STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)

STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN MAMUJU

TAHUN 2013

SEKRETARIAT DAERAH UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Jl. Soekarno Hatta No. 01 MAMUJU

BUPATI MAMUJU Jl. Soekarno Hatta No. 1 Telp. ( 0426) 21101 Fax. ( 0426) 21426 Kode Pos 91511 Mamuju

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU NOMOR :

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

BUPATI MAMUJU, Menimbang :

Mengingat :

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan barang/jasa, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju;

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Sebagaimana telah di ubah beberapakali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5334);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah; 11. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju ; 12. Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/274/KPTS/IV/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU. KESATU

: Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi pada setiap akhir tahun oleh atasan secara berjenjang sebagai bahan penyempurnaan.

KETIGA

: Atasan langsung secara terus-menerus melakukan pengawasan pelaksanaan SOP dan hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Sekertariat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2013.

pE'EEryFA 's nlnum14l uepdnqey (rudq Bn]e){ '7, suu{Bt (dd)1) q4uueured esetfirrcwquwpeflued uu{BltqeX e8equrel uledey 'I Ip : 'qil epedel nnpedureslp : uusnqrueJ

I 'ofol,{Yru lrYdng

tT\T,- TaL'J L pEEuqBpBd n [n ur u IAI rp uu>ldeplrq

VI^IITiT>I

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MAMUJU

Dasar Hukum : 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering 5 Peraturan Bupati Mamuju No. 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju

Penjelasan Singkat : Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur dan langkah-langkah Proses Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke ULP

Tujuan :

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi ULP, PA/KPA/PPK dalam mengajukan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke ULP

Peringatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. Jika prosedur tidak dilaksanakan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder yang terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memerlukan perencanaan waktu tahapan yang tepat. Jika Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan tidak/ terlambat diterima oleh ULP maka Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP SOP ini disusun dengan kondisi semua pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan

Keterkaitan : 1. 2. 3. 4. 5.

SOP Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada ULP Kabupaten Mamuju SOP Penyusunan dan Penyampaian Secara Berkala Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SOP Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan Kantor Perwakilan/Unit Pelaksana Tehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusi lain SOP Penyampaian Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada PPK/PA/KPA SOP Pendaftaran secara online Penyedia Barang/Jasa pada SPSE LPSE Kabupaten Mamuju

Nomor SOP

188.45/293/KPTS/V/2013 03 Januari 2013

Tanggal Pengesahan

07 Mei 2013 Bupati Mamuju

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Disahkan Oleh

-

STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN DOKUMEN RENCANA UMUM PENGADAAN DAN DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN KE ULP

Kualifikasi Pelaksana : 1. Kepala ULP memiliki pendidikan minimal S1 2. Anggota Pokja memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah 3. Memahami struktur organisasi ULP. 4. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah 5. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi computer 7. Memahami Sistem Kerja jaringan / internet Peralatan/Perlengkapan :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Komputer laptop Internet Alat Komunikasi Buku Kerja Nota Dinas / Lembar disposisi Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan LCD Projector

Pencatatan/Pendataan

1. Unit Layanan Pengadaan (ULP) 2. PA/KPA/PPK pada SKPD/ unit kerja terkait

Definisi :

1. Kepala ULP adalah Pejabat yang memimpin ULP 2. Sekretariat ULP adalah sekretaris dibantu beberapa bagian antara lain Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen dan Bagian Hukum dan Sanggah 3. Pokja adalah perangkat ulp yang melaksanakan proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. 4. LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Unit Kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik. 5. PA atau Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/ APBD 6. KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditetapkan olek PA untuk menggunakan APBN ataau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD 7. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa 8. Penyedia Barang/ Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultans/Jasa Lainnya

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Rencana Pelksanaan Pengadaan Ke ULP

MUTU BAKU

PELAKSANA

SKPD NO

1

2

URAIAN PROSEDUR

Persiapan Penyusunan Dokumen

Penyusunan Dokumen RUP pada setiap SKPD

PA/KPA

ULP PPK

KEPALA

SEKRETARIAT/ ADMIN

POKJA

LPSE

PENYEDIA BARANG / JASA

MAXIMAL WAKTU PELAKSANAAN

MULAI

N/A

PA/KPA SKPD Mengumumkan RUP pada portal 3

Pengadaan Nasional dan papan Pengumuman

OUTPUT

RUP KAK

N/A

Pengumuman RUP

Setiap Saat

Informasi tentang RUP

Resmi Kantor Penyedia Barang/Jasa Mengakses melalui website 4

LPSE ULP menyampaikan surat permintaan dokumen RUP

5

6

pada SKPD (PA/KPA) PA/KPA SKPD Menyampaikan Dokumen RUP kepada PPK dan Pokja ULP meliputi: 1. Kebijakan Umum Pengadaan 2. Rencana Penganggaran biaya pengadaan 3. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

3 Hari

N/A

Surat Permintaan RUP Ke SKPD

RUP KAK

Kepala ULP menerima Dokumen RUP dan mendisposisi ke Pokja Perencanaan dan Persiapan 7

Pengadaan serta Pokja yang akan melaksanakan pelalangan melaui sekretariat

1 Hari

RUP KAK

8

Sekretariat meneruskan Dok RUP Ke Pokja Perencanaan dan Persiapan Pengadaan dan Pokja yang akan melaksanakan pelelangan

TIDAK

1 Hari

RUP KAK

Pokja Perencanaan dan Persiapan Pengadaan memeriksa dan memverifikasi dok RUP dengan 9

berkoordinasi ke Pokja yang akan melaksanakan Proses Pengadaan Barang/Jasa( jika diperlukan).

