PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI RUKUN TETANGGA UNTUK MENINGKATKAN KEBERDAYAAN ANGGOTA

PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI RUKUN TETANGGA UNTUK MENINGKATKAN KEBERDAYAAN ANGGOTA ( Kasus Desa Kudi, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah )

RAHMAT IMAM SANTOSA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2006

PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir “Penguatan Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga untuk Meningkatkan Keberdayaan Anggota: Kasus Desa Kudi, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah” adalah karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tugas akhir ini.

Bogor, Desember 2006

Rahmat Imam Santosa NRP. A154050165

ABSTRAK

RAHMAT IMAM SANTOSA. Penguatan Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga untuk Meningkatkan Keberdayaan Anggota: Kasus Desa Kudi, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Dibimbing oleh SAID RUSLI dan DJUARA P. LUBIS. Kajian ini merupakan tinjauan pada aras mikro terhadap Program Mengangkat Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi Rukun Tetangga (RT) dalam rangka Ketahanan Desa di Kabupaten Wonogiri. Prosedur kajian yang digunakan adalah metodologi kualitatif dengan pilihan strategi studi kasus. Sifat kajian yaitu deskripsi evaluasi sumatif, karena esensi kajian bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja kelembagaan Koperasi RT dalam upaya memberdayakan anggota, mendeskripsikan faktor- faktor yang berkaitan dengan kinerja kelembagaan Koperasi RT, dan menyusun strategi pengembangan komunitas. Koperasi RT merupakan wujud kongkrit dari kelembagaan ekonomi masyarakat Desa Kudi. Sebagian besar 93,85 persen anggota Koperasi RT adalah petani, dan 65,82 persen hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang lemah dan tidak berdaya. Dilihat dari pola hubungan yang terbentuk antara Koperasi RT dengan anggota, secara normatif Koperasi RT memiliki hubungan yang sangat dekat dengan anggota, akan tetapi dalam pelaksanan program, masingmasing Koperasi RT memiliki cara pengelolaan dan pelayanan kepada anggota yang beragam. Terkait dengan hal tersebut keberadaan kelembagaan Koperasi RT oleh komunitas petani miskin dirasakan memiliki manfaat dan kendala yang berbeda-beda. Hasil kajian pada tiga Koperasi RT di Desa Kudi, menunjukkan bahwa program belum dapat mengena sasaran pokok pada komunitas petani miskin. Hal ini berkaitan dengan kinerja kelembagaan Koperasi RT yang belum optimal. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja kelembagaan Koperasi RT, yaitu; profil anggota, profil pengurus, modal sosial, dan kondisi lingkungan. Penyusunan strategi pengembangan komunitas dilakukan secara partisipatif dengan memperhatikan potensi yang ada pada komunitas. Strategi yang digunakan adalah penguatan kelembagaan Koperasi RT yang dilakukan melalui empat tahapan kegiatan program, yaitu; (i) Penguatan struktur dan kultur kelembagaan Koperasi RT; (ii) Penguatan kapasitas komunitas; (iii) Penguatan ekonomi kelembagaan Koperasi RT; dan (iv) Perluasan jaringan kerja kelembagaan Koperasi RT. Tahapan kegiatan program dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan komunitas, sehingga sasaran prioritas program untuk tahap pertama dilakukan pada Koperasi RT yang masih memiliki struktur maupun kultur kelembagaan yang lemah. Tahap kedua penguatan kapasitas pengurus dan anggota untuk Koperasi RT yang memiliki struktur maupun kultur yang sudah mulai berkembang secara baik akan tetapi memiliki kendala pada pengelolaan maupun pelayanan. Adapun tahap ketiga dan keempat merupakan kelanjutan dari strategi tahap pertama dan kedua yang telah dilaksanakan sebelumnya pada masingmasing Koperasi RT. Dengan demikian program dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, Tahun 2006 Hak cipta dilindungi Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, fotocopi, mikrofilm, dan sebagainya

PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI RUKUN TETANGGA UNTUK MENINGKATKAN KEBERDAYAAN ANGGOTA (Kasus Desa Kudi, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah)

RAHMAT IMAM SANTOSA

Tugas Akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Magister Profesional Pengembangan Masyarakat

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2006

Judul Penelitian

:

Penguatan Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga untuk Meningkatkan Keberdayaan Anggota: Kasus Desa

Kudi,

Kecamatan

Batuwarno,

Kabupaten

Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah Nama Mahasiswa

:

Rahmat Imam Santosa

Nomor Pokok

:

A154050165

Disetujui Komisi Pembimbing

Ir. Said Rusli, MA. Ketua

Dr. Ir. Djuara P. Lubis, MS. Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Magister Profesional Pengembangan Masyarakat

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Djuara P. Lubis, MS.

Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS.

Tanggal Ujian :

Tanggal Lulus:

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Kajian Pengembangan Masyarakat

(KPM)

tepat

pada

waktunya,

dengan

mengambil

judul

”PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI RUKUN TETANGGA UNTUK MENINGKATKAN KEBERDAYAAN ANGGOTA: Kasus Desa Kudi, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah”. Kajian Pengembangan Masyarakat ini disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Dalam menyusun Kajian Pengembangan Masyarakat ini, penulis sadar bahwa semua tidak terlepas berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis menyampaiakan ucapan terima kasih kepada; 1.

Ir. Said Rusli, MA., selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis, mulai dari konsultasi proposal kajian sampai dengan selesainya Laporan Kajian Pengembangan Masyarakat ini;

2.

Dr. Ir. Djuara P. Lubis, MS., selaku Anggota Komisi Pembimbing, meskipun di

tengah-tengah

kesibukan

beliau

selaku

Ketua

Program

Studi

Pengembangan Masyarakat Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, akan tetapi masih berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga Kajian Pengembangan Masyarakat ini dapat terwujud; 3.

Dr. Ir. Ninuk Purnaningsih, MSi., selaku Penguji Luar Komisi;

4.

Dr. Mardjuki M.Sc., selaku Kepala Balatbangsos yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;

5.

Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS.,

selaku Dekan Sekolah

Pascasarjana Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor; 6.

Dra.

Neni

Kusumawardhani,

MS.,

Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung;

selaku

Ketua

Sekolah

Tinggi

7.

Teman-teman seangkatan yang telah memberikan kritik dan sumbang saran pada saat dilangsungkannya kolokium dan seminar Kajian Pengembangan Masyarakat ini;

8.

Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak

membantu

dalam

berbagai

hal

sehingga

Laporan

Kajian

Pengembangan Masyarakat ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa karya yang telah penulis buat ini masih jauh dari sempurna, kesemuaannya itu karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Namun demikian penulis berharap Kajian Pengembangan Masyarakat ini dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan program pengembangan masyarakat.

Bogor, 28 Desember 2006

Rahmat Imam Santosa

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Purwokerto pada tanggal 24 Desember 1968. Tamat SD Kutasari II pada Tahun 1982. Tamat SMP Negeri I Purwokerto pada Tahun 1984. Tamat SMA Negeri I Purwokerto pada Tahun 1987. Setelah tamat SMA penulis sempat melanjutkan kuliah di Fakultas Pertanian UNSOED Purwokerto. Pada Tahun 1989 penulis diterima Pendidikan Ikatan Dinas pada Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan tamat pada Tahun 1991. Selanjutnya pada tahun yang sama (1991) penulis mengikuti pendidikan militer wajib (SEPAMILWA-STPDN) di Pusat Pendidikan Infanteri Bandung dan lulus dengan pangkat Letnan Dua Infanteri. Pada Tahun 2005 penulis berhasil menyelesaikan Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Slamet Riyadi di Surakarta. Pada tahun yang sama (2005) penulis mendapat kesempatan untuk mengikuti Tugas Belajar sebagai Mahasiswa Pascasarjana pada Institut Pertanian Bogor kerjasama dengan STKS-Bandung. Beasiswa pendidikan pascasarjana diperoleh dari Departemen Sosial Republik Indonesia. Penulis mulai bekerja tugas wajib militer Tahun 1992 di KOREM 141/TP KODAM VII/Wirabuana Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 1993 penulis ditugaskan di KODIM 1415 Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Tahun 1994 penulis mengakhiri tugas wajib militer dan kembali bertugas pada Departemen Dalam Negeri, untuk selanjutnya ditugaskan sebagai Sekretaris Kelurahan Mlokomanis Kulon, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Pada Tahun 1995 sampai dengan Tahun 1998 penulis menjabat sebagai YMT. Kepala Desa Kudi, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Tahun 1999 penulis bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri. Tahun 2002 bekerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wono giri. Tahun 2005 sampai dengan sekarang bekerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL ........................................................................................

xiii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................

xv

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................

xvi

PENDAHULUAN Latar Belakang ........................................................................................ Rumusan Masalah ................................................................................... Tujuan .....................................................................................................

1 4 5

TINJAUAN TEORITIS Tinjauan Pustaka...................................................................................... Pengertian Kemiskinan dan Petani Miskin .................................... Pengertian Kemiskinan ....................................................... Petani Miskin ...................................................................... Sebab-Sebab Kemiskinan ............................................................... Komunitas ....................................................................................... Pemberdayaan ................................................................................. Kelembagaan dan Modal Sosial ...................................................... Ekonomi Kelembagaan Koperasi ................................................... Kerangka Pikir .........................................................................................

6 6 6 6 8 10 12 14 18 20

METODOLOGI PEKERJAAN LAPANGAN Sifat dan Tipe Kajian Komunitas ............................................................ Lokasi dan Waktu Praktek Kajian Pengembangan Masyarakat ............. Penentuan Kasus dan Komunitas Subyek Kajian ................................... Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... Pengolahan dan Analisa Data .................................................................. Penyusunan Rencana Program ................................................................

23 24 25 26 28 30

PETA SOSIAL KOMUNITAS Geografis ................................................................................................. Demografis .............................................................................................. Sosial Budaya dan Ekonomi ................................................................... Kelembagaan .......................................................................................... Sumberdaya Lokal ..................................................................................

32 32 38 41 43

TINJAUAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI RUKUN TETANGGA Pembentukan Komunitas ........................................................................ Sejarah Pengembangan Komunitas ........................................................ Deskripsi Kegiatan ......................................................................... Tinjauan Pengembangan Komunitas ..............................................

45 47 48 52

Pengembangan Kelembagaan, Modal Sosial dan Gerakan Sosial ................................................................................... Pengembangan Ekonomi Lokal .......................................... Kebijakan dan Perencanaan Sosial ..................................... Ikhtisar ................................................................................ ANALISIS KINERJA KELEMBAGAAN KOPERASI RUKUN Analisis Kinerja Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga ..................... Profil Umum Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga ................. Koperasi RT 02 Dusun Setren............................................. Koperasi RT 04 Dusun Sukosari ......................................... Koperasi RT 02 Dusun Pundung ........................................ Aspek Organisasi Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga .......... Pelapisan Sosial dalam Kelompok...................................... Pola Hubungan dan Komunikasi dalam Kelompok ........... Kepemimpinan dalam Kelompok ...................................... Aspek Kelembaga an dalam Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga ......................................................................................... Sistem Nilai dan Norma dalam Kelompok.......................... Tata Perilaku dalam Kelompok ........................................... Keragaan Kinerja Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga dalam Memberdayakan Anggota ........................................................................ Sistem Pengelolaan Usaha .............................................................. Sistem Pelayanan Usaha ................................................................. Faktor-Faktor Yang Berkaitan Dengan Kinerja Koperasi Rukun Tetangga.................................................................................................... Profil Anggota ................................................................................. Profil Pengurus ................................................................................ Modal Sosial ................................................................................... Kondisi Lingkungan ........................................................................ Ikhtisar ............................................................................................ PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI RT Identifikasi Potensi Penguatan Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga.................................................................................................... Identifikasi Permasalahan dalam Penguatan Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga ....................................................................................... Identifikasi Permasalahan dan Kebutuhan Komunitas Pada Aras Kelompok ................................................................................................. Identifikasi Permasalahan dan Kebutuhan Komunitas Pada Aras Individu .................................................................................................... Penyusunan Program Kerja Aras Kelompok dan Individu ...................... Penguatan Struktur dan Kultur Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga .......................................................................................... Sosialisasi Nilai-Nilai Koperasi dan Pembentukan Struktur Organisasu Koperasi Rukun Tetanga..................... Pemilihan Kepengurusan Koperasi Rukun Tetangga ......... Penguatan Kapasitas Komunitas ....................................................

52 53 55 57

58 58 58 64 67 71 71 74 76 77 77 78 80 80 84 87 87 90 92 94 96

99 100 101 103 104 104 105 106 108

Pelatihan Manajemen Usaha Koperasi ............................... Pelatihan Ketrampilan Teknis Usaha ................................. Penguatan Ekonomi Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga ...... Meningkatkan Simpanan Anggota ..................................... Melakukan Pinjaman Kepada Bank Perkreditan Rakyat.... Pengembangan Jenis Usaha dan Perluasan Jaringan Kerja Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga ........................................ Membuka Usaha Baru ......................................................... Membangun Kerjasama dengan Kelembagaan Lain ...........

108 109 112 112 113 116 116 117

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan .............................................................................................. Rekomendasi ............................................................................................

122 126

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... LAMPIRAN – LAMPIRAN ........................................................................

127 130

DAFTAR TABEL

Nomor

Teks

Halaman

1

Jadwal pelaksanaan praktek Kajian Pengembangan Masyarakat .........

25

2

Rincian pengolahan dan analisis data ..................................................

28

3

Struktur penduduk Desa Kudi Tahun 2006 ...........................................

33

4

Jumlah dan persentasi penduduk Desa Kudi berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2005 .........................................................................

35

Jumlah dan persentasi penduduk Desa Kudi berdasarkan matapencaharian utama Tahun 2005 ....................................................

36

6

Luas lahan Desa Kudi menurut jenis penggunaannya Tahun 2005 ......

39

7

Daftar nama, nomor registrasi dan jumlah anggota Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006 ......................................................

50

Susunan nama anggota dan pengurus Koperasi Rukun Tetangga 02 Dusun Setren Desa Kudi Tahun 2006 ...................................................

59

Susunan nama anggota dan pengurus Koperasi Rukun Tetangga 04 Dusun Sukosari Desa Kudi Tahun 2006 ...............................................

65

10 Susunan nama anggota dan pengurus Koperasi Rukun Tetangga 02 Dusun Pundung Desa Kudi Tahun 2006 ...............................................

67

11 Pelapisan sosial pada tiga kasus Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006 ...................................................................................

72

12 Sistem pengelolaan usaha pada tiga kasus Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006 .....................................................................

81

13 Keunggulan dan kelemahan sistem pengelolaan usaha pada tiga kasus Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006 ...........................

82

14 Sistem pelayanan usaha pada tiga kasus Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006 ..........................................................................

85

15 Keunggulan dan kelemahan sistem pelayanan usaha pada tiga kasus Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006 ...........................

86

16 Faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja kelembagaan pada tiga Koperasi RT di Desa Kudi Tahun 2006 ................................................

96

5

8

9

17 Identifikasi permasalahan aras kelompok pada tiga kasus Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006...........................................

102

18 Identifikasi permasalahan aras individu pada tiga kasus Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006 .......................................... 103 19 Rencana kegiatan penguatan struktur dan kultur kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006 ........................... 107 20 Rencana kegiatan penguatan kapasitas komunitas di Desa Kudi Tahun 2006 ....................................................................................................... 110 21 Rencana kegiatan penguatan ekono mi kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006 ...................................................... 114 22 Rencana kegiatan pengembangan jenis usaha Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006 ...................................................... 119 23 Metode pengumpulan data ...................................................................

134

DAFTAR GAMBAR Nomor 1

Teks

Halaman

Kerangka pikir penguatan kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga untuk meningkatkan keberdayaan anggota di Desa Kudi Tahun 2006..

22

Lokasi kajian Pengembanagan Masyarakat di Desa Kudi Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Tahun 2006 ........................................

24

3

Piramida penduduk Desa Kudi Tahun 2006 ...........................................

34

4

Persentasi penduduk Desa Kudi berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2005 ........................................................................................................

36

Persentasi penduduk Desa Kudi berdasarkan matapencaharian utama Tahun 2005 ...............…………………..……........................................

37

Persentasi luas lahan Desa Kudi berdasarkan penggunaannya Tahun 2005 ........................................................................................................

40

Diagram Venn hubungan kelembagaan dengan komunitas petani miskin di Desa Kudi Tahun 2006 ..........................................................

42

Industri rumahtangga pengupasan kacang mete di Desa Kudi Tahun 2006 ........................................................................................................

44

Pertemuan rutin Rukun Tetangga 03 Dusun Ngrau; kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi Rukun Tetangga, tanggal 14 Juli 2006 ...........

51

10 Pola hubungan anggota dengan Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006 ....................................................................................

75

11 Perkembangan pemupukan modal pada tiga kasus Koperasi Rukun Tetangga dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2006 .........................

83

12 Bagan alir dana kredit Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006 ........................................................................................................

84

13 Profil petani miskin ................................................................................

154

2

5

6

7

8

9

DAFTAR LAMPIRAN Nomor

Judul

Halaman

1

Daftar Pertanyaan Untuk Petugas Pengelola Program Koperasi RT ......

131

2

Daftar Pertanyaan Untuk Pengurus Koperasi RT ...................................

132

3

Daftar Pertanyaan Untuk Anggota Koperasi RT ....................................

133

4

Tabel 23. Metode pengumpulan data ....................................................

134

5

Dokumentasi Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) .......................

138

6

Rapat Anggota Tahunan (Koperasi RT 04 Dusun Sukosari Desa Kudi)

140

7

Contoh Pembukuan Keuangan Usaha Koperasi RT 02 Dusun Pundung

146

8

Profil Kehidupan Petani Miskin Aras Individu (Rumahtangga Petani Miskin) ...................................................................................................

154

Peta Kudi Desa........................................................................................

158

9

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Selama

ini

Indonesia

dikenal

dengan

sistem

pemerintahan

yang

“sentralistis” di mana peranan Pemerintah Pusat sangat dominan dalam memberikan arahan pembangunan. Dominasi birokrat dalam pembangunan ini tidak terlepas dari adanya pandangan bahwa masyarakat dianggap tidak mampu dalam melakukan proses kegiatan pembangunan, sementara sumberdaya yang dianggap mampu hanyalah birokrasi pemerintah. Birokrasi menjadi aktor utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan. Dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, meningkatnya tuntutan masyarakat, dan semakin komplek permasalahan sosial-ekonomi dan politik yang dihadapi, sistem sentralistis dirasakan tidak efektif lagi pelaksanaannya. Sistem tersebut telah menyebabkan ketergantungan masyarakat pada birokrasi yang memiliki daya absorbsi yang besar namun tidak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan lokal, dan secara sistematis telah mematikan inisiatif masyarakat untuk memecahkan masalah- masalah yang mereka hadapi. Di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, kemiskinan pedesaan (rural poverty) merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah beserta masyarakatnya. Dapat dikatakan masalah tersebut merupakan salah satu topik pokok yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pembangunan daerah. Penduduk Kabupaten Wonogiri berjumlah 1.117.115 jiwa, sebanyak 319.443 jiwa atau 86.336 keluarga hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar dari mereka 74,51 persen adalah tinggal di daerah pedesaan dan bekerja di sektor pertanian (BPS Kabupaten Wonogiri, 2004). Pemetaan sosial yang pengkaji lakukan di Desa Kudi, Kecamatan Batuwarno Tahun 2005, menunjukkan masalah kemiskinan di Desa Kudi merupakan masalah utama yang banyak terjadi pula di Kabupaten Wonogiri. Jumlah keluarga miskin di Desa Kudi pada tahun 2005, tercatat sebanyak 539 keluarga miskin atau 65,82 persen dari keseluruhan keluarga, dan mereka

2

bermatapencaharian pokok di sektor pertanian, yaitu; petani pemilik lahan sempit, petani penggarap dan buruh tani. Kondisi kemiskinan tersebut beserta penyebabnya

berdampak

pada

ketidakberdayaan

petani

miskin

dalam

meningkatkan kualitas hidupnya. Upaya untuk mengatasi kemiskinan di wilayah Desa Kudi, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri telah banyak dilakukan oleh pihak pemerintah. Program tersebut antara lain adalah; Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Kredit Usaha Tani (KUT), mengalami kegagalan dan tidak berkelanjutan. Kelompok masyarakat yang dibentuk oleh program tidak aktif lagi, kelompok mengalami kemacetan usaha, dana kelompok habis, dan masyarakat Desa Kudi tetap miskin. Salah satu aspek penyebab kegagalan tersebut adalah tidak adanya unsur pemberdayaan komunitas untuk pengembangan masyarakat. Pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Wonogiri melakukan gerakan koperasi melalui pendekatan kewilayahan setingkat Rukun Tetangga (RT). Diharapkan dengan adanya lembaga keuangan mikro di tataran komunitas RT maka masyarakat khususnya di daerah pedesaan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang memiliki kesamaan kepentingan dan kebutuhan yang dirasakan

bersama

akan

mudah

terdorong

membentuk

usaha

swadaya

masyarakat. Selanjutnya program tersebut dinamakan “Program Mengangkat Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi Rukun Tetangga (RT) dalam Rangka Ketahanan Desa di Kabupaten Wonogiri ”. Secara normatif pendirian Koperasi RT memiliki tujuan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan memanfaatkan potensi kegiatan ekonomi yang ada pada komunitas di tingkat Rukun Tetangga (RT). Akan tetapi dalam implementasi kebijakan, penyeragaman s truktur kelembagaan Koperasi RT di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri, menunjukkan bahwa program masih diberdasarkan pada pendekatan ”top down” dan model pemikiran”mekanistik”. Masyarakat dipandang sebagai obyek penerima pembangunan, dan program tidak menghargai terhadap keragaman struktur maupun kultur yang ada pada komunitas atau dengan kata lain program tidak memiliki kepekaan sosial.

3

Struktur kelembagaan Koperasi RT yang dibangun oleh pemerintah pada masyarakat melalui kelembagaan sosial Rukun Tetangga (RT), tidak secara otomatis dapat diikuti dengan perubahan nilai- nilai yang ada di masyarakat sesuai dengan nilai- nilai yang dikehendaki dalam kehidupan berkoperasi. Hal itu berkaitan dengan kelembagaan Koperasi RT masih sangat terkait dengan struktur dan nilai- nilai yang ada dalam kelembagaan Rukun Tetangga (RT), yaitu kelembagaan sosial yang memiliki peran menjalankan fungsi pemerintahan. Sehingga perkembanga n kelembagaan Koperasi RT masih diberdasarkan pada kepatuhan atas arahan dari lembaga pemerintahan tersebut. Kepatuhan dan arahan yang demikian memberikan dampak negatif terhadap perkembangan kelembagaan Koperasi RT. Dalam pelaksanaannya Koperasi RT belum dapat berkembang dalam konteks kelembagaan yang lebih luas. Kelembagaan Koperasi RT yang seharusnya dapat memberdayakan anggota yang sebagian besar adalah petani miskin, ternyata masih jauh dari apa yang menjadi harapan mereka. Koperasi RT belum dapat memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan anggota. Krisnamurthi (2002), berdasarkan pengamatan atas banyak koperasi serta menggali aspirasi berbagai pihak yang terkait dengan perkembangan koperasi, khususnya para partisipan koperasi sendiri, yaitu anggota dan pengurus, dapat disintesakan beberapa faktor fundamental yang menjadi dasar eksistensi dan peran koperasi di masyarakat. Faktor-faktor berikut merupakan faktor pembeda antara koperasi yang tetap eksis dan berkembang dengan koperasi yang telah tidak berfungsi bahkan telah tutup; 1. Koperasi akan eksis jika terdapat kebutuhan kolektif untuk memperbaiki ekonomi secara mandiri. 2. Koperasi akan berkembang jika terdapat kebebasan (independensi) dan otonomi untuk berorganisasi. 3. Keberadaan koperasi akan ditentukan oleh proses pengembangan pemahaman nilai- nilai koperasi. 4. Koperasi akan semakin dirasakan peran dan manfaatnya bagi anggota dan masyarakat pada umumnya jika terdapat kesadaran dan kejelasan dalam hal keanggotaan koperasi.

4

5. Koperasi akan eksis jika mampu mengembangkan kegiatan usaha yang; a. luwes, sesuai dengan kepentingan anggota b. berorientasi pada pemberian pelayanan bagi anggota c. berkembang sejalan dengan perkembangan usaha anggota d. biaya transaksi antara koperasi dan anggota mampu ditekan lebih kecil dari biaya transaksi non-koperasi e. mampu mengembangkan modal yang ada didalam kegiatan koperasi dan anggota sendiri. 6. Keberadaan koperasi akan sangat ditentukan oleh kesesuaian faktor- faktor tersebut dengan karakteristik masyarakat atau anggotanya. Berdasarkan perihal tersebut dan hasil kajian pendahuluan pada kegiatan Pemetaan Sosial dan Evaluasi Program Pengembangan Masyarakat yang telah dilakukan oleh pengkaji di Desa Kudi, maka pengkaji akan meninjau program pemberdayaan Koperasi RT yang sudah berjalan selama ini, untuk selanjutnya melakukan

kajian

lebih

dalam

bagaimana

upaya

perbaikan

program

pengembangan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan komunitas dengan mengambil judul ”PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI RUKUN TETANGGA UNTUK MENINGKATKAN KEBERDAYAAN ANGGOTA: Kasus Desa Kudi, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah kajian yang dapat pengkaji susun adalah : 1. Bagaimana

kinerja

kelembagaan

Koperasi

Rukun

Tetangga

dalam

memberdayakan anggota ? 2. Faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan kinerja kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga dalam memberdayakan anggota ? 3. Bagaimana strategi pengembangan komunitas yang partisipatif untuk meningkatkan keberdayaan kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga ?

5

Tujuan

Kajian Pengembangan Masyarakat ini secara umum bertujuan untuk meninjau Program Mengangkat Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi Rukun Tetangga

(RT)

dalam Rangka Ketahanan Desa di Kabupaten Wonogiri.

Sedangkan secara khusus kajian ini bertujuan untuk; 1. Mendeskripsikan kinerja kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga dalam memberdayakan anggota; 2. Mendeskripsikan faktor- faktor yang berkaitan dengan kinerja kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga dalam memberdayakan anggota; 3. Merumuskan program pengembangan komunitas secara partisipatif untuk meningkatkan keberdayaan kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga.

6

TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan Pustaka

Pengertian Kemiskinan dan Petani Miskin

Pengertian Kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencapai kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural, atau struktural (Nugroho dan Dahuri, 2004). Ada dua pengertian tentang kemiskinan, yaitu pertama, kemiskinan relatif dan kedua, kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif dinyatakan dengan berapa persen dari pendapatan total yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan total yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya (Djojohadikusumo, 1980). Sedangkan kemiskinan absolut adalah, apabila tingkat pendapatan berada di bawah ”garis kemiskinan” atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup bekerja (Jamasy, 2004). Kriteria kemiskinan yang dikembangkan oleh Sajogyo (1978) menggunakan tingkat pengeluaran setara beras dalam menetapkan garis kemiskinan. Tingkat pengeluaran perkapita pertahun setara kurang dari 240 kg beras bagi penduduk perdesaan dan 360 kg beras bagi penduduk perkotaan digolongkan miskin sekali. Adapun pengeluaran setara kurang dari 180 kg beras bagi penduduk perdesaan dan 270 kg beras bagi penduduk perkotaan digolongkan sebagai paling miskin.

Petani Miskin. Menunjuk pada suatu profesi maka yang dimaksud dengan petani adalah mereka yang menggantungkan hidupnya dari usaha pertanian. Menurut Redfield sebagaimana dikutip oleh Soetarto (2005), di Indonesia terdapat

7

dua tipe petani; “peisan” dan “farmer”. Perbedaan antara keduanya terletak pada sifat usaha pertanian mereka. Petani “peisan” mengolah lahan pertanian dengan bantuan tenaga keluarga sendiri untuk menghasilkan bahan makanan bagi keperluan hidup sehari- hari keluarga petani tersebut. Petani “farmer”, sebaliknya mengusahakan lahan pertanian mereka dengan bantuan tenaga buruh tani, dan mereka menjalankan produksi dalam rangka meraih keuntungan. Dengan demikian maka petani “peisan” menjalankan usaha rumahtangga sedangkan petani “farmer” mengusahakan ekonomi perusahaan. Sementara itu pengertian petani miskin jika ditinjau dari aspek ekonomi dicirikan sebagai berikut; 1. Pendapatan rumahtangga petani rendah (termasuk pendapatan di luar usaha tani). Dari perhitungan pendapatan rumahtangga petani ini dapat dihitung pendapatan per kapita, yang selanjutnya dipergunakan untuk menentukan kedudukan petani terhadap garis kemiskinan. Petani tersebut disebut miskin bila tingkat pendapatan per kapita per tahun kurang dari 320 kilogram setara beras untuk daerah perdesaan (menurut klasifikasi Sajogyo). 2. Luas tanah garapan sempit (khusus untuk usaha tani pertanaman dan perikanan darat). Untuk Jawa, luas tanah garapan tersebut kurang atau sama dengan 0,25 hektar dan di luar Jawa luasnya kurang dari 0,5 hektar atas dasar tanah sawah yang tingkat produktivitasnya tinggi (dapat ditanami dua kali setahun). Untuk tanah darat digunakan kriteria yaitu untuk Jawa kurang atau sama dengan 0,50 hektar dan luar Jawa kurang dari satu hektar. 3. Produktivitas tenaga kerja rendah. Penggunaan tenaga kerja tidak efisien, sehingga pendapatan per kapita rendah. 4. Modal relatif kecil atau tidak ada. Karena pendapatan rendah, simpanan atau tabungan yang dimiliki sangat kecil atau relatif tidak ada. Akibatnya kesempatan untuk memperluas usahanya menjadi sangat terbatas. Selain uang tunai, pengertian modal di sini termasuk tanah, ternak, alat-alat dan sebagainya. 5. Tingkat ketrampilan rendah. Secara umum, ketrampilan petani miskin rendah. Akibatnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan ma najerialnya juga rendah.

8

Akibat selanjutnya daya tanggap mereka terhadap teknologi baru lambat atau kecil, sehingga produktivitas usaha secara keseluruhan rendah. Ciri-ciri petani miskin tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling kait mengkait satu sama lain serta saling pengaruh- mempengaruhi penilaian terhadap seorang petani apakah dia termasuk petani miskin atau tidak (Ampang, 1984). Petani berlahan sempit di pedesaan dapat diidentifikasikan sebagai anggota masyarakat berpenghasilan rendah. Pada dasarnya, petani berlahan sempit menghadapi dua hal pokok yang krusial dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Disatu sisi, kelompok masyarakat ini menerima pendapatan yang rendah dari penguasaan dan pengusahaan lahan yang sempit, di sisi lain menghadapi keterbatasan terhadap peluang-peluang ekonomi terutama pada jenis-jenis kegiatan dengan produktivitas tinggi yang menuntut adanya dukungan ketrampilan dan permodalan.

Sebab-Sebab Kemiskinan Petani

Sumodiningrat (1999) beranggapan bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang atau lingkungannya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor di luar jangkauan individu yang menghambat seseorang untuk meraih kesempatan. Dengan perkataan lain, bukan karena seseorang tidak mau bekerja tapi struktur yang ada menjadi hambatan. Berbagai studi memberi gambaran bahwa kemiskinan suatu komunitas dicirikan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia, rendahnya penguasaan aset produktif, seperti lahan pertanian dan rendahnya aksesibilitas anggota komunitas terhadap sumber-sumber permodalan dan

peluang-peluang

ekonomi.

Sedangkan

menurut

Friedmann

(1992),

kemiskinan disebabkan oleh ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial ini meliputi; modal yang produktif (lahan, perumahan, dan peralatan); sumber-sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai); organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama ( partai politik, koperasi, kelompok usaha, kelompok simpan pinjam); jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan,

9

barang-barang, pengetahuan dan keterampilan, dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan. Penny dan Ginting (1984), Prayitno dan Arsyad (1986) menyatakan di Indonesia, para petani merupakan golongan terendah pendapatannya. Pendapatan yang rendah itu terutama disebabkan oleh produksi yang rendah. Produksi yang rendah ini disebabkan lahan yang sempit dan dikelola dengan teknologi yang sederhana serta peralatan yang terbatas. Karena pendapatan rendah, petani miskin tidak mampu untuk menabung dan menambah investasi. Karena tidak ada investasi maka teknologi dan peralatan yang mereka gunakan tetap sederhana dan tidak mengalami kemajuan. Akibat selanjutnya adalah produksi dan pendapatan yang diperoleh tetap rendah dan seterusnya. Keadaan tersebut akan lebih buruk lagi jika kondisi lahan garapan tergolong pada lahan marjinal (marginally suitable land). Karena intensifikasi usahatani, dengan menambah modal atau berapapun faktor masukan produksi lainnya pada lahan seperti ini biasanya tidak mendapatkan hasil yang memadai (Djamhuri dan Maamun, 1996). Termasuk katagori lahan marjinal antara lain; lahan sulfur masam, lahan salin, lahan pasir, lahan perbukitan, dan lahan bebatuan. Dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut, maka faktor penyebab kemiskinan adalah bersifat multidimensional. Dalam kajian ini kemiskinan dan faktor-faktor penyebabnya dipahami menurut pengertian yang disampaikan oleh Friedmann. Kemiskinan dan faktor- faktor penyebabnya yang dialami petani di Desa Kudi, disebabkan; tidak memiliki organisasi sosial dan jaringan sosial yang berfungsi secara baik dan berguna untuk memajukan kehidupannya. Sehubungan dengan hal itu upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan membangun kelembagaan sosial yang tepat sesuai dengan karakteristik mereka, agar petani miskin di Desa Kudi dapat melepaskan diri dari belenggu lingkaran setan kemiskinan. Salah satu upaya itu dapat diatasi denga n melakukan serangkaian kegiatan pembangunan alternatif yang mendasarkan diri pada asas keadilan sosial dan ekologis. Yaitu

melalui program pemberdayaan

untuk pengembangan masyarakat yang berbasis pada komunitas petani miskin.

10

Komunitas

Konsep komunitas menjadi semakin penting dalam upaya pembangunan, karena setiap proses pembangunan sosial-ekonomi, pertanian, kesehatan, hukum, perekonomian dan sebagainya selalu menggunakan komunitas sebagai titik masuk kebijakan. Cary sebagaimana dikutip oleh Lubis, dkk. (2005), mengungkapkan bahwa keunggulan menggunakan pendekatan komunitas adalah adanya partisipasi tinggi dari warga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan, adanya penelaahan masalah- masalah secara menyeluruh, dan menghasilkan perubahan yang didasari oleh pengertian, dukungan moral pelaksanaan oleh seluruh warga. Warren, sebagaimana dikutip oleh Nasdian dan Dharmawan (2005) secara sosiologi mendefinisikan komunitas sebagai kombinasi dari lokalitas (kawasan) dan unit-unit sosial (manusia dan kelembagaan sosial) yang membentuk keteraturan di mana setiap unit sosial menjalankan fungsi- fungsi sosialnya secara konsisten, sehingga tersusun sebuah tatanan sosial yang tertata secara tertib. Sedangkan Koentjaraningrat (1981), mendefinisikan bahwa komunitas merupakan suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata, dan berinteraksi secara kontinyu sesuai dengan suatu sistem adat istiadat dan terikat oleh suatu rasa identitas komunitas. Hillery Jr., sebagaimana dikutip oleh Nasdian dan Dharmawan (2005) merumuskan sebanyak 69 dari 94 definisi tentang komunitas memfokuskan makna komunitas sebagai; (i) the common elements of area; (ii) commonties; dan (iii) social interaction. Berdasarkan fokus tersebut, dirumuskan suatu pengertian komunitas sebagai; “people living within a specific area, sharing common ties, and interacting with one another”. Masih dalam tulisan Nasdian dan Dharmawan, oleh karena itu sangat relevan pengertian komunitas yang dipaparkan oleh R.E. Park, bahwa ; A community is not only a collection of people, but is a collection of institutions, Not people but institutions, are final and decisive in distinguishing the community from other social constellations. (R.E. Park, dikutip Nasdian dan Dharmawan , 2005:21-22)

11

Pemahaman lebih luas mengenai komunitas tersebut ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (communities of common interest), baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Istilah community dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunitas menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batasan-batasan tertentu dan faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar di antara anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya (Soekanto, 1990). Dari beberapa pandangan tersebut terdapat beberapa elemen atau aspek penting pembentuk komunitas yang selalu melekat pada pengertian komunitas. Suatu komunitas terbentuk atas dasar lokalitas, adanya ikatan- ikatan sosialbudaya, adanya interaksi kontinyu antar sesama angota dalam komunitas. Membandingkan dengan Young yang dikutip Soetarto (2005) mengemukakan komunitas memiliki ciri-ciri; (i) menempati suatu wilayah (teritorial); (ii) mempunyai kepentingan sosial-ekonomi bersama; (iii) mempunyai pola hubungan sosial-ekonomi bersama; (iv) menarik suatu ikatan solideritas bersama dari kondisi keberadaannya; (v) me miliki suatu konstelasi pranata sosial; dan (vi) tunduk pada pengendalian group sampai taraf tertentu. Dengan demikian komunitas dapat dikenal adanya faktor penciri atau pembeda yang secara cepat dapat diidentifikasi. Berdasarkan uraian tersebut berkenaan dengan konsep komunitas beserta ciri-ciri yang mengikutinya, maka kelompok petani miskin dapat disebut sebagai komunitas. Petani miskin memiliki pembeda yang secara cepat dapat diidentifikasikan, yaitu; mata pencaharian pokok bercocok tanam; mengusahakan tanah pertanian mereka dengan bantuan tenaga keluarga sendiri; interaksi sosial berlangsung secara kontinyu; memiliki budaya dan adat istiadat yang bercirikan masyarakat tradisioanl, kuatnya ikatan dengan alam, eratnya ikatan kelompok, ”guyub rukun, gotong royong, alon-alon waton kelakon gremet-gremet asal selamet”, paternalistik dan sebagainya; berada di pedesaan; dan hidup dalam kondisi kemiskinan (sesuai dengan ciri-ciri kemiskinan yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya).

