PENGUATAN KAPASITAS MANAJERIAL KOPERASI PADA UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL (Studi Kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Pariri Lema Bariri Kabupaten Sumbawa Barat)
JALALUDDIN
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2015
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Penguatan Kapasitas Manajerial Koperasi pada upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Pariri Lema Bariri Kabupaten Sumbawa Barat) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.
Bogor, September 2015
Jalaluddin
RINGKASAN JALALUDDIN. Penguatan Kapasitas Manajerial Koperasi pada upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Pariri Lema Bariri Kabupaten Sumbawa Barat). Dibimbing oleh SARWITITI S. AGUNG sebagai ketua dan ARYA H DHARMAWAN sebagai anggota komisi pembimbing. Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) adalah kabupaten yang mendukung kepada berkembanganya koperasi dan UMKM. Salah satu bukti nyata dukungan ini adalah dikeluarkannya Program Stimulus Ekonomi (PSE) pada tahun 2010 dengan skema memberikan dana stimulus bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi. Gerakan Pemda KSB ini sejalan dengan konsep Cornelis (2003) yang mendukung gerakan koperasi sebagai upaya pengembangan masyarakat yang berbasis komunitas. Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Pariri Lema Bariri (KJKS PALEBA) adalah sebuah komunitas koperasi yang melakukan pengembangan masyarakat melalui pemberian kredit / pembiayaan kepada masyarakat lokal. KJKS PALEBA juga mendapat dukungan dari Pemda KSB berupa pengelolaan Dana Abadi Desa (DAD) pada tahun 2006 sampai 2008 dengan total berjumlah Rp. 7,5 milyar. KJKS PALEBA mendapatkan apresiasi dari pemda KSB tahun 2009 sebagai koperasi berkualitas, juga dari Pemprov NTB tahun 2011 sebagai koperasi berprestasi bahkan dari Kemenkop RI tahun 2011 sebagai koperasi berprestasi. Apresiasi yang diberikan oleh pemerintah bukan berarti KJKS PALEBA berjalan tanpa hambatan dan rintangan. Sejak berdirinya pada tahun 2006, koperasi syari’ah ini banyak menghadapi polemik. Adanya pelaporan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi, menyebabkan koperasi diinvestigasi oleh BPKP wilayah Bali pada tahun 2009 dan tahun 2010. Kondisi ini menyebabkan citra koperasi menjadi buruk. Buruknya citra koperasi menjadi potensi kearah pelemahan koperasi pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Dilain pihak pelaku UMKM menurut data Disperindagkop dan UMKM tahun 2013 mencapai 3.566 pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kapasitas kelembagaan KJKS PALEBA dalam kapasitas sebagai kelembagan ekonomi dan kapasitas sebagai kelembagan sosial, mengetahui kapasitas manajemen KJKS PALEBA, mengetahui kapasitas kelembagaan KJKS PALEBA SERTA merumuskan strategi dan program aksi penguatan kapasitas manajerial KJKS PALEBA pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Teknik mendapatkan data kuantatif melalui data sekunder berupa laporan keuangan koperasi dan data kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan FGD. Alat analisis kuantitatif menggunakan rasio profitabilitas dan analisis kualitatif menggunakan SWOT. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan rendah dan kurangnya tingkat kemampuan koperasi dalam menghasilkan keuntungan. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa KJKS PALEBA sebagai kelembagaan ekonomi terlihat pada berperannya pada pemberdayaan masyarakat lokal, dan sebagai kelembagaan sosial KJKS PALEBA memberikan santunan kematian bagi ahli waris anggota koperasi.Kapasitas manajemen secara ekonomi kurang menguntungkan sehingga
pelayanan pembiayaan dan santunan kematian tidak memadai jumlahnya. Kapasitas sumberdaya manusia pada KJKS PALEBA pada pengelolaan usaha telah memenuhi standar namun pada sisi pengurus dan pengawas masih minim. Pada aspek SDM, kapasitas sumberdaya manusia pada KJKS PALEBA pada pengelolaan usaha telah memenuhi standar namun pada sisi pengurus dan pengawas masih minim. Pada manajemen koperasi, keterlibatan pengurus dan pengawas sangat minim dan hanya bersifat formalitas. Fungsi-fungsi organisasi dijalankan oleh manajer. Pada aspek kepemimpinan koperasi, manajer termasuk dalam katagori kepemimpinan paternalistik. Kelembagaan KJKS PALEBA menemui persoalan komunikasi internal yang menimbulkan adanya konflik interes sehingga membutuhkan solusi untuk keberlanjutan pembedayaan masyarakat. Strategi penguatan yang harus dilakukan diantaranya adalah menggunakan kemampuan manajer yang untuk mendapatkan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya modal.Program aksi yang perlu dilakukan untuk penguatan kapasitas manajerial KJKS PALEBA pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal yaitu aspek struktur koperasi, tata aturan koperasi (penegakkan SOP) dan penyadaran anggota koperasi. Kata kunci : Penguatan kapasitas, Manajerial koperasi, Pemberdayaan masyarakat Lokal
SUMMARY Jalaluddin. Managerial Capacity Strengthening cooperative efforts on Local Community Empowerment (Case Study Cooperative Financial Services Shariah Pariri Lema Bariri West Sumbawa regency). Guided by SARWITITI S AGUNG as chairman and ARYA H DHARMAWAN as a member of the supervising commission. West Sumbawa Regency (KSB) is a district berkembanganya support to cooperatives and SMEs. One of the clear evidence of this support is the release of the Economic Stimulus Program (PSE) in 2010 with a scheme providing stimulus funds for perpetrators of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) and cooperatives. KSB local government movement is in line with the concept of Cornelis (2003) which supports the cooperative movement as a community-based community development. Cooperative Financial Services Shariah Pariri Lema Bariri (KJKS PALEBA) is a cooperative community that community development through the provision of credit / financing to local communities. KJKS PALEBA also received support from the local government on managing the Endowment Fund KSB Village (DAD) in 2006 to 2008 with a total amount of Rp. 7.5 billion. KJKS PALEBA gain an appreciation of the local government in 2009 as a cooperative KSB quality, also from the NTB provincial government in 2011 as a cooperative achievement of even Kemenkop RI in 2011 as a cooperative achievement. Appreciation is given by the government does not mean KJKS PALEBA run without hindrance and obstacles. Since its establishment in 2006, this shariah cooperative faces many polemics. The existence of public reporting to the Corruption Eradication Commission (KPK) over allegations of corruption, causing a cooperative investigation by BPKP area of Bali in 2009 and 2010. This condition causes the image of the cooperative to be bad. The bad image of the cooperative into a potential weakness towards cooperative in efforts to empower local communities. On the other hand, according to data Disperindagkop SMEs and SMEs in 2013 reached 3,566 offenders. This study aims to look at the institutional capacity KJKS PALEBA in the capacity as an institutional economic and social institutional capacity, management capacity KJKS PALEBA knowing, knowing the institutional capacity KJKS PALEBA AND formulate a strategy and an action program to strengthen the managerial capacity KJKS PALEBA on efforts to empower local communities. This study uses a combination of quantitative and qualitative methods. Quantitative techniques to get the data through secondary data from the financial statements of the cooperative and qualitative data through field observations, indepth interviews and focus group discussions. Quantitative analysis tools using profitability ratios and qualitative analysis using the SWOT. The results of quantitative research showed a low level and a lack of cooperative ability to generate profits. Qualitative research results indicate that KJKS PALEBA as an economic institution looks at the involvement of the local community empowerment, and as a social institution KJKS PALEBA provide a death benefit to the heirs of the cooperative members. Capacity management is
economically less profitable that finance ministry and death benefits are inadequate in number. Human resource capacity in KJKS PALEBA on business management meets the standards, but on the side of the board and the superintendent is still minimal. On cooperative management, the management and supervisory involvement was minimal and merely a formality. Organizational functions carried out by the manager. In the aspect of cooperative leadership, managers included in the category of paternalistic leadership. Institutional KJKS PALEBA meet internal communication problems which give rise to a conflict of interest so requires solutions to the sustainability of the community empowerment. Strengthening strategies to do them is to use the ability of the manager to get the resources both human and capital resources. The action program needs to be done to strengthen the managerial capacity KJKS PALEBA on efforts to empower local communities are aspects of cooperative structures, rules governing cooperatives (enforcement SOP) and awareness of members of the cooperative. Keywords: Capacity building, Managerial cooperative, Local community Empowerment
© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB
PENGUATAN KAPASITAS MANAJERIAL KOPERASI PADA UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL (Studi Kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Pariri Lema Bariri Kabupaten Sumbawa Barat)
JALALUDDIN
Tesis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Pengembangan Masyarakat
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2015
Penguji Luar pada Ujian Tesis: Dr Nurmala K. Panjaitan, MSDEA
Judul
Nama NIM
: Penguatan Kapasitas Manajerial Koperasi pada upaya Pemberdayaan Mayarakat Lokal (Studi Kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Pariri Lema Bariri Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat) : Jalaluddin : I354120135
Disetujui oleh Komisi Pembimbing
Dr Ir Sarwititi S Agung MS Ketua
Dr Ir Arya H Dharmawan, MSc Anggota
Diketahui oleh
Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat
Dr Ir Lala M. Kolopaking, MS
Tanggal Ujian:
Dekan Sekolah Pascasarjana
Dr Ir Dahrul Syah, MscAgr
Tanggal Lulus:
PRAKATA Alhamdulillh wa syukrulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT sehingga karya ilmiah ini bisa dilaksanakan. Tema yang dipilih dalam kajian yang dilaksanakan sejak bulan Agustus 2014 ini ialah Penguatan Kapasitas Manajerial Koperasi pada upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Pariri Lema Bariri Kabupaten Sumbawa Barat) Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr Ir Sarwititi S Agung, MS dan Bapak Dr Ir Arya H Dharmawan, MSc selaku pembimbing yang telah banyak memberi saran dan masukan. Penghargaan penulis sampaikan juga kepada Dr Ir H Amri Rahman Msi selaku dosen pembimbing lapangan, Managemen KJKS PALEBA dan para informan yang tidak bisa saya sebut semuanya. Ungkapan terima kasih peneliti haturkan kepada Almarhum Ayahanda M. Ali. AR teriring do’a semoga amal ibadah beliau diterima disisiNya, Ibunda tercinta Nurbaya Anwar, istri tersayang Dwi Lapitarini serta anak-anakku Brivanto Ayatullah dan Brigitta Rahmatillah atas dukungan motivasi dan do’a, semoga karya ilmiah ini bermanfaat.
