MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA STAF SARANA DAN PRASARANA
STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR (SOP) PENGAMANAN KANTOR SSARPRAS POLRI
I.
PENDAHULUAN 1.
Umum. a.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
b.
Staf Sarana dan Prasarana Polri yang selanjutnya disingkat Ssarpras Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen sarana dan prasarana pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. Di dalam pelaksanaan tugasnya Ssarpras Polri memiliki peran yang sangat strategis terutama berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah serta pelayanan terhadap masyarakat;
c.
bahwa kantor Ssarpras Polri terletak di Jalan Raya Bekasi Timur 86 Cipinang Jakarta Timur yang merupakan kawasan perkantoran dimana terdapat bangunan kantor dan pergudangan dari beberapa satker Polri yaitu Ssarpras Polri, Pusdokkes Polri dan gudang/bengkel Divisi Telematika dan Informatika Polri, yang saat ini sebagai salah satu obyek vital Polri;
d.
mengingat lokasi perkantoran Ssarpras Polri tersebut merupakan salah satu obyek vital, karena lokasi perkantoran Ssarpras Polri yang sangat dekat berbatasan dengan lingkungan masyarakat umum, maka hal tersebut sangat potensi menimbulkan kerawanan terhadap adanya ancaman maupun gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas perkantoran tersebut;
e.
dengan situasi suhu politik di Indonesia yang semakin meningkat belakangan ini, maka sebagian akumulasi permasalahan dari berbagai daerah telah bermuara di wilayah DKI Jakarta sebagai sentral pemerintahan, dimana ditemukan banyaknya aksi/kegiatan unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat, sehingga perlu dipersiapkan sistem pengamanan kantor Ssarpras Polri;
2
f.
2.
3.
sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan kesatuan dan memaksimalkan pengamanan serta mengantisipasi adanya ancaman dan gangguan yang akan timbul, dipandang perlu dibuatkan Standar Operasi Prosedur (SOP) pengamanan kantor Ssarpras Polri.
Dasar. a.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.
Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman pengendalian massa;
c.
Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian;
d.
Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri;
e.
Prosedur Tetap Kapolri Nomor : Protap/01/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang penanggulangan anarki.
Maksud dan Tujuan. a.
Maksud. Standar Operasi Prosedur (SOP) pengamanan kantor Ssarpras Polri ini adalah sebagai pedoman yang harus diketahui, dilaksanakan oleh seluruh personel di lingkungan perkantoran Ssarpras Polri dalam rangka melakukan pengamanan dari ancaman, gangguan secara terpadu dan terorganisir untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib dan kondusif.
b.
Tujuan. agar diperoleh persamaan persepsi dan kesatuan bertindak serta dapat dilaksanakan oleh seluruh personel di lingkungan perkantoran Ssarpras Polri sehingga dapat menjamin adanya suasana bekerja yang aman, tertib dan kondusif.
4.
Ruang lingkup. Ruang lingkup Standar Operasi Prosedur (SOP) pengamanan kantor Ssarpras Polri ini meliputi sasaran pengamanan, prosedur dan mekanisme pengamanan personel, materil/barang Polri dan kegiatan di lingkungan Ssarpras Polri, struktur organisasi pengamanan serta administrasi dan anggaran. 5.
Sistematika . . . . .
3 5.
Sistematika. I. II. III. IV. V. VI.
6.
PENDAHULUAN SASARAN PENGAMANAN PROSEDUR DAN MEKANISME PENGAMANAN STRUKTUR ORGANISASI PENGAMANAN ADMINISTRASI DAN ANGGARAN PENUTUP
Pengertian. a.
Standar Operasi Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman tertulis yang mengatur secara sistematis untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi yang merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu;
b.
penjagaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh personel Polri yang bersifat pencegahan (preventif) dengan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat dan negara;
c.
patroli adalah suatu bentuk kegiatan yang sifatnya bergerak dari suatu tempat ke tempat tertentu yang dilakukan oleh anggota/personel Polri di lingkungan perkantoran guna mencegah terjadinya pelanggaran disiplin dan ketertiban dan mencegah terjadinya suatu tindak pidana kriminal serta memberikan rasa aman, perlindungan penganyoman dan pelayanan kepada obyek yang dipatroli;
d.
