1
Kebijakan Pembangunan dan Rencana Investasi Infrastruktur Bidang Permukiman Yuke Ratnawulan Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya Disampaikan pada acara Sosialisasi Kegiatan RP2KP/SPPIP TA 2014 Semarang, 5 Juni 2014
2
Kerangka Penyajian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Arahan Kebijakan Bidang CK Evaluasi Pendanaan Bidang CK Proyeksi Kebutuhan Pendanaan 2015-2019 Konsep Keterpaduan Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota Strategis Nasional Contoh Kawasan Strategis Kabupaten/Kota RPI2-JM Bidang Cipta Karya Penutup
3
Percentage (%)
1. Isu Strategis dan Tantangan 100 80 60 40 20 0
1960 Perkotaan 14 Perdesaan 86
1980 22 78
Pulau Jawa dihuni oleh lebih dari 140 juta jiwa, sehingga kawasan perkotaan di Jawa memiliki tingkat kepadatan yang sangat tinggi.
2000 42 58
2010 54 46
2025 68 32
2050 85 15
Populasi Indonesia berjumlah 247 juta jiwa, dimana lebih dari separuh penduduknya tinggal di kawasan perkota-an. Urbanisasi diperkirakan terus berlanjut hingga 85% pada tahun 2050.
4
1. Isu Strategis dan Tantangan Indonesia terletak di kawasan “ring of fire” sehingga memilik banyak gunung api yang aktif hingga mencapai 130 gunung. Indonesia juga terletak pada titik pertemuan empat lempeng tektonik dunia yang menyebabkan tingginya tingkat kejadian gempa bumi, pada tahun 2012 terjadi 363 gempa di atas 5 skala richter.
5
1. Isu Strategis dan Tantangan
"Dampak negatif perubahan iklim terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya air yang terjadi karena dinamika masyarakat harus dikelola dengan baik melalui upaya mitigasi dan adaptasi. “ -- Djoko Kirmanto, Air Untuk Rakyat: Orasi Ilmiah UGM (2014)
•
Perubahan iklim global yang disebabkan emisi gas rumah kaca telah mengubah pola dan intensitas hujan dan menaikan permukaan laut sehingga meningkatkan kerawanan kekeringan dan banjir.
•
70% emisi gas rumah kaca berasal dari kawasan perkotaan, salah satunya berasal TPA Open Dumping yang menghasilkan gas metana (CH4). Bangunan gedung juga turut berkontribusi terhadap emisi GRK karena menggunakan 40% dari energi global, dan menghasilkan emisi pada tahap konstruksi dan operasi.
6
1. Isu Strategis dan Tantangan Acuan Dasar (1993)
2009
2010
Proporsi penduduk terhadap air minum layak
37,73%
47,71 %
Proporsi penduduk terhadap sanitasi layak
24,81%
51,18 %
Indikator
Goal 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Target MDGs 2015
53,26 %
55,04 %
67,73%
68,87%
55,53 %
55,60 %
59,71%
62,41%
KUMUH EKSISTING
Target 7c : Menurunkan hingga separuh proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada tahun 2015 Target 7d: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020
2011
Saat ini (2013)
Target RPJPN Kota Tanpa Kumuh 2014 DATA DASAR
MDGs (2009) = 12.57% Rumah Tangga Kumuh RPJMN 2009-2014 = 57.800 Ha
2019
7
1. Isu Strategis dan Tantangan Negara ASEAN
Air Minum
Sanitasi
1990
2000
2011
1990
2000
2011
Singapura
100
100
100
99
100
100
Malaysia
88
96
100
84
92
96
Thailand
86
92
96
82
91
93
Myanmar
56
67
84
n/a
62
77
Vietnam
58
77
96
37
55
75
Filipina
85
89
92
57
65
74
Laos
n/a
45
70
n/a
28
69
Indonesia
70
78
84
35
47
59
Timor Leste
n/a
54
69
n/a
37
39
Kamboja
31
44
67
9
18
33
Sumber: WHO, World Health Statistic 2013
Dibandingkan negara ASEAN lainnya, cakupan sanitasi di Indonesia berada di bawah negara yang lebih miskin seperti Myanmar, Vietnam, Filipina, dan Laos
8
2. Arahan Kebijakan Bidang CK
9
2. Arahan Kebijakan Bidang CK Arahan RPJPN untuk RPJMN 3 bidang Cipta Karya Tema besar RPJMN 3 adalah daya saing (competitiveness), dengan demikian selayaknya ketersediaan layanan infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar (jalan, air dan listrik) sudah terpenuhi terlebih dahulu; Beberapa arahan dalam bidang Cipta Karya adalah: Terpenuhinya penyediaan air minum & sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 100% akses air minum dan sanitasi Dengan Indikator Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak menjadi 100% dan sanitasi layak menjadi 100%
Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel kota tanpa permukiman kumuh Dengan Indikator Berkurangnya Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak menjadi 0 %.
