: SOP OPERASI PENGAMANAN KKPN OLEH PPNS PERIKANAN

Judul

: SOP OPERASI PENGAMANAN KKPN OLEH PPNS PERIKANAN

Nomor

: Pam.1/01

Ruang lingkup

: Standar operasional prosedur pengamanan ini dibuat hanya diperuntukan bagi pelaksanaan pengamanan dalam wilayah KKPN yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan), dalam melaksanakan UU no. 31 Tahun 2004 jo. No 45 tahun 2007 tentang Perikanan, dan UU. No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Wilayah KKPN yang dimaksud meliputi: TNP. Laut Sawu, SAP. Kep. Aru Bagian Tenggara, SAP Raja Ampat, SAP. Kep. Waigeo sebelah Barat, TWP. Kapoposang, TWP. Gili Air dan Gili Terawangan, TWP. Padaido dan TWP. Laut Banda

Tujuan

: memberi arahan urutan langkah kegiatan yang harus diikuti oleh ke-8 Satker KKPN tersebut diatas yang berada dibawah pengelolaan Balai KKPN Kupang dalam melaksanakan pengamanan wilayah KKPN setempat.

Bagan Alir

:

BaganAlir OperasiPengamananKKPN LingkupBalai KKPN Kupang – PPNS Perikanan 3 Draft SPT

2 Pengendalioperasi/ Kasi Pengawasan & Pendayagunaan

1 ROT

PenanggungJawaboperasi /Kepala Balai KKPN Kupang

SPT Tim OPERASI

4 DAN OPS/Komandan Operasi – PPNS Perikanan

SPT KapalPatroli

5 Bendaharawan

6 Rapat Koord TIM 7 Apel Persiapan Pelaksanaan/APP

9 Pelaporan hasil operasi

8 Pelaksanaan Operasi

TertangkapTangan di TKP KKPN TindakanPembinaan Surat Pernyataan

Proses penyidikan PPNS + POLRI Berkas Perkara

Laporan Operasi

Deskripsi: Kesembilan langkah yang tergambar pada bagan alir diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. ROT (Rencana Operasi Tahunan), ROT yang telah tercantum dalam DIPA yang didanai baik oleh APBN maupun non APBN siap untuk dicairkan, sehingga pelaksanaan kegiatan operasi pengamanan tidak menemui hambatan dalam pendanaan nantinya. 2. Pengendali Operasi, atas dasar kesiapan ROT untuk dilaksanakan maka Kepala Seksi Pengawasan dan Pendayagunaan menyiapkan konsep SPT (surat perintah tugas) untuk Tim Operasi dan untuk Kapal Patroli.(lampiran 1. Format SPT) 3. Penanggung jawab Operasi, Kepala Balai KKPN Kupang sebagai penanggung jawab operasi pengamanan mengeluarkan SPT Tim operasi pengamanan dan SPT Kapal Patroli untuk segera siap melaksanakan patroli atau operasi pengamanan bersama Tim. 4.Komandan operasi, PPNS perikanan yang ditunjuk sebagai DAN OPS/Komandan operasi agar segera mengadakan persiapan seperti kelengkapan operasi, logistik, personil, dana, dsb. (lampiran 2. tugas dan tanggung jawab) 5. Bendaharawan, sebagai penanggung jawab ketersediaan dana operasi Bendaharawan mengurus pencairan dana operasi sehingga dana dapat diterima oleh DAN OPS tepat waktu 6. Rapat Koordinasi Tim, DAN OPS mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai unsur terkait dengan operasi pengamanan agar operasi dapat berjalan lancar dan mendapat back up/dukungan dari instansi terkait.(Lampiran 3. Peta wilayah kerja Balai KKPN Kupang) 7. APP (Apel Persiapan Pelaksanaan), Sesaat sebelum operasi dimulai DAN OPS mengadakan Apel Persiapan Pelaksanaan (Lampiran 4. Prosedur APP) 8. Pelaksanaan operasi, operasi dilaksanakan hanya terbatas dalam wilayah KKPN (Lampiran 5. Prosedur Penanganan Kasus) 9. Pelaporan hasil operasi, setelah operasi selesai maka DAN OPS memimpin tim untuk pembuatan laporan operasi yang segera disampaikan kepada Kepala Balai KKPN Kupang (Lampiran 6. Format laporan operasi)

Lampiran-lampiran

Lampiran

1. Format Surat Perintah Tugas

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL JL. Yos Sudarso Jurusan Bolok. Kelurahan Alak. Kecamatan Alak Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur 85223. Telp.(0380) 8051184. Laman www.kkp.go.id; Pos Elektronik [email protected]

SURAT TUGAS Nomor : ST. /BKKPN/VII/2013

DASAR

: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional; 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN) Kupang Tahun Anggaran .........., Nomor DIPA-................ tanggal ..........................................;

DIPERINTAHKAN KEPADA: No 1. 2. 3. 4. 5.

NAMA/NIP

PANGKAT/GOL

JABATAN

Tujuan

:

Keperluan

:

Dalam rangka melaksanakan patroli …………………..Kab. …….Prop. …………

pengamanan

wilayah

KKPN

Hari/tanggal :

............ sampai dengan .......... (......... hari)

Pembiayaan :

Biaya transportasi yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut dibebankan kepada Satker .............. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN) Tahun Anggaran ...........

Demikian surat ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan setelah menjalankan tugasnya selambat-lambatnya 1 (satu) minggu, masing-masing/ tim diwajibkan membuat laporan secara tertulis. Kupang, Yang memberi tugas, Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN)

Dr. Yesaya Mau, A.Pi., M.Si NIP. 19611203 198903 1 115

Lampiran 2. Tugas dan tanggung jawab I. Hubungan Tata Cara Kerja. Hubungan Tata Cara Kerja dalam sistem pengamanan tim Patroli PPNS Perikanan ini adalah sebagai berikut : Pelindung atau Penasehat :- Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil c/q. Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan - Bupati setempat dimana KKPN berada - Dandim setempat dimana KKPN berada - Kapolres setempat dimana KKPN berada - Kajari setempat dimana KKPN berada - Komandan unit kerja/gugus tugas TNI- AL setempat dimana KKPN berada - LSM, mitra kerja pendukung (kalau ada) Penanggung Jawab : Kepala Balai KKPN Kupang Pengendali operasi : Kepala Seksi Pendayagunaan dan Pengawasan Balai KKPN Kupang Komandan Operasi : ditunjuk oleh Kepala Balai KKPN Kupang Anggota tim Patroli : - Staf lapangan/Polsus Perikanan/PPNS -

