PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI DALAM MASYARAKAT PASCA KONFLIK (Kasus Koperasi Perikanan Sihida Ngone Desa Tuada, Propinsi Maluku Utara)
KALBI RASID
SEKOLAHPASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGaR 2006
SURAT PERNYATAAN
Dengan
ini
saya
menyatakan
bahwa
kajian
pengembangan
masyarakat dengan judul :
"PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI DALAM MASYARAKAT PASCA KONFLIK (Kasus Koperasi Perikanan Sihida Ngone Desa Tuada, Propinsi Maluku Utara)" Adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan dengan jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.
Bogor, Desember 2006
KALBI RASID
ABSTRAK KALBI RASID. Penguatan Kelembagaan Koperasi Dalam Masyarakat Pasca Konflik (Kasus Koperasi Perikanan Sihida Ngone Desa Tuada Propinsi Maluku Utara). Dibimbing oleh LALA M. KOLOPAKING
dan
NURAINI W PRASODJO. Konflik sosial yang terjadi di Maluku Utara kurang lebih tiga tahun telah memberikan dampak yang signifikan terhadap rusaknya sendi-sendi perekonomian dan pranata sosial masyarakat. Implikasinya. banyak penduduk yang mengungsi. rusak atau hancurnya prasarana dan sarana umum dan pemerintahan. menurunnya ketahanan ekonomi rumah tangga. meningkatnya jumlah pengangguran. menurunnya pelayanan kepada masyarakat serta trauma psikologis yang dialami masyarakat. khususnya perempuan dan anak-anak. Berbagai upaya memberdayakan masyarakat kembali dilakukan pemerintah maupun masyarakat secara mandiri untuk keluar dari krisis pasca konflik diantaranya dengan membentuk lembaga-Iembaga ekonomi di tingkat desa dalam wilayah konflik. Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi (rumah tangga) serta kesejahteraan hidupnya. Organisasi ekonomi seperti koperasi akan diterima dan berkesinambungan sebagai kelembagaan ekonomi apabila dirasakan atau diyakini dapat mendatangkan manfaat lebih besar bagi masyarakat dari pada bentuk organisasi ekonomi lain. Kajian pengembangan masyarakat ini menemukan bahwa faktor ketrampilan dan pengetahuan anggota serta modal usaha koperasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penguatan kelembagaan koperasi. Untuk itu upaya memberi pelatihan. penyediaan informasi. pendampingan
tentang koperasi dapat meningkatkan pemahaman
masyarakat dalam berkoperasi dan dapat memotivasi mereka untuk berperanserta dalam setiap kegiatan koperasl multi
pihak
(pemerintah,
swasta.
Disamping itu, kerja sama
lembaga-Iembaga
swadaya.
perbankan) berbasis komunitas agar dapat bersama-sama modal untuk pengembangan usaha koperasi.
dan
mengakses
ABSTRACT
KALBI RASID. Strengthen Cooperative institution in post-conflict people (Case: Fishing Cooperative of Sihida Ngone, Tuada, North Maluku Province). Guided by LALA M. KOLOPAKING and NURAINI W PRASODJO. Social conflict happened in North Maluku less than three years has given significant effect to crush of economic aspects and degradation of social institutions. The implication, many people flees, public and government facilities and infrastructures is shattered and damage, economic achievement of household decreases, increasing of unemployment, decreasing of
public
service, and psychological trauma is experienced by people, especially women and children. Any public empowerment efforts are done by government and public autonomously to overcome from post-conflict crisis such as by establish economic institutions in villages level in conflict area. Cooperative is as one of economic institution chosen
by people in order to increase economic
progress, like cooperative, will be received and continually as economic institutions, if felt or convinced can bring higher benefit to people in the form of other economic organizations. Related to those problems, this community development study will arrange cooperative institution strengthening model and its impact to welfare progress of fishing cooperative members of Sihida Ngone, Tuada village. The result of this study indicate that skill and know-how aspects as well as cooperation capital is a factor influencing strengthen of cooperation institution. So, the efforts to give training, guidance, and provide information concerning to cooperation can give understanding to cooperation members in cooperative life, and it can motivate co-operation members to have role in every activity of cooperative. Besides, board of management and members can cooperate with government agencies, private instititions and ban kings to access capital in developing cooperative business.
@ Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, Tahun 2006 Hak cipta dilindungi Oi/arang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertu/is dari /nstitut Pertanian Bogor, sebagaian atau se/urull da/am Bentuk apapun, baik cetak, fotokopi, mikrofi/m dan sebagainya
PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI DALAM MASYARAKAT PASCA KONFLIK (Kasus Koperasi Perikanan Sihida Ngone Desa Tuada, Propinsi Maluku Utara)
KALBI RASID
Tugas Akhir Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Profesional pada Program Studi Magister Profesional Pengembangan Masyarakat
SEKOLAHPASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGaR 2006
,. Judul Tugas Akhir
Penguatan Kelembagaan Koperasi Dalam Masyarakat Pasca Konflik (Kasus Koperasi Perikanan Sihida Ngone Desa Tuada, Propinsi Maluku Utara)
Nama
KALBI RASID
NRP
: A 154034235
Disetujui
Komisi Pembimbing
~ Ir. Nuraini W. Prasodjo, MS Anggota
Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS Ketua
Diketahui
Ketua Program Studi Magister Profesional Pengembangan Masyarakat
Tanggal Ujian : 13 Juni 2005
Tanggal Lulus:
0 8 FEB 2007
PRAKATA
Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Kajian Pengembangan Masyarakat ini dengan Judul : "PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI DALAM MASYARAKAT PASCA KONFLIK (Kasus Koperasi Perikanan Sihida Ngone Desa Tuada, Propinsi Maluku Utara)". Kajian Pengembangan Masyarakat ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Pad a kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada IPB yang telah menyelenggarakan Program Pascasarjana Magister Profesional Pengembangan Masyarakat dan penulis dapat menjadi salah seorang peserta yang mengikuti program dimaksud. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut memberikan bantuan
dan
dorongan
kepada
penulis
dalam
menyelesaikan
kajian
pengembangan masyarakat ini. Secara khusus ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada : 1. Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS dan Ir. Nuraini W. Prasodjo, MS selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan kajian ini. 2. Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS selaku Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Bogor. 3. Dr. Ir. Djuara P. Lubis, MS selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat pada Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor. 4. Bapak dan Ibu para dosen yang telah memberikan materi kuliah selama penulis mengikuti program Magister Pengembangan Masyarakat. 5. Bapak Gahral Adian Sjah selaku Bupati Halmahera Barat yang telah memberikan kesempatan kepada penulls untuK r"e~,g,kutl pendidrkan pada Program Magister Profeslonal Pengembangan Masyarakat di IPB Bogor.
6. Bapak Almarhum
Drs.
Ikbal
Djoge,
M.Si
Mantan
Kepala
Bappeda
Kabupaten Halmahera Barat yang telah memberikan dorongan dan bantuan selama penulis melaksanakan studi di IPB Bogor. 7. Teman-teman Karyawan dan karyawati Bappeda Kabupaten Halmahera Barat yang telah memberikan dorongan moril dan materiil kepada penulis selama melaksanakan studio 8. Teman-teman kuliah yang telah ikut membantu penulis dalam proses perkuliahan maupun penyusunan kajian pengembangan masyarakat ini. 9. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta Mama Ba dan Almarhum Papa Ko yang selama ini mendorong, memotivasi dan mendoakan penulis. Isteri dan anakku tersayang Michaiel Rali Allah Adhany serta saudara-saudaraku yang telah memberikan bantuan bahkan pengorbanan kepada penulis selama melaksanakan studio Selanjutnya
penulis
menyadari
bahwa
tulisan
ini
masih terdapat
kelemahan-kelemahan yang perlu disempurnakan. Untuk itu penulis berharap dapat diberikan kritik dan masukan yang membangun sehingga tulisan ini menjadi lebih sempurna dan bermanlaat. Akhirnya atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjukNya kepada kita sekalian. Amin. Bogor,
Desember 2006
Kalbi Rasid
RIWAYAT HIDUP
Penulis di lahirkan di Ambon, Maluku pad a tanggal 31 Maret 1971 dari Ayah Rasid Hasan dan Nurfa Sangadji, merupakan putra pertama dari tujuh bersaudara. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari SO Inpres Suli sampai kelas em pat, pindah ke SO Negeri Oufa-Oufa 2 Kota Ternate dan lulus pada tahun 1984. Pada Tahun 1987 lulus dari SMP Negeri 2 Ternate dan selanjutnya lulus SMA Negeri 1 Ternate pada tahun 1990. Pad a tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada Universitas Patlimura Ambon Pad a Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik dan lulus pad a tahun 1996. Mulai tahun 1998 penulis bekerja di lingkungan Pemerintah Oaerah Kabupaten Maluku Utara pada Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah sampai dengan sekarang. Penulis menikah pad a tanggal 20 Mei 2001 di Kota Manado dengan Melani, dan dari pernikahan ini penulis dikaruniai seorang putra bernama Michaeil Rafi Aflah Adhany (4,9 tahun) dan seorang putri bernama Vi vi Aladya Ramadhany (1,4 tahun)
DAFTAR lSI PRAKATA ............................................................................................... . DAFTAR lSI ................................................................................................. . DAFTAR TABEL ..................................................................................... . DAFTAR GAM BAR ..................................................................................... . DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... . I. PENDAHULUAN ......................................................................... . 1.1. Latar Belakang 1.2. Masalah Kajian 1.3. Tujuan Kajian
1 1
4 5
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Koperasi Sebagai Suatu Lembaga ...................................... . 2.1.1. Konsep Koperasi ....... ............. .... .... .... ................. . 2.1.2. Konsep Kelembagaan .................................................. . ...................................... . 2.1.3. Koperasi Sebagai Lembaga 2.1.4. Perkembangan Kelembagaan Koperasi .......................... . 2.2. Penguatan Kelambagaan Koperasi ...................................... .
7 7 7 8 10
III. METODE KAJIAN .......................................................................... . 3.1. Kerangka Pemikiran ......... ........... .... ...... ...... ............. . 3.1. Waktu dan Tempat .......................................................... ............ . 3.2. Pengumpulan Data dan Analisis Data 3.4. Perancangan dan Penyusunan Program Kerja
25 25
IV.
V.
VI.
VII.
PETA SOSIAL MASYARAKAT TUADA 4.1. Mata Pencaharian Masyarakat Pasca Konflik .......................... . 4.2. Punahnya Nilai-Nilai Budaya Yang Mendukung Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Tuada .................................................. . ............... . 4.3. Upaya Pemerintah Dalam Perbaikan Sosial Ekonomi 4.4. Kependudukan .......................................................................... . ............. . 4.3. Organisasi, Kelembagaan dan Struktur Sosial KINERJA KOPERASI PERI KANAN SIHIDA NGONE 5.1. Perkembangan Koperasi Perikanan Sihida Ngone ............... . 5.1.1. Sejarah Pendirian Koperasi ................................................... . 5.1.2. Menguatkan Unit-Unit Usaha ....................................... . 5.1.3. Kinerja Anggota Koperasi .................................................... . 5.1.4. Pandangan Anggota Terhadap Usaha Koperasi ................ . PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI .................... . ................ . 6.1. Identifikasi Potensi Pengembangan Masyarakat ................................................... . 6.2. Identifikasi Permasalahan 6.3. Penyusunan Program Penguatan Partisipasi Anggota Koperasi dalam Masyarakat Pasca Konflik ....................................... . a. Pengetahuan Anggota Koperasi yang Berbasis Komunitas b. Manajemen Usaha yang Dimiliki Koperasi .......................... . c. Pemanfaatan Sumber Daya Koperasi d. Membangun Komunikasi Multipihak Berbasis Komunitas
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 7.1. Kesimpulan .... ............. ............................................... . 7.2. Implikasi Kebijakan ................................................................. . DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... . LAMPIRAN-LAMPIRAN ...........................................................................
13
20
28 29 30 32 32
33 34 37
39 42 42 42 43
44 48 51 51 52
56 58 59 60 61
63 63
64 66 69
DAFTAR TABEL
Tabel
1.
Data Jenis Alat Tangkap Perikanan Desa Tuada
2.
Permasalahan, sebab-sebab dan pemecahan permasalahan dalam penguatan partisipasi
an~gota
koper;:1si
. .......
32
....................
53
3. Analisis Pihak Terkait dalam Penguatan Kelmbagaan Koperasi .......
56
4. Rencana Program Penguatan Kelembagaan Koperasi ... .................
58
DAFTAR GAMBAR
Gambar
1. Skema Kerangka Pemikiran
......... ............. ...... ...............
28
2. Piramida Jumlah Penduduk Desa Tuada Tahun 2004
38
3. Analisis Permasalahan Kelembagaan Koperasi
53
... ...... ...........
4. Analisis Tujuan Penguatan Kelembagaan Koperasi
54
5. Analisis Alternatif Rancangan Program
55
......... ............. ..........
DAFTAR LAMPIRAN
lampiran
1. Peta Lokasi Penilitian
........................................................ 69
2. Foto-Foto Dokumentasi 5. Kuesioner Penguatan Kelembagaan Koperasi
70 ..................... 73
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Konflik sosial yang terjadi di penghujung tahun 1999 di berbagai wilayah Propinsi Maluku Utara telah menghancurkan berbagai tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan juga berakibat pada tingginya gelombang pengungsian penduduk dari daerah asal ke sejumlah wilayah yang aman di propinsi Maluku Utara.
Jumlah pengungsi yang tercatat
sampai dengan tahun 2002 adalah 289.593 jiwa (Satkorlak PBP Maluku Utara, 2002). Pola mobilitas pengungsian penduduk tidak hanya menuju daerah aman di propinsinya sendiri, melainkan juga melintasi batas propinsi. Di luar Propinsi Maluku Utara, pola mobillitas pengungsian terbesar mengalir ke Propinsi Sulawesi Utara, terutama di Kota Manado dan Bitung.
Sebagian lainnya memiliki pol a mobilitas yang mencari
daerah-daerah aman di berbagai propinsi antara lain di Jawa Timur dan Irian Jaya. Dampak sosial konflik yang dirasakan masyarakat adalah mobilitas pengungsian yang tinggi, perasaan traumatik dimana sebagian korban konflik
menyaksikan
pembunuhan
secara
terhadap
langsung
keluarga
berbagai
mereka,
pembantaian
terbatasnya
dan
kesempatan
bersekolah bagi anak-anak usia sekolah, rendahnya kesehatan dan gizi masyarakat para pengungsi. Sedangkan dampak ekonomi adalah tidak berfungsi fasilitas seperti pasar dan lembaga-Iembaga ekonomi di tingkat desa, tidak adanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengelolah hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Dengan demikian maka interaksi ekonomi tidak dapat berjalan dengan normal. Dan untuk bertahan hidup di tempat pengungsian, masyarakat korban konflik hanya mengharapkan perhatian pemerintah setempat. Terkait dengan dampak ekonomi yang muncul akibat konflik di Maluku Utara diantaranya adalah rusaknya berbagai fasilitas Koperasi dan UKM. Sebagian Koperasi mengalami kerugian yang cukup besar nilainya, dimana asset usaha dan organisasi mengalami kehancuran, kerusakan dan barang-barang habis dijarah. Berdasarkan data yang didapat dari
2
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Sarat (2001), dimana Koperasi yang mengalami kerusakan akibat konflik berjumlah 40 koperasi, dengan jumlah kerugian fisik sebesar Rp. 1.731.116.000.- dan kerugian kegiatan usaha sebesar Rp. 4.804.871.000.- sehingga jumlah seluruhnya Rp. 6.535.987.000.Fakta dampak sosial dan ekonomi konflik tersebut menyadarkan masyarakat bahwa akibat dari konflik telah menimbulkan banyak korban fisik maupun hancurnya tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini hidup berdampingan. Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat mendukung adanya upaya penyelesaian konflik secara tuntas dan meyeluruh melalui program 3 R (reevakuasi, rekonsiliasi, rehabilitasi), dan bentuk-bentuk penyelesain konfik lainnya. Program reevakuasi pengungsi yang dilakukan pemerintah daerah Halmahera Sarat terfokus pada pemindahan pengungsi dari tempattempat penampungan ke daerah asal mereka sesuai dengan target yang hendak dicapai,
dengan
memperhatikan
penyediaan
sarana
serta
prasarana pendukung untuk dapat hidup secara layak dan mandiri. Program reevakuasi ini juga dilakukan untuk menunjang rekonsiliasi dan rehabilitasi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pasca konflik. Salah satu arah kebijakan program 3R
(reevakuasi, rekonsiliasi
dan rehabilitasi) adalah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan
ekonomi
kerakyatan.
Program
pemberdayaan
masyarakat ini dilakukan bagi warga masyarakat korban konflik yang sudah kembali ke daerah asal. Program pemberdayaan masyarakat yang dimotori oleh pemerintah daerah dan berbagai lembaga donor (LSM dalam dan luar negeri) dilakukan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk sarana prasarana dan modal kepada kelompokkelompok ekonomi yang di bentuk masyarakat korban konflik di masingmasing desa. Pelaksanaan pengembangan masyarakat desa sangat tergantung pada
usaha-usaha
mendinamiskan
masyarakat
desa.