Pengembangan infrastruktur perdesaan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian.
10
3. Evaluasi Pendanaan Bidang CK Realisasi Investasi Infrastruktur Sub Bidang Cipta Karya Tahun 2010 - 2014 Tahun 2010 No.
A. I
SUMBER PENDANAAN
Satuan
INFRASTRUKTUR BID. CIPTA KARYA APBN Akses Air Minum
Realisasi Dana (Rp. x 1.000)
III
Akses Sanitasi
b. PISEW/RISE IV
V.
Realisasi Dana (Rp. x 1.000)
2012 Realisasi Output/ Outcome
Realisasi Dana (Rp. x 1.000)
12,481,656,826.00 3,020,996,377.00 2,934 53.26% 1,173,600 2,807
1,382,759,796.00
% cakupan a. Drainase + TPA Kabupaten b. Air Limbah + 3R+ SANIMAS (termasuk USRI) Kawasan Jiwa Penanganan Kumuh dan Pembedayaan Masyarakat Miskin Perdesaan a. Infrastruktur kawasan permukiman perkotaan Kawasan Terbangunnya RUSUNAWA & infrastruktur b. Twin Block pendukungnya Infrastruktur kawasan permukiman c. perdesaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perdesaan a. PPIP
Realisasi Output/ Outcome
7,931,215,109.00 1,695,777,221.00 liter/detik % cakupan jiwa Desa
II
2011
2,304,882,791.00
1,290,617,443.00
Realisasi Output/ Outcome
12,710,911,569.00 3,442,014,283.00 6,164 55.04% 2,465,600 1,811
55.53% 87 93 2,069,450
2013 Realisasi Output/ Outcome
20,890,695,803.00 6,846,719,939.00 6,898 58,05% 3,170,000 2,312
2,043,588,855.00 55.60% 156 270 2,668,300
3,984,846,474.00
Realisasi Dana (Rp. x 1.000)
Rencana Output/ Outcome
16,983,284.00 5,790,900.00
2,998,044,685.00
3,917,164,039.00
Rencana Dana (Rp. x 1.000)
9,264 61.80% 4,724,000 2,494
57.35% 138 818 3,451,750
Total
2014
Output/ Outcome
54,031,462,591.00 15,011,298,720.00 8,179 65.61% 2,870,891 1,622
2,970,970.00 58.60% 129 1,299 5,231,500
7,604,877,238.00
Dana (Rp. x 1.000)
33,439 17.90% 14,404,091 11,046 8,732,247,097.00
61.00% 148 1,599 3,901,650 4,308,367.00
9.10% 658 2,866 17,322,650 16,801,813,561.00
242
398
245
304
500
1,689
40
70
48
67
25
250
Kawasan
153
203
197
308
178
1,039
Desa
3,900
5,862
5,592
16,503
4,650
36,507
Kecamatan
237
237
237
237
237
237
Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penataan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Tertib Bangunan Gedung Pembinaan Teknis Bangunan Gedung, NSPK Penataan Bangunan dan Lingkungan Penataan Lingkungan Sarana dan prasarana lingkungan Kawasan permukiman Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan P2KP Kelurahan Setditjen + Bina Program + BP2SPAM
2,081,622,103.00
2,786,670,374.00
3,165,229,184.00
3,313,037.00
10,743,961,894.00
44
134
44
130
40
392
137
322
411
437
55
1,362
10,948 1,480,438,546.00
2,707,127,196.00
10,930 384,260,810.00
10,925 601,017,196.00
11,066 247,347,660.00
11,041 600,010.00
11,066 2,713,664,222.00
11
3. Evaluasi Pendanaan Bidang CK Sumber Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya Tahun 2010-2014 SUMBER PEMBIAYAAN
PHLN
DANA (Rp.)
