Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
PEMBINAAN KELEMBAGAAN KOPERASI Oleh: DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN Pada Acara : RAPAT KOORDINASI TERBATAS
Jakarta, 16 Mei 2017
ISI
1
PEMBUBARAN KOPERASI
2 3
FASILITASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PELAKU USAHA MIKRO PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI SECARA ELEKTRONIK ( ON-LINE )
1 PEMBUBARAN KOPERASI
DASAR HUKUM PEMBUBARAN
1. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran huruf Q).
3. PP 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah. 4. Permen Koperasi dan UKM No.08 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM
5. Permen Koperasi dan UKM No. 10 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi
6. Permen Koperasi dan UKM No. 17 tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi 4
PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH
TUJUAN: 1. Dalam rangka penertiban koperasi diseluruh Indonesia, perlu dilakukan pendataan dan penataan terhadap koperasi yang aktif dan tidak aktif, baik dari aspek kelembagaan, organisasi maupun kegiatan usahanya. 2. Terhadap koperasi yang tidak aktif, dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terhadap koperasi dimaksud perlu dibubarkan. 5
DATA KOPERASI PER 15 MEI 2017
RAT 4.853
Aktif 152.338 Yang Tidak Melaporkan RAT 147.485
Jumlah Jumlah Koperasi Koperasi 208.267 214.577 Tidak Aktif 56.289
6
KRONOLOGIS PEMBUBARAN KOPERASI
1.
Surat Deputi Bidang Kelembagaan Nomor 24.1/Dep.1/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 Perihal Pengumuman Koperasi Tidak Aktif dan Rencana Pembubaran. (KTA Desember 2014 berjumlah 62.239 Unit).
2.
Tanggapan Daerah terhadap surat Nomor 24.1/Dep.1/II/2016 tanggal 11 Februari 2016:
3.
Draft SK Pembubaran Koperasi yang disampaikan pada Rakor kelembagaan 16 November 2016: • Rencana Dibubarkan 56.026 Unit. Hasil Harmonisasi Data prop, kab/kota sampai dengan 30 November 2016
4.
Hasil Harmonisasi SK Pembubaran Nomor 114/KEP/M.KUKM.2/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 Pada Tanggal 21 Februari 2017 ( Rakortas di Hotel Sahid Jakarta ) adalah : •
Aktif 6.989 Unit
•
Bermasalah 4.675
•
Dibubarkan 45.629 Unit
•
Sudah Dibubarkan 7.194 Unit
•
Tidak Terdaftar 208 Unit.
5.
Perbaikan lampiran SK Pembubaran Nomor 114/KEP/M.KUKM.2/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pembubaran Koperasi. Lampiran SK sebanyak 45.629 Unit.
6.
Harmonisasi SK Pembubaran setelah Rakornas di Bali Tanggal 22-24 Maret 2017 adalah sebagai berikut:
7
Data Pembubaran Koperasi Pasca Rakornas di Bali tanggal 22-24 Maret 2017 RAT 80.008
Jumlah Koperasi 209.488
Tidak Aktif 62.239 (Data Dasar Pembubaran)
Aktif 147.249
Sudah Dibubarkan/ Pusat Daerah 7.255
Yang Tidak Melaporkan RAT 67.241
Rencana Pembubaran 54.984
0 0
Proses Pembubaran 37.251
Selisih Dalam Indentifikasi 17.733
Bermasalah 11.632 Cat: Data Per Tanggal 31 Desember 2014
Aktif Kembali 10.584
Data Tambahan pembubaran koperasi diluar data ODS 4.483
8
Alur Data Pembubaran Koperasi Pasca Rakornas di Bali tanggal 22-24 Maret 2017
Catatan: Sudah Dibubarkan Usulan ProsesPembubaran Pembubaran Aktif Kembali Bermasalah Usulan Tambahan
Bermasalah terdiri dari: 1. Masalah Hutang Piutang 2. Tidak Terdaftar 3. Dobel 4. Nomor dan Badan Hukum tidak ada 5. Pending KUD 6. Pending TKBM
9
PERKEMBANGAN PROSES HARMONISASI PEMBUBARAN KOPERASI (000)
(WAKTU)
10
HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
Data yang telah kami terima melalui e-mail, surat dan koordinasi langsung ke Pusat telah kami input, tetapi ada perubahan karena kami masih koordinasi dengan INKUD dan Pengurus TKBM Rekap data Rakortas tanggal 16 Mei 2017 diharapkan merupakan data akhir untuk lampiran SK final Perbaikan data diharapkan menggunakan data Exel yang telah di kirim dengan hanya menambahkan status (1. Dibubarkan, 2. Sudah Dibubarkan, dan seterusnya) pada kolom paling akhir dan menambah keterangan pada kolom berikutnya. Perbaikan data harus disertai surat dari Dinas, dan Koperasi. 11
CONTACT PERSON
E-mail:
[email protected] Kodesti, S.Sos Kepala Bidang Pembubaran Koperasi Tlp: 021 52992933 HP: 085281315808
REKAPITULASI DATA PEMBUBARAN KOPERASI HARMONISASI PASCA RAKORNAS 23 MARET 2017 KOREKSI PEMBUBARAN NO.