pengamanan adalah rangkaian kegiatan/tugas personel Polri untuk membuat situasi dan kondisi terasa aman sehingga lingkungan menjadi tenang dan orang didalamnya tidak merasa khawatir;
e.
kondusif adalah situasi tenang, mendukung untuk memberikan hasil yang diinginkan;
f.
aman adalah suatu keadaan dimana personel Polri maupun masyarakat dapat melakukan kegiatan tanpa gangguan yang dapat menghambat dalam melakukan aktivitas;
g.
bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan personel Polri maupun masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
h.
kecelakaan adalah keadaan yang terjadi akibat dari kelalaian dan bukan kesengajaan yang membawa korban manusia dan/atau harta benda;
i.
gangguan keamanan adalah kejadian yang membawa kerugian, hambatan, rintangan terhadap seseorang dan dapat membahayakan bagi orang lain;
4
II.
j.
gudang adalah bangunan atau suatu ruangan khusus yang digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang, yang mempunyai administrasi khusus, jelas batas-batasnya dan ada sistem pengamannya;
k.
barang adalah setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai/dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang;
l.
barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang syah;
m.
pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh personel Polri untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap orang, barang dan tempat.
SASARAN PENGAMANAN 7.
Jenis Sasaran Pengamanan. a. b. c. d.
8.
tempat; personel; barang/materiil; kegiatan.
Pembagian Sasaran Pengamanan. a.
tempat/lingkungan. 1)
Wilayah Tengah: a) b) c) d)
2)
Wilayah Barat: a) b) c) d) e)
3)
Masjid Nurul Iman; Gedung Pusdokkes; Pom Bensin; Kantor Subbaginnis dan Gudang arsip Puskeu; dan Perkantoran dan gudang domat.
Wilayah Timur: a) b) c) d) e) f) g)
b.
Gedung Utama; Gedung Lapangan Tenis; Bangunan Bengpalang; dan Gudang eks Timor.
Gedung Pertemuan; Kantor Baginfosarpras dan Kantor Bhayangkari; Museum dan Koperasi; Gudang Arsip; Gudang Balkir/bengkel Senpi; Kantor Depo Harkan Divti; dan Pergudangan Domat.
Personel. 1) 2) 3)
personel Sarpras Polri; Bhayangkari/PHL/cleaning servis; dan tamu.
c.
materiil . . . . .
4
c.
materiil/barang Polri. 1) 2) 3)
d.
kegiatan. 1) 2)
9.
inventaris kantor; fasilitas kantor; dan barang persediaan (stok gudang).
kegiatan dinas; dan kegiatan non dinas.
Ketentuan tanda pengenal identitas. a.
anggota Polri dan PNS Polri. 1)
setiap anggota Polri/PNS Polri dan karyawan non anggota Polri/PNS wajib menggunakan tanda pengenal khusus yang diberikan oleh Bagian Renmin Ssarpras Polri selama jam dinas/selama berada di kantor Ssarpras Polri;
2)
jenis-jenis tanda pengenal: a) b)
b.
III.
tanda pengenal Personel Polri warna biru; tanda pengenal non personel Polri (Bhayangkari/PHL/cleaning servis) warna hijau;
tamu. 1)
seluruh tamu yang berkunjung ke perkantoran Ssarpras Polri wajib menggunakan tanda pengenal khusus tamu;
2)
tanda pengenal tamu berwarna kuning dan putih;
3)
tanda pengenal warna kuning dipasang saat melapor di pintu masuk utama Ssarpras Polri dan dikembalikan saat meninggalkan kantor Ssarpras Polri dengan menyerahkan kartu tersebut di Pos pintu masuk Ssarpras Polri;
4)
tanda pengenal warna kuning diganti dengan tanda pengenal warna putih saat melapor di piket gedung utama;
5)
tanda pengenal tamu wajib digunakan dimanapun selama tamu tersebut berada di Ssarpras Polri.
PROSEDUR DAN MEKANISME PENGAMANAN 10. Kegiatan Pengamanan. a.
Penjagaan. 1)
kegiatan penjagaan kantor Ssarpras Polri dilaksanakan secara terus menerus dalam waktu 1 X 24 jam. 2) kegiatan . . . . .