12

Pemberdayaan

Pranarka (1996), Lubis, dkk. (2005) menyatakan pemberdayaan merupakan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah. Sedangkan Marriam Webster, Negarayati, sebagaimana dikutip Subagio (2005) mengemukakan pemberdayaan mengandung dua pengertian, yaitu; 1. to give ability or enable to,

upaya untuk meningkatkan kemampuan

masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan; 2. to give power or authority to, memberi kewenangan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Sementara itu Friedmann (1992) menyatakan bahwa pemberdayaan dimaknai sebagai mendapatkan kekuatan (power) dan mengkaitkannya dengan kemampuan golongan miskin untuk mendapatkan akses ke basis kekuasaan sosial. Ife (1995), menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan kepada orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Selanjutnya menurut Persons (1994) pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi

terhadap,

kejadian-kejadian

serta

lembaga-lembaga

yang

mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan

menekankan

bahwa

orang

memperoleh

ketrampilan,

pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai resources

yang

dimiliki

dan

dikuasai.

Proses

pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif, namun dalam beberapa situasi tertentu strategi pemberdayaan dapat dilakukan secara individual meskipun pada

13

gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektifitas yaitu dengan mengaitkan antara klien dengan sumber atau sistem di luar dirinya. Sesuai dengan visi pengembangan masyarakat itu sendiri merujuk pada definisi sebagaimana disampaikan oleh Brokensha dan Hodge dalam kutipan Adi (2001); Pengembangan masyarakat adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui patisipatif aktif dan inisiatif dari masyarakat. (Brokensha dan Hodge (1969): h. 36 dalam Adi 2001) Ini berarti terkandung makna sesungguhnya pemberdayaan selaras dengan pengembangan masyarakat yang dimaksudkan untuk me ningkatkan taraf hidup masyarakat, yang didukung secara aktif dan partisipasi masyarakat melalui inisiatif yang datang dari masyarakat itu sendiri. Dari berbagai pengertian pemberdayaan tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Termasuk kelompok lemah dalam masyarakat adalah petani miskin yang mengalami keterbatasan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber kekuasaan sosial, dan tidak cukup berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan yang mempengaruhi kehidupannya. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu kelompok petani miskin yang berdaya ; mampu mengakses sumberdaya untuk mencari nafkah dan memiliki cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta

lembaga-lembaga

yang

mempengaruhi

kehidupannya.

Pengertian

pemberdayaan sebagai tujuan ini seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Schuler,

Hashemi,

mengembangkan

delapan

dan

Riley

indikator

,

dalam

kutipan

pemberdayaan

Suharto

(2005)

yang disebut

sebagai

empowerment index atau indeks pemberdayaan. Merangkum kedelapan indikator keberdayaan tersebut apabila dikaitkan dengan dimensi kekuasaan, yaitu; “kekuasaan untuk ” dan “kekuasaan atas” kemampuan ekonomi dan manfaat kesejahteraan, maka indikator keberdayaan petani miskin berkenaan dengan

14

kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi RT adalah kemampuan mereka untuk mengakses pelayanan keuangan mikro dan kekuasaan untuk mengkontrol (keterlibatan dalam pengambilan keputusan) atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya. Sedangkan kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan termasuk didalamnya adalah kemampuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan ketrampilan.

Kelembagaan dan Modal Sosial

Kelembagaan merupakan social form atau kelompok-kelompok sosial yang berfungsi ibarat organ-organ dalam tubuh masyarakat. Bertrand, sebagaimana dikutip oleh Nasdian dan Utomo (2005) mengemukakan bahwa kelembagaan sosial adalah tata abstraksi yang lebih tinggi dari group, organisasi dan sistem lainnya. Menurut Sugiyanto (2002), kelembagaan dalam pendekatan bahasa merupakan terjemahan dari dua istilah, yaitu; institute yang merupakan wujud konkrit dari lembaga yang berarti organisasi dan institution yang merupakan wujud abstrak dari lembaga yang berarti pranata, sebab merupakan sekumpulan norma-norma pengatur perilaku dalam aktifitas hidup tertentu. Koentjaraningrat (1981), menggunakan istilah pranata sosial

untuk

menjelaskan kelembagaan sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Soekanto (1990), mendefinisikan kelembagaan sebagai himpunan norma-norma yang diwujudkan dalam hubungan antar manusia. Sesungguhnya masih banyak lagi pendapat ahli tentang kelembagaan, namun apa yang dimaksud pada umumnya adalah sama. Kelembagaan merupakan sekumpulan norma yang stabil, mantap, dan berpola, berfungsi untuk tujuan tertentu di masyarakat, ditemukan dalam sistem sosia l tradisional dan modern atau dapat berbentuk tradisional dan modern, dan berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial. Penelaahan lebih jauh, Syahyuti (2003) menunjukkan bahwa jika masuk kedalamnya, maka terlihat ada dua aspek dalam kelembagaan, yaitu; (i) aspek

15

kelembagaan---nilai; (ii) aspek keorganisasian---struktur. Keduanya merupakan komponen pokok dalam setiap kelompok sosial. Perhatian pokok aspek kelembagaan adalah perilaku dengan kompleks faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku tersebut. Sekumpulan faktor- faktor tersebut adalah berupa ideide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Sedangkan pokok utama aspek keorganisasian adalah struktur, yaitu; menjelaskan tentang bagian-bagian pekerjaan dalam aktifitas kelembagaan, bagaimana kaitan antar fungsi- fungsi yang berbeda, penjenjangan antar bagian, konfigurasi otoritas, kesalinghubungan antar otoritas, serta berhubungan dengan lingkungan. Masih dalam tulisan Syahyuti, dengan mempelajari kinerja suatu kelembagaan berarti dapat dipahami seluruh aspek kelembagaan. Kinerja kelembagaan dalam hal ini didefinisikan sebagai kemampuan suatu kelembagaan untuk

menggunakan

sumberdaya

yang

dimilikinya

secara

efisien

dan

menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuannya dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Sitorus (1998), mengemukakan ada dua hal untuk menilai kinerja kelembagaan yaitu produknya sendiri berupa jasa atau material--pelayanan, dan faktor manajemen yang membuat produk tersebut dapat dihasilkannya---pengelolaan. Kedua hal

tersebut; pela yanan dan pengelolaan

dalam kajian ini, terkait dengan tinjauan penguatan kelembagaan Koperasi RT, digunaakan sebagai aspek dalam kategorisasi keragaan kinerja kelembagaan Koperasi RT. Djatiman (1997) menggolongkan institusi atau kelembagaan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut ; 1. Bureaucratic institution; adalah institusi yang datangnya dari pemerintah dan tetap akan menjadi milik birokrasi, contohnya pemerintahan desa; 2. Community Based institution ; adalah institusi yang dibentuk pemerintah berdasarkan atas sumber daya masyarakat yang diharapkan menjadi milik masyarakat, seperti Koperasi; 3. Grass Root institution; adalah institusi yang murni tumbuh dari masyarakat dan merupakan milik masyarakat, contohnya arisan. Saptana dkk. (2003) menyatakan bahwa ada tiga pilar utama kelembagaan sebagai pendukung kehidupan masyarakat di pedesaan, yaitu kelembagaan

16

komunitas lokal- tradisional (voluntary sector), kelembagaan pasar (private sector) dan kelembagaan politik dalam pengambilan keputusan ditingkat publik (public sector). Kelembagaan komunitas lokal-tradisional perlu ditransformasikan ke arah kelembagaan komunitas lokal yang maju dan representatif terhadap perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan teknologi (tradisional- modern), sektoral (pertanian-industri) maupun tata nilai yang hidup dalam masyarakat (budaya pertanian tradisional-pertanian industrial). Kelembagaan pasar dapat menciptakan pelaku-pelaku ekonomi rakyat yang punya jiwa kewirausahaan tinggi, ulet, tidak mengenal lelah dan dinamis dalam mengikuti perubahan. Sementara kelembagaan politik di tingkat lokal dapat mempermudah akses masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat otonomi yang lebih tinggi. Dengan diperlukannya ketiga pilar kelembagaan sebagai pendukung kehidupan masyarakat di pedesaan, maka kelembagaan Koperasi RT yang dibentuk dengan mendasarkan diri pada kelembagaan tradisional atau usaha ekonomi komunitas, dapat berperan memajukan kelembagaan komunitas. Sebagai sebuah kelembagaan, koperasi memiliki nilai-nilai, norma dan peraturanperaturan. Jika nilai- nilai koperasi tersebut dapat dilembagakan pada komunitas maka arah perubahan tata nilai kelembagaan yang ada di komunitas akan dapat mengikuti perubahan sosial yang terjadi, dan memungkinkan Koperasi RT dapat mencapai kesetaraan dalam berinteraksi dengan kelembagaan lain yang telah berkembang lebih maju. Dalam pembahasan tentang kelembagaan dikenal suatu konsep modal sosial, yang secara umum didefinisikan oleh Woolcock sebagai informasi, kepercayaan dan norma- norma timbal-balik yang melekat dalam suatu sistem jaringan sosial. Dengan mengulas pandangan beberapa ahli, Woolcock menggolongkan modal sosial menjadi empat tipe utama, yaitu; (i) tipe ikatan solidaritas (bounded solidarity), dimana modal sosial menciptakan mekanisme kohesi kelompok dalam situasi yang merugikan kelompok; (ii) tipe pertukaran timbal-balik (reciprocity transaction), yaitu pranata yang melahirkan pertukaran antar para pelaku; (iii) tipe nilai luhur (value introjection), yakni gagasan dan nilai, moral yang luhur, dan komitmen melalui hubungan-hubungan kontraktual dan menyampaikan tujuan-tujuan individu dibalik tujuan-tujuan instrumental; dan

17

(iv) tipe membina kepercayaan (enforceable trust), bahwa institusi formal dan kelompok-kelompok partikelir menggunakan mekanisme yang berbeda untuk menjamin pemenuhan kebutuhan berdasarkan kesepakatan terdahulu dengan menggunakan mekanisme rasional. Portes, sebagaimana dikutip oleh Nasdian dan Utomo (2005) menyatakan bahwa keempat tipe modal sosial terebut selalu terikat dengan penggunaan nilainilai yang hidup dalam masyarakt untuk mencapai tujuan tertentu dan bersifat timbal-balik. Sumber dari modal sosial itu dapat bersifat consummatory, yaitu nilai- nilai sosial budaya dasar dan solideritas sosial. Dan dapat pula bersifat instrumental, yaitu pertukaran yang saling menguntungkan dan saling percaya. Uphoff yang dikutip Dasgupta dan Ismail (2000) menjelaskan bahwa modal sosial sangat membantu jika dipahami dalam dua katagori, yaitu struktural, dan kognitif. Katagori pertama diasosiasikan dengan berbagai bentuk organisasi sosial, khususnya peran (roles), atau aturan (rules), preseden (precedents), prosedur (procedures), dan networks yang memberikan kontribusi terhadap perilaku kerjasama (cooperative behavior), serta terutama terhadap tindakan kolektif yang memberikan manfaat timbal-balik, “mutuallly beneficial collective action” (MBCA). Sedangkan katagori yang kedua berasal dari proses mental dan hasil gagasan-gagasan yang diperkuat oleh budaya dan idiologi, khususnya norma-norma (norms), nilai- nilai (values), sikap perilaku (attitudes), dan keyakinan (beliefs) yang memberikan kontribusi terhadap perilaku kerjasama. Kedua katagori tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi dan saling melengkapi satu sama lain. Dalam konteks komunitas petani miskin, beberapa konsep modal sosial di atas dijadikan sebagai alat analisis, nilai- nilai dan norma-norma yang membentuk perilaku kerjasama (cooperative behavior); kedua, kapabilitas yang muncul dari prevalansi kepercayaan dalam komunitas. Dalam kasus ini, modal sosial dapat diamati pada dua tingkat, yaitu; vertikal dan horisontal. Pada tingkat vertikal, dilihat

bagaimana

komunitas

membangun

hubungan

kerjasama

dengan

kelembagaan lain (swasta dan pemerintah). Sedangkan pada tingkat horisontal, dilihat

bagaimana

komunitas

kepercayaan sosial (social trust).

saling

bekerjasama

kemudian

melahirkan

18

Ekonomi Kelembagaan Koperasi

Soetrisno (2003) menyatakan bahwa sejak kelahiranya, koperasi disadari sebagai suatu upaya untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Karena itu dasar "self help and cooperation" atau "individualitet and solidaritet" selalu disebut bersamaan sebagai dasar pendirian koperasi. Hendar dan Kusnadi (1999) mendefinisikan koperasi menurut pengertian nominalis yang sesuai dengan pendekatan ilmiah modern dalam ilmu ekonomi koperasi; koperasi adalah lembaga- lembaga atau organisasi-organisasi yang tanpa meperhatikan bentuk hukum atau wujudnya memenuhi kriteria atau ciri-ciri; (i) kelompok koperasi; sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama; (ii) swadaya dari kelompok koperasi; anggota-anggota kelompok koperasi secara individu bertekad mewujudkan tujuannya, yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka, melalui usaha-usaha (aksi-aksi) bersama dan saling membantu; (iii) perusahaan koperasi; sebagai instrumen (wahana) untuk mewujudkannya adalah suatu perusahaan yang dimiliki dan dibina secara bersama; (iv) tujuan/tugas atau prinsip promosi anggota; perusahaan koperasi itu ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi itu, dengan cara menyediakan atau menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekonominya, yaitu dalam perusahaan atau usaha dan atau rumah tangganya masingmasing. Dari ciri-ciri koperasi tersebut maka jika mendefinisikan suatu koperasi tidak cukup hanya dengan mendefinisikan karakter sosial, tetapi juga harus mendefinisikan karakter ekonomi, dan sebaliknya. Namun demikian wujud eksistensi dan tujuan pembentukan koperasi pada dasarnya adalah sebagai lembaga usaha atau lembaga ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota berdasarkan nilai- nilai seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan perhatian pada sesama. Adapun nilai- nilai koperasi yang tertuang dalam prinsip-prinsip koperasi yang dianut oleh koperasi di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian adalah; (i) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; (ii)

19

pengelolaan dilakukan secara demokratis; (iii) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya usaha masingmasing anggota; (iv) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; (v) kemandirian; (vi) pendidikan koperasi; (vii) kerjasama antar koperasi. Krisnamurthi (1998) menyatakan setidaknya ada lima alasan mengapa kegiatan usaha dilakukan dengan badan hukum berbentuk koperasi. Pertama, karena koperasi merupakan perusahaan komunitas (community enterprises). Koperasi

mempertahankan

manfaat

ekonomi

dalam

masyarakat

yang

bersangkutan. Keuntungan tidak dibawa keluar oleh kepentingan luar karena anggota koperasi adalah pemilik, dan keberadaan koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh bentuk usaha atau perusahaan lainnya. Kedua, koperasi mendorong demokrasi

(promote

democracy). Setiap anggota dalam koperasi mengembangkan modal bersamasama, mengangkat pengurus, dan menerima manfaat dari koperasi dengan prinsip persamaan dan pemerataan. Pemecahan masalah dan kebijakan usaha juga diputuskan secara demokratis melalui suatu mekanisme tertentu. Ketiga, koperasi mengembangkan pasar yang terbuka. Keberadaan koperasi dengan melibatkan banyak anggota mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada beberapa swasta tertentu. Keempat, koperasi meningkatkan harkat hidup dan harga diri kemanusiaan.

Kelima,

koperasi

merupakan

sistem

untuk

melakukan

pembangunan, terutama jika kegiatan komunitas dikembangkan dalam jaringan regional dan nasional. Bagi koperasi yang masih baru tumbuh dan memiliki skala usaha kecil, seperti Koperasi RT yang ada di Desa Kudi, maka perspektif ekonomi kelembagaan perlu mendapatkan perhatian. Hanafiah (1990) mengemukakan bahwa struktur sosial komunitas, nilai- nilai dan norma komunitas yang terintegrasi

dengan

pengembangan

dan

fungsionalisasi

menciptakan; 1. Kegiatan sosial ekonomi komunitas yang melembaga; 2. Peningkatan peran serta komunitas; dan 3. Peningkatan kemampuan dan kapasitas komunitas.

koperasi

akan

20

Kerangka Pikir

Program pemberdayaan Koperasi RT secara normatif dimaksudkan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin, termasuk kelompok tersebut adalah petani miskin yang ada di Desa Kudi. Sebagai suatu kelembagaan, dilihat dari struktur dan nilai- nilai yang dikembangkannya, kelembagaan Koperasi RT memiliki potensi sebagai wahana pemberdayaan bagi anggota. Karena eksistensi dan tujuan pembentukan Koperasi RT pada dasarnya adalah sebagai lembaga ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota berdasarkan nilai- nilai yang selaras dengan tujuan pemberdayaan komunitas. Akan tetapi dalam kenyataannya, di Desa Kudi banyak Koperasi RT belum dapat memperbaiki nasib anggota yang sebagian besar adalah petani miskin. Diduga hal ini berkaitan dengan kinerja kelembagaan Koperasi RT yang belum optimal. Sebagai suatu kelembagaan; pelayanan dan pengelolaan Koperasi RT merupakan dua hal yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja kelembagaan Koperasi RT. Karena dari pelayanan dan pengelolaan itulah dapat diketahui bagaimana keberadaan kelembagaan Koperasi RT memberikan manfaat dan memiliki peran dalam memberdayakan anggotanya. Dalam perkembangannya masingmasing Koperasi RT menunjukkan kinerja kelembagaan yang berbedabeda dengan segala permasalahannya. Hal ini berkaitan dengan adanya berbagai faktor yang terkait dengan kinerja kelembagaan Koperasi RT. Faktor-faktor yang terkait dengan kinerja Koperasi RT tersebut yang dipelajari dalam kajian ini adalah; (i) profil anggota yang terdiri dari; identitas dan karakteristik anggota, yaitu matapencaharian,

tingkat pendidikan, tingkat

pendapatan, dan tingkat partisipasi; (ii) profil pengurus yang terdiri dari; pengetahuan tentang perkoperasian yang mereka miliki, dan tingkat ketrampilan manajemen usaha ; (iii) modal sosial, yaitu; tingkat kepercayaan dan jejaring; dan (iv) kondisi lingkungan meliputi; sumberdaya lokal, kebijakan pemerintah (program pemberdayaan Koperasi RT), serta dukungan dari pihak lain (pemerintah, bank, pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat). Berkaitan dengan faktor-faktor yang terkait dengan kinerja Koperasi RT tersebut, kelembagaan Koperasi RT perlu dikembangkan kearah kelembagaan

21

yang

maju

dan

representatif

terhadap

terjadinya

perubahan

sosial.

Mengembangkan kelembagaan Koperasi RT berarti melakukan penguatan kapasitas komunitas dalam arti luas, sehingga dalam melakukan penguatan kelembagaan Koperasi RT perlu diperhatikan struktur sosial komunitas, nilai- nilai dan norma-norma komunitas. Berkaitan dengan hal tersebut maka strategi penguatan kelembagaan Koperasi RT tidak dapat terlepas dari pengamatan terhadap keragaan kinerja kelembagaan Koperasi RT dan permasalahan yang ada pada komunitas. Harapan dilaksanakannya program penguatan kelembagaan Koperasi RT adalah terciptanya kelembagaan Koperasi RT yang berdaya, sehingga setelah dilaksanakannya

program

tersebut,

Koperasi

RT

mampu

berperan

memberdayakan anggotanya baik secara individu maupun kelompok yang ditandai dengan; (i) meningkatnya kemampuan akses terhadap sumber keuangan dan informasi; (ii) semakin aktif ikut terlibat dalam setiap kegiatan Koperasi RT dan kegiatan pembangunan di wilayahnya. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir sebagaimana telah dijelaskan tersebut dapat dapat dilihat pada Gambar 1.

22

Profil Anggota (i) Identitas dan karakteristik; ⇒ umur ⇒ matapencaharian ⇒ tingkat pendidikan ⇒ tingkat pendapatan (ii) Tingkat partisipasi

Profil Pengurus (ii) Pengetahuan perkoperasian (iii) Manajemen usaha

Modal Sosial (ii) Tingkat kepercayaan (iii) Jejaring

PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI RT

Kinerja Kelembagaan Koperasi RT (i) Pengelolaan dalam usaha simpan pinjam (ii) Pelayanan dalam usaha simpan pinjam

Keberdayaan Anggota (individu-kelompok) (i) Meningkatnya kemampuan akses kepada sumber keuangan dan informasi (ii) Meningkatnya partisipasi dalam setiap kegiatan Koperasi RT

Kondisi Lingkungan (i) Sumberdaya lokal (ii) Kebijakan pemerintah (iii) Kelembagaan lain; ⇒ pemerintah, bank, pengusaha, LSM

Keterangan: Tanda panah menunjukan arah pengaruh

Gambar 1. Kerangka pikir penguatan kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga untuk meningkatkan keberdayaan anggota di Desa Kudi Tahun 2006

23

METODOLOGI PEKERJAAN LAPANGAN

Prosedur

yang digunakan dalam kajian ini adalah metodologi kualitatif

dengan pilihan strategi studi kasus. Alasan pilihan terhadap studi kasus, adalah; studi kasus mempunyai keunggulan, yaitu hasilnya lebih mudah dipahami, bersifat mendalam, menyeluruh, rinci, dan dapat mengungkap pola hubungan yang tidak terlihat melalui analisis statistik, serta dapat menangkap pola-pola yang bersifat “amung” atau khas.

Sifat dan Tipe Kajian Komunitas

Sesuai dengan maksud dan tujuan Kajian Pengembangan Masyarakat yang dilakukan, maka kajian ini bersifat deskripsi evaluasi sumatif yaitu tinjauan umum pada aras mikro terhadap pelaksanaan program “Mengangkat Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi Rukun Tetangga (RT) dalam Rangka Ketahanan Desa di Kabupaten Wonogiri”. Karena esensi dari kajian ini adalah pengkaji ingin mengetahui kinerja kelembagaan Koperasi RT dalam memberdayakan anggota, dan mempelajari faktor- faktor yang berkaitan dengan kinerja kelembagaan Koperasi RT. Selanjutnya setelah diperhatikan keterkaitan antar komponen masalah dan potensi yang ada pada kelembagaan tersebut, melalui pendekatan komunitas,

menyusun

strategi

pemberdayaan

secara

partisipatif

untuk

pengembangan masyarakat yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Tipe pendekatan kajian komunitas yang digunakan adalah pendekatan “obyektif mikro” (Sitorus dan Agusta, 2005). Dalam studi kasus ini realitas sosial yang dikaji adalah pola perilaku, tindakan, dan interaksi sosial yang terjadi pada komunitas petani miskin sebagai subyek dalam kegiatan Koperasi RT, dengan fokus perhatian dipusatkan pada kinerja kelembagaan Koperasi RT. Sedangkan aspek yang dipelajari meliputi pengelolaan usaha dan pelayanan Koperasi RT yang memiliki keterkaitan terhadap keberdayaan petani miskin dalam kehidupan sosial ekonomi mereka.

24

Lokasi dan Waktu Praktek Kajian Pengembangan Masyarakat

Kajian lapangan dilaksanakan di Desa Kudi, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Alasan pemilihan lokasi kajian dilakukan di desa tersebut adalah adanya suatu pertimbangan terhadap hal- hal sebagai berikut: 1. Merupakan salah satu wilayah kerja Program Mengangkat Ekonomi Kerakyatan Melalui

Koperasi Rukun Tetangga

(RT)

Dalam Rangka

Ketahanan Desa Di Kabupaten Wonogiri. 2. Terdapat keragaan yang tinggi dalam penumbuhan dan perkembangan Koperasi Rukun Tetangga (RT). 3. Merupakan desa miskin dan tertinggal. 4. Penduduknya sebagian besar bermatapencaharian pokok di bidang pertanian (lebih dari tujuh puluh lima persen adalah petani miskin). 5. Memiliki potensi untuk dapat dikembangkan kearah yang lebih baik, sehingga memungkinkan dilakukannya program pengembangan masyarakat. Adapun gambaran keadaan lokasi Kajian Pengembangan Masyarakat dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Lokasi Kajian Pengembangan Masyarakat di Desa Kudi, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri Tahun 2006 Praktek Lapangan dilaksanakan selama empat bulan dimulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Oktober 2006, yang sebelumnya telah diawali dengan

25

kegiatan Pemetaan Sosial dan Evaluasi Program Pengembangan Masyaraka. Masing- masing kegiatan tersebut dilakukan selama satu bulan. Kegiatan Pemetaan Sosial pengkaji lakukakan pada tanggal 1 November sampai dengan 10 Desember 2005, dan Evaluasi Program Pengembangan Masyarakat pada tanggal 17 Februari sampai dengan 19 Maret 2006. Sedangkan jadwal pelaksanaan kegiatan Kajian Pengembangan Masyarakat dilakukan mulai dari persiapan sampai dengan pembuatan laporan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan praktek Kajian Pengembangan Masyarakat

Tahun 2006 No

Kegiatan

Mei 1

1.

2

Juni 1

2

Juli 1

2

Agust

Sept

1

1

2

2

Okt 1

2

Nov 1

1

Des 1

2

Pembuatan Design Kajian

2.

Kolokium dan Perbaikan Proposal Kajian

3.

Pengumpulan Data

4.

Pengolahan Data dan Analisis

5.

Penulisan Laporan Akhir

Penentuan Kasus dan Komunitas Subyek Kajian

Dalam memahami kinerja kelembagaan Koperasi RT, seluruh Koperasi RT yang ada di Desa Kudi merupakan unit analisis kajian. Sehingga pengamatan pada tahap awal, pengkaji melakukan survei terhadap seluruh Koperasi RT yang ada di Desa Kudi. Selanjutnya beberapa Koperasi RT yang menunjukkan pola perilaku khusus, dijadikan kasus dalam kajian ini. Tujuannya adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya.

26

Sesuai dengan ciri-ciri yang mengarah pada kedalaman fokus kajian tersebut, maka tiga Koperasi RT yang dijadikan kasus adalah; Koperasi RT 02 Dusun Setren; Koperasi RT 04 Dusun Sukosari; dan Koperasi RT 02 Dusun Pundung. Masing- masing Koperasi RT terpilih sebagai kasus karena karakteristik yang dimilikinya dalam hal kelengkapan organisasi dan nilai- nilai yang dikembangkan pada pengelolaan usaha dan pelayanan Koperasi RT. Adapun yang dimaksud komunitas pada kajian ini adalah petani miskin, yaitu seluruh penduduk Desa Kudi yang kehidupan sehari- harinya bermata pencaharian pokok bercocok tanam, dan hidup di bawah garis kemiskinan (menurut klasifikasi Sajogyo), pada umumnya mereka adalah; petani pemilik lahan sempit, petani penggarap dan buruh tani.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari responden (anggota dan pengurus Koperasi RT) dan informan, yang terdiri dari; aparat Desa Kudi, pengurus RT, warga masyarakat yang peduli terhadap program pemberdayaan Koperasi RT, aparat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal (PERINDAGKOP dan PENDAL) Kabupaten Wonogiri, dan pegawai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kecamatan Batuwarno. Data sekunder, bersumber dari; data base Desa Kudi, laporan perkembangan Koperasi RT Desa Kudi, dan buku administrasi pada masingmasing Koperasi RT. Pada proses pengamatan tersebut pengkaji sekaligus berperan sebagai instrumen kajian. Dengan demikian maka di samping pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD), pengkaji juga melakukan pengamatan berperanserta, yaitu; mengikuti secara aktif pertemuan rutin anggota Koperasi RT dan aktivitas lainnya yang dilakukan oleh petani miskin dalam kehidupan seharihari. Berikut diuraikan secara rinci beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini.

27

1. Studi dokumen Penelusuran terhadap data potensi wilayah dan kependudukan, serta perkembangan kegiatan dan pemupukan modal yang telah dilakukan oleh koperasi RT selama tiga tahun terakhir dilakukan dengan studi dokumen. 2. Observasi Teknik ini digunakan untuk mendukung informasi tentang; aspek lingkungan fisik maupun sosial; lahan, penggunaan peralatan pertanian, pranata-pranata sosial yang ada, pemanfaatan sumberdaya lokal, pengorganisasian serta teknik dan penerapan teknologi

dalam penanganan masalah kemiskinan yang

berkaitan dengan keberdayaan komunitas. 3. Wawancara mendalam Wawancara informal tanpa kuesioner dilakukan pada petani miskin dan pengurus koperasi RT. Wawancara mendalam digunakan untuk mengetahui; ide, pendapat, perasaan dan harapan-harapan yang dimiliki oleh mereka berkenaan dengan keberadaan dan manfaat Koperasi RT. Terhadap pengurus koperasi RT, wawancara juga dilakukan secara formal dan terstruktur untuk mengetahui pedoman kerja dalam hal pelayanan koperasi kepada anggotanya, permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi RT dan upaya yang telah dilakukannya untuk mengatasi masalah tersebut. Kepada aparat pemerintah yang bertanggung jawab menangani program, wawancara dilakukan secara formal dan berstruktur untuk mengetahui alasan yang melatar belakangi munculnya Koperasi RT, maksud dan tujuan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. 4. Focus Group Discussion (FGD) Teknik FGD dilakukan ketika permasalahan yang dihadapi dalam kajian ini sudah memfokus dan telah ada kesepakatan oleh komunitas petani miskin dan pengurus koperasi untuk segera diperbincangkan secara lebih mendalam. Kegiatan ini dimaksudkan oleh pengkaji untuk mendapatkan data dalam waktu yang relatif singkat tanpa mengurangi kualitas data terhadap pengenalan dan pemahaman masalah yang disadari dan dirasakan secara bersama oleh mereka berdasarkan orientasi dan cara-cara mereka memikirkannya.

28

Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk menjawab setiap masalah dari kajian diuraikan dengan merinci data yang diperlukan. Rincian data meliputi; tujuan analisis data, jenis data yang diperlukan, sumber diperolehnya data dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis. Rincian data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian pengolahan dan analisis data

No 1 1.

2.

4.

Tujuan 2 Mempelajari profil petani miskin

Mempelajari profil kelembagaan Koperasi RT

Mempelajari tipe-tipe kelembagaan Koperasi RT di Desa Kudi

Data Yang Diperlukan 3 Sejarah komunitas

Sumber data 4 Aparat Desa

Teknik 5 Wawancara

Metode Analisis 6 Deskriptif

Studi dokumen Karakteristik petani

Petani Miskin

Wawancara

Deskriptif/ Tabulasisi

Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi petani miskin Sejarah terbentuknya kelembagaan Koperasi RT

Petani Miskin

Wawancara


Petugas: Aparat Desa, PERINDAGKOP, dan pengurus Koperasi RT

Wawancara

Deskriptif/ Analisis Historis

Kinerja kelembagaan Koperasi RT: pengelolaan dan pelayanan

Koperasi RT: Pengurus Anggota (petani miskin)

Wawancara


Sistem pengelolaan

Koperasi RT: Pengurus (petani miskin)

Wawancara

Koperasi RT: Anggota (petani miskin)

Wawancara

Manfaat pelayanan

Observasi

Berperanserta Studi dokumen

Studi dokumen

Berperanserta

Deskriptif/ Analisis Ko mparatif

Deskriptif/ Analisis Komparatif

29

Tabel 2. (sambungan)

1 5.

2 Mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja Koperasi RT

3 Profil anggota;

4 Anggota Koperasi RT

5 Wawancara Survei

6 Deskriptif

Profil pengurus;

Pengurus Koperasi RT:

Wawancara Survei

Deskriptif

Modal Sosial;

Warga masyarakat

Wawancara survei

Deskriptif

Kondisi lingkungan;

Petugas: Aparat Desa, PERINDAGKOP,

Wawancara survei

Deskriptif

Studi dokumen Observasi 6.

Merumuskan strategi pengembangan masyarakat berdasarkan tipe kelembagaan Koperasi RT

Identifikasi, potensi: masalah, tujuan dan alternatif pemecahan masalah

Koperasi RT: Pengurus dan anggota (petani miskin)

Focus Group Discussion (FGD)

Logical Framework Analisys (LFA)

Strategi pengembangan masyarakat

Koperasi RT: Pengurus dan anggota (petani miskin)

FGD

Deskriptif

Rancangan program

Stakeholder/ Masyarakat

PRA

Deskriptif

Berperanserta

Untuk memperjelas bagian jenis data yang menjadi topik utama, maka pengkaji merinci lagi pada bagian-bagian tersebut sehingga dapat mencerminkan data yang terukur dan mempermudah dalam proses menganalisisnya. Secara lengkap hal ini dapat dilihat pada Lampiran 4. Proses dalam pengolahan data; sebelum pengkaji memfokuskan diri pada permasalahan pokok, pengkaji melakukan survai kecil mendatangi seluruh Koperasi RT yang ada di Desa Kudi. Dari data hasil survai kecil tersebut, pengkaji menemukan munculnya beberapa Koperasi RT menunjukkan sistem pengelolaan usaha dan manfaat pelayanan yang berbeda. Untuk dapat menjelaskan hal ini, pengkaji menggunakan analisis; secara historis dan komparatif, yaitu proses

30

timbul dan berkembangnya kelembagaan Koperasi RT dan membandingkannya antara tiga Koperasi RT di Desa Kudi yang dijadikan kasus dalam kajian. Selanjutnya dari hasil analisis terhadap kedua hal tersebut, yaitu; pengelolaan dan pelayanan yang dilakukan oleh Koperasi RT, dibuat keragaan Koperasi RT berdasarkan ukuran obyektif maupun penilaian subyektif dari warga komunitas setempat, yang diolah oleh pengkaji sesuai dengan tujuan kajian ini dilakukan. Tahap akhir dari analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data ini adalah; pengkaji melakukan perpanjangan keikutsertaan, triangulasi dan mendiskusikan hasil kajian sementara dengan komunitas dan petugas Sub Dinas Koperasi pada Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal (PERINDAGKOP PENDAL) Kabupaten Wonogiri. Hasil sementara kajian tersebut selanjutnya digunakan oleh pengkaji bersama komunitas untuk menyusun program pengembangan masyarakat.