PROPINSI
1
2
KAB/KOTA
DATA ODS (SURAT 24.1)
3
4
SUDAH DIBUBARKAN SISA YANG AKAN OLEH DAERAH DAN DIBUBARKAN PUSAT
5
1
ACEH
23 KAB/KOTA
4.249
2
SUMUT
33KAB/KOTA
5.369
3
SUMSEL
17 KAB/KOTA
4
RIAU
12 KAB/KOTA
5
KEPRI
6
SUMBAR
7
6 (4-5)
1.171 129
3.078 5.240
1.967
3
2.558
703
234
19 KAB/KOTA
BENGKULU
8
KOPERASI DALAM PROSES PEMBUBARAN
SELISIH (DALAM PROSES IDENTFIKASI)
7
8 (6-7)
AKTIF KEMBALI
BERMASALAH HUKUM/UTANG PIUTANG
USULAN TAMBAHAN
9
10
11
1.696 5.771
1.382 (531)
1.190 179
193
1
495
1.205
1.964
857
1.107
762
355
10
1.855
1.307
548
342
258
52
6
228
281
(53)
13
9
75
1.023
144
879
788
91
7
154
70
9 KAB/KOTA
534
1
533
182
351
61
291
1
BABEL
7 KAB/KOTA
252
-
252
186
66
4
141
79
6KAB/KOTA
9
JAMBI
11 KAB/KOTA
899
-
899
406
493
30
599
136
10
LAMPUNG
15 KAB/KOTA
2.349
22
2.327
1.772
555
187
375
7
11
DKI JAKARTA
6 KAB/KOTA
1.968
100
1.868
356
1.512
1.343
173
4
12
BANTEN
8 KAB/KOTA
2.816
775
2.041
1.391
650
636
103
89
13 14 15
JABAR JATENG DIY
28 KAB/KOTA 31 KAB/KOTA 5 KAB/KOTA
10.034 6.560 264
652 701 20
9.382 5.859 244
4.679 3.767 414
4.703 2.092 (170)
1.338 2.057 34
3.822 36
457 1
8
212
16
JATIM
38 KAB/KOTA
4.808
775
4.033
3.740
293
632
788
1.127
17
BALI
9 KAB/KOTA
603
150
453
324
129
3
208
82
18
NTB
7 KAB/KOTA
393
1
392
149
243
213
30
-
19
NTT
22 KAB/KOTA
330
26
304
269
35
44
24
33
20
KALTARA
5 KAB/KOTA
252
-
252
152
100
-
213
113
21
KALBAR
13 KAB/KOTA
2.076
701
1.375
923
452
287
576
411
22
KALSEL
13 KAB/KOTA
879
174
705
440
265
144
151
30
23
KALTENG
14 KAB/KOTA
739
164
575
507
68
39
31
2
24
KALTIM
9 KAB/KOTA
1.310
451
859
380
28
465
14
25
SULUT
15 KAB/KOTA
2.513
-
2.513
1.881
479 632
278
354
-
26
SULTENG
12 KAB/KOTA
700
201
499
330
169
69
100
-
27
SULSEL
23 KAB/KOTA
2.979
5
2.974
1.434
1.540
459
1.161
80
28
SULTRA
13 KAB/KOTA
371
-
371
303
68
2
109
43
29
SULBAR
6 KAB/KOTA
274
-
274
253
21
8
13
-
30
GORONTALO
6 KAB/KOTA
278
7
271
207
64
7
58
1
31
MALUKU
11 KAB/KOTA
902
155
747
413
334
97
239
2
32
MALUT
6 KAB/KOTA
309
14
295
260
35
-
35
-
33
PAPUA BARAT
10 KAB/KOTA
448
-
448
488
(40)
41
-
81
34
PAPUA JUMLAH
20 KAB/KOTA
999
4
995
945
50
50
65
65
482 KAB/KOTA
62.239
7.255
54.984
37.251
17.733
10.584
11.632
4.483
12
REKAPITULASI DATA PEMBUBARAN KOPERASI PRA RAKORTAS 16 MEI 2017 KOREKSI PEMBUBARAN NO.