ABK kapal Patroli

II. Uraian Tugas. 1) Pelindung / Penasehat : a. Menetapkan kebijakan strategis dan teknis operasional pengamanan Kawasan Konservasi setempat b. Mengadakan Koordinasi dengan UPT daerah/aparat bawahan instansi masingmasing, guna mendukung operasi pengamanan KKPN c. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan. d. Memberikan bantuan dukungan moral dan materil (personil) e. Menyusun kekuatan personil pengamanan KKPN

2) Penanggung Jawab : a. Memerintahkan pelaksanaan Patroli dan operasional lainnya, dengan mengeluarkan Surat Perintah. b. Menyusun rencana pengamanan Kawasan Konservasi setempat yang dilengkapi dengan rencana anggaran yang diperlukan. c. Mengadakan koordinasi dengan Instansi Terkait, khususnya dengan Aparat Keamanan dan Penegak Hukum serta Lembaga Swadaya Masyarakat. d. Memberdayakan Masyarakat sebagai basis dalam mencegah dan mengurangi kerusakan Kawasan Konservasi setempat. e. Memberikan Bimbingan Teknis dalam Pengamanan Kawasan Konservasi yang dilaksanakan Unit Pelaksanaan Teknis/Satker-satker. f. Mengadakan gelar hasil pelaksanaan tugas Tim Patroli dan membuat Analisa serta Evaluasi pelaksanaan Pengamanan Kawasan Konservasi. g. Melaksanakan pemantauan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan pengamanan Kawasan Konservasi. h. Mengusulkan kebutuhan sarana atau prasarana pengamanan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengamanan Kawasan Konservasi. i. Mengelola dan memelihara semua barang inventaris yang digunakan dalam pelaksanaan Pengamanan sedemikian rupa, sehingga dapat berfungsi setiap saat jika diperlukan. j. Melaksanakan pembinaan, untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Polsus Perikanan dan PPNS serta tenaga teknis pengamanan lainnya dalam rangka Pengamanan Kawasan Konservasi. k. Membuat Laporan Pertanggung jawaban Pengamanan Kawasan Konservasi. l. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pengamanan Kawasan Konservasi yang meliputi 8 KKPN yang berada dibawah kewenangan Balai KKPN Kupang 3) Pengendali Operasi a. Membantu penanggung jawab operasi dalam merencanakan operasi pengamanan KKPN secara kontinyu b. Mempersiapkan semua keperluan operasi seperti logistik, dokumen, suratmenyurat c. Koordinasi ditingkat Propinsi dan kabupaten untuk mendapatkan dukungan operasi, terutama sekali dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran . d. Mengadakan evaluasi terhadap laporan hasil operasi e. menyusun program untuk meningkatkan professionalisme personil pengamanan 3) Komandan Operasi :

a. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai KKPN Kupang atas pengamanan wilayah KKPN yang dilaksanakan oleh Tim patroli b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota tim patroli pengamanan sebelum pelaksanaan kegiatan. c. Melakukan tindakan dan proses hukum jika ada pelanggaran dalam kawasan . d. Mengkoordinir anggota tim dalam pembagian tugas. e. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan setelah selesai melaksanakan tugas. 4) Anggota tim patrol a. membantu DAN OPS dalam melaksanakan operasi patroli pengamanan wilayah KKPN b. Membantu DAN OPS dalam melakukan tindakan atau proses hukum jika ada pelanggaran c. Berperan sesuai dengan tugas masing-masing seperti yang telah ditentukan bersama ketika APP d. Membantu DAN OPS dalam pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan ketika selesai operasi dilaksanakan

3. Prinsip – Prinsip Penuntun : 1) Kecepatan dan ketepatan bertindak . Dalam melaksanakan kegiatan Operasi Pengamanan perlu dilaksanakan dengan cepat dan tepat berdasarkan hukum yang bertanggung jawab serta tidak mengambil resiko yang dapat menimbulkan kerugian besar. Untuk itu diperlukan Informasi tentang situasi lapangan sedini mungkin. 2) Mengutamakan Pencegahan. Dalam Melaksanakan Patroli upaya pencegahan harus diutamakan tetapi dengan tetap mewaspadai dan menyiapkan kemungkinan dilakukannya upaya paksa. 3) Fungsional. Bantuan Personil sedapat mungkin dimintakan kepada dan diberikan kepada satuan yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi 4) Profesionalisme dan Proporsional. Pelaksanaan Operasi harus secara Profesional dan Proporsional, yaitu dengan memahami tugas dan fungsi serta lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. 5) Minimalisasi resiko. a. Menggunakan cara bertindak yang paling ringan dan resiko yang diakibatkan harus sepadan dengan keadaan yang dihadapi. b. Penggunaan senjata atau tindakan kekerasan lainnya hanya sebagai jalan terakhir karena terpaksa untuk mempertahankan atau menyelamatkan diri sendiri atau orang lain dan mempertahankan kehormatan atau harta

benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan dan mengancam keselamatan. 6) Hak Asasi Manusia Operasi dilakukan dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia dengan prinsip praduga tak bersalah. Hak Asasi Manusia dalam kegiatan pengamanan meliputi: 1. Hak dan Kewajiban Tim Pengarah Hak Anggota Tim a. Mendapatkan perlindungan hukum sebagai aparat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Mendapatkan pelayanan logistik selama kegiatan berlangsung c. Mendapatkan kelengkapan keselamatan tugas d. Mendapatkan asuransi keselamatan kerja

Kewajiban Anggota Tim a. Melaksanakan segala tindalan sesuai prosedur b. Dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan kekerasan, pemaksaan, penyiksaan dan/atau perlakuan kejam yang mengancam keselamatan jiwa manusia c. Menjaga citra institusi termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan untuk tidak mengambik ikan nelayan tanpa hak dan menerima suap d. Melaksanakan semua kegiatan dengan penuh tanggung jawab e. Memperlakukan tersangka/pelaku dengan prinsip praduga tak bersalah f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara kolektif dan menyerahkan kepada Kepala Balai KKPN Kupang