Penyusunan Rencana Program

Penyusunan strategi dan rencana program pengembangan masyarakat dilaksanakan secara partisipatif, yaitu dengan mengikutsertakan warga masyarakat secara bersama mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Dalam hal ini komunitas diposisikan sebagai; pengupaya, penilai dan penikmat hasil program tersebut. Pembahasan mengenai program yang disusun berdasarkan pada; analisis keadaan, rancangan rencana dan pelaksanaan program, serta pengendalian program yang berorientasi pada tujuan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh komunitas, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut; 1. Persiapan bahan perencanaan dan penyampaian seluruh hasil informasi. Sebelum program dibangun, pengkaji terlebih dahulu mempersiapkan informasi hasil kajian yang meliputi permasalahan dan kebutuhan petani miskin baik secara individu maupun kolektif, dan potensi pengembangan kelembagaan Kopersasi RT. Selanjutnya setelah mendapatkan kesepakatan dengan komunitas, pengkaji memfasilitasi diskusi kelompok terfokus ya ng

31

dilakukan oleh petani miskin (pengurus dan anggota pada masingmasing Koperasi RT yang menjadi kasus dalam kajian). 2. Pengorganisasian masalah. Seluruh permasalahan yang disampaikan oleh peserta pertemuan disajikan pada papan untuk selanjutnya dikelompokan dalam dua masalah besar yang terlebih dahulu didiskusikan bersama oleh peserta pertemuan berkenaan dengan pengelolaan dan pelayanan yang dilakukan pada masingmasing Koperasi RT. 3. Penyusunan hubungan sebab akibat. Setelah dilakukan pengelompokan masalah, dilakukan kajian secara bersama terhadap masalah mana yang menjadi penyebab masalah tersebut atau dari masalah lain sehingga peserta dapat melihat rangkaian logis hubungan sebab akibat sumber masalah dan dampak yang diakibatkannya dari masalah tersebut. 4. Pembahasan alternatif kegiatan sesuai prioritas masalah. Dalam penyusunan program disepakati beberapa masalah yang paling utama adalah yang meliputi kebutuhan mendesak, kepentingan bersama, adanya sumber potensi lokal yang dapat dimanfaatkan untuk pemecahan masalah. Oleh karena itu alternatif kegiatan dipilih secara bersama, dengan mempertimbangkan: ketersediaan alat dan bahan, ketrampilan yang dimiliki, tenaga kerja yang tersedia, pendanaan, tempat dan waktu. Setelah tahapan ini selesai dilakukan, selanjutnya peserta menyusun rencana kegiatan. 5. Penyusunan rencana kegiatan. Rencana kegiatan disusun dalam bentuk matrik perencanaan program yang mencakup; aspek-aspek masalah prioritas, tujuan yang ingin dicapai, kegiatan untuk mengatasi masalah, pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat, pelaksana, instansi pendukung, mekanisme dan sasaran program.

32

PETA SOSIAL KOMUNITAS

Geografis Desa Kudi merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Secara astronomis desa tersebut terletak pada garis lintang 7°32’ - 8°15’ LS dan garis bujur 110°41’ - 111°18’ BT. Terletak pada ketinggian 200 meter di atas permukaan air laut. Luas keseluruhan wilayah adalah 844 hektar yang terbagi

dalam delapan dusun, yaitu: Setren, Kudi,

Sukosari, Cabeyan, Nalangan, Pundung, Ngrau dan Toyo. Batas-batas fisik secara geografis Desa Kudi adalah sebagai berikut: Sebelah Utara

: Sungai Cangkring;

Sebelah Selatan

: Jalan Tapen;

Sebelah Timur

: Sungai Cangkring dan Hutan Tutupan;

Sebelah Barat

: Gunung Butak.

Sedangkan secara administratif Desa Kudi berbatasan dengan: Sebelah Utara

: Kelurahan Arjosari Kecamatan Tirtomoyo;

Sebelah Selatan : Desa

Batuwarno

dan

Desa

Tegiri

Kecamatan

Karangtengah; Sebelah Timur

: Desa Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo;

Sebelah Barat

: Desa Sumberagung.

Jarak dari pusat pemerintahan desa ke pusat pemerintahan kecamatan adalah 4,5 Kilometer atau dengan waktu tempuh 20 menit. Jarak dengan pusat ibu kota kabupaten adalah 47 Kilometer dengan waktu tempuh dua jam. Sedangkan jarak dengan pusat ibu kota provinsi adalah 240 Kilometer dengan jarak tempuh delapan jam.

Demografis

Pada Akhir Bulan Juli 2006 jumlah penduduk Desa Kudi tercatat 819 keluarga atau 3.180 jiwa, yang terdiri dari 1.476 jiwa laki- laki dan 1.704 jiwa

33

perempuan. Terwadahi dalam 30 Rukun Tetangga (RT) dan delapan Rukun Warga (RW). Apabila dibandingkan dengan luas wilayah desa, maka kepadatan penduduk di Desa Kudi adalah 3,76 jiwa per hektar. Dengan demikian Desa Kudi tergolong relatif jarang penduduk. Struktur penduduk Desa Kudi Tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 3.

Tabel 3. Struktur penduduk Desa Kudi Tahun 2006 No

Golongan Umur

Laki – Laki

Perempuan

Jumlah

( Tahun ) 01.

00 - 04

135

144

279

02.

05 - 09

134

153

287

03.

10 - 14

142

150

292

04.

15 - 19

152

164

316

05.

20 - 24

131

143

274

06.

25 - 29

138

146

284

07.

30 - 34

99

105

204

08.

35 - 39

95

127

222

09.

40 - 44

83

127

210

10.

45 - 49

86

106

192

11.

50 - 54

78

81

159

12.

55 - 59

76

94

170

13.

60 - 64

68

86

154

14.

65 +

59

78

137

Jumlah

1.476

1.704

3180

Sumber : Data Monografi Desa Kudi, 2006. Dari data Tabel 3., maka rasio beban tanggungan penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif di Desa Kudi adalah sebesar 45,54 persen. Sedangkan umur median penduduk Desa Kudi berada pada usia 25 tahun.

34

Umur (tahun) 65 +

Laki-laki

Perempuan

60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 05-09 00-04

Jiwa 250 200 150 100 50

0

50

100 150 200 250

Gambar 3. Piramida penduduk Desa Kudi Tahun 2006

Berdasarkan piramida penduduk sebagaimana terlihat pada Gambar 3., Desa Kudi memiliki struktur penduduk intermediet. Golongan umur 15–19 tahun menempati urutan pertama dalam komposisi penduduk berdasarkan golongan umur, yaitu sebesar 316 orang. Sedangkan urutan kedua dan ketiga berturut-turut adala h untuk golongan umur 10–14 dan 5-9 tahun, yang masingmasing berjumlah 292 orang dan 287 orang. Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) adalah 2.185 jiwa atau 68,71 persen dari jumlah penduduk Desa Kudi. Dengan demikian maka Desa Kudi memiliki potensi angkatan kerja yang cukup tinggi. Akan tetapi daya dukung wilayah yang sangat rendah menyebabkan wilayah ini tidak dapat lagi memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Hal inilah yang menjadikan alasan utama mengapa mereka, penduduk pada golongan umur 10-19 tahun, banyak meninggalkan Desa Kudi, dan pergi merantau ke daerah lain “boro” dengan

35

maksud mencari pekerjaan. Akan tetapi secara administrasi mereka tetap masih tercatat sebagai penduduk desa tersebut. Mayoritas dari mereka hanya memiliki bekal pendidikan formal yang relatif rendah; SD dan SMP, tanpa ditunjang kemampuan lain. Sehingga aktivitas yang dapat mereka lakukan hanya sebatas jasa tenaga kasar; menjadi buruh pabrik dan bangunan, pembantu rumah tangga atau berjualan bakso bagi yang memiliki modal. Kondisi yang demikian sangat berpeluang terbentuknya kemiskinan secara struktural pada penduduk tersebut. Dikarenakan setiap pergantian generasi pada keluarga miskin, akan selalu diikuti dengan pembentukan struktur masyarakat miskin baru. Komposisi pend uduk Desa Kudi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam Tabel 4. Tabel 4. Jumlah dan persentasi penduduk Desa Kudi berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2005 NO

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Persen (%)

1.

Tamat SD

765

56,79

2.

Tamat SLTP

347

25,76

3.

Tamat SLTA

202

14,99

4.

Tamat D-3 / Sarjana Muda

0

0,00

5.

Tamat Sarjana

33

2,46

1.347

100,00

Jumlah Sumber: Data Base Desa Kudi, 2005

Berdasarkan Tabel 4., masyarakat Desa Kudi masih tergolong pada tingkat pendidikan yang rendah. Jumlah penduduk yang berhasil menamatkan SLTA dan Sarjana hanya sebanyak 235 orang atau 7,38 persen dari jumlah penduduk yang ada di Desa Kudi. Sedangkan sisanya sebesar 92,62 persen hanya dapat menamatkan Sekolah Dasar dan SLTP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada visualisasi Gambar 4.

36

D-3 0%

SLTA 15%

SARJANA 2%

SMP 26%

SD 57%

SD SMP SLTA D-3 SARJANA

Gambar 4. Persentasi penduduk Desa Kudi berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2005 Faktor utama

penyebab rendahnya tingkat pendidikan penduduk adalah

berkaitan dengan motivasi yang kurang kuat pada masyarakat tersebut terhadap minat pendidikan formal, dan kendala biaya yang kurang dapat mencukupinya. Kondisi yang demikian ini terutama terdapat bagi sebagian besar keluarga petani miskin yang ada di Desa Kudi. Untuk dapat melihat komposisi penduduk di Desa Kudi berdasarkan mata pencaharian utama, dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 5.

Tabel 5. Jumlah dan persentasi penduduk matapencaharian utama Tahun 2005 NO

Mata Pencaharian Utama

Desa

Jumlah

1. Petani 1.908 2. Buruh Tani 106 3. Usaha Industri 1 4. Usaha Dagang 25 5. Usaha Jasa 24 6. Pegawai Swasta 16 7. Pegawai Negeri/TNI/Polri 37 8. Pensiunan 17 9. Lain- lain 12 Jumlah 2.146 Sumber: Data Base Pembangunan Desa Kudi, 2005

Kudi

berdasarkan

Persen (%) 88,91 4,94 0,05 1,16 1,12 0,75 1,72 0,79 0,56 100,00

37

Petani dan buruh tani Industri Petani/buruh tani 93,85 %

Dagang Jasa Swasta PNS Pensiunan

Gambar 5. Persentasi pend uduk Desa Kudi berdasarkan matapencaharian utama Tahun 2005 Tabel 5. dan Gambar 5., menunjukkan matapencaharian utama yang terbesar yaitu 93,85 persen penduduk Desa Kudi adalah bekerja di sektor pertanian. Mereka terdiri dari petani pemilik lahan sendiri, petani penggarap dan buruh tani. Sedangkan untuk jenis pekerjaan lainnya tercatat relatif kecil. Meskipun jumlah petani di desa tersebut menempati urutan terbesar dalam komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian utama, akan tetapi nasib mereka selalu dalam posisi yang kurang menguntungkan. Makanan pokok sebagian besar dari petani miskin adalah gaplek dicampur dengan sedikit beras. Gaplek yang diolah dari ubi kayu tersebut, diperoleh dari hasil mereka berladang dan berkebun. Dalam satu hari rata-rata mereka makan dua kali, yaitu di waktu pagi dan sore hari. Malam hari mereka tidak banyak melakukan aktivitas kecuali pada musim mengaliri air “ngeleb” lahan pertaniannya (dilakukan mulai pagi sampai dengan malam hari). Wabah penyakit yang pernah menimpa penduduk Desa Kudi, adalah; busung lapar, penyakit pes, diare dan alergi gatal- gatal. Sarana kesehatan yang ada di desa tersebut meliputi; Posyandu delapan buah, dan Poliklinik Desa satu buah. Sedangkan tenaga kesehatan yang ada adalah; Bidan satu orang, dan Dukun Bayi tiga orang. Apabila penduduk menderita sakit, alternatif pertama usaha penyembuhan yang dilakukan oleh mereka adalah mengunjungi bidan atau dokter puskesmas. Selanjutnya apabila sakit yang dideritanya cukup parah, mereka mengupayakan penyembuhannya ke dokter Rumah Sakit Umum yang berjarak

38

kurang lebih 50 Km dari tempat tinggalnya. Tidak jarang pula sebagian dari penduduk melakukakan upaya pengobatan alternatif. Mereka masih percaya bahwa penyembuhan terhadap penyakit dapat disembuhkan dengan penggunaan obat tradisional dan mantra- mantra yang dibacakan oleh seseorang yang mereka sebut sebagai “dukun”.

Sosial Budaya dan Ekonomi

Beberapa tradisi dan adat istiadat tradisional masih tetap dipelihara secara baik oleh masyarakat Desa Kudi. Penduduk di desa tersebut masih memiliki nilainilai ikatan yang kuat dengan lingkungan dan tanah kelahirannya. Nilai- nilai inilah yang menjadi penyebab utama, mengapa penduduk di Desa Kudi sulit meninggalkan aktivitas bercocok tanam sebagai kegiatan mereka sehari- hari. Meskipun kondisi alamnya kurang subur untuk usaha pertanian, akan tetapi kegiatan bercocok tanam tidak pernah ditinggalkannya. Dalam benak pikiran mereka, tanah tidak hanya dipandang sebagai modal dasar produksi, akan tetapi lebih jauh dipandang sebagai cara hidup, sehingga tanah juga memiliki fungsi sosial bagi penduduk setempat. Tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kudi, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut; 1. Bersih Dusun; keyakinan penduduk setempat akan segala

kesialan dan

penyakit serta musibah yang menimpa warga masyarakat tersebut, dipahami bersumber dari tanah leluhur mereka yang kotor (banyak dosa---pelanggaran terhadap norma dan tata susila) . Untuk membersihkan diri, maka penduduk diwajibkan melakukan upacara adat tersebut agar mereka terhindar dari bencana dan gangguan hidup. Mereka mengistilahkan hal itu dengan suatu ungkapan “nir ing sambekolo lan rubidho“ (terhindar dari mara bahaya dan rintangan hidup). Acara ini dilakukan setiap bulan jawa “Maulud” dan diikuti oleh seluruh warga dengan menampilkan hiburan berupa kesenian wayang kulit atau tari tradisional “kèthek ogleng”. Pada bulan inilah (selaian Hari Raya Idul Fitri) biasanya penduduk yang pergi merantau pula ng kampung

39

untuk ikut merayakan tradisi tersebut dan memberikan bantuan materi untuk disumbangkan bagi pembangunan daerahnya ; 2. Kirim Punden dan Sedekah Bumi; Maksud dan tujuan dilaksanakannya tradisi adat Kirim Punden adalah sebagai permohonan doa restu kepada sang pencipta sebelum mereka melakukan aktivitas yang masih dipengaruhi paham animisme dan dinamisme. Kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan sewaktu penduduk akan melaksanakan kegiatan tanam padi atau melangsungkan hajatan penting lainnya, yaitu dengan cara mengirimkan sesajian di tempattempat yang mereka anggap suci. Demikian pula dengan sedekah Bumi yang dimaksudkan sebagai ucapan terima kasih dan rasa syukur kepada sang pencipta yang telah memberikan rejeki berupa hasil bumi yang mereka dapatkan dari tanah atau bumi.

Penduduk setempat mengistilahkan tanah

“tanah; (dialem lan dimamah)” (tanah; dipuja dan dikunyah). Tanah harus dipuja, karena tanah yang telah mendatangkan sumber makanan bagi mereka.

Meskipun para petani

memiliki lahan produktif yang sempit, rata-rata

hanya 0,475 hektar, namun mereka tetap secara tekun melakukan kegiatan pertanian, yaitu; sedikit mengolah lahan pertanian sawah, kebanyakan adalah ladang dan tegalan. Gambaran mengenai penggunaan lahan dan masingmasing luas penggunaannya ditunjukkan pada Tabel 6 dan Gambar 6.

Tabel 6. Luas lahan Desa Kudi menurut jenis penggunaannya Tahun 2005

NO 1.

Jenis Penggunaan Lahan Luas Lahan Sawah Irigasi Teknis Irigasi ½ Teknis Irigasi Sederhana Tadah Hujan 2. Luas Lahan Bangunan dan Bukan Sawah Pekarangan Tegalan / Ladang Hutan Negara Hutan Rakyat Lainnya JUMLAH

Luas (ha) 29,00 92,00 22,00 30,00 28,00

Prosentase(%) 3,44 10,90 2,61 3,55 3,32

516,00 42,00 72,00 13,00 844,00

61,13 4,98 8,53 1,54 100,00

Sumber: Data Base Pembangunan Desa Kudi, 2005.

40

42; 5% 72; 9%

13; 2%

173; 20%

28; 3%

516; 61% Sawah

Bangunan/pekarangan

Tegalan/ladang

Hutan Negara

Hutan Rakyat

Lain-lain

Gambar 6. Persentasi luas lahan Desa Kudi menurut jenis penggunaannya Tahun 2005 Dari Tabel 6 dan Gambar 6., dapat dilihat bahwa penggunaan lahan untuk ladang atau tegalan memiliki jumlah yang paling luas, yaitu sebesar 516 hektar. Apabila hal ini dikaitkan dengan data luas lahan kritis dan potensi lahan kritis di Desa Kudi yang mencapai jumlah 441 hektar yang terdapat pada lahan ladang atau tegalan tersebut (Bappeda Kabupaten Wonogiri, 2005), maka dapat dikatakan sisa lahan ladang atau tegalan yang dapat diolah secara produktif hanya sekitar 74 hektar atau 7,45 persen dari seluruh luas lahan ladang atau tegalan yang ada di Desa Kudi. Kepemilikan lahan pertanian seperti tersebut dan

sulitnya memperoleh

pengairan, menjadikan tidak mudah bagi petani Desa Kudi untuk menghidupi keluarganya. Meskipun pertanian sawah ditanami padi, akan tetapi sebagian besar lahan pertanian hanya dapat panen padi dan palawija masingmasing satu kali dalam satu tahun. Kondisi alam sangat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas hasil pertanian mereka. Untuk dapat memperoleh tingkat produksi yang tinggi, petani harus berjuang dan berusaha keras melawan tantangan alam. Ironisnya apabila musim panen telah tiba hasil kerja mereka selama itu tidak memiliki arti yang cukup. Petani tidak berdaya untuk menentukan harga jual hasil panenannya. Satu-satunya pilihan dalam kegiatan ekonomi adalah menjual kepada pedagang tetangga desa yang sudah sering membeli hasil panenan mereka. Seakan-akan mereka sudah ada kontrak perjanjian sebelumnya. Sehingga tidak

41

pernah ada dibenak pikiran mereka untuk berupaya memperjuangkan harga yang lebih baik dengan cara menjual ke pedagang lain. Akibat adanya monopoli pasar itulah maka petani sering dirugikan dan usaha mereka menjadi tidak layak secara ekonomis. Sehingga tidak mengherankan apabila petani di sini tetap miskin dan tidak berdaya dalam mengatasi persoalan hidupnya. Beberapa pertimbangan sosial, yaitu nilai terhadap baik dan buruk melatarbelakangi keputusan yang diambil oleh petani, seperti ; mereka takut dikatakan tidak setia lagi dengan pedagang tersebut. Pertimbangan lain adalah kalaupun dia harus rugi saat ini, akan tetapi menurut pemikiran petani uang itu akan diperolehnya kembali melalui kegiatan sosial kalau mereka melakukan acara hajatan dan pedagang itu menyumbangnya. Semua itu adalah pertimbangan di luar konteks ekonomi dan rasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan untuk kepentingan sosial agar tetap terjaga terjalinnya hubungan baik di antara anggota masyarakat tersebut lebih diutamakan dari pada kepentingan lainnya masih tampak melekat dalam kehidupan masyarakat di Desa Kudi. Melihat kasus di atas, maka kemiskinan yang dihadapi oleh petani di Desa Kudi dapat dikatakan sebagai kemiskinan kultural. Ketidakberdayaan mereka dalam melakukan aktivitas ekonomi sangat dibatasi oleh norma sosial dan budaya yang berlaku di lingkungan setempat. Keadaan ini tentunya sangat tidak mendukung proses pemberdayaan komunitas petani miskin. Perubahan terhadap nilai- nilai seperti tersebut di atas sangat diperlukan untuk dapat memaknai arti dari pemberdayaan itu sendiri.

Kelembagaan

Dinamika kelembagaan di Desa Kudi dapat bercermin pada analisis diagram venn Gambar 7., yang menunjukkan kedekatan peran masingmasing lembaga dalam melaksanakan aktivitasnya terhadap kehidupan petani miskin. Alat kaji ini mencatat terdapat berbagai lembaga yang ada di desa tersebut, dan dapat dikelompokkan dari sejarah terbentuknya ke dalam dua bagian, yaitu ; le mbagalembaga intervensi dan lembaga-lembaga swakarsa atau asli terbentuk dari komunitas.

42

Pemerintah Desa

Agama

RW

LPM& BPD

PKK

SD

LPKK

Arisan Kelompok beras

Posyandu

Petani Miskin Kelompok Tani

Swasta

Koperasi RT RT

P3A

KUD

Keterangan : 1. Bentuk persegi delapan: komunitas petani miskin 2. Bentuk lingkaran: lembaga swakarsa komunitas 3. Bentuk persegi empat: lembaga intervensi pemerintah 4. Letak dan ukuran gambar menunjukan besar kecilnya peran kelembagaan terhadap petani miskin

Gambar 7. Diagram Venn hubungan kelembagaan dengan komunitas petani miskin di Desa Kudi Tahun 2006 Lembaga-lembaga intervensi tersebut antara lain adalah; Pemerintah Desa Kudi, RW, RT, LPM, BPD, LPKK, Posyandu, Sekolah Dasar, PKK, Kelompok Tani, KUD, P3A dan Koperasi RT. Sedangkan lembaga-lembaga swakarsa atau asli antara lain adalah; Kelompok Arisan, Kelompok simpan pinjam beras, Perusahaan swasta, dan Kelompok Yassinan. Dari Gambar 7., dapat dilihat bahwa Koperasi RT memiliki peran yang cukup besar dan paling dekat hubungannya dengan komunitas petani miskin. Masih langkanya kelembagaan keuangan mikro di tataran komunitas, menjadikan Koperasi RT banyak diakui oleh masyarakat; sangat berperan membantu petani miskin, terutama dalam hal penyediaan dana pinjaman untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak. Kebutuhan yang sifatnya mendadak tersebut antara lain, adalah; biaya pengobatan orang sakit, pembayaran anak sekolah, pembelian pupuk dan pestisida, pengeluaran untuk keperluan sosial, dan sebagainya.

43

Adanya pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengurus Koperasi RT dengan anggotanya setiap satu bulan atau “selapan hari” sekali, yang dilakukan bersamaan dengan pertemuan RT telah memiliki dampak positif dapat meningkatkan intensitas interaksi mereka. Sehingga Koperasi RT

dirasakan

semakin besar peranannya dan sangat dekat keberadaannya oleh anggota yang sebagian besar adalah petani miskin.

Sumberdaya Lokal

Desa Kudi memiliki lahan cukup luas, yaitu 844 hektar. Dari keseluruhan luas wilayah tersebut, 816 hektar atau 97 persen diperuntukan usaha pertanian dan kehutanan. Lahan basah seluas 173 hektar dengan sistem irigasi yang sederhana dan tadah hujan umumnya digunakan untuk pertanian padi sawah dan jagung. Sedangkan untuk lahan kering 643 hektar, dimanfaatkan untuk pekarangan, usaha kebun atau ladang, padang pengembalaan dan hutan rakyat. Kebun dan ladang merupakan usahatani yang cukup meluas. Tanaman pangan umumnya ditanam secara bercampur dengan penyusun utama; ubi kayu, kacang-kacangan, dan beberapa tanaman buah-buahan; kelapa, jambu mete dan mangga. Sedangkan lahan hutan lebih banyak ditumbuhi tanaman keras, berupa; jati, maho ni, trembesi, sono keling dan pinus. Hasil dari tanaman keras selain kayunya digunakan untuk bahan bangunan dan industri mebel, dahan dan rantingnya sangat berguna bagi penduduk untuk dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Dari hasil perkebunan, ladang dan hutan, beberapa produk unggulan yang dapat menembus pasaran sampai pada skala nasional adalah; ubi kayu atau gaplek, kacang tanah dan kacang mete. Sapi dan kambing merupakan ternak yang paling besar jumlahnya dalam menyokong sumber pendapatan di sub sektor

peternakan. Sebagian besar

peternakan masih dilakukan secara sederhana dan ekstensif, tetapi usaha semi intensif sudah mulai dilaksanakan. Usaha setengah intensif melalui sistem penggemukan sudah mulai berkembang. Akan tetapi keterbatasan modal kerja, ketersediaan pakan ternak, dan air membuat usaha ini belum dapat berjalan secara lancar, sehingga masih dilakukan dalam skala kecil sebagai usaha rumahtangga.

44

Dalam melangsungkan hidupnya, penduduk Desa Kudi pada umumnya tidak cukup mengandalkan hasil pertanian dan peternakan saja. Beberapa rumahtangga sudah ada yang merintis mengerjakan industri rumahtangga pengupasan kacang mete, kerajinan batik tulis, anyaman bambu, industeri batubata dan tempe sayur. Dapat dilihat pada contoh Gambar 8.

Gambar 8. Industri rumahtangga pengupasan kacang mete di Desa Kudi Tahun 2006 Kerajinan rumahtangga tersebut mereka kerjakan dengan memanfaatkan bahan baku dan ketrampilan lokal. Kendala utama dari usaha di sektor ini adalah masalah jaringan pemasaran yang masih terbatas. Sehingga usaha tersebut belum dapat dikembangkan dalam sekala usaha yang memadai dan dijadikan sebagai sumber utama pendapatan rumahtangga mereka.

45

TINJAUAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI RUKUN TENAGGA

Pembentukan Komunitas

Menurut sejarah pembentukan komunitas, terbentuknya komunitas petani miskin sangat terkait dengan sejarah perkembangan pemerintahan Desa Kudi. Pada awalnya desa ini merupakan gabungan dari dua desa; yaitu, Nalangan dan Kudi. Penggabungan desa tersebut yang terjadi pada tahun 1937-an selanjutnya diberi nama “Desa Kudi”. Informasi yang disampaikan oleh Pak Sr (65 tahun), salah seorang penduduk Desa Kudi;

Pemberian nama “kudi” ini merupakan

simbol yang berasal dari nama senjata kudi yang memiliki bentuk unik dan sulit diberi kerangka. Nama desa ini disesuaikan dengan karakter dan sifat komunitas Desa Kudi itu sendiri yang memiliki ciri-ciri sama dengan senjata kudi tersebut; unik dan sulit disatukan visi dan misi ke dalam satu wadah pemerintahan desa. Adapun alasan digabungnya dua desa tersebut oleh Pemerintah Belanda pada saat itu; di samping karena keterbatasan pejabat yang ditunjuk, tujuan utama penggabungan desa adalah untuk mengefektifkan jalannya roda pemerintahan dan kemajuan pembangunan desa tersebut. Karena pada saat itu situasi dan kondisi komunitas Desa Kudi dapat dikatakan masih primitif dan jauh tertinggal dengan pembangunan daerah lainnya. Wilayah Desa Kudi masih terlihat banyak hutan belantara dan padang ilalang. Pemukiman masih jarang penduduk, yaitu hanya terdiri dari beberapa gerumbul di setiap perdukuhan. Masing- masing gerumbul pada tipe pemukiman ini hanya saling dihubungkan dengan jalan dukuh yang masih berbentuk makadam, sangat berliku-liku, terjal dan curam. Dalam perkembangannya sampai dengan Tahun 2006, tipe pemukiman seperti tersebut masih terlihat menjadi pemandangan daerah pegunungan di Desa Kudi. Meskipun daerah ini tergolong pada potensi lahan kritis, kurang subur dan marjinal, lahan tersebut tetap ditempati oleh sebagian besar penduduk Desa Kudi. Alasan utama menurut mereka, petani miskin adalah; karena lahan ini satusatunya yang dapat dikuasai dan dimiliki mereka.

46

Rusli (2005), menyatakan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk maka besarnya rasio manusia-lahan di suatu daerah semakin meningkat. Adanya tekanan penduduk terhadap lahan pada akhirnya menciptakan penduduk yang harus menempati lahan marjinal. Pendapat tersebut juga berlaku pada komunitas Desa Kudi. Adanya dinamika sosial dan perkembangan jumlah penduduk, dalam perkembangan komunitas terjadi perubahan peralihan status kepemilikan dan penguasaan lahan, sehingga menciptakan penduduk lemah dan tidak berdaya pada posisi yang termarjinalkan. Di samping alasan tersebut analisis mengapa penduduk tersebut terkonsentrasi dalam beberapa gerumbul saja, ini adalah terpengaruh dari hubungan keturunan dan keperluan untuk saling melindungi, merupakan dua faktor penting dalam hal ini. Selama ini pengembangan wilayah yang dilakukan pemerintah melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi berdampak pada semakin memarjinalkan posisi penduduk yang berlokasi di pegunungan tersebut. Jalan yang dibangun pemerintah hanya mengutamakan jalur yang memperlancar hubungan antar pusat pemerintahan dari tingkat desa-kecamatan-kabupaten yang berada pada daerah strategis dataran rendah. Selanjutnya lokasi pembangunan fasilitas umum lainnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mengikuti jalur pembangunan jalan

tersebut.

Dengan

demikian

maka

hasil- hasil

pembangunan yang telah dilaksanakan oleh peme rintah sebagaimana diuraikan tersebut, menjauhkan mereka dari kebutuhan pelayanan sosial yang lebih baik. Hanya melalui aktivitas bersama, penduduk tersebut berusaha untuk melangsungkan kehidupannya. Sehingga mereka dapat bertahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Interaksi sosial di antara penduduk tersebut pada akhirnya menciptakan budaya dan adat istiadat yang bercirikan pada masyarakat tradisional; kuatnya ikatan dengan alam, eratnya ikatan

kelompok, ”guyub

rukun” (kompak), gotong royong, ”alon-alon waton kelakon gremet-gremet asal selamet” (pelan-pelan asalkan selamat sampai tujuan), paternalistik dan sebagainya atau yang semakna dengan gemeinshaft atau community.

47

Sejarah Pengembangan Komunitas

Sejarah timbul dan berkembangnya Koperasi Rukun Tetangga (RT) di Desa Kudi berawal dari inisiatif Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk membakukan unit usaha ekonomi yang dimiliki komunitas menjadi Koperasi RT. Jauh sebelum terbentuknya Koperasi RT, di setiap RT/RW di Desa Kudi telah ada kelembagaan ekonomi komunitas yang melekat pada kelembagaan sosial Rukun Tetangga (RT) yang memiliki banyak fungsi dan urusan. Kelembagaan ekonomi komunitas dimaksud adalah; usaha simpan pinjam uang kas RT, usaha simpan pinjam beras, jasa persewaan peralatan hajatan, dan arisan RT. Usaha simpan pinjam kas RT dimaksudkan untuk menolong warga komunitas yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan bersifat mendadak (perawatan orang sakit, biaya anak sekolah, dan kebutuhan sosial lainnya). Usaha simpan pinjam beras, dan usaha persewaan peralatan hajatan, oleh komunitas dimaksudkan untuk membantu kesulitan warga ketika akan melaksanakan hajatan. Adapun arisan RT dimaksudkan untuk mengisi kegiatan pertemuan rutin RT dan anjangsana antar warga komunitas. Dengan demikian maka kelembagaan ekonomi komunitas yang telah berkembang dan melembaga pada komunitas tersebut, dapat dikatakan tidak bersifat untuk mencari keuntungan akan tetapi lebih ditekankan pada fungsi jaring pengaman sosial dan diperuntukan memelihara keharmonisan komunitas. Kesemuannya itu (kelembagaan ekonomi komunitas) bercirikan tradisional dan bersifat swadaya. Selanjutnya pada Tahun 2003 dengan adanya kebijakan pemerintah “Program Mengangkat Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi Rukun Tetangga (RT) dalam Rangka Ketahanan Desa di Kabupaten Wonogiri ”, kelembagaan komunitas sebagaimana tersebut dibakukan atau dilegalkan menjadi unit usaha ekonomi

yang terwadahi dalam badan hukum Koperasi RT. Pengembangan

struktur kelembagaan baru ini bagi komunitas merupakan sebuah lompatan transformasi dan perubahan sosial yang dirasakan sangat cepat, yaitu dari kelembagaan ekonomi komunitas yang bercirikan tradisioanal beralih pada kelembagaan ekonomi yang bercirikan modern, terutama apabila dilihat koperasi sebagai sebua h badan usaha.

48

Keadaan tersebut merupakan dilema bagi pemerintah dalam pengembangan koperasi, sebagaimana disampaikan oleh Brotosunaryo (1996), sebagai berikut; Pada dasarnya dalam menumbuhkembangkan koperasi, pemerintah selalu dihadapkan pada dua sisi, yang secara prinsip bertolak belakang satu sama lain. Disatu sisi, jika koperasi ditunggu pertumbuhannya dari bawah (grass root atau bottem up), tentu hal ini akan memakan waktu cukup lama dalam perkembangannya, sedangkan pelaku ekonomi lainnya BUMD dan Swasta, sudah berkembang dengan cepat. Disisi yang lain, untuk mengejar ketinggalan dengan pelaku ekonomi lain sebagaimana disebut di atas, apakah pemerintah perlu menumbuhkan koperasi dari atas (top down). Jika hal ini dilakukan maka hal tersebut secara jelas telah menyalahi aturan/prinsip-prinsip koperasi, khususnya pada prinsip keanggotaan yang sukarela. Padahal prinsip inilah yang akan menunjukkan identitas koperasi yang sebenarnya, yaitu “dari, oleh dan untuk anggota”, karena partisipasi anggota pun akan tumbuh secara spontan tanpa ada unsur penunjukkan atau pemaksaan. (Brotosunaryo, 1996:10) Deskripsi Kegiatan

Program Mengangkat Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi Rukun Tetangga

(RT)

dalam Rangka Ketahanan Desa di Kabupaten Wonogiri,

merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dengan pendekatan kewilayahan atau regional. Pendekatan kewilayahan dipilih RT dengan pertimbangan, antara lain; (i) Anggota RT saling mengenal dan diikat dalam sistem sosial; (ii) Kelembagaan Rukun Tetangga (RT) tidak dapat dibubarkan dan keanggotaannya sangat jelas; (iii) Budaya malu dan gotong royong masih melekat kuat dalam kehidupan masyarakat; (iv) Kontrol sosial secara teratur dapat dilaksanakan pada kegiatan pertemuan di tingkat RT; (v) Pada dasarnya RT tela h melaksanakan usaha simpan pinjam dan kegiatan produktif lainnya (Poernomosidi; 2003). Program pemberdayaan Koperasi RT yang dilaksanakan sejak Tahun 2003 oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri, menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri. Adapun manfaat yang diharapkan dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi RT adalah sebagai berikut; (i) Pengembangan Koperasi RT lebih mencerminkan

49

pembangunan ekonomi kerakyatan yang dapat dirasakan langsung ditingkat bawah, dimana rakyat mudah mendapatkan permodalan bagi pengembangan usahanya, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat; (ii) Memperkuat lembaga ekonomi pada tingkat RT dengan usaha- usaha ekonomi produktif yang berskala kecil, cepat memberikan hasil, murah dan mudah dilaksanakan; (iii) Menyerap

tenaga

kerja

dilingkungan

setempat,

sehingga

mengurangi

pengangguran; (iv) Membangun semangat kesetiakawanan/solidaritas bagi masyarakat kecil untuk meningkatkan kesejahteraannya; (v) Pengelolaan usaha lebih transparan dan dilaksanakan secara berkala oleh anggotanya serta dapat dilihat secara langsung dalam pertemuan rutin Rukun Tetangga. Kelompok sasaran atau partisipan program adalah kelompok masyarakat miskin, termasuk dalam kelompok ini adalah petani miskin di pedesaan. Kegiatan kongkrit yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten pada program tersebut adalah sebagai berikut ; (i) Sosialisasi program di tingkat aparatur kabupaten, kecamatan, desa dan pengurus Koperasi RT se Kabupaten Wonogiri; (ii) Badan hukum Koperasi RT; prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan catatan khusus modal diberlakukan sesuai dengan kondisi Koperasi RT, mengingat ini program trobosan; Keseluruha n beaya oleh APBD Kabupaten Wonogiri; (iii) Pemberian hibah kepada Koperasi RT masingmasing nilainya sebesar

Lima Ratus Ribu Rupiah untuk Tahun 2003

dan pada Tahun 2004

modal tersebut ditambah lagi berupa pinjaman sangat lunak dari Pemerintah Kabupaten masingmasing nilainya sebesar Lima Ratus Ribu Rupiah; (iv) Bimbingan teknis kepada koperasi RT di seluruh wilayah kecamatan oleh tim kabupaten dan di tingkat desa oleh tim kecamatan dan desa; (v) Pelatihan teknis kepada pengurus Koperasi RT secara bertahap; (vi) Fasilitas pembiayaan diupayakan melalui; APBD Kabupaten Wonogiri; usulan ke propinsi dan pemerintah pusat serta lembaga keuangan lainnya; Partisipasi bank. KSP/USP dan pengguliran dana bergulir; (vi) Di tingkat kecamatan dan desa dipersiapkan aparatur pembina Koperasi RT. Dengan adanya program pemberdayaan Koperasi RT, yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri tersebut, maka sampai dengan saat ini sebanyak tiga puluh Rukun Tetangga (RT) yang ada di Desa Kudi seluruhnya

50

telah memiliki koperasi yang berbadan hukum. Nama Koperasi RT, nomor regristasi, dan jumlah anggota, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Daftar nama, nomor regristasi dan jumlah anggota Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006 No

Nama Koperasi

Nomor Regrestasi

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Koperasi RT 01 Dusun Setren Koperasi RT 02 Dusun Setren Koperasi RT 03 Dusun Setren Koperasi RT 01 Dusun Kudi Koperasi RT 02 Dusun Kudi Koperasi RT 03 Dusun Kudi Koperasi RT 04 Dusun Kudi Koperasi RT 01 Dusun Sukosari Koperasi RT 02 Dusun Sukosari Koperasi RT 03 Dusun Sukosari Koperasi RT 04 Dusun Sukosari Koperasi RT 01 Dusun Cabean Koperasi RT 02 Dusun Cabean Koperasi RT 03 Dusun Cabean Koperasi RT 04 Dusun Cabean Koperasi RT 01 Dusun Nalangan Koperasi RT 02 Dusun Nalangan Koperasi RT 03 Dusun Nalangan Koperasi RT 04 Dusun Nalangan Koperasi RT 01 Dusun Pundung Koperasi RT 02 Dusun Pundung Koperasi RT 03 Dusun Pundung Koperasi RT 01 Dusun Ngrau Koperasi RT 02 Dusun Ngrau Koperasi RT 03 Dusun Ngrau Koperasi RT 04 Dusun Ngrau Koperasi RT 01 Dusun Toyo Koperasi RT 02 Dusun Toyo Koperasi RT 03 Dusun Toyo Koperasi RT 04 Dusun Toyo

098/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 099/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 100/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 101/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 102/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 103/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 104/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 105/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 106/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 107/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 108/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 109/J-5/ BH/KDK.11-26/I/2003 110/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 111/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 112/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 113/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 114/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 115/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 116/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 117/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 118/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 119/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 120/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 121/J-5/BH/ KDK.11-26/I/2003 122/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 123/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 124/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 125/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 126/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003 127/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003

Jumlah Anggota (Orang) 24 20 20 27 30 27 21 37 37 42 33 37 32 32 36 29 29 28 28 26 21 22 18 30 28 16 19 21 23 26

Sumber: Diolah dari hasil survey seluruh Koperasi RT Meskipun seluruh Koperasi RT yang ada di Desa Kudi sudah berbadan hukum, akan tetapi sebagian besar komunitas belum mengenal betul dengan apa yang disebut koperasi dan bagaimana cara hidup berkoperasi yang baik dan benar sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal ini terungkap pada saat pengkaji berperanserta mengikuti pertemuan di RT 03 Dusun Ngrau Desa Kudi. Peserta yang hadir pada saat itu menyebutkan pertemuan

51

tersebut adalah pertemuan rutin “minggu wage-an”. Gambaran situasi dan kondisi pertemuan rutin RT 03 Dusun Ngrau, ditunjukkan pada Gambar 9. Warga komunitas menyebutkan pertemuan rutin “minggu wage-an” karena pertemuan dilaksanakan secara rutin setiap malam minggu wage. Selanjutnya mereka menceritakan kegiatan yang dilakukan pada pertemuan tersebut adalah sebagai berikut ; ...pertemuan rutin minggu wage-an kagem ngempal sedoyo warga RT 03 Dusun Ngrau ingkang dipun isi kegiatan arisan kalian simpan pinjam kas RT. ...pertemuan rutin minggu wage-an itu untuk berkumpulnya seluruh warga RT 03 Dusun Ngrau yang diisi dengan kegiatan arisan dan simpan pinjam kas RT.