10

11

Jika Dok RUP dinyatakan lengkap oleh Pokja ULP maka PPK mengundang Pokja ULP untuk melaksanakan Rapat pengkajian ulang Dokumen RUP.

PA/KPA Menetapkan dan menyampaikan dokumen RUP hasil pengkajian ulang dan Mengumumkan RUP hasil revisi (apabila ada)

YA

2 Hari

RUP KAK

N/A

Berita Acara Rapat Pengkajian Ulang RUP

N/A

Dok RUP

N/A

- HPS - Spesifikasi Teknis - Rancangan Kontrak

12

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan meliputi: 1. Spesifikasi Teknis dan Gambar berdasarkan hasil pengkajian ulang Dok RUP 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3. Rancangan Kontrak

13

ULP Merminta Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke PPK pada setiap SKPD.

2 Hari

Surat Permintaan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

14

Kepala ULP menerima Dokumen penetapan RUP dari PA/KPA dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan dari PPK dan mendisposisi ke Pokja Perencanaan dan Persiapan serta Pokja yang akan melaksanakan Pelelangan melalui sekretariat

2 Hari

Dok Rencana Pelaksanaan Pengadaan

Perencanaan Penyusunan HPS dan spesifikasi teknis oleh 5

PPK pada setiap SKPD

Rapat pengkajian ulang Dokumen RUP 6

antara PPK dan Pokja ULP

PPK Menyusun HPS dan Spesifikasi Teknis

Seluruh Rapat Pe RUP

PPK Mengundang Pokja ULP untuk Rapat Pengkajian Ulang RUP

Sekretariat menyerahkan Dokumen penetapan RUP dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke 14

Pokja

Perencanaan

dan

Persiapan

Pengadaan

2 Hari

dilaksanakan Proses Pengadaan barang/Jasa sesuai SOP yang telah ditetapkan

-

SELESAI

KETERANGAN GAMBAR: = Awal / Akhir Proses

BUPATI MAMUJU

= Proses = Dokumen (Fisik/Elektronik) = Berlanjut Ke Halaman Berikutnya = Pengambilan Keputusan

- HPS - Spesifikasi Teknis - Rancangan Kontrak

H. SUHARDI DUKA

STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN MAMUJU

PENGAJUAN DOKUMEN RENCANA UMUM PENGADAAN DAN DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN KE ULP

FORMAT: 1. TANDA TERIMA BERKAS


1. Tanda Terima Berkas TANDA TERIMA BERKAS Tanggal

Telah kami terima dari Berkas Berupa

: :

-

Yang Menerima,

Nama Jabatan

Yang Menyerahkan,

Nama

Instansi/ Jabatan

ULP Kabupaten Mamuju .........................................

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MAMUJU


Penjelasan Singkat : Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur dan langkah-langkah Proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju

Tujuan :

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi ULP, PA/KPA/PPK dan Penyedia dalam melaksanakan Proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Peringatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Keterkaitan : 1. 2. 3. 4. 5.

SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke ULP pada ULP Kabupaten Mamuju SOP Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan Kantor Perwakilan/Unit Pelaksana Tehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusi lain SOP Penyusunan dan Penyampaian Secara Berkala Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyampaian Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada PPK/PA/KPA SOP Pendaftaran secara online Penyedia Barang/Jasa pada SPSE LPSE Kabupaten Mamuju

Nomor SOP

188.45/293/KPTS/V/2013 03 Januari 2013

Tanggal Pengesahan



-

STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kualifikasi Pelaksana : 1. Kepala ULP memiliki pendidikan minimal S1 2. Anggota Pokja memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah 3. Memahami struktur organisasi ULP. 4. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah 5. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer 7. Memahami Sistem Kerja Jaringan/ Internet

Peralatan/Perlengkapan :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



1. Unit Layanan Pengadaan (ULP) 2. PA/KPA/PPK pada unit kerja terkait

Definisi :


STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU SOP Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MUTU BAKU