2. Hak dan Kewajiban Pelanggar/Pelaku Hak Pelanggar / Pelaku a. Mendapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

b. Menerima perlakuan sesuai prosedur yang berlaku dan manusiawi c. Tersangka memperoleh jaminan tidak akan dirampas hak milik pribadinya sepanjang hak milik tersebut bukan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau merupakan hasil dari tindak pidana. Kewajiban Pelanggar / Pelaku a. Memberikan keterangan dengan benar b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada UU No. 31 th 2004 jo. 45 th 2009 tentang Perikanan dan UU no. 27 th 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil c. Pendekatan terhadap tersangka dilokasi kejadian dan tempat penahanan

Lampiran 3. Peta wilayah kerja Balai KKPN Kupang

Lampiran 4. Prosedur Apel Persiapan Pelaksanaan (APP) a) APP dilaksanakan sebelum kegiatan patroli dilaksanakan. Sebelum APP dilakukan Komandan Patroli/ketua tim telah mengumpulkan semua informasi dan masukan pengamanan dari sumber – sumber terpercaya lainnya. Informasi ini kemudian dipertimbangkan untuk kegiatan patroli yang akan dilakukan. b) Ketua tim melaksanakan pemeriksaan anggota tim patroli, perlengkapan diri dan perlengkapan patroli. Ketua tim memastikan semua prosedur pengamanan, khususnya dukungan logistik, transportasi dan komunikasi untuk patroli telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kegiatan patroli yang akan dilakukan. c) Ketua tim mengisi formulir yang telah disiapkan dan melakukan pembagian tugas patroli. d) Ketua tim berkoordinasi dengan kapten kapal motor untuk kelayakan rute patroli dan jadwal patroli yang akan dilakukan. Ketua tim menyampaikan rute, waktu dan target patroli kepada anggota tim patroli. e) Ketua tim memimpin doa sebelum perjalanan dimulai.

Lampiran 5. Prosedur penanganan kasus PENANGANAN KASUS BOM & BIUS IKAN PROCESS

INPUTS

OUT PUTS Bukti Tidak Cukup

TKP Bom/bius ikan Pembinaan

Surat Pernyataan

Tertangkap tangan

TIM PATROLI

Tindak lanjut penyidikan

Wilayah KKPN; - Zona inti -Zona Pemanfaatan - Zona Perikanan berkelanjutan -Zona lainnya

Bukti Cukup (TSK, BB, Saksi)

Dimulainya penyidikan

PPNS & POLRI

Kejaksaan

Berkas Perkara

Putusan Pengadilan Pengadilan

Surat Vonis

PENANGANAN KASUS TEMUAN SATWA DILINDUNGI

PROCESS

INPUTS


TKP Temuan Satwa dilindungi

Surat Pernyataan

Pembinaan

TIM PATROLI wilayah KKPN; - Zona inti -Zona Pemanfaatan - Zona Perikanan berkelanjutan -Zona lainnya

Tertangkap tangan


Dimulainya penyidikan TSK TSK

DALAM KKPN


Satwa utk konsumsi

Surat Pernyataan

Satwa utk diperdagangkan

LUAR KKPN PPNS & POLRI Kejaksaan

Berkas Perkara Putusan Pengadilan

Pengadilan

Surat Vonis

PENANGANAN KASUS TEMUAN PENGAMBILAN KARANG, PASIR & PENEBANGAN BAKAU

PROCESS

INPUTS


TKP Tambang karang, pasir & tebang bakau

TIM PATROLI wilayah KKPN; - Zona inti -Zona Pemanfaatan - Zona Perikanan berkelanjutan -Zona lainny a

Tertangkap tangan

Surat Pernyataan

Pembinaan


Dimulainya penyidikan


karang, pasir & bakau utk Rumah tangga Surat Pernyataan

TSK TSK

tinggal dalam KKPN

karang, pasir & bakau untuk diperdagangkan

PPNS & POLRI

Berkas Perkara

tinggal dalam KKPN

Kejaksaan

Putusan Pengadilan Pengadilan

Surat Vonis

Lampiran 6. Format laporan kegiatan operasi FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN OPERASI KAPAL PATROLI KM .............. DALAM RANGKA PENGAMANAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL .........................................................Propinsi ........................ BALAI KKPN KUPANG BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar pelaksanaan tugas 1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1.4. Pelaksana 1.5. Waktu dan tempat

BAB II. PELAKSANAAN 2.1. Metode/Langkah Pelaksanaan 2.2. Route patroli (lengkap dengan peta) 2.3. Kronologi Kegiatan (dilengkapi saat data posisi saat Penghentian dan Pemeriksaan dan atau Penghentian , Pemeriksaan dan Penahanan) 2.4. Hasil operasi 2.5. Tindak lanjut

BAB III. ANALISIS/EVALUASI OPERASI 3.1. Tingkat Capaian Hasil Operasi (Out put dan Out come) 3.2. Hambatan/permasalahan (pada saat Henrik dan saat penyerahan kapal yang Ad Hock 3.3. Evaluasi kondisi kapal (deck, mesin dan ABK) BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan 4.2. Saran LAMPIRAN-LAMPIRAN a. Berita Acara Pemeriksaan b. Foto & Surat-surat pendukung e. Hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi Komandan Operasi/Patroli,

Mengetahui, Nakhoda Kapal Patroli

___________________ NIP. ...

__________________

Lampiran 7. Prosedur Penyidikan oleh PPNS 1. Jika memungkinkan Penyidikan dilakukan oleh PPNS Perikanan dan diarahkan kepada UU No. 31 th 2004 jo. 45 th 2009 tentang Perikanan dan UU no. 27 th 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2. Proses Penyidikan selalu koordinasi dengan Penyidik polri sesuai locus delicti/TKP 3. Bagi PPNS yang ditunjuk untuk menangani proses penyidikan akan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan oleh Kepala Balai KKPN Kupang. Segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penyidikan akan diback up oleh Balai KKPN Kupang. 4. Setiap kasus yang diproses harus diikuti sampai dengan tingkat peradilan. 5. Modus Operandi dan Tindakan Pertama Oleh Petugas Keamanan di TKP (Tempat Kejadian perkara) a). Modus operandi : Tersangka sedang melakukan kegiatan berupa menangkap ikan dengan alat tangkap apapun atau mengambil / mendongkel terumbu karang, melakukan pencemaran, atau mendirikan bangunan, atau menginjak – injak terumbu karang, memancangkan jangkar pada terumbu karang yang dilakukan di dalam kawasan Tindakan pertama di TKP yang dilakukan oleh petugas keamanan dalam kegiatan patroli maupun operasi pengamanan adalah : ( 1 ) Menangkap tersangka untuk didengar keterangannya secara langsung; ( 2 ) Mengenakan tuduhan kepada tersangka berdasarkan pasal 35 UU no. 27 tahun 2007 dan pasal ……