Gambar 9. Pertemuan rutin RT 03 Dusun Ngrau; kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi Rukun Tetangga, tanggal 14 Juli 2006 Mereka masih menyebutnya usaha simpan pinjam uang kas RT bukan simpan pinjam Koperasi RT, padahal usaha simpan pinjam tersebut telah terwadahi dalam Koperasi RT. Dana bantuan hibah dari pemerintah, yang dimaksudkan untuk merangsang pemupukan modal Koperasi RT, oleh komunitas dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha simpan pinjam keuangan kas RT dan mengembangkan asset usaha persewaan peralatan hajatan.

52

Tinjauan Pengembangan Komunitas

Kegiatan pengembangan komunitas yang dilakukan pemerintah melalui program pemberdayaan Koperasi RT sudah cukup beralasan dikembangkan sebagai wahana pemberdayaan untuk pengembangan komunitas. Akan tetapi, program yang telah berjalan lebih dari

tiga tahun belum dapat mencapai

keberhasilan secara optimal. Untuk melakukan tinjauan keberhasilan program pengembangan komunitas yang telah dan sedang dilaksanakan, beberapa aspek tinjauan dapat digunakan sebagai alat analisis, yaitu antara lain; 1. Pengembangan kelembagaan, modal sosial dan gerakan sosial. 2. Pengembangan ekonomi lokal. 3. Kebijakan dan perencanaan sosial.

Pengembangan Kelembagaan, Modal Sosial dan Gerakan Sosial. Program secara umum telah mampu mengorganisir masyarakat dalam kegiatan berkoperasi. Keberadaan Koperasi RT di tengah-tengah komunitas memiliki potensi menjadi sarana untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produktif dalam mensejahterakan komunitas. Melalui kegiatan berkoperasi, diharapkan komunitas dapat membangun nilai- nilai dan norma- norma baru dalam mengelola kegiatan usaha bersama melalui wadah Koperasi RT. Pendekatan kelompok yang digunakan dalam program pemberdayaan Koperasi RT memungkinkan komunitas dapat saling bertukar informasi dan pengalaman masingmasing, sehingga mereka bertambah pengetahuan dan ketrampilan dalam kegiatan usaha dan berorganisasi. Akan tetapi mengingat kapasitas yang dimiliki oleh komunitas masih terbatas, Koperasi RT belum dapat berkembang sesuai harapan tersebut. Anggota Koperasi RT terdiri dari orang-orang yang berada dalam satu wilayah Rukun Tetangga (RT), sebagian besar mereka bermatapencaharian pokok bercocok tanam. Dalam kegiatan sehari-hari mereka sudah saling mengenal dan selalu berinteraksi baik dalam kegiatan usahatani maupun kegiatan sosial. Di samping itu biasanya warga setempat juga masih terikat hubungan kekerabatan, dengan demikian Koperasi RT tidak mengalami kesulitan dalam menumbuhkan saling percaya dan solideritas di antara anggota.

53

Kontrol sosial masih sangat berperan dalam kegiatan program. Pada umumnya Koperasi RT dikelola secara bersama oleh komunitas dengan sistem kekeluargaan dan mengedepankan prinsip; kepercayaan (trust), kejujuran (honesty), dan hubungan timbal balik (reciprocity), yang merupakan dimensi dari modal sosial. Adapun modal sosial lainnya yang belum muncul dalam pelaksanaan program adalah perluasan jaringan kerja (networking). Terkait dengan hal itu maka Koperasi RT belum dapat berkembang dalam meningkatkan usaha yang dilakukannya. Gerakan sosial yang muncul dari program ini adalah berorientasi terjadinya perubahan nilai, yaitu komunitas diharapkan untuk dapat mengadopsi nilai- nilai yang ada pada koperasi. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan perhatian pada sesama. Sedangkan menurut lingkup perubahan yang dikehendaki dalam program adalah bertipe reformatif, yaitu hanya bertujuan untuk melakukan perubahan sebagian nilai atau fungsi yang ada di komunitas, dalam ha l; tanggung jawab kelompok, kebiasaan untuk menabung, perilaku ekonomi yang produktif dan keputusan yang lebih bersifat rasional. Akan tetapi tujuan akan terjadinya perubahan nilai- nilai tersebut tidak dapat berjalan secara otomatis. Dalam pelaksanaannya komunitas belum sepenuhnya dapat menerapkan nilai- nilai yang dikehendaki dalam kehidupan berkoperasi. Terkait dengan hal itu maka program menjadi kurang memiliki makna yang cukup untuk meningkatkan kualitas hidup komunitas.

Pengembangan Ekonomi Lokal. Sejauh ini dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, kegiatan Koperasi RT belum ada usaha kelompok yang difasilitasi dari Koperasi RT. Kegiatan Koperasi RT yang dilakukan bersamaan dengan pertemuan rutin RT pada malam hari, sebagian besar hanya dihadiri oleh kelompok bapak-bapak (peran sebagai kepala keluarga). Dengan demikian maka kegiatan Koperasi RT terbatas hanya dapat dikontrol oleh kelompok pria, sedangkan kelompok wanita sebagai bagian dari anggota keluarga tidak dapat ikut berperan aktif didalamnya. Padahal apabila dilihat dari strategi nafkah ganda yang dilakukan oleh sebagian besar keluarga petani miskin, kebanyakan aktifitas produksi tersebut dilakukan oleh kaum ibu-ibu, sebagai contoh; kerajinan industri

54

tempe sayur dan batik tulis. Terkait dengan ha l itu maka program belum dapat diakses secara langsung oleh pelaku ekonomi yang ada pada komunitas. Manfaat yang terlihat nyata sejak adanya Koperasi RT adalah; warga sangat tertolong jika ada kebutuhan uang yang sifatnya sangat mendesak. Sebelumnya mereka mencari pinjaman ke rentenir dengan bunga pinjaman mencapai dua belas persen flat per bulan.

Sekarang dengan adanya Koperasi RT oleh anggota

dirasakan sangat membantu kesulitan mereka, karena bunga jasa pinjaman maksimal satu sampai dengan tiga flat per bulan. Dalam hal mendukung usaha yang dilakukan oleh anggotanya, sebagian besar Koperasi RT belum mampu memenuhi harapan mereka. Hal ini berkaitan dengan kemampuan permodalan Koperasi RT yang relatif kecil, sehingga usaha yang dikembangkannya masih terbatas pada usaha simpan pinjam. Sedangkan pengembangan usaha lainnya yang dapat mendukung usaha komunitas (usahatani) belum dapat dilakukan. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Sk (46 tahun), yang berkedudukan sebagai Ketua Koperasi RT 01 Dusun Pundung berpendapat bahwa; Sebaiknya memang Koperasi RT itu tidak hanya melakukan usaha satu arah (maksudnya hanya usaha simpan pinjam), ...dulu pernah ada ide dari salah satu anggota agar Koperasi RT membantu pengadaan pupuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, akan tetapi ide itu ditentang oleh anggota lainnya, bahkan ditertawai oleh mereka...kata mereka yang untuk kulakan (belanja barang) itu duite (uangnya) siapa ...kalau ingin kulakan pupuk murah harus memiliki DO dan dalam jumlah yang besar, jadi tidak mungkin. Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh salah seorang anggota Koperasi RT 04 Dusun Nalangan, Pak Ks (45 tahun) yang sehari-hari bekerja sebagai petani, mengatakan; Arto sambutan saking Koperasi RT namung kagem iseng, jumlah sambutanipun namung sekedik, bade kagem usaha nopo arto namung sauprit, paling saged kagem nyekapi kirangan kebutuhan harian. Uang pinjaman dari Koperasi RT hanya untuk iseng, karena jumlah pinjamannya hanya sedikit, akan dibuat usaha apa uang hanya sedikit sekali, paling dapatnya hanya untuk memenuhi kekurangan keperlua n rumahtangga.

55

Dari pendapat tersebut keberadaan Koperasi RT belum dapat berperan mendukung usaha yang dilakukan oleh anggota. Sehingga kegiatan Koperasi RT dapat dikatakan belum mampu mengembangkan ekonomi lokal, karena tidak memberikan dampak langsung terhadap kenaikan pendapatan anggota atau memberdayakan mereka yang sebagian besar adalah petani yang hidup di bawah garis kemiskinan (menurut klasifikasi Sajogyo). Jika besaran harga beras diasumsikan Empat Ribu Rupiah per kilogram, dengan total pendapatan mereka satu tahun sebesar Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah dan jumlah tanggungan keluarga mereka adalah empat orang (profil kehidupan petani miskin), maka mereka tergolong pada kriteria penduduk paling miskin, karena tingkat pengeluaran perkapita pertahun hanya seratus lima puluh tujuh kilogram atau kurang dari seratus delapan puluh kilogram. (Lihat Lampiran-8)

Kebijakan dan Perencanaan Sosial. Dilihat dari proses pembentukaannya, kelembagaan Koperasi RT bukan berasal dari prakarsa dan inisiatif komunitas itu sendiri, akan tetapi merupakan gerakan yang dimobilisasi oleh pemerintah. Dalam proses perencanaan program, kelompok yang menjadi sasaran tidak ikut terlibat didalamnya, sehingga dapat dikatakan program tidak partisipatif. Terkait dengan hal itu maka program tidak mampu menampung aspirasi yang menjadi harapan dan kebutuhan sasaran pokok kelompok masyarakat miskin, termasuk dalam kelompok ini adalah petani yang berada di Desa Kudi. Adanya penyeragaman perlakuan terhadap program, mencerminkan program kurang memperhatikan keragaman sistem sosial (struktur maupun kultur) yang ada pada masyarakat. Terkait dengan hal itu petani miskin tidak memiliki kesiapan dalam menerima program dan mereka tidak mampu memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh program. Meskipun pembinaan terus dilakukan oleh pihak pemerintah, namun pembinaaan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini cenderung tidak efektif, yaitu dengan menggunakan metode ceramah. Dengan metode tersebut dalam pelaksanaannya program terbukti tidak memiliki manfaat pada peningkatan kapasitas komunitas dan tidak dapat menumbuhkan kinerja kelompok atau “ dinamika kerja kelompok”.

56

Berkaitan dengan cakupan wilayah kerja Koperasi RT yang relatif sempit (setingkat RT), dan keanggotaan berdasarkan pada jumlah Kepala Keluarga (KK) yang berdomisili di wilayah administratif RT tersebut, maka Koperasi RT cenderung tidak efektif dalam menjalankan fungsi dan peranannnya sebagai badan usaha. Adapun masalah dan kendala yang dihadapi oleh pihak pemerintah sendiri, dengan adanya cakupan wilayah kerja yang relatif sempit; pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada Koperasi RT menjadi sulit dilakukan, karena jumlah Koperasi RT yang terlalu banyak. Di Kabupaten Wonogiri terdapat 6.889 Koperasi RT, sedangkan kemampuan (tenaga pembina maupun dana) yang dimiliki oleh pemerintah sangat terbatas dan belum mendapat dukungan penuh secara nyata dari pihak lain.

57

Ikhtisar

Program Mengangkat Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi Rukun Tetangga

(RT)

dalam Rangka Ketahanan Desa di Kabupaten Wonogiri,

merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dengan pendekatan kewilayahan. Kelompok sasaran atau partisipan program adalah kelompok masyarakat miskin, termasuk dalam kelompok ini adalah petani miskin di pedesaan. Program secara umum telah mampu mengorganisir masyarakat dalam kegiatan berkoperasi. Dilihat dari struktur dan nilai yang dikembangkan, kelembagaan Koperasi RT memiliki potensi sebagai waha na pemberdayaan komunitas. Akan tetapi dengan adanya beberapa kelemahan, program belum dapat mencapai keberhasilan secara optimal. 1. Dalam hal pengembangan kelembagaan, modal sosial dan gerakan sosial; pada umumnya pengelolaan Koperasi RT dilakukan secara bersama oleh komunitas, akan tetapi masih rendahnya kapasitas kelembagaan, program belum dapat mengembangkan modal sosial yang ada pada komunitas. 2. Dari aspek pengembangan ekonomi lokal; keberadaan Koperasi RT belum dapat mengembangkan ekonomi lokal. Kegiatan Koperasi RT belum memiliki dampak langsung terhadap kenaikan pendapatan komunitas, karena kegiatan Koperasi RT belum dapat mendukung usaha yang dilakukan oleh anggota yang sebagian besar adalah petani miskin. 3. Kebijakan dan perencanaan sosial; dalam proses perencanaan program, kelompok sasaran tidak ikut terlibat didalamnya, sehingga dapat dikatakan program tidak bersifat partisipatif. Adanya penyeragaman perlakuan terhadap program, mencerminkan program kurang memiliki kepekaan sosial. Terkait dengan hal itu program tidak mampu menampung aspirasi yang menjadi harapan dan kebutuhan petani miskin dan mereka tidak memiliki kesiapan dalam menerima program. Adanya beberapa kelemahan inilah program pemberdayaan Koperasi RT belum dapat mengena sasaran pokok pada komunitas petani miskin. Berkaitan dengan hal itu maka diperlukan adanya upaya perbaikan program pemberdayaan komunitas yang sesuai dengan kebutuhan komunitas dan bersifat partisipatif.

58

ANALISIS KINERJA KELEMBAGAAN KOPERASI RUKUN TETANGGA

Dalam kajian ini kelembagaan dipahami sebagai tata abstraksi yang lebih tinggi dari group, organisasi dan sistem lainnya. Merupakan sekumpulan norma yang stabil, mantap, dan berpola, berfungsi untuk tujuan tertentu dalam masyarakat. Oleh karena kelembagaan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, kelembagaan sosial dapat dikategorikan berdasarkan jenis kebutuhan pokok tersebut. Berkaitan dengan hal itu maka untuk memenuhi pencaharian hidup menumbuhkan kelembagaan ekonomi. Secara khusus mengenai kelembagaan perekonomian, Wiriatmaja (1978) menyebutnya sebagai lembaga- lembaga yang berkisar pada lapangan produksi, distribusi dan konsumsi barang atau jasa. Berbagai wujud kelembagaan ekonomi tumbuh dari berbagai aras rumahtangga, aras komunitas atau masyarakat setempat, aras masyarakat di tingkat negara bahkan dunia internasional. Sebagai batasan dalam kajian ini maka kelembagaan ekonomi yang dipelajari adalah pada tingkat komunitas dengan Koperasi RT sebagai wujud kongkritnya. Untuk kajian mendalam mengena i kelembagaan Koperasi RT, dari tiga puluh Koperasi RT dipilih tiga Koperasi RT yang diyakini dapat menggambarkan keragaan kinerja kelembagaan Koperasi RT yang ada di Desa Kudi.

Analisis Kinerja Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga

Profil Umum Kelembagaan Koperasi RT

Koperasi RT 02 Dusun Setren. Koperasi RT 02 Dusun Setren dibentuk pada Tahun 2003, dan telah berbadan hukum dengan nomor regristasi; 101/J5/BH/KDK.11-26/I/2003. Keanggotaan Koperasi RT terdiri dari penduduk setempat berdasarkan jumlah keluarga yang ada pada wilayah tersebut. Jumlah keluarga yang ada di RT 02 Dusun Setren sebanyak 20 keluarga.

59

Kepengurusan Koperasi RT terdiri dari; Ketua dan Bendahara. Sedangkan untuk tugas pencatatan kegiatan dilaksanakan sendiri oleh ketua, dengan demikia n maka ketua merangkap sebagai sekretaris. Badan Pengawas Koperasi RT tidak dibentuk,

karena

menurut

anggota

dianggap

tidak

diperlukan.

Mereka

mempercayakan sepenuhnya kegiatan Koperasi RT 02 Dusun Setren kepada pengurus. Aktivitas dan kegiatan Koperasi RT masih dilakukan bersamaan dengan kegiatan RT. Kedudukan kepengurusan Koperasi RT 02 Dusun Setren sudah terpisahkan dengan kepengurusan kelembagaan Rukun Tetangga (RT). Susunan daftar nama, umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan anggota dan pengurus Koperasi RT 02 Dusun Setren Desa Kudi ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Susunan nama anggota dan pengurus Koperasi RT 02 Dusun Setren Desa Kudi Tahun 2006 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NAMA (jabatan)

Lardi (Ketua) Wardi (Bendahara) Tumin (Anggota) Warseno Darmo Suratno Sulino Kasno Marmin Sunaryo Ny.Wijil Santoyo Sadimun Kasman Sunarto Sukardi Ny.Maryati Pardi Jiman Wakijan

UMUR (tahun)

38 45 49 52 54 41 48 45 33 42 69 55 51 58 47 51 48 46 45 51

TINGKAT PENDIDIKAN

SMP SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

PEKERJAAN

Aparat Desa Tani Tani Buruh Tani Tani Tani Tani Tani Tani Tani Buruh Tani Buruh Tani Buruh Tani Tani Tani Tani Buruh Tani Buruh Tani Tani Tani

Sumber: Diolah dari hasil survei dan wawancara kelompok

TINGKAT PENDAPATAN (rata-rata/hari) Rupiah 11.000-20.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000

60

Dari Tabel 8., dapat diketahui sebagian besar anggota Koperasi RT 02 Dusun Setren, yaitu 95 persen adalah bermatapencaharian pokok sebagai petani. Mayoritas dari mereka memiliki tingkat pendidikan rendah, yaitu tamat SMP hanya satu orang, sedangkan lainnya tamat SD. Pendapatan anggota kebanyakan masih relatif rendah, 95 persen hanya memiliki pendapatan rata-rata per hari kurang dari atau sama dengan Sepuluh Ribu Rupiah. Sedangkan sisanya sebanyak lima persen hanya memiliki pendapatan rata-rata per hari antara Sebelas Ribu Rupiah sampai dengan Dua Puluh Ribu Rupiah. Proses pemilihan kepengurusan Koperasi RT dilakukan secara demokratis melalui musyawarah yang diikuti oleh seluruh anggota. Dalam musyawarah tersebut anggota memilih Pak Lardi sebagai Ketua Koperasi RT 02 Dusun Setren, dengan pertimbangan karena Pak Lardi adalah satu-satunya orang yang dianggap mampu baca tulis secara lancar, dan memiliki akses pada Pemerintah Desa Kudi. Sedangkan untuk Pak Wardi dipilih sebagai bendahara, dikarenakan menurut anggota Koperasi RT 02 Dusun Setren; Pak Wardi orangnya sangat “lugu” atau polos, jujur, sederhana dan apa adanya. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Jm (45 tahun) salah seorang anggota Koperasi RT 02 Dusun Setren, mengatakan; Pak Mudin (Lardi) itu orangnya pemerintah jadi dengan Koperasi RT paham, ada permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintah mengenai kegiatan tersebut dapat mengatasinya,...sedangkan Pak Wardi diakui oleh warga di sini orangnya polos, apa adanya. Belum pernah didengar ada ceritanya Pak Wardi berbuat yang macam- macam. Dari pendapat Pak Jm tersebut maka kriteria pengurus Koperasi RT 02 Dusun Setren menurut anggota adalah; 1. pandai atau memiliki pengetahuan; 2. memiliki kemampuan akses pada pemerintahan desa 3. jujur atau dapat dipercaya; 4. memiliki dedikasi yang baik terhadap pengabdian masyarakat; 5. sederhana; 6. tidak tercela.

61

Dilihat dari sejarah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi RT, sebelum berdirinya Koperasi RT, di RT 02 Dusun Setren belum terdapat kegiatan usaha simpan pinjam, yang ada hanyalah jasa persewaan peralatan untuk keperluan hajatan (gelas, piring, sendok-garpu, meja, kursi). Dengan adanya bantuan modal dari program pemberdayaan Koperasi RT, stimulan bantuan modal yang besarnya senilai Lima Ratus Ribu Rupiah, oleh warga RT 02 Dusun Setren dikembangkan untuk usaha simpan pinjam, dan warga ikut berpartisipasi dengan menambah iuran pokok sebesar Tiga Ribu Rupiah per anggota. Sehingga dari uang bantuan pemerintah dan simpanan pokok anggota terkumpul uang sebesar Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah. Jenis usaha yang dipilih untuk dikembangkan oleh Koperasi RT 02 Dusun Setren adalah usaha simpan pinjam. Hal ini berdasarkan pada suatu alasan yang dilatar belakangi oleh kebutuhan umum yang dapat diterima oleh seluruh anggota. Setiap anggota Koperasi RT memiliki kebutuhan hidup sendiri- sendiri yang berbeda antara kebutuhan anggota yang satu dengan lainnya, maka usaha simpan pinjam dalam bentuk uang menurut mereka dianggap lebih luwes dari pada usaha lainnya. Demikian pula dengan usaha jasa persewaan peralatan keperluan hajatan yang dikembangkan oleh

Koperasi RT 02 Dusun Setren yang dilakukan

sebelumnya, juga dilatar belakangi oleh suatu pemikiran bahwa semua anggota setiap akan melangsungkan hajatan sangat membutuhkan jasa tersebut. Dengan demikian maka pilihan jenis usaha yang dikembangkan oleh Koperasi RT ini berdasarkan nilai keadilan dan pemerataan terhadap manfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh anggota. Sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama oleh warga RT 02 Dusun Setren, semua anggota diwajibkan meminjam uang Koperasi RT. Sehingga dari modal awal yang berhasil mereka kumpulkan bersama dipinjamkan ke semua warga yang menjadi anggota Koperasi RT secara merata. Pada saat itu masingmasing anggota mendapatkan uang pinjaman sebesar Tiga Puluh Ribu Rupiah, dan sisa modal awal yang tidak dibagikan kepada anggota sebesar Empat Belas Ribu Rupiah disimpan oleh bendahara. Anggota memiliki kewajiban mengembalikan uang pinjaman Koperasi RT dengan cara diangsur selama sepuluh bulan atau sepuluh kali angsuran.

62

Ditetapkan untuk jasa bunga pinjaman adalah sebesar dua persen per bulan. Bagi anggota yang tidak dapat setor pada saat bulan berjalan, maka kepada mereka diberlakukan sangsi harus membayar setoran pinjaman dua bulan sekaligus, dan dikenakan denda tambahan bunga pinjaman sebesar dua setengah persen dari jumlah uang yang seharusnya disetorkan. Pada awal bulan pertama pengembalian pinjaman, Koperasi RT 02 Dusun Setren berhasil mengumpulkan uang sebesar Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah. Jika ditambah dengan sisa kas yang ada pada bendahara, uang tersebut menjadi Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah. Selanjutnya uang yang telah terkumpul tersebut siap dipinjamkan lagi kepada anggota yang membutuhkannya. Pada tahapan pinjaman ini peraturan agak berbeda. Di samping bersifat sukarela, bunga pinjaman lebih tinggi yaitu sebesar dua setengah persen per bulan dan jangka waktu pengembalian disesuaikan dengan lamanya masa tunggu putaran pinjaman wajib berikutnya. Setiap sepuluh bulan sekali uang Koperasi RT yang dipinjamkan ke anggota harus sudah terkumpul semua pokok dan jasa bunga pinjaman. Setelah dana kembali terkumpul semua, anggota diwajibkan pinjam kemb ali seperti pada awal putaran sebelumnya. Demikian seterusnya kegiatan usaha simpan pinjam di Koperasi RT 02 dusun Setren tersebut berjalan. Sampai dengan pertengahan bulan Juli Tahun 2006 perkembangan modal Koperasi RT 02 Dusun Setren sudah mencapai Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah. Jumlah uang tersebut dapat dicapai karena Koperasi RT 02 Dusun Setren tidak pernah membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi RT yang selama ini (tiga tahun) dikembangkan. Alasan mereka mengapa SHU tidak pernah dibagikan menurut anggota adalah supaya modalnya cepat bertambah dan jumlah pinjaman mereka dapat menjadi besar. Jika ingin mengembangkan usaha ekonomi lainnya seperti pengembangan jasa persewaan peralatan untuk keperluan hajatan, mereka mengumpulkan uang lagi dan pengurus membentuk sebuah panitia kecil untuk membuat perencanaan kegiatan, sedangkan anggota lainnya berperan sebagai pendukung. Hal ini dilakukan sebagaimana ketika Koperasi RT 02 Dusun Setren mendapatkan bantuan tambahan modal Koperasi RT untuk tahap ke dua kalinya, yang diberikan

63

oleh pemerintah pada Tahun 2004. Oleh warga RT 02 Dusun Setren, bantuan dari pemerintah tersebut digunakan untuk menambah biaya pembelian peralatan kursi sebanyak dua puluh lima buah. Harga satuan kursi pada saat itu adalah Tiga Puluh Ribu Rupiah maka jumlah dana yang diperlukan untuk pembelian kursi menjadi sebesar Delapan Ratus Ribu Rupiah. Ini berarti masih terdapat kekurangan dana sebesar Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah yang harus ditanggung oleh anggota. Kekurangan dana tersebut dicukupi oleh warga dengan cara setiap anggota berpartisipasi menambah modal Koperasi RT sebesar Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah (pembulatan) yang harus diangsur selama satu tahun, dan pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan kegiatan pertemuan rutin RT. Dari perjuangan usaha yang mereka lakukan bersama melalui kegiatan Koperasi RT, saat ini anggota dapat menikmati hasil perkembangan usaha yang dilakukannya tersebut. Selain asset usaha persewaan peralatan untuk keperluan hajatan milik mereka sudah bertambah lengkap,

kemampuan koperasi dalam

memberikan pinjaman ke anggota juga semakin bertambah besar, yaitu setiap anggota yang dulunya hanya maksimal mendapatkan uang pinjaman sebesar Tiga Puluh Ribu Rupiah, sekarang masingmasing anggota dapat meminjam uang Koperasi RT sebesar Seratus Ribu Rupiah sampai dengan Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah. Jumlah pinjaman tersebut cukup dapat menolong anggota yang sebagian besar masih berpenghasilan rendah. Meskipun kegiatan pengadministrasian usaha Koperasi RT 02 Dusun Setren masih dikerjakan secara sederhana, akan tetapi semua kegiatan usaha sudah dibukukan dengan lengkap dalam satu buku induk. Pencatatan tersebut meliputi rincian daftar nama-nama peminjam, jumlah pinjaman dan angsuran pinjaman (pokok-jasa bunga pinjaman). Kegiatan pencatatan usaha tersebut setiap bulannya dilaporkan dalam pertemuan rutin, sehingga semua anggota dapat mengkontrol kegiatan usaha yang dilakukan bersama tersebut. Selama mengelola Koperasi RT 02 Dusun Setren sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005, pengurus hanya diberi upah sebesar Empat Puluh Ribu Rupiah. Perasaan Pak Lardi dan Pak Wardi dengan adanya imbalan jasa pekerjaan mereka dari Koperasi RT tersebut menurutnya sudah lebih dari cukup, bahkan untuk Pak Lardi uang yang diterimanya tersebut, sebagian dari pendapatannya

64

sebesar Dua Puluh Ribu Rupiah disumbangkan kembali untuk penambahan modal Koperasi RT 02 Dusun Setren. Pak Lardi merasa tidak sampai hati jika niat pengabdiannya kepada masyarakat harus meminta diganti dengan uang yang masih banyak diperlukan oleh anggota Koperasi RT. Menurut anggota dan pengurus Koperasi RT 02 Dusun Setren, indikator keberhasilan Koperasi RT adalah dilihat dari perkembangan modal Koperasi RT, dan segi manfaat yang dapat dirasakan anggota secara langsung dari hasil kegiatan usaha Koperasi RT. Sedangkan Koperasi RT yang baik menurut pandangan anggota dan pengurus Koperasi RT 02 Dusun Setren adalah; (i) adanya musyawarah; (ii) adanya keterbukaan; (iii) pengembalian pinjaman lancar, yaitu bukan hanya jasa bunga yang disetorkan, akan tetapi pokok dan bunga.

Koperasi RT 04 Dusun Sukosari. Koperasi RT 04 Dusun Sukosari dibentuk pada Tahun 2003 dan telah berbadan hukum dengan nomor regritasi; 108/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003. Beranggotakan penduduk berdasarkan jumlah keluarga yang ada pada wilayah administratif RT 04 Dusun Sukosari. Jumlah keluarga yang ada di RT 04 Dusun Sukosari adalah tiga puluh tiga keluarga. Dari jumlah keluarga tersebut seluruhnya aktif mengikuti kegiatan Koperasi RT. Alat kelengkapan organsisasi Koperasi RT 04 Dusun Sukosari dapat dikatakan sudah cukup lengkap. Kepengurusan terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Meskipun susunan daftar nama pengurus sama persis dengan kepengurusan RT, akan tetapi secara fungsional, peran dan tanggung jawab kepengurusan Koperasi RT sudah terpisahkan dengan kepengurusan RT. Mekanisme kerja pada masingmasing bagian sudah berfungsi sesuai dengan perannya masingmasing dan sesuai dengan manajemen pengelolaan usaha koperasi. Badan Pengawas Koperasi RT sudah dibentuk dan Rapat Anggota Tahunan selalu dilaksanakan setiap akhir tahun berjalan. Secara lengkap susunan daftar nama, umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan anggota dan pengurus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari dapat dilihat pada Tabel 9.

65

Tabel 9. Susunan nama anggota dan pengurus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari Desa Kudi Tahun 2006 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

NAMA (jabatan)

Sumadi (Ketua) Suyato (Wk.Ketua) Warsino (Bendh.) Tumino (Sek-1) Karmin (Sek-2) Joko (BP) Sunardi (BP) Ny. Sunaryo Joko Widodo Tarno Satiyo Mukimin Sakijan Marino Ny. Sulastri Tukat Ny. Pujud Warimin Gufron H. Marijo Tarjo Ny. Sati Satimin Ny. Katijem Sarino Ny. Parmi Ny. Atmo Muhadi Suradi Ny. Kasikem Saliman Sukidi Marno

UMUR (tahun)

51 49 46 50 39 36 36 48 47 52 49 61 65 52 46 49 53 39 48 48 43 45 49 53 55 46 65 48 44 40 39 37 39

TINGKAT PENDIDIKAN

S-1 S-1 SMA S-1 SMA SMA SMA SMP SMP SMP SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

PEKERJAAN

Ka Sek SD Swasta Guru SD Guru SD Aparat Desa Aparat Desa Aparat Desa Pedagang Swasta Tani Tani Buruh Tani Buruh Tani Tani Buruh Tani Tani Tani Tani Tani Tani Tani Buruh Tani Tani Tani Buruh Tani Tani Tani Buruh Tani Buruh Tani Tani Tani Tani Tani

TINGKAT PENDAPATAN (rata-rata/hari) Rupiah 41.000-50.000 31.000-40.000 31.000-40.000 31.000-40.000 21.000-30.000 21.000-30.000 21.000-30.000 11.000-20.000 11.000-20.000 11.000-20.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 11.000-20.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 11.000-20.000 = 10.000 11.000-20.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 11.000-20.000 11.000-20.000 = 10.000

Sumber: Diolah dari hasil survei dan wawancara kelompok Dari susunan daftar nama dan identitas kepengurusan Koperasi RT 04 Dusun Sukosari sebagaimana terlihat pada Tabel 9., adanya perbedaan identitas penduduk yang ada pada masyarakat RT 04 Dusun Sukosari, menciptakan peran pada masingmasing kelas sosial yang berbeda secara struktural. Masyarakat dengan predikat petani dalam kasus ini hanya diposisikan sebagai anggota. Sedangkan untuk kepengurusan didominasi oleh mereka yang dianggap memiliki status sosial tinggi di masyarakat berdasarkan jenis matapencaharian, yaitu; pegawai negeri, aparat desa, dan swasta.