PELAKSANA

SKPD NO

URAIAN PROSEDUR Sekretariat

Mempersiapkan

penetapan RUP 1

Pelaksanaan diserahkan

ke

Pokja

PPK

KEPALA

POKJA

LPSE



OUTPUT

Dokumen

dan Dokumen Pengadaan

PA/KPA

ULP SEKRETARIAT/ ADMIN

Rencana

yang

akan

Perencanaan

MULAI 1 Hari

- Dok Rencana Pelaksanaan Pengadaan

1 Hari

- HPS - Spesifikasi Teknis/gamba r - Rancangan Kontrak

1 Hari

- Dok Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang tidak lengkap

1 Hari

- HPS - Spesifikasi Teknis/gamba r - Rancangan Kontrak

1 Hari

Sistim Pengadaan Yang akan Digunakan

dan

Persiapan Pengadaan Sekretariat

Menyerahkan

penetapan RUP 2

Pelaksanaan

Dokumen

dan Dokumen Pengadaan

Rencana

ke

Pokja

Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Sekretariat ULP mengembalikan Dokumen penetapan RUP 3

dan Dokumen

Rencana

Pelaksanaan Pengadaan yang dinyatakan tidak lengkap oleh Pokja ULP

Pokja ULP Memeriksa kelengkapan Dokumen 4

penetapan RUP

dan Dokumen

Rencana

Pelaksanaan Pengadaan

TIDAK YA

Seluruh 5

Pokja

ULP

Menyusun

dan

menetapkan sistim pengadaan barang / jasa meliputi metode pemilihan penyedia.

1 Hari

- Metode pemasukan penawaran - Metode evaluasi penawaran - Metode Penilaian Kualifikasi

2 Hari

Jadwal Pelaksanaan Proses Pengadaan

2 Hari

Dokumen Pengadaan

Pelaksanaan Pengadaan dilakukan paling lambat 2 hari sejak diterimanya Dokumen Pengadaan Dari Pokja Perencanaan dengan mengacu kepada Jadwal sesuai Metode Pengadaan (Terlampir)

Penyedia Barang/ Jasa yang terpilih

Seluruh Pokja ULP Memilih dan Menetapkan metode 6

pemasukan

penawaran,

metode

evaluasi penawaran dan metode penilaian kualifikasi

Penyusunan dan penetapan tahapan jadwal 7

pengadaan oleh seluruh Pokja ULP

Penyusunan 8

dan

penetapan

DOKUMEN

PENGADAAN oleh Pokja Perencanaan dan Persiapan Pengadaan

Masing-masing Pokja ULP melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa ( Proses pengadaan secara elektronik dilaksanakan 9

menggunakan sistem SPSE pada LPSE diikuti oleh penyedia yang sudah terdaftar pada sistem SPSE)

Pelaksanaan Kontrak/Perjanjian antara PPK 10

11

dan Penyedia terdiri dari: 1.

Rapat Persiapan

2.

Penandatanganan Kontrak

Pembuatan Laporan secara berkala kepada setiap SKPD dan Bupati serta LKPP melalui aplikasi Monitoring dan Evaluasi PBJP secara manual sesuai SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengadaan Barang/Jasa serta secara online sesuai ketentuan pada sistem

N/A

Surat Perjanjian Kontrak

Secara Berkala (Per triwulan) Setiap Akhir Triwulan Berjalan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan PBJP

SELESAI


BUPATI MAMUJU


H. SUHARDI DUKA

TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PRAKUALIFIKASI NO.

Waktu (Hari Kerja)

URAIAN KEGIATAN 1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

= > 7 Hari

1 Pengumuman danDownload 2. Pendaftaran Kualifikasi 3. Upload Dok. Kualifikasi

2

Dok.

s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok Kualifikasi s/d = > 3 Hari Kerja setelah hari akhir pengumuman)

4. Pembukaan Dok. Kualifikasi 5. Evaluasi Kualifikasi 6. Penetapan Daftar Pendek 7 Masa Sanggah 8 Undangan 9 Download Dokumen Pemilihan 10 Penjelasan 11 Upload Dokumen Penawaran

5 Hari Kerja 1 Hari setelah akhir masa sanggah ( s/d 1 hari sebelum batas akhir Upload Dok Penawaran) Dilaksanakan Paling cepat hari ke 3 sejak Undangan 1 hari setelah undangan s/d = > 7 Hari Kerja setelah ditandatangani Berita acara Penjelasan)

12 Evaluasi Penawaran 13 Penetapan dan Pengumuman Pemenang 14 Masa Sanggah 15

Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada sanggahan)

16

Penandatanganan Kontrak (Jika tidak ada Sanggahan)

17 Masa Sanggah Banding

5 Hari Kerja

5 Hari Kerja

Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada 18 sanggahan) 19

Penandatanganan Kontrak (Jika tidak ada Sanggahan) Catatan:

-

Evaluasi disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan, metode evaluasi yang digunakan dan jumlah paket yang dilelang dalam satu kali penjadwalan

-

Waktu menjawab sanggah oleh ULP 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak sanggahan diterima

-

Alokasi waktusanggah banding 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak jawaban sanggah diterima

? ?

TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PRAKUALIFIKASI E-TENDERING NO.

Waktu (Hari Kalender)

URAIAN KEGIATAN 1

1 Pengumuman 2. Pendaftaran danDownload Dok. Kualifikasi 3. Upload Dok. Kualifikasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

= > 7 Hari s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok Kualifikasi s/d = > 3 Hari Kalender setelah hari akhir pengumuman.