5
2)
kegiatan penjagaan meliputi : a) b) c)
3)
4)
Piket pengawas; Penjagaan pintu masuk dan keluar; Penjagaan Gudang Domat.
kegiatan piket pengawas berkedudukan di lobby gedung utama Ssarpras Polri pada lantai I (dasar), bertugas : a)
melakukan pengawasan seluruh kegiatan di lingkungan kantor/gedung utama Ssarpras Polri selama 1 x 24 Jam;
b)
melakukan pengawasan kegiatan gudang Ssarpras Polri, kantor Div TI Polri, Poliklinik Pusdokes Polri dan gedung LKOK Polri;
c)
mengawasi kegiatan keluar masuk personel maupun tamu Ssarpras Polri di gedung utama Ssarpras Polri;
d)
mengendalikan kegiatan penjagaan pintu masuk dan keluar serta gudang.
kegiatan Pos Penjagaan pintu utama Ssarpras Polri, meliputi : a)
memeriksa setiap kendaraan dan tamu yang masuk dan keluar kantor Ssarpras Polri;
b)
melakukan pengawasan terhadap aktivitas di depan kantor Ssarpras Polri;
c)
melakukan pengawasan dengan melakukan patroli secara periodik keseluruh lingkungan Ssarpras Polri yang berbatasan dengan masyarakat/asrama Polri;
d)
melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap kegiatan di gedung Serbaguna, Masjid dan Toko/Kantin yang ada di dalam lingkungan Ssarpras Polri;
e)
membuat jadwal tugas pengamanan kantor Ssarpras Polri dan mengisi buku mutasi sesuai surat perintah yang dikeluarkan oleh Assarprass Kapolri/Kabagrenmin Ssarpras Polri;
f)
melaksanakan pengamanan kantor Ssarpras Polri sesuai jadwal tugas pengamanan kantor Ssarpras Polri, termasuk penugasan anggota Satpamkol untuk menaikkan dan menurunkan Bendera Merah Putih pada pukul 06.00 WIB dan pukul 18.00 WIB waktu setempat;
g)
menempati pos yang telah ditentukan termasuk penjagaan pintu utama Ssarpras Polri dan pos yang dianggap rawan;
h)
memeriksa dan mencatat identitas kendaraan, orang dan barang yang keluar masuk dengan menggunakan miror set detector/hand held metal detector/unit satwal Ssarpras Polri;
i)
menjaga dan mengatur keluar masuknya kendaraan personel Ssarpras Polri maupun tamu dan dicatat dalam buku mutasi; j) mencatat . . . . .
6
5)
b.
j)
mencatat dalam buku mutasi setiap kejadian di lingkungan tanggungjawabnya;
k)
melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan seluruh pintu kantor, terutama diluar jam kerja atau malam hari termasuk kegiatan yang dilaksanakan diluar jam dinas;
l)
bagi petugas jaga/anggota yang mendapat giliran istirahat memanfaatkan waktu istirahat di tempat yang sudah ditentukan;
m)
dalam pelaksanaan tugas pengamanan kantor Ssarpras Polri agar senantiasa berkoordinasi dengan petugas jaga instansi lain (Polsek, Pemadam Kebakaran, PLN, piket Mabes Polri, dll).
Pengaturan personel tugas jaga: a)
personel piket pengawas sesuai dengan jadwal perintah yang dikeluarkan oleh Assarpras Kapolri;
dan surat
b)
petugas pos penjagaan dilakukan peleton Satpamkol Ssarpras Polri yang dibagi dalam bentuk shift/kelompok secara bergantian sesuai jadwal/surat perintah yang dikeluarkan oleh Assarpras Kapolri;
c)
petugas penjagaan Domat dilakukan personel Domat Ssarpras Polri sesuai dengan jadwal dan surat perintah yang dikeluarkan oleh Assarpras Kapolri.