66

Jenis usaha yang dikembangkan oleh Koperasi RT 04 Dusun Sukosari adalah usaha simpan pinjam. Alasan pilihan jenis usaha simpan pinjam yang dikembangkan oleh Koperasi RT 04 Dusun Sukosari, karena pendapatan dari jasa bunga pinjaman usaha ini dapat secara mudah diprediksikan. Di samping itu pengelolaannya mudah, cukup dikerjakan oleh sedikit orang dan jenis usaha ini sangat digemari oleh anggota. Dalam memberikan pinjaman uang koperasi kepada anggotanya, pengurus sangat selektif berdasarkan penggunaannya. Prioritas pemberian pinjaman untuk kegiatan ekonomi produktif. Hal ini dimaksudkan untuk mendidik anggota yang diharapkan uang pinjaman tersebut dapat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian mereka. Bunga jasa pinjaman satu persen per bulan, dan warga diberi kesempatan mengembalikan dengan cara diangsur selama sepuluh kali angsuran atau jangka waktu pengembalian sepuluh bulan. Dalam proses pengembalian anggota diwajibkan menga ngsur pokok dan bunga jasa pinjaman. Selama tiga tahun berjalan sejak berdirinya Koperasi RT, pemupukan modal yang berasal dari swadana anggota Koperasi 04 Dusun Sukosari mencapai Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah. Sehingga sampai dengan Bulan Juli 2006 perkembangan kekayaan yang dimiliki oleh Koperasi RT sebesar Satu Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah. Sumber modal Koperasi RT 04 Dusun Sukosari diperoleh dari; (i) Simpanan pokok anggota sebesar Lima Ribu Rupiah per anggota; (ii) Simpanan wajib anggota sebesar Satu Ribu Rupiah per anggota; (iii) Pinjaman ke BKK sebesar Satu Juta Rupiah; (iv) Hibah bantuan pemerintah sebesar Satu Juta Rupiah; dan (v) Hasil usaha dan jasa pinjaman. Sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 6. Administrasi usaha Koperasi RT 04 Dusun Sukosari dikerjakan dengan cara manajemen modern. Rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi yang di buat pada akhir tahun dibuat secara tertulis dan dilaksanakan secara rutin. Pada akhir Tahun 2005 Koperasi RT 04 Dusun Sukosari mengadakan Rapat Anggota Tahunan dan membagikan uang Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada seluruh anggota. Dan masingmasing anggota mendapatkan uang SHU sebesar Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah.

67

Koperasi RT 02 Dusun Pundung. Secara formal Koperasi RT 02 Dusun Pundung sudah terbentuk sejak Tahun 2003 dan telah berbadan hukum dengan nomor regritasi; 118/J-5/BH/KDK.11-26/I/2003.

Beranggotakan

penduduk

berdasarkan jumlah keluarga yang ada di wilayah RT 02 Dusun Pundung. Akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan, alat kelengkapan organisasi Koperasi RT belum pernah dibentuk melalui rapat anggota. Susunan daftar nama anggota Koperasi RT 02 Dusun Pundung berdasarkan umur, tingkat pendidikan, matapencaharian pokok dan tingkat pendapatan dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Susunan nama anggota dan pengurus Koperasi RT 02 DusunPundung Desa Kudi Tahun 2006 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

NAMA (jabatan)

Samijan (Ketua) Harjo (Sekretaris) Sutrisno Heru Widodo Hadi Marno Rakino Ny. Rakijem Ny. Yatini Ny. Dinem Kasiman Ny. Kasiyem Wijayatno Giyat Yatimo Ngadiyo Ny. Miyati Ny. Misri Ny. Tumi Ny. Warimi Mantono

UMUR (tahun)

51 52 47 49 59 43 55 44 48 49 51 49 38 49 45 47 40 42 48 47 45

TINGKAT PENDIDIKAN

SD SD SMA S-1 SPG SMP SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

PEKERJAAN

Tani Tani Dagang Kepala SD Pensiunan PNS Kepala Dusun Tani Tani Tani Buruh Tani Buruh Tani Tani Buruh Tani Buruh Tani Buruh Tani Tani Tani Tani Buruh Tani Buruh Tani Buruh Tani

TINGKAT PENDAPATAN (rata-rata/hari) Rupiah 11.000-20.000 11.000-20.000 21.000-30.000 31.000-40.000 21.000-30.000 11.000-20.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000 = 10.000

Sumber: Diolah dari hasil survei dan wawancara kelompok Dari Tabel 10., dapat diketahui bahwa mayoritas anggota Koperasi RT 02 Dusun Pundung adalah bermatapencaharian pokok sebagai petani, mereka memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah. Karena hampir lima puluh persen warga yang tinggal di daerahnya adalah kaum perempuan (mayoritas suami mereka merantau), sehingga menurut Ketua RT 02 Dusun Pundung,

68

Pak Samijan (51 tahun) kegiatan pertemuan untuk warga RT 02 Dusun Pundung tidak dapat dilaksanakan secara rutin. Koperasi RT hanya dikelola sendiri oleh Ketua RT, yaitu

mulai dari

memegang uang, melakukan pencatatan sampai dengan menentukan suku bunga pinjaman. Pak Samijan mengakui pengelolaan keuangan usaha simpan pinjam Koperasi

RT

02

Dusun

Pundung

kurang

baik.

Kebanyakan

anggota

mengembalikan uang pinjaman Koperasi RT hanya setor jasa bunga pinjaman yang besarnya tiga persen per bulan, sedangkan pokok pinjaman tidak diangsur. Berkaitan dengan hal itu maka kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi RT 02 Dusun Pundung tidak dapat berkembang dan mengalami kemacetan. Anggota yang menikmati uang Koperasi RT tidak lebih dari 30 persen. Hal ini dirasakan kurang adil oleh anggota lainnya yang sangat mengharapkan dapat memiliki kesempatan untuk meminjam uang Koperasi RT. Sebagaimana disampaikan oleh Ny. Tm yang mengatakan; Bade tumut nyambut arto Koperasi RT sampun ketelasan, kalah rumiyin kalian rencang-rencang,...arto Koperasi RT mboten saged kagem gantosan soale pemutihanipun mboten lancar katah sami mboten purun asok pokok dados arto kas mboten nate isi, padahal warga katah ingkang taksih mbetahaken arto sambutan Akan ikut pinjam uang Koperasi RT sudah kehabisan, kalah duluan dengan teman-teman,...uang Koperasi RT tidak dapat untuk gantian karena pengembalian pinjaman tidak lancar banyak yang pinjam tidak setor pokok pinjaman sehingga uang kas tidak pernah isi, padahal warga banyak yang masih membutuhkan uang pinjaman Berdasarkan catatan pembukuan usaha simpan pinjam Koperasi RT 02 Dusun Pundung, menunjukkan bahwa perkembangan usaha Koperasi RT dengan modal awal sebesar Satu Juta Rupiah yang berasal dari bantuan pemerintah pada Tahun 2003 dan Tahun 2004, sampai dengan pertengahan Bulan Juli 2006 hanya mencapai Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah. Dan jumlah tersebut sejak awal Tahun 2005 hanya berupa catatan atau mengalami kemacetan, karena uangnya masih ada pada peminjam semua dan dana tidak dapat digulirkan. Menghadapi kondisi yang demikian, Pak Samijan tidak berani berbuat banyak karena ternyata yang meminjam uang tersebut sebagian besar adalah istri

69

orang yang dianggap memiliki pengaruh di daerahnya. Di samping hal itu masih adanya hubungan kekeluargaan dengan pihak peminjam, menjadikan Pak Samijan tidak memiliki keberanian apabila harus meminta pelunasan uang Koperasi RT yang dipinjamkan kepada mereka. Menurut Pak Samijan,

faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya

kemacetan usaha Koperasi RT 02 Dusun Pundung adalah; di samping merasa dirinya tidak mampu mengelola usaha simpan pinjam Koperasi RT. Pak Samijan berpendapat kemacetan usaha Koperasi RT karena; (i) Orang-orang yang lebih mampu tidak pernah ikut membina ; (ii) Kepala Dusun yang seharusnya dapat memberi contoh yang baik dan aktif dalam kegiatan RT, tetapi malah sebaliknya memberi contoh yang jelek. Dari pendapat Pak Samijan tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi RT 02 Dusun Pundung tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Pak Samijan menyadari akan kelemahan dirinya dan sangat mengharapkan adanya dukungan dari pihak lain untuk ikut membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, yaitu bagaimana cara untuk mengumpulkan kembali uang Koperasi RT yang ada pada peminjam sehingga usaha Koperasi RT 02 Dusun Pundung dapat berjalan dengan baik. Pendapat anggota berkaitan dengan kegiatan

Koperasi RT 02 Dusun

Pundung tidak mendapat dukungan dari masyarakat dan usaha yang dilakukannya mengalami kemacetan adalah karena ; (i) Tidak adanya keterbukaan dari Ketua RT atau pengurus Koperasi RT; (ii) Tidak ada pertemuan rutin. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang anggota Koperasi 02 Dusun Pundung,

Pak Yt

(45 tahun) yang mengatakan; Arto Koperasi RT saged macet soale Pak RT piyambak tiyange mboten terbuka, bentene niko ingkang baken mboten dilaksanakaken pertemuan ingkang kanti rutin kagem warga. Dados usaha Koperasi RT mboten saged mlampah Uang Koperasi dapat macet karena Pak RT sendiri orangnya tidak terbuka, di samping itu yang pasti tidak dilaksanakannya pertemuan yang rutin untuk warga. Sehingga usaha Koperasi manjadi tidak berjalan Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Pak Hr (53 tahun) salah seorang anggota Koperasi RT 02 Dusun Pundung yang sehari- harinya bekerja

70

sebagai Kepala SD, berpendapat bahwa kegagalan Koperasi RT 02 Dusun Pundung dikarenakan; (i) Kurang adanya pengawasan dari pihak pemerintah desa maupun pihak lainnya yang berwenang; (ii) Masyarakatnya masih bodoh. Dari berbagai pendapat pengurus maupun anggota tersebut, maka faktorfaktor yang berkaitan dengan kemacetan usaha simpan pinjam Koperasi RT 02 Dusun Pundung adalah sebagai berikut; 1. pertemuan rutin tidak aktif; 2. kurang adanya keterbukaan dari pengurus; 3. kapasitas pengurus maupun anggota masih lemah; 4. kurang ada kepedulian dari tokoh lokal; 5. kurang adanya pengawasan. Tanggapan anggota mengenai hasil kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Koperasi RT 02 Dusun Pundung, mereka menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi RT 02 Dusun Pundung kurang baik sehingga perlu adanya kegiatan pembenahan. Mereka menghend aki kegiatan Koperasi RT supaya diaktifkan kembali dan dikelola secara baik agar masyarakatnya dapat maju dan berkembang. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Hd (59 tahun) yang menyatakan; Saenipun kegiatan Koperasi meniko dipun giataken malih supados saged majengaken warga RT 02 Dusun Pundung,... sedoyo meniko kedah wonten ingkang nggerakaken Sebaiknya kegiatan Koperasi RT itu digiatkan kembali supaya dapat memajukan warga RT 02 Dusun Pundung,...semua itu harus ada yang menggerakan Pemahaman anggota terhadap Koperasi RT yang baik menurut salah seorang anggota Koperasi RT 02 Dusun Pundung, Pak St (47 tahun) adalah sebagai berikut ; 1. Dapat menolong orang yang susah 2. Uangnya dapat dimanfaatkan oleh anggota secara bergantian 3. Dikelola sesuai aturan, sehingga usahanya dapat berjalan tertib 4. Pengurus bersedia menerima usulan anggota.

71

Aspek Organisasi dalam kelembagaan Koperasi RT

Perhatian pokok utama aspek keorganisasian dalam kelembagaan adalah struktur, yaitu; menjelaskan tentang bagian-bagian pekerjaan dalam aktifitas kelembagaan, bagaimana kaitan antar fungsi- fungsi yang berbeda, penjenjangan antar bagian, konfigurasi otoritas, saling hubungan antar otoritas, serta berhubungan dengan lingkungan. Berkaitan dengan struktur kelembagaan Koperasi RT maka perihal yang diamati meliputi pelapisan sosial, pola hubungan kerja dan komunikasi, serta kepemimpinan.

Pelapisan Sosial dalam Kelompok. Masyarakat Desa Kudi memandang status sosial seseorang berdasarkan senioritas dan kualitas kemampuan yang dimiliki oleh seseorang berkaitan dengan kekayaan, ilmu pengetahuan dan agama, maupun pekerjaan yang dilakukannya sehari- hari. Sehingga untuk mengamati pelapisan sosial anggota Koperasi RT yang ada di Desa Kudi dapat diamati dari identitas anggota berdasarkan jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Sebagian besar anggota Koperasi RT adalah laki- laki, sedangkan keanggotaan yang diikuti oleh wanita pada umumnya karena suaminya pergi merantau, sehingga peran sebagai kepala keluarga digantikan oleh mereka untuk mewakili aktivitas sosial di lingkungannya. Sebagian besar anggota Koperasi RT berusia pada golongan umur (46-50 tahun), mayoritas mereka memiliki pekerjaan sebagai petani. Adapun tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan anggota Koperasi RT sebagian besar rendah, yaitu hanya tamat SD, dan memiliki tingkat pendapatan rata-rata per hari kurang dari Sepuluh Ribu Rupiah. Rincian pelapisan sosial anggota pada tiga kasus Koperasi RT di Desa Kudi Tahun 2006, disajikan dalam Tabel 11.

72

Tabel 11. Pelapisan sosial pada tiga kasus Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006

Kriteria Pelapisan Sosial Jenis Kelamin; 1. Laki-laki 2. Perempuan Umur; 1. 31-35 tahun 2. 36-40 tahun 3. 41-45 tahun 4. 46-50 tahun 5. 51-55 tahun 6. 56-60 tahun 7. > 61 tahun Tingkat Pendidikan; 1. Tidak tamat SD 2. Tamat SD 3. Tamat SMP 4. Tamat SMA 5. Tamat Sarjana Jenis Pekerjaan; 1. PNS/Aparat Desa 2. Swasta 3. Tani Tingkat Pendapatan Rata-Rata per hari; 1. = Rp. 10.000,2. Rp. 11.000,- - Rp. 20.000,3. Rp. 21.000,- - Rp. 30.000,4. = Rp. 31.000,Pembagian Kerja; 1. Sudah ada pembagian kerja 2. Belum ada pembagian kerja Pengambilan Keputusan; 1. Ketua Kelompok 2. Musyawarah Anggota 3. Pihak Lain

Koperasi RT 02 Dusun Setren N % 20 100 18 90 2 10 20 100 1 5 1 5 5 25 5 25 6 30 1 5 1 5 20 100 0 0 19 95 1 5 0 0 0 0 20 100 1 5 0 0 19 95 20 100 19 1 0 0 20 2 18

95 5 0 0 100 10 90 100 25 75 0

Nama Koperasi RT Koperasi RT 04 Dusun Sukosari N % 33 100 25 75,75 8 24,25 33 100 0 0,00 8 24,24 3 9,09 13 39,39 6 18,19 0 0,00 3 9,09 33 100 0 0,00 23 69,69 3 9,09 4 12,13 3 9,09 33 100 6 18,18 3 9,09 24 72,73 33 100 18 8 3 4 33 7 26

54,54 24,24 9,09 12,13 100 42,42 57,58 100 30 40 30

Koperasi RT 02 Dusun Pundung N % 21 100 13 61,90 8 38,10 21 100 0 0,00 2 9,52 5 23,83 9 42,85 4 19,04 1 4,76 0 0,00 21 100 0 0,00 17 80,96 1 4,76 2 9,52 1 4,76 21 100 3 14,28 1 4,76 17 80,96 21 100 15 3 2 1 21 1 20

71,44 14,28 9,52 4,76 100 0,00 100 100 100 0 0

Sumber; Diolah dari hasil survei dan wawancara kelompok (N=jumlah anggota) Dari Tabel 11., dapat diketahui bahwa kaum laki- laki lebih banyak memiliki peran dalam kegiatan sosial. Status umur anggota memiliki peran dan kedudukan pelapisan sosial dalam kelompok sesuai dengan ciri-ciri fisik dan pengalaman hidup yang dimilikinya. Pada umumnya golongan umur lebih dari enam puluh tahun dijadikan “sesepuh” dan memiliki peran sebagai penasehat dalam kelompok. Dari hasil wawancara dengan partisipan ketiga Koperasi RT yang

73

menjadi kasus dalam kajian ini, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan cukup menonjol dalam pelapisan sosial kelompok. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan tinggi akan memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan kedudukan dan peran sebagai pemimpin bagi kelompoknya. Pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren yang memilih Pak Lardi menjadi ketua dalam kepengurusan Koperasi RT karena ia memiliki tingkat pendidikan paling tinggi di antara anggota lainnya. Demikian halnya dengan kasus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari yang memilih Pak Sumadi sebagai ketua, karena ia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dan dinilai oleh kelompok sebagai orang yang paling kaya atau memiliki tingkat pendapatan paling tinggi di antara anggota lainnya. Masyarakat Desa Kudi menilai pekerjaan petani sebagai lapisan sosial paling bawah, dengan demikian kedudukan dan peran yang diberikan kepada mereka pada kegiatan Koperasi RT sebagian besar hanya sebagai anggota. Hal ini dapat dilihat pada kasus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari. Meskipun sebagian besar 72,73 persen anggota adalah petani, akan tetapi tidak ada salah satu pun dari mereka yang memiliki kedudukan dan berperan sebagai pengurus Koperasi RT. Kedudukan dan peran pengurus mayoritas didominasi oleh pegawai negeri atau aparat desa karena jenis pekerjaan tersebut oleh masyarakat Desa Kudi dinilai memiliki tingkat pelapisan sosial yang tinggi dalam kelompok. Pembagian tugas dalam kelompok pada tiga kasus Koperasi RT cukup beragam. Pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren pembagian tugas kepengurusan disusun secara sederhana, yaitu terdiri dari ketua dan bendahara. Sedangkan pada kasus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari, di samping adanya kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, koperasi tersebut juga memiliki badan pengawas. Adapun kasus Koperasi RT 02 Dusun Pundung pembagian tugas belum ada. Banyaknya orang yang terlibat dalam posisi tertentu dapat digunakan sebagai cerminan adanya kedudukan dan peran yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kelompok. Pada kasus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari meskipun kelengkapan organisasi telah dibuat secara lengkap, akan tetapi sebagian besar posisi kepengurusan hanya bersifat formalitas, sehingga mereka

74

tidak mampu berperan sesuai harapan dengan posisi yang dimilikinya. Berkaiatan dengan hal itu maka kedudukan dan peran mereka tidak memiliki dampak positif terhadap proses pengambilan keputusan kelompok. Berbeda dengan kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren, yang membentuk kepengurusan berdasarkan kebutuhan kelompok, contoh; pembentukan panitia kecil yang dilakukan secara musyawarah pada saat kelompok memiliki rencana pembelian kursi. Sebagaiman telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, pada kasus tersebut dapat dilihat peran masingmasing anggota dalam kelompok secara nyata. Sehingga kedudukan dan peran pada masingmasing anggota memiliki dampak positif terhadap proses pengambilan keputusan kelompok. Adapun pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Pundung kedudukan dan peran masingmasing anggota dalam kelompok tidak jelas. Berkaitan dengan hal itu maka

Koperasi RT ini memiliki struktur kelembagaan yang lemah, sehingga

berdampak negatif terhadap proses pengambilan keputusan kelompok.

Pola Hubungan dan Komunikasi dalam Kelompok. Pola hubungan dan komunikasi yang berkaitan dengan aspek struktur diamati dari derajat kedekatan anggota dalam kelompok serta bentuk hubungan dan ikatan dalam kelompok. Sedangkan pola komunikasi dalam kelompok diamati dari intensitas komunikasi dalam kelompok dan antar kelompok baik horisontal maupun vertikal. Pada dasarnya koperasi memiliki pola hubungan yang bersifat timbal balik antara pelayanan yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya dengan partisipasi yang diberikan oleh anggota kepada koperasi. Krisnamurthi (1998) menyatakan bahwa secara teoritik, hubungan fundamental koperasi dengan anggota dalam transaksi produk (barang maupun jasa) memiliki pola yang berbeda dengan hubungan anggota dengan perusahaan swasta atau lainnya. Perbedaan tersebut terutama sebagai akibat dari perbedaan tujuan atau maksimisasi; perusahan swasta memaksimumkan keuntungannya sedangkan koperasi memaksimumkan imbalan yang diterima anggota. Pada tiga kasus Koperasi RT yang menjadi kajian ini, gambaran mengenai pola hubungan tersebut dapat dilihat pada skema Gambar 10.

75

1 2 NON ANGGOTA

KOPERASI RT 3

ANGGOTA

4

Keterangan: 1. 2. 3. 4.

Simpanan anggota dan jasa bunga pinjaman Pemberian kredit kepada anggota SHU Pengetahuan dan teknologi : Arus uang : Arus informasi : Interaksi Sosial (tidak diteliti)

Gambar 10. Pola hubungan anggota dengan Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006 Dari Gambar 10., dapat diketahui bahwa pola hubungan antara anggota dengan Koperasi RT adalah terjadinya transaksi arus uang yang bersifat pertukaran timbal balik dan arus informasi dari Koperasi RT kepada anggota. Berkaitan dengan hal tersebut maka Koperasi RT memiliki hubungan yang sangat dekat dengan anggota yang sebagian besar adalah petani miskin. Pranadji

(2003)

menyatakan

bahwa

hubungan

atau

komunikasi

menggunakan media lisan dan tatap muka personal menjadi ciri umum yang mendasari solidaritas ketetanggaan. Hubungan atau komunikasi yang dilakukan dalam Koperasi RT pada umumnya menggunakan media lisan dan tatap muka yang bersifat personal. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, pertemuan RT yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dijadikan sebagai sarana

komunikasi kelompok. Pertemuan rutin pada Koperasi RT 02 Dusun

Setren dilakukan di tempat kediaman warga secara bergantian, sedangkan pada

76

Koperasi RT 04 Dusun Sukosari pertemuan dilaksanakan secara tetap di rumah kediaman Ketua RT. Pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Pundung, sarana untuk komunikasi dalam kelompok tidak ada. Berkaitan dengan hal tersebut maka interaksi mereka menjadi lemah dan kurang dinamis, karena peran anggota dalam kelompok tidak jelas dan pada akhirnya dapat dipahami struktur Koperasi RT menjadi lemah. Berbeda dengan kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren yang memiliki derajat kedekatan yang erat dan didukung dengan komunikasi yang efektif antar anggota. Berkaitan dengan hal tersebut maka Koperasi RT 02 Dusun Setren memiliki struktur kelompok yang kuat.

Kepemimpinan dalam Kelompok. Poensioen, sebagaimana dikutip Pranadji (2003) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah salah satu penggerak utama perubahan masyarakat. Dalam hal ini kepemimpinan diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang dikehendakinya. Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, bahwa pada umumnya pemimpin dalam Koperasi RT dipilih secara musyawarah oleh anggota, kecuali kasus pada Koperasi RT 02 Dusun Pundung yang tidak melaksanakan pemilihan kepengurusan. Kepemimpinan pada tiga kasus Koperasi RT memiliki karakteristik yang khas sesuai dengan peran yang dijalaninya, sehingga dapat membedakan antara kepemimpinan yang satu dengan lainnya. Pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren peran pemimpin adalah sebagai koordinator kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam memimpin kegiatan, ketua Koperasi RT 02 Dusun Setren banyak memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyampaikan ide dan harapan yang dapat disatukan menjadi sebuah kekuatan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sedangkan kasus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari peran pemimpin adalah sebagai manajer perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut maka ketua Koperasi RT banyak berperan dalam mengatur kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini anggota Koperasi RT 04 Dusun Sukosari diperlakukan sebagai alat kepentingan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun pada kasus

77

Koperasi RT 02 Dusun pundung peran pemimpin adalah sebagai penguasa atau merasa sebagai orang yang paling berkuasa dalam kelompok. Berkaitan dengan hal tersebut maka seluruh kegiatan dikuasai oleh pemimpin, sedangkan anggota diperlakukan sebagai bawahan. Dari karakteristik kepemimpinan pada tiga kasus Koperasi RT tersebut dapat dipahami bahwa pola kepemimpinan yang ada merupakan hasil dinamika kelompok yang dapat memperkuat atau sebaliknya dapat memperlemah struktur sebuah kelembagaan. Pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren dapat dilihat bahwa pola penyebaran kekuasaan lebih terdistribusikan dibandingkan dengan kasus Koperasi RT lainnya. Berkaitan dengan hal itu maka kepemimpinan pada Koperasi RT 02 Dusun Setren lebih memungkinkan untuk dapat terjadinya proses penguatan struktur kelembagaan Koperasi RT, atau dengan kata lain kegiatan tersebut berdampak positif terhadap proses pelembagaan.

Aspek Kelembagaan dalam Kelembagaan Koperasi RT

Perhatian pokok aspek kelembagaan adalah perilaku dengan kompleks faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku tersebut. Sekumpulan dari faktor- faktor tersebut adalah berupa ide, gagasan, nilai-nilai, norma, dan peraturan-peraturan. Berkaitan dengan kultur kelembagaan Koperasi RT, perihal yang diamati dibatasi pada sistem nilai dan norma, tata perilaku dan peraturanperaturan yang berkembang pada kegiatan Koperasi RT di Desa Kudi yang menjadi kasus dalam kajian ini.

Sistem Nilai dan Norma dalam Kelompok. Secara normatif nilai dan norma yang terdapat pada koperasi dapat dilihat dari asas dan tujuan, serta prinsip-prinsip koperasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pada tiga kasus Koperasi RT di Desa Kudi memiliki tingkatan yang berbeda dalam menerapkan nilai- nilai tersebut. Pada umumnya Koperasi RT masih sangat dipengaruhi oleh nilai- nilai yang berpedoman pada nilai agama dan budaya masyarakat setempat. Pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren pilihan usaha simpan pinjam yang dimaksudkan agar usaha ini dapat dinikmati oleh seluruh anggota, dan pembagian

78

pinjaman uang Koperasi RT secara merata, menunjukkan kelompok masih menganut nilai keadilan sama rasa sama rata yang ada pada masyarakat setempat. Motivasi kerja pengurus dilandasi rasa pengabdian kepada masyarakat dan amal ibadah. Berkaitan dengan hal itu maka pada umumnya pengurus Koperasi RT tidak mengharapkan upah atau pembayaran uang. Dengan demikian nilai yang dikembangkan pada kelembagaan ini adalah nilai yang sesuai dengan nilai budaya masyarakat setempat dan agama yang dianutnya. Berkaitan dengan norma yang berlaku dalam kelompok pada kegiatan Koperasi RT, secara umum anggota masih mentaati norma yang berkembang dalam masyarakat Desa Kudi. Pada umumnya sistem norma yang dikembangkan pada kegiatan Koperasi RT diatur oleh kelompok dalam bentuk kesepakatan yang tidak tertulis. Terhadap anggota yang melanggar norma biasanya dikenakan sangsi moral dari kelompok tersebut. Intensitas berat ringannya sangsi yang diberikan menunjukkan kuat lemahnya norma tersebut berlaku dalam kelompok. Pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren dan Koperasi RT 04 Dusun Sukosari, bagi anggota yang tidak aktif ikut hadir dalam pertemuan rutin kelompok, maka terhadap yang bersangkutan dikenakan sangsi tidak boleh meminjam uang Koperasi RT. Lebih jauh dari itu sangsi moral yang diberikan kepada mereka adalah dikucilkan oleh kelompok.

Tata Perilaku dalam Kelompok. Tata perilaku merupakan wujud sistem nilai dan norma yang dianut kelompok. Berkaitan dengan hal itu maka perilaku anggota dalam Koperasi RT sangat terkait dengan sistem nilai yang ada pada kelembagaan tersebut. Untuk mengamati tata perilaku individu dalam kegiatan Koperasi RT, pengamatan difokuskan pada perilaku ekonomi, yaitu kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan usaha, kerjasama dan persaingan. Pada Kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren dan Koperasi RT 04 Dusun Sukosari, anggota memiliki kedisiplinan dalam kegiatan usaha Koperasi RT yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan mereka dalam menghadiri setiap pertemuan kelompok dan tertibnya setoran simpanan anggota dan pengembalian pinjaman. Sedangkan kasus pada Koperasi RT 02 Dusun Pundung kedisiplinan anggota pada kegiatan Koperasi RT sangat rendah. Pertemuan anggota secara

79

rutin tidak ada dan anggota yang meminjam uang Koperasi RT tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut secara tertib atau hanya mengembalikan jasa bunga pinjaman dengan penjadwalan waktu yang tidak teratur. Perilaku kerjasama dan persaingan anggota Koperasi RT sangat berkaitan dengan tujuan dan kepentingan masingmasing anggota dalam kelompok. Adanya kesamaan tujuan dan kepentingan pada masingmasing anggota kelompok akan lebih memudahkan terjalinnya kekompakan dalam membangun kerjasama kelompok. Sedangkan semakin banyaknya perbedaan tujuan dan kepentingan pada masingmasing anggota akan melemahkan kerjasama dan berpeluang terjadinya persaingan dalam kelompok. Berdasarkan wawancara kelompok dengan partisipan Koperasi RT 04 Dusun Sukosari diperoleh data bahwa tidak semua anggota memiliki tujuan yang sama dalam mengikuti kegiatan Koperasi RT yang ada di wilayahnya. Sebagian besar anggota kurang lebih tujuh puluh persen menyatakan tujuannya hanya ikut mendukung mensukseskan program pemerintah, dua puluh persen menyatakan tujuannya supaya dapat ikut menikmati uang bantuan pemerintah dan sebagian lainnya atau sepuluh persen anggota memiliki tujuan yang tidak jelas karena ikut menjadi anggota Koperasi RT hanya untuk “ngrukuni” atau menjaga kerukunan masyarakat. Dengan adanya berbagai tujuan yang dimiliki oleh anggota tersebut maka Koperasi RT 04 Dusun Sukosari bentuk kerjasama yang dibangun bersifat semu karena masingmasing anggota memiliki tujan yang beragam dan terdorong karena pengaruh lingkungan. Berbeda dengan Koperasi RT 02 Dusun Setren yang sangat menghargai bantuan modal Koperasi RT dari pemerintah. Hampir seluruh anggota menyatakan tujuan yang sama yaitu modal kelompok tersebut digunakan untuk kegiatan tolong- menolong dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang dirasakan bersama oleh anggota. Berkaitan dengan hal itu maka kerjasama anggota kelompok mudah dibangun dalam rangka mencapai tujuan bersama tersebut. Adapun pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Pundung karena sebagian besar anggota belum merasa memiliki kegiatan kelompok, tujuan masingmasing anggota tidak jelas. Berkaitan dengan hal itu maka kerjasama kelompok sangat lemah dan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan bersama.

80

Keragaan Kinerja Koperasi Rukun Tetangga dalam Memberdayakan Anggota

Uraian berikut didasarkan pada hasil ana lisis kinerja kelembagaan pada tiga kasus Koperasi RT tersebut. Dilihat dari sistem pengelolaan dan pelayanan usaha simpan pinjam yang dilakukan pada masingmasing Koperasi RT, dalam pelaksanannya Koperasi RT memiliki kinerja kelembagaan yang beragam dalam memberdayakan anggotanya. Penjelasan mengenai keragaan kinerja Koperasi RT pada bagian ini oleh pengkaji

disajikan dalam bentuk tabel dan diagram.

Maksudnya adalah supaya mudah membedakan ciri-ciri pada masingmasing kinerja kelembagaan tersebut.

Sistem Pengelolaan Usaha

Adanya perbedaan struktur maupun kultur yang dikembangkan pada masingmasing kelembagaan Koperasi RT sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, terkait dengan hal itu maka sistem pengelolaan usaha pada masingmasing Koperasi RT memiliki cara yang berbeda dalam upaya mencapai tujuan kelompok. Dalam kajian ini pengamatan terhadap keragaan kinerja kelembagaan dalam sistem pengelolaan usaha simpan pinjam Koperasi RT dapat diamati dari perihal sebagai berikut; pedoman kerja, pemupukan modal, jasa bunga pinjaman, perguliran dana kelompok, pelaporan perkembangan usaha, dan hubungan kerja dengan pihak lain. Rincian sistem pengelolaan usaha pada tiga Koperasi RT di Desa Kudi yang menjadi kasus dalam kajian ini disajikan pada Tabel 12.

81

Tabel 12. Sistem pengelolaan usaha pada tiga kasus Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006

URAIAN KEGIATAN

SISTEM PENGELOLAAN USAHA Koperasi RT 02 Dusun Setren

Koperasi 04 Dusun Sukosari

Koperasi RT 02 Dusun Pundung

Pedoman Kerja

Usaha dijalankan oleh pengurus dan anggota melalui musyawarah (perencanaan s/d evaluasi)

Usaha dijalankan oleh pengurus berdasarkan program kerja yang dibuat oleh pengurus

Usaha dijalankan oleh pengurus RT tanpa pedoman kerja

Pemupukan Modal

Pemupukan modal (simpanan pokok, wajib) dilakukan sesuai kebutuhan

Pemupukan modal dilakukan secara rutin (simpanan pokok, wajib)

Tidak dilakukan adanya pemupukan modal

Jasa Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman 2% per bulan, setoran angsuran; pokok dan bunga, pemberian sangsi jelas, luwes

Bunga pinjaman 1% per bulan, setoran angsuran ; pokok dan bunga, pemberian sangsi jelas, kaku

Bunga pinjaman 3% per bulan, setoran angsuran; hanya bunga pinjaman, pemberian sangsi tidak jelas

Laporan Perkembangan Usaha

Laporan perkembangan usaha; bulanan secara lisan

Laporan perkembangan usaha; bulanan, tahunan secara tertulis

Laporan perkembangan usaha tidak ada

Perguliran Dana Kelompok

• Perguliran dana kelompok secara kolektif , periode pinjaman setiap sepuluh bulan satu kali • Perguliran dana kelompok secara individu menunggu jumlah setoran angsuran dari anggota yang dilakukan pada pertemuan rutin bulanan Belum menjalin hubungan kerja dengan kelembagaan lain, baru ada rencana

• Perguliran dana kelompok dilakukan perorangan • Proses pinjaman dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan

Perguliran dana kelompok secara individu menunggu jumlah setoran angsuran dari anggota

Hubungan Kerja dengan Pihak Lain

Sudah menjalin hubungan kerja meskipun baru hanya dengan BPR

Sumber; Diolah dari hasil wawancara kelompok, FGD

Tidak ada hubungan kerja dengan kelembagaan lain

82

Dari Tabel 12., dapat dilihat bahwa dari sistem pengelolaan usaha pada tiga kasus kelembagaan Koperasi RT tersebut, masingmasing memiliki keunggulan dan kelemahan dalam proses pemberdayaan anggotanya. Proses tersebut terkait dengan kesempatan anggota menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam pengontrolan atau keterlibatan dalam pengambilan keputusan atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya. Keunggulan dan kelemahan dalam sistem pelayanan pada masingmasing kelembagaan tersebut ditunjukkan pada Tabel 13.

Tabel 13. Keunggulan dan kelemahan sistem pengelolaan usaha pada tiga kasus kelembagaan Koperasi RT di Desa KudiTahun 2006

Nama Koperasi Koperasi RT 02 Dusun Setren

•

•

Koperasi RT 04 Dusun Sukosari

Sistem Pengelolaan Usaha Keunggulan Kelemahan • Belum mampu berinteraksi Pengelolaan bersifat dengan kelembagaan kekeluargaan dan demokratis , keuangan atau pelaku anggota terlibat dalam ekonomi lain pengambilan keputusan • Modal terbatas, dan kelompok pemupukan modal berjalan Anggota dapat ikut terlibat lambat karena simpanan dalam pengontrolan keuangan anggota bersifat tidak rutin kelompok, semua anggota dan belum ada kerjasama menikmati pelayanan dengan kelembagaan lain pinjaman

• Mampu berinteraksi dengan kelembagaan keuangan atau pelaku ekonomi lainnya yang sudah maju dan modern • Modal keuangan yang dimiliki besar • Laporan rutin secara tertulis memungkinkan pengontrolan perkembangan usaha dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh siapa pun


-

• Anggota tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan rencana kerja dan tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan kelompok

• Anggota tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan • Pengelolaan usaha dilakukan secara tertutup, sehingga anggota tidak dapat mengetahui perkembangan keuangan usaha kelompok • Dana pinjaman tidak bergulir, anggota mengalami kerugian karena dana tidak berkembang

83

Berkaitan dengan adanya keunggulan dan kelemahan sistem pengelolaan usaha yang dilakukan pada

masingmasing kelembagaan Koperasi RT

sebagaimana ditunjukkan pada tabel 13., terkait dengan hal tersebut maka pada tiga Koperasi RT mengalami perkembangan pemupukan modal usaha yang beragam. Perkembangan modal usaha menjadi penting ketika hal ini berkaitan dengan tingkat kepuasan pelayanan pinjaman kepada anggota. Perkembangan pemupukan modal pada tiga kasus Koperasi RT tersebut dapat dilihat pada Gambar 11.

