PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK USAHA MASYARAKAT MENJADI KOPERASI
1
Disampaikan Oleh : Ir. Agus Muharram, MSP SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM
Jakarta, 30 Mei 2016
2
Definisi : Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
KOPERASI BADAN HUKUM PRIVAT/PERDATA
Perseroan Terbatas (PT)
YAYASAN
3
Koperasi dari kata cooperative artinya usaha bersama. Orang perseorangan jika berusaha sendiri, maka mempunyai kekuatan yang kecil. Tetapi jika bergabung menjadi koperasi maka mempunyai kekuatan yang besar. “filosofi koperasi seperti sapu lidi. Sebatang lidi tidak mempunyai kekuatan Jika diikat menjadi sapu, terhimpun kekuatan yang besar”.
No.
Aspek
Pemula
Madya
Lanjutan
1.
Anggota
-
Anggota < 20 org Blm ada buku daftar anggota
-
Anggota > 20 org Sdh ada buku daftar anggota
-
Anggota > 20 org Sdh ada buku daftar anggota Sdh ada jadwal pertemuan rutin yang dihadiri para anggota
2.
Admnistrasi Keuangan
-
Sudah ada buku harian kas masuk/keluar Blm punya asset/kekayaan bersama
-
Sdh ada buku harian kas masuk dan keluar Sdh punya asset/ kekayaan kelompok
-
Sdh ada buku kas harian masuk dan keluar Sdh punya asset/kekayaan> kelompok Sdh. ada simpanan anggota Sdh dapat membuat laporan keuangan sederhana
Produk berbeda-beda Di jual sendiri-sendiri
-
-
Sdh punya produk yang Di jual pakai merk kelompok
-
Sdh punya produk yang standar Di jual sendiri-sendiri
-
3.
Produk yang dihasilkan
-
-
standar
4.
Peraturan Internal Kelompok
-
Aturan masih belum tertulis
-
Aturan main sdh tertulis
-
Aturan main sdh tertulis, terperinci dan dipatuhi oleh seluruh anggota
5.
Pembagian Keuntungan
-
Tidak ada keuntungan kelompok
-
Tdk ada keuntungan kelompok
-
Sdh ada keuntungan kelompok dan dibagi kepada anggota
6.
Kepengurusan
-
Pengurus kurang dari 3 (tiga) orang
-
Pengurus sudah 3 (tiga) orang
-
Pengurus sudah 3 (tiga) orang Ada pembagian tugas yang jelas
Dimanakah Koperasi Berada.?
Koperasi Sebagai Badan Hukum INSTUTISIONALISASI
Lanjutan Madya Pemula
1. Anggota Sudah Menabung 2. Administrasi Keuangan Sudah Berjalan
? ?
- PNPM - LUEP - BMT - PKBM
- UPPKS - KUBE - LEPMM - MEP - KELOMPOK2
PRANATA SOSIAL
Mengapa Harus Koperasi Badan Hukum
PT
Koperasi dapat ijin usaha
•
Selamanya tidak akan pindah
Dapat Ijin Usaha
kepemilikan
• Manfaat tidak akan berpindah, tetap rakyat
untuk
• Kepemilikan dapat berpindah – • Manfaat bisa jatuh ke orang tertentu 7
pindah
sekelompok
Kelompok usaha bersama memerlukan legalitas lembaga -> Badan Hukum
8
Untuk : 1. Legalitas perikatan, kepemilikan 2. Pengakuan dalam perjanjian perikatan, kemitraan 3. Status kepemilikan atas assets tetap 4. Aktivitas perdata lainnya 5. Pengembangan lebih lanjut
Jenis Badan Hukum Dengan Teritorial
(1) Publik Tanpa Teritorial PT
(2) Privat / Perdata
Koperasi
Yayasan 9
II. LANGKAH-LANGKAH PENDIRIAN KOPERASI 1.
RAPAT PERSIAPAN, hal pokok yang harus diputuskan dalam rapat persiapan : a.
ketentuan mengenai nama koperasi : 1)
nama koperasi harus jelas lengkap dan mudah dibaca ;
2)
nama koperasi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum kesusilaan dan perundangundangan yang berlaku;
3)
nama yang sama dengan nama suatu organisasi massa, organisasi politik, agama atau ras atau suku;
4)
Tiga Suku Kata
b.