Sedangkan
kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana maupun tenaga ahli untuk melancarkan usaha tersebut sangat terbatas. Dengan demikian
3
pelaksanaan pengembangan masyarakat harus dilaksanakan memberdayakan
seluruh
komponen
dalam
masyarakat.
dengan Dalam
pelakasanaan usaha-usaha tersebut diperlukan pemikiran lebih jauh, yaitu tentang cara-cara untuk membawa masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Dukungan dari masyarakat tidaklah begitu mudah diperoleh. Munculnya kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda di des a akan membawa pengaruh yang penting. Pada
aras
desa,
untuk
memperbaiki
kehidupan
ekonomi
masyarakat, pemerintah daerah melakukan berbagai pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca konflik. Bantuan dari pemerintah daerah diberikan dalam bentuk barang dan uang kepada masyarakat yang telah mempunyai kelompok-kelompok. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kontrol terhadap jalannya program pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca konflik. Masyarakat Desa Tuada yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Halmahera Barat yang juga lang sung menjadi korban konflik sosial merasa perlu untuk memperbaiki kehidupan ekonomi meraka. Masyarakat
sendiri
melakukan
pengembangan
ekonomi
dengan
membentuk kelompok usaha ekonomi des a yaitu melalui jalur koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi (rumah tangga) serta kesejahteraan hidupnya. Secara logika sederhana, orang akan memilih koperasi jika organisasi ekonomi tersebut dirasakan atau diyakini bisa mendatangkan manfaat lebih besar baginya dari pad a bentuk organisasi ekonomi lain. Disamping itu koperasi yakini sebagai lembaga ekonomi yang memiliki semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kondisi ini sesuai dengan jiwa dan semangat Masyarakat Tuada dimana koperasi berada. Jiwa
gotong royong
dan
kekeluargaan yang dimiliki masyarakat desa tuada mampu membawa semangat dalam membina hubungan kemasyarakatan termasuk kegiatan berekonomi. Semangat gotong royong dan kekeluargaan yang hidup dalam
masyarakat
desa
Tuada
masih
begitu
kuat.
Semangat
4
kekeluargaan dan gotong royong yang oleh beberapa masyarakat dimanfaatkan untuk menjadi pendorong dalam menggerakkan koperasi. Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat Desa Tuada pasca konflik adalah koperasi perikanan. Dimana masyarakat yang tergabung dalam anggota koperasi perikanan sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan ini juga didukung dengan kondisi geografis desa Tuada yang berada di wilayah pesisir. Dengan demikian maka diharapkan adanya koperasi perikanan terse but dapat : 1. Mendorong produktitivitas 54 orang anggota koperasi perikanan dan juga akan berdampak pada masyarakat desa Tuada. 2. Malayani berbagai kebutuhan sehari-hari anggota koperasi perikanan dan juga masyarakat Desa Tuada. Diharapkan dampak kegiatan dan keberadaan koperasi terhadap perekonomian desa merupakan hal yang penting, namun hal yang paling mendasar adalah untuk mempelajari hal apa yang dapat meningkatkan kegiatan koperasi sehingga dampaknya kepada perekonomian dapat diperbesar. Dampak yang ditimbulkan koperasi pada akhirnya bersumber pad a ketepatan pengambilan keputusan (perilaku) usaha koperasi itu sendiri (Thyfault, 1996); yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan perekonomian anggota, perkembangan usaha yang dilakukan koperasi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat secara keseluruhan. 1.2. Permasalahan
Dalam upaya menanggulangi dampak sosial dan ekonomi yang timbul dengan adanya konflik sosial yang terjadi di Maluku Utara, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca konflik melalui kegiatan pengembangan masyarakat yang menekankan pada prinsip-prinsip pengembangan komunitas secara berkelanjutan. Aktivitas pengembangna masyarakat berbasis pad a potensi sumberdaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu cara penyelesaian persoalan sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Desa Tuada sebagai salah satu desa di Kabupaten Halmahera Barat yang menjadi
5
desa korban konflik melakukan berbagai upaya pemberdayaan dengan mendirikan Koperasi Perikanan Sihida Ngone. Kehadiran koperasi ini diharapkan dapat menjawab berbagai problem ekonomi yang dihadapi oleh warga desa yang baru saja dilanda konflik sosial. Namun disadari bahwa dalam perjalanan koperasi selama kurang lebih empat tahun, apa yang diharapkan oleh anggota terhadap koperasi dan masyarakat belum mampu secara optimal menjawab berbagai kebutuhan diantaranya masih terbatasnya unit-unit usaha yang disediakan koperasi untuk melayani berbagai kebutuhan anggota koperasi dan masyarakat desa. Hal menarik dalam kajian ini adalah bahwa
koperasi yang akan
dianalisis merupakan kelompok yang tumbuh dari bawah. Oleh karena itu menarik juga untuk diketahui bagaimana koperasi yang tumbuh dari bawah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat dan bagaimana strategi yang tepat untuk mengembangkan koperasi terse but. Dari gambaran latar belakang dan permasalahan di atas, dapat dirumuskan masalah kajian sebagai berikut : 1. Bagaimana
mekanisme
kelembagaan
koperasi
perikanan
meningkatkan kesejahteraan anggota khusunya dan masyarakat umumnya. 2. Bagaimana penguatan kelembagaan koperasi perikanan yang baru di kembangkan? 3. Bagaimana strategi dan
program
yang tepat untuk
menguatkan
kelembagaan koperasi? 1.3. Tujuan Kajian
Maksud kajian ini adalah untuk mempelajari dan merumuskan pola pengembangan koperasi perikanan masyarakat pasca konflik dalam mengembangkan ekonomi rakyat. Tujuan yang ingin dicapai dari kajian pegembangan masyarkat secara khusus adalah : 1. Menjelaskan mekanisme kelembagaan
koperasi perikanan sihida
ngone untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
6
2. Menganalisis
proses
penguatan
kelembagaan
koperasi
dalam
masyarakat pasca konflik. 3. Merumuskan strategi dan program penguatan kelembagaan koperasi dalam masyarakat pasca konflik.
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Koperasi Sebagai Suatu Lembaga. 2. 1. 1. Konsep Koperasi Koperasi
secara
etimologis
terdiri
dari
dua kata "Co dan
Operation". Co artinya bersama dan Operation artinya bekerjasama atau kebersamaan (Koerman, 2003). Sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai
bekerja
bersama
atau
lebih
populer
dengan
sebutan
kebersamaan. International Cooperative Alliance (lCA), suatu lembaga koperasi internasional memberikan defenisi koperasi sebagai berikut : Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu antara yang satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan. Dr. Mohammad Hatta memberikan pengertian koperasi sebagai berikut : Bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong para anggotanya dengan percaya kepada diri sendiri atas dasar solidaritas, individualitas dan
kolektivitas.
bagaimana
Sejak
pentingnya
awalnya faktor
Bung kejujuran
Hatta
telah
perlu
menekankan
dihidupkan
dan
dikembangkan dalam koperasi. Djojohadikoesoemo da/am Hendrojogi (2003), mengatakan bahwa "Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sam a untuk memajukan ekonominya. Defenisi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : •
Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi;
•
Bahwa
dengan
bekerjasama
itu,
manusia
akan
lebih
mudah
mencapai apa yang diinginkan; •
Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbanganpertimbangan ekonomis.
8
Soeriatmaatmadja da/am Hendrojogi (2003), dalam kuliahnya pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia memberikan defenisi koperasi sebagai berikut : Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orangorang yang atas persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. Apa yang didefenisikan ini mengandung unsurunsur: •
Unsur Demokrasi
•
Unsur sosial
•
Unsur tidak semata-mata mencari keuntungan. Raka, (1981), memberi defenisi koperasi adalah : suatu badan
usaha bersama,
khususnya dalam
bidang
perekonomian,
dimana
anggota-anggotanya, yang umumnya ekonomi lemah, bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mendefenisikan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan demikian maka Koperasi pada hakekatnya adalah suatu organisasi yang menghimpun orang-orang yang mempunyai kesamaan tujuan dengan sukarela berkumpul untuk melakukan kegiatan ekonomi demi kesejahteraan mereka. 2. 1. 2. Konsep Kelembagaan Untuk itu, dalam upaya memenuhi kebutuhannya,
manusia
memerlukan akan kerjasama diantara mereka. Permasalahan yang kemudian timbul pada suatu kelompok orang adalah kerjasama tidak dapat terjalin dengan baik. Hal ini mengindikasikan perlunya suatu
9
tatanan aturan yang disepakati bersama guna pencapaian tujuan bersama dalam kerjasama tersebut. Dalam hal ini menurut Tonny dan Utomo (2003) kelembagaan memiliki tujuan untuk mengatur antar hubungan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting. Kelembagaan sendiri merupakan terjemahan langsung dan istilah social institution.
Dalam hal ini kelembagaan dapat diartikan sesuai
dengan asal kata organisasi.
Namun
kelembagaan
institute yang merujuk kepada berbagai bentuk
Veblen
kepada
(Daryanto,
norma-norma,
2004)
nilai-nilai,
lebih
mengartikan
tradisi
dan budaya.
Goldsmith dan Brikenhoff (Daryanto, 2004) mengartikan kelembagaan sebagai aturan prosedur yang menentukan bagaimana manusia bertindak dan atau peranan organisasi yang bertujuan untuk memperoleh status atau legitimasi tertentu. Melihat kedua perbedaan di atas, dalam Tonny dan Utomo (2003) terdapat dua perspektif tentang kelembagaan sosial. Pertama, suatu perspektif yang memandang baik kelembagaan maupun asosiasi sebagai bentuk organisasi sosial, yakni sebagai kelompok-kelompok, hanya saja kelembagaan bersifat lebih universal dan penting sedangkan asosiasi bersifat kurang penting dan bertujuan lebih spesifik. Kedua, perspektif yang memandang kelembagaan sebagai kompleks peraturan dan peranan sosial secara abstrak dan memandang asosiasi-asosiasi sebagai bentuk-bentuk organisasi yang konkrit. Sehubungan dengan hal ini Soekanto (2001) menyatakan bahwa social institution merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan
masyarakat.
Sedangkan
wujud
kongkrit
lembaga
kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi (association). Namun dalam
pe~alanannya,
pad a kelembagaan sosial akan terjadi
perkembangan institusional. Proses perkembangan kelembagaan sosial tersebut dinamakan pelembagaan atau institualization, yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu norma yang baru untuk menjadi bag ian dari dan salah satu lembaga masyarakat. Maksudnya ialah sampai nOOlla itu oleh
10
masyarakat dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-han (Soekanto, 2001). Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari lembaga dijadikan sebagai sarana untuk mengatur dan mempengaruhi perilaku dan tindakan masyarakat dalam
mencapai tujuan tertentu.
Mubyarto (1972),
masyarakat memiliki kelembagaan yang mengatur
mengatakan bahwa
tata kehidupan mereka.
Kelembagaan sosial adalah suatu sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai penting. Masyhuri (1996), lembaga adat yang penting dalam masyarakat nelayan misalnya kepemilikan alat tangkap, jual beli hasil tangkap, sewa menyewa alat tangkap, bagi hasil, gotong royong, himpunanlkelompok nelayan, koperasi dan lain-lain. Doom dan Lammers da/am
Kolopaking (2002) memberi pengertian
tentang fungsi kelembagaan sosial adalah (1) memberi pedoman berprilaku pada individulmasyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan; (2) menjaga keutuhan, dengan adanya pedoman yang diterima bersama, maka kesatuan dalam masyarakat dapat dipelihara; (3) memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial.
Artinya
sistem
pengawasan
masyarakat terhadap
tingkah
laku
anggotanya; dan (4) memenuhi kebutuhan pokok manusialmasyarakat. Dari fungsi kelembagaan diatas maka dapat disebutkan bahwa kelembagaan berfungsi sebagai pedoman individulmasyarakat perekat untuk mempersatukan masyarakat dan sebagai kontol sosial. 2. 1. 3. Koperasi Sebagai Lembaga Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang
dipilih
oleh
sebagian
anggota
masyarakat dalam
rangka
meningkatkan kemajuan ekonomi rumah tanggan serta kesejahteraan hidupnya. Secara logika sederhana, orang akan memilih koperasi jika organisasi
ekonomi
mendatangkan
tersebut
manfaat
lebih
dirasakan besar
atau
baginya
dari
diyakini pada
bisa bentuk
organisasi ekonomi lain. Koperasi sebagai sistem kelembagaan dibidang perekonomian
II
menawarkan kesamaan hak dan kewajiban anggota dalam sistem perekonomian
tanpa
memandang
kekayaan
dan
atau
status
sosialnya. Rochdale atau lebih dikenal dengan "The Rochdale Society of Equitable
Pioneers",
yang
dinyatakan
sebagai
peraturan
dari
perkumpulan itu kemudian dikenal sebagai asas-asas Rochdale, telah mengilhami cara kerja dari gerakan-gerakan koperasi sedunia ( Hendrojogi, 2004). Asas- asas Rochdale tersebut adalah : 1. Pengendalian secara demokratis (Democratic controf). 2. Keanggotaan yang terbuka (Open membership). 3. Bunga terbatas atas modal (Limited interest on capitaf). 4. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota proporsional dengan
pembeliannya (The distribution of surplus in devidend to the members in proportion to their purchases).
5. Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan (Trading strictly on a cash basis). 6. Tidak boleh menjual barang-barang palsu dan harus murni (Selling
only pure and unadelterated goods).
7. Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya tentang asasasas koperasi dan perdagangan yang saling membantu (Providing for the education of the members in Co-operative principles as well as for mutual trading). 8. Netral dalam ali ran agama dan politik (Politik and religious neutrality). Dr. Mohammad Hatta membagi asas-asas Rochdale tersebut dalam dua bagian ( Hendrojogi, 2004) : Dasar-dasar pokok : 1. Demokrasi koperatif, yang artinya bahwa kemudi (pengelolaan) dan tanggungjawab, adalah berada di tangan anggota sendiri. 2. Dasar persamaan hak suara. 3. Tiap orang boleh manjadi anggota. 4. Demokrasi ekonomi, keuntungan dibagi kepada anggota menurut
12
jasa-jasanya. 5. Sebagian dari keuntungan diperuntukkan pendidikan anggota. Dasar-dasar moral: 1. Tidak boleh dijual dan dikedaikan barang-barang palsu. 2. Harga barang harus sarna dengan harga pasar setempat. 3. Ukuran dan timbangan barang harus benar dan dijamin. 4. Jual beli dengan tunai. Kredit dilarang karena menggerakkan hati orang untuk membeli di luar kemampuannya. Memang dalam kenyataannya, kita melihat bahwa tidak semua kedelapan
buah
asas
Rochdale
itu dipatuhi oleh perkumpulan
koperasi di semua negara. Dalam dipisahkan
membicarakan dengan
koperasi
Mohammad
di
Hatta.
Indonesia,
tidak dapat
Dialah dalam
perjalanan
sejarah Indonesia, dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta-Iah yang meperkenalkan gerakan koperasi di Indonesia. Tujuan
Bung
Hatta
memperkenalkan
gerakan
koperasi
adalah
memperbaiki nasib orang-orang yang lemah ekonominya dengan jalan kerja sarna. Kerjasama adalah dasar rasa solidaritas. Pemikiran
diatas
memiliki
banyak
persamaan
dengan
paradigma pokok koperasi sebagai lembaga ekonomi.
Koperasi
merupakan kelembagaan yang memiliki norma dan peraturan yang dinyatakan dalam bentuk prinsip-prinsip koperasi, yang menjadi ciri pembeda
terhadap
berkembang
sejalan
dilayaninya.
Salah
lembaga dengan satu
usaha
non-koperasi.
perkembangan
pendekatan
yang
Koperasi
masyarakat dikembangkan
yang oleh
pendekatan ekonomi kelembagaan adalah kelembagaan memandang perilaku sebagai bag ian dari rangkaian struktur - perilaku - kinerja. Struktur dianggap akan menentukan pola perilaku, dan pola perilaku akan mempengaruhi mempengaruhi
kinerja,
kondisi
serta
struktur
pada
akhirnya
kelembagaan
kinerja
ekonomi
akan yang
bersangkutan (Cook, 1995). Untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi secara efektif dan
13
berkelanjutan di pedesaan diperlukan adanya lembaga ekonomi yang efektif. Oleh sebab itu proses transformasi struktural yang diperlukan untuk
mendukung
pertumbuhan
kegiatan
ekonomi
yang
efektif
memerlukan pula model pembinaan dan pengorganisasian tertentu. Lembaga yang diharapkan dapat banyak berperan dalam proses transformasi struktural tersebut diatas adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Lembaga yang sesuai untuk itu adalah koperasi, karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Dufler dalam Nasution, 1990). a. Anggota terikat oleh satu atau beberapa kepentingan atau tujuan bersama (kelompok koperasi). b. Anggota koperasi berjuang bersama dan saling mendukung untuk meningkatkan koperasi
status
secara
ekonomi
tidak
dan
langsung
sosial
mereka
terlihat
dari
(swadaya
loyalitas
dan
solidaritas para anggotanya). c. Anggota kopersai memanfaatkan organisasinya dengan prinsip pemilikan bersama dan mempertahankan bersama bangun usaha koperasi. d. Usaha koperasi dituntut sesuai dengan keragaan dan tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara individu. Dengan
demikian
maka
kelembagaan
koperasi
adalah
organisasi ekonomi mandiri, yang dimiliki anggota dan bertujuan mengingkatkan kesejahteraan anggota. 2. 1. 4. Perkembangan Kelembagaan Koperasi. Perkembangan
koperasi
dari waktu
ke waktu
mengalami
berbagai perubahan. Berkaitan dengan pandangan kelembagaan atas struktur hak kepemilikan dan perkembangan kegiatan koperasi, Cook (1995)
menyatakan
bahwa
koperasi
akan
berkembang
secara
bertahap. dimana tantangan yang dihadapi pada setiap tahap adalah hasil
dari
perubahan
struktur
hak
yang
dialami
pad a
tahap
sebelumnya. Secara singkat sejarah perkembangan koperasi di indonesia
14
dipaparkan melalui beberapa masa pertumbuhan. Koperasi di Indonesia mulai dengan didirikannya bank bantuan dan tabungan pegawai bangsa Indonesia (Spaark bank vaar Inlandsche bestuurs ambtenaren) oleh R. Bei Aria Wiria Atmadja (patih di Purwakerto) pada tahun 1895. pendirian bank tersebut ditujukan untuk membantu pegawai negeri bumi putra, petani dan tukang. Oleh karena itu bank tersebut mendapat julukan De Vader van de Landbauw Crediet Bank. Pad a watu itu Patih Wiria Atmadja
tidak pernah menamaknnya dengan koperasi, tetapi prinsip dasar yang dianut oleh bank terse but yang dikenal sebagai swadaya (self help) adalah prinsip dasar koperasi. diawal abad ke 20 bank-bank serupa telah berdiri pula di luar jawa seperti misalnya di Sumatera dan Manado (Saedjita Sosrodiharjo, 1982). Usaha yang dirintis oleh Aria Wiria Atmadja diteruskan oleh Westerrode sehingga kemudian terbentuk Bank Rakyat, Rumah Gadai, Bank Oesa dan Lumbung Oesa. Oalam perkembangan selanjutnya Bank Rakyat diubah menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan dan sekarang Menjadi Bank Rakyat Indonesia. Dr. R. Soetomo pada tahun 1908 mendirikan Perkumpulan Budi Utomo yang di bidang ekonomi menggerakkan masyarakat dengan prinsip-prinsip koperasi melalui pendirian koperasi-koperasi konsumsi. Oemikian juga H.O.S. Tjokroaminoto mendirikan Syarekat Oagang Islam (SOl) pad a tahun
1912. disamping bergerak dibidang politik, SOl juga
bergerak di bidang ekonomi yang mengembangkan koperasi-koperasi simpan-pinjam. Oalam perkembangan selanjutnya, antara tahun 1931-1937 Niti Sumantri mendirikan Koperasi Usaha Oesa atau Koperasi Serba Usaha yang pertama di Sukabumi, bahkan Koperasi Serba Usaha yang pertama di Indonesia. Pada tahun 1937-1942, Niti Sumantri dipilih manjadi ketua Central Cooperative Bandung (CCB), yang selanjutnya ia juga sebagai pendiri dan terpilih menjadi ketua yang pertama pada Bank Koperasi Propinsi Jawa Barat (BKP). Sumantri bersama dengan tokoh koperasi lainnya seperti R.M. Margono Ojojohadikoesoemo dan
Prof. Ir. Teko
Sumodiwirjo menyelenggarakan Kongres Koperasi ke-I pada bulan Juli
15
1947 di Tasikmalaya. Dalam kongres itu dibentuk Sentral Organsiasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) dan Niti Sumantri juga terpilih menjadi
ketuanya
yang
pertama.