PROPINSI
1
KAB/KOTA
DATA ODS (SURAT 24.1)
3
4
2
SUDAH DIBUBARKAN SISA YANG AKAN OLEH DAERAH DAN DIBUBARKAN PUSAT
5
1
ACEH
23 KAB/KOTA
4.249
2
SUMUT
33KAB/KOTA
5.369
3
SUMSEL
17 KAB/KOTA
4
RIAU
12 KAB/KOTA
5
KEPRI
6
SUMBAR
7
6 (4-5)
1.171 129
3.078 5.240
1.967
3
2.558
703
234
19 KAB/KOTA
BENGKULU
8
KOPERASI DALAM PROSES PEMBUBARAN
SELISIH (DALAM PROSES IDENTFIKASI)
7
8 (6-7)
AKTIF KEMBALI
BERMASALAH HUKUM/UTANG PIUTANG
USULAN TAMBAHAN
9
10
11
1.696 5.771
1.382 (531)
1.190 179
193
1
495
1.205
1.964
857
1.107
762
355
10
1.855
1.307
548
342
258
52
6
228
281
(53)
13
9
75
1.023
144
879
788
91
7
154
70
9 KAB/KOTA
534
1
533
182
351
61
291
1
BABEL
7 KAB/KOTA
252
-
252
186
66
4
141
79
6KAB/KOTA
9
JAMBI
11 KAB/KOTA
899
-
899
406
493
30
599
136
10
LAMPUNG
15 KAB/KOTA
2.349
22
2.327
1.772
555
187
375
7
11
DKI JAKARTA
6 KAB/KOTA
1.968
100
1.868
356
1.512
1.343
173
4
12 13 14 15
BANTEN JABAR JATENG DIY
8 28 31 5
KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA
2.816 10.034 6.560 264
775 652 701 20
2.041 9.382 5.859 244
1.391 4.679 3.767 414
650 4.703 2.092 (170)
636 1.338 2.057 34
103 3.822 36
89 457 1
8
212
16
JATIM
38 KAB/KOTA
4.808
775
4.033
3.740
293
632
788
1.127
17
BALI
9 KAB/KOTA
603
150
453
324
129
3
208
82
18
NTB
7 KAB/KOTA
393
1
392
149
243
213
30
-
19
NTT
22 KAB/KOTA
330
26
304
269
35
44
24
33
20
KALTARA
5 KAB/KOTA
252
-
252
152
100
-
213
113
21
KALBAR
13 KAB/KOTA
2.076
701
1.375
923
452
287
576
411
22
KALSEL
13 KAB/KOTA
879
174
705
440
265
144
151
30
23
KALTENG
14 KAB/KOTA
739
164
575
507
68
39
31
2
24
KALTIM
9 KAB/KOTA
1.310
451
859
380
28
465
14
25
SULUT
15 KAB/KOTA
2.513
-
2.513
1.881
479 632
278
354
-
26
SULTENG
12 KAB/KOTA
700
201
499
330
169
69
100
-
27
SULSEL
23 KAB/KOTA
2.979
5
2.974
1.434
1.540
459
1.161
80
28
SULTRA
13 KAB/KOTA
371
-
371
303
68
2
109
43
29
SULBAR
6 KAB/KOTA
274
-
274
253
21
8
13
-
30
GORONTALO
6 KAB/KOTA
278
7
271
207
64
7
58
1
31
MALUKU
11 KAB/KOTA
902
155
747
413
334
97
239
2
32
MALUT
6 KAB/KOTA
309
14
295
260
35
-
35
-
33
PAPUA BARAT
10 KAB/KOTA
448
-
448
488
(40)
41
-
81
34
PAPUA JUMLAH
20 KAB/KOTA
999
4
995
945
50
50
65
65
482 KAB/KOTA
62.239
7.255
54.984
37.251
17.733
10.584
11.632
4.483
13
HASIL HARMONISASI JUMLAH KOPERASI YANG DIBUBARKAN PADA RAKORNAS BIDANG KOPERASI DAN UKM TAHUN 2017 TANGGAL 22-24 MARET 2017 DI BALI NO. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROVINSI 2 Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Papua Maluku Utara Papua Barat
TOTAL
DATA ODS
SUDAH DIBUBARKAN PUSAT/DAERAH
KOPERASI YANG DIBUBARKAN SK 114 HASIL RAKORNAS BALI
TOTAL KOPERASI YANG DIBUBARKAN
3
4
5
6 (4+5)
4.249 5.369 1.023 2.558 899 1.967 534 2.349 252 234 1.968 10.034 6.560 264 4.808 2.816 603 393 330 2.076 739 879 1.310 252 2.513 700 2.979 371 278 274 902 999 309 448
1.171 129 144 703 3 1 22 6 100 652 701 20 775 775 150 1 26 701 164 174 451 201 5 7 155 4 14 -
