Judul
: SOP PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT – POKMASWAS, BALAI KKPN KUPANG
Nomor
: PKL.4/01
Ruang lingkup
: Standar operasional prosedur penguatan kelembagaan masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Pengawas ini dibuat hanya diperuntukan bagi pelaksanaan pengawasan dan pengamanan dalam wilayah KKPN yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan) bersama POKMASWAS, dalam melaksanakan UU no. 31 Tahun 2004 jo. No 45 tahun 2007 tentang Perikanan, dan UU. No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Wilayah KKPN yang dimaksud meliputi: TNP. Laut Sawu, SAP. Kep. Aru Bagian Tenggara, SAP. Raja Ampat, SAP. Kep. Waigeo sebelah Barat, TWP. Kapoposang, TWP. Gili Air dan Gili Terawangan, TWP. Padaido dan TWP. Laut Banda
Tujuan
: memberi arahan urutan langkah kegiatan yang harus diikuti oleh ke-8 Satker KKPN tersebut diatas yang berada dibawah pengelolaan Balai KKPN Kupang dalam melaksanakan pengawasan dan pengamanan wilayah KKPN setempat bersama POKMASWAS.
Bagan Alir
:
Bagan alir SOP Penguatan Kelembagaan Masyarakatmelalui POKMASWAS dalam wilayah KKPN lingkup Balai KKPN Kupang 1 Tim WAS KKPN
Dok renc pengemba ngan POKMASW AS
10 Dana, Pendampingan , BIMTEK, MONEV
2 Camat
Surat Pengantar Kec
3 Kades
Undangann Rapat
Tim WAS KKPN
9
Pemberdayaan POKMASWAS dalam pengamanan KKPN
Kelompok konservasi
4 Rapat – rapat Pembahasan
5 Pembentukan POKMASWAS 8 Pelatihan/simulasi pengawasan & aturan zonasi
7 Tim WAS KKPN
SK POKMAS WAS
6 Kades
Identifikasi masalah PAM
Deskripsi: Kesepuluh langkah yang tergambar pada bagan alir diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Tim WAS KKPN Tim Pengawasan KKPN membawa dokumen pengawasan dan pengamanan KKPN melalui pemberdayaan POKMASWAS untuk dibicarakan ke Camat setempat dan berdiskusi dengan Balai penyuluhan kecamatan.
2. Camat Setelah Camat menerima informasi tentang pengawasan dan pengamanan KKPN melalui pemberdayaan POKMASWAS dan berdiskusi dengan personil Balai Penyuluhan kecamatan, lalu Camat mengeluarkan surat pengantar kecamatan ke KADES yang dituju.
3. Kades Setelah Kepala Desa menerima surat pengantar dari Kecamatan, maka Kades membuat surat undangan Rapat Pembahasan pengawasan dan pengamanan KKPN melalui pemberdayaan POKMASWAS, yang ditujukan kepada Tim WAS KKPN dan masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok masyarakat Konservasi (yang telah terbentuk berdasarkan SK Kepala Desa).
4. Rapat-rapat Pembahasan Rapat pembahasan dapat dilakukan berkali-kali dalam bentuk pertemuan, diskusi, rapat, dll sampai teridentifikasi masalah-masalah pengamanan di wilayah KKPN tersebut beserta solusinya.
5. Pembentukan POKMASWAS Tim Was KKPN memfasilitasi terbentuknya POKMASWAS diberdayakan untuk mengawasi tegaknya aturan zonasi KKPN setempat dari pemanfaatan sumber daya ikan yang tidak pada tempatnya dan melanggar aturan zonasi.
6. Kades Setelah POKMASWAS terbentuk, maka unit-unit POKMASWAS tersebut dilaporkan kepada Kepala Desa setempat guna mendapatkan pengesyahan oleh Kepala Desa setempat melalui surat keputusan Kepala Desa tentang pembentukan POKMASWAS.
7. Tim Was KKPN Tim Pengawasan dan pengamanan KKPN menerima SK. POKMASWAS, maka Tim tersebut mengadakan persiapan perencanaan pelatihan/simulasi aturan zonasi dan pengawasan KKPN guna memberikan pembekalan kepada anggota POKMASWAS. 8. Pelatihan/simulasi pengawasan dan aturan zonasi Pelatihan/simulasi dilakukan di desa setempat terhadap anggota POKMASWAS mengenai pengaturan kegiatan yang boleh dan tidak boleh (compatible use and Incompatible use) dari masing-masing zonasi KKPN setempat. Sehingga anggota POKMASWAS paham akan fungsi dan manfaat KKPN bagi mereka.
9.Pemberdayaan POKMASWAS dalam pengamanan KKPN Setelah anggota POKMASWAS terlatih, maka Tim Was KKPN memberdayakan POKMASWAS dengan cara melibatkan POKMASWAS dalam kegiatan pengawasan dan pengamanan KKPN, antara lain yang penting adalah; membuat rencana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan sistem pelaporan dll.
10. Dana, Pendampingan, BIMTEK, MONEV Selama beroperasinya unit-unit POKMASWAS ini, Tim Pengawas KKPN setempat akan memberikan bantuan Dana, Pendampingan, Bimbingan teknis, serta monitoring & evaluasi.
Lampiran-lampiran
Lampiran
1. Format Surat Perintah Tugas
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL JL. Yos Sudarso Jurusan Bolok. Kelurahan Alak. Kecamatan Alak Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur 85223. Telp.(0380) 8051184. Laman www.kkp.go.id; Pos Elektronik
[email protected]
SURAT TUGAS Nomor : ST. /BKKPN/VII/2013
DASAR
: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional; 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN) Kupang Tahun Anggaran .........., Nomor DIPA-................ tanggal ..........................................;
DIPERINTAHKAN KEPADA: No 1. 2. 3. 4. 5.
NAMA/NIP
PANGKAT/GOL
JABATAN
Tujuan
:
Keperluan
:
Dalam rangka melaksanakan patroli …………………..Kab. …….Prop. …………
pengamanan
wilayah
KKPN
Hari/tanggal :
............ sampai dengan .......... (......... hari)
Pembiayaan :
Biaya transportasi yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut dibebankan kepada Satker .............. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN) Tahun Anggaran ...........
Demikian surat ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan setelah menjalankan tugasnya selambat-lambatnya 1 (satu) minggu, masing-masing/ tim diwajibkan membuat laporan secara tertulis. Kupang, Yang memberi tugas, Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
Dr. Yesaya Mau, A.Pi., M.Si NIP. 19611203 198903 1 115
Lampiran 2.
Lampiran 3: Peta Zonasi KKPN setempat
Lampiran 4: Kegiatan yang boleh dan tidak boleh setiap Zonasi, SAP..................... no.
zona
1.
Zona Inti
2.
Zona Pemanfaatan
3.
Nama pulaupulau
Kegiatan yang diperkenankan
Kegiatan yang tidak diperkenankan