Dan
dalam
catatan
sejarah
perkoperasian dalam kong res tersebut diputuskan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia. Dalam kongres I koperasi seluruh Indonesia yang berlangsung di Tasikmalaya,
melahirkan
beberapa
keputusan
yang
penting
bagi
perkembangan koperasi di Indonesia. Keputusan tersebut antara lain: a. Ditetapkan tanggal12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia. b. Ditetapkannya azas gotong royong sebagai azas Koperasi Indonesia. c. Mengusahakan terbentuknya Koperasi Desa di seluruh Indonesia untuk memperkuat perekonomian nasional. Sejarah perkoperasian juga mencatat tokoh pejuang kemerdekaan Muhammad
Hatta
yang
sejak
awal
perjuangan
memperebutkan
kemerdekaan, memperjuangkan berdirinya koperasi Indonesia. Bung Hatta berperan sebagai arsitek Pasal 33 UUD 1945. kongres ke II pada tahun 1953 menetapkan Dr. Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dalam perkembangan koperasi, tercatat berabagai pertauran perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi, antara lain: a. Tahun 1949 Pemerintah Federal Belanda mengeluarkan UndangUndang
tentang
Staatsblad
perkumpulan
1979 tahun
1949.
Koperasi
yang
termuat
dalam
Undang-Undang
tersebut
hanya
merupakan terjemahan Undang-Undang Perkoperasian tahun 1949 dan Undang-undang perkoperasian tahun 1933. b. Pemerintah Indonesia pad a tahun 1958 mengeluarkan Undangundang nomor 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi. dalam Undang-undang ini ada bebrapa hal yang dapat dikemukakan. •
Mulai saat itu koperasi Indonesia hidup atas dasar Undang-undang Perkumpulan Koperasi Nasional. bukan kolonial.
•
Merupakan tonggak pemisah koperasi masa penjajahan dan masa kemerdekaan.
16
•
Orang asing tidak lagi dibenarkan mendirikan dan menjadi anggota serta pengurus koperasi.
•
Pemerintah berkewajiban untuk membimbing, memampukan dan mengawasi koperasi. Koperasi Indonesia juga tidak terlepas dari kepentingan politik,
dim ana pada tahun 1960 sampai dengan 1965, Undang-undang dan beberapa peraturan dikeluarkan dalam rangka pembangun koperasi, tetapi baik undang-undang maupun peraturan-peraturan tersebut lebih diarahkan pada kepentingan politik dari golongan-golongan tertentu dan menempatkan koperasi sebagai bagian tertentu dalam sistem ekonomi. Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pemerintah Indonesia mulai menata kehidupan baru Gerakan Koperasi Indonesia dengan ditetapkannya Undang-undang No 12 tahun 1967 sebagai pengganti Undang-undang Koperasi No 14 tahun 1965. Undang-undang no 12 tahun 1967, berusaha mengembalikan koperasi kepada citra yang sebenarnya yaitu sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 pasal 33, dan diharapkan koperasi
menjadi
tulang
punggung
perekonomian
nasional. Berbagi aturan yang
lahirkan Pemerintah Orde Baru untuk
mengembangkan koperasi dapat terlihat dari kebijakan Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pembinaan Badan Usaha Unit Desa (BUUD). BUUD inilah yang menjadi bibit lahirnya Koperasi Unit Desa (KUD). Perubahan status BUUD menjadi KUD dilakukan Pemerintah melalui Inpres NO 2 tahun 1978, yang menjadikan KUD bukan lagi sebagai koperasi pertanian, tetapi menjadi koperasi serba usaha. Keanggotaan menjadi terbuka bagi semua warga desa yang bidang usahanya sangat beragam, yang berarti beragam pula kebutuhannya.
Kemudian
pada
tahun
1984
pemerintah
kembali
mengeluarkan Inpres No.4 tahun 1984 tentang Pembinaan Koperasi Unit Desa. Instruksi ini juga melahirkan Badan Pembimbing dan Pelindung KUD (BPP KUD) serta menginsruksikan 12 menteri, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Bulog, dan semua Gubernur untuk menjadi pembina
17
KUD. Dengan kebijakn seperti ini maka koperasi dianggap sebagai agen pemerintah untuk mempercepat pembangunan. Dalam melihat keberhasilan koperasi di Indonesia berikut kita lihat beberapa hasil kajian terdahulu tentang koperasi. Bisri (2000), dalam penelitiannya pada Koperasi Perikanan KUD Makaryo Mino Pekalongan. Dimana KUD Mino sang at maju dan bahkan menjadi KUD Mina sebagai Koperasi Teladan Tingkat Nasiona!. Anggota KUD Makaryo Mino ini terdiri dari para buruh nelayan, para pemilik kapal, dan para baku!. Tiga kelompok anggota yang memiliki karakteristik berbeda secara sosial ekonomi ini berkoperasi karena memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bergerak di bidang perikanan. Keberhasilan KUD Makaryo Mino dalam menggalang sinergi (sinkronisasi energi) dari ketiga kelompok anggota tersebut untuk kesejahteraan bersama merupakan suatu keberhasilan yang patut dicontoh. Kunci
keberhasilan
dari
KUD
Makaryo
Mino
adalah
ditumbuhkannya iklim demokratis, terbuka, dan partisipatif yang dipandu dengan
kepemimpinan
usaha
yang
jujur
dan
profesional,
serta
memperoleh bantuan pembinaan yang tepat dari pemda dan Departemen Koperasi dan UKM. Penelitian tentang Pengembangan Koperasi Desa Pantai Untuk Menunjang Pembangunan Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan (Studi Kasus Koperasi Tambak di Kabupaten Indramayu) Urip Triyono, (2003). Hasil kajian yang diperoleh adalah bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha, belum mampu berperan secara tepat dalam mengembangkan usaha dan lingkungan. Disamping itu koperasi belum mampu mensinergikan secara komprehensif terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sebagai kekuatan yang ampuh dalam mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakal. Hal ini dipengaruhi rendahnya
kualitas
SDM
individualitasnya
menjadi
terbatas
oleh
penambak, dan
mengakibatkan
tingkat
produktivitas
tingkat yang
diperoleh turun dari tahun ke tahun yang menjadikan posisinya terjerat dalam kemiskinan dan sulit untuk mengakses sumber permodalan, pasar,
18
informasi dan teknologi untuk mengembangkan usaha dan lingkungan yang mendukung pertambangan. Untuk mengatasi
masalah-masalah
struktural
yang
dihadapi
koperasi tambak di Kabupaten Indramayu, perlu dilakukan dengan pendekatan institusional dengan memprioritaskan pada peningkatan faktor-faktor
penentu
(empowerment),
intemal
membangun
dengan
upaya-upaya
kapasitas
(capacity
pemberdayaan building)
dan
pembangunan secara berkelanjutan (sustainable development), terhadap faktor-faktor dominan melalui strategi : a. Meningkatkan
kualitas
80M
petambak
untuk
meningkatkan
produktivitas. b. Meningkatkan pengatahuan dan pemahaman tentang perkoperasian serta meningkatkan pelayanan koperasi secara tepat pad a anggota dan masyarakat. c. Meningkatkan usaha simpan plnJam koperasi yang mantap dan terjangkau oleh anggota dan masyarakat. d. Meningkatkan akses terhadap permodalan, pasar, informasi dan teknologi dalam pengembangan usaha dan memperbaiki kondisi lingkungan. e. Meningkatkan
kemampuan
organisasi
dan
manajemen
dalam
pengusahaan tambak secara berkelanjutan. Untuk mendukung terlaksananya upaya-upaya tersebut, juga diperlukan dukungan peningkatan faktor-faktor penentu ekstemal meliputi perbaikan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga penyuluh yang handal,
keberpihakan
perbankan,
penatagunaan lahan,
penegakan
hukum, dan dukungan kebijakan-kebijakan dari berbagai instansi terkait. Kajian
tentang
koperasi
juga
dilakukan
oleh
8utomo
Brodjosaputro pada tahun 1989 tentang Beberapa Faktor Utama Yang Mempengaruhi Keberhasilan Koperasi Unit Oesa. Kajian ini ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan KUO
terutama
dalam
kaitannya
dengan
pelaksanaan
koperasi yaitu pengurus, badan pemeriksa dan manajer.
manajemen
19
Hasil kajian ini menunjukkan bahwa keberhasilan KUD dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh faktor-faktor internal yang melekat pada para pelaksana manajemen dan dipengaruhi oleh faktorfaktor
eksternal
yang
merupakan
iklim
pertumbuhan
dan
perkembangannya. Faktor-faktor internal yang dimaksud adalah : 1. Tingkat Pendidikan Pengurus. Tingkat
pendidikan
pengurus
erat
sekali
kaitannya
dengan
kemampuan manajemen yaitu manajemen organisasi, manajemen usaha
dan
manajemen
tenaga
pelaksana,
serta
kemampuan
memanfaatkan potensi lingkungan. 2. Tingkat Pendidikan Badan Pemeriksa. Tingkat pendidikan dan pengetahuan badan pemeriksa di bidang administrasi dan keuangan, juga status sosialnya yang tinggi akan memudahkan
badan
pengawas
untuk
melakukan
pemeriksaan
terhadap jalannya kegiatan perkoperasian. Sehingga meminimalisir terjadinya
penyimpangan-penyimpangan
yang
merugikan
KUD
terutama di bidang keuangan. 3. Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Manajer. Dalam
melaksanakan
berbagai
pelayanan
yang
sebaik-baiknya
kepada anggota harus didukung dengan kemampuan manajer yang profesional. Di mana pengetahuan manajerial yang di miliki manajer harus dapat mengembangkan koperasi
dan ini didukung oleh
pendapatan manajer yang memadai. 4. Jumlah Anggota. Anggota adalah pemilik dan juga pelanggan koperasi. oleh karena itu sampai batas tertentu semakin besar jumlah anggota semakin besar volume usaha dan memberi kemungkinan lebih besar terbentuknya sisa hasil usaha. (SHU). Semakin besar jumlah anggota, semakin besar terkumpul simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang merupakan modal usaha dalam memberikan pelayanan kepada anggota.
20
5. Besar Modal Yang Dipergunakan Dalam Usaha. Besar modal yang dipergunakan dalam usaha berkaitan langsung dengan volume usaha. Sampai pada suatu batas tertentu semakin besar volume usaha semakin kecil biaya persatuan barang sehingga lebih besar kemungkinan diperoleh sisa hasil usaha. Faktor-faktor Eksternal : Sebagai suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat, beranggotakan orang-orang dari masyarakat yang sama, maka KUD tidak terlepas dari pengaruh sifat-sifat anggota masyarakat setempat. Sedangkan faktor eksternal yang tidak secara
lang sung
berpengaruh
terhadap
KUD
adalah
kebijakan
pemerintah dalam bidang ekonomi. Nasution (1990), menelaah keragaan KUD sebagai organisasi ekonomi pedesaan secara komprehensif dengan pendekatan persamaan simultan yang menyangkut fungsi keberhasilan usaha KUD, fungsi pencapaian target, fungsi pelayanan kepada anggota, fungsi partisipasi anggota dan fungsi keanggotaan. Studi terse but telah memberikan banyak penjelasan mengenai hubungan sebab akibat dari berbagai faktor dalam lingkup sosial, ekonomi dan manajemen koperasi. Hampir seluruh faktor internal dan eksternal telah ditelaah dalam kaitannya dengan keberhasilan dan terhadap sebagian dari dampak koperasi masyarakat. 2. 2. Penguatan Kelembagaan Koperasi. Kelembagaan
merupakan
wadah
bagi
masyarakat
untuk
berpartisiipasi, masyarakat akan berpartisipasi menekala organisasi tersebut sudah dikenal dan dapat memberikan manfaat langsung pada masyarakat yang bersangkutan, serta pimpinan yang dikenali dan diterima oleh kelompok sosial (Nurdin, 1998) Pengembangan kelembagaan adalah proses menciptakan pola baru kegiatan dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu karena didukung oleh norma standard an nilai-nilai dari dalam (Brinkerhoff, seperti dikutip Israel, 1992) Selain menciptakan pola baru kegiatan,
21
da1am konteks pengembangan kelembagaan dapat pula dilakukan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan dilakukan dengan cara Capacity Building (penguatan kapasitas), di mana istilah ini makna dan caranya berbedabeda antara orang dan organisasi. Penguatan kelembagaan dikatakan juga sebagai
"... Strengthening people's capacity to determine their own
values and priorities, and to organize themselves to act on these, which is the basic for development". (memeperkuat kapasitas orang-orang untuk menentukan nilai-nilai dan prioritas mereka sendiri dan untuk mengatur diri mereka sendiri dari bertindak dalam kegiatan yang merupakan dasar dari
pengembangan)
(Deborah
Eade
dan
Suzane,
dalam
Tim
O'Shaughnessy with Leane Black and Helen Carter, 1999). Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan capacity building adalah
untuk
menggambarkan
serangakaian
tindakan
mulai
dari
mengembangkan kapasitas manusia secara langsung, restrukturisasi organisasi, dan pemasaran tanaga kerja. Tiga elemen penguatan kapasitas adalah : 1. Pembangunan
manusia,
terutama
dalam
biadang
kesehatan,
pendidikan, makanan, ketrampilan teknis. 2. Restrukturisasi pemerintah dan swasta untuk menciptakan pekerjaan yang terampil dapat berfungsi secara efektif. 3. Kepemimpinan politik yang memahami bahwa institusi merupakan satu kesatuan yang rentan dan mudah hancur, oleh karena itu memerlukan pendampingan yang berkelanjutan. (Bank Dunia dan
United Nation Development Program, 1999). Di dalam penguatan kapasitas kelembagaan, kerjasama antar pihak menjadi sangat penting, dalam hal ini kerja sam a pemerintah, swasta dan Non Government Organization (Lembaga Pengembangan Masyarakat) serta masyarakat itu sendiri. Melalui kerjasama yang dilakukan berbagai pihak, dapat memperkuat kelembagaan. Hal ini sesuai dengan
pendapat
pengembangan
Tonny
usaha-usaha
(2003)
yang
produktif skala
menunjukkan kecil
bahwa
dan menengah
22
seringkali
mengabaikan
kemampuan
kelembagaan,
karena
hampir
semua kelembagaan yang mendukung sektor ini lemah dalam : (a) meraneang
reneana
administrasi
seeara
kegiatan
yang
profesional;
luwes; (e)
(b)
manajemen
mengoperasionalkan
dan dan
melaksanakan tugas kelembagaan seeara efektif, dan (d) melanjutkan pendanaan seeara efesien dan mandiri. Dengan dasar demokratisasi ekonomi dan kebijakan otonomi, maka strategi itu perlu menghidupkan kembali konsep peran serta masyarakat dan komunitas di dalam pengembangan kelembagaan. Faktor-faktor berikut menunjukkan bahwa di dalam pengembangan koperasi diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi : Faktor Internal a. Kualitas sumber daya anggota koperasi baik. b. Kualitas pengurus koperasi yang handal. e. Modal
dan
kegatan
usaha
koperasi
yang
mendukung
pengembangan koperasi. Faktor Eksternal a. Lingkungan sosial masyarakat dimana koperasi berada. b. Kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi yang terkait dengan pengembangan koperasi. Kualitas sumberdaya anggota koperasi sangat berpengaruh terhadap penguatan koperasi dimana seeara hukum anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, dan anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi bukan pengurus dan bukan manajer. Oleh karena itu tidaklah salah kalau dikatakan bahwa kunei dari keberhasilan koperasi terletak pad a anggota.
Rapat
anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Keterlibatan anggota koperasi seeara aktif dalam kegiatan-kegiatan koperasi seperti hadir dalam rapat-rapat,
menerima tugas yang
diberikan oleh pengurus. ikut serta dalam kepanitiaan, memberi saran dan
kritik
yang
membangun/konstruktif
kepada
pengurus
dan
mengikuti perkembangan organisasi koperasi menjadi bagian penting
23
dalam keterlibatan anggota koperasi. Oleh sebab itu dibutuhkan kualitas anggota koperasi yang sadar akan tanggungjawab yang begitu besar terhadap penguatan koperasi. Faktor
pengurus juga
memempunyai
peran
yang
sangat
penting. Dimana pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota, sebagaiman tercantum dalam pasal 29 (1) UU No 25/1992, untuk mewakili anggota dalam menjalankan kegiatan koperasi, dapat menunjukkan orang lain untuk menjalankan fungsi usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, yaitu manajer dan karyawan sebagai pengelolah. Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari RAT dan melaksanakan seluruh keputusan RAT tersebut guna memberikan manfaat kepada anggota koperasi.
