: SOP OPERASI PENGAMANAN KKPN OLEH TIM TERPADU (OPERASI BERSAMA)

Judul

: SOP OPERASI PENGAMANAN KKPN OLEH TIM TERPADU (OPERASI BERSAMA)

Nomor

: Pam.2/01

Ruang lingkup

: Standar operasional prosedur pengamanan terpadu atau operasi bersamam ini dibuat hanya peruntukan bagi pelaksanaan pengamanan dalam wilayah KKPN yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri SipilPerikanan (PPNS Perikanan) dengan mitra kerja terutama dengan POLRI & TNI AL, dalam melaksanakan UU no. 31 Tahun 2004 jo. No 45 tahun 2007 tentang Perikanan, dan UU. No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Wilayah KKPN yang dimaksud meliputi: TNP. Laut Sawu, SAP. Kep. Aru Bagian Tenggara, SAP Raja Ampat, SAP. Kep. Waigeo sebelah Barat, TWP. Kapoposang, TWP. Gili Air dan Gili Terawangan, TWP. Padaido dan TWP. Laut Banda

Tujuan

: memberi arahan urutan langkah kegiatan yang harus diikuti oleh ke-8 Satker KKPN tersebut diatas yang berada dibawah pengelolaan Balai KKPN Kupang dalam melaksanakan pengamanan wilayah KKPN setempat.

Bagan Alir

:

Bagan Alir OperasiPengamanan KKPN Lingkup Balai KKPN Kupang – TIM TERPADU 3

1 ROT

2 Pengendalioperasi/ Kasi Pengawasan & Pendayagunaan

Draft SPT

4 DAN OPS/Komandan Operasi – PPNS Perikanan

PenanggungJawab operasi /Kepala Balai KKPN Kupang

SPT Tim OPERASI

SPT Kapal Patroli

5

Bendaharawan 8 Rapat Koord TIM 9

APP (Apel Persiapan Pelaksanaan)

10 Pelaksanaan Operasi 11 Pelaporan hasil operasi

6 POLRI/TNI-AL

12 Laporan Operasi

7 BKO Personil

Deskripsi: Keduabelas langkah yang tergambar pada bagan alir diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. ROT (Rencana Operasi Tahunan), ROT yang telah tercantum dalam DIPA yang didanai baik oleh APBN maupun non APBN siap untuk dicairkan, sehingga pelaksanaan kegiatan operasi pengamanan tidak menemui hambatan dalam pendanaan nantinya. 2. Pengendali Operasi, atas dasar kesiapan ROT untuk dilaksanakan maka Kepala Seksi Pengawasan dan Pendayagunaan menyiapkan konsep SPT (surat perintah tugas) untuk Tim Operasi dan untuk Kapal Patroli.(lampiran 1. Format SPT) 3. Penanggung jawab Operasi, Kepala Balai KKPN Kupang sebagai penanggung jawab operasi pengamanan mengeluarkan: 1) SPT Tim operasi pengamanan dan SPT Kapal Patroli untuk segera siap melaksanakan patroli atau operasi pengamanan bersama Tim. Dan 2) Surat Permohonan Permintaan Bantuan Personil untuk melaksanakan pengamanan wilayah KKPN. 4. Komandan operasi, PPNS perikanan yang ditunjuk sebagai DAN OPS/Komandan operasi agar segera mengadakan persiapan seperti kelengkapan operasi, logistik, personil, dana, dsb. (lampiran 2. tugas dan tanggung jawab ) 5. Bendaharawan, sebagai penanggung jawab ketersediaan dana operasi Bendaharawan mengurus pencairan dana operasi sehingga dana dapat diterima oleh DAN OPS tepat waktu 6. Mitra kerja POLRI /TNI-AL mengirimkan personil bantuan setelah menerima surat permohonan bantuan personil dari Kepala Balai KKPN Kupang (Lampiran 3 Prosedur bantuan personil). 7. Personil bantuan di BKO (dibawah kendali operasi) kan ke Komandan Operasi pengamanan wilayah KKPN, selanjutnya personil BKO bergabung dengan Tim Operasi Pengamanan KKPN lainnya. 8. Rapat Koordinasi Tim, DAN OPS mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai unsur terkait dengan operasi pengamanan agar operasi dapat berjalan lancar dan mendapat back up/dukungan dari instansi terkait.(Lampiran 4. Peta wilayah kerja Balai KKPN Kupang)

9. APP (Apel Persiapan Pelaksanaan), Sesaat sebelum operasi dimulai DAN OPS mengadakan Apel Persiapan Pelaksanaan (Lampiran 5. Prosedur APP) 10. Pelaksanaan operasi, operasi dilaksanakan hanya terbatas dalam wilayah KKPN (Lampiran 6. Prosedur Penanganan Kasus dan lampiran 7. Format Surat Pernyataan) 11. Pelaporan hasil operasi, setelah operasi selesai maka DAN OPS memimpin tim untuk pembuatan laporan operasi. 12. Laporan operasi segera disampaikan kepada Kepala Balai KKPN Kupang (Lampiran 8. Format laporan operasi)

Lampiran-Lampiran

Lampiran

1. Format Surat Perintah Tugas

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL JL. Yos Sudarso Jurusan Bolok. Kelurahan Alak. Kecamatan Alak Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur 85223. Telp.(0380) 8051184. Laman www.kkp.go.id; Pos Elektronik [email protected]

SURAT TUGAS Nomor : ST. /BKKPN/VII/2013

DASAR : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional; 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN) Kupang Tahun Anggaran .........., Nomor DIPA-................ tanggal ..........................................;

DIPERINTAHKAN KEPADA: No 1. 2. 3. 4. 5.

NAMA/NIP

PANGKAT/GOL

JABATAN

Tujuan

:

Keperluan

:

Dalam rangka melaksanakan patroli …………………..Kab. …….Prop. …………

Hari/tanggal

:

............ sampai dengan .......... (......... hari)

pengamanan

wilayah

KKPN

Pembiayaan : Biaya transportasi yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut dibebankan kepada Satker .............. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN) Tahun Anggaran ........... Demikian surat ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan setelah menjalankan tugasnya selambat-lambatnya 1 (satu) minggu, masing-masing/ tim diwajibkan membuat laporan secara tertulis. Kupang, Yang memberi tugas, Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN)

Dr. Yesaya Mau, A.Pi., M.Si NIP. 19611203 198903 1 115

Lampiran 2. Hubungan Tata Cara Kerja 1. Hubungan Tata Cara Kerja. Hubungan Tata Cara Kerja dalam Sistem Patroli Terpadu/Bersama ini adalah sebagai berikut :

Pelindung / Penasehat

Penanggung Jawab

Ketua Tim

Instansi / Aparat terkait

Sekretaris

Bagian Penyergap /strategi

Bagian Pengaman

Bagian Logistik

Pelindung atau Penasehat :- Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil c/q. Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan - Bupati setempat dimana KKPN berada - Dandim setempat dimana KKPN berada - Kapolres setempat dimana KKPN berada - Kajari setempat dimana KKPN berada - Komandan unit kerja/gugus tugas TNI- AL setempat dimana KKPN berada - LSM, mitra kerja pendukung (kalau ada) Penanggung Jawab :

- Kepala Balai KKPN Kupang

Komandan Operasi/Ketua Tim: - Koordinator Satker/staf yang ditunjuk Kepala Balai KKPN Kupang Ketua sub Tim Kecil: - Senioritas dalam anggota tim Patroli Terpadu/bersama.

Sekretaris

:

- Satker KKPN setempat

Bagian Logistik

:

- Satker KKPN setempat

Bagian Pengamanan: - Polsus Perikanan/Pengawas Perikanan Bagian Penyergapan/Strategi: - Unsur TNI/Polri

2. Uraian Tugas. 1) Pelindung / Penasehat : a. Menetapkan kebijakan strategis dan teknis operasional pengamanan Kawasan Konservasi setempat b. Mengadakan Koordinasi dengan Instansi Terkait khususnya Aparat Keamanan dan Aparat Penegak Hukum serta Lembaga Swadaya Masyarakat. c. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan. d. Memberikan bantuan dukungan personal dan Logistik. 2) Penanggung Jawab : a. Memerintahkan pelaksanaan Patroli Terpadu dan Operasional lainnya, dengan mengeluarkan Surat Perintah. b. Menyusun rencana pengamanan Kawasan Konservasi setempat yang dilengkapi dengan rencana anggaran yang diperlukan. c. Mengadakan koordinasi dengan Instansi Terkait, khususnya dengan Aparat Keamanan dan Penegak Hukum serta Lembaga Swadaya Masyarakat. d. Memberdayakan Masyarakat sebagai basis dalam mencegah dan mengurangi kerusakan Kawasan Konservasi setempat. e. Memberikan Bimbingan Teknis dalam Pengamanan Kawasan Konservasi yang dilaksanakan Unit Pelaksanaan Teknis/Satkersatker. f. Mengadakan gelar hasil pelaksanaan tugas Tim PatroliTerpadu /bersama dan membuat Analisa serta Evaluasi pelaksanaan Pengamanan Kawasan Konservasi. g. Melaksanakan pemantauan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan pengamanan Kawasan Konservasi. h. Mengusulkan kebutuhan sarana atau prasarana pengamanan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengamanan Kawasan Konservasi.

i. Mengelola dan memelihara semua barang inventaris yang digunakan dalam pelaksanaan Pengamanan sedemikian rupa, sehingga dapat berfungsi setiap saat jika diperlukan. j. Melaksanakan pembinaan, untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Polsus Perikanan dan PPNS serta tenaga teknis pengamanan lainnya dalam rangka Pengamanan Kawasan Konservasi. k. Membuat Laporan Pertanggung jawaban Pengamanan Kawasan Konservasi. l. Kepala Balai KKPN Kupang bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pengamanan Kawasan Konservasi. 3) Ketua Tim Patroli Terpadu/Bersama : a. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai KKPN Kupang atas pelaksanaan pengamanan oleh Tim Patroli Terpadu/Bersama. b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota tim sebelum pelaksanaan kegiatan. c. Melakukan tindakan hukum jika ada pelanggaran dalam kawasan . d. Mengkoordinir anggota tim dalam pembagian tugas. e. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan setelah selesai melaksanakan tugas. 4) Sekretaris : a. Menyiapkan Administrasi Pelaporan. b. Menerima dan mendata laporan gangguan dari masing-masing resort. c. Membantu Ketua Tim untuk menyelesaikan laporan bila telah selesai melaksanakan Patroli Pengamanan di Kawasan Konservasi d. Mengadakan Pemeriksaan atau Monitoring terhadap kapal-kapal yang masuk kawasan terutama Administrasi kapal, tujuan masuk kawasan dan lain-lainnya. e. Mengambil tindakan tertentu untuk proses Penyidikan bila terjadi pelanggaran dalam Kawasan bekerja sama dengan semua anggota. f. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat pengguna kawasan. g. Bertanggung Jawab kepada Ketua Tim.