Persentase
41,481,940,455,479
38.04%
608,614,843,488
0.56%
KPS
1,708,100,000,000
1.57%
CSR
106,729,000,000
0.10%
11,106,941,808,000
10.19%
GRANT/HIBAH
PEMDA
38% 49%
10% NON APBN
55,012,326,106,966.60
50.45%
APBN
54,031,462,591,000.00
49.55%
TOTAL SUMBER DANA
109,043,788,697,967.00
1% 0%
2%
PHLN
GRANT/HIBAH
KPS
CSR
PEMDA
APBN
•
Trend pembiayaan infrastruktur sub bidang Cipta Karya masih di dominasi oleh APBN (49,55%), sedangkan dari Pemda (DDUB) proporsinya mencapai 10,19% dan PHLN sebesar 38,04% dengan nilai total keseluruhan mencapai Rp 109,04 Triliun selama 2010-1014.
•
Pemenuhan target output Renstra 2010-2014 hampir semua telah memenuhi target bahkan beberapa sudah melebihi, meskipun demikian masih perlu upaya mendorong pencapaian pada target Bangunan Gedung dan Fasilitasnya serta Sarana dan Prasarana Lingkungan di Kab/Kota.
12
4. Proyeksi Kebutuhan Pendanaan 2015-2019
Konsep RPJMN 2015 – 2019 Bidang Cipta Karya Indikator Outcome 2015 - 2019
Output Prioritas Nasional
Perkiraan Capaian 2014
Target 2019
Kebutuhan Pendanaan
12% (7,2 juta KK)
0%
Rp. 22,2 Triliun
Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (Perbaikan Kampung/KIP) - Pembangunan Rusunawa (Urban Renewal)
Capaian pelayanan akses air minum
-
SPAM Regional Penyehatan PDAM SPAM Kab/Kota SPAM MBR (di Rusunawa, Kws Kumuh &Nelayan) SPAM di Kws KAPET/MP3EI/KEK SPAM IKK SPAM di Pel. Perikanan SPAM di Kws Perbatasan SPAM Desa Rawan Air/Pesisir/ Terpencil PAMSIMAS
65%
100%
Rp. 90,7 Triliun *)
Capaian pelayanan akses sanitasi
-
TPA Regional Infrastruktur Air Limbah terpusat Infrastruktur Drainase Perkotaan Infrastruktur TPA Sampah Skala Kab/Kota Infrastruktur Air Limbah Komunal Infrastruktur TPST/3R Sanimas
60%
100%
Rp. 94 Triliun
* Termasuk untuk kebutuhan Air Baku Rp. 11,4 Triliun
13
4. Proyeksi Kebutuhan Pendanaan 2015-2019 Indikasi Kebutuhan Pendanaan RPJMN 2015 – 2019 Bidang Cipta Karya
14
5. Konsep Keterpaduan Bidang Cipta Karya Kluster A (142 Kab/Kota): Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang memiliki Perda RTRW dan Perda BG, Ibukota Propinsi yang telah memiliki Perda RTRW; serta Kab/kota Prioritas Pusat Kluster B (111 Kab/Kota): Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang hanya memiliki Perda RTRW
Prioritas Kab./Kota Strategis Nasional
Prioritas Kab./Kota Responsif Pemenuhan SPM Pemberdayaan Masyarakat Program Kreatif
Kluster E : Program inovasi baru di bidang Cipta Karya; Diusulkan oleh daerah/stakeholder secara kompetitif dan selektif; Ditujukan termasuk untuk memfasilitasi daerah berprestasi;
Kluster C (Kab/Kota Lainnya): Memiliki pedoman rencana dan program yang berkualitas untuk pemenuhan SPM Bidang Cipta Karya di Daerah; Karakteristik daerah: rawan bencana alam, cakupan air minum/sanitasi rendah, permukiman kumuh, daerah kritis (miskin); Memiliki komitmen tinggi dan program yang responsif Kluster D : Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang Cipta Karya; Bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan.