Bogor, September 2015
Jalaluddin
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR GRAFIK DAFTAR MATRIK DAFTAR DIAGRAM 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Perumusan Masalah Tujuan Kajian Manfaat Kajian Ruang Lingkup 2 PENDEKATAN TEORITIS Kapasitas Kelembagaan Koperasi Manajemen Koperasi Pengembangan Masyarakat Lokal Kerangka Pemikiran 3 METODE KAJIAN Lokasi, Objek dan Waktu Kajian Kajian Kualitatif Kajian Kuantitatif Metode Perancangan Program 4 PROFIL KOMUNITAS KELURAHAN DALAM Luas dan batas wilayah Kependudukan Struktur Sosial Pola-pola Kebudayaan 5 PROFIL KJKS PALEBA KJKS PALEBA sebagai Pengelola Dana Abadi Desa (DAD) KJKS PALEBA sebagai Pengelola Tabungan Abadi Sosial (TAS) 6 ANALISIS MANAJEMEN ORGANISASI KJKS PALEBA Analisis Sumberdaya Manusia Analisi Kapasitas Kelembagaan Analisis Manajemen Analisis Kelembagaan 7 PERANCANGAN STRATEGI DAN PROGRAM AKSI Analisis SWOT Program Aksi Matrik Perancangan Program Kelembagaan Matrik Perancangan Program SDM Analisis Strategi dan Program Aksi 8 KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xiii xiii xiii xiii xiii 1 1 2 2 3 3 5 5 8 14 15 17 17 17 17 20 23 23 25 27 30 33 39 41 43 43 45 51 66 65 65 80 81 87 92 95 95 95 97
DAFTAR TABEL Tabel 1. Teori SWOT Tabel 2. Analisis strategi Tabel 3. Tingkat Kesehatan KJKS Tabel 4. Batas Wilayah Tabel 5. Tingkat Pendidikan Tabel 6. Penggunaal dan Luas Lahan Tabel 7. Nama Lembaga dan Status Tabel 8. Nama Lembaga, Jenis dan Jumlah Tabel 9. Modal Sendiri KJKS PALEBA Tabel 10. Kewajiban Lancar KJKS PALEBA Tabel 11. Kekayaan KJKS PALEBA Tabel 12. Nilai ROA KJKS PALEBA Tabel 13. SWOT Kelembagaan KJKS PALEBA Tabel 14. Strategi Kekuatan - Peluang Tabel 15. Strategi Kekuatan - Ancaman Tabel 16. Strategi Kelemahan - Peluang Tabel 17. Strategi Kelemahan - Ancaman
19 19 21 23 24 25 27 28 37 38 38 50 67 71 71 72 72
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Kerangka Pemikiran Gambar 2. Peta Wilayah Kelurahan Dalam Gambar 3. Jumlah Penduduk Kelurahan Dalam Gambar 4. Pola Hubungan antar lembaga Gambar 5. Struktur Organisasi
15 23 24 28 32
DAFTAR GRAFIK Grafik 1. Pertumbuhan Penduduk Kelurahan Dalam Grafik 2. Persentase dan Jenis Mata Pencaharian Grafik 3. Perkembangan SHU
26 30 51
DAFTAR MATRIK Matrik 1. Programn Aksi Gugus Kelembagaan Matrik 2. Program Aksi Gugus SDM
89 97
DAFTAR DIAGRAM Diagran 1 Persentase Penduduk Bersarkan Agama Diagram 2 Persentase Ragam Etnis Penduduk
24 25
1 PENDAHULUAN Latar Belakang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) adalah kabupaten yang mendukung kepada berkembanganya koperasi dan UMKM. Salah satu bukti nyata dukungan ini adalah dikeluarkannya Program Stimulus Ekonomi (PSE) pada tahun 2010 dengan skema memberikan dana stimulus bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi. Gerakan Pemda KSB ini sejalan dengan konsep Cornelis (2003) yang mendukung gerakan koperasi sebagai upaya pengembangan masyarakat yang berbasis komunitas. Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Pariri Lema Bariri (KJKS PALEBA) adalah sebuah komunitas koperasi yang melakukan pengembangan masyarakat melalui pemberian kredit / pembiayaan kepada masyarakat lokal. KJKS PALEBA juga mendapat dukungan dari Pemda KSB berupa pengelolaan Dana Abadi Desa (DAD) pada tahun 2006 sampai 2008 dengan total berjumlah Rp. 7,5 milyar. KJKS PALEBA mendapatkan apresiasi dari pemda KSB tahun 2009 sebagai koperasi berkualitas, juga dari Pemprov NTB tahun 2011 sebagai koperasi berprestasi bahkan dari Kemenkop RI tahun 2011 sebagai koperasi berprestasi. Apresiasi yang diberikan oleh pemerintah bukan berarti KJKS PALEBA berjalan tanpa hambatan dan rintangan. Sejak berdirinya pada tahun 2006, koperasi syari’ah ini banyak menghadapi polemik. Adanya pelaporan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi, menyebabkan koperasi diinvestigasi oleh BPKP wilayah Bali pada tahun 2009 dan tahun 2010. Kondisi ini menyebabkan citra koperasi menjadi buruk. Buruknya citra koperasi menjadi potensi kearah pelemahan koperasi pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Dilain pihak pelaku UMKM menurut data Disperindagkop dan UMKM tahun 2013 mencapai 3.566 pelaku. Dengan demikian pengembangan kapasitas diperlukan oleh KJKS PALEBA sehingga tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota dapat terwujud. Melalui kajian ini peneliti ingi mengetahui bagaimana strategi penguatan kapasitas manajerial koperasi pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal? Perumusan Masalah Sebagai kelembagaan yang mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai kelembagaan ekonomi dan sebagai kelembagan social, KJKS PALEBA berperan aktif pada upaya pemberdayan masyarakat. Peran aktif sebagai fungsi ekonomi dilakukan dengan pemberian pembiayaan / kredit kepada masyarakat dalam berbagai model. Pada fungsi sebagai kelembagaan sosial KJKS PALEBA memberikan santunan kematian kepada ahli waris anggotanya sebesar Rp 1.000.000. Kajian ini lebih lanjut ingin menilai kapasitas kelembagaan KJKS PALEBA sebagai kelembagaan sosial dan ekonomi pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal PengelolaanKJKS PALEBAdilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi dan kapasitas pada usaha koperasi. Koperasi yang bergerak usaha
2 simpan pinjam membutuhkan kemampuan dan keterampilan khusus sebagaimana koperasi simpan pinjam juga membutuhkan ijin usaha tambahan selain adanya legalitas koperasi, maka dengan penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana kapasitas sumberdaya manusia KJKS PALEBA pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal Sebagai kelembagaan koperasi yang melakukan pemberdayaan masyarakat tentunya banyak mengalami gejolak. Gejolak yang ada berdampak kepada pengelolaan usaha yang dilakukan oleh manajemen KJKS PALEBA. Manajemen koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, pengawas dan pengelola. Koperasi menjalankan usahanya berdasarkan sistem partisipatif. Dengan kondisi ini peneliti ingin melihat bagaimana manajemen koperasi pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal Koperasi sebagai kelembagaan partisipatif, mendjalankan roda kegiatan usaha dengan keterlibatan seluruh manajemen kopersi mulai dari rapat anggota, pengurus, pengawas dan pengelola bahkan anggota. Dengan ini peneliti ingin melihat bagaimana manajemen kelembagaan koperasi pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal Dengan adanya analisis SWOT yang teridentifikasi maka dalam upaya memperkuat manajerila koperasi diperlukan cara-cara dan upaya yang terstruktrur dan sistematsi, maka dengan itu kajian ini ingin merumuskan strategi dan program aksi penguatan kapasitas manajerial koperasi pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal Tujuan Kajian Tujuan utama kajian ini adalah penguatan kapasitas manajerial koperasi pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Tujuan utama ini dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan spesifik diantaranya: 1. Menilai kapasitas kelembagaan KJKS PALEBA sebagai kelembagaan sosial dan ekonomi pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal 2. Mengidentifikasi sumberdaya manusia KJKS PALEBApada upaya pemberdayaan masyarakat lokal 3. Mengidetifikasi manajemen KJKS PALEBA pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal 4. menganalisa kelembagaan KJKS PALEBA pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal 5. merumuskan strategi dan program aksi penguatan kapasitas manajerialkoperasi pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal Manfaat Kajian Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaatkhususnya kepada: 1. Kelembagaan KJKS PALEBA pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal 2. Kalangan akademisi dalam upaya memperkaya kajian penguatan kelembagaan koperasi sebagai kelembagaan social dan kelembagaan ekonomi
3 Ruang Lingkup Kajian Ruang lingkup kajian ini adalah kelembagaan koperasi yang difokuskan analisa pada fungsi dan perannya sebagai kelembagaan ekonomi dan sebagai kelembagaan sosial. Disamping melihat kondisi pengelolaan usaha, kondisi manajemenn koperasi juga menjadi perhatian, termasuk menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan kelembagaan koperasi sampai akhirnya merumuskan strategi dan program aksi penguatan manajerial koperasi pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Kajian berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat NTB .
4
5
2 PENDEKATAN TEORITIS Kapasitas Kelembagaan Koperasi Pengertian Koperasi Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip demokratif.Koperasi dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menurut Subandi (2011) koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Menurut Hendrojogi (2000)koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk menemuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui pemisahan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis. Beberapa pengertian tersebut menggambarkan koperasi sebagai kumpulan orang-orang yang menginginkan kemajuan kesejahteraan ekonomi bersama Kapasitas kelembagaan Pengembangan kapasitas (capacity buliding) banyak dikemukakan para ahli sebagaimana menurut: 1. Milen (2006) bahwa pengembangan kapasitas adalah proses dimana individu, organisasi, institusi dan masyarakat meningkakan kemampuannya untuk (1) menjalankan fungsi pokok, memecahkan masalah, menentuskan dan mencapai tujuan (2) memahami dan menghubungkan kebutuhan pengembangan mereka dalam konteks yang luas dan dengan cara yang terus menerus. 2. Wrihatnolo (2007) pengkapasitasan pada masyarakat meliputi (1) manusia, peningkatan kapasitas dalam konteks ini meliputi manusia sebagai individu maupun kelompok. Adapun tujuan capacity building pada manusia merupakan hal mendasar karena tanpa adanya kecakapan (skillfull) individu maupun kelompok yang akan diberi kekuasaan/diberdayakan dengan program pemberdayaan tidak dapat merespon dengan baik program tersebut, apalagi untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan program. Kegiatan peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan dengan penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan, atau pendampingan sosial oleh tenaga teknis yang dibutuhkan, (2) organisasi, pengkapasitasan organisasi dapat dilakukan dengan restrukturisasi. Peningkatan kapasitas organisasi ini dapat juga dilakukan pada organisasi yang sudah ada di masyarakat dengan memperkuat fungsi dan peran organisasi tersebut, (3) sistem nilai, peningkatan kapasitas pada masyarakat dalam membuat aturan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pengkapasitasan juga dilakukan dengan memperkuat dan mempertahankan kelembagaan yang memiliki sistem
6 nilai yang telah berlaku dalam masyarakat seperti pola hubungan antar warga, kepercayaan, norma adat yang berlaku dan nilai sosial lainnya. Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas khususnya pada organisasi dalam hal ini koperasi adalah peningkatan kemampuan organisasi koperasi untuk menjalankan fungsi dan perannya pada upaya mensejahterakan anggota. Koperasi sebagai kelembagaan sosialdan ekonomi Menurut Soekanto (2000) lembaga kemasyarakatan adalah himpunan normanorma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat 2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan 3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Hayami dan Kikuchi (1987) mengatakan bahwa dasarnya kelembagaan mempunyai dua pengertian yaitu : kelembagaan sebagai suatu aturan main (rule of the game) dalam interaksi personal dan kelembagaan sebagai suatu organisasi yang memiliki hierarki. Subandi (2011) mengatakan bahwa umumnya usaha koperasi memiliki dua fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu fungsi bidang ekonomi dan fungs bidang sosial. Fungsi dalam bidang ekonomi 1. Membutuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan. 2. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil. 3. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya. 4. Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. 5. Menigkatkan penghasilan anggota. 6. Menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga. 7. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan. 8. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan. 9. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapat secara aktif. Fungsi dalam bidang sosial 1. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam menyelesaikan masalah mereka, maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik. 2. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya tatanan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan beradab 3. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang. 4. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa kelembagaan yang bersifat sosial mempunyai norma, aturan dan hirarki dalam masyarakat untuk mencapai tujuan . Koperasi sebagai sebuah kelembagaan sosial tercermin dari tujuan dan aturan –aturan yang ada pada kelembagaan koperasi.