Atas
dasar
itulah
Pengurus
merumuskan
berbagai
kebijaksanaan yang harus dilakukan Pengelola (Team Manajemen) dan menjalankan tugas-tugasnya. Leon Garayon dan PaulO. Mohn
dalam Hendrojogi (2004), menyebutkan bahwa pengurus koperasi mempunyai fungsi idiil (ideal function), dan karenanya pengurus mempunyai fungsi yang luas, yaitu : a. Berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi. b. Berfungsi sebagai pemberi nasi hat. c. Berfungsi sebagai pengawas atau sebagai orang yang dapat dipercaya. d. Berfungsi sebagai penjaga berkesinambungannya organisasi. e. Berfungsi sebagai simbol. Dalam koperasi modal mempunyai kedudukan vital. Hanya dalam hal ini koperasi modal tidak boleh diberikan arti yang lebih penting dari para orang-orang yang menjadi anggota koperasi. Hedrojogi (2004),
mengatakan modal sebagaimana kita ketahui
adalah merupakan salah satu faktor produksi, tetapi hingga sekarang diantara
para
ahli
ekonomi
sendiri
belum
terdapat
kesamaan
pendapat tentang apa yang disebut dengan modal itu dan tampaknya dalam sejarahnya pengertian modal itu berkembang sesuai dengan
24
perkembangan
ilmu.
perkoperasian
Dalam
mengatakan
UU
bahwa
No.25
Tahun
1992
tentang
modal dalam koperasi
pad a
dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku
bunga
yang
berlaku
di
pasar.
UU
Perkoperasian
juga
menjelaskan jenis-jenis modal dalam koperasi, berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dan cadangan yang dipupuk dari hasil usaha yang merupakan kekayaan dari koperasi. 8erapa jumlah modal yang diperlukan oleh suatu koperasi sudah harus bisa ditentukan dalam proses pengorganisasian atau pada waktu berdirinya dengan rincian berpa untuk modal tetap atau yang disebut juga sebagai modal jangka panjang dan berapa untuk modal kerja yang disebut sebagai modal jangka pendek. Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan koperasi dapat dilihat dari pemerintah. lingkungan
lingkungan sosial
Koperasi sosialnya
yang
lahir
mendukung
masyarakat dan kebijakan ditengah
keberadaan
masyarakat koperasi,
yang dimana
masyarakat dapat menerima keberadaan koperasi dan memanfaatkan berbagai unit usaha yang dimiliki koperasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Kebijakan
pemerintah juga menjadi faktor eksternal yang
berpengaruh terhadap pengembangan koperasi, dimana kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah harus dapat memberi peluang bagi koperasi dalam mengembangkan usahanya, terutama pemberian modal bagi pengembangan usaha koperasi. Kemudian pemerintah juga berperan aktif dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi dengan jalan melakukan pelatihan-pelatihan kepada pengurus dan anggota koperasi sehingga mampu melahirkan kehidupan berkoperasi yang baik.
III. METODOLOGI KAJIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Konflik yang terjadi selama tiga tahun terakhir ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sendi-sendi perekonomian dan pranata sosial masyarakat. Impilkasinya, banyak penduduk yang mengungsi, rusak atau hancurnya prasarana dan sarana umum dan pemerintahan, menurunnya kinerja perekonomian daerah, meningkatnya jumlah angka pengangguran,
menurunnya
pelayanan
kepada
masyarakat,
membengkaknya pembelanjaan pemerintah (government expenditure) serta trauma psikologis kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak,
disamping penegakkan supremasi hukum belum dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Upaya pemerintah untuk penyelesaian konflik dan dampak yang ditimbulkan
pasca
pemberdayaan
konflik
masyarakat.
dilakukan Program
melalui ini
berbagai
dilakukan
dalam
program upaya
mengembalikan ekonomi keluarga korban konflik. Tindakan penyelamatan terhadap para korban
konflik telah dilakukan,
baik dalam bentuk
penyediaan tempat tinggal, pemberian makanan maupun pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, utamanya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk itulah pemerintah melakukan kegiatan yang dapat mengembalikan pengungsi pada kehidupan normal. Pad a hakekatnya, pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat terkait erat dengan upaya menggerakan perekonomian perdesaan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan pembangunan perdesaan termasuk di daerah konflik, daerah minus, daerah kritis dan daerah terbelakang lainnya merupakan prioritas utama dalam pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan prasarana dan sarana perdesaan. Selain itu, secara faktual berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang memiliki prospek baik ini mengalami stagnasi pad a sa at konflik berlangsung. Akibatnya, aktivitas pasar-pasar tradisional rakyat yang telah tumbuh subur di beberapa kecamatan menjadi sepi dan tidak bergairah. Terjadinya pengungsian besar-besaran dari daratan Halmahera ke Ternate, menjadikan Pulau Ternate yang daya tampungnya (carrying
26
capacity) terbatas dipenuhi oleh pengungsi dari berbagai wilayah Maluku
Utara. Sehingga banyak penduduk usia produktif yang kehilangan mata pencaharian menganggur di Ternate. Koperasi perekonomian
baik
nasional
dalam
kedudukan
maupun
sebagai
sebagai bagian
sokoguru
integral
tata
perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti itu maka koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat pasca konflik serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dengan ciri khas
ini
maka
koperasi
dapat
menjadi
media
bagi
masyarakat
memperbaiki kehidupan perekonomian keluarga mereka. Sebagaian
besar
koperasi
selama
ini
belum
sepenuhnya
menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat 1 UUD
1945.
Pembangunan koperasi
perlu
diselaraskan dengan
perkembangan lingkungan secara dinamis sehingga semakin berperan dalam
perekonomian
nasional,
pengembangannya
diarahkan
agar
koperasi benar-benar kembali ke jati dirinya yaitu memahami pengertian koperasi secara tepat dan benar dengan menegakkan nilai-nilai hidup yang dianut gerakan koperasi yaitu menolong diri sendiri dengan kebersamaan secara gotong royong dan kekeluargaan yang dalam pelaksanaannya senantiasa berpedoman dan menerapkan prinsip-prinsip koperasi maupun kaidah ekonomi dan bisnis. Pengembangan koperasi harus diartikan sebagi usaha untuk mewujudkan koperasi yang mandiri dan kuat. Tolok ukur koperasi yang mandiri dan kuat, misalnya, mampu dan berwenang memutuskan semua kegiatan yang
berhubungan dengan usaha koperasi,
mampu dan
berwenang mengelolah seluruh kegiatan usaha secara efektif dan efesien, mampu mengarahkan segala sumber dana, mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan usaha koperasi serta mampu mengatur dan mengelola karyawan secara mandiri (Ismawan, 2000). Selanjutnya menu rut Ismawan (2000) anggota koperasi umumnya adalah masyarakat kecil dengan pengetahuan, permodalan, dan usaha
27
yang serba terbatas (untuk petani gurem bahkan berada pad a tingkat subsisten). Agar bisa berpartisipasi dengan baik anggota koperasi seharusnya, minimal mampu membaca. Dengan kemampuan itu mereka bisa membaca laporan pengurus, dan lebih baik lagi bila mengerti laporan keuangan, sehingga dapat mengikuti jalannya usaha, mengontrol dan membantunya. Hanya dengan jalan demikianlah anggota akan merasa ikut memiliki, menjaga dan berjuang mengembangkan koperasi. Kajian ini akan melihat mekanisme kelembagaan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan menganalisis proses penguatan kelembagaan koperasi. Untuk
merumuskan strategi dan program-program yang akan
meningkatkan penguatan kelembagaan koperasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Dengan meningkatnya penguatan kelembagaan koperasi diharapkan program/kegiatan koperasi akan semakin mandiri dan kuat. Program pengembangan koperasi dapat terlihat pad a Gambar 1.
28
Gambar 1 : Skema Kerangka Pemikiran
PETASOSIAL
ANALISIS Proses Penguatan Kelembagaan Koperasi Pasca Konflik
Penyusunan Strategi Pola Penguatan Kelembagaan Koperasi Pasca Konflik
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI PASCA KONFLIK
3.2. Waktu dan Tempat Kajian pengembangan masyarakat ini: dilakukan pada pertengan bulan november 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 dengan fokus merancang
program
pengembangan
masyarakat
berupa
Penguatan
Kelembagaan Koperasi dalam Masyarakat Pasca Konflik. Lokasi kajian adalah di desa Tuada Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Penentuan lokasi kajian ini dilakukan dengan sengaja (purposive) dengan pertimbangan desa ini merupakan desa yang telah tersentuh program pengembangan masyarakat dan terdapat koperasi yang potensial untuk mengembangkan perekonomian rakyat. Selain itu aksesibilitas yang mudah juga menjadi
29
salah satu dasar pertimbangan. 3.3. Pengumpulan Data dan Analisis Data Cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam kajian pengembangan masyarakat ini menguraikan metode-metode : a. Pengamatan langsung melalui penulusuran data primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan anggota koperasi (27 orang) untuk memperoleh data yang terkait dengan kegiatan-kegiatan koperasi dan sejauh mana peran anggota koperasi dalam setiap kegiatan koperasi. Wawancara dengan
pengurus (3 orang), ini
dilakukan untuk mengetahui unit-unit usaha yang dimiliki oleh koperasi,
rencana
kegiatan
yang
akan
dilakukan
untuk
pengembangan kegiatan usaha koperasi dan peran serta anggota koperasi dalam setiap kegiatan koperasi. Wawancara dengan kepada kepala desa, dilakukan untuk mengetahui dampak dengan adanya koperasi dan respon masyarakat terhadap kegiatan usaha koperasi.
Dan
kunjungan lapangan untuk mengamati perilaku
anggota koperasi dalam setiap program dan kegiatan usah yang dilaksanakan koperasi. b. Penelusuran data sekunder yang berasal dari beberapa lembaga seperti : ";>
Kantor Desa, untuk memperoleh data monografi desa.
>-
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat, untuk mengetahui data koperasi dan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan untuk pengembangan kegiatan koperasi.
>-
LSM Semang, untuk mengetahui kegiatan pendampingan yang telah kepada koperasi di Kabupaten Halmahera Barat.
c. Diskusi dengan responden maupun dengan informen melalui Focus
Group
Oiscussion
mengidentifikasi
(FGD).
masalah
Metode
ataupun
ini
kebutuhan
dilakukan yang
untuk
dirasakan
pengurus dan anggota koperasi. Untuk mendapatkan data tentang potensi, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah serta perencanaan program yang akan dilakukan untuk penguatan
30
koperasi perikanan Desa Tuada, maka dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut : (1) Membentuk kelompok diskusi yang beranggotakan 12 orang (2 orang pengurus koperasi, 1 orang pengawas koperasi, 2 orang pimpinan unit usaha koperasi, 4 orang anggota koperasi, 1 orang dari LSM Semang, 1 orang staf dinas koperasi, dan 1 orang staf dinas perikanan dan kelautan). Diskusi Kelompok Terfokus ini tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi dilakukan sebanyak 4 kali. Dengan peserta yang berbeda. (2) Tahap pra diskusi, tahap ini dilakukan sebagai media antara peserta diskusi khususnya anggota, pengurus dan pengawas koperasi untuk saling mengenal dengan pihak LSM, staf dinas koperasi, dan staf dinas perikanan dan kelautan. Tahap ini juga dijadikan sebagai informasi kepada peserta diskusi tentang topik~topik
yang akan didiskusikan.
(3) Proses diskusi, tahap ini dimulai dengan setiap peserta diskusi menyampaikan dihadapi
berbagai
oleh
permasalahan diidentifikasi
permasalahan
dan
kendala
yang
perikanan
sihida
ngone,
dari
koperasi dan
dan
kendala
yang
disampaikan
dilihat permasalahan
dan
kemudian
kendala
yang
menonjol dan dirasakan oleh anggota, pengurus dan pengawas koperasi. Dan ini didiskusikan secara partisipatif oleh seluruh peserta diskusi. (4) Laporan hasil diskusi, 3.4. Perancangan dan Penyusunan Program Kerja. Berdasarkan
anal isis
data,
dilakukan
penyusunan
program
dengan cara diskusi untuk merumuskan permasalahan dan upaya pemecahan
bersama
anggota
koperasi.
pengurus
koperasi,
LSM
semang dan Staf Dinas Koperasi dan UKM. Penyusunan program menggunakan metode partisipatif yaitu Diskusi Kelompok Terarah. Metode ini dilaksanakan dengan cara saling berbagi informasi antara anggota koperasi dan pengurus koperasi yang terlibat, pengkaji terlibat
31
sebagai fasilitator. Informasi yang digunakan adalah informasi yang dimiliki oleh anggota dan pengurus koperasi tentang partisipasi dalam pengembangan koperasi perikanan sihida ngone di Desa Tuada. Hasil diskusi ini kemudian dirumuskan secara bersama-sama menjadi program pengembangan masyarakat untuk mendesain pola penguatan partisipasi anggota koperasi. Penyusunan program pengembangan masyarakat merupakan proses yang selalu berjalan. Penyusunan program dimulai dan dasarkan pada evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi program
dilakukan
dengan
permasalahan-permasalahan
proses
diskusi
yang
dihadapi
untuk
menemukan
dalam
proses
pelaksanaannya. Hasil diskusi ini yang telah berhasil mengidentifikasi masalah yang dihadapi merupakan dasar untuk penyusunan program. Program yang telah disusun di terjemahkan dalam beberapa bentuk aktivitas atau kegiatan
sesuai garis-garis besar program.
Pelaksanaan aktivitas dimulai dengan penyusunan rancangan program yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan termasuk penyusunan anggaran biaya yang diperlukan dan sum bar dana. Setelah program, aktivitas dan kegiatan dilaksanakan, untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan program tersebut maka dilakukan evaluasi program. Demikian seterusnya hasil evaluasi program ini akan menjadi diskusi untuk pelaksanaan program selanjutnya.
IV.
PETA SOSIAL MASYARAKAT TUADA
4.1. Mata Pencarian Masyarakat Pasca Konflik. Desa Tuada merupakan salah satu desa dari 27 desa yang berada di wilayah kecamatan Jailolo dan secara geografis berada di wilayah pesisir. Secara ekonomi dengan kondisi geografis di wilayah pesisir des a Tuada menyimpan potensi perikanan yang melimpah. Ini juga dilihat dari sebahagian besar penduduk desa yang bermata pencharian sebagai nelayan. Selain sumber daya perikanan terdapat
potensi sumber daya
lokal yang mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dimana
yang
perkebunan
kelapa
adalah
menjadi
komuditas
dalam
dan
unggulan di kakao
bidang
disamping
itu
dikembangkannya tanaman cengkih, pala. Komuditas pertanian yang dikembangkan masyarakat Tuada antara lain tanaman holtikultura sayur dan buah-buahan. Sumber
mata
pencaharian
masyarakat
yang
mengandalkan
sumber daya laut (perikanan) merupakan mata pencaharian terbesar masyarakat desa Tuada. Ini dapat terlihat dari jumlah dan jenis alat tangkap yang di miliki masyarakat Desa Tuada pada Tabel1. Tabel 1 : Data Jenis Alat Tangkap Perikanan Desa Tuada, Tahun 2004 No
Jenis Alat Tangkap
Jumlah (unit)
1
Pajeko (Purciene)
1
2
Giop (Purciene Mini)
6
3
Katinting
20
4
Rumpun
5
5
Jaring Dampar
4
6
Jaring Lingkar
20
7
Tambak Ikan
32
Sumber Data: Kepala Desa Tuada. Mel 2004 Dalam menunjang kehidupan ekonomi masyarakat desa Tuada, ada satu buah toko yang menjual berbagai kebutuhan baik pangan maupun sandang yang dimiliki oleh warga keturunan cina dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Banau. Namun setelah terjadinya konflik sosial
33
warga keturunan cina tersebut meninggalkan des a tuada dan sampai saat ini tidak kembali lagi sedangkan KSU Tunas Banau belum dapan melanjutkan kegiatan koperasi. Perikanan
Koperasi
Sihida
Ngone
di
bentuk
dengan
mempertimbangkan sebagian besar jumalah anggota koperasi yang bermata pencharian sebagai nelayan, walaupun ada anggota koperasi yang bermata pencharian ganda dimana pada waktu tertentu sebagai nelayan dan waktu tertentu sebagai petani. 4.2. Punahnya Nilai-Nilai Budaya Yang Mendukung Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Desa Tuada. Nilai-nilai budaya masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya tolong menolong telah melembaga dan berkembang dalam masyarakat. Budaya tolong menolong bagi masyarakat desa Tuada di sebut "babari". Pada masyarakat terdapat kelompok-kelompok gotong royong yang didalamnya berkumpul orang-orang yang baru berumah tangga (rumah tangga muda) dan kegiatan-kegiatan mereka adalah membuat arisan untuk bahan baku rumah. Kerusuhan yang bernuansa SARA yang terjadi di Propinsi Maluku Utara hampir kurang lebih dua tahun, telah merusak berbagai tatanan ekonomi, sosial termasuk nilai-nilai masyarakat yang sudah sekian abad tertanam dalam kehidupan masyarakat di zajirah Moloku Kie Raha. Korban nyawa dan harta benda yang dialami oleh masyarakat sangat besar, dan ini berpengaruh pad a tatanan dan kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat pasca konflik sosial. Masyarakat masih mengalami trauma dengan kejadian konflik karena
mereka secara langsung menyaksikan berbagai pembunuhan
terhadap keluarga yang dicintai, harta benda dirampas dan dibakar serta hilangnya rasa toleransi yang selama ini terbangun. Mereka trauma menyaksikan
hilangnya
kesempatan
kerja,
meningkatnya
angka
kemiskinan, tingginya angka putus sekolah pada anak-anak usia sekolah, dan rendahnya
kesehatan dan gizi
juga dirasakan masyarakat.