1.696 5.771 788 1.307 406 857 182 1.772 186 281 356 4.679 3.767 414 3.740 1.391 324 149 269 923 507 440 380 152 1.881 330 1.434 303 207 253 413 945 260 488
2.867 5.900 932 2.010 406 860 183 1.794 186 287 456 5.331 4.468 434 4.515 2.166 474 150 295 1.624 671 614 831 152 1.881 531 1.439 303 214 253 568 949 274 488
62.239
7.255
37.251
44.506
KESEPAKATAN KOPERASI YANG DIBUBARKAN HASIL RAKORTAS TGL 15-17 MEI 2017 7
14
2
FASILITASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PELAKU USAHA MIKRO
PROGRAM FASILITASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PELAKU USAHA MIKRO TAHUN 2017
Definisi
Pemberiaan bantuan dana yang akan diberikan Bagi Pelaku Usaha Mikro atau pelaku masyarakat yang akan Mendirikan Koperasi 1. Mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya Pelaku Usaha Mikro dalam rangka pendirian Koperasi;
TUJUAN
2. Memberikan bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro dalam pembuatan akta pendirian koperasi oleh NPAK; 3. Membantu Usaha Mikro agar mempunyai kepastian hukum dalam bentuk Badan Hukum Koperasi.
SASARAN
1. Pengusaha mikro yang akan mendirikan Koperasi dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Telah memiliki aktivitas usaha; 3. Diutamakan jenis koperasi yang bergerak di sektor riil
NILAI BANTUAN
Rp. 2, 5 Juta per Akta Koperasi
SASARAN
1.000 Akta Koperasi
16
FASILITASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PELAKU USAHA MIKRO
USAHA MIKRO yang akan mendirikan Koperasi
1 4
Pendirian Koperasi Pengurus Koperasi ke Notaris untuk dibuatkan Akta Pendirian Koperasi
DINAS KOPERASI
NPAK (Notaris Pembuat Akta Koperasi)
3 Usulan Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Pengurus Koperasi / Usaha Mikro mengusulkan Fasilitasi Akta
2 KEMENTERIAN KOPERASI cq. DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
Pengesahan Koperasi NPAK mengusulkan pengesahan melalalui Sisminbhkop
Permohonan Penagihan Pembayaran dilampirkan : 1. Surat Pengantar dari Dinas/Badan yang membidangi koperasi;(Formulir 1) 2. Surat Permohonan Koperasi untuk menerima dana bantuan; (Formulir 2) 3. Kwitansi Penagihan Pembayaran oleh Pengurus Koperasi bermaterai Rp. 6.000; (Formulir 3) 4. Surat Perintah Bayar (SPBy); (Formulir 4) 5. Berita Acara serah terima Akta Pendirian koperasi dari Notaris Pembuat Akta Koperasi kepada Pengurus koperasi; (Formulir 5) 6. Kwitansi Pembayaran/Penagihan oleh Notaris bermaterai Rp. 6.000; (formulir 6) 7. Salinan/Foto Copy Dokumen Akta Pendirian Koperasi 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi atau Pengurus yang ditunjuk Koperasi (jika belum pengesahan BH Koperasi); 9. Nomor Rekening atas nama Koperasi atau Pengurus yang ditunjuk Koperasi (jika belum pengesahan BH Koperasi); 10. Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Koperasi (dapat disusulkan jika belum pengesahan BH Kop).