PP no.

tahun…..;

( 3 ) Melakukan penyidikan secara langsung di TKP ( Tempat Kejadian perkara ), apabila di dalam Tim terdapat PPNS; ( 4 ) Menahan tersangka untuk diserahkan kepada POLRI;

( 5 ) Mengamankan barang bukti berupa kapal, alat tangkap ikan, senjata, dan benda lain yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana, untuk kepentingan persidangan di Pengadilan; ( 6 ) Melengkapi semua tindakan dengan BAP; b). Modus operandi: Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan atau merugikan masyarakat sekitar, dalam wilayah KKPN Tindakan pertama di TKP yang dilakukan oleh petugas keamanan dalam kegiatan patroli maupun operasi pengamanan adalah : (1)

Menangkap tersangka untuk didengar keterangannya secara langsung; Mengenakan tuduhan kepada tersangka berdasarkan pasal 35 UU No. 27 tahun 2007

(2)

Melakukan penyidikan langsung di TKP ( Tempat Kejadian perkara ), apabila di dalam Tim terdapat PPNS;

(3) (4)

Menahan tersangka dalam koordinasi dengan POLRI; Menggeledah serta mengamankan barang bukti berupa kapal, alat tangkap ikan, senjata, dan benda lain yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana untuk kepentingan persidangan di Pengadilan;

(5)

c)

Melengkapi semua tindakan dengan BAP;

Modus Operandi : Tersangka sedang melakukan kegiatan berupa menangkap ikan dengan alat tangkap racun / bahan peledak / listrik atau mengambil / mendongkel terumbu karang, atau memancangkan jangkar pada terumbu karang, atau melakukan pencemaran, atau mendirikan bangunan, menginjak-injak terumbu karang, di dalam kawasan wilayah KKPN. Tindakan pertama di TKP yang dilakukan oleh petugas keamanan dalam kegiatan patroli maupun operasi pengamanan adalah :

(1) Menangkap tersangka untuk didengar keterangannya secara langsung ; (2) Mengenakan tuduhan kepada tersangka berdasarkan pasal 35 UU no. 27 tahun 2007,

Peraturan Pemerintah No ….. Tahun

;melakukan

penyidikan di TKP ( Tempat Kejadian Perkara ), apabila dalam tim terdapat PPNS ; (4) Menahan tersangka dengan bantuan POLRI ; (5)

Mengamankan barang bukti berupa kapal, alat tangkap ikan, senjata, dan benda lain yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana untuk kepentingan parsidangan di Pengadilan ;

( 6 ) Melengkapi semua tindakan dengan BAP; d). Modus operandi : Tersangka sedang melakukan kegiatan berupa merusak atau menghilangkan rambu – rambu, papan peringatan, papan nama, tanda batas kawasan, di dalam kawasan konservasi Tindakan pertama di TKP yang dilakukan oleh petugas keamanan dalam kegiatan patroli maupun opersi pengamanan adalah : ( 1 ) Menangkap tersangka untuk didengar keterangannya secara langsung ; ( 2 ) Mengenakan tuduhan kepada tersangka berdasarkan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) ( 3 ) Melakukan penyidikan di TKP (Tempat Kejadian Perkara), apabila dalam tim terdapat PPNS ; ( 4 ) Menahan tersangka dengan bantuan POLRI ; ( 5 ) Mengamankan barang bukti berupa kapal, alat tangkap ikan, senjata, dan benda lain yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana untuk kepentingan parsidangan di Pengadilan ; ( 6 ) Melengkapi semua tindakan dengan BAP; f). Modus operandi : Tersangka sedang melakukan kegiatan berupa menangkap ikan dengan mengginakan bahan peledak, racun, listrik, atau melakukan pengambilan karang tanpa izin diluar kawasan konservasi ( laut )

Tindakan pertama di TKP yang dilakukan oleh petugas keamanan dalam kegiatan patroli maupun operasi pengamanan adalah : ( 1 ) Menangkap tersangka untuk didengar keterangannya secara langsung ; ( 2 ) Mengenakan tuduhan kepada tersangka berdasarkan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) dan UU Perikanan yang berkaitan dengan pengrusakan atau penghilangan asset Negara ; ( 3 ) Menyerahkan tersangka dilengkapi / bersama-sama dengan barang buktinya kepada Penyidik POLRI atau Penyidik Pegawai Negri Sipil Pertanian atau Perikanan ;

Prosedur Penyidikan oleh Polri a) Jika tidak memungkinkan dilakukan oleh PPNS, maka proses penyidikan diserahkan kepada Penyidik Polri sesuai dengan locus delicti. b) Selama proses penyidikan berlangsung, koordinasi dengan Polri akan dilaksanakan oleh bagian Perlindungan yang akan ditunjuk oleh Kepala Balai KKPN melalui Surat Perintah Tugas.

Lampiran 8 . Prosedur Penanganan Barang Bukti a. Segala benda hasil dari atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana bisa dijadikan sebagai barang bukti dan dicatat oleh PPNS ke dalam Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) dan dilampiri Daftar Barang Bukti ( DBB ). Setiap kali ada perubahan atau mutasi mengenai Barang Bukti baik jumlah maupun bentuknya harus dibuat dalam BAP ; b. Barang Bukti seperti dimaksud di atas, sedapat mungkin dihadirkan dalam keadaan utuh dan sesuai dengan BAP dan DBB yang dibuat untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim di persidangan ; c. Dalam hal, barang bukti merupakan benda yang mudah rusak dan nilainya cepat menurun pada saat persidangan berlangsung sebagai contoh hasil tindak pidana berupa ikan mati dengan persetujuan Hakim sebagaimana diusulkan terlebih dahulu oleh Jaksa Penuntut Umum / Penyidik POLRI / PPNS maka pihak-pihak yang menguasai barang bukti tersebut ( Pimpinan Unit Pengelola, Kejaksaan, POLRI, PPNS ) dapat melakukan pelelangan yang diketahui oleh tersangka, guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi Negara ; d. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Pejabat dari Kantor Lelang Negara setelah menerima permohonan dari pihak yang menguasai barang bukti. Laporan hasil pelaksanaan lelang dibuat dalam bentuk Risalah Lelang yang dibuat oleh Kantor Lelang Negara ; e. Barang Bukti satwa dilindungi yang masih hidup jika tidak memungkinkan dilakukan penitipan, maka dapat dilakukan pelepasan ke habitatnya dengan dilengkapi Berita Acara dan dokumentasi secukupnya. f.