15
5. Konsep Keterpaduan Bidang Cipta Karya ENTITAS
SOFTWARE
Regional
Masterplan Feasibility Study
Kab/ Kota
Sektor AM RISPAM Sektor PPLP SSK
Kawasan
RTBL Desain Kawasan
Lingkungan
Rencana Kerja Masyarakat/ Community Action Plan
Sektor Bangkim RPPKP/SPPIP Sektor PBL Perda BG
BENTUK DUKUNGAN/KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK Sektor AM Sektor PPLP SPAM Regional TPA Regional IPAL Regional Sektor AM Sektor PPLP Penyehatan PDAM Infrastruktur Air Limbah terpusat SPAM Kab/Kota Infrastruktur Drainase Perkotaan Infrastruktur TPA Sampah Sektor AM Sektor Bangkim SPAM MBR (di Rusunawa, Kws Kumuh dan Rusunawa Kws Nelayan) Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh SPAM di Kws KAPET/MP3EI/KEK PSD Kws Rawan Bencana, Kws Perbatasan, SPAM IKK Pulau Kecil Terluar, & Kws Perdesaan SPAM di Pel. Perikanan Potensial (agro/minapolitan & KTM) SPAM di Kws Perbatasan Sektor PPLP Infrastruktur Air Limbah Komunal Infrastruktur TPST/3R Sektor AM Sektor Bangkim SPAM Desa Rawan Air/Pesisir/ Terpencil PPIP PAMSIMAS Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (Perbaikan Kampung/KIP) Sektor PPLP Sektor PBL Sanimas PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) Revitalisasi Kawasan, Penataan permukiman tradisional/ bersejarah
16
5. Konsep Keterpaduan Bidang Cipta Karya
RISPAM
RP2KP RTBL
SSK
RTBL KSK
RPI2-JM MP & CK Penganggaran Tahunan
17
7. Contoh Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Arahan Perda No. 4 tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang 2011-2031 : 1. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, meliputi : • Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi; dan • Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas. 2.
Kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup meliputi: • kawasan Waduk Jatibarang di Kecamatan Gunungpati; dan • kawasan reklamasi pantai di Kecamatan Semarang Utara.
3. kawasan strategis sosial budaya, meliputi: • Kawasan Masjid Agung Semarang di Kecamatan Semarang Tengah; • Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah di Kecamatan Gayamsari; • Kawasan pendidikan di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Gunungpati; • Kawasan Gedong Batu di Kecamatan Semarang Barat; dan • Kawasan Kota Lama di Kecamatan Semarang Utara.
18
7. Contoh Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Arahan Perda No. 20 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Kendal 2011-2031: 1.
Rencana pengembangan kawasan strategis meliputi: a. kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; b. Kawasan strategis ekonomi; dan c. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 2. Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di kawasan panas bumi Gunung Ungaran. 3. Kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Kaliwungu dengan luas kurang lebih 1.064 (seribu enam puluh empat) hektar, meliputi: a. Desa Mororejo b. Desa Wonorejo c. Desa Krajan Kulon d. Desa Kutoharjo 4. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 17.876 (tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam) hektar, meliputi: a. sebagian Kecamatan Limbangan; dan b. sebagian Kecamatan Boja;
19
7. Contoh Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Arahan Perda No. 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Semarang: 1) Kawasan Strategi Kabupaten bidang pertumbuhan ekonomi : a. Kawasan Industri di Kec. Pringapus, Kec. Bawen, Kec. Tengaran; Kec. Susukan, dan Kec. Kaliwungu; b. kawasan perkotaan strategis pada kawasan perkotaan Ungaran, Ambarawa, Suruh dan Tengaran; c. kawasan cepat berkembang di sekitar Jalan Tol Semarang Solo dan di sekitar Jalan Ungaran - Bawen; dan d. kawasan pusat pengembangan pariwisata pada kawasan pariwisata Bandungan dan kawasan pariwisata Kopeng. 2) KSK bid. sosial budaya : Kawasan Kota Bersejarah Ambarawa. 3) KSK bidang pendayagunaan sumber daya alam dan / atau teknologi tinggi : a. kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air Jelok dan Timo ; dan b. kawasan pemanfaatan panas bumi di Gunung Telomoyo. 4) KSK perlindungan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup: a. kawasan lindung Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo ; b. kawasan hulu Daerah Aliran Sungai Bodri di Kecamatan Sumowono. 5) KSK bidang pertahanan dan keamanan, meliputi : a. kawasan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional adalah kawasan militer di Kecamatan Ambarawa; b. kawasan peruntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, dan daerah uji coba sistem persenjataan adalah kawasan latihan militer di Kecamatan Sumowono, kawasan Gunung Telomoyo dan kawasan Gunung Ungaran.