5000000

Modal

4000000 3000000 2000000 1000000 0

2003

2004

2005

Jul-06

Koperasi RT 02 Dusun Setren

540000

1500000

1900000

2170000


645000

1300000

3852000

4000000


500000

1000000

1150000

0

Tahun

Gambar 11. Perkembangan pemupukan modal pada tiga kasus Koperasi RT dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2006 Dari Gambar 11., dapat dilihat bahwa perkembangan pemupukan modal usaha Koperasi RT 04 Dusun Sukosari mengalami lonjakan pada Tahun 2005. Hal ini berkaitan dengan Koperasi RT tersebut telah menjalin hubungan kerja dengan lembaga perbankan. Koperasi RT 04 Dusun Sukosari memperoleh pinjaman lunak dari BPR Kecamatan Batuwarno sebesar Satu Juta Rupiah. Kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren, meskipun perkembangan modal usaha berjalan lambat akan tetapi pertumbuhannya mengalami perkembangan positif. Sedangkan pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Pundung, menunjukkan perkembangan yang tidak stabil dan pada akhirnya mengalami kemacetan usaha.

84

Sistem Pelayanan Usaha

Pokok persoalan terhadap pelayanan Koperasi RT adalah terletak pada segi kemudahan prosedur perolehan pinjaman, dan manfaat yang dapat dirasakan oleh anggota secara keseluruhan. Prosedur perolehan pinjaman adalah berkaitan dengan syarat-syarat pinjaman dan cara anggota memperoleh uang pinjaman. Secara umum prosedur untuk pinjaman pada Koperasi RT adalah sama dan cukup sederhana. Anggota mengajukan pinjaman kredit kepada pengurus dengan cara lisan atau tertulis, selanjutnya oleh pengurus, pengajuan kredit tersebut dilakukan pengecekan untuk disetujui atau ditolak. Keputusan persetujuan atau penolakan kredit dilakukan oleh ketua Koperasi RT. Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Koperasi RT dan prasyarat kelayakan pemberian pinjaman kepada calon penerima kredit. Meskipun tidak dibuat secara tertulis akan tetapi pada umumnya prasyarat yang harus dipenuhi oleh anggota untuk dapat menerima pinjaman adalah pada penilaian keaktifan anggota dalam mengikuti kegiatan koperasi RT dan unsur kepercayaan. Prosedur pengajuan kredit Koperasi RT di Desa Kudi ditunjukkan pada Gambar 12.

1

2

3

4

Pengembalian Angsuran

Keterangan : 1. Pengajuan Kredit dari anggota kepada pengurus Koperasi RT; 2. Verifikasi oleh pengurus Koperasi RT; 3. Penetapan persetujuan kredit oleh Ketua Koperasi RT; 4. Realisasi dana/pencairan dana kepada anggota Koperasi RT 5. Pengembalian angsuran pinjaman dari anggota kepada pengurus Koperasi RT

Gambar 12. Bagan alir dana kredit Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006

85

Perbedaan sistem pelayanan usaha yang dilakukan pada tiga kasus kelembagaan Koperasi RT, terletak pada segi manfaat yang dapat dirasakan oleh anggota, yaitu berkaitan dengan perihal sebagai berikut; jumlah maksimal uang yang dapat dipinjam oleh anggota; pembagian sisa hasil usaha; informasi dan tekhnologi. Rincian sistem pelayanan usaha pada tiga kasus Koperasi RT dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Sistem pelayanan usaha pada tiga kasus Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006

URAIAN KEGIATAN

SISTEM PELAYANAN USAHA Koperasi RT 02 Dusun Setren

Jumlah Maksimal pinjaman

Koperasi 04 Dusun Sukosari


Rp. 150.000,-

Rp. 500.000,-

Semua anggota diwajibkan meminjam

Prioritas pemberian pinjaman diberikan kepada anggota yang memiliki usaha ekonomi produktif

Prioritas pemberian pinjaman diberikan kepada anggota yang dekat dengan pengurus

Pembagian SHU

Tidak pernah dibagikan pada anggota karena untuk menambah modal atau simpanan pokok

Dibagikan setiap akhir tahun (tutup buku)

Tidak pernah dibagikan pada anggota, karena tidak jelas perkembangan usahanya

Informasi dan Tekhnologi

• Penyampaian informasi dilakukan secara langsung atau tatap muka • Informasi yang disampaikan hanya berkisar pada aktivitas usaha anggota

• Penyampaian informasi dilakukan secara langsung atau tatap muka • Informasi yang disampaikan selain berkisar pada aktivitas usaha anggota juga usaha di luar anggota • Pengenalan teknologi manajemen perkoperasian modern

Sumber; Diolah dari hasil wawancara kelompok, FGD

-

-

86

Dari Tabel 14., dapat dilihat bahwa dari sistem pelayanan usaha pada tiga kasus kelembagaan Koperasi RT, masingmasing kelembagaan Koperasi RT memiliki keunggulan dan kelemahan dalam proses pemberdayaan anggotanya. Proses tersebut terkait dengan kesempatan anggota memiliki kemampuan untuk mengakses pelayanan keuangan dan memperoleh ilmu pengetahuann dan ketrampilan. Keunggulan dan kelemahan dalam sisitim pelayanan pada masingmasing kelembagaan tersebut ditunjukkan pada Tabel 15. Tabel 15. Keunggulan dan kelemahan sistem pelayanan pada tiga kasus kelembagaan Koperasi RT di Desa Kudi Tahun 2006

Sistem Pelayanan Nama Koperasi Koperasi RT 02 Dusun Setren



Keunggulan • Seluruh anggota memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pinjaman uang Koperasi RT • SHU tidak pernah dibagikan kepada anggota, sehingga pemupukan modal usaha Koperasi RT cepat bertambah

• Jumlah uang pinjaman Koperasi RT layak dapat digunakan untuk modal usaha ekonomi produktif • Anggota banyak memperoleh informasi peluang usaha • Anggota mulai mengenal bagaimana cara melakukan usaha kelompok dengan menggunakan badan usaha yang berbentuk koperasi dan menjalankannya dengan manajemen perkoperasian modern

-

Kelemahan • Jumlah pinjaman yang diterima anggota kurang cukup layak untuk modal usaha ekonomi produktif • Informasi yang diterima anggota untuk meningkatkan ketrampilan usaha anggota sangat terbatas • Anggota tidak pernah menikmati secara langsung keuntungan dari tabungan maupun usaha yang dilakukan Koperasi RT Tidak semua anggota dapat memperoleh pinjaman keuangan Koperasi RT, karena adanya aturan yang ketat dan kaku

Anggota tidak mendapatkan manfaat dari segi ekonomi maupun informasi yang dapat meningkatkan ketrampilan usahanya

87

Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Kinerja Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga

Faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja kelembagaan Koperasi RT dalam kajian ini adalah terkait dengan profil anggota, profil pengurus, modal sosial, dan kond isi lingkungan. Masing- masing faktor tersebut tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi kinerja kelembagaan Koperasi RT, akan tetapi saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja kelembagaan Koperasi RT tidak dapat diamati sebagai suatu hubungan sebab-akibat secara linier akan tetapi merupakan hubungan keterkaitan yang bersifat ekologis.

Profil Anggota

Profil anggota adalah kondisi dinamis yang dimiliki anggota Koperasi RT. Berkaitan dengan profil anggota tersebut, yang diamati dalam kajian ini adalah terdiri dari; (i) identitas dan karakteristik anggota, yaitu jenis matapencaharian pokok, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan; (ii) tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan Koperasi RT. Sebagian besar anggota Koperasi RT adalah bermatapencaharian pokok sebagai petani. Aktivitas sehari- hari yang mereka lakukan adalah bercocok tanam. Kegiatan tersebut banyak dikerjakan pada waktu siang hari, sehingga waktu yang tersedia untuk kegiatan Koperasi RT banyak dilakukan pada malam hari. Pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren, seluruh anggota adalah petani miskin. Dapat dikatakan keanggotaan Koperasi RT 02 Dusun Setren bersifat homogen. Adanya sifat homogen tersebut, menjadikan anggota Koperasi RT 02 Dusun Setren cenderung memiliki permasalahan dan kepentingan yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut tujuan kelompok mudah diformulasikan secara jelas, usaha Koperasi RT oleh anggota dimaksudkan untuk menolong diri sendiri secara kelompok dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh komunitas petani miskin. Karena Koperasi RT tersebut dimaksudkan untuk menolong diri sendiri, sehingga dalam pengelolaan maupun pelayanan usaha Koperasi RT, nilai- nilai dalam kelembagaan tersebut yang dikembangkan adalah

88

sesuai dengan nilai- nilai sosial budaya komunitas (musyawarah, gotong royong, keadilan sama rasa sama rata, dan selalu menjaga keharmonisan kelompok). Berkaitan denga n hal tersebut, pelayanan usaha yang dilakukan oleh Koperasi RT kepada anggota dirasakan memiliki manfaat yang besar. Berbeda dengan kasus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari yang memiliki anggota cukup heterogen. Koperasi RT tersebut tidak mencerminkan pada kelembagaan ekonomi yang berbasis pada komunitas. Meskip un secara kelompok pada kasus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari sudah mampu mengakses berbagai sumber keuangan dan informasi, akan tetapi pada aras individu sebagian anggota masih ada yang belum dapat mengakses sumber keuangan Koperasi RT. Persyaratan pinjaman uang Koperasi RT yang diwajibkan untuk usaha ekonomi produktif, menyebabkan tidak semua anggota dapat meminjam uang Koperasi RT tersebut. Hal ini dialami oleh anggota yang sebagian besar masih memiliki pengetahuan dan ketrampilan usaha yang rendah. Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa sebagian besar anggota Koperasi RT memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah, yaitu hanya tamat SD, sedangkan pendapatan mereka rata-rata per hari kurang dari atau sama dengan Sepuluh Ribu Rupiah. Berkaitan dengan hal tersebut maka inisiatif yang datangnya dari anggota untuk memajukan usaha Koperasi RT sangat lemah, kreatifitas usaha sangat kurang, dan mereka cepat puas dengan hasil usaha yang telah dicapainya. Hal tersebut dapat dipahami karena dengan tingkat pendapatan yang rendah, anggota merasa tidak memiliki banyak kesempatan

untuk

melakukan

memerlukan

penambahan

pengembangan

modal.

Berkaitan

usaha dengan

yang hal

masih

harus

tersebut

maka

perkembangan Koperasi RT menjadi sangat lambat dan kinerjanya rendah. Dalam hal tingkat partisipasi, pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren sudah menunjukkan adanya keterlibatan anggota cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada saat mereka mulai merencanakan suatu kegiatan yang selalu dimusyawarahkan dengan seluruh anggota. Demikian pula dalam hal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Dalam musyawarah tersebut setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat tentang ideide, dan harapan mereka. Dengan adanya keterlibatan secara aktif ini tidak muncul adanya

89

kesenjangan yang tinggi terhadap perbedaan kepentingan antar anggota. Berkaitan dengan hal itu maka kesepakatan mudah dicapai. Seluruh anggota merasa bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah diputuskan bersama. Dengan demikian dalam tahapan pelaksanaan kegiatan partisipasi seluruh anggota menjadi tinggi. Partisipasi tersebut dapat dilihat dari keaktifan mereka menghadiri pertemuan rutin anggota dan kelancaran dalam pengembalian angsuran pinjaman. Pada tahapan evaluasi anggota dapat mengontrol kegiatan yang selama ini telah dilakukan dari laporan pengurus tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Koperasi RT. Selanjutnya dari hasil evaluasi tersebut oleh mereka dijadikan sebagai bahan masukan untuk segera menyusun rencana kegiatan baru yang dapat meningkatkan usahanya tersebut. Anggota dapat merasakan manfaat dari seluruh kegiatan yang mereka lakukan, sehingga dukungan mereka terhadap setiap kegiatan Koperasi RT menjadi tinggi. Pada kasus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari, keterlibatan anggota masih rendah. Kebanyakan pengurus didominasi oleh pegawai negeri sipil (guru), aparat desa, dan swasta. Pada kasus ini anggota diposisikan hanya sebagai peserta. Program kegiatan ditentukan dan dibuat oleh pengurus sebagai kelengkapan formalitas bahwa Koperasi RT sudah memenuhi kaidah-kaidah manajemen porkoperasian modern. Akan tetapi sesungguhnya hal ini bertentangan dengan nilai- nilai yang dikehendaki dalam kehidupan berkoperasi, yang menuntut adanya keterlibatan dan peran aktif dari seluruh anggota. Berkaitan dengan hal itu maka dalam kegiatan Koperasi di RT 04 Dusun Sukosari anggota belum dapat terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan kelompok. Bentuk partisipasi mereka sebatas; ikut meminjam, mengangsur denga n memberikan bunga jasa pinjaman, dan ikut menghadiri dalam setiap pertemuan anggota. Meskipun anggota ikut menghadiri pertemuan, akan tetapi mereka tidak dapat ikut menentukan peraturan-peraturan dalam kegiatan usaha simpan pinjam. Dalam kegiatan evaluasi, anggota tidak ikut terlibat didalamnya, karena semua laporan sudah dibuat oleh pengurus, dan program barupun sudah disusun oleh pengurus, tanpa diketahui apa maksud dan tujuan program tersebut oleh anggota. Terkait dengan kurang adanya keterlibatan anggota, kegiatan Koperasi RT belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh mereka.

90

Pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Pundung, tingkat partisipasi yang dilakukan oleh anggota sangat rendah. Hal ini terkait dengan sistem pengelolaan usaha Koperasi RT yang hanya ditangani oleh ketua RT secara perorangan. Tidak adanya keterlibatan anggota dalam kegiatan Koperasi RT tersebut, manjadikan usaha yang dilakukan oleh Koperasi RT 02 Dusun Pundung tidak dapat berkembang dan mengalami kemacetan usaha.

Profil Pengurus

Profil pengurus adalah kondisi dinamis yang dimiliki oleh pengurus Koperasi RT yang dapat diamati dari beberapa hal sebagai berikut ; (i) tingkat pengetahuan pengurus berkaitan dengan perkoperasian; (ii) tingkat kemampuan manajemen usaha yang dimiliki pengurus. Pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren, pengurus memiliki tingkat pengetahuan perkoperasian dan ketrampilan manajemen usaha yang masih sangat terbatas. Berkaitan dengan hal itu maka dalam pengelolaan Koperasi RT masih dikerjakan secara sederhana. Meskipun secara umum pada aras individu, semua anggota Koperasi RT 02 Dusun Setren sudah dapat mengakses uang pinjaman Koperasi RT. Akan tetapi pada aras kelompok mereka belum dapat mengakses sumber keuangan lain yang difasilitasi program pemberdayaan Koperasi RT. Sumber kuangan dimaksud adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pendukung kegiatan Koperasi RT, yaitu dengan memberikan pelayanan pinjaman sangat lunak (suku bunga pinjaman hanya lima persen per tahun). Dengan ciri-ciri yang melekat pada pengurus Koperasi RT 02 Dusun Setren tersebut, mereka mengalami kesulitan untuk dapat mengikuti kaidah-kaidah yang dituntut oleh pihak perbankan. Untuk dapat memperoleh pinjaman BPR senilai Satu Juta Rupiah, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Koperasi RT antara lain adalah; asset Koperasi RT minimal sudah mencapai Lima Juta Rupiah dan memiliki predikat baik (setoran anggota tidak pernah ada tunggakan; buku neraca laba rugi tahunan dibuat secara tertib, mampu membuat rencana program kegiatan usaha, dan sudah melaksanakan RAT).

91

Persyaratan tersebut menurut Pak Lardi (38 tahun) yang menjabat sebagai ketua Koperasi RT 02 Dusun Setren dirasakan cukup berat, Pak Lardi mengatakan; Pengurus dan anggota di sini belum ada yang mampu membuat pembukuan dengan baik dan lengkap,...cara warga mengumpulkan uang juga dari sedikit demi sedikit jadi belum siap pinjam modal ke bank...sebenarnya ingin sekali pinjam untuk tambah modal karena bunganya sangat kecil, masih dapat jalan jika diputarkan di sini. Keterbatasan kemampuan Pak Lardi dalam mengelola Koperasi RT sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan pengetahuan tentang manajemen perkoperasian yang dimilikinya masih sangat terbatas, sehingga mereka tidak mampu melakukan pengadministrasian kegiatan Koperasi RT sesuai dengan kaidah manajemen perkoperasian modern. Berkaitan dengan adanya kendala tersebut maka Koperasi RT 02 Dusun Setren sampai dengan saat ini belum dapat memperoleh tambahan modal dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sebenarnya sangat mereka harapkan. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dialami oleh pengurus dan anggota pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren sangat berkaitan dengan keterbatasana mereka dalam mendapatkan informasi. Pengurus maupun anggota Koperasi RT 02 Dusun Setren belum pernah ada yang mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh program pemberdayaan Koperasi RT. Kebijakan pemerintah melalui berbagai program pelatihan yang dilakukan selama ini belum dapat diakses oleh mereka. Pemerintah desa banyak memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan hanya kepada orang-orang yang masih muda, berpendidikan, pandai, dan berada dalam segi ekonomi. Pemerintah desa memilih mereka (mayoritas guru) dengan harapan supaya dapat mengikuti pelatihan dengan baik atau tidak memalukan desanya. Sedangkan petani miskin yang menjadi anggota Koperasi RT sebagian besar memiliki usia tua, pendidikannya rendah, dan tidak berada. Berkaitan dengan hal itu maka mereka tidak akan pernah terpilih sebagai peserta pelatihan. Kasus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari, profil pengurus memiliki pengetahuan perkoperasian dan manajemen usaha yang cukup baik. Adanya kemampuan manajerial usaha dan pengetahuan dalam kegiatan perkoperasian

92

yang suduh cukup baik, maka dalam menjalankan usaha Koperasi RT 04 Dusun Sukosari dari sisi manajemen dan administrasi dapat dikatakan sudah dapat berjalan dengan tertib; administrasi dan manajemen yang dikembangkannya sesuai dengan manajemen perkopeasian modern. Berkaitan dengan hal tersebut maka Koperasi RT 04 sudah mampu berinteraksi dengan kelembagaan lain dan dapat dipercaya oleh BPR meminjam uang penambahan modal usaha. Adapun pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Pundung, dengan profil pengurus yang masih sangat rendah dalam hal kemampuan manajemen usaha dan pengetahuan perkoperasian sangat terbatas, maka usaha yang dijalankannya tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan mengalami kemacetan usaha.

Modal Sosial

Modal sosial adalah seperangkat nilai- nilai dan norma- norma yang dimiliki oleh Koperasi RT yang dapat dilihat dari; (i) tingkat kepercayaan; dan (ii) luas jaringan kerja yang dibangun oleh Koperasi RT. Modal sosial berupa kepercayaan dan jaringan kerja sangat berkaitan dengan kinerja kelembagaan Koperasi RT. Hasil analisis kajian ini menunjukkan bahwa kepercayaan antara anggota dengan pengurus, antar anggota maupun antar pengurus, pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren cukup tinggi, adapun kasus pada Koperasi RT 04 Dusun Sukosari rendah, adapun pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Pundung sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari norma dan peraturan yang dikembangkan dalam pengelolaan usaha Koperasi RT maupun pelayanan yang diberikan kepada anggotanya. Pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren, meskipun setiap pertemuan anggota laporan perkembangan usaha oleh pengurus hanya disampaikan secara lisan, akan tetapi anggota tetap mempercayainya. Berkaitan dengan hal itu maka dengan adanya nilai saling percaya tersebut maka pengurus dengan anggota dapat bekerjasama dengan baik. Sejauh ini belum pernah terjadi kendala pada kelancaran angsuran pinjaman anggota. Jalinan hubungan yang diikat dengan adanya nilai-nilai luhur tersebut, anggota dan pengurus merasa berada dalam satu sistem yang saling berkaitan. Jika ada salah satu anggota yang berbuat tidak baik maka kerja kelompok juga akan

93

terganggu. Adanya modal sosial yang tinggi inilah pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren, meskipun perkembangan usaha dalam hal pemupukan modal berjalan lambat, akan tetapi grafik pertumbuhannya menunjukkan kecenderungan positif dan stabil. Berkaitan dengan hal itu maka modal sosial yang ada pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren memiliki manfaat dapat memperkuat modal lainnya, yaitu modal ekonomi dan modal manusia yang dirasakan oleh pengurus dan anggota masih lemah. Modal sosial pada kasus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari, dalam hal tingkat kepercayaan pengurus dengan anggota masih rendah. Hal ini dapat diamati pada peraturan yang berlaku pada anggota Koperasi RT 04 Dusun Sukosari, anggota diperbolehkan meminjam uang Koperasi RT jika mereka memiliki usaha ekonomi produktif atau asset yang dapat menjamin pengembalian pinjaman. Terkait dengan peraturan tersebut, anggota yang sebagian besar adalah petani miskin tidak dapat menikmati pelayanan yang diberikan oleh Koperasi RT, karena mereka tidak memiliki usaha ekonomi produktif dan aset yang dimilikinya sangat terbatas. Adapun pada kasus Koperasi RT 02 dusun Pundung, modal sosial yang dimiliki oleh koperasi ini sangat rendah. Hal ini dapat diamati dari perilaku orang yang meminjam Koperasi RT kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap uang milik kelompok. Terkait dengan hal ini, antar anggota maupun antara anggota dengan pengurus tidak memiliki lagi nilai saling percaya. Ketika terjadi kemacetan usaha, mereka hanya dapat saling menyalahkan, dan mencari kelemahan masingmasing. Berkaitan dengan hal itu maka jalinan kerjasama antar anggota dengan pengurus tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga kinerja kelembagaan Koperasi RT 02 Dusun Pundung menjadi rendah dan pencapaian hasil kegiatan usaha yang dilakukannya tidak produktif. Dalam hal jaringan kerja, hanya pada kasus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari yang telah menjalin hubungan kerja sama dengan pihak lain, dalam hal ini adalah dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Dengan adanya jalinan kerjasama

tersebut, pemupukan modal usaha Koperasi RT 04 Dusun Sukosari mencapai angka paling tinggi di antara Koperasi RT lainnya, karena Koperasi RT tersebut dapat meminjam uang dari pihak BPR untuk penambahan modal usaha. Terkait dengan hal itu, tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan oleh Koperasi RT 04

94

Dusun Sukosari kepada anggota juga dapat meningkat, karena jumlah uang yang dapat dipinjamkan kepada anggota semakin bertambah banyak, dan hal ini memungkinkan anggota dapat menggunakan uang pinjaman tersebut untuk modal usaha ekonomi produktif secara layak.

Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan adalah kondisi di luar jangkauan komunitas yang dapat mendukung atau menghambat berkembangnya kegiatan Koperasi RT. Dalam hal ini dapat ditunjukkan dari; (i) sumberdaya lokal; (ii) kebijakan pemerintah; dan (iii) dukungan dari berbagai pihak (pemerintah, bank, pengusaha, dan LSM). Kondisi lingkungan tidak berkaitan secara langsung terhadap kinerja kelembagaan Koperasi RT. Namun demikian kondisi lingkungan memiliki tingkat keterkaitan dengan kinerja kelembagaan Koperasi RT yang cukup besar. Lahan pertanian yang tandus dan kurang subur menuntut komunitas harus bekerja keras dalam mengelola usahataninya. Keterbatasan terhadap perolehan sumber penghasilan anggota Koperasi RT, berdampak negatif terhadap upaya pemupukan modal yang dilakukan oleh Koperasi RT. Hasil wawancara kelompok dengan partisipan Koperasi RT 02 Dusun Setren menunjukkan bahwa sebenarnya anggota memiliki harapan dan keinginan melakukan pemupukan modal dengan menambah simpanan wajib anggota, akan tetapi mengingat hasil usahatani mereka yang kurang memadai sehingga simpanan wajib anggota tersebut sulit untuk dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Pak Sn (47 tahun) salah seorang anggota Koperasi RT 02 Dusun Setren yang mengatakan bahwa; Sajatosipun warga kerso mawon iuran koperasi supados modale saged katah, tapi nggih niku namine tani katah kekiranganipun,...sitinipun cengkar bade dipun usahaken sampun mboten kirang-kirang tapi nggih hasile mboten saged diajeng-ajeng Sebenarnya warga bersedia saja iuran koperasi supaya modalnya dapat bertambah banyak, tetapi ya itu namanya petani banyak kekurangannya, ...lahannya tandus akan diolah dengan cara bagaimanapun tetap saja hasilnya tidak dapat diharapkan Dilihat dari sejarah pembentukannya, Koperasi RT bukan berasal dari inisiatif komunitas, akan tetapi merupakan kehendak dari pemerintah untuk

95

melegalkan kelembagaan ekonomi komunitas menjadi kelembagaan ekonomi formal yang berbadan hukum koperasi. Berkaitan dengan hal tersebut keanggotaan Koperasi RT tidak bersifat sukarela, yang berarti hal ini sangat menyalahi aturan atau prinsip dasar pendirian koperasi. Padahal prinsip inilah yang dapat menunjukkan identitas koperasi yang sebenarnya, yaitu ”dari, ole h dan untuk anggota”, karena partisipasi anggota pun akan tumbuh secara spontan tanpa ada unsur penunjukan atau pemaksaan. Kasus Koperasi RT 02 Dusun Pundung, meskipun program telah berjalan selama tiga tahun akan tetapi masih ada sebagian warga RT yang tidak tahu jika dirinya adalah anggota Koperasi RT. Berkaitan dengan hal itu Koperasi RT mengalami kendala dalam menumbuhkan kesadaran anggota terhadap kemajuan dan perkembangan Koperasi RT. Kebijakan pemerintah yang kurang menghargai keragaman struktur maup un kultur yang ada pada masyarakat, dengan adanya penyeragaman perlakuan program, menjadikan fasilitas yang disediakan oleh program tidak seluruhnya dapat direspons secara cepat oleh sasaran pokok kelompok masyarakat miskin. Hal ini dapat ditunjukkan pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren yang memiliki profil anggota dan pengurus sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, tidak dapat menyerap fasilitas program (pelatihan perkoperasian dan manajemen usaha, serta kridit lunak BPR). Berkaitan dengan hal tersebut maka proses perkembangan Koperasi RT tersebut menjadi terhambat. Dalam hal dukungan dari pihak lain, selama ini kegiatan Koperasi RT hanya didukung oleh pihak pemerintah melalui program pelatihan perkoperasian yang dilakukan oleh Dinas PERINDAGKOP dan PENDAL Kabupaten Wonogiri dan fasilitas pemberian kredit lunak dari Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan dari dinas instansi pemerintah lainnya maupun pihak swasta belum terlibat didalamnya. Pemberian hibah bantuan modal usaha Koperasi RT tanpa diikuti dengan kesiapan dari penerima program terlebih dahulu dan tidak adanya kehadiran pihak pendamping, menjadikan komunitas belum cukup kuat untuk dapat berkembang.

96

Ikhtisar

Koperasi RT merupakan wujud kongkrit dari kelembagaan ekonomi yang ada pada masyarakat Desa Kudi. Sebagai suatu kelembagaan, Koperasi RT memiliki struktur dan kultur kelembagaan. Adanya perbedaan struktur maupun kultur yang dikembangkan pada masingmasing kelembagaan Koperasi RT, dilihat dari segi pengelolaan dan pelayanan Koperasi RT, hasil kajian terhadap tiga Koperasi RT menunjukkan adanya keragaan kinerja yang beragam. Dengan adanya keragaan kinerja kelembagaan tersebut, masingmasing kelembagaan Koperasi RT memiliki keunggulan dan kelemahan dalam upaya memberdayakan anggotanya. Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan Koperasi RT dalam upaya memberdayakan anggotanya adalah; profil anggota, profil pengurus, modal sosial dan kondisi lingkungan. Faktor- faktor tersebut pada tiga kasus Koperasi RT di Desa Kudi dapat dilihat pada Tabel 16. Tabel 16

Faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja kelembagaan pada tiga Koperasi RT di Desa Kudi Tahun 2006

Faktor -Faktor

Profil Anggota

•

• Profil Pengurus

• •

Modal Sosial

• •

Kondisi Lingkungan

• • •

Koperasi RT 02 Dusun Setren Mayoritas petani, tingkat pendidikan rendah, tingkat pendapatan rendah Tingkat partisipasi tinggi Tingkat pengetahuan perkoperasian rendah Tingkat Kemampuan manajemen usaha rendah Tingkat kepercayaan tinggi Luas jaringan kerja terbatas Sumberdaya lokal; lahan tandus Kebijakan pemerintah belum dapat direspons Dukungan pihak lain masih lemah

Nama Koperasi RT Koperasi RT 04 Dusun sukosari • Mayoritas petani, tingkat pendidikan rendah, tingkat pendapatan rendah • Tingkat partisipasi rendah • Tingkat pengetahuan perkoperasian sedang • Tingkat Kemampuan manajemen usaha sedang • Tingkat kepercayaan rendah • Luas jaringan kerja luas • Sumberdaya lokal; lahan subur • Kebijakan pemerintah sudah dapat direspons • Dukungan pihak lain cukup baik

•

• • • • • • • •

Koperasi RT 02 Dusun Pundung Mayoritas petani, tingkat pendidikan rendah, tingkat pendapatan rendah Tingkat partisipasi rendah Tingkat pengetahuan perkoperasian rendah Tingkat Kemampuan manajemen usaha rendah Tingkat kepercayaan rendah Luas jaringan kerja terbatas Sumberdaya lokal; lahan tandus Kebijakan pemerintah belum dapat direspons Dukungan pihak lain tidak ada

97

Dengan adanya faktor- faktor yang berkaitan dengan kinerja kelembagaan Koperasi RT sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 16., maka dapat dijelaskan bahawa; Profil anggota Koperasi RT sebagian besar memiliki jenis pekerjaan sebagai petani, tingkat pendidikan rendah, tingkat pendapatan rendah, dan tingkat partisipasi rendah (kecuali kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren). Berkaitan dengan hal tersebut, Koperasi RT kurang dapat menyerap informasi dan perkembangan teknologi, kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan kelembagaan lain, tidak mampu membaca peluang usaha yang ada di lingkungannya, dan cepat puas dengan hasil usaha yang telah dicapainya. Kapasitas pengurus pada tiga Koperasi RT masih rendah (kecuali kasus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari, yang telah memiliki tingkat pengetahuan perkoperasian dan manajemen usaha yang cukup tinggi). Berkaitan dengan profil pengurus tersebut maka kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren dan Koperasi RT 02 Dusun Pund ung belum mampu berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut jaringan kerja mereka masih terbatas. Sedangkan pada kasus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari, dengan adanya jaringan kerja yang cukup luas, hal tersebut dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan. Modal sosial dapat berperan memiliki fungsi memperkuat modal lainnya. Kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren, meskipun kapasitas anggota dan pengurus masih rendah, akan tetapi dengan adanya modal sosial yang dimilikinya, yaitu adanya kepercayaan antar anggota dan pengurus maka kerjasama untuk dapat mencapai tujuan kelompok mudah dibangun. Meskipun masih dikelola dengan cara tradisional akan tetapi perkembangan usaha Koperasi RT 02 Dusun Setren mengalami grafik pertumbuhan yang positif. Kasus Koperasi RT 02 Dusun Pundung mengalami kendala dalam penumbuhan kesadaran anggota terhadap perkembangan Koperasi RT, hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang tidak partisipatif, dan dukungan dari berbagai pihak yang masih rendah terhadap kegiatan Koperasi RT. Dengan demikian Koperasi RT 02 Dusun Pundung mengalami kemacetan usaha, dan menunjukkan kinerja kelembagaan tersebut buruk.

98

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI RUKUN TETANGGA

Sumaryadi (2005), menyatakan bahwa perencanaan adalah salah satu fungsi dari seluruh proses manajemen untuk pencapaian tujuan tertentu. Prinsip yang dipegang sebagai acuan dalam menyusun tujuan dan cara-cara bagaimana mencapai tujuan baik yang bersifat jangka pendek, menengah maupun panjang adalah harus diarahkan pada pemandirian masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Atau dengan kata lain pembangunan ditujukan untuk kemandirian masyarakat. Konsisten dengan hal itu maka program pemberdayaan komunitas dirancang untuk meningkatkan kehidupan seluruh komunitas dengan partisipasi aktif, melalui inisiatif yang datang dari komunitas itu sendiri. Maksudnya adalah supaya komunitas dapat menentukan keputusan berkenaan dengan nasib masa depannya sendiri, dalam rangka pencapaian kemandirian komunitas. Selaras dengan adagium pekerjaan sosial, yaitu “ to help people to help themselves”, memandang orang miskin bukan sebagai “objek” pasif yang hanya dicirikan oleh kondisi dan karakteristik kemiskinan, tetapi merupakan “aktor” yang memiliki seperangkat pengetahuan dan ketrampilan yang sering digunakannya dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seputar kemiskinannya. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi aktif dari komunitas menjadi penting dalam penyusunan program pemberdayaan komunitas. Pertama, adalah melalui partisipasi komunitas dapat diperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap komunitas setempat, yang tanpa kehadirannya maka program akan mengalami kegagalan. Kedua, bahwa komunitas lebih mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses, persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut. Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila komunitas dilibatkan dalam pembanguan masyarakat. Dalam rangka penyusunan program kegiatan yang partisipatif dan berbasis pada potensi yang ada di Desa Kudi, maka hasil kajian yang sudah dijabarkan

99

pada uraian sebelumnya dijadikan bahan untuk menyusun rencana kegiatan. Tahapan dalam menyusun rancangan tersebut meliputi; 1. Identifikasi potensi penguatan kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga. 2. Identifikasi permasalahan dalam penguatan kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga. 3. Identifikasi permasalahan dan kebutuhan komunitas pada aras kelompok. 4. Identifikasi permasalahan dan kebutuhan komunitas pada aras individu. 5. Penyusunan program.

Identifikasi Potensi Penguatan Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga

Dalam sebuah diskusi kelompok yang terfokus dibahas potensi-potensi yang dapat dikembangkan dalam upaya pemberdayaan terhadap komunitas di Desa Kudi. Potensi tersebut dirinci dalam kategori asset komunitas yang terdiri dari; sumberdaya manusia (human asset), sumberdaya alam (natural asset), sumberdaya kelembagaan (social and institutional asset), dan sumberdaya buatan (man made asset). Penduduk Desa Kudi yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani merupakan potensi sumberdaya manusia yang cukup strategis, karena mereka merupakan golongan mayoritas yang memungkinkan dapat diorganisir menjadi sebua h kekuatan dalam masyarakat. Semangat kerja keras dan nilai- nilai kerjasama yang ada didalamnya merupakan potensi yang dapat dikembangkan kearah pengembangan masyarakat. Sumberdaya lokal yang mendukung terhadap penguatan kelembagaan Koperasi RT antara lain adalah lahan yang luas. Meskipun tergolong pada lahan tandus dan marjinal, akan tetapi pemanfaatan lahan sangat diperlukan untuk berlangsungnya sebuah aktivitas usaha pertanian dalam arti luas. Hasil- hasil produksi pertanian, peternakan, dan kehutanan, yang belum dapat dipasarkan secara luas memiliki potensi untuk dapat dikembangkan melalui penguatan kelembagaan Koperasi RT. Komunitas sudah memiliki kelembagaan Koperasi RT yang dukungan dari pihak; kelembagaan pemerintahan (Pemerintah Kabupaten),

100

kelembagaan keuangan (BPR).

Merupakan

peluang

positif

yang

dapat

dimanfaatkan dalam pengembangan kelembagaan Koperasi RT. Sumber dana yang telah ada menjadi milik kelompok dari bantuan modal Koperasi RT, merupakan potensi yang cukup baik untuk pengembangan usaha Koperasi RT. Asset lainnya yang berupa sumberdaya buatan, walaupun relatif sederhana dapat menopang aktivitas dari kelembagaan Koperasi RT di Desa Kudi. Jalan darat yang menghubungkan antar daerah, bendungan dan aliran irigasi teknis. Kesemuannya itu dapat dijadikan sebagai sarana dan prasarana untuk penguatan Kelembagaan Koperas RT.

Identifikasi Permasalahan dalam Penguatan Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga

Berdasarkan kajian secara komprehensif tentang potensi yang ada di masyarakat dan hasil evaluasi terhadap program pengembangan masyarakat yang telah dilaksanakan dapat dipelajari bahwa program pemberdayaan Koperasi RT yang telah berjalan belum mampu memberdayakan anggota yang sebagian besar adalah petani miskin. Hasil analisis terhadap kelembagaan Koperasi RT diketahui; (i) Kapasitas anggota dan pengurus masih lemah, yaitu tingkat pendidikan anggota rendah, tingkat pendapatan anggota rendah, pengetahuan pengurus tentang perkoperasian dan kemampuan manajemen usaha masih rendah; (ii) Modal sosial yang ada pada masyarakat belum dapat dikembangkan, yaitu tingkat kepercayaan antar anggota maupun dengan pengurus masih rendah, jaringan kerja masih terbats; (iii) Kondisi lingkungan belum kondusif untuk dapat mendorong terjadinya proses penguatan kelembagaan, yaitu lahan yang tandus, kebijakan pemerintah yang tidak peka sosial, dukungan dari berbagai pihak (pemerintah, swasta, dan LSM) masih lemah. Berkaitan dengan hal tersebut maka kinerja kelembagaan Koperasi RT belum dapat mencapai hasil yang optimal. Di sisi lain, kapasitas individu petani miskin juga menjadi faktor lainnya yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan Koperasi RT. Dengan demikian untuk menyusun program penguatan kelembagaan Koperasi RT dapat dilihat dari dua aras yang saling berkaitan, yaitu aras kelompok atau Koperasi RT dan aras individu atau rumahtangga petani miskin sebagai anggota Koperasi RT.