Jenis Usaha Koperasi ada 5 (Koperasi Konsumen, Produsen, Jasa, Pemasaran dan Simpan Pinjam)
c.
Putuskan berapa besaran Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Koperasi.
d.
Pemilihan Pengawas dan Pengurus untuk pertama kalinya (untuk pengawas dan pengurus jumlahnya harus ganjil).
e.
Jangka Waktu berdirinya Koperasi (terbatas/tidak terbatas).
f.
Masa jabatan Pengawas dan Pengurus Koperasi.
I. LANGKAH-LANGKAH PENDIRIAN KOPERASI c. d.
e.
f. g.
Usaha Koperasi Putuskan berapa besaran Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Koperasi. Pemilihan Pengawas dan Pengurus (untuk pengawas dan pengurus jumlahnya harus ganjil). Jangka Waktu berdirinya Koperasi (terbatas/tidak terbatas). Masa jabatan Pengawas dan Pengurus Koperasi.
2. MENCARI NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI Menyerahkan hasil rapat persiapan oleh koperasi kepada Notaris. Notaris membuat Draft Anggaran Dasar berdasarkan rapat persiapan 3. RAPAT PEMBENTUKAN Rapat Pembentukan Koperasi harus dihadiri oleh para anggota pendiri koperasi (min 20) orang dan boleh mengundang Pemerintah Pusat atau Daerah yang membidangi Perkoperasian.
Rapat pembentukan dapat dihadiri oleh Notaris yang terdaftar (NPAK) di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Notaris mencatat pokok-pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian Pejabat Pemerintah mendengarkan Draft Anggaran Dasar yang dibacakan pihak koperasi pendiri atau Notaris 4. PEMBUATAN AKTA KOPERASI oleh Notaris (Kepmen 98 tahun 2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi) dan pejabat menyaksikan penandatangan akta dokumen pendirian.
5. PENGESAHAN AKTA a.Para Pendiri Koperasi atau kuasanya mempersiapkan akta pendirian koperasi untuk diajukan kepada Notaris; b.Penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi dengan ahli perkoperasian yang didampingi oleh Notaris; c.Para Pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang melalui Notaris 6. Pejabat berwenang menerima dan meneliti akta koperasi dan kelengkapan persyaratannya.
7. Jika berkas diterima lengkap akan segera DIPROSES SELAMBATLAMBATNYA 3 BULAN sejak penerimaan berkas tersebut 8. JIKA DITOLAK dikarenakan berkas belum lengkap atau adanya perbaikan akta. Terhadap penolakan tersebut para pendiri dapat mengajukan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu 1 bulan
a. b. c. d.
e. f. g.
II. PERSYARATAN PENDIRIAN KOPERASI Dua rangkap akta pendirian Koperasi dari notaris. Foto Copy Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi. Foto Copy Daftar hadir rapat pembentukan koperasi Foto Copy Surat Bukti setor di bank atas nama salah satu pengurus. Daftar susunan pengurus dan pengawas. Rencana Kerja Koperasi untuk tiga tahun kedepan dan Neraca koperasi. Foto Copy KTP Pendiri.
l.
Buku Daftar anggota, Pengurus dan pengawas Koperasi
m.
Surat Keterangan Pengangkatan pengelola usaha simpan pinjam dari salah satu pengurus.
n.
Surat Penyataan Kesediaan diri menjadi pengelola usaha simpan pinjam koperasi.
o.