7 Manajemen Koperasi Pengertian manajemen dirujuk pada pendapat beberapa ahli: 1. Rivai (2007) dapat dilihat dari berbagai sisi pandang diantaranya arti manajemen terkait dengan empat fungsinya, yaitu planing, organizing, actuating, dan controling. 2. Menurut Terry (2009), manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pamanfaatan sumber daya manusia serta sumbersumber yang lain. Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses ilmu yang mulai dari planing, organizing, actuating, sampaicontroling guna suatu tujuan tertentu. Walaupun secara kelembagaan koperasi mempunyai prinsip, fungsi dan ciri-ciri yang berbeda dari bentuk-bentuk perusahaan lainnya, namun koperasi tetap merupakan sebuah organisasi yang ingin mencapai tujuan tertentu. Organisasi sebagai wadah untuk mencapai tujuan harus mempunyai bentuk dan struktur yang tepat, efisien dan efektif. Agar kegiatan usaha koperasi berhasil dengan baik maka harus didukung oleh manajemen yang baik dan organisasi yang tangguh (Subandi 2011). Kelembagaan koperasi sebagai sebuah badan usaha yang berbadan hukum mempunyai struktur yang berbeda dengan badan hukum lainnya. Perbedaan ini tercermin pada beberapa hal diantaranya pemilik koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama untuk mencapai suatu tujuan dan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama hanya akan bisa dicapai jika pengelolaan koperasi berada ditangan orang-orang yang mempunyai kompetensi dan komitmen yang tinggi. Manajemen koperasi mengarah kepada manajemen partisipatif yang didalamnya terdapat kebersamaan dan keterbukaan antar anggota. Manajemen pengelolaan koperasi mempunyai peran ganda, satu sisi mempunyai motif ekonomi yang mengedepankan profit oriented dan pada sisi lain mempunyai motif sosial (Hendrojogi 2000). Selanjutnya Subandi menjelaskan manajemen merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi. Sebagaimana diketahui, hakikat manajemen ialah mencapai tujuan dengan tangan orang lain. Pencapaian tujuan dengan tangan orang lain itu dilakukan oleh manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Dengan demikian, keberhasilan manajemen sebuah organisasi akan sangat tergantung pada pelaksanaan masing-masing fungsi tersebut. Selanjutnya Subandi menjelaskan manajemen merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi. Sebagaimana diketahui, hakikat manajemen ialah mencapai tujuan dengan tangan orang lain. Pencapaian tujuan dengan tangan orang lain itu dilakukan oleh manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Dengan demikian, keberhasilan manajemen sebuah organisasi akan sangat tergantung pada pelaksanaan masing-masing fungsi tersebut. 1. Fungsi Perencanaan
8 Perencanaan adalah proses perumusan program beserta anggarannya yang harus dilakukan oleh sebuah koperasi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan strategi yang hendak dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut dari strategi, maka pelaksanaan fungsi perencanaan dalam sebuah organisasi koperasi harus secara konsisten mengacu pada tujuan dan misi koperasi tersebut. Dengan kata lain, perencanaan bukanlah hanya sekedar pengungkapan keinginan, melainkan merupakan pengewanjatahan dari strategi yang telah dipertimbangkan. Koperasi dalam melaksanakan sebuah perencanaan, selain harus mengacu pada tujuan dan misi koperasi itu, penentuan strategi harus mempertimbangkan secara cermat hal-hal berikut: a. Berbagai ketentuan internal koperasi; b. Berbagai kelemahan internal yang dimilikinya; c. Kesempatan / peluang bisnis yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan koperasi; d. Hambatan / kendala bisnis yang diperkirakan akan menggangu pencapaian tujuan organisasi. Bertolak dari analisis diatas, barulah ditentukan strategi yang sebaiknya ditempuh untuk mencapai tujuan dan misi koperasi. Adapun jenis strategi yang dapat dipilih oleh koperasi dalam garis besarnya dibedakan antara strategi ditingkat korporasi dan strategi ditingkat unit usaha. Jenis strategi yang dapat dipilih pada tingkat korporasi meliputi : usaha tunggal, diversifikasi usaha terkait, dan diversifikasi usaha tidak terkait atau konglomerasi.Sedangkan jenis strategi yang dapat dipilih pada tingkatan unit usaha meliputi: minimasi biaya, diferensiasi produk, konsentrasi pada dasar tertentu, atau gabungan ketiganya. 2. Fungsi Pengorganisasian Pengorganisasian adalah pembagian tugas dan wewenang dalam koperasi diantara pelaku yang bertanggungjawab atas pelaksanaan rencana-rencana koperasi itu.Dalam garis besarnya, jenis struktur organisasi dibedakan atas struktur fungsional, struktur unit usaha, dan struktur matriks. Struktur fungsional adalah yang membagi wewenang pengelolaan koperasi berdasarkan fungsifungsinya. Struktur unit usaha ialah yang membagi wewenang pengelolaan koperasi berdasarkan unit-unit usahanya dan struktur matriks ialah gabungan antara struktur fungsional dan struktur unit usaha. Masing-masing jenis struktur tersebut tentu memiliki kelemahan serta kekurangan masing-masing. Sekedar pedoman, 2 (dua) hal penting yang perlu dipertimbangkan pengurus dalam hal struktur organisasi adalah : a. Efektifitas struktur organisasi tersebut dapat dilihat dari segi pencapaian tujuan koperasi; b. Efektifitas struktur organisasi itu dapat dilihat dari segi biaya penyelenggaraannya. Koperasi yang masih kecil dan yang hanya menyelenggarakan satu unit usaha, biasanya cukup diselenggarakan dengan menggunakan struktur fungsional. 3. Fungsi Pelaksanaan Pelaksanaan ialah proses penerapan rencana-rencana koperasi oleh masing-masing fungsi atau unsur dalam organisasi koperasi. Aspek terpenting pada tahap pelaksanaan ini ialah aspek koordinasi dan monitoring.Dengan melakukan koordinasi, maka berbagai unsur dalam organisasi diupayakan untuk bekerja saling bahu-membahu dalam mencapai tujuan koperasi. Dalam garis
9 besarnya, unsur-unsur yang terlibat pada tahap pelaksanaan ini terdiri dari anggota, penasihat, pengawas, pengurus, pengelolaan dan karyawan koperasi. Secara keseluruhan, tanggung jawab fungsi pelaksanaan merupakan tanggung jawab pengurus koperasi. Tetapi, karena pengurus tidak dapat melaksanakan semua tugasnya tanpa bantuan orang lain, maka pengurus memiliki wewenang untuk mengangkat pengelola sebagai pelaksana harian manajemen koperasi. Sehubungan dengan tugas yang dipikulnya itu, maka seorang pengelola harus mempunyai wawasan dan kemampuan bisnis koperasi dengan sebaikbaiknya. 4. Fungsi Pengawasan Pengawasan ialah upaya yang dilakukan oleh kewenangan yang lebih tinggi, untuk mengukur tingkat kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai.Sesuai dengan Undang undangnomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha koperasi dilaksanakan oleh pengawas. Kegiatan pengawasan terutama sekali dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan usaha koperasi. Dengan demikian pengawas diharapkan dapat mencegah / mengurangi akan terjadinya penyalahgunaan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh koperasi secara tidak bertanggungjawab. Dalam melaksanakan fungsi kepengawasannya, pengawas koperasi bisa meminta bantuan tenaga ahli (dalam hal ini akuntan publik) untuk mengungkapkan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau terjadinya penyelewengan yang dilakukan pengurus koperasi. Walaupun pelaksanaan kegiatan pengawasan dilimpahkan kepada pihak lain, namun fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan pengawasan tetap berada di tangan pengawas. Dengan demikian pada dasarnya manajemen koperasi sama dengan organisasi lainnya untuk mencapai tujuan dengan melaksanakan fungsi manajemen secara efektif dan efisien. Menurut Sitio dan Tamba (2001) bahwa watak manajemen koperasi adalah manajemen partisipatif yang melakukan interaksi antar unsur-unsur: 1. Rapat Anggota, merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam menetapkan kebijakan koperasi. 2. Pengurus, dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. 3. Pengawas, mewakili anggota untuk melakukan pengawasan koperasi. 4. Pengelola, tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk menjaklankan usaha koperasi. Selanjutnya Gophar dalam Sitio dan Tamba (2001)mengatakan bahwa manajemen koperasi pada dasarnya dapat ditelaah dan tiga sudut pandang, yaitu organisasi, proses, dan gaya.Dari sudut pandang organisasi, manajemen koperasi pada prinsipnya terbentuk dan tiga unsur yaitu anggota, pengurus, dan karyawan. Sudut pandang proses, manajemen koperasi lebih mengutamakan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Sudut pandang gaya manajemen, manajemen koperasi menganut gaya partisipatif (participation management). Dari pendapat ahli tersebut diambil kesimpulan bahwa manajemen koperasi bergaya manajemen partisipatoris yang mengedepankan demokrasi dan mempunyai unsur anggota, pengurus, pengawas dan karyawan / pengelola.
10 Manajer koperasi Kartasapoetra (2005) manajer adalah seorang tenaga khusus yang mempunyai kecakapan dan kemampuan dibidang usaha, diangkat oleh pengurus dengan berpedoman pada rapat anggota, untuk memimpin usaha koperasi dengan mengkoordinir seluruh karyawan yang melaksanakan usaha tersebut. Subandi (2011) mengatakan bahwa manajer adalah seseorang yang oleh pengurus melalui persetujuan dalam rapat anggota untuk melakukan teknis operasional kegiatan usaha koperasi. Jadi manajer adalah seorang tenaga khusus yang mempunyai kecakapan dan kemampuan diangkat oleh pengurus melalui persetujuan rapat anggota untuk untuk melakukan kegiatan usaha koperasi. Menurut Malayu (2011) menjabarkan tugas-tugas manajer sebagai berikut: 1. Manajerial cycle atau siklus pengambilan keputusan, membuat rencana, menyusun organisasi, pengarahan organisasi, pengendalian, penilaian dan pelaporan. 2. Memotivasi, artinya seorang manajer harus dapat mendorong para bawahannyauntuk bekerja giat dan membina para bawahan dengan baik dan harmonis. 3. Manajer harus berusaha memenuhi kebutuhan para bawahannya. 4. Manajer harus dapat menciptakan kondisi yang akan membantu bawahannya mendapatkan kepuasan dalam pekerjaannya. 5. Manajer harus berusaha agar para bawahannya bersedia memikul tanggung jawab. 6. Manajer harusmembina bawahannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. 7. Manajer harus membenahi fungsi-fungsi fundamental manajemen secara baik. 8. Manajer harus mewakili dan membina hubungan yang harmonis dengan pihak luar. Kriteria Manajer Bernhard (2011) mengatakan supaya seorang manajer dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dia harus memiliki beberapa kemampuan dasar. Sekurangkurangnya ada lima kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang manajer sebagimana dianjurkan oleh Robert L. Katz dan Ricky W. Griffin yang meliputi: 1. Keterampilan konseptual. Manajer tingkat atas (top manager) harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Gagasan atau ide serta konsep tersebut kemudian haruslah dijabarkan menjadi suatu rencana kegiatan untuk mewujudkan gagasan atau konsepnya itu. Proses penjabaran ide menjadi suatu rencana kerja yang kongkret itu biasanya disebut sebagai proses perencanaan atau planning. Oleh karena itu, keterampilan konsepsional juga meruipakan keterampilan untuk membuat rencana kerja. 2. Keterampilan berhubungan dengan orang lain.
