PERANAN KOPERASI PERIKANAN MINA JAYA DKI JAKARTA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN MUARA ANGKE, JAKARTA-UTARA

PERANAN KOPERASI PERIKANAN MINA JAYA DKI JAKARTA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN MUARA ANGKE, JAKARTA-UTARA Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)

Oleh Budi Astoni NIM: 104054002080

JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H./ 2009 M.

PERANAN KOPERASI PERIKANAN MINA JAYA DKI JAKARTA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN MUARA ANGKE, JAKARTA-UTARA Skripsi Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)

Oleh Budi Astoni NIM: 104054002080

Pembimbing,

Wahyu Prasetyawan, Ph.D NIP. 19661017 199403 1 003

JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H. / 2009 M.

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “PERANAN KOPERASI PERIKANAN MINA JAYA DKI JAKARTA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN MUARA ANGKE, JAKARTA-UTARA” telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2009. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 Sosial Islam (S.Sos.I) pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Jakarta, 31 Agustus 2009

SIDANG MUNAQASYAH

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. Arief Subhan, MA NIP. 19660110 199303 1 004

Faza Amri, S.Th.I NIP. 19780703 200501 1 006

Anggota,

Penguji I

Penguji II

Dra. Mahmudah Fitriyah ZA, M.Pd NIP. 19640212 199703 2 001

Pembimbing,

Wati Nilamsari, M.Si NIP. 19710520 199403 2 002

Wahyu Prasetyawan, Ph.D NIP. 19661017 199403 1 003

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi/Tesis/Disertasi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1/strata 2/strata 3 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ciputat, 31 Agustus 2009

Budi Astoni

ABSTRAK

BUDI ASTONI Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, JakartaUtara.

Pengentasan kemiskinan nelayan dapat dilakukan dengan pengembangan Koperasi Perikanan. Untuk itu dikembangkan Koperasi Perikanan yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengembangan ekonomi masyarakat nelayan dapat dilakukan dari sisi kelembagaan juga pola-pola usaha perikanan yang mampu meningkatkan pendapatan nelayan. Salah satu contoh Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta di Muara Angke, Jakarta-Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis deskriptif sehingga dapat dijabarkan dengan jelas bagaimana keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melakukan peranan dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke. Keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta sebagai sarana pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke menjadikan pembangunan perekonomian terpacu lebih cepat karena adanya lembaga yang mampu memberdayakan perekonomian masyarakat. Peranan yang dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan di Muara Angke yaitu melalui program kerja yang dilaksanakan antara lain bidang organisasi dan manajemen, bidang usaha, bidang permodalan, bidang sekretariat serta kesejahteraan sosial. Melalui studi kepustakaan dan wawancara penulis mendapatkan data-data penelitian. Diketahui bahwa ternyata Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke melalui program kerja yang telah dilaksanakan memiliki indikasi untuk berperan dalam memajukan kesejahteraan anggota.

KATA PENGANTAR

Ungkapan Alhamdulillahi rabbil alamin yang tiada tara penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang Maha segalanya dengan kehendak-Nya telah memberikan jalan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta-Utara”. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Sebuah karya sebenarnya sulit dikatakan sebagai usaha satu orang, tanpa bantuan orang lain. Skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, doa, bimbingan, partisipasi, dan bantuan dari orang-orang baik hati disekitar penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Komarudin Hidayat dan segenap sivitas akademik yang telah menyediakan fasilitas dan wadah bagi penulis dan kawan-kawan mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri. 2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Arief Subhan, MA beserta jajaran Pudek fakultas atas masukan baik berupa saran maupun kritik dan bantuannya dalam mempelancar proses penulisan skripsi ini. 3. Kajur dan Sekjur Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Dra. Mahmudah Fitriyah ZA, M.Pd dan Wati Nilamsari, M. Si atas masukan dan semangatnya serta limpahan ilmu yang diberikan kepada penulis selama kuliah di UIN Jakarta.

4. Wahyu Prasetyawan, Ph.D, dosen pembimbing skripsi penulis atas masukan dan arahanya yang lugas dan sederhana. 5. Para Dosen Pengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang membuat wawasan penulis lebih terbuka. 6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah melayani dengan baik selama penulis menyelesaikan skripsi ini. 7. Pengurus dan Karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang telah membantu secara teknis terselesaikannya skripsi ini. 8. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Raswad dan Ibunda Surniti yang mempunyai caranya sendiri untuk memberikan kasih sayang, doa dan semangat tak terhingga kepada penulis. 9. Keluarga Besar penulis, Kakanda Rudi dan keluarga, Kakanda Iis, Adinda Dede, Mas Samsudin beserta keluarga yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 10. Mbah Putri dan sanak keluarga di kampung halaman serta para keponakan di ibukota yang menjadi pelipur lara kala suntuk mendera penulis dalam mengerjakan skripsi ini. 11. Keluarga Besar KMF KALACITRA atas bimbingan yang diberikan kepada penulis untuk belajar mensyukuri ciptaan-Nya melalui fotografi. 12. Keluarga Besar HIZWAPALA yang memberikan ilmu dan pengalaman hidup kepada penulis untuk mensyukuri alam ciptaan-Nya.

13. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (2004) yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam masa perkuliahan maupun masa menyelesaikan skripsi ini. 14. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan semua pihak yang telah membantu proses perampungan skripsi ini baik langsung maupun tak langsung. Masukan saran dan kritik dari segenap sahabat semoga memberikan tambahan ilmu yang berharga bagi penulis untuk terus belajar dan memperbaiki diri dalam mengaplikasikan ilmu

yang didapat untuk

memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Demikian ucapan terima kasih penulis haturkan semoga amal baik Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu diterima oleh ALLAH SWT .

Jakarta, 8 Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK …….………………………………………………………. i

KATA PENGANTAR …………………………………………………. ii DAFTAR ISI …………...………………………………………………. v DAFTAR TABEL ……..……………………………………………….. vii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar B. C. D. E. F.

Belakang Masalah …………………………………… 1 Pembatasan dan Perumusan Masalah .……..………………. 4 Tujuan dan Manfaat Penelitian ……....…………..………… 5 Metodelogi Penelitian ……………………………………… 6 Tinjauan Pustaka …………………………………………… 10 Sistematika Penulisan ……………….……………………… 11

BAB II KERANGKA TEORI A. Pengertian Peranan ….……………………………………… 13 B. Pengertian Koperasi Perikanan ……...……………………… 14 C. Pengertian Pengembangan Ekonomi Masyarakat …..……… 17 D. Pendekatan dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat …. 21 E. Pengertian Nelayan ….……………………………………… 27 F. Strategi Pemberdayaan Nelayan …….……………………… 28 BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN A. Gambaran Umum Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta …………………………………………………. 42 B. Gambaran Umum Wilayah Muara Angke …..…………….... 52

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN A. Keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara .……………………………… …….. 56 B. Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta-Utara melalui program kerja ..…….............. 57 1. Bidang Organisasi dan Manajemen ...…………………….... 58 2. Bidang Usaha ……………………………………………...... 64 3. Bidang Permodalan …………………………………………. 76 4. Bidang Sekretariat …..………………………………………. 88 5. Kesejahteraan Sosial ..………………………………………. 92 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan …………………………………………………. 99 B. Saran ………………...………………………………………. 100 DAFTAR 101 LAMPIRAN

PUSTAKA

…………...………………………………………..

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peserta Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan jenis kelamin …………………………………… 60 Tabel 2 Unit Usaha Garam Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta ….…. 66 Tabel 3 Unit Usaha Gas Elpiji Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta …. 67 Tabel 4 Unit Usaha Air Bersih Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta …. 68 Tabel 5 Usaha Jasa Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta .…………. 71 Tabel 6 Usaha Pelelangan Ikan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta … 74 Tabel 7 Dana Kesejahteraan Nelayan Koperasi Perikanan Mina Jaya

DKI Jakarta …………………………………………………………... 75 Tabel 8 Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta ……………….…………………………………………. 79 Tabel 9 Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan pekerjaan …….………………… 80 Tabel 10 Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan jumlah anak ..………………… 81 Tabel 11 Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan …………… 82 Tabel 12 Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan pinjaman …………………….. 85 Tabel 13 Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan tempo pengembalian …….......... 86 Tabel 14 Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan Angsuran …..…………………. 87 Tabel 15 Segmentasi Karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI

Jakarta berdasarkan usia ….…………………………………………. 90 Tabel 16 Segmentasi Karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan jenis kelamin ….………………………………. 91 Tabel 17 Segmentasi Karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan ….…………………………. 92 Tabel 18 Segmentasi sampel demografis berdasarkan usia ..…………………. 94 Tabel 19 Segmentasi sampel demografis berdasarkan pekerjaan ….………..... 94 Tabel 20 Segmentasi sampel demografis berdasarkan jumlah anak ………….. 95 Tabel 21 Segmentasi sampel demografis berdasarkan tingkat pendidikan …… 96 Tabel 22 Segmentasi kesejahteraan berdasarkan mengikuti pendidikan …..…. 97 Tabel 23 Segmentasi kesejahteraan berdasarkan pinjaman modal ...…………. 97 Tabel 24 Segmentasi kesejahteraan berdasarkan penghasilan ……..………….

98

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau dan 81.000 Km garis pantai, dimana sekitar 70 % wilayah teritorialnya berupa laut. Dengan perairan laut seluas total 5,8 juta Km2 (berdasarkan konvensi PBB tahun 1982), Indonesia menyimpan potensi sumberdaya hayati dan non hayati yang melimpah. Hal ini menyebabkan sebahagian besar masyarakat tinggal dan menempati daerah sekitar wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan sebagai nelayan.1 Dengan latar belakang historis sebagai bangsa maritim, Indonesia sangat berpotensi mengulang masa kejayaannya dengan mengembangkan sumberdaya perikanan. Namun, Kurangnya kreatifitas dalam memanfaatkan melimpahnya sumberdaya ikan, khususnya di bidang perikanan, menyebabkan sangat lambatnya recovery perekonomian nasional. Para pakar ekonomi sumber daya melihat kemiskinan nelayan lebih banyak di sebabkan karena faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumber daya serta teknologi yang digunakan. Faktor-faktor yang dimaksud membuat nelayan tetap dalam kemiskinannya.2 Subade dan Abdullah berargumen bahwa nelayan tetap tinggal pada industri perikanan karena rendahnya opportunity cost mereka. opportunity cost 1

Victor P.H. Nikijuluw, Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Jakarta: P3R, 2002), h 1. Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, Laporan Forum Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan I (Jakarta: Departemen kelautan dan Perikanan, 2003), h.31. 2

nelayan, menurut definisi adalah kemungkinan atau alternatif kegiatan atau usaha ekonomi lain yang terbaik yang dapat diperoleh selain menangkap ikan. Dengan kata lain, oppurtunity cost adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan bila saja mereka menangkap ikan. Bila opportunity cost rendah maka nelayan cederung tetap melaksanakan usahanya meskipun usaha tersebut tidak lagi menguntungkan dan efisien. Pengentasan kemiskinan nelayan dapat dilakukan dengan pengembangan Koperasi Perikana.3 Koperasi perikanan yang keanggotaannya terdiri dari masyarakat nelayan di setiap lokasi memiliki tempat dan kedudukan penting dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Masyarakat nelayan serta koperasi perikanannya tetap memegang solidaritas serta adat dan budaya yang berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Kehidupan para nelayan yang mengekstraktif (memungut) perikanan laut memang masih perlu lebih banyak diperhatikan oleh pemerintah melalui koperasi perikannanya dibanding dengan mereka yang mengusahakan dengan tambaktambak dan perikanan darat.4 Kehidupan para nelayan sejak PELITA II memang telah banyak perubahan-perubahan, banyak diantaranya telah memanfaatkan KIK sehingga perahu-perahunya selain dilengkapi dengan motor, juga peralatan perlengkapannya dapat dikatakan lebih sesuai dengan zaman. Masalah kapal penangkap ikan dan pukat harimau (trawl) yang mendesak kehidupan para nelayan telah dapat di atasi, tetapi masalah-masalah lainnya timbul seperti pengelolaan hasil perikanan, pemasaran dan pengembalian kredit-kredit.

3 4

Ibid. h.35. G. Kartasapoetra dkk, Koperasi Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.81.

Pemerintah dalam pembinaan koperasi perikanan ini sekaligus berikhtiar pula untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi para nelayan. Di samping membina ketrampilan segi pemasaran melalui pendidikan dan latihan, pengadaan peralatan yang dibutuhkan para nelayan lebih ditingkatkan, sehingga jangkauan operasinya dapat lebih jauh, mengurangi dan atau menghapuskan peranan para tengkulak. Pengembangan ekonomi masyarakat nelayan dapat dilakukan dari sisi kelembagaan juga pola-pola usaha perikanan yang mampu meningkatkan pendapatan nelayan.5 Komponen pengembangan masyarakat dan ekonomi adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan mata pencarian tambahan dan alternatif. Selain itu, mengembangkan pelayanan bagi masyarakat melalui penyediaan

prasarana

produksi

serta

prasarana

umum

lainnya

dan

mengembangakan ekonomi regional yang termasuk di dalam industrialisasi perikanan.6 Koperasi Perikanan yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pembangunan perekonomian terpacu lebih cepat karena adanya lembaga yang mampu memberdayakan perekonomian masyarakat.

5

Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, Laporan Forum Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan I (Jakarta: Departemen kelautan dan Perikanan, 2003), h.33. 6 Victor P.H. Nikijuluw, Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Jakarta: P3R, 2002), h 123.

Penulis mencoba untuk menguraikan mengenai bagaimana peranan koperasi perikanan dalam melakukan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan. Berdasarkan uraian di atas maka, judul penelitian ini adalah “Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta-Utara”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Dalam pembatasan masalah, maka penulis membatasi pada peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke, Jakarta-Utara melalui program kerja yang dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta terhadap masyarakat nelayan yang berada di wilayah Muara Angke. Setelah memahami latar belakang dan batasan masalah penelitian, agar uraian dalam bab-bab selanjutnya tidak meluas secara tidak menentu, maka rumusan masalah yang akan penulis jabarkan adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke, Jakarta-Utara? 2. Apa peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke, JakartaUtara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah memahami permasalahan yang diteliti, ada beberapa tujuan yang hendak di capai. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui apakah keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan khususnya anggota. 2. Untuk mengetahui peran Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan.Muara Angke, JakartaUtara. Manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat Akademis a. Sebagai bahan referensi atau penambahan pustaka tentang koperasi perikanan dan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan. b. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam pada khususnya dan pembaca serta masyarakat pada umumnya mengenai koperasi perikanan dan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga sebagai pembelajaran untuk menambah pengetahuan kita tentang pengembangan masyarakat melalui sektor ekonomi.

D. Metodelogi Penelitian

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan metode penelitiaan kualitatif. Dimana menurut Bogdan dan Taylor, Metodelogi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. 7 1. Subjek dan Objek Penelitian Subjek penelitian adalah Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta. Objek penelitian adalah Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, JakartaUtara. 2. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di kantor Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dan di pemukiman masyarakat nelayan Muara Angke. Waktu penelitian dilakukan 1 Agustus 2008 sampai 8 Juli 2009.