20
7. Contoh Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Arahan Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Surakarta 2012-2032 : 1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi merupakan kawasan terpadu yang meliputi: a. koridor Jalan Jend. Gatot Subroto dan sebagian ruas Jalan Dr. Rajiman (Coyudan) Kelurahan Kemlayan-Kecamatan Serengan; dan b. koridor rencana jalan lingkar Utara yang melewati Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Kadipiro dan Kelurahan Banyuanyar-Kecamatan Banjarsari.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek sosial budaya diarahkan di kawasan Keraton Kasunanan, Keraton Mangkunegaran, dan Taman Sriwedari. 3. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana di kawasan Solo Techno Park.
4. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan lingkungan di Kawasan Satwa Taru Jurug.
21
8. RPI2-JM Bidang Cipta Karya
Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Bidang Cipta Karya Ditetapkan melalui Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No 6/SE/DC/2014
Dokumen perencanaan dan pemrograman jangka menengah (5 tahun) Disusun Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan difasilitasi Pemerintah Provinsi, dengan pembinaan oleh Pemerintah Pusat
Multi-Stakeholder, multi-sumber pendanaan, multisektor Berbasis tata ruang dan kebijakan pembangunan Bertujuan mewujudkan keterpaduan pembangunan layak huni dan berkelanjutan
22
8. RPI2-JM Bidang Cipta Karya
RPI2-JM sebagai Sistem Delivery Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Bidang Cipta Karya
23
8. RPI2-JM Bidang Cipta Karya
Sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya Kata Pengantar Direktur Bina Program Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Pengertian dan Kedudukan RPI2-JM Bidang Cipta Karya 1.3 Keterkaitan RPI2-JM Bidang Cipta Karya dengan RPI2JM Bidang PU 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Prinsip Penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya 1.6 Muatan Dokumen RPI2-JM Bidang Cipta Karya 1.7 Mekanisme Penyusunan dan Penilaian RPI2-JM Bidang Cipta Karya 1.7.1 Hubungan Kerja Penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya 1.7.2 Langkah Penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya 1.7.3 Penilaian Kelayakan RPI2-JM Bidang Cipta Karya BAB II KONSEP PERENCANAAN BIDANG CIPTA KARYA 2.1Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Program Ditjen CK 2.2 Amanat Pembangunan Nasional Terkait Bidang Cipta Karya 2.2.1 RPJP Nasional 2005-2025 2.2.2 RPJM Nasional 2010-2014 2.2.3 MP3EI 2.2.4 MP3KI 2.2.5 KEK 2.2.6 Direktif Presiden Program Pembangunan Berkeadilan 2.3 Peraturan Perundangan Terkait Bidang PU/CK 2.3.1 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman
2.3.2 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2.3.3 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 2.3.4 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan 2.3.5 UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 2.4 Amanat Internasional Bidang Cipta Karya 2.4.1 Agenda Habitat 2.4.2 Konferensi Rio+20 2.4.3 Millenium Development Goals 2.4.4 Agenda Pembangunan Pasca 2015 BAB III RENCANA TATA RUANG WILAYAH SEBAGAI ARAHAN SPASIAL RPI2- JM 3.1 RTRW Nasional 3.2 RTRW Kawasan Strategis Nasional 3.3 RTRW Pulau 3.4 RTRW Provinsi 3.5 RTRW Kab/Kota BAB IV ARAHAN STRATEGIS NASIONAL 4.1 Kawasan Strategis Nasional (KSN) 4.2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) 4.3 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 4.4 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 4.5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) BAB V PRIORITAS KABUPATEN/KOTA BIDANG CIPTA KARYA 5.1 Kab/Kota Prioritas Strategis Nasional Klaster A 5.2 Kab/Kota Prioritas Strategis Nasional Klaster B 5.2 Kab/Kota Klaster C dalam rangka Pemenuhan SPM 5.3 Pemberdayaan Masyarakat (Klaster D) 5.3 Kab/Kota Klaster E bagi daerah dengan Program dan Inovasi yang Kreatif