Patroli. 1)
dalam rangka pelaksanaan pengamanan kantor Ssarpras Polri maka dilaksanakan kegiatan patroli;
2)
kegiatan patroli dilaksanakan oleh anggota piket pengawas maupun anggota pos penjagaan pintu masuk dan keluar;
3)
kegiatan patroli oleh piket pengawas dilaksanakan sesuai dengan situasi, sedangkan kegiatan patroli oleh anggota pos penjagaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal secara terus menerus dan bergantian terhadap seluruh sasaran pengamanan baik pada jam dinas maupun diluar jam dinas;
4)
petugas yang melakukan patroli wajib melakukan pengecekan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi umum, setiap hasil pengecekan dan setiap hal menonjol yang ditemukan selama melaksanakan patroli harus dilaporkan kepada pimpinan jaga untuk dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang;
5)
dalam melaksanakan kegiatan patroli oleh anggota piket pengawas maupun anggota pos penjagaan dilaksanakan dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan; c. Pemeriksaan . . . . .
7
c.
Pemeriksaan identitas tamu dan pemeriksaan barang/materil. 1)
2)
Pemeriksaan Identitas tamu. a)
seluruh tamu yang berkunjung ke perkantoran Ssarpras Polri wajib menggunakan tanda pengenal khusus tamu;
b)
tanda pengenal tamu berwarna kuning;
c)
tanda pengenal tamu tersebut dipasang saat melapor di pintu masuk utama Ssarpras Polri dan dikembalikan saat meninggalkan kantor Ssarpras Polri dengan menyerahkan kartu tersebut di pos pintu masuk Ssarpras Polri;
d)
tanda pengenal tamu wajib digunakan dimanapun selama tamu tersebut berada di Ssarpras Polri;
e)
tanda pengenal tersebut diatas diterima di pintu masuk utama dan dipasang saat datang ke kantor Ssarpras Polri dan dilepas/diserahkan di pintu masuk utama saat keluar kantor Ssarpras Polri;
f)
seluruh tamu saat melapor di pintu masuk utama Ssarpras Polri wajib mengisi buku tamu dan meninggalkan identitas diri berupa KTP/SIM atau tanda pengenal lainnya;
g)
setelah tamu meninggalkan identitas diri berupa KTP/SIM atau tanda pengenal lainnya tersebut kemudian petugas memberikan kepada tamu kartu tanda pengenal khusus;
h)
identitas diri berupa KTP/SIM atau tanda pengenal lainnya milik tamu dikembalikan saat meninggalkan kantor Ssarpras Polri dengan menyerahkan kartu tanda pengenal tersebut di pos pintu masuk Ssarpras Polri.
Pemeriksaan Barang/Materil. a)
setiap barang/materil yang dimasukkan/dibawa ke kantor Ssarpras Polri wajib dilakukan pemeriksaan;
b)
barang yang dimasukkan/dibawa ke kantor Ssarpras Polri yang dilakukan pemeriksaan yaitu : (1)
barang/materil yang terkait dengan pengadaan barang /jasa yang dilaksanakan oleh Ssarpras Polri yang akan dimasukkan ke dalam gudang Ssarpras Polri;
(2)
barang/materil yang terkait dengan pengadaan barang /jasa yang tidak dimasukkan ke dalam gudang Ssarpras Polri;
(3)
barang/materil yang terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di lingkungan Ssarpras Polri;
(4)
barang-barang lain yang dilakukan pemeriksaan;
dipandang
perlu
untuk
(5) barang . . . . .
8 (5)
barang/materil yang terkait dengan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan oleh Ssarpras Polri yang akan dimasukkan ke dalam gudang Ssarpras Polri, dilakukan pencatatan dalam mutasi piket penjagaan selanjutnya dibawa ke gudang Ssarpras Polri;
(6)
barang/materil yang terkait dengan pengadaan barang /jasa yang tidak dimasukkan kedalam gudang sarpras Polri, dilakukan pencatatan dalam mutasi piket penjagaan selanjutnya dilaporkan ke piket pawas untuk dilanjutkan sesuai dengan tujuan pengguna barang/materil tersebut;
(7)
barang/materil yang terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas yang ada di lingkungan Ssarpras Polri, dilakukan pencatatan dalam mutasi piket penjagaan selanjutnya dilaporkan ke piket pawas atau ke Bagrenmin Ssarpras Polri;
(8)
barang-barang lain yang dilakukan pemeriksaan.
dipandang
perlu
untuk
11. Pelibatan personel. a.
b.