Barang Bukti satwa dilindungi yang telah mati segera dilaksanakan pemusnahan Barang Bukti dengan dilengkapi Berita Acara dan dokumentasi secukupnya.

Lampiran 9. Prosedur Penggunaan Radio dan Alat Komunikasi

1. Umum   

 

Radio dan alat komunikasi lainnya digunakan untuk keperluan penting seperti: pemberitaan; permohonan bantuan, dan situasi bahaya. Alat radio dan komunikasi lainnya baik di darat dan diatas kapal motor milik Balai KKPN adalah untuk mendukung pengelolaan KKPN. Pembicaraan pribadi dan diluar hal – hal yang berhubungan dengan KKPN hanya diperkenankan digunakan diluar waktu kontak radio yang telah ditetapkan dan tidak memakai jalur Balai KKPN Pemakaian telpon satelit hanya diperkenankan untuk urusan sangat penting. Apabila seseorang harus menggunakan telpon satelit untuk keperluan pribadi, maka harus membayar tarif pulsa sesuai yang ditetapkan oleh operator telpon.

Frekwensi umum SSB radio: …………..  

Digunakan untuk menginformasikan hal – hal yang bersifat umum atau tidak rahasia. Dapat digunakan untuk meminta bantuan dalam keadaan bahaya dan/atau gawat.

Frekuensi khusus/terbatas Digunakan untuk menginformasikan hal-hal yang bersifat rahasia terutama yang berhubungan dengan kegiatan patroli/pengamanan.

        

Frekwensi terbatas SSB radio ……... (nama Panggilan) : Balai KPPN Kupang Frekwensi terbatas SSB radio ……….(nama panggilan): Satker KKPN Sawu Frekwensi terbatas SSB radio ……….(nama panggilan): Satker KKPN Gili Matra Frekwensi terbatas SSB radio ……….(nama panggilan): Satker KKPN Kapoposang Frekwensi terbatas SSB radio ……….(nama panggilan): Satker KKPN Padaido Frekwensi terbatas SSB radio ……….(nama panggilan): Satker KKPN Waigeo Frekwensi terbatas SSB radio ……….(nama panggilan): Satker KKPN Raja Ampat Frekwensi terbatas SSB radio ……….(nama panggilan): Satker KKPN Aru Frekwensi terbatas SSB radio ……….(nama panggilan): Satker KKPN Laut Banda

2. Tata tertib:   

Memohon untuk masuk jalur Mengucapkan salam Menyampaikan nama pemanggil dan posisi (bila memungkinkan) Menyampaikan pesan singkat



Apabila pesan yang disampaikan lebih dari 2 menit, tinggalkan jalur utk menuju jalur alternatif atau tunda sampai pada saat jalur tidak padat (diluar jam kontak)

3. Keadaan Darurat : Penggunaan kata ‘mayday’ dan ‘pan-pan’

Kata mayday (baca : mei-dei)digunakan jika pemanggil dalam keadaan gawat atau bahaya yang dapat mengancam jiwanya atau jiwa orang lain yang hendak dibantu. Apabila ada panggilan mayday maka semua komunikasi di jalur harus dihentikan, dan siapa yang dapat mendengar lebih dahulu atau dapat berbicara dengan pemanggil mayday harus diprioritaskan. Pemanggil mayday harus diprioritaskan selalu !

Kata pan-pan (baca: pen-pen) digunakan jika pemanggil dalam keadaan bahaya tetapi tidak mengancam jiwanya atau orang lain pada saat itu. Apabila ada panggilan penpen maka semua komunikasi di jalur harus dihentikan, dan siapa yang dapat mendengar lebih dahulu atau dapat berbicara dengan pemanggil pan-pan harus diprioritaskan.

Lampiran 10. Perlengkapan dasar Polsus/Pengawas Perikanan untuk alat pengamanan dan keselamatan Perlengkapan dasar: 1. Senjata api, 2. Kartu Ijin Penggunaan Senjata api (PENGPIN)), 3. SPT (Surat Perintah Tugas) 4. Kartu Anggota POLSUS, 5. Kartu PPNS, Perlengkapan pendukung: 1. Pelampung, 2. GPS, 3. Peta, 4. Lampu senter, 5. Alat Tulis Perlengkapan Patroli Rutin, Periodik, dan Operasi 1. Seragam dinas 2. Kartu anggota 3. SPT 4. Kartu Anggota 5. Senjata Api (optional) 6. Kartu ijin penggunaan senjata api (wajib apabila membawa senjata api) 7. Kartu PPNS (bagi polhut dengan kualifikasi PPNS) 8. Buku catatan 9. Alat tulis 10. Lampu senter 11. Peta kawasan (satu buah per sortie) 12. Pelampung 13. GPS (satu buah per sortie) 14. Air mineral 15. Radio komunikasi (rig – wajib pada kapal patroli)

Lampiran 11. Format Surat Pernyataan



SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan dibawah ini; Nama

:

Tempat/tgl Lahir

:

Tempat tinggal

:

No. KTP

:

Asal KTP

:

dengan ini saya menyadari sepenuhnya atas pelanggaran yang telah saya perbuat seperti …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….., nyata-nyata telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tertera dalam UU no. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU no. 31 tahun 2004 juncto no 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Saya menyadari akan sangsi hukum yang pantas saya terima, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya mohonkan maaf atas perbuatan pelanggaran yang telah saya lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Apabila dikemudian hari perlanggaran ini terulang lagi, maka saya bersedia diberikan sangsi hukum. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran tanpa adanya tekanan apapun. Nama tempat, tgl/bln/tahun

Yang menyatakan, ttd (nama lengkap……….)