24
8. RPI2-JM Bidang Cipta Karya BAB VI PROFIL KABUPATEN/KOTA 6.1 Geografi dan Administratif Wilayah 6.2 Demografi 6.3 Topografi 6.4 Geohidrologi 6.5 Geologi 6.6 Klimatologi 6.7 Sosial dan Ekonomi
8.1.4 Program-Program Sektor Pengembangan Permukiman 8.1.5 Usulan Program dan Kegiatan 8.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan 8.2.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 8.2.2 Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan 8.2.3 Analisis Kebutuhan Penataan Bangunan dan Lingkungan 8.2.4 Program dan Kriteria KesiapanPengembangan PBL 8.2.5 Usulan Program dan Kegiatan
BAB VII KETERPADUAN STRATEGI PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA 7.1 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota 7.2 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 7.3 Arahan Perda Bangunan Gedung 7.4Arahan Rencana Induk Sistem PAM Kabupaten/Kota (RISPAM) 7.5Arahan Strategi Sanitasi Kota (SSK) 7.6Arahan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 7.7Arahan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (RP2KP) Kabupaten/Kota 7.8 Arahan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (RTBL KSK) 7.9Integrasi Strategi Pembangunan Kab/Kota dan Sektor
8.3 Sistem Penyediaan Air Minum 8.3.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 8.3.2 Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan,dan Tantangan 8.3.3 Analisis Kebutuhan Sistem Penyediaan Air Minum 8.3.4 Program dan Kriteria Kesiapan, serta Skema Kebijakan Pendanaan Pengembangan SPAM 8.3.5 Usulan Program dan Kegiatan Pengembangan SPAM
BAB VIII ASPEK TEKNIS PER SEKTOR 8.1 Pengembangan Permukiman 8.1.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 8.1.2 Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan 8.1.3 Analisis Kebutuhan Pengembangan Permukiman
8.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman 8.4.1 Air Limbah 8.4.1.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 8.4.1.2 Isu strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan Tantangan 8.4.1.3 Analisis Kebutuhan Pengelolaan Air Limbah 8.4.1.4 Program dan Kriteria Kesiapan Pengembangan Air Limbah 8.4.2Persampahan 8.4.2.1Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 8.4.2.2Isu strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan Tantangan 8.4.2.3Analisis Kebutuhan Persampahan 8.4.2.4 Program dan Kriteria Kesiapan Pengelolaan Persampahan
25
8. RPI2-JM Bidang Cipta Karya
8.4.3 Drainase 8.4.3.1Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 8.4.3.2Isu strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan Tantangan 8.4.3.3Analisis Kebutuhan Drainase 8.4.3.4Program dan Kriteria Kesiapan PengembanganDrainase 8.4.4Usulan Program dan Kegiatan serta Pembiayaan Proyek 8.4.4.1Usulan Program dan Kegiatan Pengembangan Sanitasi 8.4.4.2Usulan Pembiayaan Pengembangan Sanitasi BAB IX KETERPADUAN PROGRAM BERDASARKAN ENTITAS 9.1 Usulan Program di Entitas Regional 9.2 Usulan Program di Entitas Kabupaten/Kota 9.3 Usulan Program di Entitas Kawasan 9.4 Usulan Program di Entitas Lingkungan/Komunitas
11.4 Proyeksi dan Rencana Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya 11.4.1 Proyeksi APBD 5 tahun ke depan 11.4.2 Rencana Pembiayaan Perusahaan Daerah 11.4.3 Rencana Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bidang Cipta Karya 5 Tahun ke Depan 11.5 Analisis Keterpaduan Strategi Peningkatan Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya 11.5.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah 11.5.2 Strategi Peningkatan Investasi Bidang Cipta Karya