11 Selain kemampuan konsepsional, manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain, yang disebut juga keterampilan kemanusiaan. Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Dengan komunikasi yang persuasif, bersahabat, dan kebapakan akan membuat karyawan merasa dihargai dan kemudian mereka akan bersikap terbuka kepada atasan. Keterampilan berkomunikasi diperlukan, baik pada tingkatan manajemen atas, menengah, maupun bawah 3. Keterampilan teknis Keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi, akuntansi dan lain-lain 4. Keterampilan manajemen waktu Merupakan keterampilan yang merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana 5. Keterampilan membuat keputusan Merupakan kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam memecahkannya. Kemampuan membuat keputusan adalah yang paling utama bagi seorang manajer, terutama bagi kelompok manajer atas (top manager). Griffin mengajukan tiga langkah dalam pembuatan keputusan. Pertama, seorang manajer harus mendefinisikan masalah dan mencari berbagai alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikannya. Kedua, manajer harus mengevaluasi setiap alternatif yang ada dan memilih sebuah alternatif yang dianggap paling baik, dan terakhir, manajer harus mengimplementasikan alternatif yang telah ia pilih serta mengawasi dan mengevaluasinya agar tetap berada di jalur yang benar. Hendrojogi (2000) memberikan kriteria manajer yang baik harus memiliki kualifikasi sebagai berikut : 1. Harus cakap dan memiliki technical skill, dalam arti bawahan mereka harus mampu memecahkan permasalahan sumber daya secara fisik (nyata). 2. Memiliki executive skill, yaitu mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan SDM. 3. Harus kreatif, mampu menciptakan ide, metode atau cara baru dalam pekerjaan, sehingga lebih efektif dan efisien. 4. Mampu mempunyai pandangan jauh ke depan. 5. Mempunyai jiwa kepemimpinan (leadership), sehingga dipatuhi oleh bawahan. 6. Memiliki organizational skill, sehingga mampu menjabarkan kegiatankegiatan operasional. 7. Mampu mengambil keputusan tanpa rasa ragu-ragu. 8. Mampu memisah-misahkan mana yang benar dan yang salah 9. Mampu bekerjasama dengan orang lain. 10. Harus fleksibel
12 11. Mampu memadukan dan mengakomodasi perbedaan pandangan dari bawahan Gaya dan tipe kepemimpinan Robert (1992) Gaya kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang mungkin sedang mengamati dari luar. Sedangkan pengertian menurut Siagian (2002) kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bawahannya, sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pimpinan, meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya. Jadi kepemimpinan adalah bagaimana seseorang menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan cara mempengaruhi bawahan. Siagian membedakan tipe pemimpin sebagai berikut: 1. Tipe Otokratis 2. Tipe Militeristis 3. Tipe Paternalistis 4. Tipe Kharismatis 5. Tipe Demokratis Tipe Otokratis Seorang pemimpin yang bertipe otokratis adalah pemimpin yang 1. Menganggap organisasi sebagai milik pribadi; 2. Mengidentikan tujuan pribadi menjadi tujuan organisasi; 3. Menganggap bawahan sebagai alat semata; 4. Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat; . 5. Terlalu bergantung kepada kekuasaan formalnya; 6. Dalam tindakan penggerakkannya sering mempergunakan approach yang mengandung unsur paksaan dan punishtif (bersifat menghukum). Sifat-sifat tersebut di atas jelas terlihat, bahwa tipe pemimpin itu kurang tepat untuk suatu organisasi modern, di mana hak-hak manusia itu harus dihormati. Tipe Militeristis Tipe seorang pemimpin militeristis berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis adalah seorang yang memiliki sifat: 1. Dalam menggerakkan bawahan sistem perintah yang lebih sering dipergunakan 2. Dalam menggerakkan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan jabatan 3. Senang kepada formalitas yang berlebihan 4. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan 5. Menggemari upacara untuk berbagai keadaan. Tipe Paternalistis Seorang pemimpin yang bertipe patnerlistis adalah seorang yang : 1. menganggap bawahannya sebagai orang yang belum dewasa 2. bersikap terlalu melindungi
13 3. jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan dan inisiatif 4. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi 5. Sering bersikap maha tahu. Tipe Kharismatis Sampai saat ini para ahli belum berhasil menemukan penyebab mengapa seorang pemimpin memiliki kharisma. Namun yang diketahui hanyalah bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya tarik yang amat besar dan umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar. Meskipun para pengikutnya sering tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin tersebut. Kurang pengetahuan tentang penyebab yang menjadikan pemimpin kharismatis, sehingga sering hanya dikatakan pemimpin tersebut diberkahi kekuatan gaib (supernatural power). Kekayaan, umur, kesehatan, profil tidak dapat dipergunakan sebagai kriteria untuk kharisma. Misalnya Mahatma Gandhi, Iskandar Zulkarnin bukanlah seorang yang mempunyai fisik sehat; John F. Kennedy adalah seorang pemimpin yang memiliki kharisma, meskipun umurnya masih muda pada waktu terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Tipe Demokratis 1. Dalam proses menggerakkan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat, bahwa manusia itu adalah makhluk termulia di atas dunia 2. Selalu berusaha mensikronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari bawahannya; 3. Senang menerima saran, pendapat dan bahkan kritik dari bawahannya 4. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan team work dalam usaha mencapai tujuan 5. Dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian dibandingkan dan diperbaiki agar bawahan tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan yang lain. 6. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses darinya. 7. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Pengembangan Masyarakat Lokal Suharto (2005) mengemukakan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka untuk dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusankeputusan yang mempengag mempengaruhi mereka. Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi
14 aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan (Suharto 2005). Tonny (2014) memaknai pemberdayaan pada aras komunitas dengan usaha para individu, kelompok, ataupun komunitas untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka, dengan kata lain mereka didorong untuk menentukan sendiri apa yang seharusnya dilakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga mereka mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya. Konsep pengembangan masyarakat yang berbasiskan komunitas salah satunya tercermin pada kelembagaan koperasi. Kelembagaan koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang mampu memberikan kesempatan dan menumbuhkan prakarsa masyarakat untuk meningkatkan usaha sesuai dengan kebutuhan serta sekaligus memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi kesejahteraan. Koperasi harus diperkuat dan dibudayakan dalam kehidupan ekonomi rakyat (Cornelis 2003). Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dinama masyarakat bisa melakukan upaya tentunya dengan kemampuan yang dimilikinya berupa sumberdaya yang untuk menghasilkan tujuan yang ingin dicapai berupa kesejahteraan. Kerangka Pemikiran Penguatan kapasitas manajerial pada KJKS PALEBA dalam kajian ini mengarah pada pemberdayaan anggota koperasi yang mempunyai sektor usaha riil sehingga pengembangan perekonomian lokal pada umumnya bisa tercapai. STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS MANAJERIAL KAPASITAS KELEMBAGAAN (lemahnya fungsi sosial dan ekonomi)
KJKS PALEBA
KAPASITAS SDM (lemahnya fungsi pengurus, pengawas dan pengelola) MANAJEMEN PENGELOLAAN USAHA (tata kelola keuangan yang belum maksimal)
KEBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL
MANAJEMEN KOPERASI (lemahnya koperasi pada penegakan SOP)
Gambar 1: Penguatan kapasitas manajerial koperasi
15 KJKS PALEBA sebagai sebuah kelembagaan koperasi melakukan usahausaha untuk mencapai tujuan bersama. KJKS PALEBA melakukan fungsi ekonomi sekaligus menjalankan fungsi sosial. Pada fungsi sosial salah satu kegiatan KJKS PALEBA adalah memberikan santunan kematian anggota. Pada fungsi ekonomi KJKS PALEBA melakukan pembedayaan masyarakat melalui pemberian pembiayaan untuk mendukung sektor usaha produktif anggota. Karena fungsi dan peran yang dilakukan KJKS PALEBA mempunyai makna sosial dan ekonomi maka diperlukan upaya-upaya penguatan. Pengelolaan usaha koperasi khususnya konsep syari’ah membutuhkan keterampilan dan kemampuan khusus yang berbeda dengan sistem konvensional. KJKS PALEBA membutuhkan SDM yang handal dalam pengelolaan usaha agar konsep ekonomi Islam dapat diterapkan pada perkoperasian serta tujuan koperasi secara khusus dalam peningkatan kesejahteraan anggota bisa terlaksana. Manajemen pengelolaan usaha koperasi dilakukan dengan melihat kepada aspek ekonomi dimana dapat terlihat pada laporan rugi laba koperasi. Analisis profitabilitas akan memberikan gambaran kepada stakeholder pada kemampuan KJKS PALEBA untuk memperoleh keuntungan pada satu periode tertentu. Dengan mengetahui rasio profitabilitas ini maka dapat dilakukan proses penguatan untuk keberlangsungan pemberdayaan masyarakat lokal. upaya untuk memaksimalkan peran, salah satunya dengan menjalankan fungsi manajemen koperasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengontrolan. Pada aspek kelembagaan koperasi yang berwatak partisipatif dan demokratif keterlibatan semua pihak pada kegiatan keperasi sangat diperlukan. Koperasi adalah sebuah badan usaha bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu dibutuhkan kebersamaan. Pengembangan masyarakat dengan basis komunitas ini perlu didukung dan dikembangkan pada masyarakat karena azas koperasi adalah kekeluargaan.
17
3 METODE KAJIAN Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kombinasi yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan guna perolehan data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif(Sugiyono 2013). Lokasi, Objek dan Waktu Kajian Kajian ini mengambil lokasi Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tengggara Barat. KJKS PALEBA sebagai objek penelitian karena koperasi syari’ah ini dalam menjalankan fungsi ekonominya mendapatkan DAD sebesar Rp 7.500.000.000 dan pada fungsi sosialnya memberikan santunan kematian kepada anggota sebanyak Rp 1.000.000. Waktu yang dibutuhkan pada kajian ini selama satu tahun, dimulai pada bulan Agustus 2014 sampai dengan bulanAgustus 2015. Kajian Kualitatif Pemilihan informan Informan berasal dari orang-orang yang dianggap mempunyai informasi signfikan dan menguasi keadaan dan dilakukan dengan teknik snowball yang akan terus bergulir sampai titik jenuh. Informan adalah komunitas koperasi yang terdiri dari pengurus, pengawas, karyawan dan anggota yang berjumlah 31 orang. Teknik pengumpulan data
1. 2. 3. 4.
Menggunakan teknik triangulasi yang terdiri dari: Wawancara mendalam Observasi lapangan Dokumentasi FGD
Jenis Data 1. Data kuantitatif, berupa data dan analisis laporan keuangan koperasi 2. Data kualitatif, berupa data hasil wawancara dan observasi lapangan Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan data mulai dilakukan sejak peneliti terjun kelapangan dengan adanya hipotesis. Pengolahan dan analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
18 Alat analisis Alat analisis yang digunakan pada kajian ini adalah analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman). Rangkuti (2009) mengatakan bahwa analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities dan Threath), adalah identifikasi dari berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pada perusahaan. Analisis ini merupakan analisis dengan pendekatan dua faktor utama yang mempunyai pengaruh besar pada , yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor ekternal terdiri dari peluang dan ancaman. Strengths (kekuatan) adalah segala hal yang dibutuhkan pada kondisi yang sifatnya internal organisasi agar supaya kegiatan-kegiatan organisasi berjalan maksimal. Misalnya : kekuatan keuangan, motivasi anggota yang kuat, nama baik organisasi terkenal, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih, anggota yang pekerja keras, memiliki jaringan organisasi yang luas, dan lainnya. Weaknesses (kelemahan) adalah terdapatnya kekurangan pada kondisi internal organisasi, akibatnya kegiatan-kegiatan organisasi belum maksimal terlaksana. Misalnya; kekurangan dana, memiliki orang-orang baru yang belum terampil, belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai organisasi, anggota kurang kreatif dan malas, tidak adanya teknologi dan sebagainya Opportunities (peluang) adalah faktor-faktor lingkungan luar yang positif,yang dapat dan mampu mengarahkan kegiatan organisasi kearahnya. Misalnya; Kebutuhan lingkungan sesuai dengan tujuan organisasi, masyarakat lagi membutuhkan perubahan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang bagus, belum adanya organisasi lain yang melihat peluang tersebut, banyak pemberi dana yang berkaitan dengan isu yang dibawa oleh organisasi dan lainnya. Threats (ancaman) adalah faktor-faktor lingkungan luar yang mampu menghambat pergerakan organisasi. Misalnya : masyarakat sedang dalam kondisi apatis dan pesimis terhadap organisasi tersebut, kegiatan organisasi seperti itu lagi banyak dilakukan oleh organisasi lainnya sehingga ada banyak competitor atau pesaing, isu yang dibawa oleh organisasi sudah basi dan lainnya Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) dalam suatuproyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT memandu untuk mengidentifikasi positif dan negatif didalam organisasi atau perusahaan dan diluar itu dalam lingkungan eksternal.Berikut adalah beberapa tujuan dari analisis SWOT: 1. Mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang terlibat sebagai input untuk merancang proses, sehingga proses yang dirancang dapat berjalan optimal, efektif, dan efisien. 2. Untuk menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu 3. Mengetahui keuntungan yang dimiliki perusahaan kompetittor
19 4. Menganalisis prospek perusahaan untuk penjualan, keuntungan, dan pengembangan produk yang dihasilkan 5. Menyiapkan perusahaan untuk siap dalam menghadapi permasalahan yang terjadi 6. Menyiapkan untuk menghadapi adanya kemungkinan dalam perencanaan pengembangan di dalam perusahaan. Tabel 1 Analisis SWOT FAKTOR
POSITIF
NEGATIF
INTERNAL
KEKUATAN
KELEMAHAN
EKTERNAL
Daftar kekuatan-kekuatan yang dimiliki PELUANG
Daftar kelemahan-kelemahan yang dimiliki ANCAMAN
Daftar peluang-peluang yang harus diraih
Daftar ancaman-ancaman yang didapat
Pada kajian ini SWOT digunakan untuk menganalisis kapasitas manajer pada pengelolaan koperasi dalam upaya pembedayaan ekonomi lokal yang dilakukan secara kualitatif. Setelah analisis terhadap kapasitas manajer, diperlukan analisis strategi penguatan kapasitas manajer, dengan menggunakan analisis strategi SWOT yaitu memadukan faktor-faktor internal dengan faktorfaktor eksternal yang ada secara kualitatif. Tabel 2 Analisis Strategi SWOT Faktor internal Faktor eksternal Opportunities (O) Daftar peluang eksternal Threats (T) Daftar ancaman eksternal
Strengths (S) Daftar kekuatan internal
Weaknesses (W) Daftar kelemahan internal
Strategi SO
Strategi WO
Strategi ST
Strategi WT
1. Strategi SO adalah strategi yang dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan guna merebut dan mendapatkan peluang sebesar-besarnya. 2. Strategi ST adalah strategi untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. 3. Strategi WO adalah strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki. 4. Strategi WT adalah strategi yang berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Kajian Kuantitatif Menggunakan alat analis rasio profitabilitas. Menurut Kasmir (2008) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi
20 Identifikasi variabel Variabel-variabel yang akan dianalisis pada laporan keuangan koperasi dapat adalah analisis profitabilitas konten sebagai berikut : a. Sisa Hasil Usaha b. Modal Sendiri c. Total Aktiva Definisi Operasional Variabel Variabel-variabel yang telah diidentifikasikan tersebut selanjutnya dapat didefinisikan sebagai berikut: 1. Profitabilitas adalah kemampuan KJKS PALEBA untuk menghasilkan laba bersih atau Sisa Hasil Usaha. 2. Sisa hasil usaha merupakan pendapatan KJKS PALEBA yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk bunga dan pajak dalam satu tahun buku yang dinyatakan dalam satuan rupiah. 3. Modal sendiri adalah modal KJKS PALEBA yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, modal sumbangan, sumbangan gedung, SHU tak terbagi serta sisa hasil usaha tahun berjalan yang dinyatakan dalam satuan rupiah. 4. Total Aktiva yaitu harta KJKS PALEBA berupa aktiva lancar dan aktiva tetap yang digunakan koperasi untuk operasi usahanya dalam memperoleh Sisa Hasil Usaha dinyatakan dalam satuan rupiah. Prosedur Analisis Data Menjawab dan memecahkan masalah yang diajukan melalui identifikasi masalah dan rumusan masalah pada penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Informasi ini dapat berupa neraca dan laporan Laba Rugi KJKS PALEBA. Setelah neraca dan laporan Laba Rugi koperasi tersebut diperoleh secara lengkap kemudian dilakukan pengolahan data agar mudah dianalisis. Menganalisis suatu data diperlukan alat analisis yang dalam penelitian ini menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas dengan mengacu kepada pedoman kesehatan koperasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKN nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007TentangPedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa KeuanganSyariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah dengan tahapan sebagai berikut: 1. Perhitungan nilai profitabilitas dinyatakan dalam persentase dan dihitung dengan menggunakan 2 rumus sebagai berikut: Sisa Hasil Usaha ROA x100% Total Aktiva 2. Memberikan nilai akhir dengan pembobotan terhadap nilai profitabilitas aset dan ekuitas kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan pedoman penilaian kesehatan koperasi tahun 2007. Adapun standar yang digunakan untuk masing-masing analisis sebagai berikut:
21
Tabel 3 Perhitungan Kesehatan Koperasi Aspek Profitabilitas Aset Rasio Rentabilitas Ekuitas (%) < 5% 5 - 7.4 7.5 – 10 >10
Nilai Kredit
Bobot (%)
Skor
Kreteria
25 50 75 100
3 3 3 3
0.75 1.50 2.25 3.00
Rendah Kurang Cukup Tinggi
Sumber: Kemenkop dan UMKM 2007 Perancangan Program Partisipan Perancangan Beberapa pihak terlibat dalam perancangan ini adalah: 1. Pengurus, pengawas, pengelola dan anggota KJKS PALEBA 2. Kepala desa 3. Badan Permusyawaratan Desa. Proses perancangan strategi dan program aksi Proses perancangan strategi dan program aksi dimulai dengan pendataan melalui FGD kemudian data diolah menggunakan analisis SWOT.