5) Bagian Logistik : a. Mengadakan persediaan kebutuhan bahan makanan untuk petugas pengamanan / Tim Patroli Terpadu. b. Menyediakan bahan bakar dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Patroli Terpadu. c. Menyiapkan awak kapal dan pemeliharaan kapal. 6) Bagian Pengaman

a. Mengadakan pemeriksaan/monitoring terhadap kapal-kapal yang masuk kawasan teutama administrasi kapal, tujuan masuk kawasan dan lain-lain b. Mengambil tindakan tertentu untuk proses penyidikan bila terjadi pelanggaran dalam kawasan konservasi, bekerja sama dengan semua anggota c. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat pengguna kawasan 7) Bagian Penyergap / Strategi a. Menyiapkan strategi dalam melaksanakan suatu penyergapan untuk menindak lanjuti adanya laporan gangguan atau yang terlihat dengan pandangan mata b. Memerintahkan untuk mengambil tindakan tertentu apabila dalam keadaan terdesak atau keselamatan jiwa terancam c. Bertanggung jawab kepada ketua tim

3. Prinsip – Prinsip Penuntun : 1) Kecepatan dan ketepatan bertindak . Dalam melaksanakan kegiatan Operasi Pengamanan perlu dilaksanakan dengan cepat dan tepat berdasarkan hukum yang bertanggung jawab serta tidak mengambil resiko yang dapat menimbulkan kerugian besar. Untuk itu diperlukan informasi tentang situasi lapangan sedini mungkin. 2) Mengutamakan Pencegahan. Dalam Melaksanakan Patroli upaya pencegahan harus diutamakan tetapi dengan tetap mewaspadai dan menyiapkan kemungkinan dilakukannya upaya paksa. 3) Fungsional. Bantuan Personil sedapat mungkin dimintakan kepada dan diberikan kepada satuan yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi . 4) Profesionalisme dan Proporsional. Pelaksanaan Operasi harus secara Profesional dan Proporsional, yaitu dengan memahami tugas dan fungsi serta lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. 5) Minimalisasi resiko. a. Menggunakan cara bertindak yang paling ringan dan resiko yang diakibatkan harus sepadan dengan keadaan yang dihadapi. b. Penggunaan senjata atau tindakan kekerasan lainnya hanya sebagai jalan terakhir karena terpaksa untuk mempertahankan atau

menyelamatkan diri sendiri atau orang lain dan mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan dan mengancam keselamatan. 6) Hak Asasi Manusia Operasi dilakukan dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia dengan prinsip praduga tak bersalah. Hak Asasi Manusia dalam kegiatan pengamanan meliputi: 1. Hak dan Kewajiban Tim Pengarah Hak Anggota Tim a. Mendapatkan perlindungan hukum sebagai aparat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Mendapatkan pelayanan logistik selama kegiatan berlangsung c. Mendapatkan kelengkapan keselamatan tugas d. Mendapatkan asuransi keselamatan kerja

Kewajiban Anggota Tim a. Melaksanakan segala tindalan sesuai prosedur b. Dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan kekerasan, pemaksaan, penyiksaan dan/atau perlakuan kejam yang mengancam keselamatan jiwa manusia c. Menjaga citra institusi termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan untuk tidak mengambik ikan nelayan tanpa hak dan menerima suap d. Melaksanakan semua kegiatan dengan penuh tanggung jawab e. Memperlakukan tersangka/pelaku dengan prinsip praduga tak bersalah f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara kolektif dan menyerahkan kepada Kepala Balai KKPN Kupang

2. Hak dan Kewajiban Pelanggar/Pelaku Hak Pelanggar / Pelaku

a. Mendapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Menerima perlakuan sesuai prosedur yang berlaku dan manusiawi c. Tersangka memperoleh jaminan tidak akan dirampas hak milik pribadinya sepanjang hak milik tersebut bukan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau merupakan hasil dari tindak pidana. Kewajiban Pelanggar / Pelaku a. Memberikan keterangan dengan benar b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada UU No. 31 th 2004 jo. 45 th 2009 tentang Perikanan dan UU no. 27 th 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil c. Pendekatan terhadap tersangka dilokasi kejadian dan tempat penahanan

Lampiran 3. Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Terpadu A.

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan 1. Perencanaan Pengamanan Perencanaan merupakan hal yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan pengamanan. Beberapa unsur perencanaan tersebut antara lain mencakup : 1) Persiapan a. Peta kerja Petugas pengamanan harus mengetahui wilayah kerja, serta daerahdaerah rawan pelanggaran dalam kawasan, khususnya disetiap zonasi, yang dituangkan dalam peta kerja dan peta kerawanan, yang akan menjadi sasaran kegiatan pengamanan. b. Tata waktu menentukan tata waktu pelaksanaan pengamanan yang terdiri dari lama waktu yang dibutuhkan, tanggal dan jam keberangkatan serta kembali, yang harus disesuaikan situasi, kondisi dan strategi. c. Personil Ketua tim pengamanan menentukan jumlah personil serta komposisi petugas yang dibutuhkan dalam setiap bentuk pengamanan, termasuk kebutuhan bantuan personil dari Polri, TNI AL, TNI AD, Kejaksaan Negeri, Pengadilan serta unsur masyarakat (kampung/desa/kelurahan/ kecamatan) bila dibutuhkan d. Logistik Kebutuhan logistik selama kegiatan pengamanan harus terjamin, oleh karena itu perlu diperhitungkan secara detil kebutuhan logistik, jenis dan jumlahnya untuk setiap kegiatan pengamanan dengan memperhitungkan resiko yang akan terjadi. e. Sarana dan prasarana Sarpras kegiatan pengamanan sangat bergantung dengan tujuan dan target pengamanan itu sendiri. Beberapa sarpras yang harus dipersiapkan antara lain : alat transportasi, alat komunikasi, alat pengamatan, senjata, peralatan, SAR, peralatan snorkling/ SCUBA dan sarpras lain yang diperlukan.

f. Strategi Strategi pengamanan kawasan disiapkan berdasarkan kebutuhan, target yang hendak dicapai, informasi yang ada, serta mengakomodasi keadaan darurat yang mungkin terjadi, taktik dan prediksi-prediksi kemungkinannya. g. Kelengkapan administrasi Bahwa seluruh personel dan peralatan yang dpersiapkan sebagai penunjang kegiatan pengamanan harus dilengkapi persyaratan administrasi dan surat ijin sesuai ketentuan perundang-perundangan yang berlaku seperti: Surat Tugas, Pas senjata dan SIM, Pas Kapal, Surat Kecakapan Mengemudi Kapal (sejenis SIM), Kartu Tanda Penyidik PPNS,KTA Polsus Perikanan/Pengawas Perikanan, surat kelengkapan alat komunikasi, Surat Permintaan Bantuan, format laporan kejadian 2) Observasi Observasi yaitu kegiatan untuk melihat, mengamati, mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pengamanan Kawasan, antara lain mencakup : a. Kondisi sumberdaya alam Dapat dilakukan melalui data sekunder maupun pengamatan langsung di lapangan b. Pelaku Perseorangan atau kelompok atau perusahaan atau badan hukum lainnya yang melakukan tindak pidana kejahatan di bidang perikanan dan konservasi. c. Sarana kegiatan pengamanan (Modus Operandi) ditujukan kepada kegiatan yang dilarang dilakukan dalam kawasan, yang meliputi antara lain : - Beraktifitas di zona inti kawasan - Bila dalam kondisi darurat berada dalam kawasan ini namun alat tangkap dalam kondisi beroperasi. - Menangkap/mengambil sumberdaya alam dalam kawasan dengan menggunakan alat tangkap, apapun bentuk dan jenisnya di zona yang dilarang. - Menangkap/mengambil sumberdaya alam dalam kawasan di zona yang diperbolehkan, namun menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan/merusak (misalnya : bom, bius, racun, sengatan listrik, trawl).