3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data, penulis menganggap teknik yang penulis lakukan adalah teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu berupa pengumpulan data dalam bentuk kata, kalimat, pernyataan dan gambar.8 Dimana dalam pelaksanaannya penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui:

7

Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), h 3. 8 Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik UI, Materi Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: FISIP UI, 2001), h.40.

a. Observasi atau pengamatan adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang diteliti. Cara penelitian untuk memperoleh data dalam bentuk mengamati, serta mengadakan pencarian dari hasil yang sifatnya langsung mengamati objek yang diteliti yaitu Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta. b. Interview atau wawancara, merupakan suatu alat pengumpulan informasi secara langsung tentang beberapa jenis data.9 Penulis menggunakan teknik wawancara purposive sampling yaitu penulis mewawancarai sample dari suatau kelompok yang diteliti. Penulis mewawancarai 13 respondent dari anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang berjumlah 2187 di ambil 11 orang anggota sebagai data primer. Untuk melengkapi data primer, data sekunder juga penulis gali dari 2 orang badan pelaksana harian Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta. Dalam purposive sampling tidak ada kriteria baku mengenai berapa jumlah respondent. Purposive sampling termasuk satu dari beberapa jenis pengambilan sample nonprobabilitas (nonprobability sampling) yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. 10 Disebut nonprobabilitas, karena penulis sebagai peneliti tidak bertujuan untuk menggeneralisasikan temuan penelitian. Jadi sifat penelitian ini ideografis atau kasuistik yaitu penulis hanya dapat mengindikasikan apa yang terjadi pada anggota koperasi. c. Dokumentasi, hal ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak di dapat dengan wawancara atau pengamatan, tetapi hanya diperoleh dengan cara melakukan penelusuran data dengan menelaah buku, majalah, surat kabar, 9

Sutrisno Hadi, Metodelogi Reseach (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 49. Deddy Mulyana, Metodelogi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003). h. 187. 10

jurnal, internet dan sumber lain yang berkaitan dengan peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke, Jakarta-Utara. 4. Analisis Data Nasir mengemukakan analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahakan masalah penelitian.11 Sehingga untuk memecahakan masalah penelitian, dari data yang dikumpulkan kemudian penulis menganalisa dan mengkritisinya. Dimana penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara melaporkan data dengan menerangkan,

memberi

gambaran

dan

mengklasifikasikan

serta

menginterpretasikan data yang terkumpul secara apa adanya kemudian disimpulkan. Secara teknis penulis melakukan upaya-upaya: a. Data-data dan informasi yang didapatkan melalui observasi atau pengamatan langsung, penulis mencatat mengenai peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke, Jakarta-Utara. b. Data-data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara, baik dengan Badan Pelaksana Harian dan Anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta diberikan penjabaran dan analisis serta disimpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

11

Moh. Nasir D. Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993). h. 405.

c. Data-data dan informasi yang berbentuk dokumentasi digunakan untuk melengkapi uraian dan pembahasan penelitian. Sedangkan data-data dan informasi yang berbentuk dokumentasi yang digunakan adalah content analisis yaitu berupa teknik pengumpulan data untuk menjelaskan informasi yang terdapat dalam material bersifat simbolis seperti dalam buku, surat kabar dan internet.12 Dalam teknik ini penulis menghubungkan teori-teori yang ada dengan peranan Koperasi Perikanan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat nelayan yang terdapat dalam sumber-sumber yang ada. Sehingga setelah data terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian penulis melakukan analisa terhadap keseluruhan data secara mendalam untuk dapat mengetahui hasil dari apa yang sedang penulis teliti. Kemudian disusun secara sistematis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tinjauan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini. 5. Teknik penulisan Dalam pembuatan skripsi, penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) yang diterbitkan oleh CeQDA UIN.

E. Tinjauan Pustaka Pada penelitian ini penulis menggunakan skripsi sebagai referensi atau rujukan bagi penulis dalam merumuskan permasalahan, dan sekaligus sebagai referensi tambahan selain buku, koran dan artikel.

12

FISIP UI, Materi Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial, h.35.

Sebelumnya sudah ada penelitian sejenis yang ditulis oleh Ahmad Hubairi13 yaitu Peran Koperasi Serba Usaha INSAN DARMA MANDIRI dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sentra ikan hias di kelurahan Bojong Sari Baru Sawangan-Depok, yang isinya yaitu bahwa Koperasi Serba Usaha INSAN DARMA MANDIRI yang bergerak pada jenis usaha perkreditan, peyediaan dan penyaluran sarana produksi barang-barang keperluan sehari-hari, pengolahan dan pemasaran hasil produksi, serta kegiatan ekonomi lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan usaha yang sudah ada koperasi menciptakan usaha baru salah satunya adalah UKM dan sentra ikan hias dengan tujuan untuk mencari keuntungan bisnis bersama serta mengembangkan pendapatan petani dan membudidayakan ikan hias di wilayah koperasi khususnya. Sedangkan penelitian saya yaitu membahas Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta-Utara yang kaitannya meningkatkan pendapatan anggota koperasi melalui program kerja yang dilaksanakan.

F. Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini, penulis merangkum dalam beberapa bab, antara lain: BAB I

Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodelogi Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penulisan.

13

Ahmad Hubairi, Skripsi Peran Koperasi Serba Usaha INSAN DARMA MANDIRI dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Sentra Ikan Hias di Kelurahan Bojong Sari Baru Sawangan-Depok, (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h.5.

BAB II

Kerangka Teori, meliputi: Pengertian Peranan, Pengertian Koperasi Perikanan, Masyarakat,

Pengertian Pendekatan

Pengembangan dalam

Pengembangan

Ekonomi Ekonomi

Masyarakat, Pengertian Nelayan, dan Strategi Pemberdayaan Nelayan. BAB III

Gambaran Umum Wilayah Penelitian, meliputi: Gambaran Umum Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang terdiri dari Sejarah Berdirinya, Visi dan Misi, Letak Geografis, Prestasi, Keanggotaan, Kelembagaan, dan Kepengurusan serta Gambaran Umum Wilayah Muara Angke meliputi: Kondisi Geografis, Kependudukan dan Fasilitas Umum.

BAB IV

Analisis Hasil Penelitian, meliputi: Keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta-Utara, Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta-Utara melalui Program Kerja kerja yang dilaksanakan yaitu Bidang Organisasi dan Manajemen, Bidang Usaha, Bidang Permodalan, Bidang Sekretariat serta Kesejahteraan Sosial.

BAB V

Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.

BAB II KERANGKA TEORI A.

Pengertian Peranan Dalam Kamus Bahasa Indonesia peranan adalah bagian dari tugas utama yang

harus dilaksanakan.14 Peranan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau instansi yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial. Soewarno Hadiatmojo mengartikan peranan sebagai suatu kedudukan atau posisi. Peranan juga diartikan sebagai suatu rangkaian sikap atau jabatan dan fungsi tertentu. Sedangkan Grass Massan dan A.W. Eachern sebagaimana dikutip oleh David Berry mendefinisikan peranan sabagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan individu yang mempunyai kedudukan sosial tertentu.15 Harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial, oleh karena itu dapat dikatakan peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Artinya seseorang diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaannya dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Teori peran (Role Theory) teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Dalam teorinya, Biddle dan Thomas membagi

14

Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Edisi ke II, h.667. David Berry, Pokok-pokok pikiran dalam Sosiologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1955), Cet ke 3, h.99. 15

peristilahan dalam teori peran menjadi 4 (Empat) golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut. 1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial 2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut 3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku 4. Kaitan antara orang dan perilaku Dalam penjelasan tersebut diatas terlihat suatu gambaran bahwa yang dimaksud peranan merupakan kewajiban-kewajiban dan keharusan-keharusan yang dilakukan seseorang karena kedudukannya di dalam status tertentu pada suatu masyarakat atau lingkungan dimana ia berada. Demikian pula halnya dengan koperasi sebagai tempat untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi dan sosial pada umumnya.

B.

Pengertian Koperasi Perikanan Koperasi berasal dari kata co yang berarti bersama serta operation yang

mengandung makna bekerja. Jadi, secara leksikologis koperasi bermakna sebagai suatu perkumpulan kerjasama yang beranggotakan orang-orang maupun badanbadan dimana ia memberikan kebebasan untuk keluar dan masuk sebagai anggotanya. 16

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Republik Indonesia Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian, koperasi di definisikan sebagai badan usaha yang 16

Panji Anoraga dan Djoko Sudantoko, Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). h.1.

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Menurut Ahmad Sudradjat dalam bukunya Glosarium Kelautan dan Perikanan pengertian perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.17 Jadi, Secara umum yang dimaksud dengan koperasi perikanan adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, yang anggotaanggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik alat perikanan, buruh atau nelayan yang kepentingan serta mata pencarianya langsung berhubungan dengan usaha perikanan. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi perikanan antara lain:18 1. Pengadaan bahan-bahan kebutuhan ransum nelayan 2. Pengadaan bahan bakar kapal motor untuk nelayan 3. Pengadaan alat-alat penangkapan ikan 4. Pengadaan fasilitas perkreditan (simpan pinjam) 5. Penyelenggaran penanganan dan penyimpanan ikan 6. Penyelenggaraan pelelangan ikan, pemasaran dan pengolahan ikan 7. Penyelenggaraan manajemen tempat pendaratan ikan Semua itu merupakan jenis kegiatan usaha yang terbuka kesempatan bagi koperasi perikanan untuk dapat melakukannya, hanya tinggal memilih sesuai dengan

17

Ahmad Sudradjat, Glosarium Kelautan dan Perikanan (Jakarta: Badan Riset Kelautan dan Perikanan, 2006). h.138. 18 Soetrisno Saleh, Buku II Ekonomi Perikanan Teori dan Penerapannya Dalam Perusahaan Niaga. (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, 1984). h.78.

kemampuannya.

Jika

koperasi

perikanan

masih

baru

didirikan

dapat

menyelenggarakan dua atau tiga jenis kegiatan usaha tetapi jika sudah lama didirikan dan cukup berpengalaman seyogyanya menyelenggakan semua jenis kegiatan usaha tersebut. Kegiatan usaha koperasi perikanan tersebut semuanya bermanfaat bagi nelayan dan tentu saja bagi koperasi sendiri jika dapat dikelola dengan efesien. Demikian juga bagi pemerintah, jika koperasi perikanan dapat menyelenggarakan bisnis ganda seperti itu, kemajuan sub sektor perikanan akan bertambah, yang berarti ekonomi perikanan pada khususnya dan ekonomi nasional pada umumnya akan berkembang. Fungsi koperasi perikanan antara lain:19 1. Melakukan perkreditan melalui pengembangan modal yang diperlukan untuk kegiatan bisnis atau keperluan-keperluan pribadi anggotanya. 2. Membuat fasilitas-fasilitas perbankan yang terjangkau untuk menerima simpanan dan tabungan tetap dari anggotanya. 3. Pengadaan bahan-bahan kebutuhan untuk bisnis atau untuk keperluan keluarga para anggotanya. 4. Mengadakan kegiatan-kegiatan pengadaan fasilitas-fasilitas umum untuk bisnis atau untuk keperluan pribadi para anggotanya. 5. Aktifitas-aktifitas pencegahan kecelakaan laut, bencana alam, dan perantaraan asuransi kapal ikan untuk para anggotanya. 6. Promosi manfaat dan kesejahteraan para anggotanya. 7. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang meliputi peningkatan teknik penangkapan ikan para anggotanya.

19

Ibid. h.80.

8. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai perkoperasian dan menghilangkan kesalahan informasi bagi para anggotanya.

C. Pengertian Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan bagian dari ruang lingkup pengembangan masyarakat. Ruang lingkup pengembangan masyarakat (community development) mencakup segala aspek kehidupan sosial masyarakat dan selalu dituntut untuk terus melakukan perbaikan atau pengembangan di berbagai aspek untuk mencapai kesejateraan bersama terutama dalam proses pengentasan kemiskinan. Namun demikian, secara umum pengembangan masyarakat meliputi bidang-bidang pembangunan yakni bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, dan budaya.20 Beberapa definisi Pengembangan ekonomi masyarakat (community economic development) menurut beberapa pakar antara lain: Menurut Edi Suharto, pengembangan ekonomi masyarakat adalah suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi.21 Menurut Amarullah Ahmad sebagaimana yang dikutip oleh Nanih Mahendrawaty dalam bukunya, pengembangan ekonomi masyarakat diartikan

20

Edi Suharto, Metodelogi Pengembangan Masyarakat: Jurnal Comdev, (Jakarta: BEMJPMI,2004), Vol.1, h.3. 21 Ibit.

sebagai sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah masyarakat di bidang ekonomi.22 Menurut Ir. Rimun Wibowo sebagaimana yang dikutip oleh Nanih Mahendrawati, Pengembangan ekonomi masyarakat diartikan sebagai proses usaha bersama yang dilakukan oleh suatu penghuni daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. 23 Kesimpulan dari pengertian Pengembangan ekonomi masyarakat pada intinya merupakan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kehidupan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik menuju masyarakat yang sejahtera melalui pinsip-prinsip keadilan, pemerataan, partisipasi, dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat. Ciri-ciri pengembangan ekonomi masyarakat menurut Elly Iriawan adalah sebagai berikut:24 a. Mempunyai tujuan yang hendak dicapai b. Mempunyai wadah yang terorganisasi c. Aktifitas yang dilakukan terencana, berlanjut, serta harus sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya setempat. d. Ada tindakan bersama dan keterpaduan dari berbagai aspek yang terkait. e. Ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap pengembangan atau pemberdayaan. f. Menekankan pada sikap partisipasi masyarakat dalam ekonomi terutama dalam wirausaha. 22

Agus Ahmad Safei dan Nanih Machendrawaty, Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideolodi, Strategi sampai Tradisi ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001). h.42. 23 Rimun Wibowo, Makalah Seminar BEM-J PMI: Pengembangan Masyarakat Islam antara Peluang dan Tantangan, Periode 2003-2004, h.2. 24 Elly Iriawan, Pengembangan Masyarakat (Jakarta: Universitas Terbuka, 1995), h.3.

g. Ada keharusan membantu lapisan masyarakat, khususnya lapisan masyarakat bawah. Jika tidak maka solidaritas dan kerja sama sulit tercapai. h. Akan lebih efektif jika progam pengembangan masyarakat pada awalnya memperoleh bantuan dari pemerintah. Selain itu sumber-sumber dari organisasi sukarela non-pemerintah juga harus dimanfaatkan. Dengan demikian pola-pola pengembangan ekonomi masyarakat tidak hanya sebatas pada suatu keharusan masyarakat untuk mengikuti suatu kegiatan melainkan, kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang harus dilalui oleh suatu program kerja pengembangan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan

pengembangan

ekonomi

masyarakat

menurut

Surya

T.Djajadiningrat, adalah usaha untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Peningkatan kapasitas dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (emporwerment) agar anggota masyarakat dapat iku andil dalam proses produksi, kesetaraan (equity) dengan tidak membedakan status, keahlian, keberlanjutan (sustainable), dan kerja sama (corporation). Jika sasaran pertama dapat berjalan dengan baik, diharapkan kesejahteraan dapat tercapai.25 Sedangkan menurut Sukriyanto, tujuan dari pengembangan ekonomi masyarakat adalah membantu meningkatkan kemampuan masyarakat agar mereka dapat hidup dengan baik, dalam pengertian lebih kuat etos kerjanya, lebih efesien, lebih sejahtera, dan tercukupi kebutuhan hidupnya selakigus bahagia.26

25

Ibid. h.5. Sukriyanto, Pengembangan Masyarakat Islam: Agama, Sosial, Ekonomi, Budaya, Jurnal Comdev, (Yogyakarta: Elang Press, 2003), Edisi ke-3, h.28. 26

Sementara menurut Adi Sasono sebagaimana yang dikutip Bambang Rudito, pengembangan ekonomi masyarakat memiliki tujuan sebagai berikut: 27 a. Memperkuat usaha-usaha kemandirian dikalangan masyarakat. b. Meningkatkan mobilisasi sumber daya lokal c. Mengorientasikan pembangunan ke arah yang mandiri dan berkeadilan. d. Memperkuat partisipasi masyarakat

dalam

proses

pembangunan

yang

berbasiskan masyarakat. e. Menggerakan seluruh potensi untuk gerakan keswadayaan.