22
23
4 PROFIL KOMUNITAS KELURAHAN DALAM Luas dan Batas Wilayah Secara administratif Kel. Dalam merupakan salah satu dari tujuh kelurahan yang ada di Kec. Taliwang KSB. Berdasarkan data tahun 2011 Kel. Dalam mempunyai luas wilayah sebesar 109,2 hektar (ha), ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2010 yang wilayahnya mencapai 196 ha. Pada tahun 2010, Kel. Dalam mengalami pemisahan dua wilayah lingkungan, yaitu Ling. Arab dan Ling. Kenangan dimekarkan berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kelurahan Arab Kenangan, menjadi kelurahan definitif baru di Kecamatan Taliwang. Kelurahan Dalam di Kecamatan Taliwang KSB dibatasi oleh beberapa batasan wilayah berikut ini: Tabel 4 Batas Wilayah Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang No 1 2 3 4
Batas Sebelah utara Sebelah selatan Sebelah timur Sebelah barat
Desa/kelurahan Kelurahan Sampir/Desa Batu Putih Kelurahan Kuang/Kelurahan Sampir Kelurahan Kuang Kelurahan Arab Kenangan/Kelurahan Bugis
Sumber: Profil Kelurahan Dalam 2011 Peta wilayah Berikut peta wilayah Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang
Gambar 2 Peta Wilayah Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang
24 Kependudukan Penduduk Kelurahan Dalam Tahun 2011 sebanyak 3741 jiwa dengan dengan komposisi laki-laki sebanyak 1742 orang, sedangkan perempuan 1999 orang, kepadatan penduduk 34 jiwa perkilometer persegi. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 830. Gambar3 Jumlah Penduduk Kelurahan Dalam dengan Katagori Usia 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4
PEREMPUAN
LAKI-LAKI
300
200
100
0
100
200
300
Sumber: Profil Kelurahan Dalam Tahun 2011, data diolah Berdasarkan agama, maka komposisi penduduk Kelurahan Dalam dapat digambarkan melalui diagram berikut : Diagram1 Persentase Penduduk Kelurahan Dalam berdasarkan Agama BUDHA 0%
KRISTEN 0%
HINDU 0%
PROTESTAN LAIN 0% 0%
ISLAM 100%
Profil Kelurahan Dalam Tahun 2011, data diolah Gambar menggambarkan bahwa mayoritas penduduk (100%) Kelurahan Dalam memeluk Agama Islam sebagai keyakinannya. Keragaman budaya dan etnis bisa mencair dalam kegiatan keagamaan yang memang diikatkan dengan persaudaraan sesama umat Islam. Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kelurahan Dalam dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5 Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Dalam No 1 2 3 4 5 6
Tingkat Pendidikan Tamat Sekolah Dasar / Sederajat Tamat Sekolah Menengah Pertama / Sederajat Tamat Sekolah Menengah Atas / Sederajat Tamat Diploma / Sederajat Tamat Strata 1 Tamat Strata 2
Sumber: Profil Kelurahan Dalam Tahun 2011, data diolah
Jumlah 222 93 139 14 80 8
25 Pada tabel dapat dilihat bahwa penduduk yang tamat SD mendominasi jenjang pendidikan penduduk, namun disisi jenjang sarjana cukup signifikan. Pada tingkatan Strata 1 (S1) jumlah sarjana ini mencapai total 80 orang, pada tingkatan Strata 2 (S2) jumlah magister sebanyak 8 orang. Hal ini menggambarkan bahwa dalam jenjang pendidikan, penduduk Kelurahan Dalam cukup menaruh perhatian pada proses pendidikan. Berdasarkan ragam etnis yang berada pada Kelurahan Dalam, dapat dilihat pada diagram data berikut: Diagram 2 Persentase Ragam Etnis Penduduk Kelurahan Dalam Jawa 3%
Bugis Makasar SundaMinang 5% 3% 1% 1% Bali Sasak 0% 4% Mbojo 2%
Arab 6%
Samawa 75%
Sumber : Profil Kelurahan Dalam Tahun 2011, data diolah Diagram menunjukkan penduduk Kelurahan Dalam mempunyai ragam etnis yang heterogen, mulai dari Suku Samawa (suku asli), Suku Arab, Suku Makasar, Suku Bugi, Suku Minang, Suku Sunda, Suku Jawa, Suku Bali, Suku Sasak dan Suku Mbojo. Dari sekian banyak suku-suku yang ada di Kelurahan Dalam, Suku Samawa masih mendominasi, artinya penduduk asli lokal masih tetap bertahan. Kepadatan Geografis dan Agraris Kelurahan Dalam setelah mengalami pemisahan Lingkungan Arab dan Lingkungan Kenangan, luas geografisnya berkurang sekitar 44,3% yang menjadi 109,2 hektar. Adapun penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 6 Penggunaan dan Luas Lahan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penggunaan Pemukiman Perkantoran Pertamanan Persawahan Perkebunan Perkuburan Prasarana Umum Pekarangan Total
Sumber : Profil Kelurahan Dalam Tahun 2011
Luas 44,500 3,200 0,500 40,000 5,000 1,500 9,700 4,800 109,200
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
26 Pertumbuhan Penduduk Pada tahun 2010 jumlah Kelurahan Dalam mencapai 6289 jiwa dengan komposisi laki-laki 3017 orang dan perempuan sebanyak 3280 orang. Kepadatan penduduk mencapai 32 jiwa permeter persegi. Jumlah Kepala Keluarga (KK) 1587. Tingginya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tahun 2010 ini disebabkan belum mekarnya Lingkungan Arab dan Lingkungan Kenangan menjadi kelurahan. Setelah mekarnya lingkungan Arab dan Lingkungan Kenangan menjadi Kelurahan Arab Kenangan, jumlah penduduk Kelurahan Dalam Tahun 2011 mengalami pengurangan menjadi 3741 jiwa dengan dengan komposisi laki-laki sebanyak 1742 orang dan perempuan sebanyak 1999 orang, kepadatan penduduk 34 jiwa perkilometer persegi. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 830. Grafik 1 Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kelurahan Dalam 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
6289
3741 JUMLAH PENDUDUK
2010
2011
Sumber : Profil Kelurahan Dalam Tahun 2011 Pada grafik Kelurahan Dalam mengalami pertumbuhan penduduk yang negatif yang cukup signifikan yaitu kisaran 40%, hal ini berdasar pada pemekaran wilayah geografis dan demografis. Struktur Sosial Kelurahan Dalam merupakan kelurahan dengan tingkat pelapisan sosial yang cukup beragam. Hal ini terlihat pada beragamnya jenis matapencaharian, mulai dari pedagang, petani/peternak, karyawan stasta dan pemerintah, dosen dan lainnya, yang kesemuanya itu menjadi satu kesatuan dalam interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, terkadang dalam satu jenis matapencaharian, misalnya seorang penduduk berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada saat yang bersamaan juga berperan sebagai seorang pedagang. Pada contoh yang lain, petani garapan sawah misalnya, terkadang juga mengambil peran sebagai peternak untuk menambah inventarisir kekayaan. Seorang pedagang yang secara etnis masuk sebagai seorang keturunan Etnis Arab, dalam pergaulan sehari-hari juga mengambil peran sebagai tokoh agama. Khususnya dalam sektor perdagangan/bisnis, peran HMB pemilik Toko MJM sangat berpengaruh, demikian juga Bpk Su pemilik UD. ST. Dalam masalah keagamaan, masing-masing lingkungan pada Kelurahan Dalam mempunyai tokoh yang cukup menonjol. Ada HU pada Lingkungan Beleong HZ pada Lingkungan Sebok, HR di Lingkungan Selayar, HZ di Lingkungan Kota Baru. Tokoh pemuda yang cukup berperan melalui Ikatan Karang Taruna Dalam
27 adalah HS, yang juga selaku ketua Gabungan Kelompok Tani se Kecamatan Taliwang. Kelembagaan Sosial Disamping eksistensi lembaga pemerintahan, berkembang pula lembagalembaga sosial yang memang dalam kesehariannya mempunyai dimensi sosial. Kelembagaan sosial pada Kelurahan Dalam meliputi : Tabel 7 Nama Lembaga dan Status Pergerakan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nama Lembaga Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Lembaga Ikatan Pemuda Dalam Karang Taruna Kelompok Tani/Nelayan Lembaga Adat Organisasi Keagamaan Organisasi Pemuda dan Olahraga Kelompok Gotong Royong Yayasan sosial
Status Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif
Sumber: Profil Kelurahan Dalam Tahun 2011, data diolah Jejaring Sosial Keaktifan peran kelembagaan non formal bentukan masyarakat pada Kelurahan Dalam tergolong aktif sehingga dalam perannya masing-masing mempunyai andil tersendiri. Persatuan Mate Telas (Persatuan Mati Hidup) adalah organisasi kemasyarakat yang berperan sebagai Stering Committee (SC) dibawah komando Subrata Calik dan wakilnya Supriadi Sus. Fungsi pengkoordinasian dan pengawasan pada acara-acara kemasyarakatan menjadi tugas dari organisasi yang sudah berdiri sejak era 80 an ini. Organisasi ini tidak memperbolehkan bagi tuan rumah dalam menjamu para pekerja yang membatu dengan makan besar, cukup sekedar rokok. Pada tingkat pelaksana, peran lembaga kemasyarakatan lain adalah sebagai Organizing Committee (OC). Sebut saja Kelompok Kerja Dalam yang diketuai oleh Herman. Organisasi ini membatu komunitas dalam penyediaan alat-alat seperti terop, kursi, panggung, lighting sampai sound system. Aset-aset tersebut menjadi inventarisir organisasi, juga disewakan bagi masyarakat umum untuk kas, namun bagi komunitas Kelurahan Dalam khususnya tidak dipungut biaya. Peran Remaja Masjid Darul Arqam sebagai OC khusus dalam hal keagamaan yang dipimpin oleh In, cukup aktif. Pengajian remaja, bapak-bapak dan pengajian ibu-ibu sampai perayaan hari-hari besar Islam akan menjadi tugas dan fungsi organisasi ini. OC yang lain adalah Ikatan Karang Taruna Dalam yang diketuai pimpin oleh HS dan wakilnya An juga tidak kalah berperan. Andilnya pemuda dalam kerja bakti dan olah raga menjadi bagian keseharian para pemuda demi
28 terwujudnya kekompakan para pemuda yang terkadang rawan akan konflik jika tidak ada saluran kegiatan yang positif.