17
Legalitas dan kepastian hukum bagi usaha mikro melalui Program Fasilitasi Pembuatan Akta Koperasi (Gratis) Biaya fasilitasi akta gratis Rp.2.500.000,-per-akta Difasilitasi sebanyak :
Hasil sinergi dan kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Melalui program tersebut status kelembagaan kelompok pra koperasi menjadi badan hukum koperasi semakin meningkat.
TAHUN 2015 : 522 AKTA KOP TAHUN 2016 : 494 AKTA KOP
TARGET TAHUN 2017 : 1.000 KOPERASI
18
DATA PERKEMBANGAN PELAKSANAAN FASILITASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PELAKU USAHA MIKRO BERDASARKAN KONFIRMASI DAERAH PENGGANTIAN BIAYA AKTA NO
PROVINSI/KAB/KOTA
REALISASI (KOPERASI)
PROSES (KOPERASI)
KETERANGAN
1.
DKI Jakarta (Jakarta Timur)
3
-
-
2.
Bali (Kab. Tabanan)
7
-
-
4.
Sumut (Kab. Batubara)
-
5
2 Akta dalam proses Pencairan
5.
Jateng a.
Kab. Wonogiri
-
30
20 Kop diantar tgl 17 Mei 2017
b.
Kota Semarang
-
10
Proses di dinas
C.
Kab. Kendal
-
18
Proses di dinas
4.
Kalbar (Kab. Kapuas)
-
3
Proses di dinas
6.
NTT
-
12
Proses di dinas
7.
Kaltim (Kab. Kutai Kertanegara)
-
4
Proses di dinas
8.
NTB (Kota Mataram & Kab. Sumba Barat
-
4
Proses di dinas
9.
Jabar (Kab. Garut)
-
4
Proses di dinas
10
100
Jumlah
19
3
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI SECARA ELEKTRONIK (ON-LINE)
PAD Online & Akses Dinas SISMINBHKOP Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (Sisminbhkop) ini telah dihasilkan sebanyak 2.830 SK Pengesahan Pendirian Koperasi (Badan Hukum baru) sejak 16 April 2016 sampai tanggal 15 Mei 2017. Sisminbhkop telah mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang lebih mudah, sederhana, murah, cepat dan akuntabel. Dalam satu tahun, SISMINBHKOP hanya melayani permohonan pengesahan pendirian koperasi. Mengingat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, lampiran huruf Q, mengatur bahwa : Pengesahan Pendirian, Pengesahan PAD, dan Pembubaran Koperasi menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, maka sejak 9 Mei 2017 SISMINBHKOP telah dikembangkan meliputi layanan pengesahan dan pelaporan PAD. Selain itu SISMINBHKOP membuka Akses bagi Dinas Koperasi seluruh Indonesia secara online untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan koperasi di wilayah masing-masing, baik melalui pengesahan Badan Hukum maupun PAD.
Bagi Notaris Pembuat Akta Koperasi
Bagi Staf Dinas
Pengesahan Pendirian Koperasi (15 April 2016) Pengesahan dan Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar (9 Mei 2017)
Akses Dinas (9 Mei 2017) 21
Pengesahan & Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar SISMINBHKOP memfasilitasi Koperasi melalui NPAK untuk melayani pengesahan dan pelaporan Perubahan Anggaran Dasar. Sebuah permohonan dapat menghasilkan Surat Keputusan maupun Jawaban Laporan secara sekaligus, tergantung kategori perubahan yang dimaksud.
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
Perubahan terkait bidang usaha, penggabungan dan pembagian (pasal 12 ayat 2 UU 25/92) (pasal 12 ayat 1 PP 4 tahun 1994) Output Dokumen Surat Keputusan
Perubahan yang tidak terkait bidang usaha penggabungan dan pembagian (pasal 18 ayat 1 PP 4 tahun 1994)
Jawaban Laporan
Diunduh dan diprint oleh NPAK 22
Akses Dinas Dinas Koperasi Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengakses informasi perkembangan pengesahan akta pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar koperasi sejak 9 Mei 2017 Informasi yang bisa diperoleh antara lain: Permohonan Pengesahan Akta Pendirian/ Badan Hukum Koperasi yang sedang dalam proses. Melihat / Download SK Pengesahan Akta Pendirian/BH Koperasi
Per Wilayah/Daerah masing – masing.
Resume Perkembangan Koperasi dalam bentuk Grafik (Pertumbuhan dan Jenisnya) Melihat Perkembangan Koperasi berdasar wilayah keanggotaan 23