Kerusakan fasilitas pendukung lembaga ekonomi terlihat dari rusaknya
34
berbagai fasilitas perdagangan/pasar, koperasi dan usaha ekonomi rumah tangga. 4.3. Upaya Pemerintah Dalam Perbaikan Sosial Ekonomi. Dengan adanya program pemerintah dengan yang dinamakan program 3 R (Rekonsiliasi, Reevakuasi dan Rehabilitasi), berbagai program yang diarahkan untuk melakukan perbaikan di bidang sosial dan ekonomi. Untuk itu program yang pertama dilakukan adalah program reevakuasi dimana dengan telah dipulangkanya para pengungsi kedaerah asal mereka maka proses rekonsiliasi dan rehabilitasi kehidupan mereka akan berjalan dengan baik. Program reevakuasi yang juga disebut program pemulangan pengungsi menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Karena
dengan
program
pemulangan
pengungsi
maka
pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat pasca konflik untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pelaksanaan pengembangan masyarakat desa sangat tergantung pada
usaha-usaha
mendinamiskan
masyarakat
desa.
Sedangkan
kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana maupun tenaga ahli untuk melancarkan usaha terse but sangat terbatas. Dengan demikian pelaksanaan pengembangan masyarakat harus dilaksanakan memberdayakan
seluruh
komponen
dalam
masyarakat.
dengan Dalam
pelakasanaan usaha-usaha tersebut diperlukan pemikiran lebih jauh, yaitu tentang cara-cara untuk membawa masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Dukungan dari masyarakat tidaklah begitu mudah diperoleh. Munculnya kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda di desa akan membawa pengaruh yang penting. Pada
aras
desa,
untuk
memperbaiki
kehidupan
ekonomi
masyarakat, pemerintah daerah melakukan berbagai pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca konflik. Bantuan dari pemerintah daerah diberikan dalam bentuk barang dan uang kepada masyarakat yang telah mempunyai kelompok-kelompok.
Hal ini dilakukan untuk mempermudah
kontrol terhadap jalannya program pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca konflik.
35
Masyarakat Oesa Tuada yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Halmahera Barat yang juga lang sung menjadi korban konflik sosial merasa perlu untuk memperbaiki kehidupan ekonomi meraka. Masyarakat
sendiri
melakukan
pengembangan
ekonomi
dengan
membentuk kelompok usaha ekonomi des a yaitu melalui jalur koperasi perikanan Sihida Ngone. Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi (rumah tangga) serta kesejahteraan hidupnya. Secara logika sederhana, orang akan memilih koperasi jika organ!sasi ekonomi tersebut dirasakan atau diyakini bisa mendatangkan manfaat lebih besar baginya dari pada bentuk organisasi ekonomi lain. Oisamping itu koperasi yakini sebagai lembaga ekonomi yang memiliki semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kondisi ini sesuai dengan jiwa dan semangat Masyarakat Tuada dimana koperasi perikanan sihida ngone berada. Jiwa gotong royong
dan kekeluargaan yang dimiliki masyarakat desa tuada
mampu membawa semangat dalam membina hubungan kemasyarakatan termasuk kegiatan berekonomi. Semangat gotong royong dan kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat desa Tuada masih begitu kuat. Semangat kekeluargaan oleh pengurus dimanfaatkan untuk menjadi pendorong dalam menggerakkan koperasi. Oalam masyarakat desa Tuada gotong royong ini disebut "baban".
Babari
merupakan
suatu
semangat
yang
hidup
dalam
masyarakat untuk saling to long menolong antar sesama warga, dimana kalau ada salah satu warga desa melakukan kegiatan membangun rumah atau kegiatan membuka lahan pertanian baru warga masyarakat akan bersama-sama untuk melakukan babari. Begitu juga dalam sisitem ekonomi, masyarakat desa Tuada juga mengenal apa yang dinamakan bagi hasil dalam istilah lokal di sebut "ngaseh". Sistem ngaseh ini berlaku dalam hal pengelolaan hasil perkebunan, dan pertanian, dimana antara orang yang memiliki hasil perkebunan dan pertanian yang akan dipanen tidak dikerjakan sendiri, tetapi diberikan pada orang lain yang akan mengerjakan kegiatan panen tersebut. Setelah hasil dari panen itu dijual
36
maka hasil tersebut dibagi dua antara pemilik dengan orang yang melakukan panen. Pol a dan semangat hidup yang ada dalam masyarakat Tuada inilah yang oleh pengurus dijadikan sebagai semangat dalam menggerakkan anggota koperasi. Koperasi Perikanan Sihida Ngone yang dibentuk pasca konflik di Kabupaten Halmahera Barat dalam perkembangan empat tahun terakhir ternyata belum mampu memberi pelayanan yang baik. Kenyataan tersebut dilihat dari berbagai unit-unit usaha yang dimiliki koperasi dapat belum sepenuhnya melakukan aktivitas serta memberi pelayanan yang dibutuhkan anggota koperasi serta masyarakat desa. Pada awal pendirian koperasi perikanan Sihida Ngone oleh beberapa orang tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Mereka mengalami berbagai kendala dalam menghadapi masyarakat
desa yang memiliki
sikap negatif pada koperasi. Sikap negatif sebagian masyarakat terhadap koperasi terbentuk karena oleh pengalaman buruk pada dua koperasi yang didirikan sebelum konflik. Kedua koperasi tersebut tidak berjalan sebagaimana
yang
diharapkan
masyarakat.
Ketidakpercayaan
masyarakat terhadap koperasi tersebut justru menjadi pendorong
bagi
para pendiri koperasi Perikanan Sihida Ngone untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa koperasi yang baru dibentuk pasca konflik merupakan koperasi yang dapat menjalankan berbagai program/kegiatan koperasi yang telah disepakati bersama oleh anggota koperasi. Dalam melakukan aktivitas unit-unit usaha koperasi perikanan sihida ngone menggunakan sumber daya yang dimiliki koperasi, ini dimulai dengan modal yang didapat dari anggota koperasi walaupun jumlah modal yang terkumpul dari anggota masih sang at kecil, kemudian anggota juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan unit usaha yang ada. Berbagai keputusan dan kebijakan
dalam rapat evaluasi yang diambil
oleh pengurus koperasi selalu melibatkan anggota koperasi. Mekanisme dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam koperasi. Hal ini
juga tidak terlepas dari peran dan kemampuan pengurus dalam
memotivasi anggota koperasi untuk berperan serta dalam melakukan transaksi terutama dalam kegiatan usaha koperasi.
37
Berbagai upaya yang dilakukan oleh pengurus ternyata belum maksimal dimana masih ada anggota koperasi yang tidak dapat hadir dalam pertemuan yang dilakukan oleh pengurus. Disamping itu unit-unit usaha yang dimiliki koperasi belum seluruhnya menyediakan peluang bagi anggota koperasi untuk terlibat dalam pengelolaan unit-unit usaha terse but. Keterbatasan unit-unit usaha ini di sebabkan karena kekurangan modal untuk membiayai berbagai kegiatan unit usaha. Modal koperasi yang di dapat dari anggota koperasi melalui sumbangan wajib dan sumbangan sukarela di manfaatkan untuk unit usaha waserda, unit usaha BBM dan unit usaha jasa angkutan laut. Berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahun (RAT) Tahun Buku 2004 di sepakati beberapa hal sebagai berikut : r
Memberikan
tanggungjawab
kepada
pengurus
koperasi
untuk
melakukan kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah, swasta dan perbanki:m untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha koperasi. ;;- Menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Barat untuk memperoleh bantuan alat tangkap perikanan. 4.4. Kependudukan Jumlah Penduduk desa Tuada yaitu 771 jiwa yang terdiri dari 377 jiwa laki-Iaki dan 394 jiwa perempuan dengan 192 KK, dengan prosentase 49,9 % laki-Iaki dan 51,9 % perempuan. Data penduduk yang disajikan ini merupakan data tahun 2004 (data terbaru), untuk mendapatkan data penduduk tahun sebelumnya penulis mengalami kesulitan dikarenakan data-data tersebut tidak tersedia.
Begitupun dengan data fertilitas,
mortalitas dan migrasi penduduk juga tidak tersedia. Hal ini disebabkan karena sisitem administrasi desa yang kurang baik sehingga berbagai data yang terkait dengan kependudukan sulit didapatkan. Untuk itu untuk membuat perkembangan penduduk, tingkat fertilitas, mortalitas dan gerak penduduk desa Tuada Kecamatan Jailolo, penulis mengalami kesulitan.
38
Berdasarkan komposisi penduduk (Gambar 2) tampak bahwa kelompok umur produktif (15 - 59 tahun) merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 451 jiwa
(59 %) dari total penduduk desa Tuada. Ini
menunjukkan bahwa secara ekonomi kelompok usia produktif ini menjadi tulang punggung masyarakat dalam pemenuhan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Gambaran 2 : Piramida penduduk Desa Tuada Tahun 2004
Piramida Penduduk Desa Tuada Tahun 2004
6:~6(n
60fa4 I 55-$9
to-54 Kelompok Umur
I
I
45-49 40-44
I
I
35-39 30-34
I I
25-29
I
I
20-24
I
15-19
I
I
10-14
l
5-9
I
I
0-4
o
10 20 30 40 50 60
Jiwa
o Laki-Laki
I
0 Perempuan
Sumber Data: Kantor desa Tuada, Mei 2004
39
4.5. Organisasi, Kelembagan dan Struktur Sosial. Organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan yang berada di Desa Tuada baik formal maupun non formal mencakup :
a. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Organisasi pemerintah Desa dan perengkat desa yang masih belum lengkap Badan Perwakilan Desa (BPD) Tim Penggerak PKK Kelembagaan Adat yang terdiri dari Kapita (panglima perang), Fanyira Koma
(Ketua Adat)
Organisasi Pemuda Tingkat Desa Hubungan antar lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan yang ada ternyata belum maksimal, ini terlihat dari komunikasi antara kepala desa selaku pimpinan pemerintahan di tingkat desa dengan organisasi atau lembaga lainnya belum berjalan secara baik. Konflik sosial yang terjadi kurang lebih dua tahun berjalan ternyata telah melemahkan lembaga adat yang selama ini dijadikan mitra oleh pemerintah desa dalam memotivasi masyarakat desa dalam pelaksanaan programprogram pembangunan di desa. Kehidupan sosial budaya masyarakat meliputi nilai-nilai budaya tolong menolong yang telah melembaga dan berkembang dalam masyarakat. Budaya tolong menolong bagi masyarakat desa Tuada di sebut "babari". Selain itu dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok gotong royong yang didalamnya berkumpul orang-orang yang baru berumah tangga (rumah tangga muda) dan kegiatan-kegiatan mereka adalah membuat arisan untuk bahan baku rumah. b. Bidang Ekonomi : Koperasi Perikanan Sihida Ngone (54 Anggota) Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Banau (27 Anggota) Kelompok Nelayan Giop (15 Anggota) Sebagai penunjang kegiatan ekonomi di desa diharapkan hubungan antar lembaga - lembaga ekonomi dapat merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat namun ternyata hubungan antara lembaga
40
ekonomi yang ada kurang harmonis, hal ini dipengaruhi kinerja antar lembaga ekonomi yang tidak seimbang sehingga berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat.
c. Bidang Pendidikan. Sekolah Dasar Negeri 1 Tuada dengan jumlah 116 murid SLTP kelas jauh (dalam persiapan dan tahun ajaran 2004/2005) Dewan Pendidikan SON 1 Tuada Sebagai desa dengan posisi yang strategis dimana berada pada posisi tengah dari beberapa desa di wilayah kecamatan Jailolo dan ditunjang dengan jumlah murid serta fasilitas gedung sekolah yang memadai maka lewat kesepakatan antar masyarakat dengan sekolah-sekolah yang berada di lima desa ( Tuada, Matui, Guaeria, Todowongi dan Bukumatiti) maka dengan izin kepala kantor cabang dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Jailolo, untuk tahun ajaran 2004/2005 akan dibuka SLTP kelas jauh dari SMP Negeri 2 Jailolo. d. Bidang Keagamaan. Satu Buah Masjid dilengkapi dengan pengurus masjid Dua buah Mushollah Empat buah tempat pengajian Lembaga yang bertanggungjawab atas kehidupan beragama di tingkat desa, peran dari lembaga yang ada sang at begitu penting, ini dapat dilihat dari peran lembaga keagaman baik dalam hal perkawinan, kematian dan kegiatan keagaman yang lain. Dalam masyarakat Desa Tuada gambaran tentang struktur atau pelapisan sosial masyarakat dapat dilihat dari kepemilikan terhadap lahan pertanian, perkebunan dan jenis alat tangkap peri kanan, dimana ada beberapa keluarga yang memiliki lahan pertanian, perkebunan dan jenis alat tangkap
perikanan
skala
menengah yang setiap saat dapat
mendatangkan hasil secara ekonomi dipandang oleh masyarakat Desa Tuada sebagal lapisan teratas dalam struktur masyarakat desa. Pengaruh struktur adat juga sangat besar dimana masyarakat desa menganggap mereka yang masih punya ikatan-ikatan adat dan para pemimpin agama dalam masyarakat menempati lapisan atas. Disamping itu jenis pekerjaan
41
dan tingkat pendidikan masyarakat juga memberikan gambaran tentang struktur atau pelapisan sosial masyarakat. Desa Tuada juga merupakan salah satu desa yang masih memegang teguh adat istiadat Moloku Kie Raha. Sebelum terjadinya konflik sosial struktur adat pada tingkat desa juga mempunyai peranan yang sangat strategis dimana kepemimpinan adat lebih didengar oleh masyarakat bila dibandingkan dengan kepemimpinan formal (Kepala Desa dan perangkatnya). Namun dirasakan oleh masyarakat dalam dua tahun terakhir peran informal yang begitu kuat semakin tidak terlihat. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih trauma dengan konflik sosial yang sempat menjadikan adat sebagai salah satu sebab timbulnya konflik sosial di Maluku Utara. Dengan kondisi struktur adat yang mulai rapuh, maka peran pemerintah desa semakin besar dalam mengatur berbagai kebijakan pada tingkat desa. Upaya untuk memperkuat posisi pemerintah desa di tengah masyarakat mengalami berbagai kendala, hal ini karenakan pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa yang baru terpilih kurang lebih seta hun yang lalu. Untuk itu yang baru dilakukan adalah melakukan konsolidasi dan membentuk pemerintahan desa yang kuat sehingga dengan pemerintahan desa yang baik berbagai program desa dapat dilaksankan dengan dukungan penuh masyarakat desa.
"
V. KINERJA KOPERASI PERI KANAN SIHIDA NGONE 5.1. Mekanisme Penguatan Koperasi Perikanan Sihida Ngone 5.1.1. Sejarah Pendirian Koperasi Perikanan Sihida Ngone Desa Tuada (selanjutnya di sebut KOPERIK) mulai didirikan pada tanggal 03 Maret 2001 di desa Tuada. Dan pada tanggal 08 Mei 2001 koperasi ini memperoleh status badan hukum sesuai dengan Pengesahan Akta Pendirian yang disahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Utara dengan Nomor: 03/SH/DK-UKM/MUNI2001. proses pembentukan koperasi ini berawal dari keinginan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh ad at dan tokoh pemuda yang setelah kembali dari tempat pengungsian di Kota Ternate akibat konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Halmahera Sarat, meresa perlu didirikan satu lembaga ekonomi desa yang dapat membantu masyarakatdalam memulihkan perekonomian keluarga mereka. Pertemuan
pertama
diadakan
pada
sa at awal
pemulangan
pengungsi yaitu pada tanggal 5 Januari 2001, yang membicarakan bentuk usaha yang dapat meningkatakn kesejahteraan masyarakat Tuada. Pada tangal 03 Maret 2001 beberapa tokoh agama, tokoh ad at, dan tokoh pemuda difasilitasi oleh pemerintah desa dan Dinas Koperasi dan UKM melakukan pertemuan untuk membicarakan pembentukan bentuk usaha bersama. Kesepakatan yang hadir pada waktu itu adalah membentuk Koperasi Perikanan dengan nama Sihida Ngone. Pertemuan ini juga ditetapkan mengenai iuran pokok dan iuran wajib anggota. Selain itu pertemuan ini juga menetapkan Pengurus Koperasi dan Unit-unit Usaha yang akan dijalankan serta penerimaan anggota. Kurang lebih satu minggu sebanyak 55 kepala keluarga mendaftarkan diri sebagi anggota Koperasi Perikanan Sihida Ngone. Dalam perkembangan selanjutnya selain pengurus yang sudah terbentuk berdasarkan musyawarah anggota koperasi.
dibentuklah
badan
pengawas
koperasi
yang
juga
bertanggungjawab kepada anggota koperasi melalui rapat anggota. Sadan pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan kebijakan yang dikeluarkan pengurus
43
koperasi. Untuk itu pengawas dapat memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus. Koperasi Perikanan Sihida Ngone ini dibentuk dalam kondisi masyarakat yang masih trauma dengan konflik sosial yang terjadi di Halmahera Barat. Disamping itu pada dasarnya memang sudah sejak lama kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan koperasi sebagai suatu
lembaga
ekonomi
yang
dapat
meningkatkan
kesejahteraan
anggotanya masih rendah. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman mereka terhadap keberadaan dua koperasi terdahulu yang menu rut mereka muncul secara tiba-tiba namun hilang juga secara tiba-tiba tanpa mempertanggungjawabkan
dana
koperasi
tersebut.