Kelompo k Kerja Dalam
Persatuan Mate Telas Kelurahan Remaja Dalam Masjid Dalam Ikatan Karang Taruna Dalam
Gambar 4 Pola Hubungan antar Jejaring Sosial Kelembagaan Kelembagaan Ekonomi Kelurahan Dalam mempunyai potensi yang cukup besar dalam pengembangan usaha produktif, dikarenakan pasar induk tradisional kecamatan berada dilokasi kelurahan ini. Tabel 8 Nama Lembaga, Jenis dan Jumlah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nama Lembaga Koperasi Bank pemerintah Angkutan desa/kota Ekspedisi Group musik/band Penyewaan alat musik/band Pertukangan Pengacara/advokat Penginapan Perindustrian penyamakan kulit Restoran/rumah makan Swalayan Toko/kios Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Pangkalan minyak tanah Total
Jenis Jasa Jasa Jasa Jasa Jasa Jasa Jasa Jasa Jasa Barang Barang Barang Barang Barang Barang Barang/Jasa
Jumlah 19 1 3 1 4 4 43 1 43 22 8 4 95 1 10 260
Sumber: Profil Kelurahan Dalam Tahun 2011, data diolah. Data pada tabel menggambarkan pelaku UMKM cukup bervariasi, namun dari sekian banyak usaha masyarakat, jenis usaha toko/kios menempati urutan tertinggi jumlahnya yaitu sebanyak 95 unit, diikuti pula oleh penyewaan kamarkamar atau kos-kosan untuk menopang kegiatan pasar. Kegiatan jual beli pada pasar induk menimbulkan dampak yang luar biasa kompleksnya. Kegiatan pasar tradisional tentunya ditopang oleh akses sumberdaya lokal maupun luar.
29 Keberadaan pasar induk memang menjadi perangsang tersendiri dalam tumbuh berkembangnya usaha produktif, sehingga jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkembang pesat. Perkembangan jumlah UMKM juga didukung oleh adanya Program Dana Stimulus Ekonomi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) KSB Pola-Pola Kebudayaan Kelurahan Dalam dengan kondisi sosial masyarakatnya yang heterogen, sebagaimana terlihat pada diagram persentase etnis diatas, mempunyai sistem norma dan nilai yang bervariatif. Kehadiran pendatang yang berasal dari luar daerah, misalnya Suku Mbojo, Suku Sasak, Suku Bali, Suku Jawa, dan lain-lain menambah inventarisir keragaman budaya yang ada pada Kelurahan Dalam. Pola-pola penerapan kebijakan pun harus disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Budaya Suku Samawa belum tentu kiranya cocok bagi mereka yang berasal dari Suku Minang misalnya, atau yang dari Bali. Begitu juga budaya yang berasal dari daerah Jawa, belum tentu juga akan cocok dengan budaya Suku Samawa, atau bahkan diantara para pendatang dengan beragam suku dan adat istiadat yang mereka bawa belum tentu juga serasi dan sejalan dengan para pendatang yang lain, misalnya Suku Bugis cocok dengan Suku Sunda dan lain-lain. Pola-Pola Adaptasi Ekologi Kelurahan Dalam berlokasi cukup strategis yang berada pada Ibu Kota kabupaten. Dengan demikian posisi yang cukup strategis ini mempunyai potensi perkembangan disektor perekonomian terutama perdagangan barang dan jasa. Pasar tradisional mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk. Perubahan rumah-rumah penduduk yang berdekatan dengan lokasi pasar tradisional menjadi toko atau kios kian berkembang. Munculnya “pasar kaget" pada ruas-ruas jalan menjadi pemandangan yang biasa ditemukan disekitar pasar. Lapak-lapak illegal yang terbentuk disekitar pasar menjadi sarana bagi penduduk untuk bisa mencari rezeki. Penduduk Kelurahan Dalam mencoba memaksimalkan lokasi lingkungan mereka untuk mencari aktifitas produktif yang cukup menghasilkan bagi keluarga. Perubahan ini menjadi hal yang biasa karena konsep adaptasi dengan lingkungan dan ekologis yang berbasis perdagangan. Matapencaharian Utama Mata pencaharian penduduk Kelurahan Dalam beraneka ragam, mulai dari petani/peternak, pelaku UMKM, Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan, dosen, karyawan swasta, karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lain-lain. komposisi matapencaharian penduduk Kelurahan Dalam digambarkan pada grafik berikut ini:
30 Grafik 2 Persentase dan Jenis Matapencaharian Penduduk Kelurahan Dalam 300 200 100 0
291
293 99
7
78
8
1
5
107
JUMLAH
Sumber: Data Profil Kelurahan Dalam Tahun 2011, data diolah Berdasarkan grafik dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk Kelurahan Dalam mempunyai matapencaharian utama pada sektor pertanian/peternakan sebesar 33 persen, yang berimbang dengan sektor UMKM 33persen selanjutnya selanjutnya buruh dan PNS masing-masing 8% dan 7%. Matapencaharian yang lain rata-rata dibawah 5%. Ikhtisar Kelurahan Dalam merupakan salah satu dari 7 kelurahan ada di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Secara geografis letak Kelurahan Dalam berada pada posisi yang cukup strategis dalam upaya pengembangan masyarakat pada berbagai sektor. Perkembangan sektor perdagangan begitu pesat di wilayah kelurahan ini, salah satu faktor perkembangannya dikarenakan keberadaan pasar induk kabupaten. Keberadaan pasar induk kabupaten ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat lokal secara khusus maupun bagi penduduk pendatang yang memang mencoba mencari penghasilan khusus dalam dunia perdagangan. Berbagai etnis dan suku yang hadir di Kelurahan Dalam pada akhirnya menjadi suatu keragaman sosial dan budaya. Perbauran dan interaksi masyarakat lokal dan pendatang membentuk suatu tatanan sistem dan nilai tersendiri. Ada pola-pola adaptasi bagi pendatang dan ada pola-pola adopsi bagi penduduk lokal. Masalah-masalah yang muncul di Kelurahan Dalam, mulai dari masalah sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan memang merupakan bagian dari dinamika perjalanan kehidupan sehari-hari. Peran kelembagaan baik formal bentukan pemerintah maupun non formal atau lembaga sosial yang dibentuk oleh masyarakat pada Kelurahan Dalam dirasakan cukup membantudalam upaya penanganan berbagai masalah. Kebekuan dan kekakuan interaksi dari pelapisan sosial yang ada, mulai dari keragaman etnis dan keragaman matapencaharian yang mengarah kepada ketimpangan penghasilan, dapat terpecahkan dengan adanya forum-forum keagamaan, kepemudaan dan lainnya.
31
5 PROFIL KJKS PALEBA Sebagai upaya mewujudkan visi KSB menjadi kabupaten percontohan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dibawah naungan ridha Allah dalam melaksanakan program-program pembangunan, maka didirikanlah KJKS PALEBA pada tahun 2006. KJKS PALEBA adalah koperasi yang menjalankan operasionalnya berdasarkan sistem syari’ah. Koperasi ini merupakan koperasi simpan pinjam yang berkedudukan di Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat. Landasan hukum KJKS PALEBA adalah sebuah lembaga keuangan non bank yang berbadan hukum koperasi (koperasi simpan pinjam). KJKS PALEBA mempunyai landasan hukum operasional umum meliputi: 1. UU No. 25/1992Tentang Perkoperasian 2. Peraturan Pemerintahnomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 3. Instruksi Presidennomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian 4. PP No.33/1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi 5. Keputusan Menteri koperasi, Pengusaha Kecil & Menengah No.145/KEP/M/VII/1998 Tentang Petunjukan Pelaksanaan Penamanan Modal Penyertaan Pada Koperasi 6. Keputusan Menegkop dan UKM RI No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah 7. Peraturan Menegkop dan UKM RI No. 15/per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menegkop dan UKM RI No. 19/per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Kondisi Keuangan Sebagai sebuah lembaga keuangan non bank, KJKS PALEBA melakukan aktifitas simpan pinjam. Usaha simpan yang dikelolah koperasi syari’ah ini terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Berikut aspek permodalan / keuangan KJKS PALEBA pada RAT 2014. Tabel 9 Modal Sendiri / Kekayaan Bersih No 1 2 3 4 5 6 7
Uraian Simpanan Pokok Simpanan Wajib Modal Penyertaan Modal Donasi Cadangan Umum Cadangan Resiko SHU tahun berjalan Total
Sumber : KJKS PALEBA 2014
Jumlah 16.500.000 22.820.000 7.500.000.000 600.000.000 27.060.812 11.275.338 177.236.703 8.354.892.853
32 Tabel 10 Kewajiban Lancar No 1 2 3 4 5 6 7
Uraian Simpanan Paleba Simpanan Berjangka Modal Penyertaan Jangka Pendek Tabungan Abadi Sosial Bagi Hasil YMH dibayar Zakat, infaq dan shadaqoh Pembiayaan Channeling Total
Jumlah 228.500.359 296.000.000 720.000.000 156.435.000 502.204.552 4.636.609 237.500.000 2.145.276.520
Sumber: KJKS PALEBA 2014 Tabel 11 Harta / Kekayaan No 1 2 3 4 5 6 7
Uraian Kas Bank Piutang Aktiva Ijarah Inventaris Amortisasi Santunan Kematian Total
Jumlah 26.310.750 21.311.333 8.799.457.741 4.693.250 82.776.749 1.779.000.000 10.500.169.373
Sumber: KJKS PALEBA 2014 Struktur Organisasi RAPAT ANGGOTA TAHUNAN Pengawas Ketua Anggota Anggota
Pengurus Ketua Sekretaris Bendahara MANAGER
KABAG OPERASIONAL
Pembu kuan
Teller/ Kasir
KABAG MARKETING
Adm Pbiayaan
AO/ FO
Remedial/ Kolektor
Gambar 5 Struktur Organisasi Koperasi Pembagian tugas dan wewenang masing-masing jabatan Tugas pengawas 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan koperasi 2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan
kebijakan
dan
33 3. Pengurus telah dipercayakan/ dikuasakan Wewenang pengawas 1. Meneliti catatan yang ada pada koperasi 2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan Tugas pengurus 1. Membuat/ menetapkan kebijakan dan perencanaan 2. Mengangkat manager 3. Menerima anggota baru 4. Bertindak sesuai dengan anggaran dasar 5. Melayani kepentingan anggota 6. Meningkatkan jumlah anggota koperasi 7. Melakukan tugas-tugas pendidikan 8. Memelihara catatan dan pembukuan 9. Melaksanakan pengawasan 10. Wewenang pengurus 11. Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan 12. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru 13. Melakukan tindakan kemanfaatan koperasi sesuai keputusan rapat anggota Uraian tugas masing-masing pengurus Ketua 1. Memimpin, pelaksanaan tugas dalam koperasi 2. Memimpin rapat anggota tahunan 3. Memberikan keputusan sesua dengan usulan para bawahan 4. Menandatangani surat 5. Menjalin hubungan dengan baik dengan pihak luar 6. Menjaga kerukunan,disiplin dan kerjasama antar anggota pengurus 7. Menjalankan kerjasama dengan semua pihak 8. Menandatangani semua buku organisasi Sekretaris 1. Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku organisasi 2. Mengurus surat-surat dari semua anggota pengurus 3. Memelihara dan menyelenggarakan arsip yang berkaitan dengan kesekertariatan 4. Memelihara tata kerja/ atau peraturan serta ketentuan lainnya 5. Mensyahkan semua surat bersama dengan ketua 6. Menyusun laporan untuk kepentingan rapat angota 7. Menyelenggarakan agenda surat masuk dan keluar Bendahara 1. Memelihara keuangan 2. Merencanakan sumber dana dan pengunaannya 3. Mencari dana dengan memupuk simpanan 4. Mengatur pengeluaran uang 5. Mengambil langkah untuk mencegah timbulnya kerugian 6. Memberikan saran dan pertimbangan saat membuat perjanjian dengan pihak lain 7. Mengawasi serta mengontrol pelaksanaan kreditbersama 8. Manager menandatangani bukti pengeluaran uang
34 9. Membimbing dan mengawasi manager dalam hal administrasi keuangan 10. Menyusun pelaksanaan investasi termasuk konfirmasi hutang dan piutang Uraian Tugas Pengelola Koperasi Manager 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Menyusun rencana pendapatan Mencek bukti kas keluar dengan bukti pendukung Mencek buku umum Bersama bendahara menandatangani buku kas kasir Melaksakan hubungan baik dengan pemerintah maupun pihak luar Melakukan pengawasan aktivitas kegiatan usaha Menyusun laporan keuangan dan rugi laba Melakukan penerimaan karyawan baru Kepala Bagian Operasional
Kepala bagian pembukuan Merencanakan, mengarahkan, mengotrol serta mengevaluasi seluruh rangkaian aktifitas di bidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme KJKS khususnya dalam pelayanan terhadap mitra/nasabah maupun anggota KJKS Teller 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Membuat nomor urut disetiap bukti pembukuan Mengisi blangko bukti kas Memberikan kepihak yang berwenang untuk menandatangani Memberikan bukti-bukti kepada orang yang berkepentingan Meneliti setiap bukti extern sebelum pembayaran Mengadakan pencocokan dengan penata buku Membuat berita acara di tiap ada pemeriksaan kas Menyimpan dan mengamankan bukti transaksi Menadatangani setiap buku kas bersama dengan manager
Jasa Mitra/Nasabah Memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan produk funding (penghimpunan dana) yang dimiliki KJKS, dalam hal ini tabungan (simpanan lancar) dan deposito (simpanan berjangka). Administrasi Pembiayaan Mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan Pembukuan 1. 2. 3. 4. 5.
