5

KS

non KS

1 Konsep Rencana Kawasan Transmigrasi

BUPATI

4

Penyusunan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi

Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi 56

GAMBARAN IMAJINER KAWASAN TRANSMIGRASI (WPT atau LPT) Kawasan Perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam

SKP

SP

SP

PRINSIP PENGELOLAAN SP

Kampung

SKP

SP

SP

Pst SKP

ke PKW/ PKL/ PKSN

SP

Kampung

SP

Kampung

SP

SP

SP Pst SKP KIM

ke PKW/ PKL/ PKSN

KIM Pusat KPB

KIM Pst SKP

SP

SP

KPB

KIM Pst SKP

SP

SP

Merupakan integrasi antara kawasan perdesaan/kampung sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam satu sistem pengembangan ekonomi wilayah

Kampung

SP

SP

Kampung

SP

SP KIMTRANS Baru

SKP

SP

SP

Kampung

Kawasan Perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam

SKP

SP

Kampung

Batas deliniasi Kawasan

SP Desa

Desa penduduk setempat yang dikembangkan menjadi KIMTRANS

BENTUK DAN FUNGSI PERMUKIMAN DALAM KAWASAN TRANSMIGRASI Permukiman transmigrasi , daya tampung 300500 Keluarga atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 Kel yang keseluruhan sarana dan prasarananya hasil pembangunan baru, dan merupakan bagian dari SKP atau KPB

Satuan Permukiman yang selanjutnya disebut SP adalah satu permukiman transmigrasi dengan daya tampung antara 300-500 Keluarga atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 Keluarga, dan merupakan bagian dari SKP atau KPB

BENTUK

SP-Baru

SP-Pugar

SP-Tempatan

SP dalam SKP

(sistem produksi pertanian dan pengelolaan SDA)

SP pusat SKP

FUNGSI

Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran

permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman transmigrasi dengan daya tampung 300-500 Kel dan merupakan bagian dari SKP atau KPB

(pusat pelayanan skala SKP)

SP dalam KPB

(sistem industri, perdagangan dan jasa)

SP pusat KPB

(pusat pelayanan Kawasan)

permukiman penduduk setempat dalam deliniasi SKP atau KPB yang disetarakan dengan SP SP yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. SP yang disiapkan menjadi Desa Utama sebagai pusat SKP yang berfungsi menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan untuk melayani kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat skala SKP SP yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. SP yang disiapkan menjadi pusat KPB sebagai Pusat Pelayanan Kawasan dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa untuk melayani aktivtas ekonomi skala WPT atau LPT;

58

KAWASAN TRANSMIGRASI TANAH

PERENCANAAN

59

Tanah/Kawasan yang akan dibangun harus jelas letak, luas dan batas fisiknya serta berpotensi untuk pengembangan usaha tani/jasa/industri

Status lahan bebas dari masalah :    

areal tidak termasuk dalam kawasan hutan ; areal bebas dari tumpang tindih peruntukan pihak lain ; adanya dukungan masyarakat setempat ; didukung SK. Penetapan / Pencadangan dari Bupati/Walikota/ Gubernur. dan berstatus HPL 60

KRITERIA 4 LAYAK Aspek yang Dinilai

Layak Huni

Uraian Memenuhi persyaratan untuk dapat ditempati serta mampu mendukung kehidupan yang sehat secara berkesinambungan yang meliputi : 1. Lahan bebas banjir, bukan merupakan daerah longsor atau bencana alam lainnya; 2. Memenuhi persyaratan kesehatan (bebas penyakit); 3. Tersedia potensi sumber air bersih; 4. Tersedia prasarana transportasi untuk memungkinkan terjadinya hubungan dengan daerah sekitarnya; 5. Tersedia fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi

61

KRITERIA …… Aspek yang Dinilai

Uraian Tersedia atau dapat dilakukan suatu kegiatan usaha yang dapat memberikan penghasilan yang memadai untuk dapat menunjang kehidupan sepanjang tahun. Persyaratan layak usaha meliputi:

Layak Usaha

1. Tersedia lahan pertanian atau peluang usaha yang memenuhi syarat untuk kegiatan produksi; 2. Tersedia sarana dan prasarana produksi pengelolaan yang diperlukan; 3. Tersedia prasarana jalan yang menghubungkan antar lokasi permukiman maupun dengan pusat pemasaran (Ibukota Kecamatan/Ibukota Kabupaten).

62

KRITERIA ……. Aspek yang Dinilai

Uraian

1. Mempunyai daya tampung besar, yang terdiri dari unit-unit permukiman transmigrasi dan desa-desa sekitarnya;

Layak Berkembang

2. Mempunyai akses antar unit-unit permukiman serta dengan pusat pemerintah dan pusat pasar; 3. Mempunyai kontribusi terhadap pengembangan daerah; 4. Mempunyai komoditas unggulan berskala ekonomi; 5. Mempunyai keterkaitan ekonomi antar kawasan dengan pusatpusat pemusaran yang lebih tinggi; 6. Tersedia lembaga ekonomi masyarakat.

63

KRITERIA ……. Aspek yang Dinilai

Uraian Suatu kawasan transmigrasi sejak tahap perencanaan, pembangunan hingga tahap pemberdayaan difasilitasi agar sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada di kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan para transmigran dan penduduk sekitar. Persyaratan layak lingkungan meliputi:

Layak Lingkungan

1. Pengembangannya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 2. Proses pembangunan kawasan senantiasa memperlihatkan kelestarian lingkungan; 3. Adanya keseimbangan untuk menimbulkan interaksi dan integrasi sosial budaya di lokasi baru dan sekitarnya; 4. Adanya tanggung jawab bersama diantara lintas sektor serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. 64

Terima Kasih 65

KEBIJAKAN, SRATEGI DAN PROGRAM DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

Recommend Documents