KEBIJAKAN DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN DITJEN BINALATTAS - KEMNAKER
1
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN Permenaker Nomor : 13 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Sub Bagian Tata Usaha
Kasubdit Perizinan dan Akreditasi Lembaga
Kasubdit Sarana dan Prasarana Pelatihan
Kasubdit Standar Mutu Lembaga
Kasubdit Pengembangan Kemitraan dan Pendanaan
Kasi Pengembangan Kemitraan
Kasi Perizinan Lembaga
Kasi Pengembangan Sarana Pelatihan
Kasi Penyusunan Standar Mutu Lembaga
Kasi Akreditasi Lembaga
Kasi Pengembangan Prasarana Pelatihan
Kasi Penjaminan Mutu Lembaga
Kasi Pengembangan Pendanaan0p 2
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN
VISI
Terwujudnya lembaga pelatihan kerja yang PEMAGANGAN kredibel, dalam rangka menciptakan SDM yang BERBASIS berkualitas melalui pelatihan kerja berbasis PENYERAPAN kompetensi.
3
MISI DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN
1. Mengembangkan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kualitas dan fleksibilitas kelembagaan; 2. Mendorong terwujudnya penerapan dan pengembangan standar mutu lembaga pelatihan kerja, ketransmigrasian dan produktivitas tenaga kerja; 3. Mendorong dan memfasilitasi terakreditasinya lembaga pelatihan kerja ketransmigrasian dan produktivitas; 4. Mengembangkan sarana prasarana kelembagaan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga; 5. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan; 4
Lanjutan
MISI DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN
6. Membangun dan mengembangkan sistem informasi kelembagaan pelatihan kerja, transmigrasi dan produktivitas; 7. Mendorong penerapan standar pelatihan berbasis kompetensi; 8. Mendorong lembaga pelatihan kerja menjadi tempat uji kompetensi; 9. Meningkatkan kinerja organisasi melalui pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
5
Tupoksi Direktorat Bina Kelembagaan TUGAS : Direktorat Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja mempunyai tugas Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akreditasi dan sistem informasi kelembagaan, pengembangan sarana dan fasilitas pelatihan, pengembangan standar mutu lembaga pelatihan, dan kerjasama antar lembaga. 6
Lanjutan
Tupoksi Direktorat Bina Kelembagaan FUNGSI : •
•
•
•
•
penyiapan perumusan kebijakan di bidang akreditasi dan sistem informasi kelembagaan, pengembangan sarana dan fasilitas pelatihan, pengembangan standar mutu lembaga pelatihan, dan kerjasama antar lembaga; penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi dan sistem informasi kelembagaan, pengembangan sarana dan fasilitas pelatihan, pengembangan standar mutu lembaga pelatihan, dan kerjasama antar lembaga; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akreditasi dan sistem informasi kelembagaan, pengembangan sarana dan fasilitas pelatihan, pengembangan standar mutu lembaga pelatihan, dan kerjasama antar lembaga; penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akreditasi dan sistem informasi kelembagaan, pengembangan sarana dan fasilitas pelatihan, pengembangan standar mutu lembaga pelatihan, dan kerjasama antar lembaga; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
7
TUJUAN PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN MENINGKATKAN KREDIBILITAS LEMBAGA PELATIHAN KERJA SEHINGGA KUALITAS, KOMPETENSI DAN RELEVANSI LULUSAN PELATIHAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DUNIA KERJA/INDUSTRI.
8
RUANG LINGKUP PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN 1. Pembinaan Kelembagaan Pelatihan; Pembinaan dilakukan terhadap BLK UPTP, UPTD, Balatrans, BPPD dan LPKS; 2. Pembinaan Sarana dan Fasilitas Pelatihan; Pembinaan meliputi pengadaan dan peremajaan sarana dan fasilitas pelatihan 3. Pembinaan Standar Mutu Lembaga Pelatihan; Pembinaan peningkatan kualitas kelembagaan pelatihan yang tertata sesuai dengan standar manajemen mutu internasional ISO 9
Lanjutan
4. Pembinaan Pelatihan Melalui Mekanisme Perizinan dan Akreditasi Lembaga Pelatihan;
a. Perizinan diperlukan dan diwajibkan bagi LPK Swasa sesuai dengan Permenakertrans No. 17 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran LPK. b. Akreditasi dilakukan oleh LA LPK untuk meningkatkan kredibilitas LPK (Kepmenakertrans No.225/MEN/2003 dan Permenakertrans No.16/MEN/V/ Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja LA - LPK) 10
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMER 31 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL Pada Pasal 12
(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah yang telah memiliki tanda daftar atau lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memiliki ijin dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. (2) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi pelatihan kerja setelah melalui proses akreditasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran lembaga pelatihan kerja pemerintah perijinan lembaga pelatihan swasta dan akreditasi lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL KKNI SKKNI
BNSP LSP
PROGRAM PELATIHAN
MASYARAKAT ANGKATAN KERJA
S E L E K S I
1. Kebutuhan Pasar Kerja 2. Berbasis kompetensi kerja 3. Tnggung jawab bersama 4. Pengembangan kompetensi sepanjang hayat 5. Adil/tidak diskriminatif
A.Sarana/Prasarana B.Organisasi C.Sumber Daya Manusia D.Administrasi E. Pendanaan F. Program Kerja G.Program Pelatihan H.Kerjasama Institusi
U J K
LULUSAN
SERTIFIKASI
NAKER KOMPETEN
NAKER PENGALAMAN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA
AKREDITASI
Note : KKNI : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia SKKNI: Standar Kompetensi Kenrja Nasional Ind.
LEMBAGA KOORDINASI PELATIHAN KERJA NASIONAL
PERIZINAN DAN AKREDITASI 1. PERIZINAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA 2. AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA
13
SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN - STANDAR MINIMUM BLK - STANDAR SARANA DAN PRASARANA - PENATAAN WORKSHOP - K3 BLK 14
STANDAR MUTU KELEMBAGAAN - PENYUSUNAN STANDAR DAN PEDOMAN MUTU - PEMBINAAN LEMBAGA MENUJU ISO
15
KEMITRAAN DAN PENDANAAN 1. BANTUAN PERALATAN PELATIHAN UNTUK LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 2. RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 3. FORUM KOMUNIKASI BLK DENGAN INDUSTRI 16