Mengecek setiap bukti yang diterima Mencatat nomor perkiraan pada bukti yang dibutuhkan Mencatat tanggal pembukuan setelah pembukuannya Membuat file yang akan di bukukan Mencek bukti terhadap keapsahannya
35 6. 7. 8. 9.
Menyimpan dan mengatur dokumen Membuat kartu harta tetap Menyusun bukti file masing-masing kegiatan Menjalin hubungan kerja yang baik dengan para petugas yang lain
Kepala Bagian Marketing Merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target lending dan funding serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Account Officer ( Ao ) Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan. Funding Officer ( Fo ) Menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menghimpun dana masyarakat. Remedial/Kolektor Menjemput setoran baik angsuran pembiayaan maupun setoran tabungan mitra/ nasabah. Hak Dan Kewajiban Anggota Kewajiban anggota koperasi 1. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota 2. Berpatisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi 3. Mengembangakan dan memelihara kebersamaan berdasar atas azas kekeluargaan Hak anggota koperasi 1. 2. 3. 4.
Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota Memilih dan/ atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuandalam anggaran dasar Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta 5. Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota 6. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggarn dasar. Produk KJKS 1. Simpanan / Wadi’ah ( Harian ) Prinsip Wadiah adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Landasan SyariahQS An Nisaa’ ayat 58:
36 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. Landasan AL Hadist riwayat Abu Daud dan Tirmidzi “Berkata Rasulullah saw : “tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” 2. Simpanan Berjangka Suatu akad penyerahan modal dari pemilik modal (shahibul maal) yakni pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama antara KJKS/BMT dengan pemilik modal (anggota yang menabung). Landasan SyariahQS An Nisaa’ ayat 29: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 3. Pembiayaan Murabahah Murabahah yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.Landasan SyariahQS Al Baqarah ayat 275: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” Landasan Al Hadist riwayatAl Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban: “Dari Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” 4. Pembiayaan Mudharabah Pengertian AI-mudharabahadalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.Landasan SyariahQS An Nisaa’ ayat 29: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
37 yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” Landasan Al Hadist Riwayat Ibnu Majjah dan Shuhaib Dari shalih bin shuhaib ra bahwa Rasulullah saw bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual 5. Pembiayaan Musyarakah Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.Landasan Syariah QS Shad ayat 24: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini" Landasan Al Hadist Riwayat Abu Daud, yang dishahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah: Rasulullah saw berkata: “Allah SWT berfirman :”Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka” 6. Jasa Qordul Hasan Prinsip Kebajikan yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat infaq shodaqah dan lainnya serta penyaluran alqardul hasan yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang.Landasan Syariah QS Al Hadistayat 11: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” Landasan Al Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa : Nabi saw berkata “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah” KJKS PALEBA sebagai lembaga pengelola Dana Abadi Desa (DAD) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat diaras desa, Pemda KSB melakukan terobosan dan inovasi, salah satunya berupa pemberian dana kepada pemerintah desa yang bisa menstimulus perekonomian masyarakat desa. Dana tersebut diharapkan bisa produktif dan terus bergulir bahkan diharapkan menjadi abadi dalam upaya pembiayaan sektor UMKM. Dana yang dimaksud adalah Dana Abadi Desa (DAD). Menurut AR, DAD merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkap) KSB kepada Pemerintah Desa
38 (Pemdes) yang bersifat produktif yang diharapkan terus berkembang untuk menopang sektor UMKM. Pada tingkatan realisasi pertama yaitu tahun 2006 melalui SK Bupati Sumbawa Barat No. 219/2006 Tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Kepada Desa Se-KSB, ditetapkan DAD sejumlah 100 juta per desa. Saat itu jumlah desa mencapai 38 desa. Pengelolaan DAD ditingkat desa saat itu terkendala dengan keberadaan lembaga pengelola yang belum eksis, sementara disisi lain sektor perekonomian harus ditopang. Dengan ketidakhadiran lembaga pengelola pada akhirnya DAD ditempatkan pada Bank NTB, dengan asumsi pendapatan dari bunga bisa diharapkan sebagai pendapatan desa, namun disisi lain sektor UMKM masyarakat tidak mendapat pembiayaan. Lebih jauh AR mengatakan: ..substansinya adalah pemberian pembiayaan pada sektor UMKM dan pemberian santunan kematian bagi warga KSB. Tidak adanya lembaga pengelola DAD yang profesional ditingkat desa maka untuk sementara waktu ditempatkan di Bank NTB namun tidak tepat sasaran dalam pemberdayaan. Oleh karena itu DAD diformulasikan untuk dikelolah oleh KJKS PALEBA... Kealpaan lembaga profesional pengelola DAD ditingkat desa menjadi masalah yang cukup berarti dalam capaian maksud dan tujuan DAD, sampai akhirnya terbentuklah KJKS PALEBA. Sebuah koperasi syari’ah profesional yang didirikan oleh individu-individu yang berkomitmen untuk menghadirkan pola ekonomi syari’ah di KSB. Salah satu kegiatan usaha koperasi syari’ah ini adalah mengelola DAD. Dalam sebuah wawancara mendalam, NU mengatakan: ...KJKS PALEBA merupakan lembaga profesional yang salah satu tujuannya adalah transformasi pola pengelolaan kepada desa supaya kelak desa bisa mandiri dengan model yang diterapkan oleh koperasi... Payung hukum pengelolaan DAD Pada tingkatan lokal, KJKS PALEBA menjalankan pengelolaan DAD dengan beberapa landasan hukum, diantaranya: a. Perda No. 21/2006 Tentang RPJMD KSB Tahun 2006-2010 b. SK Bupati KSB No. 624/2006 Tentang Pengelolaan DAD di KSB Penganggaran DAD dimulai dari tahun 2006, 2007 sampai 2008 dengan total anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat senilai 10,425 milyar. Sampai laporan RAT 2013, masing-masing desa dan kelurahan mendapatkan porsi DAD yang berbeda-beda. Menurut FT selaku kabag administrasi hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: a. Adanya desa pemekaran baru b. Dana masuk ke KJKS PALEBA secara bertahap c. Masih adanya dana yang belum masuk rekening KJKS PALEBA DAD yang masuk ke rekening KJKS PALEB kemudian disertai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Syari’ah. Beberapa point perjanjian kesepakatan diantaranya: a. DAD merupakan perjanjian modal penyertaan desa dengan KJKS PALEBA b. Pengelolaah dan pengawasan kegiatan usaha oleh KJKS PALEBA berlandaskan pola syari’ah
39 c. Bagi hasi/deviden sebagai hasil pengelolaan modal penyertaan adalah 50% untuk desa dan 50% bagi KJKS PALEBA. Jumlah Dana Abadi Desa (DAD) Jumlah DAD yang paling besar pada angka 225 juta disusul 150 juta kemudian 100 juta dan yang paling kecil sejumlah 75 juta rupiah, sehingga total DAD yang dikelolah oleh KJKS PALEBA menjadi 7,5 milyar rupiah. Dalam pengelolaan DAD ini KJKS PALEBA memberikan pembiayaan pada sektor UMKM guna pemberdayaan ekonomi lokal, dengan demikian harapan putaran DAD bisa memberikan manfaat khususnya pada pendapatan asli desa. Bagi hasil/deviden yang telah diberikan kepada pihak desa/kelurahan pada tiap tahunnya berbeda-beda sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan dana secara keseluruhan pada pembukuan koperasi. Berikut data bagi hasil/deviden untuk semua desa/keluraha se KSB: KJKS PALEBA sebagai lembaga pengelola Tabungan Abadi Sosial (TAS) Pada tahun 2006 KJKS PALEBA mendapat amanah dari Pemda KSB untuk mengelola Tabungan Abadi Sosial (TAS) yang dituangkan dalam Peraturan Bupati (perbup) Sumbawa Barat Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Program Tabungan Abadi Sosial. TAS adalah program yang dicanangkan oleh Pemda KSB yang diwajibkan kepada seluruh Warga KSB dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat dijadikan jaminan sosial bagi setiap kematian dengan sasaran seluruh warga KSB dibuktikan dengan adanya KTP atau surat ketrangan domisili atau Kartu Keluarga/surat keterangan kependudukan lainnya. Tujuan dicanangkannya TAS adalah: 1. Meningkatkan kesejahteraan hidup masyatrakat dengan memberikan santunan sosial sebagai salah satu upaya penanggulangan dan penentasan kemiskinan dalam bentuk santunan kematian 2. Menumbuhkan semangat dan budaya menabung bagi warga masyarakat KSB Ruang Lingkup TAS meliputi: 1. Setiap warga masyarakat KSB diwajibkan mengikuti program TAS 2. Jumlah tabungan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) 3. TAS bersifat abadi, tetap utuh dan tidak berkurang jumlahnya 4. Pengelolaan TAS berorientasi pada profit dengan menggunakan sistem syari’ah 5. Apabila peserta TAS meninggal dunia maka ahli waris dapat diberikan santunan kematian sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan persyaratan: a. Memiliki kartu identitas diri sebagai warga KSB yang sah (KTP/SIM/KK/Surat keterangan kependudukan lainnya) b. Bagi yang belum memiliki KTP/SIM/KK/Surat keterangan kependudukan lainnya dapat dibuktikan dengan namanya tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) c. Memiliki tanda peserta TAS di KJKS PALEBA d. Memiliki sertifikat sejuta pohon
40 e. Bukti sah dari pihak berwenang bahwa yang bersangkutan adalah ahli waris yang berhak mendapatkan santunan kematian 6. Santunan kematian merupakan hasil usaha dari pengelolaan dana TAS 7. Dengan diterimanya santunan kematian oleh ahli waris maka status keanggotaan TAS berakhir 8. Ahli waris tidak berhak mendapatkan santunan kematian apabila kematian merupakan faktor kesengajaan dari ahli waris 9. Dalam hal terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya layanan pemerintahan maka santunan kematian tidak dapat diberikan Pada tataran implementasi dilapangan, KJKS PALEBA telah memberikan manfaat santunan kematian bagi warga KSB sebesar 1 juta rupiah kepada ahli waris. Data RAT 2014 mencatat dana santunan kematian ini mencapai 1,779 milyar rupiah dengan jumlah penerima santunan mencapai 1.779 orang, sementara dana TAS yang terkumpul dan dikelolah oleh koperasi sebesar 156,435 juta rupiah. Saat dikonfirmasi tentang TAS, Nu selaku manager KJKS menyatakan bahwa dalam penyaluran santunan kematian, KJKS mengambil dana dari hasil pengelolaah dana TAS dan DAD dengan menyisihan 25% dari Sisa Hasil Usaha (SHU), hal ini dilakukan karena pada awal KJKS menerima amanat pengelolaan DAD, salah satu motivasinya adalah memberikan santunan kematian bagi warga khususnya yang tergabung dalam keanggotaan koperasi.