Saksi-saksi: (dari tim Patroli) 1. Nama lengkap…………… (nrp/nip…….)

.ttd……………………………….

2. ………………………….

………………………………..

3. ……………………………

……………………………….

Lampiran 12. PROSEDUR TAHAPAN OPERASI PENGAMANAN A. Perencanaan Pengamanan 1. Persiapan a. Peta kerja Petugas pengamanan harus mengenal lapangan dan mengetahui wilayah kerja, serta daerah-daerah rawan pelanggaran dalam wilayah KKPN, khususnya setiap zona, yang dituangkan dalam peta kerja dan peta kerawanan, yang akan menjadi sasaran kegiatan pengamanan. b. Tata waktu Menentukan tata waktu pelaksanaan pengamanan yang terdiri dari lama waktu yang dibutuhkan, tanggal dan jam keberangkatan serta kembali, yang harus disesuaikan situasi, kondisi dan strategi. c. Personil Ketua tim pengamanan menentukan jumlah personil serta komposisi petugas yang dibutuhkan dalam setiap bentuk pengamanan, termasuk kebutuhan bantuan personil dari Polri, TNI AL, Kejaksaan Negeri, Pengadilan serta unsur masyarakat (kampung/desa/kelurahan/kecamatan) bila dibutuhkan. d. Logistik Kebutuhan logistik selama kegiatan pengamanan harus terjamin, oleh karena itu perlu diperhitungkan secara detil kebutuhan logistik, jenis dan jumlahnya untuk setiap kegiatan pengamanan dengan memperhitungkan resiko yang akan terjadi. e. Sarana dan prasarana Sarpras kegiatan pengamanan sangat bergantung dengan tujuan dan target pengamanan itu sendiri. Beberapa sarpras yang harus dipersiapkan antara lain : alat transportasi, alat komunikasi, alat pengamatan, senjata, peralatan, SAR, peralatan snorkling/ SCUBA dan sarpras lain yang diperlukan. f. Strategi Strategi pengamanan kawasan disiapkan berdasarkan kebutuhan, target yang hendak dicapai, informasi yang ada, serta mengakomodasi keadaan darurat yang mungkin terjadi, taktik dan prediksi-prediksi kemungkinannya. g. Kelengkapan administrasi Berbagai kelengkapan administrasi harus disiapkan sebagai penunjang kegiatan pengamanan, agar legal berdasarkan hukum. Kelengkapan administrasi yang harus disiapkan antara lain: 1) Pas senjata dan SIM

2) Pas kapal dan SIM 3) Surat Tugas 4) Kartu Penyidik PPNS dan KTA POLSUS Perikanan 5) Surat alat komunikasi 6) Surat permintaan bantuan 7) Format laporan Kejadian

2. Observasi Observasi yaitu kegiatan untuk melihat, mengamati, mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pengamanan Kawasan, antara lain mencakup : a. Kondisi sumberdaya alam Dapat dilakukan melalui data sekunder maupun pengamatan langsung di lapangan b. Pelaku Perseorangan atau kelompok atau perusahaan atau badan hukum lainnya yang melakukan tindak pidana kejahatan di bidang perikanan khususnya Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan. c. Sasaran kegiatan pengamanan (Modus Operandi) ditujukan kepada kegiatan yang dilarang dilakukan dalam kawasan, yang meliputi antara lain : - Beraktifitas di zona inti kawasan - Bila dalam kondisi darurat berada dalam kawasan inti namun alat tangkap dalam kondisi beroperasi. - Menangkap/mengambil sumberdaya ikan dalam kawasan dengan menggunakan alat tangkap, apapun bentuk dan jenisnya di zona yang dilarang - Menangkap/mengambil sumberdaya ikan dalam kawasan di zona yang diperbolehkan, namun menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan/merusak (misalnya : bom, bius, racun, sengatan listrik, trawl, muro ami). - Menangkap/mengambil ikan disaat musim dan ditempat pemijahan (spawning ground) - Mengambil/merusak terumbu karang. - Melakukan pencemaran dalam kawasan atau diluar kawasan yang mungkin dapat berdampak pada kerusakan kawasan. - Mendirikan bangunan tanpa ijin dalam kawasan,

-

Melakukan kegiatan wisata yang merusak (menginjak karang, membuang jangkar pada terumbu karang, dan aktifitas merusak lainnya) Menghilangkan atau merusak rambu-rambu, papan peringatan, papan nama, tanda batas Kawasan di dalam Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Mengambil dan atau mengangkut sampel berupa bagian Flora dan Fauna tanpa ijin yang berwenang.

d. Peralatan pelaku Peralatan, yang meliputi : Alat Transportasi laut atau alat angkut, bahan peledak, alat selam dan alat tangkap lainnya yang ada dan patut di duga digunakan untuk melakukan kegiatan yang dilarang dalam Kawasan Konservasi Perairan Nasional atau dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. e. Lokasi pengamanan Kegiatan pengamanan dilaksanakan pada seluruh wilayah Kawasan Konservasi setempat yang meliputi batas-batas wilayah kerja Kawasan Konservasi Perairan Nasional setempat dibawah pengelolaan Balai KKPN Kupang f. Objek pengamanan Objek pengamanan antara lain fisik kawasan, sarana prasarana pengelolaan, rambu/papan informasi, tanda batas kawasan/zona, keanekaragaman hayati dalam Kawasan Konservasi Perairan Nasional setempat 3. Analisis situasi yaitu uraian kemungkinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan serta penentuan teknis pengamanan di lapangan. Bahan yang dipergunakan untuk menganalisis situasi adalah data dan informasi yang di himpun dari kegiatan observasi. Analisis akan menghasilkan output berupa Rencana Pengamanan ( RENPAM ) yang memuat hal-hal : 1) Modus Operandi pelaku, jenis tindak pidana yang terjadi, taksiran kerugian Negara sehingga perlu dilakukan Pengamanan. 2) Peta lokasi dan Rute yang digunakan untuk mencapai sasaran Pengamanan. 3) Jadwal Pelaksanaan Pengamanan. 4) Peralatan dan Logistik yang dibutuhkan. 5) Kekuatan Personil dalam pelaksanan Pengamanan. Pengamanan Personal dan materiil selama melaksanakan pengamanan.