- Menangkap/mengambil sumberdaya alam laut disaat musim dan ditempat pemijahan (spawning ground) - Mengambil/merusak terumbu karang. - Melakukan pencemaran dalam kawasan atau diluar kawasan yang mungkin dapat berdampak pada kerusakan kawasan. - Mendirikan bangunan tanpa ijin dalam kawasan, - Melakukan kegiatan wisata yang merusak (menginjak karang, membuang jangkar pada terumbu karang, dan aktifitas merusak lainnya) - Menghilangkan atau merusak rambu-rambu, papan peringatan, papan nama, tanda batas Kawasan di dalam Kawasan Konservasi. - Mengambil dan atau mengangkut sampel berupa bagian Flora dan Fauna tanpa ijin yang berwenang. d. Peralatan pelaku Peralatan, yang meliputi : Alat Transportasi laut atau alat angkut, bahan peledak, alat selam dan alat tangkap lainnya yang ada dan patut diduga digunakan untuk melakukan kegiatan yang dilarang dalam Kawasan Konservasi atau dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. e. Lokasi pengamanan Kegiatan pengamanan dilaksanakan hanya terbatas dalam wilayah Kawasan Konservasi Perairan Nasional setempat yang meliputi batas-batas wilayah kerja Kawasan Konservasi Perairan Nasional setempat dibawah pengelolaan Balai KKPN Kupang f. Objek pengamanan Objek pengamanan antara lain fisik kawasan, sarana prasarana pengelolaan, rambu/papan informasi, tanda batas kawasan/zona, keanekaragaman hayati dalam kawasan konservasi setempat

3) Analisis Situasi Analisis situasi yaitu uraian kemungkinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan serta penentuan teknis pengamanan di lapangan. Bahan yang dipergunakan untuk menganalisis situasi adalah data dan informasi yang di himpun dari kegiatan observasi. Analisis akan menghasilkan output berupa Rencana Pengamanan ( RENPAM ) yang memuat hal-hal :

a. Modus Operandi pelaku, jenis tindak pidana yang terjadi, taksiran kerugian Negara sehingga perlu dilakukan Pengamanan. b. Peta lokasi dan Rute yang digunakan untuk mencapai sasaran Pengamanan. c. Jadwal Pelaksanaan Pengamanan. d. Peralatan dan Logistik yang dibutuhkan. e. Kekuatan Personil dalam pelaksanan Pengamanan. f. Pengamanan Personal dan materiil selama melaksanakan pengamanan. B. Pelaksanaan Pengamanan Setelah mendapat hasil analisis situasi, maka dilaksanakan kegiatan pengamanan dalam bentuk pengamanan pre-emtif, pengamanan preventif, pengamanan represif, pengamanan partisipatif masyarakat maupun proses penegakan hukumnya. Dengan pertimbangan tertentu diperlukan bantuan personil POLRI/TNI dengan ketentuan sebagai berikut: a. Prosedur Permintaan Bantuan Personil. Prosedur permintaan bantuan personil adalah sebagai berikut : 1. Pada situasi normal, permintaan personil oleh Kepala Balai KKPN Kupang kepada Instansi Terkait secara tertulis kepada Komandan Satuan dan ditembuskan kepada Komandan Satuan ditingkat diatasnya. 2. Pada situasi darurat, permintaan personil dapat dilakukan secara lisan dan harus ditindak lanjuti dengan permintaan tertulis. b. Prosedur Pemberian Bantuan Personil. Prosedur pemberian bantuan personil adalah sebagai berikut : 1. Pada situasi normal, pemberian bantuan personil diberikan sesuai permintaan yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas. 2. Pada Situasi Darurat, pemberian bantuan personil diberikan sesuai permintaan dan kemudian dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas. C. Pelaporan Pelaporan dibuat setiap pelaksanaan kegiatan pengamanan telah dilaksanakan. Salah satu fungsi laporan adalah sebagai bahan evaluasi kegiatan pengamanan yang telah dilakukan , selanjutnya hasil evaluasi tersebut digunakan untuk perencanaan pengamanan selanjutnya.

D. Ketentuan Pokok. Dalam Upaya Pengamanan Kawasan Konservasi lingkup Balai KKPN Kupang, maka dilaksanakan Pengamanan Terpadu/operasi bersama dengan ketentuan pokok yang wajib ditaati sebagai berikut : 1. Personil Patroli Terpadu terdiri dari Anggota Polsus Perikanan. Pengawas Perikanan dan dari masing-masing Kesatuan (TNI/POLRI) 2. Patroli hanya dilaksanakan di dalam batas-batas wilayah Kawasan Konservasi masing-masing setempat. 3. Patroli bersifat Pre-emtif, Preventif dan Represif. 4. Ketua Tim Patroli Terpadu diangkat dari anggota Tim Patroli Terpadu berdasarkan fungsi teknis masing2 angkatan yang dihadapkan kepada situasi dan kondisi wilayah tempat kejadian. 5. Ketua Tim Patroli Terpadu, berkewajiban menerima laporan terjadinya gangguan dari masing-masing resort atau melihat kondisi adanya gangguan dalam kawasan untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan, bekerja sama dengan semua anggota patroli. 6. Ketua Tim Patroli berkewajiban untuk membagi tugas kepada para anggota sesuai dengan fungsi tugasnya masing-masing. 7. Ketua Tim Patroli Terpadu berkewajiban menentukan route perjalanan melalui koordinasi dengan anggota tim yang disesuaikan dengan kondisi kerawanan di lapangan. 8. Sebelum melaksanakan patroli, Ketua Tim yang ditunjuk berkewajiban memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota tentang kegiatan dan kondisi lapangan serta tindakan yang diambil. 9. Tindakan yang bersifat Represif atau upaya paksa di daratan pulaupulau kecil: a. Apabila ditemukan tersangka pelaku maka kepada pelaku diberikan peringatan dengan menggunakan pengeras suara untuk segera menghentikan kegiatan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. b. Pada saat diberikan peringatan oleh petugas melalui pengeras suara untuk menghentikan kegiatan namun tidak di indahkan, maka diberikan tembakan peringatan sebanyak 3 ( tiga ) kali, jika berhenti maka tindakan selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Apabila ditemukan barang yang diduga sebagai hasil tindak pidana, maka dilakukan penangkapan terhadap pelaku dan penyitaan barang bukti disertai dengan pembuatan Berita Acara, kemudian diserahkan ke pihak yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. c. Pada saat diberikan tembakan peringatan dan ternyata tidak di indahkan maka dilakukan upaya untuk melumpuhkan dengan melakukan penembakan yang diarahkan ke bagian

bawah pinggang, atas perintah Ketua Tim Pengamanan / Patroli Terpadu. 10. Tindakan yang bersifat represif atau upaya paksa di Perairan : a. Prosedur Penghentian dan Pengejaran Kapal / Perahu Motor 1) Gunakan sarana komunikasi atau pengeras suara, perintahkan Kapal atau Perahu Motor untuk berhenti. 2) Apabila Kapal atau Perahu Motor tidak berhenti maka, Ketua Tim Patroli Terpadu memerintahkan kepada salah satu anggota yang ditunjuk untuk melakukan tembakan peringatan secara berurut : a) Tembakan ke udara, bila tidak dipatuhi maka dilanjutkan dengan tindakan pada point b) b) Tembakan ke air lambung kiri / kanan Kapal / Perahu Motor, bila masih tidak dipatuhi, maka lanjutkan dengan tindakan pada point c) c) Tembakan ke air haluan / buritan kapal / Perahu Motor sasaran. 3) Bila Kapal / Perahu Motor tetap tidak berhenti maka, Hak Kejar / Hot Pursuit dapat dilakukan sampai Kapal / Perahu Motor tertangkap. 4) Hal-hal Khusus. a) Dalam situasi terdesak dan untuk membela diri, Tim Patroli Terpadu dapat melakukan tindakan keras sesuai dengan ancaman yang dihadapi, dengan sedapat mungkin menghindari adanya korban. b) Untuk menghindari tabrakan yang disengaja oleh Kapal / Perahu Motor sasaran, maka tindakan yang harus diambil adalah : 1) Tembak haluannya dengan tujuan agar kapal / Perahu Motor bocor dan niat untuk tabrakan gagal. 2) Dalam hal menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, Tim Patroli Terpadu dapat melakukan penembakan untuk membela diri. b.

Prosedur Pemeriksaan Kapal. 1) Pelaksanaan pemeriksaan. a) Dilaksanakan setelah kapal berhenti. b) Menempati posisi lambung kiri / kanan kapal / Perahu Motor pada jarak aman dengan mengutamakan keamanan personil dan materiel.

c) d)

2)

Bila memungkinkan, merapat pada lambung kiri / kanan kapal sasaran. Tim pemeriksa dengan menunjukkan Surat Tugas / Surat Perintah segera melaksanakan periksaan terhadap dokumen kapal, ABK, penumpang, muatan atau barang-barang yang dicurigai.

Hasil Pemeriksaan. a) Apabila tidak terdapat cukup bukti dan hanya merupakan pelanggaran ringan, maka kapal / Perahu Motor tersebut dilepaskan dan cukup dicatat pada jurnal patroli. b) Apabila terdapat cukup bukti, maka Ketua Tim Pemeriksa segera melaporkan kepada Ketua Tim Patroli Terpadu, dilengkapi dengan : (1) Plot posisi TKP pada peta. (2) Buat gambar oleat pengejaran, penghentian dan pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Patroli Terpadu dan Nahkoda Kapal / Perahu Motor tersebut, selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. c) Apabila terdapat cukup bukti, kapal / Perahu Motor, ABK, barang bukti lainnya segera diproses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku. d) Dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak, pemeriksaan dapat dilakukan dengan tetap perpedoman pada peraturan / p erundang-undangan yang berlaku.

11. Setelah selesai melaksanakan kegiatan patroli maka, Ketua Tim Patroli terpadu wajib membuat laporan tertulis kepada Kepala Balai KKPN Kupang dan diteruskan kepada Instansi terkait selambat-lambatnya 2 ( dua ) hari setelah pelaksanaan tugas.

B. SIFAT PENGAMANAN 1. Pengamanan Fungsional Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan secara rutin, terus menerus, berencana, dan simultan oleh PPNS Perikanan / Pengawas Perikanan (Waskan), dan instansi terkait sesuai kewenangannya.