4. Pembukaan Dok. Kualifikasi 5. Evaluasi Kualifikasi 6. Penetapan Daftar Pendek 7 Masa Sanggah 8 Undangan 9 Download Dokumen Pemilihan 10 Penjelasan

5 Hari Kalender, Akhir masa sanggah Hari Kerja 1 Hari setelah akhir masa sanggah ( s/d 1 hari sebelum batas akhir Upload Dok Penawaran) Dilaksanakan Paling cepat hari ke 3 sejak Undangan (Hari Kerja) 1 hari setelah undangan s/d = > 7 Hari setelah ditandatangani Berita acara Penjelasan, Hari terakhir Adalah Hari Kerja))

11 Upload Dokumen Penawaran 12 Evaluasi Penawaran 13 Penetapan dan Pengumuman Pemenang 14 Masa Sanggah

5 Hari Kalender, Akhir masa sanggah Hari Kerja

15 Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada sanggahan) 16


17 Masa Sanggah Banding


18 Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada sanggahan) 19


-

Catatan: Evaluasi disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan, metode evaluasi yang digunakan dan jumlah paket yang dilelang dalam satu kali penjadwalan

-

Waktu menjawab sanggah oleh ULP 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak sanggahan diterima

-

Alokasi waktusanggah banding 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak jawaban sanggah diterima

? ?

TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PASCAKUALIFIKASI Waktu (Hari Kerja) NO.

KET

URAIAN KEGIATAN 1

1 Pengumuman 2. Pendaftaran dan Download Dok. Pengadaan 3. Pemberian Penjelasan 4. Upload Dok. Penawaran

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

= > 7 Hari s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok penawaran (Paling cepat Hari ke 3 sejak Pengumuman) (Paling Kurang 2 Hari Kerja setelah Penjelasan)

5. Pembukaan Dok. Penawaran 6. Evaluasi Penawaran 7 Pembuktian Kualifikasi 8 Penetapan dan Pengumuman Pemenang 9 Masa Sanggah

5 Hari Kerja

10 Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada Sanggah) 11 Penandatanganan Kontrak (Jika Tidak ada Sanggah) 12 Masa Sanggah Banding 13

Penerbitan SPPBJ (Tergantung diterima atau ditlaknya sanggah banding)

14


-

Catatan: Pembuktian Kualifikasi disesuaikan dengan Jumlah paket pekerjaan yang dilelang dalam satu kali penjadwalan

-


-

5 Hari Kerja ? ?

Waktu menjawab sanggah oleh ULP 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak sanggahan diterima Alokasi waktusanggah banding 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak jawaban sanggah diterima

TAHAPAN JADWAL PENGADAAN DAN ALOKASI WAKTU PASCAKUALIFIKASI E-TENDERING Waktu (Hari Kalender) NO.

KET

URAIAN KEGIATAN 1

1 Pengumuman 2. Pendaftaran dan Download Dok. Pengadaan 3. Pemberian Penjelasan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

= > 7 Hari s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok penawaran (Paling cepat Hari ke 3 sejak Pengumuman dan dilaksanakan pada Hari Kerja)

4. Upload Dok. Penawaran

(Paling Kurang 2 Hari Kalender setelah Penjelasan dan batas akhir Upload dok Penawaran Harus jatuh pada Hari Kerja)

5. Pembukaan Dok. Penawaran

(Dilaksanakan Pada Hari Kerja)

6. Evaluasi Penawaran 7 Pembuktian Kualifikasi

( Hari Kerja)

8 Penetapan dan Pengumuman Pemenang


9 Masa Sanggah 10 Penerbitan SPPBJ (Jika Tidak ada Sanggah) 11 Penandatanganan Kontrak (Jika Tidak ada Sanggah) 12 Masa Sanggah Banding 13


14


5 Hari Kalender, Akhir masa sanggah Banding adalah Hari Kerja

-

Catatan: Pembuktian Kualifikasi disesuaikan dengan Jumlah paket pekerjaan yang dilelang dalam satu kali penjadwalan Jika Jaminan Penawaran dipersyaratkan Masa Upload Dokumen harus dialokasikan minimal 2 hari Kerja

-


-

? ?

Waktu menjawab sanggah oleh ULP 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak sanggahan diterima Alokasi waktusanggah banding 5 Hari Kalender (Lelang Umum / Seleksi Umum/Lelang Terbatas) dan 3 Hari Kalender (Lelang sederhana/Seleksi sederhana/Pemilihan Langsung) sejak jawaban sanggah diterima

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MAMUJU


Penjelasan Singkat : Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur Penyampaian Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh ULP Kab. Mamuju kepada PPK/PA/KPA

Tujuan :

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi ULP, untuk menyampaikan Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah kepada PPK/PA/KPA

Peringatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Keterkaitan : 1. 2. 3. 4. 5.

SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Ke ULP SOP Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada ULP Kabupaten Mamuju SOP Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan Kantor Perwakilan/Unit Pelaksana Tehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusi lain SOP Penyusunan dan Penyampaian secara berkala Laporan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SOP Pendaftaran secara online Penyedia Barang/Jasa pada SPSE/LPSE Kabupaten Mamuju

Nomor SOP

188.45/293/KPTS/V/2013 03 Januari 2013

Tanggal Pengesahan



-


PENYAMPAIAN HASIL PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHKEPADA PPK/PA/KPA

Kualifikasi Pelaksana : 1. Kepala ULP memiliki pendidikan minimal S1 2. Anggota Pokja memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah 3. Memahami struktur organisasi ULP. 4. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah 5. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi computer 7. Memahami Sistem Kerja jaringan / internet Peralatan/Perlengkapan :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



1. Unit Layanan Pengadaan (ULP) 2. PA/KPA/PPK pada SKPD/ unit kerja terkait

Definisi :


STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU SOP Penyampaian Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada PPK/PA/KPA

MUTU BAKU

PELAKSANA

SKPD NO

URAIAN PROSEDUR

PA/KPA

PPK

KEPALA


POKJA

LPSE



OUTPUT

MULAI

1

2

3

4

Pokja ULP Menetapkan Pemenang berdasarhan Berita Acara Hasil Pelelangan untuk Lelang dengan nilai sampai dengan 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) atau Berita acara hasil Seleksi untuk Seleksi dengan nilai sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh Milyar rupiah) Pokja ULP mengirimkan Surat Penetapan Pemenang Untuk lelang dengan nilai paling tinggi 100.000.000.000 atau Seleksi dengan nilai paling tinggi 10.000.000.000 ke PPK melalui Kepala ULP dengan dilampiri: 1. BAPP 2. BAHP/BAHS 3. Dokumen Pengadaan dan addendum (bila ada) 4. Dokumen Penawaran Pemenang Tembusan disampaikan ke Sekretariat ULP Pokja ULP Mengirimkan Surat Usulan Penetapan Pemenang untuk lelang dengan nilai di atas 100.000.000.000 dan seleksi dengan nilai di atas 10.000.000.000 ke PA/KPA melalui Kepala ULP dengan dilampiri: 1. BAPP 2. BAHP/BAHS 3. Dokumen Pengadaan dan addendum (bila ada) 4. Dokumen Penawaran Pemenang Tembusan disampaikan ke Sekretariat ULP Sekretariat menerima tembusan Surat Penetapan Pemenang /Usulan Penetapan Pemenang dari Pokja ULP untuk diarsipkan dan sebagai dasar penyusunan Laporan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1 Hari

Surat Penetapan Pemenang

1 Hari

Surat Penetapan pemenang

1 Hari

Surat Usulan Penetapan Pemenang

1 Hari

Surat Penetapan Pemenang da/Surat Usulan Penetapan Pemenang

Apabila PPK Sependapat dengan Penetapan Pemenang oleh Pokja ULP maka PPK menerbitkan SPPBJ, tetapi apabila tidak 5

Tidak

sependapat denagn Pokja ULP maka diberitahukanKepada

N/A

Surat Pemberitahuan Kepada PA/KPA

N/A

Keputusan PA/KPA tentang Penetapan Pemenang oleh Pokja ULP adalah Final

Sesuai SOP Proses Pengadaan Barang/Jasa

Proses Evaluasi Ulang Oleh poka ULP

N/A

Surat Kepada Pokja ULP untuk melaksanakan evaluasi ulang

N/A

Surat Penetapan Pemenang oleh PA/KPA

PA/KPA untuk diputuskan Apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja ULP maka

YA

PA/KPA memutuskan Penetapan Pemenang oleh Pokja ULP bersifat Final dan memerintahkan PPK untuk 6

menerbitkan SPPBJ, tetapi apabila PA/KPA sependapat

TIDAK

dengan PPK maka PA/KPA memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan lelang/ seleksi gagal YA Pokja ULP Melakukan evaluasi Ulang berdasarkan perintah 7

dari PA/KPA sesuai dengan SOP Proses Pengadaan Barang/jasa

Apabila PA/KPA setuju dengan dengan Usulan Pkja ULP maka PA/KPA menetapkan Pemenang, tetapi apabila tidak setuju 8

maka PA/KPA memerintahkan Evaluasi Ulang atau menyatakan pelelangan gagal

9

TIDAK

PA/KPA menetapkan pemenang dan PPK menerbitkan SPPBJ

YA

Ke Pokja Perencanaan

RUP kepada PPK dan Pokja ULP

Penyusunan HPS dan spesifikasi teknis oleh 5




PPK Menyusun HPS dan Spesifikasi Teknis

Seluru Rapat RU

PPK Mengundang Pokja ULP untuk Rapat Pengkajian Ulang RUP

PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 10

N/A

SPPBJ

SELESAI -

KETERANGAN GAMBAR:

= Awal / Akhir Proses

BUPATI MAMUJU


H. SUHARDI DUKA



PENYAMPAIAN HASIL PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEPADA PPK/PA/KPA

FORMAT: 1. SURAT PENGANTAR DOKUMEN


1. Surat Pengantar Dokumen

2. 3.