Untuk Manager/pengelola simpan pinjam harus mempunyai sertifikat/surat keterangan pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan simpan pinjam atau magang di lembaga keuangan.
p.
Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara pengurus dan pengelola usaha simpan pinjam.
q.
Surat Pernyataan dari pengurus koperasi tentang kesediaan diri untuk dinilai kesehatan koperasinya oleh pejabat berwenang.
r.
Formulir menjadi anggota koperasi, berhenti menjadi anggota dan formulir pinjaman.
s.
Struktur Organisasi Koperasi.
t.
Surat Perjanjian Status kantor koperasi.
u.
Surat Pernyataan jika alamat koperasi pindah akan melapor ke pejabat yang berwenang.
Arti Badan Hukum
Badan Hukum adalah status legal yang diberikan oleh negara berdasarkan Undang – Undang kepada rakyatnya yang bersekutu membentuk lembaga.
18
19
Hal – hal mendasar yang harus Dipahami oleh Koperasi
Prinsip Badan Hukum Privat
20
1
1. Punya tujuan 2. Punya anggota yang sadar sebagai pemilik 3. Punya kekayaan 4. Punya alat kelengkapan organisasi 5. Punya sistem pengawasan intern 6. Punya usaha yang utama / berkesinambungan 7. Punya cara membagi keuntungan
Koperasi adalah Badan Hukum Privat
21
2
- Terdiri dari : a. Simpanan pokok -> rep pengguna jasa b. Simpanan wajib -> rep pemilik c. Cadangan d. Hibah
Prinsip Ekuitas
- Prinsipnya a. Melekat pada lembaga sejak berdiri sampai bubar b. Tidak boleh diambil tapi dapat dialihkan c. Ada instrumen penghimpunan yang dinamis d. Mempunyai nilai tunai
22
3
Good System dan Good Person
- Good System : a. Aturan mainnya jelas b. Tidak ada jabatan bertentangan yang dirangkap c. Tidak ada pemangku jabatan yang punya konflik kepentingan d. Transparansi, akuntable
- Good Person : a. Dijabat oleh orang – orang yang kompeten sesuai bidang tugasnya b. Selalu ada capacity building c. Mutasi yang terencana
23
4
Check & Balance
- Prinsipnya : a. Kewenangan diikuti tanggung jawab b. Kewenangan itu dicontrol c. Kesalahan diikuti dengan sanksi d. Laporan menjadi suatu hal yang wajib e. Tidak ada pengambilan keputusan tanpa keputusan tim f. Tidak ada otoriter
- Paguyuban tidak mengenal itu a. Tidak wajib buat laporan keuangan b. Tidak wajib audit c. Tidak wajib pajak d. Tidak wajib rapat anggota
24
5
Paguyuban VS Badan Hukum
- Prinsip Badan Hukum : a. Didirikan oleh orang dewasa b. Ada instansi yang mengesahkan c. Diumumkan dalam berita negara d. Diumumkan dalam tambahan beritanegara e. Tidak dapat bubar begitu saja
- Badan Hukum adalah : Legalitas Lembaga - Ijin Usaha : Legalitas Usaha
25
6
Perbedaan Badan Hukum & Ijin Usaha
26
7
a. Musuh Koperasi tahun 1940-an b. Musuh Koperasi tahun 1950-an c. Musuh Koperasi tahun 1960-an d. Musuh Koperasi tahun 2000-an - Kuat - Besar - Modern - Asing - High tech - Efisien
Tidak Sadar Musuh Koperasi Sudah Berubah
1. Sanksi Administrasi dan Denda 2. Sanksi Pidana a. Kurungan b. Denda
27
8 8
Regulasi v.s Law Enforcement
1. Produktivitas KOP
Koperasi Masuk Mainstream Ekonomi Nasional
28
9
Swasta
BUMD BUMN
2. Distribusi atau Pemasaran KOP
BUMD
BUMN
Swasta
Terima Kasih