2. Pengamanan Gabungan Karena pertimbangan tingkat kemampuan, jumlah dan keterbatasan wewenangnya dari PPNS & POLSUS/pengawas Perikanan, maka dimungkinkan dilaksanakan kegiatan pengamanan gabungan yang melibatkan Polri, TNI AL, TNI AD, Kejari, Pengadilan Negeri, Unsur masyarakat (kampung/kelurahan/kecamatan) atau instansi terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya maupun tim lain yang telah terbentuk sebelumnya.

C. BENTUK KEGIATAN PENGAMANAN 1. Pengamanan Preventif Pengamanan preventif adalah salah satu tahapan kegiatan dalam sistim pengamanan sebelum terjadi tindak pidana meliputi : a. Pembinaan, Penyuluhan dan Penerangan Hukum Pembinaan, penyuluhan dan penerangan hukum dapat dilakukan baik secara fungsional oleh masing-masing instansi yang berwenang maupun secara periodik oleh tim gabungan yang melibatkan PPNS Perikanan, Polisi Kehutanan, Polri, TNI AL, TNI AD, Kejari, Pengadilan Negeri dan instansi terkait. b. Pengawasan dan Pencegahan Pengawasan dan pencegahan dapat dilakukan oleh instansi terkait dengan melibatkan unsur masyarakat yang merupakan bentuk kearifan lokal dalam rangka upaya pelestarian sumberdaya alam disekitarnya dalam hal ini Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sumberdaya perikanan yang sudah terbentuk di setiap kampung didaerah pesisir. c. Penjagaan Penjagaan adalah kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan dengan menempatkan petugas pengamanan dalam pospos penjagaan atau pondok jaga dalam rangka pengawasan di dalam kawasan. d. Patroli Patroli adalah bentuk pengamanan bergerak yang dilakukan baik secara fungsional maupun gabungan antara lain melalui : 1). Patroli Rutin Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan dengan frekwensi tertentu, dengan menggunakan alat trasportasi speed boat / kapal Patroli.

2). Patroli Insidentil/Mendadak Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan yang dilakukan secara mendadak atau isedentil, apabila mendapat informasi akan terjadinya pelanggaran/tindak pidana bidang perikanan, kelautan dan konservasi, yang perlu segera dilakukan pencegahannya. 2. Pengamanan Represif Pengamanan represif adalah salah satu tahapan dalam sistem pengamanan kawasan konservasi yang bersifat penindakan secara hukum terhadap pelaku, dilakukan oleh unsur penegak hukum dan proses dari laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

D. PENANGANAN DARURAT Kondisi darurat merupakan suatu keadaan berbahaya yang mengancam keselamatan fisik dan mental seluruh pengamanan yang terjadi sebagai dampak dilaksanakannya kegiatan pengamanan, yang membutuhkan dukungan khusus, baik dari aparat hukum, pimpinan pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya dalam rangka penyelesaiannya.Dukungan khusus dalam rangka penyelesaian kondisi darurat tersebut berupa : 1. Mekanisme hubungan langsung melalui telepon atau alat komunikasi lainnya kepada pengambil kebijakan tertinggi (Bupati, Kapolres, pengambil kebijakan lainnya) 2. Pembentukan gugus tugas khusus masalah darurat (task force) oleh Bupati 3. Pendanaan khusus dalam rangka penyelesaian kondisi darurat 4. Advokasi atau bantuan hukum terhadap petugas 5. Perlindungan petugas dan saksi (fisik) E. SARANA DAN PRASARANA PENGAMANAN 1. Jenis Peralatan yang diperlukan: a. Alat Transportasi Air b. Papan Informasi / Interpretasi c. Rambu-rambu Laut d. Persenjataan 2. Uraian Jenis Peralatan yang Diperlukan : a. Alat Transportasi Air; Kapal Pendukung Keamanaan Laut berupa Pos Terapung (……..nama Kapal). Berfungsi sebagai pos jaga atau tempat transit para petugas

keamanan (POLSUS Perikanan/PPNS, POLSEK, POLAIR-UD, UGK-AL, PEMDA) pada waktu operasi pengamanan perairan. Perlengkapan yang harus disediakan dalam Pos terapung ini antara lain Radio Komunikasi, Senjata api, Peralatan SAR (Search And Rescue), Lampu Suar dan Perlengkapan Memasak serta didampingi oleh Speed Boat penyergap. Penempatan Pos Terapung berada di wilayah perairan konservasi mengelilingi Kawasan Konservasi Perairan Nasional setempat yang sifatnya mengamankan kawasan baik secara preventif maupun represif. Spesifikasi kapal : (1) Kapasitas muatan : minimal 8 orang tim pengaman dan 4 orang awak kapal dan maksimal 25 orang. (2) Kecepatan mesin : maksimal 8 knot (3) Peralataan navigasi : GPS stationer (4) Peralatan Komunikasi: SSB, RIG, Handy Talky, Pengeras Suara (5) Peralatan SAR : Alat selam, Pelampung (6) Peralatan Penunjang: Video Camera, Teropong Mono, Binokuler, Infra Merah, Senjata Api (7) Bermesin satu dilengkapi tanki bahan bakar cadangan (8) Identitas kapal dengan logo KEMENKP harus tercantum dengan jelas pada lambung kapal dan mudah dibaca serta berbendera Indonesia. Perincian peralatan kapal ………..(nama kapal) yang berfungsi sebagai pos apung sebagaimana pada Lampiran . Speed boat (1) Kapasitas muatan maksimum 8 orang tim pengaman (2) Bahan terbuat dari fibreglass (3) Peralataan navigasi standar terdiri dari teropong dan pelampung (4) Bermesin satu dan tersedia tangki bahan bakar cadangan (5) Identitas kapal dengan logo KEMENKP harus tercantum dengan jelas dan mudah dibaca serta berbendera Indonesia b. Papan Informasi/Interpretasi Papan informasi dan papan interpretasi adalah benda yang dipasang pada suatu tempat baik di daratan, di permukaan laut maupun di dalam laut fungsinya memberi informasi mengenai jenis, potensi, posisi geografis, rute interpretasi atau ketentuan-ketentuan yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan di laut. c. Rambu-rambu Laut

Rambu-rambu laut adalah benda yang dipasang pada permukaan laut dengan maksud memberi tanda / peringatan (warning) kepada berbagai pihak yang melakukan kegiatan di laut. d. Persenjataan Persenjataan adalah benda sebagai alat bantu yang dipergunakan oleh petugas keamanan dalam keadaan tertentu dan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk melumpuhkan "lawan" dalam jarak jauh atau dekat. Lawan dalam hal ini adalah pihak-pihak yang melakukan tindak pidana yang mengganggu dan mengancam baik tehadap keberadaan kawasan konservasi maupun pihak yang mengancam keselamatan jiwa aparat keamanan yang sedang bertugas. 3. Sistem Komunikasi Alat komunikasi sebagai sarana penunjang untuk menerima dan memberi informasi apabila adanya informasi gangguan kawasan ataupun sebagai sarana untuk meminta petunjuk lebih lanjut. Peralatan komunikasi berupa SSB, Handy Talky (HT) yang ditempatkan di Pos Terapung, Kantor Satker KKPN setempat, kantor Balai KKPN Kupang. Penggunaan alat komunikasi berupa SSB untuk menghindari kebocoran informasi, sedangkan alat komunikasi berupa HT akan menggunakan kode-kode (sandi) tertentu. Penerima informasi atau pemberi informasi harus mencatat semua kejadian atau laporan yang masuk sehingga dapat ditindak-lanjuti. Penempatan personil di bagian alat komunikasi akan ditunjuk oleh komandan tim . Pengendalian komunikasi dilakukan dengan menghidupkan radio sepanjang hari pada pos terapung dan di Kantor Satker KKPN setempat dan kantor Balai KKPN Kupang. Sedangkan untuk pos-pos di lapangan dilakukan sesuai kesepakatan (minimal 3 kali sehari harus dikontrol). 4. Pemeliharaan Kapal 1. Docking Kapal Merupakan kegiatan pemeliharaan / pemeriksaan kapal pada bagian dek kapal, body kapal meliputi : a. Pengecatan : dengan kebutuhan berupa cat, anti fouling, minyak cat, pernis dan lain-lain. Perincian perawatan kapal diatur dalam SOP operasi kapal. b. Perawatan Mesin : salah satu pemeliharaan kapal yang sangat vital berupa pergantian oli, persediaan bahan bakar cadangan. Secara rinci perawatan mesin sebagaimana diatur dalam “Manual Book” yang dikeluarkan oleh pabrik mesin masing-masing produk. Waktu docking paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali dalam hal perbaikan besar atau kerusakan parah. 2. Suku Cadang Alat-alat yang berhubungan langsung dengan mesin seperti tang, obeng, solder, kunci pas, dan lain-lain