Situasi aman. 1)
pelaksanaan pengamanan dipimpin oleh Kasatgas : Kabagrenmin Ssarpras Polri dibantu oleh Kadomat Ssarpras Polri, perwakilan Div TI Pol dan perwakilan Pusdokkes Polri;
2)
pengamanan di pintu gerbang masuk kantor Ssarpras Polri dilakukan oleh piket Satpamkol Ssarpras Polri dibawah kendali piket pengawas bertempat di lobby gedung utama Ssarpras Polri;
3)
pengamanan di satker Div TI Pol dan Pusdokkes Polri dilakukan oleh piket satker masing-masing dibawah kendali piket pengawas bertempat di lobby gedung utama Ssarpras Polri, apel piket dilakukan didepan gedung utama Ssarpras Polri setiap hari pada jam 08.00 WIB dan jam 20.00 WIB;
4)
sistem koordinasi dilakukan menggunakan alat komunikasi yang ada;
Situasi Rawan. 1)
pelaksanaan pengamanan dipimpin oleh kasatgas Kabagrenmin Ssarpras Polri dibantu oleh Kadomat Ssarpras Polri, perwakilan Div TI Pol dan perwakilan Pusdokkes Polri;
2)
pengamanan di pintu gerbang masuk kantor Ssarpras Polri dilakukan oleh piket Satpamkol Ssarpras Polri dibawah kendali piket pengawas bertempat di lobby gedung utama Ssarpras Polri, dengan dibantu perlibatan kekuatan dari : a) 1 (satu) . . . . .
9 a) 1 (satu) regu dari Birojianstra dan Bagrenmin Ssarpras Polri; b) 1 (satu) regu dari Birobekum Ssarpras Polri; c) 1 (satu) regu dari Biropal Ssarpras Polri; d) 1 (satu) regu dari Birofaskon Ssarpras Polri; e) 1 (satu) regu dari Domat Ssarpras Polri. 12. Pengamanan tempat khusus. a.
tempat parkir. 1) setiap personel Ssarpras Polri wajib memarkir kendaraan dinas/pribadi sesuai dengan tempat yang telah disediakan; 2) tamu Ssarpras Polri wajib memarkir kendaraannya di tempat yang telah disediakan untuk parkir tamu; 3) parkir lobby gedung utama khusus untuk kendaraan Assarpras Kapolri atau tamu VVIP.
b.
Sistem Pengamanan Gudang. 1) penjagaan gudang. a)
seluruh gudang yang ada di Ssarpras Polri harus di monitor dan dijaga selama 1 x 24 jam;
b)
penjagaan, pengawasan lingkungan luar gudang selama jam dinas dilaksanakan oleh personel Ssarpras Polri;
c)
penjagaan, pengawasan gudang diluar jam dinas dilaksanakan oleh piket pengawas dan piket Domat.
2) Pengamanan keluar masuk barang dilakukan sebagai berikut: a)
pos penjagaan memeriksa identitas pengemudi, surat jalan, jenis dan jumlah barang, serta kendaraannya dan dicatat di buku mutasi, selanjutnya petugas mengarahkan sesuai dengan tujuan pengiriman barang;
b)
barang-barang yang masuk diluar hasil pengadaan, dilaporkan terlebih dahulu ke piket pengawas untuk selanjutnya diarahkan sesuai dengan tujuan;
c)
barang-barang yang masuk hasil pengadaan langsung diarahkan oleh petugas jaga ke gudang Domat untuk diterima Subbagrimalur Domat;
d)
barang-barang yang keluar dari gudang Domat harus dilengkapi surat jalan yang dikeluarkan Kassubagekspedisi Domat.
3) Monitoring. monitoring pengamanan gudang menggunakan CCTV yang terpasang di ruang piket, ruang Kabagrenmin dan ruang Assarpras Kapolri. c. Sistem . . . . .
10 c.
Sistem pengamanan kegiatan Gedung Serbaguna. 1) pengamanan kegiatan dinas. a)
apabila dilaksanakan rapat dinas di lingkungan Ssarpras Polri maka pengamanan oleh personel Ssarpras Polri;
b)
apabila dilaksananakan rapat dinas/pertemuan yang melibatkan kehadiran Kapolri, maka pengamanan melibatkan personel dari Divpropam Polri dan Polda Metro Jaya.
2) pengamanan kegiatan non dinas. pengamanan kegiatan non dinas dilakukan oleh tugas jaga Satpamkol dan bila diperlukan dibantu oleh piket pengawas dan Polsek setempat. d.