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

SEKRETARIAT DAERAH

UNIT LAYANAN PENGADAAN Jl. Soekarno Hatta No. Telp. ( 0426) 21101 Fax. ( 0426) 21426 Kode Pos 91511 Mamuju

Kepada Yth. ................................ ................................. ................................... DiMamuju

SURAT PENGANTAR Nomor:............................................

NO 01.

Jenis Yang Dikirim .........................................................

Banyaknya

Ket

...................

...............

Diterima tgl.................. Yang Menerima

Mamuju, .......................... Kepala ULP/a.n. Kepala ULP

................................. NIP............................

............................................. NIP....................................

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MAMUJU


Penjelasan Singkat : Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur Penyusunan dan Penyampaian Laporan Secara Berkala Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh ULP Kab. Mamuju

Tujuan :

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi ULP, untuk menyusun dan menyampaikan secara Berkala Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh ULP kepada Bupati, LKPP dan Seluruh SKPD

Peringatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Keterkaitan : 1. 2. 3. 4. 5.

SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Ke ULP SOP Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada ULP Kabupaten Mamuju SOP Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan Kantor Perwakilan/Unit Pelaksana Tehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusi lain Penyampaian Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada PPK/PA/KPA SOP Pendaftaran secara online Penyedia Barang/Jasa pada SPSE LPSE Kabupaten Mamuju

Nomor SOP

188.45/293/KPTS/V/2013 03 Januari 2013

Tanggal Pengesahan



-


PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN SECARA BERKALA LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kualifikasi Pelaksana : 1. Kepala ULP memiliki pendidikan minimal S1 2. Anggota Pokja memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah 3. Memahami struktur organisasi ULP. 4. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah 5. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi computer 7. Memahami Sistem Kerja jaringan / internet Peralatan/Perlengkapan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



1. Unit Layanan Pengadaan (ULP) 2. PA/KPA/PPK pada unit kerja terkait

Definisi : 1. Bupati adalah Bupati Mamuju 2. Kepala ULP adalah Pejabat yang memimpin ULP 3. Sekretariat ULP adalah sekretaris dibantu beberapa bagian antara lain Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen dan Bagian Hukum dan Sanggah 4. Pokja adalah perangkat ulp yang melaksanakan proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. 5. LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Unit Kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik. 6. PA atau Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/ APBD 7. KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditetapkan olek PA untuk menggunakan APBN ataau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD 8. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa 9. Penyedia Barang/ Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultans/Jasa Lainnya

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU SOP Penyusunan dan Penyampaian Secara Berkala Laporan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MUTU BAKU

PELAKSANA

SKPD NO

1

2

3

4

URAIAN PROSEDUR

PA/KPA

PPK

POKJA

LPSE



OUTPUT

MULAI

Persiapan Penyusunan Laporan\

Bagian Evaluasi, Pelaporan dan pengelolaan Dokumen Pada Sekretariat meminta Data Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/jasa kepada semua Pokja ULP dan mengumpulkan informasi secara mandiri dari website http://lpse.mamujukab.go.id tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan menggunakan sistem SPSE pada LPSE oleh Pokja ULP sebagai bahan penyusunan laporan

Semua Pokja ULP memberikan data Pelsanaan Pengadaan barang/Jasa kepada Bagian Evaluasi, Pelaporan dan penglolaan Dokumen pada Sekretariat ULP Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Menyusun Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan berkoordiasi kepada semua POKJA ULP

KEPALA


`

Secara berkala diupdate sesuai Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pokja ULP

Bahan Penyusunan laporan

Secara berkala sesuai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pokja ULP

Bahan Penyusunan laporan

2 Hari

Draft Laporan Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah

Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Melaksanakan Rapat Presentase 5

Draft Laporan Pelaksanaan Pengadaan

TIDAK

1 Hari

Draft Laporan Pelaksanaan PBJP

1 Hari

- Draft Laporan Pelaksanaan PBJP

2 Hari


1 Hari


Barang/Jasa yang dihadiri Seluruh Perangkat ULP

YA

Bagian Evaluasi,Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen menyampaikan Draft Laporan 6

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke Sekretaris ULP Untuk dikoreksi

Sekretaris ULP memeriksa dan mengoreksi 7

Draft Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

TIDAK YA

Bagian

Evaluasi,

Pelaporan

dan

Pengelolaan Dokumen menyampaikan Draft 8

Laporan

Pelksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah kepada Kepala ULP untuk disyahkan

PA/KPA SKPD Mengumumkan RUP pada 2

portal Pengadaan Nasional dan papan

PA/KPA mengumumkan RUP

Pengumuman Resmi Kantor

ULP 3

4

menyampaikan

surat

dokumen RUP pada SKPD

PA/KPA SKPD Menyampaikan Dokumen RUP kepada PPK dan Pokja ULP

Kepala 9

ULP

menandatangani

Laporan

Penyusunan HPS dan spesifikasi teknis oleh

Pelaksanaan Barang/Jasa Bagian

Evaluasi,

5

Pelaporan


Laporan

Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk 10



disampaikan Kepada Bupati Mamuju, LKPP

PPK

(Laporan

dapat

Kepala ULP Menerima RUP

PPK Menyusun HPS 1 Hari dan Spesifikasi Teknis

PPK Mengundang Pokja ULPSecara untuk Berkala setiap triwulan, Rapat Pengkajian paling lambat 20 Ulang RUP

hari sebelum berakhirnya setiap triwulan berjalan

dan Seluruh PA/KPA pada setiap SKPD melalui

TIDAK

PA/KPA Menyampaikan Dok.RUP ke PPK/ULP

Laporan Pelaksanaan PBJP

Laporan Pelaksanaan PBJP

disertai

Dokumen Elektronik) Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen mmenyampaikan 1 (satu ) rangkap 11