B. Pelaksanaan Pengamanan Setelah mendapat hasil analisis situasi, maka dilaksanakan kegiatan pengamanan dalam bentuk pengamanan pre-emtif, pengamanan preventif, pengamanan represif, pengamanan partisipatif masyarakat maupun proses penegakan hukumnya. Dengan pertimbangan tertentu diperlukan bantuan personil POLRI/TNI dengan ketentuan sebagai berikut: a. Prosedur Permintaan Bantuan Personil. Prosedur permintaan bantuan personil adalah sebagai berikut : 1. Pada situasi normal, permintaan personil oleh Kepala Balai KKPNKupang kepada Instansi Terkait secara tertulis kepada Komandan Satuan dan ditembuskan kepada Komandan Satuan ditingkat diatasnya. 2. Pada situasi darurat, permintaan personil dapat dilakukan secara lisan dan harus ditindak lanjuti dengan permintaan tertulis. b. Prosedur Pemberian Bantuan Personil. Prosedur pemberian bantuan personil adalah sebagai berikut : 1. Pada situasi normal, pemberian bantuan personil diberikan sesuai permintaan yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas. 2. Pada Situasi Darurat, pemberian bantuan personil diberikan sesuai permintaan dan kemudian dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas. C. Pelaporan Pelaporan dibuat setiap pelaksanaan kegiatan pengamanan telah dilaksanakan. Salah satu fungsi laporan adalah sebagai bahan evaluasi kegiatan pengamanan yang telah dilakukan, selanjutnya hasil evaluasi tersebut digunakan untuk perencanaan pengamanan selanjutnya.

Lampiran 13. Format Laporan Kejadian



“PRO JUSTITIA” LAPORAN KEJADIAN Nomor: LK. …./……./……./….. PERISTIWA YANG TERJADI: 1. Waktu kejadian

: Hari ……….. tanggal ………. Pukul ……..

2. Tempat kejadian

: Perairan/laut Kawasan Konservasi Perairan Nasional …… ………….. Posisi ………………………………………………..

3. Apa yang terjadi

: Diduga menangkap ikan dengan menggunakan peralatan tangkap tidak ramah lingkungan/melanggar zonasi/menangkap dan membawa binatang yang dilindungi/merusak lingkungan, …………………………… ………………………………………………………………….

4. Siapa pelaku

: Nama/suku …………….kelamin ………………Umur ………, pekerjaan ……………………, alamat ………………………... …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..

5. Bagaimana terjadinya : …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 6. Dilaporkan

: Hari …………………, tanggal ……………, pukul …………...

______________________________________________________________________ TINDAKAN PIDANA APA: Diduga melanggar Pasal: ……………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI: 1. Nama : ………………….. Suku: ……………….. Umur: ……………,Kelamin: …………., Pekerjaan: …………………………, Alamat: ……………………….……........................... ………………………………………………………………………………………………….. 2. Nama : ………………….. Suku: ……………….. Umur: ……………,Kelamin: …………., Pekerjaan: …………………………, Alamat: ……………………….……........................... …………………………………………………………………………………………………..

BARANG BUKTI: 1. ………………………………………………………………………………………………….. 2. …………………………………………………………………………………………………. 3. ………………………………………………………………………………………………….. 4. ………………………………………………………………………………………………….

URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. _____________________________________________________________________ TINDAKAN YANG DILAKUKAN ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………..

Dikeluarkan di: ………………….. Pada tanggal: …………………….

MENGETAHUI

PELAPOR

Komandan Operasi,

………………………

………………………………

NIP.……………….

NIP.………………..............

Lampiran 14. Format Surat Perintah Penangkapan



“PRO JUSTITIA” SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor: SP. ……./………/……../…

Pertimbangan

: Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, perlu untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana Perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dasar

: 1. Pasal 35 ayat ….. dan ayat……huruf …. UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2. ……………. UU No. 31 tahun jo. No 45 tahun …….. tentang Perikanan. 3. Laporan Kejadian No: ……………tanggal ……………………….

DIPERINTAHKAN Kepada

: 1. Nama/Nip

: ……………………….

Pangkat/Gol

: ……………………….

Jabatan

: ……………………….

2. Nama/Nip

Untuk

: ……………………….

Pangkat/Gol

: ……………………….

Jabatan

: ……………………….

: 1. Melakukan penangkapan terhadap: Nama

: ……………………(pelaku pelanggaran /nakhoda kapal yg tertangkap)

Tempat/tgl lahir : ……………………. Alamat

: ……………………

Pekerjaan

: ……………………

Warganegara

: …………………….

Agama

: …………………….

Dan membawa ke …………………………(mis; kantor satker…..), karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Perikanan di wilayah KKPN ……….. sebagaimana dimaksud dalam pasal …. ………………………. 2. Setelah melaksanakan surat perintah ini, segera membuat Berita Acara Penangkapan. 3. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal …………. sampai dengan ……………………………….

Dikeluarkan di: ………………… Pada tanggal : …………………

Yang Menerima Perintah,

Komandan Operasi,

………………………….

………………………….

NIP. ……………………

NIP. …………………….

Pada hari ini tanggal …………… (satu) lembar surat penangkapan ini diserahkan kepada tersangka/keluarga tersangka. Yang Menerima

Yang Menyerahkan

…………………..

………………………. NIP. ………………….

Lampiran 15. Format Berita Acara Penangkapan Tersangka



“PRO JUSTITIA” BERITA ACARA PENANGKAPAN TERSANGKA

-------Pada hari ini ………tanggal ……pukul ………saya ……………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. Pangkat ……………… bersama-sama dengan;

NIP.

……………………..

jabatan

…………………………

1. Nama, pangkat/NIP

: ………………………………………………………...………….


: ………………………………………………………...………….


: ………………………………………………………...………….

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan: ……………….. 1. Pasal 35 ayat ….. dan ayat……huruf …. UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2. Pasal ……………. UU No. 31 tahun jo. No 45 tahun …….. tentang Perikanan. 3. Laporan Kejadian Nomor: ……………tanggal ………………………. …………………… 4. Surat Perintah Penagkapan No.: ……………………. tanggal ……………………………

---------Telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang laki-laki/perempuan sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nama

: ………………

Umur

: ………………

Pekerjaan

: ……………….