Namun
ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi justru memacu para pendiri Koperasi Perikanan Sihida Ngone untuk membuktikan bahwa apa yang mereka rintis ini berbeda dengan koperasi terdahulu. 5.1.2. Menguatkan Unit-Unit Usaha. Pada awal berdirinya koperasi ini, unit-unit usaha yang yang disepakati oleh pengurus dan anggota adalah : 1. Unit usaha Perikanan 2. Unit Usaha Waserda 3. Unit Usaha Simpan Pinjam 4. Unit Usaha BBM 5. Unit Usaha Jasa Transportasi Dalam pelaksanaan kegiatan unit usaha yang pertama adalah Jasa Transportasi Laut, Waserda, BBM dan Simpan Pinjam. Modal awal unit usaha ini didapat dari Simpanan Wajib anggota dan simpanan sukarela anggota koperasi. Simpanan Wajib yang didapat dari anggota sebesar Rp. 5.400.000.-
dan ditambah dengan Simpanan Sukarela sebesar Rp.
6.750.000.- . Hasil dari simpanan anggota ini yang dijadikan modal usaha koperasi. Dalam perkembangan selanjutnya unit usaha simpan pinjam mengalami berbagai permasalahan yang pada awalnya berjalan baik ternyata tidak mampu bertahan setelah di evaluasi, permasalahan mendasar pada unit usaha simpan pinjam ini adalah sumber daya
44
manusia yang belum mampu dalam mengelola usaha simpan pinjam terse but. Disamping itu kesadaran anggota koperasi dan masyarakat untuk mengembalikan pinjaman dalam waktu yang telah ditentukan masih kurang.
Akhirnya disepakati untuk dihentikan untuk sementara waktu
sampai dengan kesiapan sumber daya manusia baru diaktifkan kembali. Begitu pula dengan unit usaha BBM yang juga mengalami fiuktuasi usaha karena kelangkaan BBM untuk wilayah Halmahera Barat sehingga unit usaha ini juga di hentikan untuk sementara waktu. Untuk unit usaha Waserda dengan Jasa Transportasi mengalami perkembangan yang menggembirakan, dimana unit usaha Waserda mampu memberikan pelayanan dalam menyiapkan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari (sembako) bagi anggota koperasi dan masyarakat desa Tuada.
Sedangkan
unit
usaha
Jasa
transportasi
laut
mampu
mengembangkan usahanya dengan memperbesar armada angkutan yang dulunya bermuatan tiga ton menjadi
berkapasitas angkut enam ton.
Dalam tahun 2003 Dinas Koperasi dan UKM melakukan evaluasi dan penilaian terhadap berbagai koperasi di Kabupaten Halmahera Barat, dan dari hasil evaluasi dan penilaian tersebut Dinas Koperasi dan UKM menetapkan beberapa koperasi yang menunjukkan perkembangan usaha sangat baik untuk mendapatkan bantuan modal usaha pada tahun 2004. 5.1.3. Kinerja Anggota Koperasi Rapat Anggota koperasi merupakan kekuasaan tertinggi dalm koperasi, sehingga rapat anggota koperasi berhak meminta keterangan dari pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Dalam perkembangan koperasi perikanan Sihida Ngone, peran pengurus sang at menentukan dalam mengembangkan unit-unit usaha yang dimiliki koperasi. Dalam setiap kegiatan usaha,
pengurus selalu
terbuka dan transparan. Ini terlihat dari seringnya dilakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan usaha dengan melibatkan seluruh anggota koperasi dan badan pengawas. Setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam menentukan arah dan kebijakan yang akan diambil oleh
45
pengurus koperasi. Keterlibatan dan peran serta anggota dalam setiap kegiatan
koperasi
menjadi
pendorong
bagi
pengurus
bersemangat dalam mengelola unit-unit usaha yang ada.
untuk lebih Kesadaran
anggota dalam berperan dalam setiap kegiatan koperasi tidak terlepas dari motivasi yang diberikan pengurus dalam setiap pertemuan dengan anggota koperasi. Keterlibatan dan partisipasi anggota koperasi dalam kurun waktu empat tahun sejak berdirinya koperasi perikanan sihida ngone dapat dilihat dari
partisipasi anggota baik dalam perencanaan, pemanfaatan
dan penilaian terhadap berbagai kegiatan koperasi. Pad a tingkat perencanaan seluruh anggota koperasi di undang oleh pengurus koperasi untuk terlibat dalam merencanakan dan merumuskan berbagai kegiatan koperasi. Perencanaan ini dilakukan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi didalam koperasi. Lewat RAT inilah seluruh anggota koperasi dapat menyampaikan keinginan mereka tentang programprogram koperasi yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan. RAT juga merupakan sarana bagi anggota koperasi untuk melakukan evaluasi
terhadap
berbagai
program-program
koperasi
yang
telah
dilaksanakan dan juga mengevaluasi kinerja pengurus selama satu tahun kemarin. Namun dirasakan oleh pengurus dalam pelaksanaan RAT terkadang anggota koperasi enggan untuk menyampaikan pendapatnya hal seperti disampaikan oleh sekretaris koperasi sebagai berikut : "Torang pe anggota, kalo di rapat-rapat dorang tar pernah sampaikan dorang pe pendapat dan keinginan. Nanti kalo so abis rapat baru dorang mulai bicara di huk-huk rumah deng di bawa pohon baru, bahwa tadi dorang mau bilang bagini-bagitu. Ini torang so paksa me dorang jaga tarbisa bicara pada saat rapat. Torang hawater jang sampe dilur rapat nanti timbul fitnah". Namun torang pengurus juga tar berkecil hati bahwa dorang tara punya partisipasi. Tetapi setelah rapat torang mulai bicara dengan kelompok-kelompok kecil dalam koperasi supaya torang tau anggota pe keinginan seperti apa". Dalam tingkat pelaksanaan kegiatan koperasi terlihat bahwa hanya beberapa orang anggota koperasi yang terlibat, ini disebabkan karena
46
terbatas unit usaha dan sarana prasarana yang masih kurang. Keterlibatn anggota yang dilihat adalah dalam hal partisipasi mereka dalam unit-unit usaha yang ada dimana unit usaha yang dimiliki koperasi perikanan sihida ngone adalah usaha waserda, unit usaha jasa transportasi laut, unit usaha 88M, dan unit usaha simpan pinjam. Sedangkan unit usaha perikanan belum dapt dilaksanakan karena keterbatasan pada sarana dan prasarana penangkapan. Keterlibatan anggota koperasi pada unit-unit usaha dapat dilihat sebagai berikut : a. Unit Usaha Waserda tiga orang b. Unit Usaha Jasa Transportasi Laut tujuh orang c. Unit Usaha 88M dua orang d. Unit Usaha Simpan Pinjam tujuh orang. Dengan jumlah yang ada maka dapat terlihat bahwa keterlibatan anggota koperasi dalam kegiatan koperasi baru 19 orang anggota. Yang dinginkan oleh anggota koperasi adalah bukan hanya keterlibatan mereka dalam memanfaatkan hasil dari kegiatan koperasi tetapi juga keterlibatan mereka dalam kegaiatan unit-unit usaha yang dimiliki koperasi. Keempat unit usaha yang dimiliki koperasi perikanan sihida ngone dalam kurun waktu empat tahun yang masih dapat berjalan dengan baik adalah unit usaha waserda dan unit usaha jasa transportasi laut. Unit usaha simpan pinjam dan unit usaha 88M masih mengalami berbagai kendala antara lain rendahnya pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan usaha simpan pinjam dan 88M di pengaruhi oleh kelangkaan 88M di Maluku Utara. Namun kedepan pengurus koperasi perikanan sihida ngone berupaya untuk melakukan berbagai perbaikan terutama mempersiapkan anggota-anggota koperasi dengan mengikutsertakankan dalam berbagai pelatihan terutama pelatihan KSP/USP yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM, anggota-anggota koperasi inilah yang sebentar nanti akan diberitanggungjawab untuk mengelola unit usaha simpan pinjam. Dengan demikian terbuka kesempatan untuk anggota koperasi terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan koperasi. Namun dari aspek pemanfaatan berbagai fasilitas dalam bentuk unit-unit
usaha,
anggota
koperasi
perikanan
sihida
ngone dapat
47
memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada. Dan pada tingkat penilaian evaluasi evaluasi, seluruh anggota koperasi dilibatkan untuk menilai berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Peranserta anggota koperasi juga dapat dilihat dalam kegiatan evaluasi triwulan yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali terhadap unitunit usaha yang dimiliki oleh koperasi dan juga sebagai sarana untuk memberi semangat bagi anggota koperasi. Dalam rapat evaluasi ini juga pengurus selalu memberikan rangsangan dan motivasi kepada anggota koperasi untuk selalu memiliki perhatian untuk kemajuan koperasi perikanan sihida ngone. Keinginan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan koperasi juga terlihat dari upaya mereka untuk mengaktifkan unit usaha perikanan yang menurut anggota koperasi dapat memberikan peluang bagi mereka dalam berpartisipasi. Unit usaha perikanan bagi anggota koperasi merupakan unit usaha yang sesuai dengan kehidupan sosial ekonomi anggota koperasi yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan ini didukung dengan potensi sumberdaya alam yang tersedia di wilayah desa Tuada. Unit usaha perikanan ini dapat memberikan peluang kerja bagi anggota koperasi sebanyak 12-15 orang anggota koperasi, dan ini lakukan secara bergiliran antara anggota koperasi sehingga seluruh anggota koperasi dapat terlibat dalam kegiatan unit usaha perikanan. Keterbatasan
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh koperasi
sehingga unit usaha perikanan belum dapat dilaksanakan. Keterbatasan ini juga dipengaruhi oleh modal koperasi yang keci!. Untuk konsentrasi modal yang didapat koperasi masih di prioritaskan pada unit-unit usaha yang membutuhkan modal dengan jumlah sedikit. Untuk satu unit armada penangkapan ikan dibutuhkan modal sebesar kurang lebih 75 - 100 juta rupiah. Oleh sebab itu pengurus harus dapat membuka jaringan dengan berbagai pihak terutama pemerintah daerah, swasta dan perbankan sehingga koperasi memperoleh berbagai kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan modal usaha.
48
Dengan
berbagai
keterbatasan
yang
dimiliki
oleh
koperasi
perikanan sihida ngone, pengurus tidak pernah henti-hentinya memberi motivasi dan semangat kepada anggota koperasi untuk terlibat dalam berbagai kegiatan koperasi dan memanfaatkan unit-unit usaha yang telah ada. Semangat babari yang ada dan dimiliki anggota koperasi terus dipacu dan dijadikan sebagai spirit dalam mengembangkan koperasi. 5.1.4. Pandangan Anggota Terhadap Usaha Koperasi. Koperasi merupakan salah satu agen pelayanan public di tingkat desa
dalam
menyediakan
kebutuhan
anggota
koperasi
maupun
masyarakat desa dimana koperasi itu berada. Koperasi Sihida Ngone yang sejak didirikan tahun 2001 hingga saat ini ternyata dalam pandangan anggota koperasi terhadap usaha-usaha koperasi yang selama ini berjalan sangat beragam. Salah satu anggota koperasi berpendapat bahWa kurang lebih empat tahun ini, ternyata usaha koperasi belum sepenuhnya menjawab berbagai kebutuhan dan keinginan anggota koperasi. Hal tersebut dikemukakan oleh Darmin Hamisi sebagai berikut :
"Koperasi yang so badiri kurang lebih empat tahun ini temyata bolong menjawab torang pe keinginan. Sebab kalo torang mau jujur, tujuan torang kase badiri ini koperasi perikanan sihida ngone yang bergerak di bidang perikanan adalah kama totang pe anggota koperasi sebagaian besar bermata pencharian sebagai nelaya.dan karma dengan tong pe pandangan yang terbatas maka tong berharap dengan menjadi anggota koperasi, kebutuhan hari-hari dapat terpenuhi. Tapi torang juga harus akui bahwa deng ada koperasi ini, sudah kase kemudahan pe torang anggota koperasi untuk dapat membeli berbagai kebutuhan yang unit usaha warseda sudah kase sedia". (Koperasi yang sudah berdiri kurang lebih em pat tahun, ternyata belum dapat menjawab keinginan anggota koperas. Sebab kalau mau jujur, tujuan berdirinya koperasi perikanan sihida ngone yang bergerak di bidang perikanan karena sebagian besar mata pencharian anggota koperasi adalah nelayan. dan dengan pandangan yang sangat terbatas maka dengan harapan menjadi anggota koperasi, berbagai kebutuhan sehari-hari dapat di penuhi koperasi. Tetapi anggota koperasi juga mengakui bahwa selama ini koperasi sudah memberikan kemudahan-kemudahan bagi anggota
49
koperasi untuk dapat membeli berbagai kebutuhan yang telah ada pada unit usaha waserda). Tanggapan yang berbeda juga di sampaikan oleh anggota koperasi yang lain, bahwa ternyata dengan adanya usaha-usaha yang dimiliki koperasi terutama unit usaha transportasi laut dan waserda , keberadaan koperasi sudah banyak membantu anggota koperasi bahkan masyarakat desa. Seperti yang dituturkan saudara Idrus Ibrahim pada saat wawancara dilakukan : "Unit usaha koperasi yang ada sekarang seperti usaha waserda yang menjual kebutuhan sembilan bahan pokok dan usaha transportasi laut yang melayani penumpang dari kota jailolo ke kota temate, menurut saya banyak membantu anggota koperasi dan masyarakat desa tuada, sebab dengan adanya waserda, anggota koperasi dan masyarakat desa tidak lagi mengeluarkan biaya transportasi ke kota jai/olo untuk mendapatkan kebutuhan sembilan bah an pokok. Kemudian dengan adanya jasa transportasi laut, sudah memudahkan anggota koperasi dan masyarakat yang dapat menggunakan jasa transportasi dari desa tuada dan ini berarti akan menghemat kurang lebih Rp. 10.000.Selanjutnya tanggapan juga lahir dari anggota koperasi yang lain dan beranggpan bahwa usaha koperasi yang sementara ini berjalan masih belum memenuhi keinginan anggota koperasi yang sebahagian besar bermata pencharian sebagai nelayan (melaut), ini terlihat dari belum dimiliki oleh koperasi unit usaha peri kanan, padahal sebagian anggota sudah meminta kepada pengurus agar dapat mengusahakan unit usaha pengakapan ikan. Hal seperti disampaikan saudara Mardani Bakar : "Torang pe koperasi ini kalo boleh ada unit usaha perikanan, sebab nama saja koperasi perikanan, kalo sudah seperti begini maka unit usaha perikanan harus menjadi kegiatan utama koperasi. Tetapi kita anggota koperasi juga sadar bahwa untuk mendapatkan satu unit usaha perikanan, dibuthkan modal yang tidak keei/., namun dengan melihat perkembangan koperasi yang semakin hari semakin maju maka sudah saatnya pengurus koperasi sudah harus berfikir untuk membuat unit usaha perikanan". Pandangan yang berbeda juga dating dari anggota koperasi, dimana masih perlu adanya unit usaha yang lain di luar unit usaha yang
50
sementara ini berjalan oleh koperasi. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan saudara Hasan Oero sebagai berikut : "Saya berharap kepada pengurus koperasi agar tidak saja mengelolah unit-unit usaha koperasi yang sementara ini dijalankan, akan tetapi pengurus juga dapat melakukan atau menambah unit-unit usaha yang lain misalnya saja industri rumah tangga yang me/ibatkan istri-istri dari anggota koperasi, usaha-uasah rumah tangga ini berupa usaha krepek pisang, krepek kasbi (singkong). Sebab kalau kita /ihat dari penyediaan bah an mentah krepek di desa Tuada sangat banyak. Kalau usaha ini dapat dijalankan maka akan sangat membantu anggota koperasi untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Disamping itu koperasi juga dapat membe/i hasiJ-hasil bumi yang selama ini mereka jual langsung ke jaiJolo. 8agi kami anggota koperasi berharap agar pengurus koperasi dapat me/ihat keinginan ini sebagai suatu kebutuhan. Oengan berbagai pandangan yang beragam dari beberapa anggota koperasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi menaruh
harapan
besar
kepada
pengurus
koperasi
agar
dapat
mengembangkan koperasi, tidak hanya sebatas pada unit-unit usaha yang
sementara
berjalan,
tetapi
pengurus
koperasi
dapat
saja
mengembangkan unit-unit usaha lain agar dapat membantu anggota koperasi dalam memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka. Namun disadari bahwa hal ini tidak mudah untuk dilakukan sebab untuk membuka satu unit usaha, membutuhkan modal yang sangat besar. Oisamping itu koperasi juga sangat kekurangan tenaga untuk dapat memenej unit-unit usaha yang akan di kembangkan.
VI. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI 6.1. Identifikasi Potensi Pengembangan Masyarakat (Penguatan Kelembagaan Koperasi dalam Masyarakat Pasca Konflik). Berdasarakan hasil pelaksanaan Praktek Lapangan satu dan Praktek Lapangan dua diperoleh berbagai informasi tentang potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, sumber daya kapital dan sumber daya
kelembagaan di desa Tuada yang menjadi potensi untuk pengembangan masyarakat khusunya pengembangan koperasi perikanan sihida ngone. Potensi pengembangan tersebut meliputi : a. Potensi sumber daya alam baik laut (perikanan) yang belum dimanfaatkan secara optimal dan potensi pertanian dan perkebunan juga belum di kelola secara optimal. b. Tingkat Pendidikan anggota koperasi yang dapat dikatakan sedang (SO/SLTP), namun ketrampilan dan pengalaman dalam berkoperasi yang masih kurang. c. Lembaga Koperasi Perikanan Sihida Ngone yang telah memiliki unit-unit usaha dan memiliki jumlah anggota 54 orang. d. Tradisi dan budaya masyarakat dengan semangat gotong royong berupa
"babari" dalam kegiatan membangun rumah dan pengolahan pertanian dan perkebunan. Ini juga nampak pada acara pesta perkawinan, kematian atau acara ada!. Begitu pula dengan hubungan kekerabatan yang ada, memberi kemudahan bagi anggota koperasi untuk melakukan aktivitas berkoperasi. Hal ini merupakan modal sosial yang dapat dikembangkan dalam penguatan pertisipasi anggota koperasi. e. Perhatian Pemerintah Oaerah terutama Dinas Koperasi dan UKM yang setiap saat melakukan berbagai pembinaan terhadap lembaga-Iembaga ekonomi desa.
Dan berusaha menciptakan lingkungan usaha yang
kondusif sehingga usaha-usaha koperasi dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.