Sistem pengamanan di dalam gedung Pusdokkes dan Div TI Pol diatur oleh personel Pusdokkes dan Div TI Pol;
e.
Sistem pengamanan kegiatan agama/masjid dilaksanakan oleh pengurus masjid dan anggota pos penjagaan;
f.
Sistem pengamanan Pompa Bensin dilaksanakan oleh petugas Pompa Bensin.
13. Pengamanan keadaan darurat. a.
Kebakaran : 1) melakukan prosedur panggilan luar biasa (PLB); 2) menghubungi dinas pemadam kebakaran terdekat; 3) melakukan pemadaman sesuai dengan prosedur dan peralatan yang tersedia; 4) melakukan evakuasi personel dan mengamankan penting/rahasia dibawah kendali Kasubsatker masing-masing;
arsip
5) apabila api sudah padam, adakan APP dan amankan TKP; 6) laporkan kepada satuan atas. b.
Gempa Bumi : 1) tindakan pertama lakukan prosedur panggilan luar biasa(PLB); 2) koordinasi dan hubungi instansi terkait; 3) lakukan evakuasi personel Ssarpras Polri (Polri/PNS), tamu khususnya yang berada dalam gedung utama dan lingkungan Ssarpras Polri melalui tangga utama dan tangga darurat (tidak menggunakan lift) menuju lapangan terbuka; 4) pengamanan dokumen dan materiil yang penting milik dinas maupun pribadi personel Ssarpras Polri; 5) berikan APP kepada personel Ssarpras Polri agar tetap standby; 6) laporkan . . . . .
11 6) laporkan kepada satuan atas; 7) setelah melakukan kegiatan pengamanan agar melaksanakan analisa dan evaluasi. c.
Kerusuhan di sekitar lingkungan kantor : 1) pengamanan dipimpin oleh Kasatgas; 2) sebelum melaksanakan pengamanan, Kasatgas memberikan APP kepada seluruh anggota Satwal dan personel Ssarpras Polri termasuk Katim 1 s/d 6; 3) Katim 1 s.d 6 memimpin dan mengendalikan personelnya yang melakukan pengamanan di masing-masing sektor yang telah ditentukan; 4) selama pengamanan, koordinasi menggunakan jalur komunikasi angkasa (HT Trungking atau HT Stasioner); 5) pengemban fungsi pengawasan dan pengamanan internal, melaksanakan pengamanan terhadap personel Polri yang melakukan pengamanan; 6) koordinasi Polres terdekat untuk meminta bantuan pengamanan apabila kerusuhan semakin meningkat dan anarkis serta membahayakan keamanan kantor Ssarpras Polri; 7) setelah melakukan kegiatan pengamanan agar melaksanakan analisa dan evaluasi.
IV.
STRUKTUR ORGANISASI PENGAMANAN 15. Umum. a.
Penanggung Jawab : Assarpras Kapolri;
b.
Pengawas
: 1) 2) 3) 4)
c.
Kasatgas
: Kabagrenmin Ssarpras Polri;
d.
Wakil Kasatgas
: 1) Kadomat Ssarpras Polri; 2) Perwakilan Div TI Pol; 3) Perwakilan Pusdokkes Polri.
Karojianstra Ssarpras Polri; Karopal Ssarpras Polri; Karobekum Ssarpras Polri; Karofaskon Ssarpras Polri;
16. Khusus. a.
Tim 1 mengkoordinir pengamanan kantor lantai 1 dan gudang dan Museum Robekum Ssarpras Polri; Ketua Tim : Kabaginvent Robekum Ssarpras Polri. b. Tim 2 . . . . .
12
b.
Tim 2 mengkoordinir pengamanan kantor lantai 2 dan Baginfosarpras Rojianstra Ssarpras Polri.
kantor
Ketua Tim : Kabaginfosarpras Rojianstra Ssarpras Polri. c.
Tim 3 mengkoordinir pengamanan kantor lantai 3 dan gudang Ropal, Bengkel, Gudang Senpi dan Museum Senjata; Ketua Tim : Kabaginvent Ropal Ssarpras Polri;
d.
Tim 4 mengkoordinir pengamanan kantor lantai 4 dan gudang Faskon; Ketua Tim : Kabagwasbang Rofaskon Ssarpras Polri;
e.