D. Pendekatan dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Beberapa masalah yang sering kali dihadapi dalam pengembangan ekonomi masyarakat adalah permasalahan sumber daya manusia (SDM), teknologi, permodalan, pasar, dan organisasi ekonomi masyarakat. Permasalahan sumber daya manusia menyangkut ketrampilan yang terbatas, produktifitas yang rendah, tidak mampu berkompetisi, semangat kewirausahaan yang lemah dan lain sebagainya. Masalah teknologi juga menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi. Kesediaan teknologi selalu menjadi faktor dominan terhadap kemampuan usaha untuk bersaing di pasar. Masalah permodalan, merupakan keluhan yang sering kali kita dengar. Tidak adanya permodalan yang cukup dalam rangka mendukung pengembangan usaha menjadi pemicu lemahnya produktifitas mereka baik secara kuantitatif maupun 27

Bambang Rudito, Akses Peran Serta Masyarakat: Lebih Jauh Memahami Community Development, (Jakarta: ICDS, 2003), cet. Ke1. h.42.

secara kualitatif. Modal menjadi kebutuhan yang mendasar pada saat usaha seseorang atau kelompok masyarakat memasuki tahap perkembangan, baik pada perkembangan produk, maupun pasarnya. Kasus yang umum terjadi adalah ketika usahanya mulai berkembang dan mulai mendapat perhatian di pasar, sering kali terbentur bahkan kembali surut ke belakang karena tidak di back-up oleh modal yang mencukupi. Masalah pemasaran, sistem pemasaran sebagai satu kesatuan dalam kegiatan ekonomi masyarakat kecil. Sehingga pelaku ekonomi kecil sering kali lemah dalam posisi tawar (bargaining) pada harga produk yang dihasilkan. Termasuk juga menghadapi para pengusaha kelas atas yang terjun pada usaha yang sama.28 Masalah organisasi ekonomi masyarakat, sering kali kita temui bahwa posisi tawar masyarakat pelaku ekonomi kecil begitu lemah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kerja sama atau mitra antar sesama pelaku ekonomi kecil itu sendiri. Karena itu dalam pengembangan ekonomi masyarakat dibutuhkan sebuah wadah bersama yang berfungsi sebagai wadah tawar (bargaining) kolektif. Wadah bersama tersebut bisa berupa koperasi, kelompok usaha bersama (KUBE) atau lembaga yang sejenis dengan itu. Beberapa pendekatan penanganan masalah dalam pengembangan ekonomi masyarakat antara lain adalah sabagai berikut: a. The Growth Strategy (Strategi Pertumbuhan), pendekatan yang berbasis pada pertumbuhan dengan upaya

meningkatkan pendapatan yang diperoleh

masyarakat. Pendekatan ini biasanya dilakukan dengan cara meningkatkan produksi yang dimiliki masyarakat. 28

Sekretariat Bina Desa, Merintis Kemandirian Ekonomi Masyarakat: Konsep dan Pengalaman, (Jakarta: Bina Desa, 1997), h.9.

b. The

Walfare

Strategy

(Strategi

Kesejahteraan),

Pendekatan

berbasis

kesejahteraan masyarakat denagan cara memberikan bantuan kepada masyarakat yang di drop oleh pemerintah yang biasanya disertai dengan kebijakan yang sengaja dibuat. Bantuan tersebut di implementasikan dalam program-program tertentu seperti Pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Investasi Kecil (KIK), Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). c. The Responsive Strategy (Strategi Reaksi), Pendekatan yang berbasis terhadap kesejahteraan melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber

yang

menunjang dan sesuai bagi proses pembangunan. d. The Integrated of Holistic Srategy (Strategi Gabungan), Pendekatan ini merupakan gabungan dari tiga strategi di atas. Strategi ini menggunakan prinsipprinsip persamaan (Equity), keadilan, pemerataan, dan partisipasi. 29 Pendekatan dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat dapat juga dilakukan melalui pengembangan aset. Aset merupakan hak atau klaim yang berhubungan dengan properti, baik nyata maupun tidak nyata. Hak atau klaim ini dilindungi oleh konvensi, adat, atau hukum yang berlaku pada suatu wilayah atau Negara. Secara konsep aset dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yakni aset pribadi dan aset sosial (umum), aset nyata (tangible) dan aset tidak nyata (intangible).30 Pengembangan ekonomi masyarakat setidaknya mencakup tiga bidang pengembangan. Pertama, aset manusia (human asset) berkaitan erat pada pengembangan kualitas sumber daya manusianya. Menurut Michael Sheraden,

29

Lili Bariadi, Zakat dan Wirausaha, (Jakarta: CED, 2005), Cet. Ke-1, h.58. Michael Sheraden, Aset Untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h.127.

30

human asset ini termasuk pada golongan asset tidak nyata. Human asset secara umum meliputi intelengensia, latar belakang pendidikan, pengalaman, pengetahuan, ketrampilan, ide dan sebagainya.31 Usaha-usaha untuk meningkatkan Human asset ini biasanya dilakukan dalam berbagai program yang bersifat kualitatif seperti program pelatihan dan ketrampilan dalam bentuk kursus-kursus, penyuluhan, yang kesemuanya bertujuan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan yang pada akhirnya menghasilkan out-put pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kedua, Pengembangan aset modal (financial asset), meliputi dari modal produksi yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin produksi, dan alas-alas atau komponen produksi nyata lainnya. Salah satu masalah klasik yang dihadapi para pelaku perekonomian kecil baik yang bergerak di bidang produksi, distribusi, perdagangan, maupun jasa adalah sulitnya mendapatkan modal khususnya kredit usaha. Ketidak-mampuan dan ketidaksiapan mereka dalam memenuhi syarat yang di ajukan lembaga keuangan formal seperti bank menjadikan sulitnya dana usaha terealisasikan. Para pengusaha kecil pada umumnya tidak memiliki asset yang cukup untuk dijaminkan kepada pihak bank. Permasalahan tersebut sebenarnya dapat dipecahkan dengan cara para pengusaha kecil tersebut bergabung dalam sebuah organisasi, wadah usaha bersama dalam pembiayaan di mana dana tersebut dihasilkan dari modal bersama. Wadah tersebut bisa berupa koperasi simpan pinjam, kelompok keswadayaan masyarakat (KSM), kelompok usaha bersama (KUBE) dan lain sebagainya. 32 Dengan adanya lembaga keuangan yang dibangun secara bersama tersebut diharapkan permasalahan 31

Ibid. h.129. Dewan Koperasi Indonesia, Koperasi Untuk Pemberdayaan Masyarakat Kecil dan Mikro, (Jakarta: DEKOPIN, 2002), h.50. 32

pendanaan usaha akan dapat teratasi, menghindarkan pinjaman pada para rentenir yang ada akhirnya turut andil dalam ketidak berkembangan aset. Keberadaan lembaga keuangan yang dibentuk secara bersama ini diharapkan menjadi kunci bagi permasalahan keterbatasan akses permodalan yang selanjutnya akan mempengaruhi pada peningkatan produksi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Peningkatan secara kuantitatif dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain bertambahnya aset-aset produksi, pendapatan dan kesejahteraan secara umum. Ketiga, pengembangan sosial aset (social asset). Aset sosial menurut Michael Sheraden, meliputi keluarga teman, koneksi, atau jaringan sosial dalam bentuk dukungan material, emosional, informasi dan akses yang lebih mudah pada pekerjaan, kredit, dan tipe aset lainnya. Modal sosial ini menurut Mark Bronovetler dan James Colemen secara potensial sangat penting dalam menciptakan aktifitas sosial dan ekonomi individu serta masyarakat.33 Aset sosial menurut Edi Suharto berkontribusi bagi kehidupan, terbukanya aset sosial berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga atau kelompok masyarakat tertentu. Orang yang terikat dalam sebuah lembaga atau komunitas dapat memanfaatkan aset tersebut dalam menghadapi kesulitan, kegembiraan, dan lainlain. oleh karena itu suatu komunitas yang mewarisi jaringan sosial dan perkumpulan biasanya lebih baik dalam mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, memecahkan perselisihan dan mengambil manfaat dari peluang-peluang baru.34

33

Michael Sheraden, Aset Untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h.134. 34 Edi Suharto, Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi, ( Jakarta: BalitbangDepsos, 2004), h.81.

E.

Pengertian Nelayan Nelayan adalah orang-orang yang pekerjaan sehari-harinya menagkap ikan

dilaut, mengumpulkan karang-karang dan lain sebagainya yang ada dilaut.35 Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Perikanan seperti yang dikutip oleh Mangundjojo mengartikan istilah nelayan sebagai mereka yang penghidupannya seluruh atau sebagian besar bergantung pada usaha-usaha menangkap ikan yaitu melakukan suatu perbuatan dengan alat apapun dengan tujuan mengumpulkan, mengambil, mendaratkan ikan atau hasil hayati perairan lainnya dan secara aktif turut serta dalam usaha itu.36 Dengan demikian, dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan menagkap ikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai mata pencariannya. Dalam kehidupan pesisir terdapat banyak kelompok masyarakat nelayan diantaranya:37 a. Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat nelayan yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Kedua kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal atau peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya. b. Masyarakat nelayan pengumpul atau bakul, adalah kelompok masyarakat nelayan yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun

35

Pengelolaan Jabatan berdasarkan Internasional Standart Classification Of Occupations (Jakarta: Departemen Perburuhan Republik Indonesia, 1963), h.58. 36 R. Soediro Mangundjojo, Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan, 1973). h.5. 37 Mubyanto dkk, Nelayan dan Kemiskinan Studi Ekonomi Antropologi di Dua desa Pantai, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h.13.

dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawa ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat nelayan perempuan. c. Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapalkapal juragan dengan penghasilan yang minim.

F.

Strategi Pemberdayaan Nelayan Sebagian besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dan nelayan buruh. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap nasional.38 Walaupun demikian, posisi sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif sehingga sebagai pihak produsen, nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar. Pihak yang paling beruntung adalah para pedagang ikan berskala besar atau pedagang perantara. Para pedagang inilah yang sesungguhnya menjadi “penguasa ekonomi” di desa-desa nelayan. Kondisi demikian terus berlangsung

menimpa

nelayan

tanpa

harus

mengetahui

bagaimana

mengakhirinya. Hal ini telah melahirkan sejumlah masalah sosial ekonomi yang krusial pada masyarakat nelayan. Namun demikian, belenggu struktural dalam aktifitas

38

Kusnadi, Jaminan Sosial Nelayan (Yogyakarta: LKiS, 2007), h.1.

perdagangan tersebut bukan merupakan satu-satunya faktor yang menimbulkan persoalan sosial di kalangan nelayan, faktor-faktor lain yang sinergis, seperti semakin meningkatnya kelangkaan sumber daya perikanan, kerusakan ekosistem pesisir dan laut,

serta keterbatasan kualitas dan kapasitas teknologi

penangkapan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketimpangan akses terhadap sumber daya perikanan, serta lemahnya proteksi kebijakan dan dukungan fasilitas pembangunan untuk masyarakat nelayan masih menjadi faktor yang menimbulkan persoalan.39 Kondisi sosial yang memburuk di kalangan nelayan sangat dirasakan di desa-desa pesisir yang perairannya mengalami overfising (tangkap lebih) sehingga hasil tangkap atau pendapatan yang diperoleh nelayan bersifat fluktuatif, tidak pasti, dan semakin menurun dari waktu ke waktu. Dalam situasi demikian, rumah tangga nelayan akan senantiasa berhadapan dengan tiga persoalan yang sangat krusial dalam kehidupan mereka yaitu pergulatan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, tersendat-sendatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya, dan terbatasnya akses mereka terhadap jaminan kesehatan. Ketiga aspek di atas merupakan kebutuhan hidup yang paling mendasar dalam rumah tangga nelayan, yang sering tidak terpenuhi secara optimal. Dengan realitas kehidupan yang demikian, sangat sulit merumuskan dan membangun kualitas sumber daya masyarakat nelayan, agar mereka memiliki kemampuan optimal dalam mengelola potensi sumber daya pesisir-laut yang ada. Ketiadaan atau kekurangan kemampuan kreatif masyarakat nelayan untuk

39

Kusnadi, Akar Kemiskinan Nelayan (Yogyakarta: LKiS, 2003), h.18.

mengatasi persoalan sosial-ekonomi di daerahnya akan mendorong mereka masuk perangkat keterbelakangan yang berkepanjangan sehingga dapat mengganggu pencapaian tujuan kebijakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Untuk menanggulangi masalah tersebut dapat dilakukan dengan strategi pemberdayaan nelayan.40 Selama ini, baik lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan maupun instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah, dan khususnya

lembaga

swadaya masyarakat

dalam

bentuk

yayasan

dan

koperasi telah melakukan strategi kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan. Strategi pemberdayaan nelayan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Program Asuransi Nelayan Sebagian besar nelayan kita belum (terbiasa) mengikuti program asuransi formal. Hanya sebagian kecil KUD, seperti KUD Mina yang memiliki usaha pengelolaan pemberian jaminan sosial bagi nelayan. Hal ini dilakukan dengan memotong retribusi hasil tangkap nelayan. Asuransi sebagai tulang punggung jaminan sosial bagi nelayan memiliki alasan yang kontekstual untuk diikuti oleh nelayan. Pertama, kegiatan melaut adalah kegiatan yang memiliki nilai spekulatif tinggi sehingga nelayan tidak bisa memperediksi jumlah pendapatan yang bisa dibawa pulang. Kedua, investasi disektor perikanan memerlukan biaya yang besar pula, misalnya untuk operasioanal, rekrutmen nelayan buruh, dan pemeliharaan alat tangkap. Ketiga, kegiatan melaut sangat beresiko terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan badan. Keempat, kawasan pesisir umumnya rawan penyakit dan kualitas 40

Kusnadi, Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2000), h.181.

sumber daya manusianya rendah jika di lihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya.41 Selanjutnya, sesuai dengan pola kehidupan masyarakat nelayan dan tantangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan, jenis asuransi yang cocok dengan kebutuhan masyarakat nelayan selain asuransi jiwa, yakni asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kesehatan dan asuransi pendidikan anak-anak. Dari keempat jenis asuransi tersebut yang paling penting bagi masyarakat nelayan adalah asuransi kesehatan dan asuransi pendidikan anak-anak. Kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan berkala yang harus dipenuhi oleh rumah tangga nelayan karena kondisi lingkungan pemukiman nelayan yang padat dan kotor berdampak terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Lagi pula, biaya pendidikan yang semakin mahal, lemahnya kesadaran nelayan untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia pesisir secara umum, harus dijawab dengan penggalakan program wajib belajar pendidikan dasar. Dengan memperhatikan bahwa aspek kesehatan dan pendidikan memberi kontribusi penting terhadap pengembangan kualitas sumber daya nelayan maka asuransi kesehatan dan pendidikan merupakan bagian dari kebutuhan pokok masyarakat nelayan yang harus terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan ini menempati prioritas kedua setelah pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari untuk konsumsi (pangan). dengan adanya berbagai keterbatasan kemampuan

41

Kusnadi, Jaminan Sosial Nelayan (Yogyakarta: LKIS, 2007), h.14

nelayan, prakarsa DKP yang mendorong masyarakat nelayan berpartisipasi dalam mengikuti asuransi merupakan kebijakan yang tepat untuk memberikan perlindungan sosial yang lebih pasti kepada nelayan.42 Di samping itu, program asuransi positif untuk meringankan beban kehidupan nelayan, dan masyarakat nelayan merupakan potensi yang belum tergarap optimal dalam bisnis asuransi nasional, pengelolaan program ini seyogyanya adalah lembaga atau perusahaan yang sudah berpengalaman dan bekerja profesional di bidang bisnis asuransi. Jika suatu perusahaan asuransi nasional meluncurkan paket khusus dalam layanan asuransi nelayan dengan konsep perlindungan atau jaminan sosial yang menarik atau sesuai dengan kebutuhan nelayan, niscaya akan memperoleh tanggapan partisipatif dari masyarakat nelayan. Perusahaan asuransi ini dapat menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi/Kabupaten/Kota, Organisasi-organisasi nelayan yang dipercaya nelayan, dan KUD Mina untuk menggarap program asuransi nelayan. Peserta program asuransi nelayan ini harus memenuhi syarat-syarat pokok, seperti bekerja sebagai nelayan khususnya nelayan tradisioanal dan buruh nelayan, terdaftar sebagai anggota organisasi nelayan, sebagai anggota KUD Mina atau TPI setempat, dan sudah berumah tangga. Syarat-syarat demikian diperlukan untuk membantu perusahaan asuransi melakukan proses identifikasi keanggotaan, memperlancar proses manajemen asuransi, dan pengawasan. Perusahaan asuransi harus memiliki kepekaan dalam merumuskan mekanisme pengelolaan perasuransiaan yang sesuai dengan konteks sosial-budaya

42

Ibid. h.16.

masyarakat nelayan.43 Misalnya, hak, kewajiban, mekanisme kerja, sanksi, serta tata cara dan norma-norma berasuransi lainnya, agar disosialisasikan secara intensif dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat nelayan untuk memperoleh tanggapan balik dan masukan. Untuk itu, pemahaman yang baik dalam mengikuti program asuransi diharapakan bisa mengurangi atau bisa mengatasi persoalan-persoalan yang muncul ketika program asuransi nelayan ini berjalan. Kelangsungan masyarakat nelayan berpartisipasi dalam program asuransi tersebut juga sangat ditentukan oleh konsistensi dalam perolehan pendapatan dari kegiatan melaut. Melalui kebijakan yang dibuat, Negara berkewajiban memberi kemudahan akses nelayan terhadap sumber daya laut, melindungi laut dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai faktor, dan mendorong kebijakan pembangunan wilayah pesisir secara terpadu sehingga laut tetap menjadi ladang kehidupan nelayan secara berkelanjutan. Dengan demikian, langkah ini lebih meringankan tanggung jawab Negara daripada Negara harus membiayai secara gratis seluruh kebutuhan hidup masyarakat nelayan, yakni pendidikan dan kesehatan. 2. Lembaga Keuangan Mikro Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya saat ini masyarakat nelayan, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan sangat sulit untuk memperoleh modal. Sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian serta resiko tinggi sering menjadi alasan keengganan bank menyediakan modal bagi bisnis ini. Sifat bisnis perikanan seperti ini yang disertai dengan status nelayan yang umumnya rendah dan tidak mampu secara

43

Ibid. h.17.