Sekretariat meneruskan RUP Ke Pokja Perencanaan

Po Memer

YA

dan

Pengelolaan Dokumen pada Sekretariat ULP menggandakan

Permintaan RUP kepada PA/KPA

permintaan

1 Hari

Laporan Pelaksanaan PBJP kepada setiap

Laporan Pelksanaan PBJP

Pokja ULP

SELESAI

-

KETERANGAN GAMBAR: = Awal / Akhir Proses = Proses

BUPATI MAMUJU

= Dokumen (Fisik/Elektronik) = Dokumen (Fisik/Elektronik) = Berlanjut Ke Halaman Berikutnya = Pengambilan Keputusan

H. SUHARDI DUKA

Seluruh Po Rapat Peng RUP be

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MAMUJU


Penjelasan Singkat :

Standar Operasional Prosedur ini mengatur tentang prosedur dan langkah-langkah Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara ULP dan Kantor Perwakilan/Unit Pelaksana Tehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusi lain

Tujuan :

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi ULP dan PA/KPA/PPK pada Kantor Perwakilan/Unit Pelaksana Tehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusi lain dalam melaksanakan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peringatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Keterkaitan : 1. 2. 3. 4. 5.

SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke ULP SOP Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada ULP Kabupaten Mamuju SOP PenyusunanPenyampaian Secara Berkala Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyampaian Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada PPK/PA/KPA SOP Pendaftaran secara online Penyedia Barang/Jasa pada SPSE LPSE Kabupaten Mamuju

Nomor SOP

188.45/293/KPTS/V/2013 03 Januari 2013

Tanggal Pengesahan



-


Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan Kantor Perwakilan/Unit Pelaksana Tehnis suatu kementerian/Lembaga/Institusi lain

Kualifikasi Pelaksana : 1. Kepala ULP memiliki pendidikan minimal S1 2. Anggota Pokja memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah 3. Memahami struktur organisasi ULP. 4. Memahami konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah 5. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Memahami konsep dasar sistem operasi computer 7. Memahami Sistem Kerja jaringan / internet Peralatan/Perlengkapan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Komputer laptop Internet Alat Komunikasi Buku Kerja Nota Dinas / Lembar disposisi Naskah Kesepakatan Kerjasama LCD Projector

Pencatatan/Pendataan 1. Unit Layanan Pengadaan (ULP) 2. PA/KPA/PPK pada unit kerja terkait

Definisi :

1. Bupati adalah Bupati Mamuju 2. Kepala ULP adalah Pejabat yang memimpin ULP 3. Sekretariat ULP adalah sekretaris dibantu beberapa bagian antara lain Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen dan Bagian Hukum dan Sanggah 4. Pokja adalah perangkat ulp yang melaksanakan proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. 5. LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Unit Kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik. 6. PA atau Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/ APBD 7. KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditetapkan olek PA untuk menggunakan APBN ataau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD 8. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa 9. Penyedia Barang/ Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultans/Jasa Lainnya

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KAB. MAMUJU SOP Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan kantor perwakilan/unit pelaksana tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain

MUTU BAKU

PELAKSANA

BUPATI NO

1

URAIAN PROSEDUR

Persiapan Penyusunan Dokumen

SKPD PA/KPA

PPK

KEPALA


POKJA

LPSE



OUTPUT

MULAI

2

PA/KPA kantor perwakilan/unit pelaksana tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati tentang Permintaan bantuan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa

1 Hari

Surat Permohonan Bantuan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa

3

Bupati Mamuju Mendisposisi Surat Permohonan bantuan pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/jasa ke ULP

2Hari

Disposisi Bupati

1 Hari

Surat Permohonan Bantuan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa

2 Hari

- Naskah Kesepakatan Kerjasama - Surat Jawaban Ke PA/KPA

2 Hari

Naskah Kesepahaman Kerjasama

4

Sekretariat Meneruskan Surat Permohonan bantuan pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa ke Kepala ULP

Kepala ULP memproses Surat Permohonan 5

bantuan pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

TIDAK

YA

Sekretariat Menyiapkan Naskah Kesepakatan Kerjasama antara Kepala ULP dan PA/KPA 6

kantor perwakilan/unit pelaksana tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain

Kepala ULP dan PA/KPA kantor 7

8

perwakilan/unit pelaksana tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain menandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama

PPK pada kantor perwakilan/unit pelaksana tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain mengajukan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan ke ULP untuk selanjutnya dilaksanakan Proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai SOP yang telah ditetapkan