Tim 5 mengkoordinir pengamanan gudang Domat, Pom Bensin, LKOK dan Poliklinik; Ketua Tim : Kasubbagrimalur Domat Ssarpras Polri;
f.
Tim 6 mengkoordinir pengamanan Masjid, Lapangan Tennis, kantor Bhayangkari dan Gedung Serbaguna Ssarpras Polri; Ketua Tim : Kasubbagsumda Bagrenmin Ssarpras Polri.
V.
ADMINISTRASI DAN ANGGARAN 23. Administrasi. a.
b.
Penjagaan kantor Ssarpras Polri. 1)
penjagaan kantor Ssarpras Polri disamping tugas pokok pelayanan masyarakat harus tetap selalu memperhatikan fungsinya sebagai pengamanan kantor Ssarpras Polri, oleh karenanya sistem penjagaan kantor Ssarpras Polri harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
2)
mencatat dalam buku mutasi setiap perkembangan situasi di dalam dan di luar kantor Ssarpras Polri, termasuk tamu-tamu Ssarpras Polri;
3)
melaporkan kejadian kepada Assarpras Kapolri tentang situasi dan kondisi serta perkembangannya baik tertulis maupun melalui alkom yang ada;
piranti lunak yang harus diterapkan secara konsisten dan konsekuen: 1)
Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman pengendalian massa;
2)
Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian;
3)
Prosedur Tetap Kapolri Nomor : Protap/01/X/2010 8 Oktober 2010 tentang penanggulangan anarki.
tanggal
13 c.
d.
barang/materiil: 1)
Persenjataan, antara lain : tongkat Polri, borgol, pelontar gas air mata dan senjata api;
2)
Pengeras suara, antara lain : mega phone, sound system dan sirine;
3)
Alkom antara lain :
a) b)
Alkom elektronik : HT, SSB, Faximille dan Telephone; Alkom tradisional : lonceng dan kentongan;
4)
Alat penerang antara lain : senter dan lampu sorot;
5)
P3K, ambulance dan alat pemadam kebakaran.
Koordinasi. Dalam pelaksanaan tugas penjagaan kantor Ssarpras Polri dan penanggulangan harus selalu memelihara koordinasi pada setiap perkembangan situasi lintas fungsi maupun lintas sektoral berdasarakan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) yang telah ada.
e.
Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1)
dalam hal telah dilakukan tindakan represif terhadap kerusuhan yang menyerang secara brutal ataupun serangan fisik secara mendadak, maka tindakan tersebut akan dikaji oleh Dewan Kode Etik Kepolisian untuk meneliti apakah tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara obyektif, profesional dan proporsional serta apakah telah sesuai dengan prosedur tindakan Kepolisian yang berdasarkan pertimbangan hukum dan kewajiban hukum yang layak;
2)
dalam hal serangan fisik sedemikian rupa, dimana kekuatan serangan lebih besar dari pada kekuatan sendiri, dan apabila telah dilakukan upaya yang maksimal, namun tidak memungkinkan mengatasi serangan fisik tersebut, maka pemegang Kodal (Assarpras Kapolri) dapat mengambil keputusan khusus, sesuai situasi yang dihadapi dan segera melaporkan ke Mabes Polri.
24. Anggaran. a.
Situasi Aman dan Rawan. Dukungan administrasi, sarana dan prasarana serta operasional yang dibutuhkan dalam situasi aman dan rawan menggunakan anggaran rutin Ssarpras Polri.
b.
Situasi Anarki. Dukungan administrasi, sarana dan prasarana serta operasional yang dibutuhkan dalam situasi anarki menggunakan anggaran rutin dan anggaran kontinjensi Ssarpras Polri.
14
VI.
PENUTUP Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan kantor Ssarpras Polri ini dibuat guna dipedomani oleh setiap anggota Polri/PNS Ssarpras Polri dalam menghadapi situasi aman, situasi rawan, situasi anarki, kebakaran, bencana alam di kantor Ssarpras Polri. Dikeluarkan di : Jakarta pada tanggal :
Oktober
2012
ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANA DAN PRASARANA Paraf : 1. Konseptor/Kbgrenmin : .... 2. Kataud
Drs.
: .....
Drs. H. ANTON BACHRUL ALAM,S.H. INSPEKTUR JENDERAL POLISI