BAB XII ASPEK KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA 12.1 Arahan Kebijakan Kelembagaan Bidang Cipta Karya 12.2 Kondisi Kelembagaan Saat Ini 12.2.1 Kondisi Keorganisasian Bidang Cipta Karya BAB X ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN 12.2.2 Kondisi Ketatalaksanaan Bidang Cipta Karya BIDANG CIPTA KARYA DI KABUPATEN/KOTA 12.2.3 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Cipta Karya 10.1 Aspek Lingkungan 12.3 Analisis Kelembagaan 10.1.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 12.3.1 Analisis Keorganisasian Bidang Cipta Karya 10.1.2 AMDAL, UKL-UPL dan SPPLH 12.3.2 Analisis Ketatalaksanaan Bidang Cipta Karya 10.2 Aspek Sosial 12.3.3 Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Cipta Karya 10.2.1 Aspek Sosial pada Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya 12.3.4 Analisis SWOT Kelembagaan 10.2.2 Aspek Sosial pada Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya 12.4 Rencana Pengembangan Kelembagaan 10.2.3 Aspek Sosial pada Pasca Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya 12.4.1 Rencana Pengembangan Keorganisasian 12.4.2 Rencana Pengembangan Ketatalaksanaan BAB XI ASPEK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA DI 12.4.3 Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) KABUPATEN/KOTA 11.1 Arahan Kebijakan Pembiayaan Bidang Cipta Karya BAB XIII MATRIKS RENCANA PROGRAM INVESTASI 11.2 Profil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA 11.3 Profil Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya (RPI2-JM BIDANG CK) 11.3.1 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber dari APBN 13.1 Matriks Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka 11.3.2 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber dari APBD Menengah (RPI2-JM) Bidang CK Kabupaten/Kota 11.3.3 Perkembangan Investasi Perusahaan Daerah Bidang Cipta Karya 13.2 Matriks Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka 11.3.4 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber dari Menengah (RPI2-JM) Bidang CK Kabupaten/Kota di setiap Entitas Swasta
26
8. RPI2-JM Bidang Cipta Karya KRITERIA
No
INDIKATOR PENILAIAN
Nilai Max
KRITERIA
KELENGKAPAN DOKUMEN (9,5) A LEGALISASI
B OUTLINE DOKUMEN
ARAHAN PERENCANAAN C PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA
ARAHAN STRATEGIS NASIONAL BIDANG D CIPTA KARYA UNTUK KABUPATEN/KOTA
No
INDIKATOR PENILAIAN
Nilai Max
PROFIL KABUPATEN/KOTA (2)
1 Persetujuan Bupati/Walikota
2.0
Geografi dan Administratif Wilayah
0.3
2 Persetujuan dari Kadis PU Provinsi
2.0
Demografi
0.2
1 Pendahuluan Arahan Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta 2 Karya 3 Arahan Strategis Nasional Bidang Cipta Karya
0.5
Topografi
0.3
Geohidrologi
0.3
Geologi
0.3
4 Profil Kabupaten/Kota
0.5
Klimatologi
0.3
5 Keterpaduan Strategi Pengembangan Kab./Kota
0.5
Sosial dan Ekonomi
0.3
6 Aspek Teknis Per Sektor (AM, PLP, Bangkim, PBL)
0.5
7 Keterpaduan Program Berdasarkan Entitas
0.5
8 Aspek Perlindungan Lingkungan dan Sosial
0.5
9 Aspek Pembiayaan
0.5
10 Aspek Kelembagaan Matriks Rencana Program dan Investasi Jangka 11 Menengah Bidang Cipta Karya ARAHAN KEBIJAKAN (4)
0.5
0.5
PROFIL E KABUPATEN/KOTA
0.5
0.5
1
Amanat Pembangunan Nasional Terkait Bidang Cipta Karya
0.5
2
Amanat Peraturan Perundangan Pembangunan Terkait Bidang Cipta Karya
0.5
3 Amanat Internasional Bidang Cipta Karya
0.5
1 Arahan RTRW Nasional
0.5
2 Arahan RTRW Pulau
0.5
3 Arahan RTRW Provinsi
0.5
4 Arahan RTR Kawasan Strategis Nasional
0.5
5 Arahan MP3EI/KEK
0.5
KELAYAKAN RENCANA (14,5)
KETERPADUAN STRATEGI F PENGEMBANGAN PERKOTAAN
1 Arahan RTRW Kabupaten/Kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2 (RPJMD) 3 Perda Bangunan Gedung (BG)
3.0
5 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum 6 (RISPAM) 7 Strategi Sanitasi Kota (SSK) Strategi Pengembangan Permukiman dan 8 Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten/Kota Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman 9 Prioritas (RPKPP) Integrasi Strategi Pembangunan Kab/Kota dan 10 Sektor
