KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN DR. WARTANTO DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN DITJEN PNFI DEPDIKNAS

KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN DR. WARTANTO DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN DITJEN PNFI DEPDIKNAS

3 PILAR PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

1. Perluasan dan Pemerataan Akses 2. Peningkatan Mutu, Daya Saing dan Relevansi 3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

KEBIJAKAN DALAM PEMBINAAN KURSUS 1. Penyiapan Tenaga Profesional untuk siap bekerja dan berusaha (PKH)

3. Penyiapan sertifikasi kompetensi lulusan kursus

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

2. Penyiapan Lembaga ku rsus yang Profesional melalui akreditasi dan penilaian kinerja

5. Penguatan sistem tata kelola yang bersih dan transparan

4. Penguatan organisasi kursus dan pelatihan sebagai mitra pemerintah

Dasar hukum

1. PENDIDIKAN NONFORMAL UU NO 20 Th 2003, Pasal 26 (2) Pedidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian fungsional (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, pendidikan lain yg ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik

1. Perluasan dan Pemerataan Akses

1. Kursus Para-Profesi

Th 2008

2. Kursus Wirausaha Kota

79.000 warga bel

3. Kursus Wirausaha Desa

4. Kursus Keterampilan Kreatif 5. Desa Vocasi

Th 2009 > 159.000 Warga Bel

6. Kelompok Pemuda Produktif EKSEKUTOR PROGRAM (2008): LPK, SKB, PKBM, BPKB, P2PNFI, BPPNFI, SMK, KPP CENTER, ORGANISASI MITRA

TH 2009: + BLK, Org Pemuda

2. Perluasan dan Pemerataan Akses

Program Kemitraan dgn Menegpora  KUPP

(kelompok Usaha Pemuda Produktif)  Kewirausahaan pemuda melalui lembaga kepemudaan  Kewirausahaan pemuda melalui SP3

65 M

Perubahan sistem penilaian no

1 2

3

KPP

KWK/KWD/PK H- SMK/Poltek / PT/BLK Job order Job order/ usaha mandiri Verifikasi Verifikasi Kelengkapan Kelengkapan Proposal Proposal Visitasi Visitasi Lembaga Lembaga pengusul pengusul

Ada bukti fisik berarti layak melakukan verifikasi proposal Sesuai dan lengkap berarti layak di visitasi, yg belum agar melengkapi dlm waktu 10 hr Apabila layak berarti dapat ditetapkan sbg penerima dana

3. Peningkatan Mutu, Daya Saing dan Relevansi Dasar hukum

UU No 20 th 2003/pasal 62 (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah UU no 20 Th 2003/pasal 50 (3) Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional

Pendataan dan Penilaian kinerja kursus Memperoleh data lengkap kondisi 1. LPK berskala internasional 2. LPK berskala nasional

Pendataan Penilaian Kinerja LPK

3. LPK berskala propinsi 4. LPK berskala lokal

Perijinan Benchmark Perencanaan

Memperoleh data lengkap kinerja LPK 1. Kondisi umum LPK 2. Program layanan 3. Jumlah WB yang dilayani 4. Prestasi

Pembinaan

4. Peningkatan Mutu, Daya Saing dan Relevansi UJI KOMPETENSI  

 

Dasar hukum

UU No 20 Th 2003, Pasal 61 ayat 3 Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yg diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi PP no 19 Th 2005, pasal 89 ayat 5 Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi

Kebijakan Uji Kompetensi

LSK DAN LSP MASY Profesi MHS LSP SISWA

Bekerja

Lulus /memiliki kompetensi

KURSUS KARY LSK TOKOH

PJBT

Pengemb diri dan atau ke jenjang pend lebih tinggi

PROSEDUR UJI KOMPETENSI melaporkan

LS

Dit Binsus

menugaskan

Memberi blanko sertifikat

Melaporkan hsl uji komp Monev

Mengolah dan menyerahkan ke TUK

Monev

Dinas Pend

TUK Menyerahkan ke WB

Penguji Daftar uji komp Melakukan uji komp

Daftar uji komp

Warga belajar peserta kursus keterampilan Ket: LS (Lembaga Sertifikasi). TUK (Tempat Uji Kompetensi)

5. Peningkatan Mutu, Daya Saing dan Relevansi

 Penyusunan

standar kompetensi kelulusan, kurikulum, bahan ajar  Penyusunan Bank Soal uji kompetensi  Pengembangan model-model kursus  Pemberdayaan mitra kerja Kursus

6.Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik  Transparansi  Citra

: web : www.infokursus.net

kursus: - Lomba lembaga kursus - Lomba pengabdi kursus - Lomba warga belajar kursus - Pembinaan menuju kursus terakreditasi  Daya Serap mencapai 98 %

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN MODEL KURSUS

Pengembangan Model Studi Kepustakaan

Pengkajian Data Lapangan (eksplorasi)

A. MODEL KONSEPTUAL (DRAFT) VALIDASI MODEL Pakar

Validasi model oleh Praktisi dan ekspert

REVISI Model Konseptual

B. MODEL OPERASIONAL

UJI COBA di Kelompok Sasaran

OBSERVASI, ANALISIS, REFLEKSI, REVISI

UJI COBA di Kelompok Sasaran

MODEL

Model, Panduan penggunaannya dan laporan ujicoba

DISEMINASI, SOSIALISASI DAN REPLIKASI Penulisan Laporan Penelitian dan Sosialisasi

Harapan  Sesuai

: proses penelitian, sesuai masalah dan kebutuhan masyarakat  Dapat : diterapkan dan meningkatkan kualitas hidup  Membantu: petugas dalam pembinaan dan ditjen dalam membuat kebijakan

Masalah  Kompetensi

terbatas  Struktur anggaran belum sesuai solusi • Peningkatan peran Akademisi • Pelatihan Pengembangan model • Pendampingan Proses pengembangan • Revisi anggaran 2009

 Terima

kasih atas kehadiran dan perhatiannya