3. Pengaturan docking dilakukan setiap bulan, pada saat surut pagi hari di lapangan atau pantai berpasir, terutama perawatan pada lambung kapal. 5. Logistik 1.Seluruh petugas patroli mendapat jatah makanan 3 kali sehari dan insentif. 2. Penyediaan logistik seperlunya yang dibebankan kepada Satker setempat 3. Urusan memasak menjadi tanggung jawab juru masak anak buah kapal (ABK) 4. Pos terapung menyediakan obat-obatan pertolongan pertama (P3K) 6. Sistem Rolling Petugas Pelaksanaan operasional pengamanan perairan kawasan konservasi lingkup pengelolaan Balai KKPN Kupang dilaksanakan dengan sistem rolling / pergantian petugas selama 10 hari secara bergantian.Petugas yang dilibatkan dalam operasi pengamanan perairan adalah Polsus Perikanan/Pengawas Perikanan , POLSEK, POL-AIRUD, UGK-AL, KORAMIL, PEMDA. Dengan jumlah personil dalam tim sebanyak 8 orang yaitu 6 Orang dari POLSUS Perikanan/Pengawas Perikanan (4 orang anggota, 1 orang Komandan, 1 orang sebagai Pengemudi Speed Boat) dan 2 orang dari aparat keamanan ( salah satunya diambil dari POLSEK, POL-AIRUD, UGK-AL) serta ditambah dari PEMDA apabila diperlukan. 7.Etika (Tata Tertib) Petugas di Pos Terapung (kapal patroli) 1. Petugas yang berada dalam Pos Apung KM…….(nama kapal) adalah petugas patroli berdasarkan Surat Perintah Tugas dari masing-masing instansi 2. Dilarang merokok dan membuang puntung rokok di sembarangan tempat seperti di wilayah perairan kawasan konservasi, di kamar tidur, tempat-tempat yang berdekatan dengan bahan bakar, dapur, kecuali tempat-tempat yang disediakan 3. Buang sampah pada tempat yang telah disediakan 4. Wajib mentaati semua jadwal kegiatan yang telah disusun bersama 5. Melaporkan segala kejadian yang terjadi di kapal, perairan sekitar dan lapangan dalam pelaksanaan patroli kepada komandan Pos Terapung yang ditunjuk untuk ditindak lanjuti. Petugas jaga bertugas membuat laporan pada akhir jam tugasnya. 6. Penggunaan alat/perlengkapan yang berasal dari kapal harus atas izin dari komandan Pos Terapung dan Kapten Kapal dan dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu. 7. Petugas wajib memakai pakaian seragam (PDH, PDL, atau PDU) selama jam kerja mulai pukul 07.00 - 14.00 WITA dan setelah itu berpakaian bebas rapi 8. Pada saat makan harus berpakaian seragam / bebas rapi dan dilarang merokok 9. Penggunaan air tawar agar seefisien mungkin seperti MCK dan lain-lain 10. Mentaati semua keputusan yang diambil bersama dalam pelaksanaan patroli.

Lampiran 4. Peta wilayah kerja Balai KKPN Kupang

Lampiran 5. Prosedur Apel Persiapan Pelaksanaan (APP) a) APP dilaksanakan sebelum kegiatan patroli dilaksanakan. Sebelum APP dilakukan Komandan Patroli/ketua tim telah mengumpulkan semua informasi dan masukan pengamanan dari sumber – sumber terpercaya lainnya. Informasi ini kemudian dipertimbangkan untuk kegiatan patroli yang akan dilakukan. b) Ketua tim melaksanakan pemeriksaan anggota tim patroli, perlengkapan diri dan perlengkapan patroli. Ketua tim memastikan semua prosedur pengamanan, khususnya dukungan logistik, transportasi dan komunikasi untuk patroli telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kegiatan patroli yang akan dilakukan. c) Ketua tim mengisi formulir yang telah disiapkan dan melakukan pembagian tugas patroli. d) Ketua tim berkoordinasi dengan kapten kapal motor untuk kelayakan rute patroli dan jadwal patroli yang akan dilakukan. Ketua tim menyampaikan rute, waktu dan target patroli kepada anggota tim patroli. e) Ketua tim memimpin doa sebelum perjalanan dimulai.

Lampiran 6. Prosedur penanganan kasus PENANGANAN KASUS BOM & BIUS IKAN INPUTS

PROCESS

OUT PUTS Bukti Tidak Cukup

TKP

Bom/bius ikan Pembinaan

TIM PATROLI

Surat Pernyataan

Tertangkap tangan Tindak lanjut penyidikan

Wilayah KKPN; - Zona inti -Zona Pemanfaatan - Zona Perikanan berkelanjutan -Zona lainnya

Bukti Cukup

(TSK, BB, Saksi)

Dimulainya penyidikan

PPNS & POLRI

Kejaksaan

Berkas Perkara

Putusan Pengadilan Pengadilan

Surat Vonis

PENANGANAN KASUS TEMUAN SATWA DILINDUNGI

INPUTS

PROCESS


TKP

Temuan Satwa dilindungi

TIM PATROLI

wilayah KKPN; - Zona inti -Zona Pemanfaatan - Zona Perikanan berkelanjutan -Zona lainnya

Tertangkap tangan

Tindak lanjut penyidikan

Dimulainya penyidikan TSK

TSK

Surat Pernyataan

Pembinaan

DALAM KKPN

Bukti Cukup

(TSK, BB, Saksi)

Satwa utk konsumsi

Surat Pernyataan

Satwa utk diperdagangkan

LUAR KKPN PPNS & POLRI Kejaksaan

Berkas Perkara Putusan Pengadilan

Pengadilan

Surat Vonis

PENANGANAN KASUS TEMUAN PENGAMBILAN KARANG, PASIR & PENEBANGAN BAKAU

INPUTS

PROCESS


TKP

Tambang karang, pasir & tebang bakau

TIM PATROLI

wilayah KKPN; - Zona inti -Zona Pemanfaatan - Zona Perikanan berkelanjutan -Zona lainny a

Tertangkap tangan

Tindak lanjut penyidikan

Dimulainya penyidikan TSK

TSK

tinggal dalam KKPN

Surat Pernyataan

Pembinaan

Bukti Cukup

(TSK, BB, Saksi)

karang, pasir & bakau utk Rumah tangga Surat

Pernyataan

tinggal dalam KKPN

karang, pasir & bakau untuk diperdagangkan

PPNS & POLRI

Berkas Perkara

Kejaksaan

Putusan Pengadilan Pengadilan

Surat Vonis

Lampiran 7. Format Surat Pernyataan



SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan dibawah ini; Nama

:

Tempat/tgl Lahir

:

Tempat tinggal

:

No. KTP

:

Asal KTP

:

dengan ini saya menyadari sepenuhnya atas pelanggaran yang telah saya perbuat seperti …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….., nyata-nyata telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tertera dalam UU no. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU no. 31 tahun 2004 juncto no 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Saya menyadari akan sangsi hukum yang pantas saya terima, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya mohonkan maaf atas perbuatan pelanggaran yang telah saya lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Apabila dikemudian hari perlanggaran ini terulang lagi, maka saya bersedia diberikan sangsi hukum yang lebih berat. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran tanpa adanya tekanan apapun. Nama tempat, tgl/bln/tahun

Yang menyatakan, ttd (nama lengkap……….)

Saksi-saksi: (dari tim Patroli) 1. Nama lengkap…………… (nrp/nip…….)

.ttd……………………………….

2. ………………………….

………………………………..

3. ……………………………

……………………………….

Lampiran 8. Format laporan kegiatan operasi FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN OPERASI KAPAL PATROLI KM .............. DALAM RANGKA PENGAMANAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL .........................................................Propinsi ........................ BALAI KKPN KUPANG BAB I.

PENDAHULUAN Latar Belakang Dasar pelaksanaan tugas Maksud, Tujuan dan Sasaran Pelaksana Waktu dan tempat

BAB II. PELAKSANAAN 2.1. Metode/Langkah Pelaksanaan 2.2. Route patroli (lengkap dengan peta) 2.3. Kronologi Kegiatan (dilengkapi saat data posisi saat Penghentian dan Pemeriksaan dan atau Penghentian , Pemeriksaan dan Penahanan) 2.4. Hasil operasi 2.5. Tindak lanjut

BAB III. ANALISIS/EVALUASI OPERASI 3.1. Tingkat Capaian Hasil Operasi (Out put dan Out come) 3.2. Hambatan/permasalahan 3.3. Evaluasi kondisi kapal (deck, mesin dan ABK) BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan 4.2. Saran LAMPIRAN-LAMPIRAN a. Berita Acara Pemeriksaan b. Foto & Surat-surat pendukung e. Hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi Komandan Operasi/Patroli,

NIP. ...

Mengetahui, Nakhoda Kapal Patroli

Lampiran 9. Prosedur Penyidikan oleh PPNS 1. Jika memungkinkan Penyidikan dilakukan oleh PPNS Perikanan dan diarahkan kepada UU No. 31 th 2004 jo. 45 th 2009 tentang Perikanan dan UU no. 27 th 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2. Proses Penyidikan selalu koordinasi

dengan

Penyidik

polri

sesuai

locus

delicti/TKP 3. Bagi PPNS yang ditunjuk untuk menangani proses penyidikan akan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan oleh Kepala Balai KKPN Kupang. Segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penyidikan akan diback up oleh Balai KKPN Kupang. 4. Setiap kasus yang diproses harus diikuti sampai dengan tingkat peradilan. 5. Modus Operandi dan Tindakan Pertama Oleh Petugas Keamanan di

TKP

(Tempat Kejadian perkara) a). Modus operandi : Tersangka sedang melakukan kegiatan berupa menangkap ikan dengan alat tangkap apapun atau mengambil / mendongkel terumbu karang, melakukan pencemaran, atau mendirikan bangunan, atau menginjak – injak terumbu karang, memancangkan jangkar pada terumbu karang yang dilakukan di dalam kawasan Tindakan pertama di TKP yang dilakukan oleh petugas keamanan dalam kegiatan patroli maupun operasi pengamanan adalah : ( 1 ) Menangkap tersangka untuk didengar keterangannya secara langsung; ( 2 ) Mengenakan tuduhan kepada tersangka berdasarkan pasal 35 UU no. 27 tahun 2007 dan pasal ……

PP no.

tahun…..;

( 3 ) Melakukan penyidikan secara langsung di TKP ( Tempat Kejadian perkara ), apabila di dalam Tim terdapat PPNS; ( 4 ) Menahan tersangka untuk diserahkan kepada POLRI; ( 5 ) Mengamankan barang bukti berupa kapal, alat tangkap ikan, senjata, dan benda lain yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana, untuk kepentingan persidangan di Pengadilan;