1.0
2.0 2.0
1.0 1.0 1.0 1.0 2.5
27
8. RPI2-JM Bidang Cipta Karya KRITERIA
No
INDIKATOR PENILAIAN
Nilai Max
KRITERIA
KELAYAKAN PROGRAM (46) 1 RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR G PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
2 3 4 1
RENCANA PROGRAM H INVESTASI SEKTOR PBL
2 3 4 1
RENCANA PROGRAM I INVESTASI SEKTOR PPLP
RENCANA PROGRAM J INVESTASI SEKTOR AIR MINUM
K
KETERPADUAN PROGRAM
Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan Analisis Kebutuhan Pengembangan Permukiman Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Sektor Pengembangan Permukiman Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan Analisis Kebutuhan Sektor PBL Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan (Air Limbah, Persampahan, Drainase)
Analisis Kebutuhan Sektor Pengembangan PLP (Air Limbah, Persampahan, Drainase) Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan 3 (Readiness Criteria) Sektor Pengembangan PLP (Air Limbah, Persampahan, Drainase) Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan Sektor 4 Pengembangan PLP (Air Limbah, Persampahan, Drainase) Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan 1 Tantangan 2
2 Analisis Kebutuhan Sektor Air Minum Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan 3 (Readiness Criteria) Sektor Air Minum 4 Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan Keterpaduan Program Berdasarkan Entitas 1 Regional, Kab/Kota, Kawasan, dan Lingkungan/Komunitas
No
INDIKATOR PENILAIAN
Nilai Max
KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (6) 1.0 2.0
PERLINDUNGAN L LINGKUNGAN DAN SOSIAL
Analisis Perlindungan Lingkungan (KLHS, Amdal, UKL-UPL dan SPPLH) 2 Analisis Perlindungan Sosial 1
1 Profil Perkembangan APBD Kabupaten/Kota 2.0 1.0
M ASPEK PEMBIAYAAN
2.0
Profil Perkembangan Investasi Bidang Cipta Karya 2 (APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota, Swasta, Masyarakat) Proyeksi Investasi Pembangunan Bidang Cipta 3 Karya 4 Strategi peningkatan Investasi bidang Cipta Karya
2.0 3.0 6.0
1.0 2.0 2.0 2.0 4.0
1.0 1.0 2.0 2.0
KELAYAKAN KELEMBAGAAN (6) Kondisi Eksisting (organisasi, tata-laksana, dan SDM) Analisis Permasalahan (organisasi, tata-laksana, N ASPEK KELEMBAGAAN 2 dan SDM) 3 Rencana Pengembangan Kelembagaan 1
6.0
6.0
3.0
KELAYAKAN PEMBIAYAAN (6)
2.0
2.0
3.0
2.0 2.0 2.0
MATRIKS PROGRAM (6) MATRIKS RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR O BIDANG CIPTA KARYA BERDASARKAN ENTITAS
Telah memuat Rencana Program dan Investasi 1 Infrastruktur bidang Cipta Karya untuk Jangka Menengah (lima tahun) Telah memuat informasi keterpaduan 2 pembangunan berdasarkan entitas wilayah dan sumber pembiayaannya
3.0
3.0
28
9. Penutup
Strategi utama dalam mewujudkan target Kota Tanpa Kumuh dan Akses Universal ke Air Minum dan Sanitasi adalah dengan melaksanakan keterpaduan pembangunan berdasarkan penataan ruang pada setiap entitas wilayah regional, kabupaten/kota, kawasan, maupun komunitas/lingkungan.
Keterpaduan pembangunan bidang Cipta Karya dilakukan sejak tahap perencanaan. Penyusunan RP2KP yang turut memadukan dokumen sektoral seperti RISPAM, SSK, dan RTBL sangat penting sebagai dasar pelaksanaan keterpaduan pembangunan fisik infrastruktur bidang CK di daerah;
RP2KP menjadi dasar strategi pembangunan permukiman kota/kabupaten, dan RPI2-JM menjabarkannya ke dalam matriks program dan investasi. Keterkaitan kedua dokumen sangat erat, sehingga diperlukan koordinasi antara Satker Bangkim dan Satker Randal untuk mengawal keterpaduan pembangunan di daerah.
29
Kementerian Pekerjaan Umum Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp. (021) 72796158 Fax. (021) 72796155 http://pu.go.id/
