Judul
: SOP PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT – PENANGKAPAN IKAN, BALAI KKPN KUPANG
Nomor
: PKL.3/01
Ruang lingkup
: Standar operasional prosedur penguatan kelembagaan masyarakat melalui penangkapan ikan ini dibuat hanya diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat melalui penangkapan ikan dalam wilayah KKPN dalam melaksanakan UU no. 31 Tahun 2004 jo. No 45 tahun 2007 tentang Perikanan, dan UU. No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Wilayah KKPN yang dimaksud meliputi: TNP. Laut Sawu, SAP. Kep. Aru Bagian Tenggara, SAP Raja Ampat, SAP. Kep. Waigeo sebelah Barat, TWP. Kapoposang, TWP. Gili Air dan Gili Terawangan, TWP. Padaido dan TWP. Laut Banda
Tujuan
: memberi arahan urutan langkah kegiatan yang harus diikuti oleh ke-8 Satker KKPN tersebut diatas yang berada dibawah pengelolaan Balai KKPN Kupang dalam melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat melalui penangkapan ikan wilayah KKPN setempat.
Bagan Alir
:
Bagan alir SOP PenguatanKelembagaanMasyarakatmelalui PenangkapanIkan dalamwilayah KKPN, BalaiKKPN Kupang 1 Tim Penangkapan Ikan KKPN
Dok renc pengemba ngan budidaya
9 Dana, Pendampingan, BIMTEK,MONEV
2 Camat
Surat Pengantar Kec
3 Kades
8 Pengelolaan unit-unit Penangkapan ikan
SK Kelompok
Undangann Rapat
Tim Penagkapan IkanKKPN
Masy Kelompok Produksi
4 Rapat-rapatpembahasan Jenis-jenis alat tangkap dibutuhkan
7 Kades 6 Pembentukan POKCIL unit penangkapan
5 Pelatihan & pengenalan peralatan bantuan
Kesepakatan jenis bantuan
Deskripsi: Kesembilan langkah yang tergambar pada bagan alir diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Tim Penangkapan Ikan KKPN Tim Penangkapan ikan KKPN membawa dokumen bantuan pengembangan penangkapan ikan untuk dibicarakan ke Camat setempat dan berdiskusi dengan Balai penyuluhan kecamatan.
2. Camat Setelah Camat menerima informasi rencana bantuan pengembangan penagkapan ikan dan berdiskusi dengan personil Balai Penyuluhan kecamatan, lalu Camat mengeluarkan surat pengantar kecamatan ke KADES yang dituju.
3. Kades Setelah Kepala Desa menerima surat pengantar dari Kecamatan, maka Kades membuat surat undangan Rapat Pembahasan Pengembangan Penagkapan Ikan yang ditujukan kepada Tim Penangkapan ikan KKPN dan masyarakat setempat yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Produksi (yang telah terbentuk berdasarkan SK Kepala Desa sebelumnya).
4. Rapat-rapat Pembahasan Rapat pembahasan dapat dilakukan berkali-kali dalam bentuk pertemuan, diskusi, rapat, dll sampai teridentifikasi jenis-jenis alat tangkap yang dibutuhkan untuk penangkapan ikan dan dicapainya kesepakatan jenis bantuan.
5. Pelatihan dan pengenalan peralatan bantuan Setelah teridentifikasi jenis-jenis alat tangkap yang dibutuhkan dan dicapai kesepakatan jenis bantuan yang akan diberikan, maka dilakukan pelatihan dan pengenalan peralatan bantuan
6. Pembentukan POKCIL unit penangkapan Pembentukan kelompok kecil unit-unit penangkapan dibentuk setelah melalui pelatihan dan pengenalan peralatan . Masukan dari para instruktur dan pendamping selama pelatihan menjadi bahan pertimbangan Tim Penangkapan ikan KKPN untuk menentukan POKCIL unit budidaya.
7. Kades Setelah POKCIL unit Penagkapan ikan terpilih, maka POKCIL-POKCIL unit penangkapan tersebut dilaporkan ke Kades setempat guna disyahkan melalui surat keputusan Desa.
8. Pengelolaan Unit-unit Penangkapan ikan Setelah POKCIL resmi terbentuk, maka unit-unit pengelola penangkapan ikan mulai beroperasi dibawah bimbingan Tim KKPN.
9. Dana, Pendampingan, BIMTEK, MONEV Beroperasinya unit-unit penangkapan ikan ini akan mendapatkan bantuan Dana, Pendampingan, Bimbingan teknis, serta monitoring & evaluasi dari Tim KKPN setempat.
Lampiran-lampiran
Lampiran
1. Format Surat Perintah Tugas
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL JL. Yos Sudarso Jurusan Bolok. Kelurahan Alak. Kecamatan Alak Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur 85223. Telp.(0380) 8051184. Laman www.kkp.go.id; Pos Elektronik
[email protected]
SURAT TUGAS Nomor : ST. /BKKPN/VII/2013
DASAR
: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional; 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN) Kupang Tahun Anggaran .........., Nomor DIPA-................ tanggal ..........................................;
DIPERINTAHKAN KEPADA: No 1. 2. 3. 4. 5.
NAMA/NIP
PANGKAT/GOL
JABATAN
Tujuan
:
Keperluan
:
Dalam rangka melaksanakan patroli …………………..Kab. …….Prop. …………
pengamanan
wilayah
KKPN
Hari/tanggal :
............ sampai dengan .......... (......... hari)
Pembiayaan :
Biaya transportasi yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut dibebankan kepada Satker .............. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN) Tahun Anggaran ...........
Demikian surat ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan setelah menjalankan tugasnya selambat-lambatnya 1 (satu) minggu, masing-masing/ tim diwajibkan membuat laporan secara tertulis. Kupang, Yang memberi tugas, Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN)
Dr. Yesaya Mau, A.Pi., M.Si NIP. 19611203 198903 1 115
Lampiran 2. Peta wilayah kerja Balai KKPN Kupang
Lampiran 3: Peta Zonasi KKPN setempat
Lampiran 4: Kegiatan yang boleh dan tidak boleh setiap Zonasi, SAP..................... no.
zona
1.
Zona Inti
2.
Zona Pemanfaatan
3.
Nama pulaupulau
Kegiatan yang diperkenankan
Kegiatan yang tidak diperkenankan