52 6.2.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan hasil diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion)
yang
dilakukan
terdapat
beberapa
masalah
dalam
upaya
penguatan
kelembagaan koperasi yaitu : 1. Masih rendahnya pengetahuan dan pengalaman dalam berkoperasi. Sebagian besar anggota koperasi pernah menjalani pendidikan formal (SD/SL TP). Namun dari pengetahuan dan pengalaman dalam berkoperasi masih sangat minim. 2. Keterbatasan unit-unit usaha yang dimiliki koperasi dalam memberikan kesempatan bagi anggota koperasi untuk terlibat dalam unit-unit usaha tersebut. Unit-unit usaha yang dimiliki koperasi perikanan sihida ngone yang diharapkan dapat memberi kesempatan bagi anggota untuk berpartisipasi dalam
kegiatan-kegiatan
usaha ternyata
belum
dapat menyediakan
kesempatan. Ini disebabkan unit-unit usaha yang berjalan saat ini hanya dapat memberi peluang kerja pad a beberapa anggota koperasi. untuk itu dengan adanya unit-unit usaha baru dan dapat memberikan kesempatan kepada anggota koperasi akan berdampak pad keterlibatan anggota koperasi untuk berpartisipasi. 3. Modal usaha yang dimiliki koperasi masih terbatas sehingga untuk membiayai kegiatan koperasi masih terbatas. Ketersediaan modal bagi koperasi untuk mengembangkan usaha-usaha koperasi sangat terbatas. Pada awal koperasi di bangun modal yang didapat dari anggota koperasi baik simpanan wajib anggota maupun simpanan sukarela anggota koperasi sebesar Rp.12.150.000.-. Modal ini digunakan untuk modal usaha Simpan Pinjam, Waserda, BBM dan Jasa Transportasi laut.
52
53
Tabel 2 : Permasalahan, sebab-sebab dan pemecahan permasalahan dalam penguatan partisipasi anggota koperasi. No 1
2
3
Permasalahan
Sebab-sebab
Pemecahan
Pengetahuan dan Ketrampilan dan pengalaman anggota koperasi rendah
Pelatihan dan penyuluhan kurang. Media informasi tentang koperasi tidak tersedia
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan 3n990t3 koperasi. Penyediaan informasi tentang koperasi. Studt banding ke koperasi yang $udah maju
Unit usaha yang ada belum sekarang dapat memberikan kesempatan yang besar bagi anggota koperasi untuk terlibat.
Membuka unit usaha yang anggota melibatkan koperasi.
Kesadaran anggota untuk menyimpan uang di koperasi untuk dijadikan modal kurang. Simpanan Sukarela yang tidak berjalan maksimaL
kesadaran Menumbuhkan keswadayaan modal Mencarai informasi dan melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan perbankan untuk mengakses modal usaha.
Keterbatasan unit-unit usaha
Modal usaha terbatas
dapat
Dari permasalahan yang berhasil diidentifikasi dan dianggap sebagai penyebab masalah keberlanjutan
menimbulkan akibat dan
yang
kelembagaan
koperasi
perikanan
pengaruh terhadap
sihida
ngone.
Analisis
permasalahan dapat dilihat pad a Gambar 3. Gambar 3 : Analisis Permasalahan Partisipasi anggota koperasi menjadi kurang
Illformasi tentang koperasi tidak tersedia
i
i
Simpanan sukarela anggota tidak maksimal
i i"-
L
A
K I B A
T
Kurangnya pemahaman anggota dalam ber1
/),.
t Pengetahuan, Ketrampilan dan pengalaman anggota Koperasi rendah
t Keterbatasan unit-unit usaha
T Modal usaha terbatas
5 E
B A
B
54
Dari analisis permasalahan, maka dapat ditetapkan skala prioritas permasalahan pokok penguatan kelembagaan koperasi dalam masyarakat pasca
konflik.
Tahapan
anal isis
permasalahan
dilaksanakan
untuk
mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh kelembagaan koperasi sehingga masalah yang muncul mengakibatkan partisipasi anggota koperasi menjadi kurang, informasi tentang koperasi tidak tersdia, simpanan anggota koperasi tidak maksimal. Berdasarkan analisi permasalahan, langkah selanjutnya dilaksanakan analisi tujuan yang dapat dijadikan pedoman dalam membuat rancangan program penguatan kelembagaan koperasi dalam masyarakat pasca konflik, sehingga rancangan program yang dibuat mempunyai tujuan dan sasaran yang tepat. Analisis tujuan dimaksud dapat dilihat pada Gambar 4. Gambar 4 : Analisis Tujuan dan Sasaran
Tersedianya informasi tentang koperasi
Meningkatnya partisipasi anggota koperasi
f
H A S I
Meningkatnya simpanan sukarela anggota koperasi
f
f
<>
L
Kuatnya Kelembagaan Koperasi
<> t
T
t
Pelatihan bagi anggota dan pengurus koperasi
Rumusan masalah.
t
Pengembangan unit-unit usaha koperasi
anal isis
Tujuannya
tujuan
untuk
I N D A
dibuat
berdasarkan
mengidentifikasi
K
Peningkatan modal usaha koperasi
tujuan
rumusan dan
A N
analisis
sasaran
dari
rancangan program yang akan dibuat secara partisipatif. Dari tindakantindakan yang harus dilakukan melalui perancangan program yaitu pelatihan bagi
anggota
dan
pengurus
koperasi,
pengembangan
koperasi serta peningkatan modal usaha koperasi.
unit-unit usaha
Semua rancangan 54
55 program tersebut bertujuan untuk menguatkan kelembagaan koperasi dalam masyarakat pasca konflik yang akan menghasilkan peningkatan partisipasi anggota koperasi, tersedianya informasi tentang koperasi serta meningkatnya simpanan sukarela anggota koperasi. Tahapan
berikut
yang
dilakukan
adalah
melaksanakan
analisis
alternatif program berdasarkan rumusan analisis tujuan yang telah dibuat. Analisis alternatif kegiatan terse but dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini. Gambar 5 : Analisis Alternatif Kegiatan
C __
~
H_A_S_I_L_ _
Pelatihan bagi anggota dan pengurus koperasi
Pengembangan unit-unit usaha koperasi
i T Pelatihan dan penyuluhan bagi anggota koperasi
Peningkatan modal usaha koperasi
i T Studi banding pada kopersi yang sudah maju
T Pembukaan unit usaha perikanan
i T Mengangkat koordinator unit-unit usaha yang baru dikembang kan
T Kerjasama dengan pihak swasta dan perbankan
T Memotivasi
anggota dalam meningkat kan simpanan
sukarela
CTINDAKAN~ Sebelum dibuat rancangan program penguatan kelembagaan koperasi dalam masyarakat pasca konflik, terlebih dahulu dilaksanakan analisis alterntif, yang bertujuan untuk memilih bebrapa program dari beberapa alternatif program yang ada. Hal ini dilakukan agar program pilihan anggota dan pengurus yang dirancang betul-betul merupakan program pilihan anggota dan pengurus. sehingga program penguatan kelembagaan koperasi dalam masyarakat pasca konflik merupakan program yang partisipatif. Langkah selajutnya adalah menyusun matrik analisis pihak terkait. Dalam penguatan kelembagaan koperasi dalam masyarakat pasca konflik
55
56
tentu tidak lepas dari keberadaan pihak-pihak terkait yang berkepentingan terhadap koperasi. Pihak-pihak yang terkait langsung dengan koperasi yaitu, pengurus koperasi, anggota koperasi, dinas koperasi, LSM Semang.
Tabel3 : Analisis Pihak Terkait dalam Penguatan Kelembagaan Koperasi No
Peran yang
Kekuatan
U pay a Peningkatan peran lembaga
Keterbatasan
diharapkan
1
Mendapat kepercayaan dari an990ta koperasi.
Pengurus
Memiliki kesibukan
yang
tinggi belum dan berpengalaman dalam mengelolah koperasi.
Pe[atihan pengurus
bagi
menunjuk
manager sebagai harian
koperasi pelaksana koperasi.
2
Anggota
Keinginan
untuk
yang kuat meningkatkan
I kesejahteraan 3
4
Oinas Koperasi
I Sebagai i I
LSM Semang
Pengetahuan
terbatas a n990ta
dimiliki yang koperasi
dan
dan
Pelatihan penyuluhan
bagi
an990ta koperasi.
pembina
anggaran Terbatasnya di sediakan yang pemerintah daerah.
Memantau perkembangan kegiatan koperasi.
keahlian Memiliki dalam pengembangan masyarakat.
Memiliki kesibukan yang tinggi.
Memperbaiki mekanisme kerja dan pengkaderan pendamping takal.
koperasi
6.3. Penyusunan Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Dalam Masyarakat Pasca Konflik. Penyusunan program ini dilaksanakan pada saat dalam bentuk FGD yang dihadiri oleh pengurus koperasi, badan pengawas koperasi, anggota koperasi, Dinas Koperasi dan UKM, serta LSM Semang salah satu LSM yang menjadi pendamping program-program koperasi di kabupaten Halmahera Bara\. Secara keberadaan
keseluruhan Koperasi
perserta
Perikanan
diskusi
Sihida
Ngone
berkepentingan di
Desa
dengan
Tuada
dan
mendukung rencana program penguatan partisipasi anggota koperasi. Para anggota dan pengurus merasa bahwa keberadaan Koperasi Perikanan Sihida Ngone
mampu
memberi
kontribusi
bagi
peningkatan
kesejahteraan
anggotanya pad a khusunya dan masyarakal pad a umumnya. Sejalc didirikan koperasai ini pasca konflik horisontal di propinsi Maluku Utara, masyarakat
56
57 desa tuada terutama anggota koperasi tidak lagi mencari kebutuhan seharihari di ibukota kecamatan bahkan ibukota kabupaten. Hal ini disebabkan karen a unit usaha waserda yang dimiliki koperasi perikanan sudah dapat menyediakan
berbagai
kebutuhan
pokok
sehari-hari
walaupun
belum
mencapai kapasitas yang besar. Peserta diskusi sepakat bahwa pengembangan ekonomi masyarakat melalui koperasi perikanan Sihida Ngone merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu peserta anggota koperasi dan pengurus berpendapat bahwa dalam upaya pengembangan kedepan Koperasi Perikanan Sihida Ngone harus terus mendapatkan dukungan dan pembinaan dari pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Hal ini disebabkan karena usia koperasi ini yang begitu muda sehingga perlu mendapat bimbingan dan pengarahan demi keberlanjutannya. Karena bercermin dari pengalaman pembentukan dua koperasi yang sebelumnya di bentuk di desa Tuada yang sampai sekarang keberadaannya tidak jelas. Berdasarkan potensi, permasalahan dan kebutuhan anggota koperasi Perikanan Sihida Ngone, peserta diskusi bersepakat untuk membuat program pengembangan koperasi.
Keseluruhan
proses pengambangan Koperasi
Perikanan Sihida Ngone mulai dari identifikasi masalah dan potensi sampai pada pilihan strategi dan kegiatan penguatan kelembagaan koperasi adalah sebagai berikut :
57
58 Tabel 4: Rencana Program Penguatan Kelembagaan Koperasi. PRIORITAS STRATEGI
KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
ALOKASI DANA
· Membuat Kurikulum Pelatihan · Mengadakan Pelatihan bagi
Dinas Koperasi, LSM Pengurus Koperasi
Koperasi
PROGRAM
Pengembangan Usaha Yang Mensejahtrakan Anggota Koperasi
Pengetahuan Koperasi yang komunitas
Anggola berbasis
WAKTU
Me; 2005.
an990ta Koperasi
Manajemen Usaha yang dimiliki Koperasi.
· Pengalokasian Dana untuk Unit Usaha. · Pengangkatan koordinator
Pengurus Koperasi
Koperasi dan Dana Bantuan
Mei
-
Des
2005.
Pengurus Koperasi
unit usaha.
Pemanfaatan sumberdaya Koperasi.
Kebutuhan · Penyediaan an99 0 ta koperasi melalui unit- unit usaha. · Pemberian imbalan dalam bentuk beasiswa bagi anak
Pengurus Koperasi
Maret - Des
Koperasi
2005. Jul; 2005.
Pengurus Koperasi
Koperasi
Pengurus Koperasi
Oana 8antuan
anggola koperas;, Membangun Multipihak
Proposal Komunikasi 1. Membuat kerjasama dengan Pemda. Swasta dan Perbankan
Dalam upaya penguatan
pengembangan koperasi
kelembagaan
koperasi,
maka
Tahun
2005/2006
dalam prioritas
kaitannya
dengan
strategi
adalah
pengembangan usaha yang mensejahterakan anggota koperasi. Namun untuk dapat mencapai strategi ini maka dibutuhkan bebrapa program sebagai berikut: a. Pengetahuan Anggota Koperasi yang Berbasis Komunitas. Untuk
melakukan
mensejahterakan anggota,
pengembangan salah
usaha
koperasi
yang
satu program yang dilakukan adalah
meningkatkan pengetahuan anggota koperasi yang berbasis komunitas, ini dilakukan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada anggota koperasi akan arti pentingnya berkoperasi bagi anggota koperasi. Oleh sebab itu dibutuhkan sosialisasi dalam bentuk pelatihan yang diikuti seluruh anggota koperasi. Pelatihan ini akan di laksanakan oleh pengurus koperasi dengan melibatkan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten sebagai instruktur. Tetapi sebelum pelatihan di laksanakan pengurus bersama-sama dengan pinak Oinas Koperasi dan UKM melakukan penggajian terhadap kurikuJum yang akan di berikan pada saat pelatihan berlangsung.
58
59 Ada tidaknya kemampuan anggota koperasi untuk berperan serta terhadap koperasinya dipengaruhi adanya bimbingan dari pengelola koperasi. Dalam hal ini bimbingan diimplementasikan dalam bentuk penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi anggota dengan berpijak pad a aspek
pertama; Merubah pola pokir, sikap dan perilaku, kedua; meningkatkan pengetahuan
dan
ketiga;
ketrampilan,
meningkatkan
kemampuan
kewirausahaan dan kewirakoperasian (Nasution, 2002). Diharapakan dengan pelatihan yang diikuti anggota koperasi
akan
memberi pengetahuan dan nuansa baru bagi anggota koperasi dalam memahami arti pentingnya keterlibatan mereka mulai dari menyusun rencana program atau kegiatan koperasi sampai dengan evaluasi kegiatan koperasi. Disamping
itu
anggota
mengimplementasikan koperasi
adalah
koperasi
secara
pemilik
juga
akan
pengertian
operasional
sekaligus
juga
memiliki
pengguna
kemampuan
bahwa jasa
anggota
dan
produk
koperasinya. Hal ini akan terwujud jika anggota menunjukkan sikap loyal atau
sense of bilonging kepada koperasinya. b. Manajemen Usaha Yang dimiliki Koperasi. Tujuan usaha koperasi ditentukan oleh anggota, sehingga usaha koperasi tidak melenceng dari usaha sebagian besar anggota. Pada koperasi, anggota
merupakan
Mengembangkan
unit
pemilik usaha
dan koperasi
sekaligus dilakukan
sebagai dalam
pelanggan. upaya
untuk
mengaktifkan unit-unit usaha yang dimiliki koperasi. Salah satu kendala yang sangat dirasakan adalah manajemen usaha yang dimiliki koperasi masih belum optimal hal ini terlihat dari kemampuan dan pengetahuan penangung jawab unit-unit usaha koperasi, disamping itu
keterbatasan modal bagi
koperasi untuk mengembangkan unit-unit usaha yang telah ada. Dan salah satu unit usaha yang menjadi perhatian anggota adalah unit usaha perikanan yang sampai dengan sa at ini belum di jalankan. Dari hasil diskusi yang dilakukan sebagian besar anggota menginginkan agar unit usaha perikanan yang harus menjadi prioritas dan menjadi ujung tombak koperasi perikanan sihida ngone. Ada juga beberapa anggota koperasi yang dari perserta diskusi yang menyarankan untuk agar satu unit transportasi laut angkutan barang yang ada untuk dijadikan sebagai alat penangkap ikan.