( 6 ) Melengkapi semua tindakan dengan BAP; b). Modus operandi: Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan atau merugikan masyarakat sekitar, dalam wilayah KKPN Tindakan pertama di TKP yang dilakukan oleh petugas keamanan dalam kegiatan patroli maupun operasi pengamanan adalah : ( 1 ) Menangkap tersangka untuk didengar keterangannya secara langsung; Mengenakan tuduhan kepada tersangka berdasarkan pasal 35 UU No. 27 tahun 2007 ( 3 ) Melakukan penyidikan langsung di TKP ( Tempat Kejadian perkara ), apabila di dalam Tim terdapat PPNS; ( 4 ) Menahan tersangka dalam koordinasi dengan POLRI; (5) Menggeledah serta mengamankan barang bukti berupa kapal, alat tangkap ikan, senjata, dan benda lain yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana untuk kepentingan persidangan di Pengadilan; ( 6 ) Melengkapi semua tindakan dengan BAP;

c)

Modus Operandi : Tersangka sedang

melakukan kegiatan berupa

menangkap ikan dengan alat tangkap racun / bahan peledak / listrik atau mengambil / mendongkel terumbu karang, atau memancangkan jangkar pada terumbu karang, atau melakukan pencemaran, atau mendirikan bangunan, menginjak-injak terumbu karang, di dalam kawasan wilayah KKPN. Tindakan pertama di TKP yang dilakukan oleh petugas keamanan dalam kegiatan patroli maupun operasi pengamanan adalah : ( 1 ) Menangkap tersangka untuk didengar keterangannya secara langsung ;

( 2 ) Mengenakan tuduhan kepada tersangka berdasarkan pasal 35 UU no. 27 tahun 2007,

Peraturan Pemerintah No ….. Tahun

;melakukan

penyidikan di TKP ( Tempat Kejadian Perkara ), apabila dalam tim terdapat PPNS ; ( 4 ) Menahan tersangka dengan bantuan POLRI ; (5) Mengamankan barang bukti berupa kapal, alat tangkap ikan, senjata, dan benda lain yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana untuk kepentingan parsidangan di Pengadilan ; ( 6 ) Melengkapi semua tindakan dengan BAP; d). Modus operandi : Tersangka sedang melakukan kegiatan berupa merusak atau menghilangkan rambu – rambu, papan peringatan, papan nama, tanda batas kawasan, di dalam kawasan konservasi Tindakan pertama di TKP yang dilakukan oleh petugas keamanan dalam kegiatan patroli maupun opersi pengamanan adalah : ( 1 ) Menangkap tersangka untuk didengar keterangannya secara langsung ; ( 2 ) Mengenakan tuduhan kepada tersangka berdasarkan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) ( 3 ) Melakukan penyidikan di TKP (Tempat Kejadian Perkara), apabila dalam tim terdapat PPNS ; ( 4 ) Menahan tersangka dengan bantuan POLRI ; ( 5 ) Mengamankan barang bukti berupa kapal, alat tangkap ikan, senjata, dan benda lain yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana untuk kepentingan parsidangan di Pengadilan ; ( 6 ) Melengkapi semua tindakan dengan BAP; f). Modus operandi : Tersangka sedang melakukan kegiatan berupa menangkap ikan dengan mengginakan bahan peledak, racun, listrik, atau melakukan pengambilan karang tanpa izin diluar kawasan konservasi ( laut ) Tindakan pertama di TKP yang dilakukan oleh petugas keamanan dalam kegiatan patroli maupun operasi pengamanan adalah :

( 1 ) Menangkap tersangka untuk didengar keterangannya secara langsung ; ( 2 ) Mengenakan tuduhan kepada tersangka berdasarkan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) dan UU Perikanan yang berkaitan dengan pengrusakan atau penghilangan asset Negara ; ( 3 ) Menyerahkan tersangka dilengkapi / bersama-sama dengan barang buktinya kepada Penyidik POLRI atau Penyidik Pegawai Negri Sipil Pertanian atau Perikanan ;

Prosedur Penyidikan oleh Polri a) Jika tidak memungkinkan dilakukan oleh PPNS, maka proses penyidikan diserahkan kepada Penyidik Polri sesuai dengan locus delicti. b) Selama proses penyidikan berlangsung, koordinasi dengan Polri akan dilaksanakan oleh bagian Perlindungan yang akan ditunjuk oleh Kepala Balai KKPN melalui Surat Perintah Tugas.

Lampiran 10 . Prosedur Penanganan Barang Bukti a. Segala benda hasil dari atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana bisa dijadikan sebagai barang bukti dan dicatat oleh PPNS ke dalam Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) dan dilampiri Daftar Barang Bukti ( DBB ). Setiap kali ada perubahan atau mutasi mengenai Barang Bukti baik jumlah maupun bentuknya harus dibuat dalam BAP ; b. Barang Bukti seperti dimaksud di atas, sedapat mungkin dihadirkan dalam keadaan utuh dan sesuai dengan BAP dan DBB yang dibuat untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim di persidangan ; c. Dalam hal, barang bukti merupakan benda yang mudah rusak dan nilainya cepat menurun pada saat persidangan berlangsung sebagai contoh hasil tindak pidana berupa ikan mati dengan persetujuan Hakim sebagaimana diusulkan terlebih dahulu oleh Jaksa Penuntut Umum / Penyidik POLRI / PPNS maka pihak-pihak yang menguasai barang bukti tersebut ( Pimpinan Unit Pengelola, Kejaksaan, POLRI, PPNS ) dapat melakukan pelelangan yang diketahui oleh tersangka, guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi Negara ; d. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Pejabat dari Kantor Lelang Negara setelah menerima permohonan dari pihak yang menguasai barang bukti. Laporan hasil pelaksanaan lelang dibuat dalam bentuk Risalah Lelang yang dibuat oleh Kantor Lelang Negara ; e. Barang Bukti satwa dilindungi yang masih hidup jika tidak memungkinkan dilakukan penitipan, maka dapat dilakukan pelepasan ke habitatnya dengan dilengkapi Berita Acara dan dokumentasi secukupnya. f. Barang Bukti satwa dilindungi yang telah mati segera dilaksanakan pemusnahan Barang Bukti dengan dilengkapi Berita Acara dan dokumentasi secukupnya.

Lampiran 11. Prosedur Penggunaan Radio dan Alat Komunikasi

1. Umum  Radio dan alat komunikasi lainnya digunakan untuk keperluan penting seperti: pemberitaan; permohonan bantuan, dan situasi bahaya.  Alat radio dan komunikasi lainnya baik di darat dan diatas kapal motor milik Balai KKPN adalah untuk mendukung pengelolaan KKPN.  Pembicaraan pribadi dan diluar hal – hal yang berhubungan dengan KKPN hanya diperkenankan digunakan diluar waktu kontak radio yang telah ditetapkan dan tidak memakai jalur Balai KKPN  Pemakaian telpon satelit hanya diperkenankan untuk urusan sangat penting.  Apabila seseorang harus menggunakan telpon satelit untuk keperluan pribadi, maka harus membayar tarif pulsa sesuai yang ditetapkan oleh operator telpon. Frekwensi umum SSB radio: …………..  Digunakan untuk menginformasikan hal – hal yang bersifat umum atau tidak rahasia.  Dapat digunakan untuk meminta bantuan dalam keadaan bahaya dan/atau gawat. Frekuensi khusus/terbatas Digunakan untuk menginformasikan hal-hal yang bersifat rahasia terutama yang berhubungan dengan kegiatan patroli/pengamanan.

        

Frekwensi terbatas SSB radio ……... (nama Panggilan) : Balai KPPN Kupang Frekwensi terbatas SSB radio ……….(nama panggilan): Satker KKPN Sawu Frekwensi terbatas SSB radio ……….(nama panggilan): Satker KKPN Gili Matra Frekwensi terbatas SSB radio ……….(nama panggilan): Satker KKPN Kapoposang Frekwensi terbatas SSB radio ……….(nama panggilan): Satker KKPN Padaido Frekwensi terbatas SSB radio ……….(nama panggilan): Satker KKPN Waigeo Frekwensi terbatas SSB radio ……….(nama panggilan): Satker KKPN Raja Ampat Frekwensi terbatas SSB radio ……….(nama panggilan): Satker KKPN Aru Frekwensi terbatas SSB radio ……….(nama panggilan): Satker KKPN Laut Banda

2. Tata tertib:  Memohon untuk masuk jalur Mengucapkan salam  Menyampaikan nama pemanggil dan posisi (bila memungkinkan)  Menyampaikan pesan singkat

 Apabila pesan yang disampaikan lebih dari 2 menit, tinggalkan jalur utk menuju jalur alternatif atau tunda sampai pada saat jalur tidak padat (diluar jam kontak)

3. Keadaan Darurat : Penggunaan kata ‘mayday’ dan ‘pan-pan’

Kata mayday (baca : mei-dei)digunakan jika pemanggil dalam keadaan gawat atau bahaya yang dapat mengancam jiwanya atau jiwa orang lain yang hendak dibantu. Apabila ada panggilan mayday maka semua komunikasi di jalur harus dihentikan, dan siapa yang dapat mendengar lebih dahulu atau dapat berbicara dengan pemanggil mayday harus diprioritaskan. Pemanggil mayday harus diprioritaskan selalu !

Kata pan-pan (baca: pen-pen) digunakan jika pemanggil dalam keadaan bahaya tetapi tidak mengancam jiwanya atau orang lain pada saat itu. Apabila ada panggilan penpen maka semua komunikasi di jalur harus dihentikan, dan siapa yang dapat mendengar lebih dahulu atau dapat berbicara dengan pemanggil pan-pan harus diprioritaskan.