ekonomi membuat mereka sulit untuk memenuhi syarat-syarat perbankan yang selayaknya diberlakukan seperti perlu adanya collateral, insurance dan equit. Investasi di sektor perikanan tangkap membutuhkan biaya yang besar, khususnya untuk pembelian dan pemeliharaan sarana-prasarana produksi. Biaya oprasional dan resiko ekonomi juga tinggi karena sifat pendapatan yang spekulatif dan tantangan alam yang menghadang setiap saat.44 Sifat investasi yang demikian mengharuskan ketersediaan dana kontan, yang setiap saat bisa digunakan atau diakses oleh nelayan. Kebutuhan akan dana kontan menjadi sangat penting karena pendapatan nelayan yang bersifat spekulatif, fluktuatif, dan tidak pasti. Masalah ini sering menyulitkan nelayan untuk menjaga stabilitas usaha atau mengembangkan kegiatan ekonominya. Dalam masyarakat nelayan, peranan jasa kredit informal sangat besar untuk menggerakan sektor usaha perikanan. Namun demikian, jasa kredit informal tidak meningkatkan kesejahteaan masyarakat nelayan karena tidak mampu menciptakan proses kapitalisasi. Hal ini disebabkan oleh faktor bunga yang tinggi, tidak ada administrasi yang baik dan tertib, serta tidak ada unsur pematangan ekonomi yang sifatnya mendidik masyarakat penerima kredit tersebut. Pelayanan kredit tersebut hanya mampu memberikan pelayanan yang bersifat gali lubang tutup lubang sekedar untuk mempertahankan kehidupan, tetapi tidak mampu meningkatkan standar kehidupan dan kesejahteraan sosial penerima kredit.45 Untuk itu, bagi nelayan kesulitan menyediakan modal yang memadai akan 44

Ibid. h.45. Gunawan Sumodiningrat, Membangun Perekonomian Rakyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.98

45

memengaruhi pertumbuhan usaha ekonomi perikanan secara produktif. Meskipun demikian, akses tenaga kerja mudah dan potensi pasar cukup besar, tanpa kesediaan modal yang memadai sulit mengharapkan bahwa proses produksi dapat berjalan dengan optimal. Kesulitan dalam permodalan menyebabkan nelayan, khususnya para nelayan tradisional, mereka kurang mampu mengembangkan usahanya, baik untuk memperbesar kapasitas produksi dengan meningkatkan kualitas sarana-prasarana penangkapan dan penanganan produksi pasca tangkap maupun untuk mengembangkan pemasaran hasil produksinya.46 Dengan memperhatikan uraian di atas, pendekatan kelembagaan ekonomi merupakan salah satu strategi untuk mengatasi kesulitan nelayan dalam mengakses modal kerja. Oleh karena itu, kehadiran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) alternatif yang bisa meringankan beban modal usaha merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat nelayan sehingga bisa membantu perkembangan usaha mereka, yang tergolong sebagian besar usaha kecilmenengah. Nelayan diharapkan memiliki keberdayaan ekonomi sebagai energi sosial untuk mencapai kesejahteraan hidup. LKM adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan mikro berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman dalam jumlah kecil yang ditujukan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan tujuan memperluas lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan. Secara umum, LKM mencakup lembaga keuangan seperti (1) Badan Kredit Desa (BKD) dan Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) sebagaimana dimaksud dalam 46

Achjar Iljas, Reformasi Sistem Pembiayaan Usaha Kecil, (Jakarta: Global Mahardhika Publication, 2004), h.95.

Undang-Undang No.7/1992 tentang Perbankan; (2) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Baitul Mal Wattamwil (BMT) yang didirikan berdasarkan UndangUndang No.22/1992 tentang perkoperasian; (3) lembaga keuangan lainnya yang menjalankan kegiatan serupa. Sampai saat ini, keberadaan LKM belum diatur dengan Undang-Undang tersendiri, namun dalam konsep pembahasan rancangan Undang-Undang tentang keuangan mikro, pengertian LKM tampaknya akan dibatasi kepada BKD dan LDKP.47 Sebagaimana dikemukakan di atas, keterbatasan masyarakat nelayan untuk mengakses modal kerja ke lembaga karena sejumlah persyaratan teknis yang tidak bisa dipenuhi merupakan penghambat potensial pengembangan usaha ekonomi perikanan mereka. Oleh karena itu, kehadiran LKM yang lebih fleksibel dalam memberikan kemudahan akses pada masyarakat nelayan, khususnya nelayan-nelayan kecil yang skala usahanya tergolong usaha mikro merupakan pilihan strategis dan pilar utama bagi upaya memberdayakan nelayan secara ekonomis. Kehadiran LKM bagi masyarakat masih merupakan kebutuhan yang mendesak untuk di realisasikan, dan jika oprasional LKM relevan dengan kondisi masyarakat nelayan maka akan membangun kedekatan hubungan sosio-psikologis secara timbal-balik. Keuntungan dari kontruksi relasi timbal-balik ini akan berdampak pada kedua belah pihak, yakni masyarakat nelayan akan merasa memiliki sehingga mereka bertanggung jawab terhadap pinjaman yang diperoleh dan dukungan masyarakat nelayan ini akan mengembangkan atau memperkuat kedudukan dan peranan LKM sebagai soko guru perekonomian masyarakat nelayan.

47

Ibid. h.100.

Program-program pemberdayaan yang selama ini berlangsung di kawasan pantai, seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Penaggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) selalu disertai dengan pembentukan LKM, seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan LEPP-M3. Sementara itu untuk Proyek Co-Fish, Departemen Kelautan dan Perikanan, juga membentuk lembaga sejenis, yaitu Lembaga Keuangan Masyarakat Pantai atau LKMP.48 Sekalipun lembaga-lembaga tersebut atau lembaga lain yang sejenis belum berkembang secara optimal, namun kehadirannya telah membantu nelayan memperluas akses mereka terhadap sumber-sumber keuangan alternatif. Pada prinsipnya, sistem pengelolaan potensi dana, fasilitas, dan barang di LKM yang dibentuk dalam konteks program pemberdayaan di atas, dilaksanakan dengan sistem bergulir (revolving) sehingga dapat menjamin pemerataan akses modal usaha masyarakat secara keseluruhan. Sesungguhnya peranan dari bantuan dana bergulir tersebut adalah menggantikan tabungan yang semestinya dihimpun dari kemampuan masyarakat sendiri. Kemampuan masyarakat untuk menabung masih terbatas pada dua hal, yakni (1) tidak adanya surplus yang dapat diciptakan dari kegiatan sosial ekonomi dan (2) budaya menabung yang belum berkembang di masyarakat.49 Dalam hubungan ini, bantuan dana bergulir harus menciptakan surplus dan dikelola dengan menggunakan prinsip: (1) mudah diterima dan untuk didayagunakan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran (acceptable), (2)

48

Endih Herawandi, Lembaga Keuangan Masyarakat Pantai, (Jakarta: Co-Fish Project, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2004), h.17. 49 Gunawan Sumodiningrat, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1996), h.62.

dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable), (3) memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable), (4) hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri (sustainable), dan (5) pengeloalan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat desa dalam lingkup yang lebih luas (replicable).50 Secara institusional, LKM yang ideal adalah jika dalam kinerjanya memiliki ciri sosial, yakni menekankan kebersamaaan dengan membawakan aspirasi masyarakat yang menguntungkan mereka dan sekaligus memiliki ciri ekonomis, yakni menerapkan prinsip ekonomi dengan prosedur dan kriteria perbankan.51 Untuk itu, dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan berorganisasi, tipologi pendapatan yang masih bersifat harian, dan tingkat pendapatan yang berfluktuasi di kalangan masyarakat nelayan, startegi pengelolaan LKM agar mampu bertahan dan kehadirannya terus berlanjut maka harus memperhatikan konteks karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Misalnya, syarat-syarat administrasi dari pinjaman kredit dibuat sedemikian rupa agar bisa dijangkau oleh nelayan, perlunya rekomendasi tokoh masyarakat lokal kepada calon peminjam kredit, praktik penagihan angsuran pinjaman dilakukan secara harian, serta pembuatan format usulan pinjaman yang disesuaikan dengan kemampuan pengetahuan masyarakat lokal dan karakteristik usahanya. Pengelola LKM harus memperkuat hubungan personal dengan tokoh masyarakat lokal dan para nasabah agar menunjang pengembalian angsuran. Jika

50

Ibid. h.65. Gunawan Sumodiningrat, Membangun Perekonomian Rakyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.100

51

pola hubungan personal yang kuat belum bisa dibentuk maka ketegasan aturan atau syarat-syarat peminjam harus di perketat. Semua strategi tersebut ditempuh untuk menjamin kelangsunagn eksisitensi lembaga keuangan mikro dan tanggung jawab sosial nasabah sehingga kehadiran sebuah LKM memberi kontribusi positif terhadap peningkatan kegiatan ekonomi-perikanan masyarakat nelayan. Sikap saling percaya di antara pengelola LKM dan masyarakat nelayan harus dibanagun dengan jalan mengembangkan rasa simpati dan empati pada kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan budaya saling kunjung dan pertemuan kolektif dalam sebuah forum nasabah agar masing-masing pihak bisa berkomunikasi tentang harapan-harapan yang akan dicapai dan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi. Keputusan bersama yang dihasilkan akan menjadi referensi tindakan kolektif dalam rangka menciptakan keberdayaan dan penguatan kapasitas sosial ekonomi LKM dan masyarakat nelayan. Untuk menjawab peningkatan kebutuhan masyarajkat akan modal kerja, LKM dapat menjalin kemitraan strategis dengan lembaga keuangan formal lainnya dalam rangka memperbesar modal usaha yang dimiliki. 3. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil merupakan upaya strategi pemberdayaan nelayan yang mencakup usaha perikanan tangkap secara terintergrasi, baik itu usaha penangkapan, pengolahan, maupun pemasaran, penangkapan

termasuk di dalamnya kualitas

SDM,

serta

perkuatan manajemen

usaha

serta

fasilitasi permodalan.

Sasaran dari

program ini adalah nelayan skala kecil yang rentan terhadap kemiskinan

yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama. 52 Sebagai suatu usaha atau kegiatan ekonomi, perikanan dapat dipandang sebagai sistem yang terdiri dari unsur atau subsistem ikan, manusia dan lingkungan atau habitat tempat ikan itu berada. Untuk memanfaatkan ikan, manusia membutuhkan teknologi, ketrampilan, dan modal. Faktor teknis yang paling lemah dimiliki oleh nelayan adalah keterampilan, dimana mereka menjadi nelayan hanya disebabkan oleh kebiasaan turun temurun. Keadaan ini menjadi bertambah lemah dengan fasilitas alat tangkap yang sangat terbatas baik jenis maupun ukurannya serta sebagian besar masih bersifat tradisional, dengan daerah penangkapan terbatas pada perairan pantai yang sudah padat tangkap. Selain faktor teknis tersebut diatas, ternyata faktor non-teknis juga menjadi kendala bagi peningkatan dan pengembangan pendapatan dan taraf hidup para nelayan. Seperti kelemahan dalam hal manajemen usaha penangkapan, yang merupakan faktor penunjang kelangsungan dan perkembangan usaha.53 Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut ditetapkan program pembangunan koperasi perikanan yang meliputi peningkatan permodalan, bimbingan usaha, pengembangan organisasi, pendidikan dan pelatihan dalam bidang koperasi.

52 53

Victor P.H. Nikijuluw, Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Jakarta: P3R, 2002), h 8. http://google.com/ Faktor Kelemahan Nelayan, di Akses pada Tanggal 7 Juni 2009.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta 1. Sejarah Berdirinya Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta Berdirinya Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta memiliki 2 fase yaitu sebelum amalgamasi dan setelah amalgamasi. Pada awalnya, sebelum amalgamasi tahun 1960 di Jakarta ada satu Koperasi Perikanan, yaitu Koperasi Perikanan Pulau Seribu yang terletak di Kepulauan Seribu. Setelah itu, di tahun yang sama dilakukanlah gerakan pembentukan Koperasi di Jakarta daratan, masing-masing di Kamal Muara, Bintang Mas, Kali Baru dan Marunda, sehingga terdapat lima Koperasi Tingkat Primer. Pada bulan Desember 1960 kelima Koperasi Primer tersebut membentuk Koperasi Pusat Perikanan Laut (KPPL) Djakarta Raya yang diberi pengesahan Hak Badan Hukum pada tanggal 2 Maret 1963 Nomor: 471/BH/1. kemudian pada tanggal, 14 Agustus 1968 dilaksanakan Rapat Anggota untuk penyesuaian dengan Undang-Undang No.12 tahun 1967 yang disahkan dengan Badan Hukum Nomor 471/BH/I/12-67 dan pada tanggal 24 Oktober 1968 berganti dengan nama Gabungan Koperasi Perikanan (GKP) Daerah Khusus Ibukota Djakarta.54 Setelah Amalgamasi, pada tanggal 30 Desember 1974 diselenggarakan Rapat Anggota Khusus gabungan Koperasi Perikanan DKI Jakarta yang hasilnya 54

Profil Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, (Jakarta: Muara Angke, 2007), h.1.

melakukan Amalgamasi bagi seluruh Koperasi Perikanan di DKI Jakarta, sehingga merubah Anggaran Dasar Koperasi Perikanan Mina Jaya yang disahkan dengan hak badan Hukum Nomor 471/BH/1/12-6 tanggal 9 juni 1975. Berdasarkan perkembangan tersebut, maka pada tanggal 21 Desember 1995 dilaksanakan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar untuk penyesuaian dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 192 tentang perkoperasian yang kemudian

disahkan

dengan

Hak

Badan

Hukum

nomor

172/BH/PAD/KWK/9/VI/1996 dan rapat memutuskan serta menetetapkan dengan nama Koperasi Perikanan Mina Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta hingga saat ini.55

2. Visi Misi Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta Visi

Misi

Koperasi

Perikanan

Mina

Jaya

DKI

Jakarta

adalah

memaksimalkan dan mengoptimalkan segenap potensi kekuatan ekonomi masyarakat nelayan yang ada untuk menjawab tantangan dunia perikanan secara komprehensif. Dalam menjalankan misinya, strategi yang ditempuh adalah membangun dan menghidupkan lembaga ekonomi berbentuk koperasi yaitu Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dengan sasaran menciptakan basis ekonomi profesional yang kuat, mandiri, tangguh dan berpihak pada kekuatan sumber daya hayati yang prestatif, berwawasan, komprehensif, serta mempunyai visi yang tajam ke masa depan. a) Visi Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta 55

Ibid. h.2.

“Menjadi Koperasi Perikanan yang dapat membina, membangun, dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat nelayan guna peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial”. b) Misi Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta 1. Menyelenggarakan kebutuhan pendidikan serta pelatihan tentang perikanan dan perkoperasian. 2. Menyelenggarakan pelayanan barang-barang kebutuhan Anggota dan Nelayan. 3. Menyelenggarakan usaha jasa meliputi jasa simpan pinjam, jasa pengkreditan serta keperluan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Anggota dan Nelayan. 4. Menyelenggarakan usaha pemasaran ikan hasil Anggota dan Nelayan. 5. Menyelenggarakan pengelolaan pelelangan ikan

3. Letak Geografis Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang berada satu kawasan dengan pelabuhan perikanan Muara angke ini beralamatkan di Jalan Dermaga No.1 Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta-Utara dapat dikatakan memiliki lokasi yang strategis. Selain terletak pada pemukiman nelayan dan kawasan pangkalan pendaratan ikan, juga merupakan lokasi yang dilalui oleh sarana trasportasi umum seperti angkot ataupun ojek. Apabila terus ditelusuri, kita akan melihat keadaan yang lain dari pada yang lain. Pelabuhan, nampaknya menjadi daya tarik tersendiri untuk di nikmati. Kita akan melihat kapal-kapal besar merapat di dermaga. Tidak jauh dari lokasi

gedung Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, terlihat lautan luas dengan deburan ombak yang menghempas.

4. Prestasi Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta Sejak tahun

1977

Pemeritah

Provinsi

DKI

Jakarta

membangun

kawasan Muara Angke yang bertujuan sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Daerah dan Pusat Pembinaan Kegiatan Perikanan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Melalui Surat Keputusan Gubenur DKI Jakarta No. 598 Tahun 1990.3 Koperasi Perikanan Mina Jaya juga ikut serta dalam pembinaan kegiatan perikanan untuk masyarakat nelayan Muara Angke. Koperasi perikanan tertua di DKI Jakarta ini juga meraih berbagai prestasi di antaranya:4 1. Menjadi Anggota Dewan koperasi Indonesia Tingkat Nasional dengan nomor Anggota 09040025 Tahun 2001. 2. Juara pertama Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002. 3. Penghargaan dari Kamar Dagang Industri (KADIN) Kodya Jakarta-Utara, sebagai Peserta Pameran Agribisnis dan Festival Hasil Hutan Tahun 2002. 4. Juara III Adi Bhakti Mina Bahari dari Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2005. Koperasi Perikanan Mina Jaya merupakan bagian yang intergral dari Induk Koperasi Perikanan Indonesia dan sebagai salah satu Anggota Dewan Koperasi Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta.5

3

Profil Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, (Jakarta: Muara Angke, 2007), h.7. Ibid. h.8. 5 AD/ART Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, (Jakarta: Muara Angke, 2007), h. 34. 4

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang memberikan regulasi yang kondusif bagi pengembangan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melalui berbagai kebijakannya. Masyarakat nelayan adalah sebagai sasarnnya. Dua kekuatan yakni masyarakat nelayan dan pemerintah harus menjadi sinergi yang saling menguatkan untuk Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam melakukan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan.

5. Keanggotaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta Para anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat nelayan di Muara Angke. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan. Anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta pada khususnya tersebar di wilayah Jakarta-Utara yaitu Muara angke, Cilincing, Marunda, Kamal Muara, dan Kali Baru serta pada umumnya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.6 Anggota tersebut di klasifikasikan terdiri dari beragam kelompok yaitu pemilik jaring gillnet, pemilik jaring rampus, pemilik jaring kembung, nelayan ABK, Bakul dan pemasaran ikan, pengolah ikan, pedagang ikan dan lain-lain.

6. Kelembagaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta

6

Subiyakto, Sekretaris Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta: 26 Agustus 2008.

Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta bergerak pada usaha perikanan memiliki

legalitas

kelembagaan

172/BH/PAD/9/VI/1996,

No.Surat

seperti Izin

Hak

Badan

Perusahaan

Hukum

(SIUP)

No.

322/09-

02/PB/II/1997, No.Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDUP) 02.0942-6/1.823.67 dan No.Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.300.156.5-047.000. Daerah kerja kelembagaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta ialah meliputi wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.7 Salah satu prinsip kelembagaan koperasi yaitu melakukan kerjasama yang berfungsi sebagai sistem hubungan antara orang-orang yang mempunyai kepentingan sama, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Mitra yang telah kerjasama dengan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta antara lain: Bank Bukopin, Bank BRI, Asuransi Bumi Putera Syariah, Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI), Dinas Koperasi DKI Jakarta, Dinas Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan PT. AGB ICE FHISIRIES.

7. Kepengurusan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta a) Pengurus Pengurus merupakan perangkat organisasi Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta setingkat di bawah rapat anggota. Pengurus di percaya menjadi wakil anggota yang bertugas menjalankan, mengelola, dan memimpin jalannya organisasi Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta.

7

Profil Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, (Jakarta: Muara Angke, 2007), h.4.

Dalam RAT ke-32 Tahun Buku 2006 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2007 ditetapkan pengurus untuk Periode Tahun 2006-2010 dengan susunan sebagai berikut :8 Ketua Umum : H.M Syarifudin Baso

(No. anggota 0121)

Ketua I

: Mahdi Yunus B.Eng

(No. anggota 0268)

Ketua II

: H.M Amin

(No. anggota 1277)

Sekretaris

: Subiyakto

(No. anggota 0707)

Bendahara

: H.Fayumi Naning

(No. anggota 0901)

Pengurus Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta terdiri dari Ketua Umum, ketua I, ketua II, sekretaris dan bendahara yang dipilih oleh rapat anggota sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta. Pengurus dipilih dari anggota dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. b) Pengawas Pengawas merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta di samping Rapat Anggota dan Pengurus. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha, serta pelaksanan kebijakan pengurus. Pada RAT ke-32 juga ditetapkan Pengawas Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, untuk Periode Tahun 2006-2010 dengan susunan sebagai berikut :

8

Ketua

: H. Ujang Marjuki

(No. anggota 0511)

Sekretaris

: Andi Jefludin BSc

(No. anggota 0809)

Anggota

: H. Jaenudin Jantok

(No. anggota 1755)

Ibid. h.5.

Pengawas Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan Anggota. Pengawas merupakan perangkat koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota yang sesuai dengan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Dalam melakukan tugastugas

tersebut,

pengawas

menyusun

laporan

tertulis

tentang

hasil

pemeriksaannya yang akan disampaikan ke rapat anggota. c) Dewan Penasehat Melalui Rapat Anggota, Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta mengangkat dewan penasehat yang anggotanya sebagai berikut : 1. H. Yan M. Winatasasmita

(No. Anggota 1902)

2. H. Dini Laisa

(No. anggota 0129)

3. Maad Sari

(No. anggota 1755)

Demi kepentingan koperasi pada umumnya dan pengurus pada khususnya. Maka melalui rapat anggota, Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta mengagkat 3 (tiga) orang anggota dewan penasehat yang berasal dari organisasi koperasi sesuai dengan keahlianya. Tugas utama dewan penasehat adalah memberikan saran atau pendapat yang berguna bagi upaya pengurus mengatasi persoalan dalam kegiatannya sehari-hari. Para anggota dewan penasehat tidak menerima gaji akan tetapi hanya diberikan uang jasa sesuai dengan keputusan rapat anggota. Di samping itu dewan penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota maupun rapat pengurus.

d) Manajer Koperasi pada dasarnya memerlukan tenaga manajer untuk menjalankan kegiatan usahanya. Manajer diangkat dan diberhentikan oleh pengurus berdasarkan rapat pleno pengurus dan pengawas. Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta memiliki 1 (satu) manajer yaitu bernama Bapak Mukhlis. Manajer adalah orang yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi serta bertugas melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang bertanggung jawab kepada pengurus. e)

Karyawan

Dengan keterbatasannya waktu, keahlian dan lain-lain, pengurus mendelagasikan wewenangnya kepada manajer untuk mengelola usaha koperasi. Posisi manajer dalam melaksanakan kebijakan pengurus di bantu oleh karyawan. Karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta diangkat dan diberhentikan pengurus serta bertanggung jawab kepada pengurus. Tugas, wewenang, tanggung jawab, gaji serta pendapatan lainnya atas karyawan ditetapakan dalam suatu kontrak kerja. Untuk meningkatkan dan mengelola kegiatan organisasi Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta secara profesional. Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta memiliki karyawan sebanyak 33 orang. Diantaranya Sebagai pengelola unit usaha 2 orang, staff kantor 6 orang, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 21 orang dan Unit Simpan Pinjam (USP) 4 orang.9 B. Gambaran Umum Wilayah Muara Angke

9

Ibid. h.6.

1. Kondisi Geografis Muara Angke secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kawasan ini berbatasan dengan Kali Angke di sebelah Barat dan Selatan, Jalan Karang Pluit di sebelah Timur, serta Laut Jawa di sebelah Utara. Lokasi Muara Angke cukup strategis dengan aksesibilitas yang sangat baik. Kondisi jalan beraspal dengan sarana transportasi yang memadai. Secara fisik, kawasan Muara Angke merupakan lahan reklamasi yang sifatnya masih labil. Kawasan ini mempunyai kontur permukaan tanah datar, dengan ketinggian 0 sampai 1 meter di atas permukaan laut. Geomorfologi pantai lunak sehingga menyebabkan daya dukung tanah rendah dan prosesintrusi air laut tinggi. Sedimen dasar laut didominasi oleh lumpur. 2. Kependudukan Penduduk yang menempati Kawasan Muara Angke pada umumnya adalah nelayan yang bermukim di komplek perumahan nelayan. Pada tahun 2009 nelayan yang bermukim dan bekerja di kawasan ini tercatat berjumlah lebih kurang 4.500 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, rata-rata nelayan yang bekerja di kawasan Muara Angke berpendidikan rendah. Sebanyak 7,14 % nelayan berpendidikan tidak tamat SD, 50 % tamat SD, 28,57 % tamat SLTP dan 14,29 % tamat SLTA. Penduduk Muara Angke dapat dibagi lagi menjadi 4 variasi yang berlainan yaitu: 1) Pemukim/penduduk tetap. Mereka tinggal menetap di Muara Angke dan sudah terstruktur dalam sistem RW dan RT. Mereka bukan saja nelayan, tetapi juga tukang ojek, pedagang kaki lima dan lain-lain. Pada umumnya mereka memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI. Jumlah mereka kurang lebih 70%.

2) Penduduk/pemukim tidak tetap/musiman adalah mereka (nelayan dan keluarganya) yang tidak tinggal menetap di Muara Angke. Mereka berpindahpindah. Ada kalanya mereka datang dari luar DKI seperti Cirebon, Indramayu, dan lain-lain. Pada umumnya mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI. Penduduk ini bersifat musiman. Dan di Kampung asalnya mereka juga memiliki mata pencaharian lain seperti petani, pedagang dan lain-lain. Tatkala mereka menyelesaikan pekerjaan tanam menanam di Kampugnya mereka ke Muara Angke untuk menjadi buruh nelayan mengisi waktu luang (setelah selesai musim tanam). Ada yang bulanan, tiga bulanan, ataupun semesteran. Pada umumnya mereka tidak membawa keluarga. Mereka menyewa kamar-kamar kos di sekitar pantai atau di perumahan nelayan. Sebagian besar dari pemukim musiman ini adalah buruh nelayan yang bekerja pada pengusaha perikanan yang memiliki kapal-kapal penangkap ikan yang besar. Mereka ikut melaut untuk menangkap ikan dan memperoleh gaji harian dari majikannya. Jumlah mereka kurang lebih 15 %. 3) Pendatang harian pada umumnya adalah konsumen pembeli ikan di tempat pelelangan. Mereka datang dari Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi bahkan Semarang dan lain-lain. Mereka adalah para penjual ikan di pasar-pasar tradisional di Jabotabek. Mereka bukan saja penjual ikan di pasar-pasar tradisional, tetapi juga pemasok ikan, kepiting, udang dan lain-lain untuk Hotelhotel, Restaurant, Lembaga-lembaga, Rumah Sakit dan sebagainya. Mereka telah bekerja sama secara rapi dengan para pengusaha besar perikanan di Muara Angke. Mereka membeli ikan dalam jumlah yang sangat besar dengan nilai puluhan juta rupiah.

4) Pendatang/pengunjung yang sedang rekreasi di Muara Angke sambil menikmati konsumsi ikan-ikan segar. Mereka adalah penduduk Jabotabek yang mengisi waktu luangnya bersenang-senang di Muara Angke. Tempat-tempat penjual makanan, ikan segar dan lain-lain sering dipadati oleh pengunjung. Kepadatan pengunjung mencapai puncaknya pada hari Sabtu malam, hari Minggu dan hari-hari libur. Kepenatan kehidupan Kota rupanya mendorong warga Jakarta dan sekitarnya ini menikmati angin laut di bawah tenda-tenda makanan ikan bakar, ikan goreng dan lain-lain. 3. Fasilitas Umum Muara Angke merupakan salah satu Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di wilayah DKI Jakarta. PPI Muara Angke ini memiliki areal seluas 649.700 m2 dan berada di bawah pengelolaan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta yaitu Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pendaratan Ikan (UPT PKPI). Fasilitas umum yang terdapat di Kawasan Muara Angke antara lain berupa gedung sekolah, Bank, Puskesmas, Terminal Bus dan lain-lain. Perumahan nelayan yang terdapat di Muara Angke dengan luas lahan 60 ha. Jarak perumahan ini dari dermaga sekitar 500 meter. Sampai dengan tahun anggaran 2007 telah dibangun sarana pemukiman nelayan sebanyak 1.128 unit, yang terdiri dari: rumah lama (540 unit), bermis T. 21/60 (203 unit), panggung T. 21/60 (38 unit), rumah susun T. 21 (80 unit), HKSN F. 18/52,5 (20 unit) dan rumah susun T. 21 (112 unit). Rata-rata luas lantai dasar rumah susun 21 m2 per unit, sedangkan luas lantai rumah sederhana 36 m2 per unit. Kondisi tempat tinggal nelayan yang beraktivitas di wilayah Muara Angke terdiri dari rumah permanen sebanyak

64,29% dan semi permanen 35,71%. Kondisi lantai keramik 10%, tegel 50% dan semen 40%. Tingkat pencemaran di TPI Muara Angke dinilai tinggi. Di masa mendatang diperkirakan tingkat pencemarannya akan semakin parah sehingga bau tak sedap akan lebih pekat, sampah akan semakin berserakan, dan air akan bertambah tercemar. Hal ini disebabkan karena sarana pemurnian sebagai limbah belum ada di TPI Muara Angke. Fasilitas air bersih telah tersedia di TPI Muara Angke yaitu dari PDAM dengan instalasi 3 unit. Pasok tenaga listrik PLN ke TPI Muara angke dapat dinilai cukup memadai dengan instalasi 50.000 unit. Kawasan Muara Angke merupakan pusat pembinaan masyarakat nelayan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Diharapkan nelayan Muara Angke berkembang menjadi nelayan lepas pantai dan samudera. Pembinaan nelayan dimaksudkan agar mereka mempunyai pola pikir sebagai masyarakat perkotan tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai positif.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN A. Keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, JakartaUtara. Dalam

situasi

perekonomian

dunia

yang

telah

demikian

cepat

perubahannya ini, Keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta di Muara Angke berperan untuk membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi nelayan secara bersama. Kehadiran Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta sebagai sarana pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke menjadikan pembangunan perekonomian terpacu lebih cepat karena adanya lembaga yang mampu memberdayakan perekonomian masyarakat. Berdasarkan beberapa teori yang telah penulis kutip pada bab sebelumnya, Pengentasan kemiskinan nelayan dapat dilakukan dengan pengembangan Koperasi Perikanan.1 Untuk itu dikembangkan Koperasi Perikanan yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota. Pengembangan ekonomi masyarakat nelayan dapat dilakukan dari sisi kelembagaan juga pola-pola usaha perikanan yang mampu meningkatkan pendapatan nelayan.2 Maka dengan itu, penulis akan menganalisis peranan yang dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara melalui program kerja yang dilaksanakan yaitu bidang organisasi dan

1

Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, Laporan Forum Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan I (Jakarta: Departemen kelautan dan Perikanan, 2003), h.33. 2 Ibid. h.35.

manajemen, bidang usaha, bidang permodalan, bidang sekretariat serta kesejahteraan sosial.

B. Peranan

Koperasi

Perikanan

Mina

Jaya

DKI

Jakarta

dalam

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, JakartaUtara. Keberadaan koperasi dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini terbukti masih diperlukan, utamanya dalam rangka mendorong laju pertumbuhan unit-unit usaha kecil dan menengah yang pada umumnya masih menjadi sandaran hidup masyarakat kecil. Peranan koperasi di masa depan menjadi kian strategis dengan makin pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang memiliki motto dari anggota, oleh anggota untuk anggota ini. Meski citra koperasi sempat turun, namun image negatif masa lalu hendaknya jangan di jadikan alasan untuk melemahkan kehidupan berkoperasi. Sebab, lembaga koperasi yang kokoh akan dapat memenuhi kebutuhan dalam membangun ekonomi yang kuat untuk mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun Peranan yang dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke melalui beberapa bidang program kerja di antaranya: 1. Peranan

Koperasi

Perikanan

Mina

Jaya

DKI

Jakarta

dalam

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, JakartaUtara melalui Program Kerja Bidang Organisasi dan Manajemen. a) Bidang Organisasi

Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang merupakan salah satu jenis organisasi koperasi yang bergerak pada usaha perikanan. Organisasi koperasi dapat digambarkan melalui program kerja yang ada pada koperasi tersebut. Dengan begitu, sebagai organisasi koperasi yang bergerak pada usaha perikanan maka program kerja Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam melakukan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke melalui bidang organisasi yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan nelayan. Menurut Michael Sheraden terdapat tiga bidang pengembangan dalam pengembangan ekonomi masyarakat, yaitu: 1. Aset Manusia (Human Asset) berkaitan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Hal ini, dapat melalui pendidikan dan pelatihan serta ketrampilan dalam bentuk kursus-kursus dan penyuluhan. 2. Aset Modal (Financial Asset) berkaitan pada pengembangan modal usaha.hal ini dapat melalui kredit simpan pinjam dan program dana bergulir. 3. Aset Sosial (Social Asset) berkaitan pada pengembangan jaringan sosial. Hal ini dapat melalui dukungan material, emosional, dan informasi dari teman atau keluarga.3 Bidang organisasi berfungsi sebagai sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan sama, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melakukan kerjasama antar koperasi dan instansi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan

3

Michael Sheraden, Aset untuk Orang Miskin: Perspektif baru usaha pengentasan kemiskinan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006). h.20

pendidikan dan pelatihan setiap 6 (enam) bulan sekali.4 Koperasi bertindak sebagai fasilitator pendidikan melibatkan antar koperasi dan instansi pemerintah untuk menjadi narasumber dalam kegiatan pendidikan. Sedangkan, peserta pendidikan berasal dari anggota koperasi dan nelayan Muara Angke. Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melibatkan antar koperasi dan instansi pemerintah sebagai narasumber karena tujuannya untuk melaksanakan prinsip koperasi yaitu kerjasama dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan, dan memperkuat anggota dan nelayan. Bentuk pendidikan dan pelatihan yang diberikan yaitu seminar dengan membahas materi seperti perkoperasian, kewirausahaan, peningkatan mutu produksi, perkreditan, permodalan, dan perikanan. Langkah Pengurus koperasi dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan yaitu membentuk kepanitiaan dan membuat konsep kegiatan. Panitia pelaksana kegiatan dibentuk dari staff kantor dan karyawan koperasi. Setelah konsep selesai dibuat, panitia pelaksana melakukan langkah sosialisasi kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada anggota dan nelayan melalui cara memberikan undangan. Persyaratan untuk mengikuti kegiatan pendidikan mudah sekali. Para peserta hanya cukup datang ke lokasi pendidikan dan mengisi buku tamu yang tersedia. Biaya Kegiatan pendidikan di tanggung sepenuhnya oleh Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta. Para peserta yang hadir tidak dipungut biaya sama sekali untuk membayar kegiatan pendidikan dan pelatihan. Hal ini dilakukan karena Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta memiliki biaya anggaran 4