Alamat

: ……………….

Warganegara

: ………………

Agama

: ………………

2. Nama

: …………..

Umur

: …………….

Pekerjaan

: …………….

Alamat

: ……………….

Warganegara

: ………………

Agama

: ……………..

3. Nama

: …………..

Umur

: …………….

Pekerjaan

: …………….

Alamat

: ……………….

Warganegara

: ………………

Agama

: ……………..

4. Nama

: …………..

Umur

: …………….

Pekerjaan

: …………….

Alamat

: ……………….

Warganegara

: ………………

Agama

: ……………..

Yang bersangkutan ditangkap sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal …………………………………………….. Adapun jalannya penangkapan adalah sebagai berikut: Pada hari ……………tanggal ……………….. pukul …………….. Kapal patroli …………... Yang sedang melaksanakan patroli di perairan laut KKPN ………………. telah menjumpai beberapa orang laki-laki/perempuan yang kemudian dikenal bernama ……………………………………………….. dan kawan-kawan, seperti tersebut diatas dengan mempergunakan kapal/perahu/boat ……………………………….. ……….. sedang …………………………………………………………………. dalam wilayah KKPN…………. dengan menggunakan ……………(mis: bom ikan) / mengangkut binatang langka/ merusak lingkungan ekositem ………………….., maka saudara ………………….dan kawan-kawan ditangkap beserta barang bukti-------------------------demikian Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di laut ………… pada tanggal ……………………………………….

Tersangka,

PPNS Perikanan,

………………………

……………………….. NIP. ……………………..

Saksi-saksi:

Ttd 1. …………………………………. , NIP. ………………………..

ttd 2. …………………………………… NIP. ………………………..

Lampiran 16. Format Daftar Tersangka



“PRO JUSTITIA”

DAFTAR TERSANGKA No.

Nama

Alamat

1

2

3

Pekerjaan Kebangsaan 4

5

Agama

Keterangan

6

7

1 2 3 4 5 dst Dikeluarkan di : ………………………………….. Pada tanggal : ………………………………….. PPNS Tim Patroli ………….. ttd ………………………………….. NIP. …………………

Lampiran 17. Format Daftar Barang Bukti



“PRO JUSTITIA”

DAFTAR BARANG BUKTI

No

No. Reg. Barang bukti

Jenis Barang bukti

Jumlah

Pemilik diakui oleh

Disita tgl

dari

Keterangan oleh

1 2 3 4 5 dst Dikeluarkan di: ………………………… Pada tanggal : …………………………. PPNS Tim Patroli ………….. ttd ………………………………….. NIP. …………………

Lampiran 17. Format Surat Tanda Terima Berkas Perkara



TANDA TERIMA BERKAS PERKARA Nomor: ………………………..

Berkas perkara nomor: …………………………………. tanggal …………….. yang dikirim dalam rangkap 2 (dua) dengan surat pengantar nomor: ………………….. tanggal ……………..atas nama tersangka (dkk), telah diterima pada tanggal ……………………..di …………………..oleh: Nama

: ……………………………………………………….

NIP

: ………………………………………………………

Pangkat

: ………………………………………………………

Jabatan

: ………………………………………………………

………………………., 20……

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

……………………..

………………………………..

NIP. ………………

NIP. ………………………….

Lampiran 18. Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti



“PRO JUSTITIA”

BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

---------Pada hari ini ……………………tanggal …………….. tahun ………. Pukul …………. Saya ……………………………………………………………… pangkat ………………. NIP…………………………… jabatan sebagai penyidik pegawai negeri sipil pada tim patroli …………………………………… di atas, berdasarkan surat pengatar Nomor ………………………………… tanggal ………………… perihal : pengiriman tersangka dan barang bukti terlampir telah diserahkan dalam keadaan lengkap dan baik ----------------------------1. Tersangka a.n. ………………………. (dkk) seperti terlampir dalam daftar tersangka (lampiran 16) 2. Barang-barang bukti seperti terlampir dalam daftar Barang Bukti (Lampiran 17) yang ada pada berkas perkara awal di laut,-----------------------------a. Nomor: ……………..: Tentang penyerahan berkas perkara awal di laut A.n ………………………………………………. b. Nomor: ……………..: Tentang penyerahan berkas perkara awal di laut A.n ……………………………………………….

c. Nomor: ……………..: Tentang penyerahan berkas perkara awal di laut A.n ……………………………………………….. ---------Kepada ………………………..yang diterima oleh-----------------------Nama

: ……………………………………………………….

Pangkat/NIP : ……………………………………………………… Pekerjaan

: ………………………………………………………

Jabatan

: ………………………………………………………

Serah terima ini dilakukan di ……………………… disaksikan oleh: 1. Nama

: ……………………………………………………………..

Pangkat/NIP

: ………………………………………………………………

Pekerjaan

: ……………………………………………………………….

Jabatan

: ……………………………………………………………….

Alamat

: ……………………………………………………………….

2. Nama

: ………………………………………………………………

Pangkat/NIP

: ………………………………………………………………

Pekerjaan

: ……………………………………………………………….

Jabatan

: ……………………………………………………………….

Alamat

: ……………………………………………………………….

--------Demikian Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ………………………. Pada tanggal ………….. bulan …………..tahun ……….

Yang Menerima

Yang Menyerahkan PPNS Perikanan pada Tim Patroli ………

……………………….

…………………………………….. NIP. ………………………………..

Saksi-saksi:

1. ……………………. NIP. ………………..

2. ………………………… NIP. …………………….

Lampiran 19. Format Surat Pengantar



Nomor

:

Klasifikasi

: Biasa

Hal

: Penyerahan Barang Bukti dan tersangka A.n. ……………………………..

Kepada Yth: …………………………………………… Di …………………………………………

SURAT PENGANTAR No

Isi

Banyaknya

Keterangan

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

Laporan kejadian Surat Perintah Penangkapan Berita Acara Penangkapan tersangka Daftar tersangka Daftar Barang Bukti Tanda terima berkas perkara Surat pengantar Berita Acara Serah terima tersangka dan Barang Bukti Laporan Pelaksanaan Operasi

9

: SOP OPERASI PENGAMANAN KKPN OLEH PPNS PERIKANAN

Recommend Documents