Lampiran 12. Perlengkapan dasar Polsus/Pengawas Perikanan untuk alat pengamanan dan keselamatan Perlengkapan dasar: 1. Senjata api, 2. Kartu Ijin Penggunaan Senjata api (PENGPIN)), 3. SPT (Surat Perintah Tugas) 4. Kartu Anggota POLSUS, 5. Kartu PPNS, Perlengkapan pendukung: 1. Pelampung, 2. GPS, 3. Peta, 4. Lampu senter, 5. Alat Tulis Perlengkapan Patroli Rutin, Periodik, dan Operasi 1. Seragam dinas 2. Kartu anggota 3. SPT 4. Kartu Anggota 5. Senjata Api (optional) 6. Kartu ijin penggunaan senjata api (wajib apabila membawa senjata api) 7. Kartu PPNS (bagi polhut dengan kualifikasi PPNS) 8. Buku catatan 9. Alat tulis 10. Lampu senter 11. Peta kawasan (satu buah per sortie) 12. Pelampung 13. GPS (satu buah per sortie) 14. Air mineral 15. Radio komunikasi (rig – wajib pada kapal patroli)

Lampiran 13. Format Laporan Kejadian



“PRO JUSTITIA” LAPORAN KEJADIAN Nomor: LK. …./……./……./….. PERISTIWA YANG TERJADI: 1. Waktu kejadian

: Hari ……….. tanggal ………. Pukul ……..

2. Tempat kejadian

: Perairan/laut Kawasan Konservasi Perairan Nasional …… ………….. Posisi ………………………………………………..

3. Apa yang terjadi

: Diduga menangkap ikan dengan menggunakan peralatan tangkap tidak ramah lingkungan/melanggar zonasi/menangkap dan membawa binatang yang dilindungi/merusak lingkungan, …………………………… ………………………………………………………………….

4. Siapa pelaku

: Nama/suku …………….kelamin ………………Umur ………, pekerjaan ……………………, alamat ………………………... …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 5.

Bagaimana terjadinya

: …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..

6. Dilaporkan

: Hari …………………, tanggal ……………, pukul …………...

TINDAKAN PIDANA APA: Diduga melanggar Pasal: ……………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI: 1. Nama : ………………….. Suku: ……………….. Umur: ……………,Kelamin: …………., Pekerjaan: …………………………, Alamat: ……………………….……........................... ………………………………………………………………………………………………….. 2. Nama : ………………….. Suku: ……………….. Umur: ……………,Kelamin: …………., Pekerjaan: …………………………, Alamat: ……………………….……........................... …………………………………………………………………………………………………..

BARANG BUKTI: 1.

…………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………. 3.

…………………………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………………………….

URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….

TINDAKAN YANG DILAKUKAN ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………..

Dikeluarkan di: ………………….. Pada tanggal: …………………….

MENGETAHUI

PELAPOR

Komandan Operasi,

………………………

………………………………

NIP.……………….

NIP.………………..............

Lampiran 14. Format Surat Perintah Penangkapan



“PRO JUSTITIA” SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor: SP. ……./………/……../…

Pertimbangan

: Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, perlu untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana Perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dasar

: 1. Pasal 35 ayat ….. dan ayat……huruf …. UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2. ……………. UU No. 31 tahun jo. No 45 tahun …….. tentang Perikanan. 3. Laporan Kejadian No: ……………tanggal ……………………….

DIPERINTAHKAN Kepada

: 1. Nama/Nip

: ……………………….

Pangkat/Gol

: ……………………….

Jabatan

: ……………………….

2. Nama/Nip

Untuk

: ……………………….

Pangkat/Gol

: ……………………….

Jabatan

: ……………………….

: 1. Melakukan penangkapan terhadap: Nama

: ……………………(pelaku pelanggaran /nakhoda kapal yg tertangkap)

Tempat/tgl lahir : ……………………. Alamat Pekerjaan

:

…………………… :

……………………

Warganegara : ……………………. Agama

: …………………….

Dan membawa ke …………………………(mis; kantor satker…..), karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Perikanan di wilayah KKPN ……….. sebagaimana dimaksud dalam pasal …. ………………………. 2. Setelah melaksanakan surat perintah ini, segera membuat Berita Acara Penangkapan. 3. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal …………. sampai dengan ……………………………….

Dikeluarkan di: ………………… Pada tanggal : …………………

Yang Menerima Perintah,

Komandan Operasi,

………………………….

………………………….

NIP. ……………………

NIP. …………………….

Pada hari ini tanggal …………… (satu) lembar surat penangkapan ini diserahkan kepada tersangka/keluarga tersangka. Yang Menerima

Yang Menyerahkan

…………………..

………………………. NIP. ………………….

Lampiran 15. Format Berita Acara Penangkapan Tersangka



“PRO JUSTITIA” BERITA ACARA PENANGKAPAN TERSANGKA

-------Pada hari ini ………tanggal ……pukul ………saya ……………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. Pangkat ……………… bersama-sama dengan;

NIP.

……………………..

jabatan

…………………………

1. Nama, pangkat/NIP

:

………………………………………………………...………….


:

………………………………………………………...………….


:

………………………………………………………...………….

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan: ……………….. 1. Pasal 35 ayat ….. dan ayat……huruf …. UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2. Pasal ……………. UU No. 31 tahun jo. No 45 tahun …….. tentang Perikanan. 3. Laporan Kejadian Nomor: ……………tanggal ………………………. …………………… 4. Surat Perintah Penagkapan No.: ……………………. tanggal ……………………………

---------Telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang laki-laki/perempuan sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nama

: ………………

Umur

: ………………

Pekerjaan

: ……………….

Alamat

:

Warganegara

………………. :

Agama

……………… : ………………

2. Nama

: …………..

Umur

: …………….

Pekerjaan

: …………….

Alamat

:

Warganegara

………………. :

Agama

……………… : ……………..

3. Nama

: …………..

Umur

: …………….

Pekerjaan

: …………….

Alamat

:

Warganegara Agama

4. Nama

………………. :

……………… : ……………..

: …………..

Umur

: …………….

Pekerjaan

: …………….

Alamat

: ……………….

Warganegara

: ………………

Agama

: ……………..

Yang bersangkutan ditangkap sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal …………………………………………….. Adapun jalannya penangkapan adalah sebagai berikut: Pada hari ……………tanggal ……………….. pukul …………….. Kapal patroli …………... Yang sedang melaksanakan patroli di perairan laut KKPN ………………. telah menjumpai beberapa orang laki-laki/perempuan yang kemudian dikenal bernama ……………………………………………….. dan kawan-kawan, seperti tersebut diatas dengan mempergunakan kapal/perahu/boat ……………………………….. ……….. sedang …………………………………………………………………. dalam wilayah KKPN…………. dengan menggunakan ……………(mis: bom ikan) / mengangkut binatang langka/ merusak lingkungan ekositem ………………….., maka saudara ………………….dan kawan-kawan ditangkap beserta barang bukti-------------------------demikian Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di laut ………… padad tanggal ……………………………………….

Tersangka,

PPNS Perikanan,

………………………

……………………….. NIP. ……………………..

Saksi-saksi:

Ttd 1. …………………………………. , NIP. ………………………..

ttd 2. …………………………………… NIP. ………………………..

Lampiran 16. Format Daftar Tersangka



“PRO JUSTITIA”

DAFTAR TERSANGKA No.

Nama

Alamat

1

2

3

Pekerjaan Kebangsaan 4

5

Agama

Keterangan

6

7

1 2 3 4 5 dst Dikeluarkan di : ………………………………….. Pada tanggal : ………………………………….. PPNS Tim Patroli ………….. ttd ………………………………….. NIP. …………………

Lampiran 17. Format Daftar Barang Bukti



“PRO JUSTITIA”

DAFTAR BARANG BUKTI

No

No. Reg. Barang bukti

Jenis Barang bukti

Jumlah

Disita

Pemilik diakui oleh

tgl

dari

Keterangan oleh

1 2 3 4 5 dst Dikeluarkan di: ………………………… Pada tanggal : …………………………. PPNS Tim Patroli ………….. ttd ………………………………….. NIP. …………………

Lampiran 17. Format Surat Tanda Terima Berkas Perkara



TANDA TERIMA BERKAS PERKARA Nomor: ………………………..

Berkas perkara nomor: …………………………………. tanggal …………….. yang dikirim dalam rangkap 2 (dua) dengan surat pengantar nomor: ………………….. tanggal ……………..atas nama tersangka (dkk), telah diterima pada tanggal ……………………..di …………………..oleh: Nama

: ……………………………………………………….

NIP

:

………………………………………………………

Pangkat

:

………………………………………………………

Jabatan

: ………………………………………………………

………………………., 20……

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

……………………..

………………………………..

NIP. ………………

NIP. ………………………….

Lampiran 18. Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti



“PRO JUSTITIA”

BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

---------Pada hari ini ……………………tanggal …………….. tahun ………. Pukul …………. Saya ……………………………………………………………… pangkat ………………. NIP…………………………… jabatan sebagai penyidik pegawai negeri sipil pada tim patroli …………………………………… di atas, berdasarkan surat pengatar Nomor ………………………………… tanggal ………………… perihal : pengiriman tersangka dan barang bukti terlampir telah diserahkan dalam keadaan lengkap dan baik ----------------------------1. Tersangka a.n. ………………………. (dkk) seperti terlampir dalam daftar tersangka (lampiran 16) 2. Barang-barang bukti seperti terlampir dalam daftar Barang Bukti (Lampiran 17) yang ada pada berkas perkara awal di laut,-----------------------------a. Nomor: ……………..: Tentang penyerahan berkas perkara awal di laut A.n

……………………………………………….

b. Nomor: ……………..: Tentang penyerahan berkas perkara awal di laut A.n

……………………………………………….

c. Nomor: ……………..: Tentang penyerahan berkas perkara awal di laut A.n

………………………………………………..