Subiyakto, Sekretaris Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta: 26 Agustus 2008.

pendidikan dan agar para peserta tidak terbebani untuk hadir mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan. Tabel 1 Peserta Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan jenis kelamin Jenis Kelamin Jumlah Persentase Pria

80 Orang

80 %

Wanita

20 Orang

20 %

Sumber: Data Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta 2006

Berdasarkan jenis kelamin, persentase peserta pendidikan dan pelatihan pria menempati porsi terbanyak dibanding dengan peserta wanita. Dengan begitu peserta pendidikan dan pelatihan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta mayoritas adalah bapak-bapak yang lebih banyak memiliki waktu luang untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan. Ketimbang peserta wanita yang cenderung lebih sibuk dan tidak memiliki banyak waktu luang untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta karena bekerja di rumah. Selain itu, tidak semua anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan. Anggota koperasi yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan hanya 80 % dari jumlah peserta. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Anggota koperasi dan nelayan Muara Angke merasakan manfaat dari hasil mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yaitu

menambah pengetahuan tentang organisasi koperasi dan mendapat ketrampilan untuk mengembangkan kemampuan ekonomi.5 b) Bidang Manajemen Sebagai lembaga yang bergerak di bidang perekonomian, peranan yang dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke melalui program kerja bidang manajamen yaitu mengadakan pendidikan dan pelatihan manajamen usaha. Salah satu kendala dalam kehidupan nelayan di Muara Angke yaitu lemahnya mengelola usaha perikanan bagi peningkatan dan pengembangan pendapatan taraf hidup para nelayan. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha komersial atau bisnis.6 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 4 salah satu fungsi dan peran koperasi diantaranya adalah berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.7 Untuk mencapai hal itu Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melaksanakan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan manajemen usaha untuk anggota dan nelayan. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajamen usaha dilakukan melalui kerjasama antara Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dengan DEKOPIN, 5

Sanawing H.L, Anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta: 27 Agustus 2008 6 http://id.wikipedia.org/wiki/Perikanan di akses pada tanggal 18 Maret 2009. 7 http://sidoarjo.Sytes.net/sidoarjokab/sub/dinkop/00-tentang_koperasi di akses pada tanggal 23 Mei 2009.

KADIN, BUKOPIN, dan IKPI serta lembaga lainnya. Koperasi bertindak sebagai fasilitator melibatkan lembaga tersebut untuk menjadi narasumber dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen usaha. Dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen usaha berarti Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta telah melaksanakan salah satu prinsip koperasi yaitu pendidikan perkoperasian. Manajemen adalah suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai tujuan.8 Proses yang dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam mengadakan pendidikan dan pelatihan manajamen usaha yaitu melakukan perencanaan sebelum melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Perencanan yang dilakukan ialah Pengurus koperasi lebih dahulu membuat konsep kegiatan untuk menetapkan tujuan dan patokan sasaran yang akan dicapai. Kemudian

pengurus

koperasi

melakukan

pengorganisasian

untuk

memfokuskan pada cara agar target-target yang direncanakan dapat dilaksanakan. Pengorganisasian yang dilakukan antara lain yaitu merumuskan garis kegiatan dan menentukan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Setelah itu, melakukan pengarahan dan pengkoordinasian yang berfungsi untuk menyatukan tindakantindakan sekelompok manusia dalam mencapai keberhasilan. lalu terakhir, pengendalian untuk menguraikan sistem informasi yang memonitor rencana dan proses untuk meyakinkan bahwa aktifitas yang telah dilaksnakan berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

8

Agus Ahmad Safei dan Nanih Machendrawaty, Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideolodi, Strategi sampai Tradisi ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001). h.136.

Setelah proses konsep pendidikan dan pelatihan selesai, pengurus koperasi mengambil langkah untuk sosialisasi kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen usaha kepada anggota koperasi dan nelayan Muara Angke melalui cara memberikan undangan. Pendidikan dan pelatihan manajemen usaha yang di adakan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dilaksanakan secara gratis. Para peserta yang hadir tidak di pungut biaya sama sekali untuk membayar kegiatan pendidikan dan pelatihan. Persyaratan yang di sediakan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sangat mudah, Para peserta hanya cukup datang ke lokasi pendidikan dan mengisi buku tamu yang tersedia. Manfaat yang di peroleh setelah mengikuti Pendidikan dan pelatihan manajemen usaha Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Anggota koperasi dan nelayan Muara Angke dapat membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan yang mereka miliki bisa menjadi terberdaya dan secara kehidupan perekonomian taraf hidup masyarakat nelayan Muara Angke menjadi lebih meningkat.9

2. Peranan

Koperasi

Perikanan

Mina

Jaya

DKI

Jakarta

dalam

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, JakartaUtara melalui Program Kerja Bidang Usaha. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi perikanan antara lain:10

9

Burhan, Anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta: 15 Juni 2008 10 Soetrisno Saleh, Buku II Ekonomi Perikanan Teori dan Penerapannya Dalam Perusahaan Niaga. (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, 1984). h. 78.

1. Pengadaan bahan-bahan kebutuhan ransum nelayan 2. Pengadaan bahan bakar kapal motor untuk nelayan 3. Pengadaan alat-alat penangkapan ikan 4. Pengadaan fasilitas perkreditan (simpan pinjam) 5. Penyelenggaran penanganan dan penyimpanan ikan 6. Penyelenggaraan pelelangan ikan, pemasaran ikan dan pengolahan ikan. 7. Penyelenggaraan manajemen tempat pendaratan ikan Saat ini, Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melalui program kerja bidang usaha telah menyelenggarakan 4 (empat) jenis kegiatan usaha yang serupa yaitu usaha pelayanan, jasa, pemasaran, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). a) Usaha Pelayanan Dalam bidang usaha pelayanan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melakukan pengembangan pelayanan dengan cara melayani kebutuhan ransum dan bahan alat perikanan (BAP) kepada anggota dan nelayan yang ada di Muara Angke melalui Toko Sarana Mina. Kebutuhan ransum nelayan terdiri dari sembilan bahan pokok yaitu beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, telor, minyak tanah, bumbu dapur, dan lainlain. Para nelayan biasanya kekurangan waktu untuk belanja ke pasar. Maka, Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta menyediakan barang-barang kebutuhan itu pada tokonya agar memudahkan para nelayan Muara Angke yang akan pergi menagkap ikan dapat memperoleh perbekalan untuk melaut. Bahan alat perikanan (BAP) seperti jaring, pancing benang, kenur, rawai dan lain- lain merupakan perlengkapan bagi nelayan yang menagkap ikan di laut.

Para nelayan biasanya memilih membeli alat-alat itu di koperasi karena harga yang di tawarkan tidak berbeda jauh dengan yang ada di toko-toko lain. Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berusaha mendapatkan kebutuhan ransum dan bahan alat periikanan (BAP) dengan mutu yang baik serta harga yang layak. Koperasi menjual barang-barang itu lebih murah, setidaknya sama dengan harga pasar. Wajar bila memperoleh keuntungan yang sedikit. Namun karena jumlah nelayan yang membutuhkan banyak, keuntungan itu menjadi pendapatan yang cukup untuk koperasi. Hasil keuntungan yang di dapat pada usaha pelayanan kebutuhan ransum dan alat-alat penangkapan ikan masuk ke dalam kas koperasi. Selain itu, Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dengan usaha pelayanan membantu memfasilitasi kebutuhan anggota dan nelayan yang bermukim di Muara Angke dalam mengembangkan usahanya melalui unit usaha penjualan garam, gas elpiji, dan air bersih. Tabel 2 Unit Usaha Garam Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta Nilai (Rp) Lokasi 2007

2008

PHPT

14.382.000

37.996.900

Pelabuhan

39.573.475

8.927.100

Jumlah

53.995.475

46.924.000

Sumber: Laporan pengurus pada RAT ke-34 Tahun Buku 2008

Berdasarkan tabel di atas, unit usaha garam Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta terbagi dua lokasi yaitu di Pengolah Hasil Pemasaran Tradisional (PHPT) dan Pelabuhan. Jumlah nilai penjualan garam tahun 2008 mengalami

penurunan dibandingkan tahun 2007. Hal ini terjadi karena di lokasi Pelabuhan penjualan garam bersaing sangat tajam karena masing-masing pengolah melakukan penjualan garam sendiri-sendiri tidak kepada koperasi. Meskipun, mengalami kendala usaha Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta tetap melakukan penjualan garam kepada anggota dan nelayan Muara Angke. Tindakan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta untuk mengatasi kendala usaha tersebut adalah dengan melakukan perluasan pemasaran penjualan garam. Tabel 3 Unit Usaha Gas Elpiji Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta Lokasi Tabung Nilai Muara Angke

446

5.656.000

Jumlah

446

5.656.000

Sumber: Laporan pengurus pada RAT ke-34 Tahun Buku 2008

Dari data tabel, ternyata unit usaha gas elpiji Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang ada di lokasi pemukiman Muara Angke memperoleh jumlah nilai penjualan Rp.5.656.000 dari 446 tabung. Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai konversi Minyak tanah ke Gas Elpiji. Maka, Unit usaha gas elpiji yang diselenggarakan oleh Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta merupakan pengganti dari unit usaha minyak tanah. Walaupun, masih tergolong unit usaha baru. Namun hal ini, membuktikan bahwa Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dapat mengupayakan pengadaan pelayanan gas elpiji untuk memfasilitasi kebutuhan anggota dan nelayan yang bermukim di Muara Angke dalam mengembangkan usahanya. Tabel 4

Unit Usaha Air Bersih Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta Lokasi Nilai (Rp) 2007

2008

Muara Angke

19.389.085

26. 378.000

Jumlah

19.389.085

26. 378.000

Sumber: Laporan pengurus pada RAT ke-34 Tahun Buku 2008

Pada data tabel, ditunjukan bahwa unit usaha air bersih Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang berada di lokasi pemukiman Muara Angke meningkat. Jumlah nilai penjualan air bersih tahun 2008 mengalami peningkatan dengan perolehan Rp. 26. 378.000 jika dibandingkan tahun 2007 yang hanya Rp. 19.389.085. ini membuktikan bahwa unit usaha pelayanan melalui penjualan air bersih yang diselenggarakan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta sangat dibutuhkan nelayan dan membantu usaha perikanan di Muara Angke. Dalam berbelanja di usaha pelayanan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta. transaksi belanja dilakukan dengan cara cash and carry artinya barang yang di beli anggota atau nelayan dapat dibayar dengan tunai dan jika belum memiliki uang dapat membawa dahulu barang tersebut. Biasanya, para nelayan selepas bekerja atau berdagang barulah membayar kepada koperasi.11 Salah satu komponen pengembangan masyarakat dan ekonomi adalah dengan kegiatan mengembangkan pelayanan bagi masyarakat melalui penyediaan prasarana produksi serta prasarana umum lainnya dan mengembangakan ekonomi regional yang termasuk di dalam industrialisasi perikanan.12 Usaha pelayanan yang diselenggarakan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melalui Toko 11

Abdullah, Anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta: 20 April 2009. 12 Victor P.H. Nikijuluw, Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Jakarta: P3R, 2002), h. 126.

Sarana Mina dan Unit usaha garam, gas elpiji, serta air bersih memberikan manfaat kepada anggota koperasi dan nelayan Muara Angke mendapatkan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan usahanya. b) Usaha Jasa Usaha jasa merupakan usaha pendukung dari Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang tujuannya agar anggota dan nelayan Muara Angke mudah mendapatkan kebutuhan jasa yang diperlukan. Komponen pengembangan masyarakat dan ekonomi adalah dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan mata pencarian tambahan dan alternatif.13 Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam usaha jasa melakukan jaringan kerjasama antar koperasi untuk kebutuhan jasa Bahan Bakar Minyak dan es balok. Jaringan kerjasama adalah suatu pola kerjasama usaha koperasi dengan tujuan untuk mencapai kekuatan bersama.14 Dalam melakukan jaringan kerjasama Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melibatkan nelayan Muara Angke untuk menjadi tenaga kerja. Nelayan yang menjadi tenaga kerja dalam kerjasama diberikan uang jasa selama kerjasama itu berlangsung. Proses Kerjasama tersebut bersifat temporer. Namun demikian, usaha jasa melalui jaringan kerjasama yang dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta menciptakan mata pencarian tambahan yang bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan Muara Angke.

13

Ibid. Panji Anoraga dan Djoko Sudantoko, Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil (Jakarta: Rineka Cipta,2002). h.84. 14

Selain itu

Koperasi Perikanan Mina

Jaya

DKI Jakarta

dalam

pengembangan ekonomi masyarakat nelayan melalui usaha jasa yaitu melakukan kegiatan pengadaan fasilitas umum untuk anggota dan nelayan Muara Angke dengan jasa pelelangan ikan dan aneka pelayanan jasa seperti trays, mobil truk, dan lapak.

No. 1.

Tabel 5 Usaha Jasa Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta Penerimaan Jasa 2007 (Rp) 2008 (Rp) Jasa kerjasama KPN Dinas

8.670.000

14.565.000

peternakan, perikanan dan kelautan DKI Jakarta 2.

Aneka jasa

100.013.564

127.627.038

3.

Jasa pelelangan

425.316.159

369.130.239

533.999.723

511.322.327

Jumlah

Sumber: Laporan pengurus pada RAT ke-34 Tahun Buku 2008

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pendapatan pada usaha jasa Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta tahun 2008 menurun. Dengan perbandingan pendapatan Rp. 533.999.723 untuk tahun 2007 dan Rp. 511.322.327 untuk tahun 2008. Hal ini karena, masih ada kegiatan bongkar ikan diluar pelelangan sehingga penerimaan jasa pelelangan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta mengalami penurunan. c) Usaha Pemasaran

Menurut William J.Stanton pemasaran adalah sistem kseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan harga, menentukan harga, memproduksi dan mendistribusi barang dan jasa, yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.15 Usaha pemasaran yang dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melalui usaha pemasaran yaitu melaksanakan pemasaran es balok produksi dari PT. AGB ICE FHISIRIES kepada anggota dan nelayan Muara Angke. Kerjasama dalam usaha pemasaran ini bertujuan untuk meningkatkan mutu produk dan mempertahankan kesegaran ikan. Meningkatkan mutu produk adalah penting, agar ikan milik nelayan Muara Angke dapat di pertahankan kesegarannya dan tetap memperoleh harga yang tinggi untuk di jual. Dengan adanya usaha pemasaran tersebut anggota dan nelayan Muara Angke dapat memperoleh kebutuhan es balok dengan harga yang murah.16 Mempertahankan ikan agar tetap segar merupakan upaya Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam meningkatkan penghasilan ekonomi nelayan Muara Angke. d) Usaha Pelelangan Ikan Usaha pelelangan ikan merupakan kegiatan pokok dari koperasi perikanan.17 Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melalui usaha pelelangan ikan yaitu melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelelangan ikan untuk anggota dan nelayan Muara Angke.

15

Syafril dan Djasni, EKONOMI 2 Untuk SMU Kelas 2, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h.128. Jaky Jaenudin, Anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta: 15 Juni 2009. 17 Soetrisno Saleh, Buku II Ekonomi Perikanan Teori dan Penerapannya Dalam Perusahaan Niaga. (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, 1984). h.78 16

Tahapan usaha pelelelangan ikan ini dikelola oleh Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta sejak tahun 2002 hasil kerjasama dengan pemerintah daerah DKI Jakarta. Sebelumnya, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di DKI Jakarta dikelola langsung oleh pemerintah daerah DKI Jakarta melalui Dinas Perikanan DKI Jakarta. Namun, sekarang ini Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke di kelola oleh Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta. Kepercayaan mengelola tempat pelelangan ikan ini berdasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No: 993/2002 Tanggal 17 Juni 2002 tentang penunjukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta sebagai penyelenggara pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke. Dari proses pelelangan ikan dipungut biaya retribusi 5 % yang pelaksanaannya diatur oleh pemerintah. Sedangkan untuk pengelolaannya Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang melakukan pungutan retribusi berdasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No: 2074/2000 Tanggal 10 Agustus 2000 tentang persentase penetapan pengenaan retribusi pemakaian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan biaya penyelenggara pelelangan ikan Muara Angke oleh Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang dipungut dari nelayan 3 % dan bakul 2 %. Sedangkan bagian Koperasi Perikanan Mina Jaya sebesar 2 % dari 5 % yang di terima.