101

Identifikasi Permasalahan dan Kebutuhan Komunitas Pada Aras Kelompok

Upaya untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan komunitas petani miskin pada aras kelompok, dilaksanakan dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok dengan anggota dan pengurus Koperasi RT yang tergolong sebagai petani miskin. Hasil identifikasi dibahas dalam Diskusi Kelompok Terfokus terhadap perwakilan anggota dan pengurus Koperasi RT, dan aparat desa, untuk bersama-sama menyusun lebih rinci dan menyusun skala prioritas permasalahan. Dari hasil diskusi kelompok terfokus tersebut dihasilkan suatu kesimpulan bahwa masalah inti yang dihadapi oleh Koperasi RT yang belum dapat memberdayakan anggota adalah karena kinerja Koperasi RT yang belum optimal. Hal ini berkaitan dengan adanya berbagai kendala dan masalah yang dihadapi pada masingmasing kelembagaan Koperasi RT. Kasus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari, masalah utama ya ng dihadapi untuk dapat mengoptimalkan kinerja Koperasi RT dalam rangka pemberdayaan anggota adalah masih lemahnya kapasitas anggota yang sebagian besar adalah petani miskin. Sehingga mereka belum dapat memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh Koperasi RT. Kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren, masalah utamanya adalah terletak pada sistem pengelolaan Koperasi RT yang masih dilakukan secara tradisional. Berkaitan dengan hal tersebut maka Koperasi RT 02 Dususn Setren tidak mampu berinteraksi dengan pelaku ekono mi lain yang pengelolaan usahanya sudah menerapkan sistem manajemen modern. Kasus Koperasi RT 02 Dusun Pundung masalah utama yang dihadapi adalah masih sangat mendasar, yaitu masalah kepemimpinan dan belum adanya kesadaran kelompok dalam kehidupan berkoperasi. Berkaitan dengan hal itu maka Koperasi RT 02 Dusun Pundung menghadapi permasalahan baik dalam hal pengelolaan maupun pelayanan. Identifikasi permasalahan pada tiga kasus Koperasi RT di Desa Kudi dapat dilihat pada Tabel 17.

102

Tabel 17. Identifikasi permasalahan aras kelompok pada tiga kasus Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006 No 1.

Masalah Utama Pelayanan Koperasi RT belum dapat diakses secara optimal oleh petani miskin (Kasus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari)

2.

Kurang mampu dalam pengelolaan usaha (Kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren)

3.

Fungsi dan peranan Kelembagaan Koperasi RT tidak jelas (Kasus Koperasi RT 02 Dusun Pundung)

4.

Asset yang dimiliki Koperasi RT kecil (Kasus pada semua Koperasi RT)

5.

Jaringan kerja dan jenis usaha yang dikembangkan masih terbatas

Penyebab Masih lemahnya kapasitas petani miskin Peraturan yang dikembangkan oleh Kelembagaan Koperasi RT tidak sesuai dengan kondisi sosial komunitas

Alternatif Pemecahan Meningkatkan kapasitas petani miskin; ⇒ Pelatihan ketrampilan usaha ⇒ Pendampingan Membangun peraturanperaturan yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi anggota

Pengetahuan pengurus dan anggota tentang perkoperasian dan manajemen usaha masih sangat terbatas

Meningkatkan pengetahuan pengurus dan anggota tentang perkoperasian; ⇒ Pendidikan perkoperasian ⇒ Pelatihan manajemen usaha

Kelembagaan Koperasi RT masih disatukan dengan struktur Kelemb agaan RT; ⇒ Struktur kepengurusan Koperasi RT menjadi satu dengan kepengurusan RT

Memisahkan Koperasi RT dengan struktur Kelembagaan RT; ⇒ pembentukan kepengurusan baru Koperasi RT

Pemupukan modal usaha Koperasi RT kecil ⇒ Tingkat pendapatan anggota rendah ⇒ Kesadaran anggota untuk menabung masih rendah

Meningkatkan modal usaha Koperasi RT; ⇒ Meningkatkan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota ⇒ Menyehatkan pengembalian pinjaman (pokok dan jasa bunga)

Kurang adanya kerjasama antar anggota, sesama koperasi, maupun dengan swasta

Meningkatkan kerjasama antar anggota, sesama koperasi, dan menjalin hubungan kerjasama dengan swasta Perluasan jenis usaha; Membuka usaha baru yang berbasis pada komunitas (perdagangan hasil pertanian dan pengadaan sarana produksi pertanian)

Sumber; Diolah dari hasil FGD

103

Identifikasi Permasalahan dan Kebutuhan Komunitas Pada Aras Individu

Meskipun masalah penguatan kelembagaan terfokus pada pendekatan kelompok namun penguatan kapasitas individu juga merupakan unsur penting. Karena efektivitas kinerja organisasi akan dapat dicapai dengan baik apabila efektivitas kinerja individu sudah dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil kajian terhadap keberdayaan Koperasi RT yang sebagian besar anggotanya adalah petani miskin. Diperoleh beberapa permasalahan pokok individu petani miskin yang berkaitan dengan penguatan Kelembagaan Koperasi RT. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 18. Tabel 18. Identifikasi permasalahan aras individu pada tiga kasus Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006 No 1.

Masalah Utama Keterlibatan individu dalam pengambilan keputusan masih rendah (Kasus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari dan Koperasi RT 02 Dusun Pundung)

2.

Kesulitan memperoleh sarana produksi pertanian (pupuk, obat-obatan) dan harga mahal

Kesulitan dalam pemasaran hasil produksi pertanian dan tidak ada kepastian harga jual

3.

(Kasus pada semua Koperasi RT) Tidak memiliki usaha lain selain dibidang pertanian (Kasus pada semua Koperasi RT)

Penyebab ⇒ Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan individu dalam pemecahan masalah ⇒ Rendahnya kepercayaan diri dalam interaksi sosial ⇒ Masih dominannya peran tokoh dalam proses pengambilan keputusan ⇒ Masih langkanya pelaku usaha lokal yang menyediakan sarana prasarana pertanian dan mampu menampung hasil produksi pertanian

Alternatif Pemecahan ⇒ Pelatihan dinamika kelompok

⇒ Terbatasnya perolehan informasi

⇒ Melakukan kerjasama antar Koperasi RT dan memperluas jaringan kerja dengan kelembagaan lain

⇒ Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan usaha (tidak mampu melihat peluang usaha) ⇒ Terbatasnya modal

Menciptakan lapangan kerja baru; ⇒ Pelatihan ketrampilan dan manajemen usaha ⇒ Bantuan modal usaha

Sumber; Diolah dari hasil FGD

⇒ Pelatihan partisipatif ⇒ Membentuk usaha kelompok di bidang pertanian yang difasilitasi Koperasi RT

104

Penyusunan Program Kerja Aras Kelompok dan Individu

Berdasarkan identifikasi masalah dan kebutuhan yang ada sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, selanjutnya dipilih alternatif kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara bersama-sama dengan pengurus dan anggota Koperasi RT, tokoh koperasi, petugas pembina Kopersi RT, dan aparat desa setempat dalam forum diskusi yang terfokus. Hasil diskusi tentang penetapan rencana kegiatan tersebut dikategorikan ke dalam empat strategi pokok Penguatan Kelembagaan Koperasi RT, yaitu; 1. Penguatan struktur dan kultur kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga 2. Penguatan kapasitas komunitas petani miskin 3. Penguatan ekonomi kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga 4. Pengembangan jenis usaha dan perluasan jaringan kerja kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga

Penguatan Struktur dan Kultur Kelembagaan Koperasi RT

Prioritas program ditujukan untuk Koperasi RT 02 Dusun Pundung. Program ini bertujuan untuk memperbaiki struktur dan kultur kelembagaan Koperasi RT yang ada di komunitas. Karena dengan keberadaan Koperasi RT yang masih dikelola dan menjadi satu dengan kelembagaan RT maka peran dan fungsi kelembagaan Koperasi RT menjadi tidak jelas. Nilai- nilai dan norma yang dikembangkan juga masih dipengaruhi dengan nilai- nilai yang ada pada kelembagaan RT. Kelembagaan RT sebagai kelembagaan pemerintahan, memiliki peran dan fungsi melakukan tugas di bidang pelayanan umum (pemerintahan, kemasyarakatan,

dan

pembangunan).

Sedangkan

Koperasi

RT

sebagai

kelembagaan ekonomi atau badan usaha, meskipun berwatak sosial akan tetapi pada dasarnya memiliki peran dan fungsi melakukan kegiatan usaha yang tunduk pada hukum ekonomi dan prinsip-prinsip koperasi. Sehingga struktur dan kultur yang dikembangkan dalam kelembagaan Koperasi RT perlu dipisahkan dengan struktur dan kultur kelembagaan RT.

105

Dengan adanya pemisahan struktur Koperasi RT dari struktur RT maka posisi dan peran pada masingmasing pengurus maupun anggota menjadi jelas. Meskipun kegiatan Koperasi RT masih menjadi satu dengan kegiatan RT, dengan adanya perbedaan peran dan fungsi pada masingmasing kelembagaan, maka warga juga akan mudah untuk memposisikan dirinya, kapan dia berkedudukan sebagai anggota warga RT dan kapan berperan sebagai anggota Koperasi RT. Dengan demikian hak dan kewajiban mereka akan semakin jelas dan mudah disadarinya. Prioritas program adalah Koperasi RT 02 Dusun Pundung, dan untuk mengimplementasikan maksud dan tujuan program maka beberapa kegiatan yang dilakukan adalah; (i) Sosialisasi nilai- nilai koperasi dan pembentukan struktur organisasi Koperasi RT; dan (ii) Pemilihan kepengurusan Koperasi RT. Rincian rencana kegiatan dijabarkan pada Tabel 19.

Sosialisasi Nilai-Nilai Koperasi dan Pembentukan Struktur Organisasi Koperasi RT. Kegiatan ini bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat keberadaan, fungsi dan peran Koperasi RT. Pelaksana kegiatan adalah seluruh warga RT atau anggota Koperasi RT. Struktur organisasi Koperasi RT yang dibentuk menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan komunitas. Sehingga dalam pembentukkan struktur organisasi Koperasi RT tidak bersifat baku. Tim pengembangan Koperasi RT tingkat desa bertugas memfasilitasi kegiatan pembentukan struktur organisasi Koperasi RT. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini ditentukan pada tanggal 25 Juli 2005. Tempat menyesuaikan kesepakatan dengan komunitas (rumah kediaman ketua RT), sehingga diharapkan kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh warga RT atau anggota Koperasi RT. Sebelum

kegiatan

dilaksanakan,

tim pengembangan

Koperasi

RT

memberikan penguatan kepada komunitas dengan mensosialisasikan tentang perkoperasian dan bagaimana cara berkoperasi yang baik dan benar. Penanaman terhadap nilai-nilai koperasi perlu disampaikan kepada komunitas. Selanjutnya Tim pengembangan Koperasi RT memandu forum diskusi pembentukan struktur organisasi Koperasi RT yang harus dipisahkan dengan struktur organis asi RT.

106

Diskusi dilaksanakan oleh seluruh warga RT atau anggota Koperasi RT. Setelah warga RT berhasil membuat struktur organisasi dan menentukan peran masingmasing bagian yang ada dalam struktur organisasi Koperasi RT, kegiatan selanjutnya adalah warga RT mengadakan pemilihan kepengurusan Koperasi RT dan memberi nama Koperasi RT tersebut yang dapat membedakan antara satu Koperasi RT dengan yang lainnya. Sebagai contoh; “Koperasi RT Mandiri”. Pemberian identitas ini, dapat membantu dalam menghilangkan kesan terhadap Koperasi RT yang sulit dibedakan dengan RT.

Pemilihan

Kepengurus an

Koperasi

RT.

Kegiatan

pemilihan

kepengurusan Koperasi RT merupakan kegiatan lanjutan dari penguatan struktur kelembagaan Koperasi RT. Berkaitan dengan hal itu maka pelaksanaan kegiatan waktu dan tempat adalah bersamaan dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Pelaksana kegiatan adalah seluruh anggota Koperasi RT. Kegiatan difasilitasi oleh tim pengembangan Koperasi RT. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pemilihan kepengurusan baru pada Koperasi RT adalah; disamping dimaksudkan untuk memperbaiki pengelolaan usaha yang dilakukan oleh Koperasi RT, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran aktif dari seluruh anggota Koperasi RT dan menanamkan nilai- nilai demokrasi yang ada dalam koperasi kepada komunitas. Sehingga dalam proses pemilihan kepengurusan tersebut harus bersifat demokratis dan partisipatif. Artinya seluruh anggota harus berperan aktif dalam mengikuti proses jalannya pemilihan kepengurusnan Koperasi RT, setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk dapat duduk sebagai pengurus, satu orang anggota memiliki hak satu suara dan bebas menentukan dukungannya.

107

Tabel 19. Rencana kegiatan penguatan struktur dan kultur kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006

Masalah

Tujuan

Kegiatan

Pelaksana

Struktur kepengurusan Koperasi RT masih menjadi satu dengan struktur kepengurusan RT

Memperjelas dan memperkuat keberadaan, peran dan fungsi Koperasi RT

1. Penguatan struktur dan kultur kelembagaan Koperasi RT

Seluruh warga RT 02

Menanamkan nilainilai koperasi kepada komunitas

2. Pemilihan kepengurusan Koperasi RT

(Kasus pada Koperasi RT 02 Dusun Pundung)

Memperbaiki pengelolaan usaha simpan pinjam Koperasi RT

Instansi Pendukung Pemerintah Desa Kudi

Waktu & Tempat Dilaksanakan 25 Juli 2006

Tim pengembangan Koperasi RT tingkat desa

Bertempat di Rumah kediaman Ketua RT 02 Dusun Pundung

Mekanisme/Metode 1. Kegiatan difasilitasi oleh Tim pengembangan Koperasi RT tingkat desa 2. Sebelum dilakukan kegiatan penguatan struktur kelembagaan Koperasi RT , tim pengembangan Koperasi RT memberikan sosialisasi tentang perkoperasian 3. Dalam penguatan struktur kelembagaan Koperasi RT perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan komunitas 4. Dala m hal pemilihan kepengurusan Koperasi RT, Proses pemilihan dilakukan secara demokratis dan partisipatif

Prioritas Koperasi RT Koperasi RT 02 Dusun Pundung

107

108

Penguatan Kapasitas Komunitas

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani miskin baik kemampuan secara kelompok maupun individu. Program ini merupakan upaya meningkatkan kapasitas sumberdaya petani miskin melalui perubahan sikap dan perilaku, sehingga mampu mengelola usaha kelompoknya (Koperasi RT), memiliki kepercayaan diri dalam berinteraksi sosial, mampu membaca peluang usaha dan mampu mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya secara efekektif dan efesien. Sebagai implementasi dari program ini maka kegiatan yang dilakukan adalah meliputi; (i) Pelatihan manajemen usaha koperasi; dan (ii) Pelatihan teknis ketrampilan usaha; pengupasan mete dan batik tulis. Rincian rencana kegiatan disajikan pada Tabel 20.

Pelatihan Manajemen Usaha Koperasi. Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kapasitas kelompok khususnya pengurus Koperasi RT dalam mengelola usahanya sehingga mampu mengarahkan anggotanya untuk berperan secara aktif dalam pencapaian yang diharapkan bersama. Selain kegiatan itu diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelompok dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Pelaksana kegiatan adalah Pengurus Koperasi RT yang berpredikat sebagai petani miskin yang didukung oleh Pemerintah Desa kudi, Pemerintah Kecamatan Batuwarno dan Dinas PERINDAGKOP dan PENDAL Kabupaten Wonogiri. Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan pengalaman Koperasi RT masingmasing peserta dengan prioritas Koperasi RT 02 Dusun Setren. Waktu pelaksanaan kegiatan ini, dilakukan pada saat musim petani tidak banyak pekerjaan merawat usaha pertaniannya di sawah, yaitu Bulan Juli 2007. Lamanya waktu pelatihan lima hari dengan metode ceramah, tanya jawab, dan praktek. Tempat pelatihan di SD Negeri II Desa Kudi. Setelah peserta selesai mengikuti pelatihan, dilakukan evaluasi bersama yang dibuat oleh pelatih dan peserta.

109

Pelatihan Ketrampilan Teknis Usaha. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada petani miskin, yang memiliki minat dan berkeinginan untuk melakukan usaha akan tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup terhadap bidang usaha yang ingin ditekuninya. Kegiatan pelatihan ketrampilan teknis usaha yang dilaksanakannya lebih banyak latihan dan praktek secara langsung terhadap materi pelatihan daripada teori. Materi pelatihan sesuai dengan yang dikehendaki komunitas yaitu; pelatihan pengupasan mete dan batik tulis. Pilihan

terhadap

materi

pelatihan

tersebut

memungkinkan

untuk

dilaksanakan, karena disamping diinginkan oleh komunitas, juga potensi lokal mendukung, Pada hakekatnya komunitas sudah melaksanakan usaha tersebut akan tetapi pengerjaannya masih belum baik. Selama ini mereka hanya mengupas mete dengan alat yang sederhana dan penanganannya masih dengan cara-cara yang tradisional. sehingga hasil kupasan kacang mete banyak yang pecah, sedangkan yang diminati oleh konsumen/pasar adalah dibutuhkan kacang mete yang kering, bersih dan utuh. Sedangkan pada kegiatan pelatihan batik tulis yang dibutuhkan oleh komunitas adalah ketrampilan dalam membuat motif dan corak batik. Karena selama ini mereka hanya menjadi buruh pekerja “nutul” kain mori yang sudah ada coraknya yang didatangkan dari kota Solo. Dalam kegiatan ini Pemerintah Desa Kudi bekerjasama dengan Dinas PERINDAGKOP dan PENDAL Kabupaten Wonogiri memfasilitasi kegiatan pelatihan. Pemerintah Desa Kudi memfasilitasi penyediaan tempat dan bahan baku pelatihan, sedangkan Dinas Perindagkop dan Pendal Kabupaten Wonogiri adalah menyediakan pelatih dan materi pelatihan. Waktu pelaksanaan kegiatan ini, dilakukan pada saat musim petani tidak banyak pekerjaan merawat usaha pertaniannya di sawah, yaitu Bulan Juli 2007. Lamanya waktu pelatihan 5 hari dengan metode ceramah, tanya jawab, dan praktek. Tempat pelatihan di Balai Desa Kudi. Setelah peserta selesai mengikuti pelatihan, dilakukan evaluasi bersama yang dibuat oleh pelatih dan peserta.

110

Tabel 20. Rencana kegiatan penguatan kapasitas komunitas di Desa Kudi Tahun 2006

Masalah

Tujuan

1 Kurang mampu dalam pengelolaan usaha

2 Meningkatkan kemampuan petani miskin supaya mampu mengelola usaha Koperasi RT dengan baik (sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen koperasi)

(Kasus pada Koperasi RT 02 Dusun Setren)

Kegiatan 3 Pelatihan manajemen usaha koperasi

Pelaksana 4 Pengurus Koperasi RT yang berpredikat sebagai petani miskin

Instansi Pendukung 5 Dinas Perindagkop dan Pendal Kabupaten Wonogiri Tim pengembangan Koperasi RT Kabupaten Pemerintah Desa Kudi

Waktu & Tempat 6 Juli 2007 (5 hari) Tempat SD Negeri II Desa Kudi

Mekanisme/Metode 7 1. Pelatihan difasilitasi oleh Pemerintah Desa Kudi 2. Peserta pelatihan diutamakan kepada pengurus Koperasi RT yang berpredikat sebagai petani miskin 3. Identifikasi pelatihan sesuai dengan kebutuhan latihan bagi peserta sesuai tingkat kemampuan masing-masing 4. Materi disusun oleh Tim pengembangan Koperasi RT dari Dinas Perindag Kop dan Pendal Kabupaten Wonogiri 5.Metode yang digunakan; ceramah, diskusi, dan praktek 6.Evaluasi dilaksanakan oleh pelatih dan peserta dengan indikator yang ditetapkan secara bersama.

Prioritas Koperasi RT 8 Koperasi RT 02 Dusun Setren

110

111


1 Tidak memiliki usaha selain dibidang pertanian (Kasus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari)

2 Memberikan ketrampilan usaha supaya petani memiliki peluang untuk dapat bekerja dan berusaha selaian di bidang pertanian

3 Pelatihan ketrampilan teknis usaha; pengupasan mete dan batik tulis

4 Anggota Koperasi RT Tim pengembangan Koperasi RT Kabupaten Pemerintah Desa Kudi

5 Dinas Perindagkop dan Pendal Kabupaten Wonogiri

6 Juli 2007 (lima hari) Tempat Balai Desa Kudi

7 1.Pelatihan difasilitasi oleh Pemerintah Desa Kudi; penyediaan tempat, bahan baku untuk praktek 2.Peserta pelatihan diutamakan kepada anggota Koperasi RT yang berpredikat sebagai petani miskin, dan belum memiliki usaha lainnya selain bertani/buruh tani 3.Pelatih, dan peralatan untuk praktek pelatihan dari Tim pengembangan Koperasi RT dari Dinas Perindag Kop dan Pendal Kabupaten Wonogiri 4.Metode yang digunakan; ceramah, diskusi, dan praktek 5.Evaluasi dilaksanakan oleh pelatih dan peserta dengan indikator yang ditetapkan secara bersama.

8 Koperasi RT 04 Dusun Sukosari

111

112

Penguatan Ekonomi Kelembagaan Koperasi RT.

Program ini merupakan strategi ketiga setelah adanya penguatan struktur maupun kultur Koperasi RT, dan Penguatan kapasitas komunitas. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan asset Koperasi RT dan mendidik petani miskin untuk gemar berinvestasi dan memiliki keberanian untuk melakukan usaha. Sasaran program adalah seluruh Koperasi RT yang ada di Desa Kudi. Setelah komunitas memahami dan menyadari cara-cara berkoperasi yang baik dan benar serta mampu mengelola usahanya, maka mereka diajak untuk berinvestasi dengan meningkatkan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan mana suka. Komunitas juga harus mulai berani untuk berinteraksi dan memanfaatkan fasilitas program pemberdayaan Koperasi RT yang telah disediakan oleh pihak pemerintah, yaitu adanya pinjaman sangat lunak dari BPR. Untuk dapat mencapai hal tersebut di atas, sebagai implementasi dari program ini, kegiatan yang dilakukan adalah meliputi; (i) Meningkatkan simpanan anggota yang terdiri dari; simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan mana suka anggota; (ii) Mengajukan pinjaman ke BPR. Rincian rencana kegiatan disajikan pada Tabel 21.

Meningkatkan

Simpanan Anggota. Kegiatan ini bertujuan untuk

memupuk modal dan meningkatkan asset Koperasi RT. Kegiatan dilakukan secara swadana oleh anggota. Bagi Koperasi RT yang belum melaksanakan simpanan anggota secara tertib, maka kegiatan awal adalah menertibankan pemupukan modal dengan cara mengadakan simpanan anggota. Sedangkan bagi Koperasi RT yang telah melaksanakan simpanan anggota secara rutin sebagaimana disebutkan di atas, maka simpanan tersebut dinaikkan. Jumlah dan besaran simpanan anggota disesuaikan dengan kemampuan komunitas. Untuk batas maksimal tidak ditentukan akan tetapi batas minimal harus dibatasi pada masingmasing anggota Koperasi RT; 1. Simpanan pokok

: Lima Belas Ribu Rupiah per anggota

2. Simpanan wajib

: Satu Ribu Rupiah per anggota per bulan

3. Simpanan mana suka

: Lima Ratus Rupiah per anggota per bulan

113

Untuk memotivasi anggota gemar berinvestasi, maka Koperasi RT harus melaksanakan aturan yang adil, yaitu dengan cara memberikan batasan maksimal kepada anggotanya berdasarkan jumlah tabungan yang ada pada Koperasi RT. Selanjutnya Koperasi RT juga harus membagikan Sisa Hasil Usaha Koperasi RT supaya anggota dapat menikmati manfaat mereka berinvestasi. Sehingga pada saat tutup buku akhir tahun kegiatan anggota diajak untuk meningkatkan tabungannya diharapkan tidak banyak mengalami kendala. Simpanan pokok minimal setiap tiga tahun sekali dinaikkan, sedangkan untuk simpanan wajib dinaikkan setiap pergantian tahun. Waktu untuk melaksanaklan kegiatan ini dapat dilaksanakan sewaktu-waktu mulai Bulan Januari 2007. Bertempat pada masingmasing dilaksanakannya aktivitas atau kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi RT.

Melakukan Pinjaman Kepada BPR. Kegiatan ini merupakan upaya penggalian potensi terhadap sumber-sumber keuangan yang memungkinkan dapat dijangkau oleh komunitas. Karena pihak perbankkan memiliki aturan yang sudah baku, maka sebaiknya komunitas menyesuaikan diri sehingga dapat berinteraksi dengan pihak bank. Oleh karena itu kegiatan ini dilaksanakan setelah diadakan pembenahan organisasi dan manajemen Koperasi RT, serta penguatan kapasitas petani miskin baik secara individu maupun kelompok. Maksud dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai salah satu upaya Koperasi RT untuk mendapatkan uang tunai dalam jumlah yang layak digunakan usaha

ekonomi produktif.

Waktu

untuk

melaksanaklan

kegiatan

dapat

dilaksanakan sewaktu-waktu mulai Bulan Januari 2007. Bertempat pada masingmasing Koperasi RT. Pelaksana kegiatan pinjaman kepada BPR Kecamatan Batuwarno ini adalah pengurus beserta anggota Koperasi RT. Besarnya jumlah pinjaman yang diajukan adalah Satu Juta Rupiah dengan besaran bunga pinjaman lima persen per tahun. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara diangsur sebanyak tiga puluh enam kali atau selama tiga tahun. Pihak penjamin pinjaman adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

114

Tabel 21. Rencana kegiatan penguatan ekonomi kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006

Masalah 1 Pemupukan modal usaha Koperasi RT kecil (Kasus pada semua Koperasi RT)

Tujuan 2 Meningkatkan modal usaha Koperasi RT

Kegiatan 3 1. Meningkatkan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan mana suka anggota 2. Mengajukan pinjaman ke BPR

Pelaksana 4 Anggota Koperasi RT

Instansi Pendukung 5 BPR Kecamatan Batuwarno Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Waktu & Tempat 6 Dilaksanakan setiap waktu mulai Bulan Januari 2007 Tempat aktivitas Koperasi RT

Mekanisme/Metode 7 A. Meningkatkan Simpanan Anggota; 1. Penentuan besarnya simpanan pokok, wajib, dan mana suka disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota Koperasi RT batas minimal; - Simpanan pokok : Rp. 15.000 per anggota - Simpanan wajib : Rp. 1.000 per anggota per bulan - Simpanan mana suka: Rp. 500,- per anggota per bulan 2. Besarnya simpanan anggota digunakan untuk menentukan batas maksimal pinjaman masing-masing anggota. 3. Penambahan simpanan pokok ditingkatkan setiap tiga tahun sekali 4. Penambahan simpanan wajib ditingkatkan setiap pergantian tahun

114

115


1

2

3

4

5

6

7 B. Pengajuan pinjaman BPR; 1. Mengajukan pinjaman untuk tambah modal pada BPR Kecamatan Batuwarno Rp. 1.000.000,2. Besarnya bunga pinjaman 5% per tahun dengan perincian; - PAD: 1% - Operasional : 1% - BKK : 1% 3. Pengembalian dilakukan dengan cara diangsur 36X (tiga tahun) 4. Pihak penjamin pinjaman adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri

115

116

Pengembangan Jenis Usaha dan Perluasan Jaringan Kerja Kelembagaan Koperasi RT Program ini merupakan strategi tahap akhir dalam penguatan kelembagaan Koperasi RT dalam rangka pemberdayaan anggota. Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Koperasi RT kepada anggota yang sebagian besar adalah petani miskin. Untuk dapat memberdayakan mereka, Koperasi RT dituntut mampu memberikan pelayanan kepada anggota secara optimal. Kondisi kemiskinan yang dialami oleh petani miskin menjadikan mereka memiliki banyak keterbatasan dalam meningkatkan usahanya. Mereka mengalami ketidakberdayaan dalam memperoleh sarana produksi dengan harga yang murah, dan tidak memiliki harga tawar yang tinggi pada saat penjualan hasil panenanya. Sehingga keuntungan yang didapat dari usaha pertaniannya tersebut tidak memadai (mendapatkan keuntungan yang layak). Kebanyakan petani miskin dalam pengadaan kebutuhan sarana produksi usahanya (pupuk, pestisida, benih, dll.) masih dilakukan secara individu dan harus menempuh tempat yang cukup jauh dari daerahnya. Dilihat dari jumlah barang yang didapat dengan biaya yang harus dikeluarkannya (transportasi) sangat tidak efisien. Demikian juga ketika menjual hasil panenanya yang sedikit, mereka harus banyak mengeluarkan ongkos untuk tenaga dan transportasi yang banyak. Hal inilah yang melatar belakangi petani miskin menghendaki Koperasi RT mampu berperan membantu mengatasi kesulitan usaha yang dialami oleh petani miskin tersebut. Untuk maksud itulah maka beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah; (i) Koperasi RT membuka usaha baru, yaitu melakukan kegiatan perdagangan dengan me nyediakan sarana produksi untuk usaha pertanian, dan membeli hasil produksi pertanian; (ii) Membangun kerjasama dengan pelaku ekonomi lain, yaitu

KUD maupun pihak swasta yang usahanya

bergerak di bidang pertanian. Rincian rencana ditunjukkan pada Tabel 22.

Membuka Usaha Baru. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu petani miskin dalam melakukan kegiatan usahanya supaya lebih produktif. Sehingga hasil keuntungan yang didapatkan akan meningkat. Demikian pula sebaliknya

117

manfaat yang dapat diperoleh bagi Koperasi RT adalah adanya pemasukan atau penambahan keuntungan usaha. Dengan adanya kegiatan tersebut maka keuntunga n proses kegiatan ekonomi tidak keluar dari komunitas. Karena perolehan keuntungan yang didapat oleh Koperasi RT pada akhirnya juga dinikmati oleh komunitas. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2007 oleh seluruh anggota dan pengurus Koperasi RT, dengan mekanisme kegiatan sebagai berikut; 1. Pelayanan pengadaan sarana produksi pertanian; a. Koperasi Menginfentarisir sarana produksi yang dibutuhkan oleh petani miskin (pestisida, pupuk, benih, dll.) b. Koperasi RT melakukan pengadaan bahan saprodi c. Koperasi RT mendistribusikan sarana produksi pertanian kepada petani miskin yang membutuhkan d. Sistem pembayaran disesuaikan dengan kemampuan masingmasing petani miskin 2. Pelayanan pembelian hasil produksi pertanian; a. Hasil pertanian ditampung (pengepul) oleh Koperasi RT b. Penentuan harga sesuai kesepakatan Koperasi RT dengan petani miskin c. Koperasi RT memasarkan hasil tampungan produksi pertanian yang berasal dari petani miskin d. Sistem pembayaran kepada petani miskin dilakukan dengan cara-cara yang disepakati bersama

Membangun Kerjasama dengan Kelembagaan Lain. Kerjasama dengan kalangan

dunia

usaha

bertujuan

untuk

membuka,

menyiapkan

dan

mengembangkan akses pasar dan manfaat kesejahteraan laiinnya. Prinsip dalam kerjasama ini adalah; saling menguntungkan atau saling memperkuat (sinergi), yaitu; (i) Adanya keterlibatan petani miskin (Koperasi RT) dalam pengambilan keputusan dalam berbagai kegiatan usaha; (ii) Memberikan ruang yang cukup bagi petani miskin (Koperasi RT) untuk menentukan pilihan dan mengatur sumberdaya sendiri; (iii) Adanya tanggung jawab bersama terhadap keputusan

118

yang diambil; (iv) Sistem dan prosedur kerjasa mudah dan bersifat terbuka; (v) Masing- masing memiliki kedudukan yang setara, dan saling menghormati. Untuk dapat terlaksanakannya kegiatan ini, maka peran secara aktif dari Pemerintah Desa Kudi, Pemerintah Kecamatan Batuwarno dan Dinas Perindagkop dan Pendal Kabupaten Wonogiri sangat diperlukan. Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan memfasilitasi; (i) Pertemuan antara Koperasi RT, petani miskin, KUD Kecamatan Batuwarno, dan pihak swasta (UD. Suluh Tani, UD. Sari Wono); dan (ii) Ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pencapaian bentuk kerjasama. Sedangkan Dinas Perindagkop dan Pendal Kabupaten Wonogiri melakukan perlindungan terhadap Koperasi RT dalam melakukan kerjasama dengan KUD/ UD. Sari Wono; 1. Bentuk-bentuk kerjasama antara Koperasi RT, KUD Kecamatan Batuwarno, dan UD. Sari Wono-Sidoharjo dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang disaksikan oleh Kepala Desa Kudi dan Camat Batuwarno, dan diketahui oleh Kepala Dinas Perindagkop dan Pendal Kabupaten Wonogiri 2. Pengenaan sangsi ijin usaha kepada terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama Kegiatan ini dilaksanakan oleh pengurus dan anggota Koperasi RT pada Bulan Oktober 2007, dan bertempat di Balai Desa Kudi.

119

Tabel 22. Rencana kegiatan pengembangan jenis usaha Koperasi Rukun Tetangga di Desa Kudi Tahun 2006

Masalah 1 Jenis usaha masih terbatas dan jaringan kerja terbatas (Kasus pada semua Koperasi RT)

Tujuan 2 Meningkatkan pelayanan kepada petani miskin

Kegiatan 3 Membuka usaha baru; 1. Penyediaan sarana produksi untuk pertanian 2. Membeli hasil produksi pertanian Membangun kerjasama dengan; 1.KUD Kecamatan Batuwarno 2.Pihak swasta; UD. Suluh TaniWonogiri, UD. Sari WonoSidoharjo

Pelaksana 4 Pengurus dan anggota Koperasi RT

Instansi Pendukung 5 KUD Kecamatan Batuwarno Pemerintah Desa Kudi Pemerintah Kecamatan Batuwarno Dinas Perindagkop dan Pendal Kabupaten Wonogiri

Waktu & Tempat 6 Oktober 2007 Bertempat di Balai Desa Kudi

Mekanisme/Metode 7 A. Pelayanan pengadaan sarana produksi pertanian; 1. Koperasi Menginfentarisir sarana produksi yang dibutuhkan oleh petani miskin (pestisida, pupuk, benih, dll.) 2. Koperasi RT melakukan pengadaan bahan saprodi 3. Koperasi RT mendistribusikan sarana produksi pertanian kepada petani miskin yang membutuhkan 4. Sistem pembayaran disesuaikan dengan kemampuan masing-masing petani miskin

119

B. Pelayanan pembelian hasil produksi pertanian; 1. Hasil pertanian ditampung (pengepul) oleh Koperasi RT 2. Penentuan harga sesuai kesepakatan Koperasi RT dengan petani miskin

120


1

2

3

4

5

6

7 3. Koperasi RT memasarkan hasil tampungan produksi pertanian dari petani miskin disetorkan kepada KUD/UD. Sari Wono 4. Sistem pembayaran kepada petani miskin dilakukan dengan cara-cara yang disepakati bersama C. Prinsip dalam melakukan kerjasama adalah saling menguntungkan atau saling memperkuat (sinergi) D. Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan memfasilitasi bentuk kerjasama; 5. Memfasilitasi pertemuan antara Koperasi RT, petani miskin, KUD Kecamatan Batuwarno, dan pihak swasta (UD. Suluh Tani. UD. Sari Wono) 6. Ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pencapaian bentuk kerjasama

120

121


1

2

3

4

5

6

7 E. Dinas Perindagkop dan Pendal Kabupaten Wonogiri melakukan perlindungan terhadap Koperasi RT dalam melakukan kerjasama dengan KUD/ UD. Sari Wono; 1. Bentuk-bentuk kerjasama antara Koperasi RT, KUD Kecamatan Batuwarno, dan UD. Sari Wono-Sidoharjo dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang disaksikan oleh Kepala Desa Kudi dan Camat Batuwarno, dan diketahui oleh Kepala Dinas Perindagkop dan Pendal Kabupaten Wonogiri 2. Pengenaan sangsi ijin usaha kepada terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama

121

122

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Program Mengangkat Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi Rukun Tetangga (RT) dalam Rangka Ketahanan Desa di Kabupaten Wonogiri, yang bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, dalam pelaksanaannya di Desa Kudi belum dapat mengena sasaran pokok pada kelompok masyarakat miskin, termasuk dalam kelompok masyarakat miskin tersebut adalah komunitas petani miskin yang menjadi anggota Koperasi RT. Hal ini berkaitan dengan kinerja Koperasi RT yang belum optimal dalam memberdayakan anggotanya. Hasil kajian pada tiga Koperasi RT yang menjadi kasus dalam kajian ini, menunjukkan

bahwa

adanya

perbedaan

struktur

maupun

kultur

yang

dikembangkan pada masingmasing kelembagaan tersebut, dilihat dari segi pengelolaan

dan

pelayanan

usaha,

telah

menciptakan

keragaan

kinerja

kelembagaan Koperasi RT. Dengan adanya keragaan kinerja kelembagaan tersebut, masingmasing kelembagaan Koperasi RT memiliki keunggulan dan kelemaha n dalam upaya memberdayakan anggotanya. Kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren, dalam hal pengelolaan usaha telah dilakukan dengan cara musyawarah dan semua anggota diwajibkan meminjam, sehingga memungkinkan anggota cukup kuat terlibat dalam pengambilan keputusan atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya. Akan tetapi dalam hal pelayanan kepada anggota, kendala yang dihadapi oleh Koperasi RT tersebut adalah terletak pada sistem pengelolaan yang masih dilakukan secara tradisional, sehingga Koperasi RT 02 Dususn Setren tidak mampu berinteraksi dengan kelembagaan lain yang menuntut adanya pengelolaan usaha sistem manajemen modern. Berkaitan dengan hal tersebut Koperasi RT belum dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada anggotanya dalam hal jumlah pinjaman yang belum layak untuk modal usaha ekonomi produktif, dan pemberian informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan usaha yang dilakukan oleh anggota.