---------Kepada ………………………..yang diterima oleh-----------------------Nama

:

……………………………………………………….

Pangkat/NIP : ……………………………………………………… Pekerjaan

: ………………………………………………………

Jabatan

: ………………………………………………………

Serah terima ini dilakukan di ……………………… disaksikan oleh: :

1. Nama Pangkat/NIP Pekerjaan

2.

:

…………………………………………………………….. ………………………………………………………………

:

……………………………………………………………….

Jabatan

: ……………………………………………………………….

Alamat

: ……………………………………………………………….

Nama

:

Pangkat/NIP Pekerjaan

……………………………………………………………… :

:

……………………………………………………………… ……………………………………………………………….

Jabatan

: ……………………………………………………………….

Alamat

: ……………………………………………………………….

--------Demikian Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ………………………. Pada tanggal ………….. bulan …………..tahun ……….

Yang Menerima

Yang Menyerahkan PPNS Perikanan pada Tim Patroli ………

……………………….

…………………………………….. NIP. ………………………………..

Saksi-saksi:

1. ……………………. NIP. ………………..

2. ………………………… NIP. …………………….

Lampiran 19. Format Surat Pengantar



Nomor

:

Klasifikasi

: Biasa

Hal

: Penyerahan Barang Bukti dan tersangka A.n. ……………………………..

Kepada Yth: …………………………………………… Di …………………………………………

SURAT PENGANTAR No

Isi

Banyaknya

Keterangan

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

Laporan kejadian Surat Perintah Penangkapan Berita Acara Penangkapan tersangka Daftar tersangka Daftar Barang Bukti Tanda terima berkas perkara Surat pengantar Berita Acara Serah terima tersangka dan Barang Bukti Laporan Pelaksanaan Operasi

9

Lampiran 20. PROSEDUR METODA PELAKSANAAN PENGAMANAN A. Sifat Pengamanan 1. Pengamanan Fungsional Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan secara rutin, terus-menerus, berencana dan simultan oleh PPNS, POLSUS Perikanan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai kewenangannya. 2. Pengamanan gabungan Disebabkan oleh pertimbangan tingkat kemampuan, jumlah dan keterbatasan wewenang dari PPNS, POLSUS Perikanan, dan KEMENKP, maka dimungkinkan dilaksanakan kegiatan pengamanan gabungan yang melibatkan POLRI, TNI, unsur masyarakat (kampung/desa/kelurahan /kecamatan), atau mitra kerja dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

B. Bentuk kegiatan Pengamanan I. Pengamanan Pre-emtif Merupakan salah satu bentuk pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan melalui pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat pengguna kawasan, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi kawasan konservasi bagi pembangunan nasional/daerah dan kehidupan manusia, serta dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk tidak ikut terlibat dalam pelanggaran/kejahatan dibidang Perikanan khususnya konservasi kawasan dan jenis ikan.

II. Pengamanan Preventif Merupakan salah satu bentuk pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang bersifat pengawasan dan pencegahan, dalam rangka mencegah masyarakat melaksanakan pelanggaran/kejahatan dibidang Perikanan khususnya konservasi kawasan dan jenis ikan antara lain melalui : 1.

Penjagaan.

Penjagaan adalah kegiatan pengamanan baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan dengan menempatkan petugas pengamanan dalam pos-pos penjagaan dalam rangka pengawasan di dalam wilayah Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Pos-pos Jaga dibangun di daratan pantai pulau-pulau kecil dalam wilayah KKPN.

Petugas pengamanan dari Polsus Perikanan/Pengawas perikanan ditempatkan dalam Pos-pos Penjagaan tersebut guna mengamankan Kawasan Konservasi setempat dari gangguan manusia sekaligus juga sebagai tempat pelayanan masyarakat dibidang perikanan . Penyebaran Pos-pos Penjagaan adalah sebagai berikut : a.TNP. Laut Sawu: ……………(jelaskan letak dan zonanya) b. SAP. Kep. Aru Bagian Tenggara:………. c. SAP Raja Ampat:………. d. SAP. Kep. Waigeo sebelah Barat:………. e. TW P. Kapoposang:………. f. TW P. Gili Air dan Gili Terawangan:………. g. TW P. Padaido:……….. h. TW P. Laut Banda: …………….

2.

Patroli.

Patroli adalah bentuk pengamanan bergerak yang dilakukan baik secara fungsional maupun gabungan, dilaksanakan oleh petugas pengamanan dari POLSUS Perikanan di daratan maupun di wilayah perairan Kawasan Konservasi Perairan Nasional setempat. Jenis Patroli yang dilakukan dalam wilayah KKPN adalah : 1)

Patroli Rutin

Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungsn, ysng dilaksanakan dengan frekwensi tertentu, dengan menggunakan alat transportasi Speed Boat maupun “Floating Rangers Station/FRS” yang berfungsi sebagai pos apung. Pelaksanaan patroli dengan speed boat dan FRS ini diatur sbb: a.

Patroli Cepat adalah Patroli Rutin dengan menggunakan alat transportasi Speed Boat, yang dilaksanakan secara terpadu dari Polsus Perikanan/Pengawas Perikanan, TNI dan Polri selama 2 ( dua ) hari dengan frekwensi seminggu sekali.

b.

Patroli Pos Apung / Floating Rangers Station (FRS). Patroli Pos Apung / Floating Rangers Station (FRS) yaitu Patroli yang

dilaksanakan oleh Tim Patroli Terpadu dari Polsus Perikanan/Pengawas Perikanan, TNI dan Polri dengan menggunakan Kapal sebagai sarana Pos terapung yang dilakukan secara rutin selama 10 ( sepuluh ) hari dengan frekwensi sebulan 3 ( tiga ) kali dengan sistem Rolling/pergantian pertukaran petugas. Tim Patroli Terpadu/bersama dapat melakukan patroli dalam wilayah kawasan konservasi setempat. 2)

Patroli Insidentil / Mendadak.

Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilakukan secara mendadak atau insidentil, apabila mendapat informasi akan atau sedang terjadinya pelanggaran/tindak pidana dibidang perikanan khususnya konservasi kawasan dan jenis ikan, yang perlu segera dilakukan pencegahannya III. Pengamanan Represif Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, dalam rangka penanggulangan atau tindakan hukum atau yustisia terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan pelanggaran/tindak pidana dibidang perikanan khususnya konservasi kawasan dan jenis ikan dalam wilayah KKPN, yang dilaksanakan dengan cara dan sistem yang bersifat strategis dan dilakukan secara simultan. Pengamanan represif dilakukan melalui: a. Operasi intelijen Dilaksanakan untuk pengumpulan data, keterangan terjadinya pelanggaran/kejahatan dibidang perikanan khususnya konservasi kawasan dan jenis ikan, antara lain tentang tokoh penggerak, pemodal, aktor intelektual, rencana kegiatan pelanggar/kejahatan dll. b. Operasi represif Dilaksanakan dalam rangka pengejaran, penangkapan, terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan dibidang perikanan khususnya konservasi kawasan dan jenis ikan serta penahanan dan penanganan barang bukti c. Operasi khusus Dilaksanakan dalam rangka penanggulangan terhadap gangguan/pelanggaran/ kejahatan di bidang perikanan yang sangat kompleks serta sudah mengancam kelestarian kawasan, sehingga perlu dilakukan tindakan-tindakan khusus. IV. Pengamanan partisipatif/ POKMASWAS Pengamanan kawasan yang dilakukan oleh unsur masyarakat yang merupakan bentuk kearifan lokal dalam rangka upaya konservasi kawasan dan jenis ikan diwilayah KKPN dan sekitarnya. POKWASMAS dibentuk atas kearifan lokal dari desa setempat, pada umumnya lembaga desa ini dibentuk berdasarkan SK Kepala Desa setempat. POKMASWAS

ini harus mendapatkan pembinaan dari SATKER KKPN setempat. Pembinaan yang dilakukan SATKER KKPN dalam rangka peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengamanan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi kehidupan ekonomi, pendidikan dan budaya dengan maksud agar masyarakat tidak mengganggu kelestarian kawasan serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengamanan KKPN. V. Penyidikan Serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya menurut cara yang diatur menurut KUHP. Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi diduga dan merupakan tindak pidana berdasarkan laporan kejadian, maka PPNS segera melakukan kegiatan penyidikan setelah memperoleh surat perintah tugas dari Kepala Balai KKPN Kupang. Prosedur dan tahapan penyidikan mengacu kepada aturan dan pedoman yang sudah ada. C. Penanganan Darurat (Quick Response) Kondisi darurat merupakan suatu keadaan berbahaya yang mengancam keselamatan fisik dan mental seluruh unsur pengamanan dan atau Satker pengelola KKPN, sebagai dampak dilaksanakannya kegiatan pengamanan, yang membutuhkan dukungan khusus, baik dari aparat hukum, pimpinan pemerintah daerah, pemerintah pusat (KEMENKP cq Ditjen KP3K dan Ditjen Pengawasan) beserta pihak terkait lainnya dalam rangka penyelesaiannya. Dukungan khusus dalam rangka penyelesaian kondisi darurat tersebut berupa: 1. Mekanisme hubungan langsung melalui telepon atau alat komunikasi lainnya kepada pengambil kebijakan tertinggi (Dirjen KP3K, Bupati, Gubernur, Kapolres dan pengambil kebijakan lainnya. 2. Balai KKPN Kupang memprakarsai pembentukan gugus tugas khusus masalah darurat (task force). 3. Pendanaan khusus dalam rangka penyelesaian kondisi darurat. 4. Advokasi atau bantuan hukum terhadap petugas tersebut. 5. Perlindungan petugas dan saksi terutama secara fisik.

: SOP OPERASI PENGAMANAN KKPN OLEH TIM TERPADU (OPERASI BERSAMA)

Recommend Documents