Tabel 6 Usaha Pelelangan Ikan Koperasi perikanan Mina Jaya DKI Jakarta

Tahun

Produksi

Omzet (Rp)

Retribusi (Rp)

(Kg)

2007

9.307.945

34.025.290.800

1.701.264.540

2008

6.464.709

29.530.419.040

1.476.520.952

Sumber: Laporan pengurus pada RAT ke-34 Tahun Buku 2008

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa terdapat penurunan dalam hasil usaha pelelangan ikan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta. Penerimaan hasil usaha pelelangan ikan tahun 2007 ternyata lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan tahun 2008. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya modal bakul sehingga berdampak pada volume pembelian ikan melalui lelang. Retribusi dari usaha pelelelangan ikan di bagi sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah daerah DKI Jakarta. Hasil dari retribusi usaha pelelangan ikan sebahagian masuk kas koperasi dan lainnya di setor kepada pemerintah daerah DKI Jakarta melalui Dinas Perikanan DKI Jakarta. Hasil yang di peroleh Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dari retribusi usaha pelelangan ikan di pergunakan untuk dana kesejahteraan nelayan.

Tabel 7 Dana Kesejahteraan Nelayan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta No. Keterangan 2007 (Rp) 2008 (Rp) 1.

Dana Paceklik

75.200.000

98.892.921

2.

Tabungan Bakul dan Nelayan

70.764.000

65.449.103

3.

Asuransi Nelayan Jumlah

57.290.000

104.550.014

203.254.000

268.892.038

Sumber: Laporan pengurus pada RAT ke-34 Tahun Buku 2008

Pada tabel ditunjukan bahwa dana kesejahteraan nelayan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta pada tahun 2008 meningkat dibanding dengan tahun 2007. Jumlah untuk dana kesejahteraan nelayan tahun 2007 hanya Rp. 203.254.000 sedangkan tahun 2008 mencapai Rp. 268.892.038. dengan mengeluarkan dana paceklik sebesar Rp. 98.892.921, Tabungan Bakul dan Nelayan sebesar Rp. 65.449.103, dan Asuransi Nelayan lebih besar Rp. 104.550.014. Hal ini karena Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melakukan perannya sebagai lembaga ekonomi yang membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya. Dana paceklik adalah dana yang di pergunakan untuk anggota dan nelayan pada saat masa tidak melaut, seperti pada musim paceklik, angin barat, terang bulan, dan ketika sedang sakit. Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta menggunakan dana paceklik dengan melakukan santunan anak yatim dan janda nelayan, bantuan nelayan sebanyak 1500 orang, renovasi masjid serta pembuatan tanggul. Tabungan bakul dan nelayan merupakan simpanan uang yang dilakukan kelompok masyarakat nelayan yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Sedangkan asuransi nelayan adalah jaminan sosial bagi nelayan apabila terjadi kecelakaan di laut ataupun darat karena kegiatan melaut sangat beresiko

terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan badan. Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta menggunakan dana kesejateraan nelayan dengan melakukan pemberian asuransi nelayan kepada 597 anggota dan 363 nelayan. Hal ini membuktikan bahwa dana kesejahteraan nelayan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta merupakan langkah untuk mewujudkan kesejahteraan para anggota dan nelayan. Sesuai dengan pola kehidupan nelayan dan tantangan kehidupan sosial ekonomi nelayan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam melakukan kesejahteraan nelayan menerapkan fungsinya sebagai lembaga ekonomi dengan tidak meninggalkan fungsi sosialnya.

3. Peranan

Koperasi

Perikanan

Mina

Jaya

DKI

Jakarta

dalam

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, JakartaUtara melalui Program Kerja Bidang Permodalan. Salah satu faktor penghambat dalam pengembangan ekonomi masyarakat adalah permodalan.18 Masalah permodalan, merupakan keluhan yang terjadi dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan di Muara Angke. Modal menjadi kebutuhan yang mendasar pada saat usaha seseorang atau kelompok masyarakat memasuki tahap perkembangan, baik pada perkembangan produk, maupun pasarnya. Kasus yang umum terjadi adalah ketika usahanya mulai berkembang dan mulai mendapat perhatian di pasar, sering kali terbentur bahkan kembali surut ke

18

Sekretariat Bina Desa, Merintis Kemandirian Ekonomi Masyarakat: Konsep dan Pengalaman, (Jakarta: Bina Desa, 1997), h.5

belakang karena tidak di back-up oleh modal yang mencukupi.19 Tidak adanya permodalan yang cukup dalam rangka mendukung pengembangan usaha menjadi pemicu lemahnya produktifitas masyarakat nelayan. Menurut Michael Sheraden salah satu aset pengembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan Aset Modal (Financial Asset), hal ini berkaitan pada pengembangan modal usaha seperti kredit simpan pinjam dan program dana bergulir.20 Begitu juga Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam melakukan pengembangan ekonomi mayarakat nelayan Muara Angke melalui bidang permodalan dengan menyelenggarakan Unit Simpan Pinjam (USP). Maka, penulis akan menganalisis implementasi bidang permodalan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melalui Unit Simpan Pinjam (USP) dengan 3 bagian yaitu tahapan, proses dan hasil dari program kerja tersebut. a) Tahapan Pada tahun 2007 Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta mendapatkan kepercayaan sebagai penerima dana program peningkatan pelayaanan permodalan koperasi dan usaha mikro dengan pola bergulir sebesar Rp.500.000.000,- dari Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia.21 Dengan kerjasama tersebut Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta menggunakan dana bergulir tersebut untuk menyelenggarakan Unit Simpan Pinjam (USP) bagi anggota koperasi dan nelayan Muara Angke dalam memenuhi kebutuhan modal usaha. 19 Sukriyanto, Pengembangan Masyarakat Islam: Agama, Sosial, Ekonomi, Budaya, Jurnal Comdev, (Yogyakarta: Elang Press, 2003), Edisi ke-3, h.32 20 Michael Sheraden, Aset untuk Orang Miskin: Perspektif baru usaha pengentasan kemiskinan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006). h.20 21 Mukhlis, Manajer Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta: 20 April 2009.

Program kerja bidang permodalan menyediakan jasa keuangan mikro berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman dengan bunga rendah yang ditujukan untuk anggota dan nelayan. Tujuan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta mendirikan Unit Simpan pinjam (USP) yaitu untuk membantu masyarakat nelayan Muara Angke yang kategori ekonominya lemah untuk belajar mandiri. Selain itu, untuk mendidik masyarakat nelayan Muara Angke giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri dan mendidik untuk hidup hemat dengan menyisikan sebagian dari pendapannya. Segmen nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta adalah anggota koperasi dan masyarakat nelayan Muara Angke. Segmentasi tahapan nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) dibagi berdasarkan kelompok pekerjaan, jumlah anak, dan tingkat pendidikan. Dalam kelompok pekerjaan terbagi kedalam dua golongan pekerjaan yaitu kelompok nelayan dan Ibu rumah tangga. Berdasarkan jumlah anak dapat dilihat dengan jumlah anak 1-2, 2-4, dan 4 anak ke atas. Sedangkan segmentasi nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dari lulusan SD, SMP dan SLA. Berikut tabel segmentasi nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) dibagi berdasarkan kelompok pekerjaan, jumlah anak, dan pendidikan dalam bentuk persentase. Tabel 8 Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta Nasabah Persentase Anggota

60%

Non Anggota

40%

Sumber: Data Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta

Pada tabel ditunjukan bahwa Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta kebanyakan adalah anggota dengan persentase sebesar 60% sedangkan terdapat jumlah yang sedikit non anggota yang mencapai 40%. Ini membuktikan bahwa mayoritas nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta adalah anggota koperasi. Hal tersebut dilakukan koperasi untuk membantu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tabel 9 Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan pekerjaan Pekerjaan Persentase Nelayan

70%

Ibu Rumah Tangga

30%

Sumber: Data Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta

Berdasarkan pekerjaan, persentase nasabah nelayan menempati porsi terbanyak dibanding dengan nasabah ibu rumah tangga. Dengan begitu kebanyakan nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta adalah nelayan yang lebih banyak meminjam modal usaha. Hal ini karena nelayan menggunakan pinjaman untuk membantu pendapatan keluarga dengan membuat usaha produktif di rumah seperti kedai kopi, warung nasi, warung kelontong, kios voucer handphone dan lain-lain.

Tabel 10 Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan jumlah anak Jumlah Anak Persentase 1-2 Anak

20%

2-4 Anak

30%

4-6 Anak

50%

Sumber: Hasil Wawancara Pribadi

Dari data tabel, ternyata nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan jumlah anak kebanyakan mempunyai jumlah 4-6 anak dengan persentase sebesar 50% sedangkan terdapat jumlah 2-4 anak 30% dan 1-2 anak sedikit jumlahnya dengan persentase 20%. Hal ini membuktikan bahwa nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta memiliki banyak anak. Dengan demikian, nasabah menggunakan dana pinjaman sebagai modal usaha untuk menghidupi kebutuhan anak-anaknya.

Tabel 11 Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan Tingkat Pendidikan Persentase

SD

50%

SMP

20%

SMA

30%

Sumber: Hasil Wawancara Pribadi

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) lebih banyak ketimbang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan persentase 50% untuk SD, 20 % untuk SMP dan 30% untuk SMA. Hal ini bila ditinjau dari tingkat pendidikan, nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta memiliki kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. b) Proses Kendala yang dihadapi oleh masyarakat nelayan Muara Angke dalam proses permodalan yaitu para nelayan memiliki keterbatasan mengakses modal usaha ke lembaga perbankan karena sejumlah persyaratan teknis yang tidak bisa dipenuhi. Selain itu, adanya praktek rentenir di sekitar masyarakat nelayan Muara Angke yang memberikan bunga pinjaman lebih tinggi. Sifat investasi yang demikian mengharuskan ketersediaan dana kontan, yang setiap saat bisa digunakan atau di akses oleh masyarakat nelayan Muara Angke. Dengan alasan tersebut, Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang berfungsi sebagai fasilitator pemenuhan kebutuhan modal usaha masyarakat nelayan Muara Angke termotivasi untuk meningkatkan pelayanan bidang permodalan dengan mendirikan Unit Simpan Pinjam (USP).

Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya yang sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1995. Unit Simpan Pinjam (USP) dikelola langsung oleh manajer dan prosedur pinjaman dilakukan sepenuhnya oleh kebijakan ketua koperasi. Prosedur pinjaman modal usaha Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melalui Unit Simpan pinjam (USP) dilakukan dengan empat prosedur yaitu pendaftaran, survey, persetujuan, dan pencairan dana. Anggota koperasi dan masyarakat nelayan Muara Angke yang ingin melakukan pinjaman datang ke kantor koperasi untuk mendaftarkan diri dengan mengisi formulir di lengkapi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK).22 Setelah itu, manajer koperasi melakukan survey ke rumah dan tempat usaha orang yang mendaftarkan diri sebagai peminjam modal usaha. Hal ini dilakukan untuk menghindari penipuan atau penyalahgunaan dana pinjaman modal usaha. Selanjutnya, manajer melaporkan hasil survey kepada ketua koperasi dan rapat bersama untuk menghasilkan persetujuan dana pinjaman modal usaha yang dibutuhkan. Setelah mendapat persetujuan dari ketua koperasi. Maka, barulah proses pencarian dana modal usaha di berikan kepada anggota koperasi dan masyarakat nelayan Muara Angke sebagai peminjam modal usaha. Pencarian dana dilakukan terhitung dari 2 hari setelah mendaftarkan diri. Proses Pinjaman modal usaha yang di berikan Unit Simpan pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dilakukan bertahap mulai dari Rp. 500.000,- sampai Rp.5.000.000,- dengan menggunakan jaminan barang berharga 22

Rahmat Purwanto , Anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta: 20 April 2009.

seperti BPKB motor, pas kapal dan lain-lain. Bunga yang di berikan sebesar 2 % dari jumlah pinjaman. Masa waktu pengembalian pinjaman dilakukan selama 3-5 bulan. Angsuran dilakukan secara harian atau mingguan sesuai dengan besarnya pinjaman.23 Jumlah pinjaman dapat meningkat apabila dalam proses simpanan pengembalian pinjaman berjalan dengan baik. Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta adalah anggota koperasi dan masyarakat nelayan Muara Angke. Segmentasi proses nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) dibagi berdasarkan kelompok pinjaman, tempo pengembalian, dan angsuran. Dalam kelompok pinjaman terbagi kedalam dua golongan pinjaman yaitu kelompok pinjaman Rp.500.000-Rp.2.500.000, dan kelompok pinjaman Rp.2.500.000-Rp.5.000.000. Berdasarkan tempo pengembalian dapat dilihat dengan hitungan 3 bulan, 4 bulan, dan 5 bulan. Sedangkan segmentasi proses nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan angsuran dapat dilihat dari angsuran harian dan mingguan. Berikut tabel segmentasi proses nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) dibagi berdasarkan kelompok pinjaman, tempo pengembalian, dan angsuran harian serta mingguan dalam bentuk persentase. Tabel 12 Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan pinjaman Kelompok Pinjaman Persentase Rp.500.000-Rp.2.500.000

80 %

Rp.2.500.000-Rp.5.000.000

20 %

Sumber: Hasil Wawancara Pribadi

23

Hj. Babay Chaps, Anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta: 16 Juni 2009.

Pada tabel ditunjukan bahwa nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang melakukan pinjaman kebanyakan adalah pada kelompok pinjaman Rp.500.000-Rp.2.500.000 dengan persentase sebesar 80% sedangkan terdapat jumlah yang sedikit kelompok pinjaman Rp.2.500.000Rp.5.000.000 mencapai 20%. Hal ini jelas sekali bahwa Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta memberikan dana pinjaman modal usaha kepada nasabah dengan jasa keuangan mikro.

Tabel 13 Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan tempo pengembalian Tempo Pengembalian Persentase 3 Bulan

20 %

4 Bulan

20 %

5 Bulan

60 %

Sumber: Hasil Wawancara Pribadi

Dari data tabel, ternyata tempo pengembalian 5 bulan lebih banyak dilakukan oleh nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dengan persentase sebesar 60% sedangkan terdapat jumlah yang sama antara tempo pengembalian 3 bulan dengan tempo pengembalian 4 bulan yang mencapai 20%. Ini membuktikan bahwa mayoritas nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta ditinjau dari tempo pengembalian adalah pengembalian berkala lambat. Artinya, tempo pengembalian tersebut mempunyai masa waktu yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah mengembalikan modal pinjaman.

Tabel 14 Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan Angsuran Angsuran Persentase Harian

70 %

Mingguan

30 %

Sumber: Hasil Wawancara Pribadi

Berdasarkan angsuran, persentase angsuran harian menempati porsi terbanyak dibanding dengan angsuran mingguan. Dengan begitu nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta kebanyakan melakukan angsuran harian karena di nilai lebih mudah untuk mengembalikan dana pinjaman. Ketimbang nasabah angsuran mingguan yang melakukan akumulasi untuk mengembalikan pinjaman. c) Hasil Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam melakukan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke melalui program kerja bidang permodalan Unit Simpan Pinjam (USP) memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kegiatan usaha ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke. Selain itu, perannya juga untuk mengurangi masyarakat nelayan Muara Angke meminjam modal usaha kepada rentenir dan mengatasi keterbatasan mengakses

modal usaha ke lembaga perbankan karena sejumlah persyaratan teknis yang tidak bisa dipenuhi. Hasil program kerja bidang permodalan melalui Unit Simpan Pinjam (USP) membantu masyarakat nelayan Muara Angke dalam memperluas akses terhadap sumber-sumber keuangan alternatif. Kemudahan akses yang di berikan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta pada masyarakat nelayan kecil di Muara Angke yang skala usahanya tergolong usaha mikro merupakan pilihan strategis dan pilar bagi upaya memberdayakan masyarakat nelayan Muara Angke secara ekonomis. Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dapat memahami kesulitankesulitan sosial ekonomi dan memberikan kemudahan pinjaman kredit sesuai dengan karakteristik masyarakat nelayan Muara Angke. Masyarakat nelayan Muara Angke berharap strategi dalam bidang permodalan terus ditingkatkan dan kehadiran program kerja Unit Simpan Pinjam (USP) dapat terus berkembang.24

4. Peranan

Koperasi

Perikanan

Mina

Jaya

DKI

Jakarta

dalam

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, JakartaUtara melalui Program Kerja Bidang Sekretariat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.25 Program kerja bidang sekretariat memiliki tugas utama yaitu melaksanakan oprasional Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta baik melalui kegiatan menjaga, melayani, dan menjalankan kebutuhan organisasi.