1 Hari

Naskah Kesepahaman Kerjasama

Sesuai SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan

- Dokumen Rencana Umum Pengadaan - Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan

SELESAI


BUPATI MAMUJU


H. SUHARDI DUKA



Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama Proses Pengadaan Barang/Jasa antara ULP dan kantor perwakilan/unit pelaksana tehnis suatu kementerian/lembaga/institusi lain

FORMAT: 1. NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA


NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA Antara Kepala ULP Kabupaten Mamuju Dengan .................................................... Nomor : ......................... Nomor : ......................... Pada hari ini, .............. tanggal .............., bulan ..............., tahun .........................., bertempat di Mamuju, telah dibuat dan ditandatangani suatu Naskah Kesepakatan Kerjasama oleh dan antara: 1. Nama

:

..........................................

Jabatan

:

Kepala ULP Kabupaten Mamuju

Alamat

:

...........................................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju No........ tanggal ......... tentang Penunjukan Personil Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju berkedudukan di Kantor Bupati Mamuju Jl. Soekarno Hatta No. 01 Mamuju Sulawesi Barat untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama

:

..........................................

Jabatan

:

..........................................

Alamat

:

............................................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .................selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan..............No........ tanggal ......... tentang ................. berkedudukan di ......................... untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. PIHAK PERTAMA adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 2. PIHAK KEDUA adalah .............................. 3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa 4. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 5. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa

Pasal 1 TUJUAN Tujuan diadakan Naskah Kesepakatan Kerjasama adalah untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam hal pengadaan barang/jasa, dimana PIHAK KEDUA selaku PA/KPA menyerahkan kegiatan proses pengadaan barang/jasa kepada PIHAK PERTAMA selaku Kepala ULP Kabupaten Mamuju untuk dilakukan tahapan

pengadaan barang/jasa oleh kelompok kerja ULP sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 RUANG LINGKUP 1. Ruang lingkup kegiatan pekerjaan mulai dari Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) sampai dengan selesainya proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. PIHAK KEDUA sebelum mengajukan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib menayangkan pengumuman Rencana Umum Pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

beserta

perubahan-perubahannya

dan

seluruh

Peraturan Kepala LKPP yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Kegiatan pekerjaan yang dimaksud Pasal 2 Ayat 1 meliputi: a. ........................................................................

Rp. ....................,-

b. ........................................................................

Rp. .....................,-

c. ........................................................................

Rp. .....................,-

d. ........................................................................

Rp. ...................,-

e. ........................................................................

Rp. ....................,-

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak mulai dari proses penayangan RUP sampai kepada selesainya proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 PEMBIAYAAN Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK 1. Kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan Pasal 17 Ayat 2 Perpres 70 Tahun 2012 meliputi: a. Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa; b. Menetapkan Dokumen Pengadaan; c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. Mengumumkan

pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa

di

website

Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. Menilai

kualifikasi

Penyedia

Barang/Jasa

melalui

Prakualifikasi

atau

Pascakualifikasi; f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. Khusus untuk Kelompok Kerja ULP : 1) Menjawab sanggahan 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Pelelangan

atau

Penunjukan

Langsung

untuk

paket

Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); 3) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 5) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP

2. Kewajiban PIHAK KEDUA : 1. Tugas dan wewenang Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi: a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP); b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan (RUP) paling kurang di website K/L/D/I; c. Menetapkan PPK; d. Menetapkan Pejabat Pengadaan; e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; f. Menetapkan: 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan

Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); g. Mengawasi pelaksanaan anggaran; h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa. k. Khusus untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 1) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi a) Spesifikasi teknis Barang/Jasa; b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan c) Rancangan Kontrak 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 3) Menandatangani Kontrak; 4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Brang/Jasa;

5) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak; 6) Melaporkan

Pelaksanaan/Penyelesaian

Pengadaan

Barang/Jasa

kepada PA/KPA; 7) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 2. Tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan pelimpahan wewenang oleh Pengguna Anggaran (PA), dan untuk Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Pengguna Anggaran (PA).

Pasal 6 JANGKA WAKTU Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu ..............................., terhitung mulai tanggal ditanda tangani s/d...................., dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan tafsiran dan/atau pelaksana perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. 2. Setiap perbedaan penafsiran yang terjadi hendaknya diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk mendapatkan penyelesaian yang memadai berdasarkan data atau fakta yang dimiliki oleh PARA PIHAK. 3. Apabila kedua belah pihak tidak dapat mencapai musyawarah mufakat maka PIKAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk meminta fatwa dan petunjuk dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta.

Pasal 8 PENUTUP 1. Naskah Kesepakatan Kerjasama tersebut dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini apabila dianggap perlu akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak. 3. Apabila terdapat kekeliruan dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya atas persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA, Kepala ULP Kab. Mamuju

PIHAK KEDUA, Pimpinan Lembaga/Unit Kerja /Instansi selaku PA / KPA.

................................... NIP .................................

...................................................... .......................................

STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)

Recommend Documents