123

Kasus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari, dengan adanya keunggulan ya ng dimiliki pada sistem pengelolaan Koperasi RT yang sudah menerapkan manajemen perkoperasian modern, Koperasi RT 04 Dususn Sukosari mampu berinteraksi dengan kelembagaan lain, sehingga Koperasi RT tersebut dapat mengikuti pelatihan dan mendapatkan kredit lunak untuk modal usaha dari Bank Perkreditan Rakyat yang difasilitasi program pemberdayaan Koperasi RT. Berkaitan dengan hal tersebut maka Koperasi RT memungkinkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggotanya dalam hal jumlah pinjaman yang layak untuk modal usaha ekonomi produktif, dan pemberian informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi peningkatan usaha yang dilakukan oleh anggota. Akan tetapi kemajuan tersebut belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh anggota, karena dalam hal pengelolaan usaha, Koperasi RT 04 Dusun Sukosari tidak dilakukan dengan caracara yang memungkinkan anggota cukup kuat terlibat dalam pengambilan keputusan atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya. Pengelolaan dilakukan dengan aturan formal yang ketat, dan dibuat sendiri oleh pengurus sedangkan anggota tidak terlibat didalamnya, sehingga peraturan yang dibuat bersifat kaku dan tidak sesuai dengan kondusi sosial ekonomi anggota. Kasus Koperasi RT 02 Dusun Pundung, dalam hal pengelolaan usaha hanya dilakukan oleh Ketua RT tanpa prosedur kerja yang jelas, sehingga Koperasi RT tersebut tidak mampu menjalankan usahanya secara baik, dana kelompok tidak bergulir dan usaha Koperasi RT mengalami kemacetan. Berkaitan dengan hal tersebut maka anggota belum dapat merasakan manfaat dari segi ekonomi maupun informasi dari adanya kegiatan Koperasi RT tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan Koperasi RT dalam upaya memberdayakan anggotanya adalah; (i) profil anggota; (ii) profil pengurus; (iii) modal sosial; dan (iv) kondisi lingkungan. 1. Profil anggota Koperasi RT sebagian besar memiliki jenis pekerjaan sebagai petani, tingkat pendidikan rendah, tingkat pendapatan rendah, dan tingkat partisipasi rendah (kecuali kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren). Berkaitan dengan hal tersebut, daya tanggap terhadap perubahan sosial sangat lambat,

124

mereka kurang dapat menyerap informasi dan perkembangan teknologi, kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan kelembagaan lain, tidak mampu membaca peluang usaha yang ada di lingkungannya, dan cepat puas dengan hasil usaha yang telah dicapainya. Dengan demikian maka dalam hal inisiatif dan kreatifitas yang datangnya dari anggota untuk memajukan usaha Koperasi RT belum dapat diharapkan. 2. Kapasitas pengurus pada tiga Koperasi RT masih rendah (kecuali kasus Koperasi RT 04 Dusun Sukosari, yang telah memiliki tingkat pengetahuan perkoperasian dan manajemen usaha yang cukup tinggi). Berkaitan dengan profil pengurus tersebut maka kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren dan Koperasi RT 02 Dusun Pundung belum mampu berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya (pemerintah, bank, dan swasta). Sehingga mereka belum dapat mengikuti kegiatan yang difasilitasi oleh program pemberdayaan Koperasi RT yang disediakan oleh pemerintah (pelatihan dan pinjaman kredit lunak). Berkaitan dengan hal tersebut, maka Koperasi RT 02 Dusun Setren dan Koperasi RT 02 Dusun Pundung belum dapat mengoptimalkan pelayanan kepada anggota. Contoh dalam menentukan syarat pinjaman Koperasi RT, anggota atau calon peminjam diwajibkan memiliki usaha ekonomi produktif atau memiliki proposal kegiatan usaha. Terkait dengan hal tersebut, maka anggota Koperasi RT yang sebagian besar adalah petani miskin, mengalami kendala jika akan meminjam uang Koperasi RT. Karena komunitas petani miskin pada umumnya memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah (tidak dapat membuat proposal kegiatan usaha, dan tidak memiliki usaha lainnya selain usahatani). 3. Modal sosial dapat berperan memiliki fungsi memperkuat modal lainnya. Kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren meskipun kapasitas anggota dan pengurus masih rendah, akan tetapi dengan adanya modal sosial yang dimiliki pada Koperasi RT tersebut, yaitu tingkat kepercayaan yang tinggi antar anggota maupun dengan pengurus maka kerjasama untuk dapat mencapai tujuan kelompok mudah dibangun. Meskipun masih dikelola dengan cara tradisional akan tetapi perkembangan usaha Koperasi RT 02 Dusun Setren mengalami grafik pertumbuhan yang positif.

125

4. Lahan tandus, kebijakan pemerintah yang tidak partisipatif, dan dukungan dari pihak lain yang masih rendah terhadap kegiatan Koperasi RT, memberikan dampak negatif terhadap hasil kinerja kelembagaan Koperasi RT. Kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren, keinginan anggota unt uk melakukan pemupukan modal terhambat karena usahatani yang mereka lakukan kurang mendapat hasil yang memadai. Hal ini berkaitan dengan kondisi lahan yang tandus. Kasus Koperasi RT 02 Dusun Pundung, karena Koperasi RT bukan berasal dari inisiatif komunitas, sebagian warga tidak merasa menjadi anggota Koperasi RT. Berkaitan dengan hal itu Koperasi RT mengalami kendala dalam hal kepemimpinan dan penumbuhan kesadaran anggota terhadap kemajuan dan perkembangan Koperasi RT. Berkaitan dengan hasil kajian tersebut, penyusunan strategi pengembangan komunitas disusun secara partisipatif dengan memperhatikan potensi yang ada pada komunitas. Strategi yang digunakan adalah penguatan kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga yang dilakukan melalui empat tahapan kegiatan program, yaitu; (i) Penguatan struktur dan kultur kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga; (ii) Penguatan kapasitas komunitas petani miskin; (iii) Penguatan ekonomi kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga; dan (iv) Perluasan jaringan kerja kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga. Tahapan kegiatan program dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan komunitas, sehingga sasaran prioritas program untuk tahap pertama dilakukan pada Koperasi RT yang masih memiliki struktur maupun kultur kelembagaan yang lemah, dan prioritas program adalah Koperasi RT 02 Dusun Pundung. Tahap kedua penguatan kapasitas pengurus dan anggota untuk Koperasi RT yang memiliki struktur maupun kultur yang sudah mulai berkembang secara baik akan tetapi memiliki kendala pada pengelolaan maupun pelayanan. Prioritas program penguatan kapasitas pengurus adalah Koperasi RT 02 Dusun Setren, sedangkan prioritas program penguatan kapasitas anggota adalah Koperasi RT 04 Dusun Sukosari. Adapun tahap ketiga dan keempat merupakan kelanjutan dari strategi tahap pertama dan kedua yang telah dilaksanakan sebelumnya pada masingmasing

Koperasi

RT.

Dengan

berkelanjutan dan berkesinambungan.

demikian

program

dilaksanakan

secara

126

Rekomendasi

Guna mencapai keberhasilan program penguatan kelembagaan Koperasi RT yang telah disusun bersama komunitas, maka direkomendasikan kepada pihakpihak yang terkait dalam program baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut; 1. Pemerintah Kabupaten Wonogiri Dalam pelaksanaan program yang melibatkan pihak pemerintah, perlu adanya perhatian prioritas sasaran program, berdasarkan keragaan hasil kinerja kelembagaan pada masingmasing Koperasi RT, dan kelanjutan program. Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas komunitas petani miskin harus benar-benar dapat mengenalkan modal sosial yang ada pada komunitas, untuk selanjutnya diharapkan komunitas dapat mengembangkan modal sosial tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan modal yang dimiliki oleh komunitas petani miskin pada kasus Koperasi RT 02 Dusun Setren, menjadikan kelembagaan Koperasi RT tersebut memiliki struktur maupun kultur kelembagaan yang mantap dan dinamis. 2. Pemerintah Desa Mengaktifkan Tim Pengembangan Koperasi RT yang telah mendapat pelatihan perkoperasian dari program pemberdayaan Koperasi RT, untuk melakukan pendampingan agar komunitas mampu mengembangkan usahanya. Dalam proses ini komunitas didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif penyelesaian masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimiliki dan dikuasainya.

127

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI; Ampang, Jacob. 1984. Identifikasi Dan Analisa Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Miskin Di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan (Tesis). Yogyakarta. Fakultas Pasca Sarjana UGM; Brotosunaryo, Otto, A., S. 1996. Undang-Undang dan Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Perkoperasian di Indonesia dalam Kaitannya dengan Manajemen Koperasi Unit Desa. Bogor. Fakultas Pertanian-Institut Pertanian Bogor; Dasgupta, P. dan Ismail, Serageldin. 2000. Social Capital: A Multifaceted Perspective. Washington D.C. World Bank; Djamhuri dan Maamun, Yusuf. 1996. Aspek-Aspek Sosial Ekonomi Usaha Tani Pada Lahan Marjinal di Kalimantan. Bogor. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan; Djatiman, Sarjono. 1997. Perspektif Sosiologi Pembangunan Desa. Jakarta. Widyapraja; Djojohadikusumo, Soemitro. 1980. Indonesia Dalam Perkembangan Dunia: Kini dan Masa Datang. Jakarta. LP3ES; Friedmann, J. 1992. Empowerment: the politics of alternative development . California: Blackwell; Hanafiah, T. 1990. Strategi Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Pedesaan Melalui Pendekatan Sosial Budaya di Provinsi Dati I Sumatra Barat (makalah), Bogor. Fakultas Pertanian-Institut Pertanian Bogor; Hendar dan Kusnadi. 1999. Ekonomi Koperasi. Jakarta. Fakultas EkonomiUniversitas Indonesia; Ife, K. 1995. Comunnity Development; Creating Community Alternatives-Vision, Analisys And Practice. Malbourne. Longman; Jamasy, Owin. 2004. Keadilan, Pemberdayaan, Kemiskinan. Jakarta. Blantika;

dan

Penanggulangan

Koentjaraningrat. 1981. Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Jakarta. PT Dian Rakyat; Krisnamurthi, B. 1998. Perekembangan Kelembagaan dan Perilaku Usaha Koperasi Unit Desa di Jawa Barat (desertasi). Bogor. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;

128

______________. 2002. Membangun Koperasi Berbasis Anggota Dalam rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat . Jurnal Ekonomii Rakyat.Artikel- Th INo. 4 Juni 2002; Lubis, Djuara, P., Gunardi, Sarwatiti, S., A., Ninuk, Purnaningsih. 2005. Pengantar Pengembangan Masyarakat . Bogor. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor; Nasdian, Fredinan, Tonny dan Dharmawan, Arya, Hadi. 2005. Sosiologi Untuk Pengembangan Masyarakat. Bogor. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor; Nasdian, Fredinan, Tonny dan Utomo, Bambang, Sulistyo. 2005. Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial. Bogor. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor; Nugroho dan Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah ; Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Malang-Bogor. LP3ES; Parsons, Ruth, J., James, D., Jorgensen dan Santos, H., Hernandez. 1994. The Integration of Social Work Practice. California: Brooks/Cole; Penny, D., H. dan Ginting, Meneth. 1984. Pekarangan Petani Dan Kemiskinan. Yogyakarta. Gajah Mada University Press-Yayasan Agro Ekonomika; Pranarka, AMW. dan Vidhyandika, Moeljarto. 1996. Pemberdayaan (Empowerment). Di Dalam: Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta. CSIS; Pranadji, T. 2003. Menuju Transformasi Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Bogor. Puslitbang Sosek Departemen Pertanian; Prayitno, Hadi dan Arsyad, Lincolin. 1986. Petani Desa Dan Kemiskinan. Yogyakarta. BPFE; Purnomosidi, Begug. 2003. Mengangkat Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi Rukun Tetangga (RT) Dalam Rangka Ketahanan Desa Di Kabupaten Wonogiri. Wonogir i. Pemerintah Kabupaten Wonogiri; Rusli, Said. 2005. Kependudukan. Bogor. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor; Sajogyo. 1978. Lapisan Masyarakat Paling Lemah di Pedesaan Jawa. Jakarta. LP3ES; Saptana, Pranadji, Syahyuti dan Rosgandha. 2003. Transformasi Kelembagaan Tradisional (Studi Kasus di Bali dan Bengkulu). Bogor. Puslibang Sosek Pertanian Batlitbang Pertanian; Sitorus, M.,T.,F. 1998. Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan, Bogor. Fakultas Pertanian-Institut Pertanian Bogor; Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada; Soetarto, Endriatmo. 2005. Analisis Sosial. Bogor. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;

129

Soetrisno, Noer. 2003. Koperasi Mewujudkan Kebersamaan dan Kesejahteraan; Menjawab Tantangan Global dan Regionalisme Baru. Jurnal Ekonomii Rakyat.Artikel- Th II- No. 5- Agustus 2003; Subagiao, A. 2005. Pengembanagan Kelembagaan Pangan Masyarakat dalam Pemantapan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Masyarakat ; Kasus Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah. Kajian Pengembangan Masyarakat (KPM). Bogor. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor; Sugiyanto. 2002. Lembaga Sosial. Yogyakarta. Pustaka Utama; Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat . Bandung. Refika Aditama; Sumaryadi, I., Nyoman, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta. Citra Utama; Sumodiningrat, G., B., Santoso dan M., Maiwan. 1999. Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan. Jakarta.Edisi Pertama. Penerbit IMPAC; Syahyuti. 2003. Bedah Konsep Kelembagaan; Strategi Pengembangandan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian. Bogor. Puslibang Sosek Pertanian Batlitbang Pertanian; Wiriatmaja, S. 1978. Pokok-Pokok Sosiologi Pedesaan. Jakarta. CV. Jasa Guna; Woolcock, M., 1998. Social Capital and Economic Development: Toward A Theoritical Synthesis and Policy Framework. Netherland. Kluwer Academic Publisher. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Laporan: 1. Pemetaan Lahan Kritis Kabupaten Wonogiri. 2005. Wonogiri. Kantor Bappeda Kabupaten Wonogiri; 2. Wonogiri dalam Angka. 2005. Wonogiri. Kantor BPS Kabupaten Wonogiri; 3. Data Base Desa Kudi. 2005. Wonogiri. Kantor Desa Kudi.

130

LAMPIRAN

131

Lampiran-1

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PETUGAS PENGELOLA PROGRAM KOPERASI RT

A. IDENTITAS RESPONDEN 1. Nama 2. Unit Kerja 3. Jabatan

: : :

B. DAFTAR PERTANYAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Apa yang melatar belakangi program pemberdayaan Koperasi RT ? Apa tujuan dilaksanakannya program pemberdayaan Koperasi RT ? Darimana sumber pendanaan program pemberdayaan Koperasi RT ? Berapa jumlah Koperasi RT yang ada di Kabupaten Wonogiri ? Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberdayaan Koperasi RT ? Apa yang menjadi Harapan dilaksanakannya program pemberdayaan Koperasi RT ? 7. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam program tersebut ? 8. Apa indikator keberhasilan program pemberdayaan Koperasi RT ? 9. Permasalahan dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi RT ? 10. Langkah- langkah apa saja yang sudah dan akan diambil dalam menghadapi setiap kendala program pemberdayaan Koperasi RT ? 11. Perkembangan apa saja yang telah dicapai selama ini ? 12. Bagaimana tanggapan bapak/ibu/sdr./ berkenaan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai dari program pemberdayaan Koperasi RT ? 13. Bagaimana upaya untuk pengembangan dan kelangsungan program tersebut ?

132

Lampiran-2

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PENGURUS KOPERASI RT

A. IDENTITAS RESPONDEN 1. 2. 3. 4. 5.

Nama Umur Pekerjaan Pendidikan Jabatan koperasi

: : : : :

(L/P)

B. DAFTAR PERTANYAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bagaimana sejarah terbentuknya Koperasi RT ? Berapa jumlah anggota Koperasi RT ? Sejak kapan bapak/ibu/sdr menjadi pengurus Koperasi RT ? Bagaimana proses pemilihannya, sehingga bapak/ibu/sdr terpilih menjadi pengurus Koperasi RT ? Dorongan apa yang membuat bapak/ibu/sdr bersedia menjadi pengurus Koperasi RT ? Apa saja yang bapak/ibi/sdr kerjakan dalam kegiatan Koperasi RT ? Bagaimana mekanisme pengelolaan usaha simpan pinjam Koperasi RT ? Bagaimana perkembangan modal usaha simpan pinjam Koperasi RT ? Bagaimana kesan bapak/ibu/sdr selama menjalankan tugas sebagai pengurus Koperasi RT ? Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi RT ? Peraturan apa saja yang berlaku dalam kegiatan Koperasi RT ? Apakah ada kesulitan yang dihadapi oleh bapak/ibu/sdr selama ini ? Bagaimana cara menyelesaikan masalah apabila terjadi perbedaanperbedaan diantara pengurus maupun anggota ? Bagaimana pembinaan yang dilakukan selama ini oleh pihak pemerintah dalam mendukung kelancaran tugas ? Kepada siapa bapak/ibu/sdr mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan ? Apakah bapak/ibu/sdr pernah mengikuti pend idikan/pelatihan tentang koperasi ? Kemajuan apa saja yang telah dicapai selama ini oleh koperasi bapak/ibu/sdr ? Bagaimana harapan bapak/ibu/sdr dalam upaya memajukan Koperasi RT yang bapak/ibu/sdr kelola ?

133

Lampiran-3

DAFTAR PERTAN YAAN UNTUK ANGGOTA KOPERASI RT (PETANI MISKIN)

A. IDENTITAS RESPONDEN 1. 2. 3. 4. 5.

Nama Umur Pendidikan Luas lahan yang dimiliki Jumlah tanggungan keluarga

: : : : :

(L/P)

B. DAFTAR PERTANYAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Perihal apa saja yang berharga menurut bapak/ibu/sdr ? Permasalahan apa yang dianggap berat dalam menjalani kehidupan ini ? Kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi untuk mencukupi keluarga ? Bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari ? Bagaiman cara mengerjakan usaha tani bapak/ibu/sdr ? Darimana bapak/ibu/sdr dalam jika membeli pupuk, pestisida, dan benih ? Berapa hasil yang diperoleh dari panenan bapak/ibu/sdr? Kemana hasil panenan bapak/ibu/sdr dijual ? Darimana bapak/ibu/sdr mendapatkan informasi cara bertani yang baik ? Bagaimana pembagian tugas anggota di rumah bapak/ibu/sdr ? Sejak kapan bapak/ibu/sdr menjadi anggota Koperasi RT ? Alasan apa yang mendorong bapak/ibu/sdr bersedia menjadi anggota Koperasi RT ? Bagaimana kegiatan Koperasi RT itu dilakukan? Apa saja yang bapak/ibu/sdr ikuti dalam kegiatan Koperasi RT ? Bagaimana cara memperoleh pinjaman Koperasi RT ? Berapa jumlah maksimal yang dapat dipinjam ? Digunakan untuk apa uang pinjaman tersebut (jika pernah pinjam) ? Bagaimana kesan bapak/ibu/sdr selama menjadi anggota Koperasi ? Manfaat apa saja yang dapat dirasakan oleh bapak/ibu/sdr dengan adanya kegiatan Koperasi RT ? Bagaimana tanggapan bapak/ibu/sdr terhadap kerja pengurus Koperasi RT ? Apa harapan bapak/ibu/sdr terhadap Koperasi RT? Bagaimana Koperasi RT yang baik menurut bapak/ibu/sdr ?

1

Lampiran - 4

Tabel 23. Metode pengumpulan data

No 1

Masalah 2

Variabel 3

Parameter 4

Sumber data 5

Teknik 6

Kondisi Lingkungan

(i) Fisik (ii) Sosial

Fisik; • Kondisi lahan • Sarana jalan raya • Sarana irigasi • Pasar Sosial; • Kelembagaan pertanian • Sistem pertanian

• Aparat desa

• pengamatan • wawancara

2.

Keberdayaan Petani Miskin; Perilaku dan Tindakan dalam interaksi Sosial

(i) Akses terhadap sumber; • modal • layanan informasi (ii) Berperanserta dalam pengambilan keputusan; • Perencanaan • Pelaksanaan • evaluasi

Modal; • Kesempatan memperoleh modal • Prosedur pinjaman • Jumlah dan jenis pinjaman modal Layanan Informasi; • Jenis kursus dan pelatihan yang pernah dilaksanakan • Jumlah pelatihan yang dilaksanakan • Pelaksana pelatihan

• Anggota • Pengurus • Petugas

•

wawancara

• pencatatan • pedoman wawancara

• Pedoman Wawancara

134

1.

Instrument 7

2


1

3.

2

Potensi dan Masalah Petani Miskin

3

(i) (ii) (iii) (iv)

Karakteristik pribadi Asset Kemiskinan Strategi nafkah ganda

4 Partisipasi; • Penentuan harga beli dan jual • Keikutsertaan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi usaha

Karakteristik Pribadi; • Umur • Jenis kelamin • Beban tanggungan keluarga • Sikap terhadap pembaharuan pembangunan Kemiskinan; • Jumlah pendapatan petani/bulan • Jumlah pengeluaran petani/bulan • Produksi kerja yang dihasilkan/hari Asset; • Luas kepemilikan lahan • Jumlah modal kerja Strategi nafkah ganda; • Pekerjaan lain di luar sektor pertanian

5

6

7 •

• Pengurus • Anggota

•

wawancara


135

3


1 4.

2 Kinerja Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga

3 (i) Pelayanan (ii) Pengelolaan

4 Pelayanan; • Prosedur pinjaman • Prioritas pelayanan pinjaman • Jumlah maksimal pinjaman • Cara pengembalian • Efektifitas dan fleksibilitas dalam pelayanan • Penyediaan sarana prasarana produksi pertanian • Pembelian hasil produksi petani

5

6

7


• wawancara



• wawancara • pengamatan

• Pencatatan • Pedoman Wawancara

Pengelolaan; • Motivasi kerja anggota dan pengurus • Pengelolaan konflik Kegiatan yang dilakukan • Manajemen • Perluasan usaha 5.

Faktor yang mempengaruhi Kinerja Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga

(i) Internal; • Keanggotaan • Kepengurusan • Alat dan kelengkapan organisasi

Keanggotaan; • Mata pencaharian anggota • Jumlah anggota petani miskin • Kapasitas anggota • Tingkat pendidikan dan pengetahuan anggota

136

4


1

2

3 (ii) Eksternal; • Program Pemerintah • Kelembagaan lain

4 Kepengurusan; • Susunan Kepengurusan • Kapasitas pengurus • Tingkat pendidikan dan pengetahuan pengurus Alat kelengkapan organisasi; (Pola hubungann kerja antar komponen) • Rapat anggota • Pengurus • Badan Pengawas • Anggota Program Pemerintah; • Jenis kebijakan Pemerintah • Jumlah Kebijakan Kelembagaan lain; • Bank • Lembaga non pemerintah • Pengusaha/swasta

5

6

7

137

138

Lampiran-5

DOKUMENTASI KEGIATAN Focus Group Discussion ( FGD )

139

1. Membangun kesepakatan dengen peserta diskusi berkenaan dengan hasil temuan kajian dan menentukan tata cara berdiskusi

2. Identifikasi masalah komunitas yang dihadapi dalam kehidupan sehari- hari berdasarkan pengalaman mereka masingmasing

3. Mengidentifikasi potensi pengembangan kelembagaan Koperasi RT yang sudah mulai dikembangkan oleh komunitas

4. Menyusun alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan dan secara bersamasama membuat rencana kegiatan dalam bentuk penyusunan Program Pengembangan Masyarakat

140

Lampiran-6

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN Koperasi RT 04 Dusun Sukosari Desa Kudi (Tahun 2005) 1. 2. 3. 4. 5.

Undangan RAT Tahun 2005 Rencana Kerja dan RAPB Tahun 2006 Laporan Perkembangan usaha Daftar Kekayaan dan Pinjaman serta Pembagian SHU Tahun 2005 Neraca Laba-Rugi Tahun 2005

141

Lampiran-7

Contoh Pembukuan Keuangan Usaha Koperasi RT 02 Dusun Pundung

154 142

Lampiran-8

Profil Kehidupan Petani Miskin Aras Individu (Rumahtangga Petani Miskin).

Identitas Petani Miskin Umur, Pendidikan, Beban Tanggungan, dan Asset. Pak Wardi yang saat ini berumur 44 tahun dan pendidikan terakhir hanya sampai tamat SD adalah tergolongan pada predikat petani yang tidak kaya. Rumah yang mereka tempati, masih terbuat dari papan kayu, lantainya tanah, dan atapnya sudah lama tidak diganti sehingga terlihat rapuh dan kotor. Rumah yang dibangun di atas lahan seluas ± 320 m², terletak di daerah pegunungan jauh dari jalan utama desa dan fasilitas umum lainnya. Di dalam rumah inilah Pak Wardi tinggal bersama; istri, anak dan orang tuanya yang sudah jompo. Istrinya bernama Sulastri yang sekarang sudah berumur 38 tahun, sedangkan anaknya dua orang masih kecil-kecil. Anak pertamanya bernama Karno baru berumur 9 tahun dan anak keduanya bernama Ilham masih balita berumur 4 tahun. Pada musim “labuh” (musim tanam), lahan sawah seluas 400 m² yang diperoleh dari warisan orang tuanya itu, oleh Pak Wardir ditanami padi. Sedangkan pada musim rendeng dan kemarau jika ada air yang cukup, lahan sawah tersebut ditanami jagung atau kacang tanah. Jika tidak cukup air untuk mengaliri lahan sawahnya Pak Wardi terpaksa harus mengalami gagal panen. Pendapatan. Dalam musim panen tahun 2005, Pak Wardi memperoleh hasil padi kering 7 gebang (satu gebang setara dengan 40 kilogram), jagung 9 gebang, dan kacang tanah yang sudah dikupas kulitnya 2 gebang. Apabila masingmasing dinilai dengan harga pasar setempat, harga gabah kering: Rp. 2.250,-/kg., harga jagung: Rp. 1.500,-/ kg., dan harga kacang tanah: Rp. 7.000,-/kg.,maka jumlahnya menjadi Rp.1.730.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Demikian pula dengan ubi kayu yang ditanam di lahan tegalan miliknya yang hanya seluas 0,125 hektar. Jika digali hasilnya diperkirakan nanti sama dengan tahun sebelumnya hanya akan mendapatkan 1,5 ton ubi basah, atau senilai 900.000,- (Dua Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Sebagian hasil panenan ubi kayu itu dibikin gaplek untuk campuran beras sebagai bahan makan pokok mereka sehari- hari. Dengan demikian penghasilan tanaman pangan dari sawah dan ladang jika ditambah dengan hasil lainnya berupa; bambu, mangga, pisang dan kelapa , yang diperkirakan senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), selama satu tahun semuanya dapat menjadi Rp. 3.130.000,- (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

155 143

Selain mengusahakan sawah dan ladang Pak Wardi juga beternak, ayam, kambing dan sapi. Dari induk ayam delapan ekor, pernah berkembang menjadi tiga puluh ekor. Akan tetapi karena banyak dimakan hewan musang sekarang tinggal tiga ekor. Sedangkan kambing yang dibelinya dari pasar sebanyak dua ekor, masih tampak kecil-kecil dan kurus. Dari hasil pia raan sapi yang diperolehnya dengan cara menggaduh “maro” milik Pak Tardi selama satu tahun, saat ini Pak Wardi telah memiliki satu anak sapi yang baru berusia dua bulan. Pengelolaan sawah dan ladang tegalan dilakukan sendiri oleh Pak Wardi dibantu tenaga kerja keluarga. Gotong royong secara kelompok tetap dilaksanakan sampai sekarang , terutama dalam musim- musim pekerjaan panen, membersihkan sawah “dangir/matun” dan “ulur/tanja” atau tanam. Mengingat keterbatasan uang tunai yang dimilikinya sangat sedikit , maka Pak Wardi dalam mengerjakan lahan pertaniannya sering meminta bantuan kepada saudara dan tetangga dekatnya. Pak Wardi sebagai tuan rumah hanya menyediakan makan siang setiap hari (selama pekerjaan berlangsung) untuk mereka yang datang membantu pekerjaannya. Kompensasi lain tidak ada, tetapi pada suatu saat Pak Wardi harus mengembalikan jasa itu dengan membantu semua petani yang diundangnya tadi apabila mereka memerlukan bantuan tenaganya. Masalah dan Harapan Petani Miskin Masalah. Kesulitan hidup yang dialami oleh Pak Wardi terasa sekali apabila menghadapi bulan yang dianggap baik oleh komunitas; yaitu, ”Rejeb, Mulud, Besar, dan Syawal” (nama- nama bulan jawa) , untuk melangsungkan hajatan atau keperluan lainnya, seperti pernikahan, bayen dan sunatan. Pada saat inilah keluarga Pak Wardi harus banyak menyediakan dana untuk kegiatan sosial “ngrukuni” (kerukunan) warga komunitas tersebut. Padahal hasil yang diperolehnya dari usaha pertanian dan peternakan Pak Wardi untuk mencukupi kebutuhan makan dan biaya sekolah anaknya yang sudah menginjak kelas 3 Sekolah Dasar itu dirasakan masih kurang. Belum biaya untuk perawatan kesehatan anaknya yang masih balita dan orang tuanya yang sudah jompo (sering sakit-sakitan). Semua itu harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Cara Pak Wardi memenuhi kekurangan uang dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya sebgaiman tersebut di atas adalah dengan mencari pinjaman. Jika uang yang dibutuhkannya relatif kecil (kurang dari Rp. 100.000,-) Pak Wardi dapat meminjam uang kas RT atau Koperasi RT. Akan tetapi jika uang yang dibutuhkan cukup besar, Pak Wardi betul-betul kerepotan, dan terpaksa harus menjual apa saja yang masih dimilikinya untuk dapat dijadikan uang dan digunakan memenuhi kebutuhan tersebut. Apabila musim kemarau tiba Pak Wardi dengan susah payah mencari air untuk mengaliri lahan pertaniannya. Biasnya Pak Wardi menyewa disel untuk menyedot air dari sungai dan mengalirkan ke sawahnya yang letaknya lebih tinggi dari sungai tersebut. Ongkos untuk biaya sewa disel di Desa Kudi adalah Rp. 10.000,(Sepuluh Ribu) setiap jamnya. Dalam satu musim panenan tanaman jagung atau kacang tanah, Pak Wardi menghabiskan uang untuk keperluan mengaliri air sawahnya sebesar tidak kurang dari Rp. 180.000,- (seratus Delapan Puluh Ribu

156 144

Rupiah). Karena Pak Wardi harus menyewa disel selama minimal enam jam untuk satu kali mengaliri sawahnya. Sedangkan dalam satu musim tanam itu Pak Wardi harus mengaliri sawahnya tiga kali, yaitu; masa tanam atau “ulur”; setelah “dangir” atau “matun” (menyiangi rumput dan gulma); dan pada saat tanaman jagung sudah mulai muncul “janten” (bakal buah). Selain biaya untuk pengairan, harga pupuk dan pestisida yang mahal juga menambah ongkos produksi yang semakin tinggi dalam menjalankan usaha pertanian tersebut. Jika cara mendapatkan barang tersebut mudah, Pak Wardi tidak begitu mempermasalahkan harga yang dirasakannya cukup mahal itu. Akan tetapi sudah harganya mahal, biasanya persediaan pupuk juga sangat langka pada saat petani membutuhkannya. Harapan. Berbagai upaya untuk mengatasi kesulitan hidupnya, telah banyak dilakukan oleh Pak Wardi bersama rekan-rekannya, akan tetapi selalu tidak berhasil. Kadang-kadang Pak Wardi merasa putus asa, dengan keadaan dirinya yang bodoh, tidak memiliki ketrampilan lain kecuali bertani. Sebenarnya Pak Wardi sangat berharap apabila ada kesempatan untuk dapat berusaha dan bekerja selain di bidang pertanian yang dapat membantu perekonomian keluarganya, agar kehidupannya dapat lebih baik dari sekarang ini. Apalagi anak-anaknya sudah mulai banyak membutuhkan biaya dan harga kebutuhan hidup sekarang tidak ada yang murah.

Gambar 13. Profil petani miskin Desa Kudi

Ketika menceritakan berkenaan dengan harapan untuk dapat hidup lebih baik dari kondisi yang dialami saat ini, Pak Wardi hanya dapat merenungi nasib, tatapan matanya menerawang jauh, dan mengambil napas dalam-dalam sambil mengatakan;

157 145

... ajeng nopo, kados kulo niki namung tiang alit, ngertose nopo, namung sagede pasrah dumateng ingkang damel gesang, ingkang baken; taksih pinaringan selamet, sehat, saged rukun kalian tetangga-tepalih, sampun cekap...masalah kirang penguripan saged dipadosi kepripun carane sing penting mboten nyolong utawi ngapusi tiyang sanes... ... mau apa, seperti saya ini hanya orang kecil, tidak tau apa-apa, dapatnya hanya menyerahkan diri kepada Sang Pencipta yang membuat dia hidup, pokoknya masih diberi; keselamatan, kesehatan, dapat rukun dengan tetangga, sudah cukup...masalah kurang penghasilan dapat dicari yang penting tidak mencuri atau membohongi orang lain... Menurut Pak Wardi untuk dapat tetap bertahan hidup diperlukan mental yang kuat dan yang penting harus dapat bekerja sama saling tolong menolong dengan orang lain (saudara dan tetangga dekat). Karena masalah yang dihadapi dalam hidupnya tidak cukup dapat diselesaikan sendirian. Kalau sudah tidak disukai dengan saudara atau tetangga hidupnya akan menjadi susah.

158 146

Lampiran-9

PETA DESA KUDI

KETERANGAN: 1. Kantor Desa 2. Koperasi RT

: :

3. Gereja

:

3. Masjid

:

4. 5. 6. 7. 8.

: : : : :

Sekolah Jalan antar Desa Jalan antar Dukuh Sungai Anak Sungai

SD

PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI RUKUN TETANGGA UNTUK MENINGKATKAN KEBERDAYAAN ANGGOTA

Recommend Documents