24

Santawi, Anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta: 16 Juni 2009. 25 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Edisi ke II, h.667.

Fungsi dan peran koperasi dalam rangka pembangunan ekonomi adalah koperasi berperan serta secara aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan kerja baru.25 Peran inilah yang dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke melalui program kerja bidang sekretariat yaitu menciptakan lapangan pekerjaan untuk menjadi karyawan dengan mengelola unit usaha di koperasi. Salah satu bidang dalam pengembangan ekonomi masyarakat yaitu dengan Aset Sosial (Social Asset) berkaitan pada pengembangan jaringan sosial. Hal ini dapat melalui dukungan material, emosional, dan informasi dari teman atau keluarga.26 Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melakukan perekrutan karyawan melalui informasi dari anggota dan masyarakat. Karyawan yang diangkat pengurus Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta di prioritaskan untuk masyarakat yang bertempat tinggal di Muara Angke. Hal ini dilakukan untuk memberdayakan potensi dan kemampuan masyarakat nelayan di Muara Angke. Langkah dalam penerimaan karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yaitu calon karyawan mengajukan surat lamaran pekerjaan di sertai dengan biodata, ijazah pendidikan, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah hal itu selesai, pengurus merapatkan dan menganalisa dengan seksama tentang persyaratan calon karyawan yang dibutuhkan untuk jenis pekejaan yang dimaksud.

25

http://sidoarjo. Sytes.net/sidoarjokab/sub/dinkop/00-tentang_koperasi di akses pada tanggal 23 Mei 2009. 26 Michael Sheraden, Aset untuk Orang Miskin: Perspektif baru usaha pengentasan kemiskinan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006). h.20

Karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta adalah masyarakat nelayan Muara Angke. Segmentasi karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dibagi berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Dalam kelompok usia terbagi kedalam tiga golongan usia yaitu kelompok usia 2335 tahun, kelompok usia 35-47 tahun, dan kelompok di atas 47 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, sudah jelas karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dapat di lihat antara pria dan wanita. Sedangkan segmentasi karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dari berdasarkan tingkat pendidikan bisa dilihat dari lulusan SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Berikut tabel segmentasi karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dibagi berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Tabel 15 Segmentasi Karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan usia Kelompok Usia Persentase 23-35 tahun

60 %

35-47 tahun

30 %

47 tahun ke atas

10 %

Sumber: Hasil Wawancara Pribadi

Pada tabel ditunjukan bahwa karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta kebanyakan adalah kelompok usia 23-35 tahun dengan persentase sebesar 60% sedangkan kelompok usia 35-47 tahun dengan 30% dan kelompok usia 47 tahun ke atas paling sedikit jumlahnya mencapai 10%. Ini membuktikan bahwa mayoritas karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta merupakan usia produktif. Pada usia tersebut, karyawan banyak membuahkan

hasil untuk kemajuan koperasi. Artinya, memang sasaran karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta adalah masyarakat produktif Muara Angke. Tabel 16 Segmentasi Karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan jenis kelamin Jenis Kelamin Persentase Pria

70 %

Wanita

30 %

Sumber: Laporan pengurus pada RAT ke-34 Tahun Buku 2008

Berdasarkan jenis kelamin, ternyata persentase karyawan pria menempati porsi terbanyak dibanding dengan karyawan wanita. Porsi untuk karyawan pria sebesar 70% sedangkan karyawan wanita mencapai 30%. Hal ini jelas sekali karena Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta membutuhkan karyawan pria untuk bekerja di luar kantor mengelola usaha Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sedangkan karyawan wanita bekerja di dalam kantor sebagai staff kantor mengelola pembukuan, tata usaha dan Unit Simpan Pinjam (USP).

Tabel 17 Segmentasi Karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan Tingkat Pendidikan Persentase SLTP

10 %

SLTA

60 %

Perguruan Tinggi

30 %

Sumber: Laporan pengurus pada RAT ke-34 Tahun Buku 2008

Kebanyakan Karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta adalah lulusan SLTA. Dalam merekrut karyawan tingkat pendidikan tidak menjadi prioritas penilaian utama yang penting memiliki sifat jujur, produktif, penuh dedikasi untuk bekerja dan bertempat tinggal di Muara Angke. Hal ini di karenakan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta mengangkat karyawan untuk melakukan pemberdayaan ekonomi dan upaya menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengurangi jumlah pengangguran di masyarakat nelayan Muara Angke.

5. Peranan

Koperasi

Perikanan

Mina

Jaya

DKI

Jakarta

dalam

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, JakartaUtara melalui Kesejahteraan Sosial. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian terutama pasal 3 tentang tujuan koperasi yaitu, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.27 Salah satu indikator kesejahteraan sosial khususnya anggota dapat dilihat dari jumlah pendapatan dan kemampuan ketrampilan yang diperoleh setelah menjadi anggota koperasi. Maka, dengan itu penulis melakukan survey terhadap kesejahteraan anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dengan

27

Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Perkoperasian Sejarah,Teori dan Praktek, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h.35.

melakukan wawancara kepada 11 anggota koperasi. Berikut hasil survey penulis tentang kesejahteraan sosial khususnya anggota. Segmen pengambilan sample dilakukan kepada anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang bermukim di Muara Angke. Segmentasi sample demografis dibagi berdasarkan kelompok usia, pekerjaan, jumlah anak, dan tingkat pendidikan. Dalam kelompok usia terbagi kedalam tiga golongan usia yaitu kelompok usia 36-45 tahun, kelompok usia 45-54 tahun, dan kelompok di atas 54 tahun. Kelompok pekerjaan terbagi kedalam dua pekerjaan yaitu nelayan dan pedagang. Berdasarkan jumlah anak dapat dilihat dengan jumlah anak 1-2, 24, dan 4 anak ke atas. Sedangkan gambaran demografis berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dari lulusan SD, SMP dan SLA. Berikut tabel segmentasi demografis sample berdasarkan kelompok usia, pekerjaan, jumlah anak, dan pendidikan dalam bentuk persentase. Tabel 18 Segmentasi sampel demografis berdasarkan usia Kelompok Usia Persentase 36-45 tahun

50 %

45-54 tahun

30 %

54 tahun ke atas

20 %

Sumber: Hasil Wawancara Pribadi

Pada tabel ditunjukan bahwa sample demografis berdasarkan usia kebanyakan adalah kelompok usia 36-45 tahun dengan persentase sebesar 50% sedangkan kelompok usia 45-54 tahun dengan 30% dan kelompok usia 54 tahun ke atas paling sedikit jumlahnya mencapai 20%. Ini membuktikan bahwa

mayoritas penduduk yang menjadi anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta merupakan usia tua yang sudah puluhan tahun tinggal di Muara Angke. Tabel 19 Segmentasi sampel demografis berdasarkan pekerjaan Pekerjaan Persentase Nelayan

70 %

Pedagang

30 %

Sumber: Hasil Wawancara Pribadi

Berdasarkan pekerjaan, persentase nelayan menempati porsi terbanyak dibanding dengan pedagang. Dengan begitu dari sample demografis berdasarkan pekerjaan kebanyakan adalah nelayan. Pada umumnya penduduk kawasan Muara Angke yang menjadi anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI bekerja sebagai nelayan. Rata-rata mereka penduduk rantau yang datang berasal dari etnis Minang Kabau, Bugis, dan Jawa untuk mencari penghidupan. Tabel 20 Segmentasi sampel demografis berdasarkan berdasarkan jumlah anak Jumlah Anak Persentase 1-2 Anak

20 %

2-4 Anak

30 %

4-6 Anak

50 %

Sumber: Hasil Wawancara Pribadi

Dari data tabel, ternyata sampel demografis berdasarkan jumlah anak kebanyakan mempunyai jumlah 4-6 anak dengan persentase sebesar 50% sedangkan terdapat jumlah 2-4 anak 30% dan 1-2 anak sedikit jumlahnya dengan persentase 20%. Hal ini membuktikan bahwa penduduk Muara Angke di dalam keluarga memiliki banyak jumlah anak.

Tabel 21 Segmentasi sampel demografis berdasarkan tingkat pendidikan Tingkat Pendidikan Persentase SD

40 %

SMP

30 %

SMA

30 %

Sumber: Hasil Wawancara Pribadi

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sample demografis berdasarkan tingkat pendidikan kebanyakan adalah Sekolah Dasar (SD) dengan persentase 40%. Sedangkan terdapat jumlah yang sama antara tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mencapai 30%. Hal ini bila ditinjau dari tingkat pendidikan, penduduk Muara Angke yang bergabung menjadi anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Survey dilakukan kepada anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang bermukim di Muara Angke. Segmentasi kesejahteraan dari hasil survey dibagi berdasarkan pendidikan, modal, dan penghasilan. Dalam pendidikan terbagi dua yaitu mengikuti pendidikan dan tidak mengikuti pendidikan. Berdasarkan modal yaitu mendapat pinjaman sebesar Rp.500.000-Rp.2.500.000 dan

Rp.2.500.000-Rp.5.000.000.

Sedangkan

kesejahteraan

berdasarkan

penghasilan dapat dilihat dari penghasilan naik, turun, dan tidak berubah. Berikut tabel segmentasi kesejahteraan berdasarkan pendidikan, modal, dan penghasilan dalam bentuk persentase. Tabel 22 Segmentasi kesejahteraan berdasarkan mengikuti pendidikan Mengikuti Pendidikan Persentase Ya

60 %

Tidak

40 %

Sumber: Hasil Wawancara Pribadi

Berdasarkan pendidikan, persentase anggota yang mengikuti pendidikan menempati porsi terbanyak dibanding dengan yang tidak. Dengan begitu dari hasil survey berdasarkan pendidikan kebanyakan adalah mengikuti. Dari hasil survey anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang mengikuti pendidikan memiliki kemampuan ketrampilan dalam mengembangkan usaha sehingga penghasilannya bertambah. Sedangkan anggota yang tidak mengikuti pelatihan penghasilannya tidak berubah. Tabel 23 Segmentasi kesejahteraan berdasarkan pinjaman modal Pinjaman Persentase Rp.500.000-Rp.2.500.000

70 %

Rp.2.500.000-Rp.5.000.000

30 %

Sumber: Hasil Wawancara Pribadi

Pada tabel ditunjukan bahwa anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang mendapat modal pinjaman kebanyakan adalah pinjaman Rp.500.000Rp.2.500.000 dengan persentase sebesar 70 % sedangkan terdapat jumlah yang sedikit kelompok pinjaman Rp.2.500.000-Rp.5.000.000 mencapai 30%. Dari hasil

survey semua anggota mendapat modal pinjaman. Para anggota menggunakan modal pinjaman untuk menambah modal usaha atau membuka usaha sampingan. Tabel 24 Segmentasi kesejahteraan berdasarkan penghasilan Penghasilan Persentase Naik

50 %

Turun

20 %

Tidak Berubah

30 %

Sumber: Hasil Wawancara Pribadi

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa kesejateraan anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan penghasilan naik dengan persentase sebesar 50% ketimbang penghasilan turun 20% dan penghasilan tidak berubah mencapai 30 %. Hal ini bila ditinjau berdasarkan penghasilan, anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta setelah bergabung taraf penghasilannya meningkat. Maka dengan itu, Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta memberikan indikasi adanya peningkatan kesejahteraan dari sebagian anggota koperasi. Namun, masih ada persoalan karena ada sebagian kecil pendapatannya turun dan sebagian lagi tetap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta di Muara Angke berperan untuk membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi nelayan secara bersama. Kehadiran Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke berfungsi sebagai perangkat penunjang yang dapat memperkokoh kondisi sosial ekonomi dan dinamika kehidupan masyarakat nelayan. 2. Peranan yang dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara adalah meningkatkan ekonomi masyarakat melalui usaha perikanan dengan mengupayakan agar anggota pada khususnya dan nelayan umumnya dapat memanfaatkan pelayanan yang di berikan koperasi melalui program kerja yang dilaksanakan yaitu bidang organisasi dan manajemen, bidang usaha, bidang permodalan, bidang sekretariat serta kesejahteraan sosial. Dengan demikian, Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke melalui program kerja yang telah dilaksanakan memiliki indikasi untuk berperan dalam memajukan kesejahteraan anggota. Meskipun, masih ada beberapa hal yang belum tercapai, maka kinerja koperasi perlu di tingkatkan agar masyarakat nelayan Muara Angke mencapai taraf ekomomi yang lebih baik. B. Saran 1. Program kerja Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang telah ada dikelola dengan lebih giat lagi dan membuka usaha baru yang bermanfaat bagi anggota dan nelayan terutama dalam pendidikan serta pelatihan anggota.

2. Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam kegiatan Pendidikan dan pelatihan di bidang perkoperasian dan perikanan bagi anggota dan nelayan perlu dilaksanakan secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota serta nelayan tentang dunia usaha koperasi dan perikanan sehingga dapat meningkatkan produksinya di dalam menagkap, mengelola dan memasarkan ikan serta dapat memotivasi dalam berkoperasi. 3. Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta lebih ditingkatkan lagi sebagai lembaga yang melayani kebutuhan dalam upaya meningkatkan usaha serta pendapatan anggota dan nelayan agar dapat memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan nelayan pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Safei, Agus dan Machendrawaty, Nanih. Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideolodi, Strategi sampai Tradisi. Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 2001).

Anoraga, Panji dan Sudantoko, Djoko. Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Bariadi, Lili. Zakat dan Wirausaha. Jakarta: CED, 2005. Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, Laporan Forum Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta: Departemen kelautan dan Perikanan, 2003. Dewan Koperasi Indonesia, Koperasi Untuk Pemberdayaan Masyarakat Kecil dan Mikro. Jakarta: DEKOPIN, 2002. Syafril dan Djasni, EKONOMI 2 Untuk SMU Kelas 2, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik UI, Materi Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial, Jakarta: FISIP UI, 2001. Firdaus, Muhammad dan Edhi Susanto, Agus. Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. FISIP UI, Materi Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial. Hadi, Sutrisno. Metodelogi Reseac. Yogyakarta: Andi Offset, 1989. Herawandi, Endih. Lembaga Keuangan Masyarakat Pantai. Jakarta: Co-Fish Project, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2004. Iljas, Achjar. Reformasi Sistem Pembiayaan Usaha Kecil. Jakarta: Global Mahardhika Publication, 2004. Iriawan, Elly. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Universitas terbuka, 1995. J Moleong, Lexy. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991. Kartasapoetra, G. dkk. Koperasi Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Kusnadi, Akar Kemiskinan Nelayan.Yogyakarta: LKiS, 2003. Kusnadi, Nelayan: Strategi Adaptasi dan jaringan Sosial. Bandung: Humaniora Utama Press, 2000. Kusnadi, Jaminan Sosial Nelayan. Yogyakarta: LKiS, 2007. Mangundjojo, R. Soediro. Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan, 1973.

Mubyanto dkk, Nelayan dan Kemiskinan Studi Ekonomi Antropologi di Dua desa Pantai. Jakarta: CV, Rajawali, 1984. Mulyana, Deddy, Metodelogi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 2003. Nasir D, Moh. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993. Nikijuluw, Victor P.H.. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Jakarta: P3R, 2002. Pengelolaan Jabatan berdasarkan Internasional Standart Classification Of Occupations. Jakarta: Departemen Perburuhan Republik Indonesia, 1963. Rudito, Bambang. Akses Peran Serta Masyarakat: Lebih Jauh Memahami Community Development. Jakarta: ICDS, 2003. Saleh, Soetrisno. Buku II Ekonomi Perikanan Teori dan Penerapannya Dalam Perusahaan Niaga. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, 1984. Sekretariat Bina Desa, Merintis Kemandirian Ekonomi Masyarakat : Konsep dan Pengalaman. Jakarta: Bina Desa, 1997. Sheraden, Michael. Aset Untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan, Jakarta: Raja Grafindo, 2006. Sudradjat, Ahmad. Glosarium Kelautan dan Perikanan, Jakarta: Badan Riset Kelautan dan Perikanan, 2006. Suharto, Edi. Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi. Jakarta: Balitbang-Depsos, 2004). Suharto, Edi. Metodelogi Pengembangan Masyarakat: Jurnal Comdev, Jakarta: BEMJ-PMI, 2004. Sukriyanto, Pengembangan Masyarakat Islam: Agama, Sosial, Ekonomi, Budaya, Jurnal Comdev. Yogyakarta: Elang Press, 2003. Sumodiningrat, Gunawan. Membangun Perekonomian Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. Sumodiningrat, Gunawan. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1996. Wibowo, Rimun. Makalah Seminar BEM-J PMI: Pengembangan Masyarakat Islam antara Peluang dan Tantangan, Periode 2003-2004.

Internet: http://google.com/ kelemahan nelayan, di akses pada tanggal 7 Juni 2009. http://id.wikipedia.org/wiki/Perikanan. di akses pada tanggal 18 Maret 2009.