59
60 Dengan keterbatasan modal yang dimiliki, pengurus koperasi
harus
dapat mencari alternatif pendanaan untuk membiayai unit usaha yang dimiliki Koperasi Perikanan Sihida Ngone yang sampai dengan saat ini belum di operasionalkan di antaranya unit usaha perikanan laut dan perikanan darat. Untuk
itu
pengurus
harus
dapat
membangun
jaringan
baik
dengan
pemerintah daerah, swasta maupun pihak perbankan sehingga dengan jaringan yang ada pihak koperasi dapat membangun kerjasama untuk mendapatkan
modal
dalam
membiayai
unit-unit usaha
yang
akan
di
kembangkan koperasi. Unit-unit usaha yang akan dikembangkan diharapkan nantinya dapat memberi peluang bagi anggota koperasi untuk terlibat dalam unit-unit usaha tersebut. Dengan keterlibatan anggota koperasi dalam unitunit usaha yang ada maka akan menjadi motivasi dalam berpartisipasi di setiap program atau kegiatan koperasi. c. Pemanfaatan Sumber Daya Koperasi. Pelayanan kepada anggota merupakan salah satu ciri utama koperasi. Pelayanan kepada anggota bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, yang pada gilirannya harus dapat memberikan manfaat keuangan, manfaat kesejahteraan dan manfaat sosial kepada anggota dan masyarakat sekitarnya. Koperasi
dapat
dikatakan
berhasil
jika
mampu
meningkatkan
kesejahteraan anggotanya melalui pemberian added value yang diperoleh melalui peran serta dan transaksi para anggota dengan koperasinya. Hal ini sejalan dengan tujuan hakiki yang ingin dicapai koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya. Disamping itu peningkatan kesejahteraan anggota koperasi tidak terlepas dari peran dan kemampuan koperasi dalam memotivasi anggota untuk berperan serta dan melakukan transaksi terutama dalam kegiatan usaha koperasi. Dalam hal ini, makin kecil peran koperasi maka makin kecil pula kemempuan koperasi mensejahterakan anggotany?l, dan dampaknya tingkat kesejahteraan anggota akan menjadi kendala bagl koperasi
dalam
upaya
menumbuhkan
peran
serta
anggota
terhadap
koperasinya. Dengan adanya kemampuan pengurus dalam memotivasi anggota untuk berperan serta aktif, antara lain melalui transaksi anllgota dengan
60
61
koperasi dan pelayanan lainnya, berarti kebutuhan anggota baik barang maupun jasa sudah terpenuhi dengan baik oleh koperasi. Dari kegiatan transaksi
dan
peran
serta,
anggota
akan
memperoleh
peningkatan
kesejahteraan, baik dalam bentuk pendapatan yang diperoleh dari SHU maupun nilai tambah lainnya yang sangat bermanfaat bagi kegiatan ekonomi anggota dan keluarganya. Dari hasil diskusi yang dilakukan anggota koperasi berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan ini juga akan dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki koperasi. Dimana kebutuhan anggota koperasi akan di sediakan melalui unit-unit usaha yang dimiliki koperasi. Kemudian imbalan
yang
diperoleh
akan
dimanfaatkan
dalam
bentuk
pemberian
beasiswa kepada anak-anak dari anggota koperasi yang sedang studi baik pada tingkat SD, SL TP dan SMU. d. Membangun Komunikasi Multipihak Berbagaf kendala yang dihadapi koperasi perikanan sihida ngone tidak mungkin dapat diatasi sendiri oleh pengurus maupun anggota koperasi. Salah satu jalan keluar yang dilakukan adalah dengan membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang punya keberpihakan terhadap pengembangan koperasi. Komunikasi multipihak ini dibangun dalam kerangka mempermuda akses koperasi untuk memperoleh modal dalam membiayai program/kegiatan koperasi. Komunikasi multipihak di bangun dengan pihak pemerintah, swasta (perbankan), dan lembaga-Iembaga swadaya. Komunikasi antar koperasi dan pihak pemerintah sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki koperasi maupun peluang pemberian modal oleh pemerintah. Pengembangan sumber daya manusia (struktur dan ART) yang dilakukan pemerintah dalam bentuk pelatihan yang melibatkan koperasi dapat menjadi media bagi koperasi dalam melakukan pengembangan usaha koperasi. Membangun komunikasi dengan pihak perbankan (sawasta), dilakukan untuk mempermudah koperasi dalam mengakses modal sehingga usahausaha koperasi dapat berjalan sesuai dengan harapan anggota dan pengurus koperasi. Dalam kurun waktu kurang lebih 5 (lima) tahun, modal adalah salah
61
62 satu faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan usaha koperasi. Untuk itu dengan komunikasi yang dibangun antara pihak koperasi dengan perbankan diharapkan dapat membuka akses dalam memperoleh modal. Komunikasi
multipihak juga
dibangun
dengan
lembaga-Iembaga
swadaya yang berpihak pad a pengembangan koperasi harus dilakukan. Ini terkait dengan berbagai program-program pendampingan yang dilakukan lembaga swadaya dalam upaya mendorong anggota dan pengurus untuk meningkatkan
kinerja
mereka.
Pendampingan
yang
dilakukan
adalah
penataan manajemen administrasi koperasi, mendorong peranserta anggota dalam kegiatan-kegiatan koperasi, membuka jaringan dengan lembagalembaga donor baik pemerintah, swasta, dan perbankan.
62
VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
7.1. Kesimpulan Beberapa
hal
yang
dapat
disimpulkan
dari
telaah
kajian
pengembangan masyarakat ini, yaitu : 1. Membangun koperasi yang didukung oleh peranserta anggota akan memberi dampak yang sangat kuat. Hal ini di tunjukkan dari perjalanan Koperasi Sihida Ngone yang menunjukkan bahwa partisipasi anggota koperasi dalam
kegiatan perencanaan sampai dengan penilaian
menjadi penting. Dalam menyusun rencana kegiatan koperasi di perlukan
masukan
penting
dari
anggota,
terutama
menyangkut
kepentingan anggota. Jika dalam penyusunan rencana itu hanya didasarkan atas pengetahuan
dan
kepentingan
pengurus,
maka
nantinya tidak akan ada peran serta dari anggota, sehingga koperasi tidak akan mendapat dukungan yang kuat dari anggotanya. Untuk mendapat dukungan yang kuat dari anggota koperasi maka anggota koperasi harus di beri pengetahuan dan pemahaman melalui berbagai pelatihan. 2. Proses
penguatan
melibatkan pengurus,
kelembagaan anggota,
koperasi
dilakukan
dengan
pemerintah daerah dan lembaga
swadaya yang memiliki keberpihakan pada pengembangan koperasi. Dengan keterlibatan pemerintah dan lembaga swadaya, pengurus dan anggota koperasi akan dengan mudah memperoleh akses baik lewat proses pendampingan maupun akses permodalan. 3. Penguatan kelembagaan koperasi yang berbasis komunitas dikaukan dengan beberapa strategi : •
Pelatihan bagi anggota koperasi, ini dilakukan untuk memberi pengetahuan bagi anggota koperasi.
•
Pengembangan unit usaha koperasi dengan mengaktifkan unit-unit usaha koperasi, sehingga dengan unit usaha ini dapat memberi peluang bagi anggota koperasi untuk berpartisipasi.
64
•
Peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. ini dilakukan dengan memanfaatkan
sumberdaya
yang
dimiliki
koperasi
dengan
menyediakan berbagai kebutuhan dan pemberian imbalan kepada anggota koperasi. sehingga ini akan memotivasi anggota untuk berpartisipasi.
7.2. Implikasi Kebijakan. Upaya
pemberdayaan
koperasi
sebagai
instrumen
utama
pembangunan ekonomi di wilayah konflik akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Tujuan tersebut hanya dapat tercapai dengan melibatkan berbagai komponen yang merasa memiliki koperasi. Dalam melakukan pemberdayaan terhadap anggota koperasi dalam masyarakat pasca konflik haruslah mempertimbangkan
aspek sosial budaya yang
hidup dalam komunitas terse but. Aspek sosial budaya masyarakat akan menjadi spirit dalam melakukan pengembangan ekonomi komunitas koperasi. Untuk mendukung rencana program pengembangan masyarakat dalam
kaitannya
masyarakat
dengan
pasca
penguatan
konflik.
maka
kelembagaan semua
koperasi
dalam
stakeholders
yang
berkepentingan dalam pengembengan koperasi dapat berperan sebagai berikut:
>-
Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator sekaligus katalisator dengan
menyediakan
sumber
permodalan
dalam
bentuk
pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
>-
Pemerintah Daerah dapat memberikan jasa teknis dalam pengelolaan usaha
koperasi
melalui
Dinas
Koperasi
dan
UKM
Kabupaten
Halmahera Barat melalui pelatihan teknis dan bimbingan di bidang perkoperasi. ,. Perbankan dapat memfasilitasi penyediaan modal bagi usaha-usaha produktif
koperasi
dengan
pemberian
kredit
lunak.
sehingga
mempermuda koperasi untuk melakukan pengembalian modal.
65
;.. Lembaga-Iembaga swadaya dapat melakukan pendampingan baik secara teknis maupun administrasi kepada pengurus dan anggota koperasi. ;.. Pemerintah Oesa dapat menghidupkan kembali nilai-nilai lokal yang dijadikan spirit dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat pasca konflik khusunya komunitas koperasi ;.. Pengurus Koperasi
Perikanan
Sihida
Ngone dapat meningkatan
pengetahuan dan kemampuan anggota koperasi melalui pelatihan yang
diadakan
dengan
Oinas
koperasi
dan
UKM
Kabupaten
Halmahera Bara\. ,. Peningkatan kemampuan pengurus untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan yang efektif guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan, dan sikap anggota koperasi. ,
Pengurus koperasi melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta'dan perbankan dalam upaya menggali sumber-sumber dana untuk dalam membiayai program/kegiatan koperasi.
66
Daftar Pustaka
, 1996. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Keci!. Jakarta Adi,
Isbandi Rukminto. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis. Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.
Anoraga Panji dan Ninik Widiyanti. 1993. Dinamika Koperasi. Cetakan Pertama. Rineka Cipta. Jakarta. Daryanto, Ariel. 2004. Penguatan Kelembagaan Sosial Ekonomi Masyarakat Sebagai Modal Sosial Pembangunan dalam Agrimedia. Volume 9. MMA IPB. Bogor. Djaelangkara Rizali, Sikopa dan Djafar Suaib. 2000. Perspektif Pembangunan Pemberdayaan Rakyat (Konsepsi, Strategi dan Implementasi Pembangunan Pemberdayaan Rakyat dan Gerakan Mandiri Membangun Desa di Propinsi Sulawesi Tengah). UGM Press. Yogyakarta. Edhar, B. Maret 2003. Implikasi Sistem Makna Kata, dalam Prespektif Konflik Hubungan Antar Manusia, Jakarta, Jurnal Mustopo Edisi ke Enam. Etzioni. 1985. Organisasi Modern. Terjemahan Universitas Indonesia Press. Jakarta.
oleh
Suryatim.
Fedderke. Johannes. Raphael de Kadt. Jon Luiz. Theory and Society. 28. Kluwer Academic Publisher. Netherlands. Hendrojogi. 2004. Koperasi : Asas-asas, Teori, dan Praktek, Raja Grafindo Persada. Jakarta. Maili, H. Oliver Ramsbotham Tom Woodhouse. Diterjemahkan oleh Tri Budi Sartono. 2002. Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Raja Grafindo. Jakarta. Mubyarto. 1994. Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal. Cetakan Pertama. Aditya Media. Yogyakarta. Mubyarto. 2000. Pemulihan Ekonomi Rakyat Menuju Kemandirian Masyarakat Desa (Prosiding Semiloka Gugus Nusa Tenggara). Aditya Media/YAE. Yogyakarta. Nasution. Muslim. 1987 Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Anggota dalam Membangun Koperasi Unit Desa Tim Naslonal PengkaJian Perkoperaslan. Departemen Koperasl. Jakarta NasullOn. Muslimm. 2002. Evaluasi KinerJa Koperasi ( Metode Sistem Diagnosa), Bank Bukopin. Jakarta.
67
Nurwahid, Hidayat. 2004. Pengembangan Koperasi Indonesia Masa Depan (Koperasi Dalam Perspektif Masa Depan), Infokop, Media Pengkajian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta. Putnam, Robert D. 1993. Making Democracy Work. Princeton New Jersey. Prijono, Pranarka. 1996. Pemberdayaan : Konsep, Implementasi. CSIS. Jakarta.
Kebijakan dan
Raka, Gde Gusti. 1981. Koperasi Indonesia, Direktorat Jenderal Koperasi. Departeman Perdagangan dan Koperasi. Jakarta. Ravi Shankar and Garry Conan : Second Critical Study on Cooperative Legislation and policy Reform, ICA, RAPA, New Delhi, 2002. Rangkuti, Freddy. 2000. Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Siamet, Margono. 2002. Kelompok, Organisasi dan Kepemimpinan. Bogor IPB. Sahidu, A. 1998. Partisipasi Masyarakat Tani Pangguna Lahan Sawah dalam Pembangunan Pertanian di Daerah Lombok. Nusa Tenggara Barat. IPB. Bogor Soebiyanto, FX. 1998. Peranan Kelompok Dalam Mengembangkan Kemandirian Petani dan Ketangguhan Berusaha Tani. Disertasi. Bogor.IPB. Soekanto, Soerjono. 2001. Sosiologi Suatu Pengantar. Cetakan 32. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Soetrisno, L. 2003. Konflik Sosial, Studi Kasus Indonesia, Tajidu Press. Jakarta. Sparingga, D. (2001). Konflik dan Resolusi Konflik sebuah Perspektif Sosiaologi, Makalah disampaikan pada Lokakarya Penyelesaian Konflik Maluku. Jakarta, 12-13 Maret. Sumodinigrat, Gunawan. 1998. Membangun Perekonomian Rakyat. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan IDEA (Institute of Development and Economic Analysis). Yogyakarta. Sumardjo dan Saharudin. 2004. Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian . IPB. Bogor. Suharjo, A. J. 1986. Perencanaan Program Pembangunan Masyarakat. Universitas Lampung (UN LAM), Lampung. Thaba. A.A. 1996. Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, Gema Insani Press. Jakarta. Thyfault. Cindy. 1996. Developing New Generation Coops : Getting Started on The Path to Success Rural Cooperatives. July/Agust 1996, Vol 63 NO.4. RBCD. USDA. Tonny,
Fredian dan Bambang S. Utomo. 2004. Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial. Modul Kuliah Magister Profesional Pengembangan Masyarakat. Bogor.
68
Wardjoyo. 1992. Pendekatan Penyuluhan Pertanian untuk Maningkatkan Partisipasi Masyarakat. PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Jakarta. Woolcock, Michael. 1998. Theory and Society. 27. Kluwer Academic Publisher Netherlands.
69
Lampiran 1 : Peta Lokasi Panilrtian
KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROPINSI MALUKU UTARA HAlMMlERA UTARA
Desa Tuada Lokasi Kajian
lEU
I'ROI'IG II'I.lJKIJ UTIAA
.-!
I ~,~
I
-
/'1J
-. - -
~~
JAllDlO
JAllDlO S8..ATAN I
,
\
U
~
..... J.--
.- -
-,..~
--t,::;
i'"
"
1
!
!
!
!,
1\9
70
Lampiran 2 : Foto-Foto Dokumentasi Kajian
Diskusi dengan Pengurus Koperasi, LSM, dan Staf Dinas Koperasi dan UKM .--~-
- Rapat Evaluasi Program dan FGD
71
:3
Suasan Rapat Evaluasi dan FGD
72
73
DAFTAR PERTANYAAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI DALAM MASYARAKAT PASCA KONFLIK (Kasus Koperasi Perikanan Sihida Ngone Desa Tuada Propinsi Maluku Utara) Nama Lengkap Umur Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat Waktu Wawancara
A. Wawancara dengan Pemerintah Desa : 1. Bagaimana proses terbentuknya koperasi perikanan sihida ngone di Desa Tuada? 2. Bagaimana respon masyarakat Tuada terhadap keberadaan koperasi perikanan sihida ngone? 3. Bagaimana
pengaruh
keberadaan
koperasi
terhadap
proses
pemberdayaan masyarakat di desa tuada? 4. Bagaimana perkembangan koperasi perikanan sihida ngone? 5. Sejauhmana kinerja pengurus koperasi perikanan sihida ngone? 6. Sejauhmana kinerja
badan
pengawas koperasi
perikanan sihida
ngone? 7. Apakah
ada bantuan yang diberikan pemerintah kepada koperasi
perikanan sihida ngone? 8. Apakah dana bantuan koperasi yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik? 9. Apa harapan terhadap koperasi perikanan sihida ngone? 10. Apa saran terhadap pengembangan koperasi perikanan sihida ngone pada masa yang akan datang? B. Wawancara dengan Anggota Koperasi : 1. Apa latar belakang pendidikan Bapak/lbu? 2. Apa yang menjadi pertimbangan Bapakllbu menjadi anggota koperasi perikanan sihida ngone?
74 3. Selama menjadi anggota koperasi apakah kebutuhan
Bapak/lbu
sehari-hari dapat terpenuhi? 4. Adakah manfaat yang diperoleh Bapak/lbu setelah menjadi anggota koperasi? 5. Berapakan jumlah modal yang di perlukan untuk terlibat dalam kegiatan koperasi? 6. Apakah ada penggolongan dalam menjadi anggota koperasi? 7. Bagaimana
hubungan antara
pengurus
(ketua)
dengan anggota
koperasi? 8. Bagaimana pengaruh pengurus (ketua) terhadap anggota koperasi? 9. Bagaimana
peran
Bapak/ibu
sebagai
anggota
koperasi
dalam
merencanakan kegiatan-kegiatan koperasi? 10. Bagaimana peran Bapak/lbu sebagai anggota koperasi terlibat dalam pelaksanaan kegiatan koperasi? 11. Bagaimana peran Bapak/lbu sebagai anggota koperasi terlibat dalam melakukan evaluasi kegiatan koperasi? C. Wawancara dengan Pengurus Koperasi : 1. Apa latar belakang pendidikan Bapakllbu? 2. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak/lbu menjadi pengurus koperasi perikanan sihida ngone? 3. Bagaimana proses pembentukan koperasi perikanan sihida ngone? 4. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota koperasi? 5. Selama menjadi anggota koperasi apakah kebutuhan
Bapakllbu
sehari-hari dapat terpenuhi? 6. Berapa jumlah unit usaha yang dimiliki koperasi? 7. Apakah ada manfaat dari kegiatan unit-unit usaha koperasi yang sudah dijalankan? 8. Dari mana modal koperasi diperoleh? 9. Apakah
koperasi
perikanan
sihida
ngone
pernah
mendapatkan
bantuan? 10. Bagaimana
caranya
sampai
koperasi
perikanan
mendapatkan bantuan? 11. Digunakan untuk apa saja bantuan tersebut?
sihida
ngone
75
12. Bagaimana caranya menentukan penggunaan bantuan terse but? 13. Bagaimana hubungan antara pengurus dan anggota koperasi? 14. Bagaimana hubungan antara pengurus? 15. Bagaimana hubungan antara pengurus dengan pemerintah desa? 16. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan koperasi, apakah norma-norma yang hidup dalam masyarakat mempengaruhi pola kehidupan anggota koperasi? 17.Apakah tradisi dan adat istiadat dalam masyarakat mempengaruhi pola kehidupan anggota koperasi? 18.Apakah
pemerintah
desa
mempengaruhi
setiap
pengambilan
keputusan yang dilakukan pengurus koperasi? 19. Bagaimana peran anggota koperasi menentukan keputusan? 20. Apakah anggota koperasi terlibat dalam merencanakan berbagai kegiatan koperasi? 21. Apakah anggota koperasi terlibat dalam melaksanakan kegiatankegiatan koperasi? 22. Apakah anggota koperasi terlibat dalam mengevaluasi dan menilai kegiatan koperasi?
..