41
6 ANALISIS MANAJEMEN ORGANISASI KJKS PALEBA Analisis SDM KJKS PALEBA merupakan koperasi yang didirikan oleh orangperorangan yang mempunyai komitmen pemberdayaan masyarakat lokal. Proses pendirian koperasi diprakarsai oleh 21 orang yang mempunyai legitimasi didalam masyarakat. Beberapa diantara anggota pendiri merupakan pejabat pada instansi daerah di KSB. Dengan adanya legitimasi pada masyarakat ini menjadikan KJKS PALEBA mempunyai nilai tawar di masyarakat. Pendirian KJKS PALEBA didasari dengan adanya keprihatinan akan kondisi KSB yang pada tahun 2006 belum begitu berkembang. Sektor usaha masyarakat belum bergairah karena aspek permodalan yang masih terbatas. Akses kepada lembaga keuangan sangat minim. Pembentukan koperasi ini kemudian menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk mempercepat proses pemberdayaan masyarakat melalui pemberian dana kepada sektor usaha produktif. Dikarenakan KJKS PALEBA adalah kumpulan orang-perorangan yang kuat dan merupakan decision maker maka proses terbentuknya koperasi sangat cepat. Topangan dana dari pemerintah daerah untuk KJKS PALEBA juga menjadi perhatian Pemda KSB. Anggaran keuangan daerah khusus diperuntukkan bagi dan dianggarkan pada Alokasi Dana Desa (ADD), sehinga pada akhirnya KJKS PALEBA mendapat topangan dana yang tergolong besar. Pada periode awal pembentukan koperasi, para pengurus merupakan orang-orang yang telah mempunyai pengalaman mengelola koperasi. Sk sebagai ketua pengurus terpilih secara musyawarah mufakat pada proses pemilihan kepengurusan awal koperasi. Sampai pada tahap ini terbentuklah kepengurusan koperasi. Karena KJKS PALEBA adalah koperasi dengan system dan berlandaskan ekonomi Islam, maka dengan segala keterbatasan pengetahuan dan waktu yang tersedia, pengurus koperasi akhirnya sepakat untuk mengangkat seorang manajer untuk mengelola koperasi. Manajer KJKS PALEBA mempunyai konsep dan pengalaman pada koperasi jasa keuangan syari’ah. Beberapa koperasi berhasil didirikan atas inisiasi dari Bpk Nu. Dengan bermodal pengalaman ini kemudian manajer berkomitmen untuk melakukan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi. Sampai saat ini pengelolaan KJKS PALEBA dalam pengurusannya masih diketua oleh pengurus yang sama sejak terbentuknya koperasi. Pengurus yang diketuai oleh Bpk Sk saat ini sama sekali tidak terlibat pada kegiatan koperasi. sangat beralasan karena kesibukan beliau sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga segala urusan koperasi diserahkan sepenuhnya kepada manajer. Bersama ketua, pengurus didampingi oleh sekertaris Bpk Ib. Kapasitas Ib sebagai sekertaris juga berhalangan yang semata-mata tugas fungsi pokoknya sebagai PNS. Dalam hal memegang peran dan fungsinya, sekertaris juga menyerahkan sepenuhnya kepada manajer KJKS PALEBA. Perangkat pengurus selanjutnya adalah bendahara. Kondisi bendahara tidak jauh berbeda dengan sekertaris dan ketua, mempunyai tugas dan fungsi pokok sebagai PNS di lingkungan Pemda KSB. Dengan tidak terlibatnya semua jajaran pengurus, maka tonggak manajemen koperasi berada ditangan manajer.
42 Keberadan pengawas yang diketuai oleh Bpk As hanya bersifat formalitas. As didampingin oleh Jl dan Za sebagai anggota juga tidak menunjukkan partisipasi aktifnya sebagai pengawas. Sejak diangka sebagai pengawas, ketua dan anggota menunjukkan partisipasi yang sangat minim. Pengawasan pada tingkat internal menjadi lemah. Selaku pengelola koperasi, manajer mengambil peran segalanya, baik masalah internal koperasi sampai masalah ekternal koperasi. Kapasitas manajer selaku pemimpin usaha simpan pinjam sudah sangat berpengalaman. Beberapa lembaga koperasi yang sejenis menjadikan beliau sebagai rujukan dan konsultan. Ada beberapa koperasi jasa keuangan yang telah beliau dirikan dibeberapa tempat di Indonesia. Konsep koperasi syari’ah yang diaplikasikan pada KJKS PALEBA merupakan tawaran yang datangnya dari dari Nu. Dalam mengelola KJKS PALEBA manajer didukung oleh tim manajemen pengelola yanbg terdiri dari kepala bagian marketing dan kepala bagian administrasi. Kepala bagian marketing adalah pengelola yang bertangungjawab pada urusan anggota yang melakukan peminjaman modal kepada koperasi, mulai dari proses survey sampai penagihan angsuran anggota. Kepala bagian marketing langsung bertanggungjawab kepada manajer selaku atasan. Segala kegiatan dan pelaksanaan kerja selalu berkoordinasi dengan manajer. Kelapa bagian marketing mempunyai pengalaman yang cukup banyak di beberapa tempat khususnya di Jawa dan Jakarta. Kapasitas kepala bagian cukup memadai khususnya pada upaya pengembangan masyarakat. Kelapa bagian marketing mempunyai bawahan masing-masing pada tingkatan surveyor yaitu dua orang tenaga lapangan dan pada tingkatan remedial atau penagihan yaitu satu orang tenaga lapangan. Pada bagian pembukuan koperasi, manajer dibantu oleh kelapa bagian adminstrasi keuangan. Kelapa bagian administrasi keuangan ini diduduki oleh seorang akuntan yang mempunyai kemampuan dan kapasitas mumpuni pada bidang administrasi keuangan khususnya keuangan syari’ah. Kepala bagian pembukuan menaungi bagian kasir satu orang tenaga dan dan adminstrasi satu orang tenaga. Rangkuman Secara keseluruhan KJKS PALEBA diperkuat oleh tiga unsur, pertama unsur pengurus yang terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara. Kedua unsur pengawas yang terdiri dari ketua dan dua orang anggota. Ketiga pada unsur pengelola KJKS PALEBA dipercayakan kepada manajer dengan tim yang terdiri dari kepala bagian marketing beserta tiga orang lapangan dan kelapa bagian administrasi keuangan beserta dua orang pendukung. Wilayah kerja masing-masing bagian sudah ditentukan berdasarkan SOP yang berlaku pada lembaga keuangan syari’ah, namun dalam pelaksanaannya pengurus dan pengawas tidak aktif dalam partisipasi kelembagaan KJKS PALEBA.
Analisis Kapasitas Kelembagaan Koperasi sebagai lembaga kemasyarakatan yang didalamnya memberikan pedoman kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok (Soekanto 2000) melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan yang dilakukan koperasi mengandung makna sosial misalnya pada usaha mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam menyelesaikan masalah, maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik. Pada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, KJKS PALEBA melakukan peran ganda, sebagaimana yang dikatakan Subandi (2011) bahwa umumnya usaha koperasi memiliki dua fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu fungsi bidang ekonomi dan fungsi bidang sosial. Pada fungsi ekonomi, usaha koperasi tidak terlepas dari tujuan peningkatan kesejahteraan anggota khususnya penghasilan anggota melalui pengembangan sektor usaha produktif. Anggota bisa mensederhanakan dan mengefisiensikan taat niaga dengan membuat mata rantai perdagangan didalam koperasi. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya dengan dana yang ada pada koperasi. Pada fungsi sosial, koperasi bertindak sebagai lembaga sosial yang diudalamnhya mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam menyelesaikan masalah mereka, maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya tatanan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan beradab. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. KJKS PALEBA Sebagai Kelembagaan Ekonomi KJKS PALEBA dalam menjalankan fungsinya sebagai kelembagaan ekonomi mengacu kepada tujuan koperasi yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasianyang mencantumkan tujuannya untuk memajukan kesejahteraan anggota. Pada penelusuran lapangan terhadap anggota pelaku usaha yang dibiayai oleh KJKS PALEBA, peneliti melakukan wawancara dan berikut hasil yang didapat: Seorang anggota KJKS yang masih aktif dalam kegiatan simpan pinjam mengungkapkan bahwa dirinya sangat terbantu oleh KJKS, terlebih lagi ketika dikisahkan bahwa dirinya terlilit hutang dengan rentenir/koperasi rontok, bahkan sudah ada sebagian tanahnya disita, KJKS datang dengan segala keberpihakannya kepada masyarakat kecil membebaskannya dari belenggu hutang piutang yang tidak wajar. Lebih lanjut MZ mengatakan: ...saya berharap KJKS bisa terus membantu saya dan teman-teman ini karena KJKS sudah menyelamatkan saya padahal saya tidak tahu siapa-siapa orang KJKS itu kok mau bantu saya, ini harapan saya... Adalah Ibu MR seorang pedagang Ice Cream Walls dengan malu-malu mengatakan bahwa dirinya memang sudah beberapa bulan ini menunggak,
44 dikarenakan usahanya sedang menurun dan memprioritaskan hasil dagangan untuk putaran modal sehingga angsuran ke KJKS tertunda, beliau mengungkapkan: ...hanya KJKS yang bisa kasih saya toleransi dalam beberapa bulan, coba kalau kantor lain tidak mau tahu dia dan marah-marah kalau datang menagih, harapan saya tolong saya dimaklumi mudah-mudahan saya bisa bangkit lagi dan hanya KJKS harapan saya yang seperti ini... Ibu Ms sebagai pengusaha salon, merasakan bahwa dana yang dikelolanya berkembang sehingga mampu membuka usaha baru dengan membeli mesin penggilingan tepung yang dipasang dipekarangan rumahnya. Dengan adanya penambahan usaha ini Bu Ms mendapatkan pendapatan yang lumayan bisa berkembang dari awalnya hanya satu usaha menjadi dua usaha. Begitu pula dengan Bpk Us, dana dari KJKS PALEBA dipergunakan untuk pengalihan dari usaha sapi potong saat hari raya qurban karena dirasakan bahwa usaha hewan qurban datangnya musiman. Keberadaan usaha nasi goreng dan nasi campur yang berlokasi didepa rumahnya sangat membantu ekonomi keluarga. Berbeda cerita dengan Ir yang merasakan manfaat dan kesan mendalam dari pendekatan persuasif dengan model menyadaran ala islami yang dilakukan oleh karyawan KJKS PALEBA. Ir dulunya adalah seorang pemuda yang tidak punya pekerjaan tetap dan tergolong suka mabuk dan mencuri, namun dia berani mengajukan pembiayaan untuk mendukung usaha ikan asin yang dilakoni ibunya. Setelah beberapa lama melakukan wan prestasi akhirnya mulai sadar bahwa melakukan suatu transaksi hutang bukan hanya didunia ini dirasakan akibatnya bahkan diakherat pun dia mengatakan punya konsekwensi. .....saya dulu pernah mencuri tas dalam musholah pak, setelah saya diskusi banyak dengan ustad dan pendekan kepada saya selama saya punya tanggungan di koperasi, beberapa pengetahuan agama saya rasakan, hingga saya teringat kejadian beberapa tahun lalu itu akhirnya saya berniat mengembalikannya, alhamdulillah pak saya cari emas dan saya ingat uang yang saya dapat sejumlah 5,2 juta saya langsung ke rumah orang itu tapi sudah mati akhirnya kita ke kuburnya bersama anaknya untuk saya minta maaf dan mengirim fatihah. Saya minta tetangga saya pol pp untuk mengkawal saya takut terjadi hal-hal yang tidaktidak...(kenangnya sambil menitihkan air mata). Berdasarkan data laporan pertanggung jawaban pengurus tahun 2014 total kekayaan yang dimiliki KJKS PALEBA sampai tahun 2014 adalah sebesar Rp 10.500.000.000. Anggota yang terdaftar pada koperasi ini mencapai 13.801 orang anggota.KJKS PALEBA mendapat dukungan dari Pemda KSB berupa penyertaan modal yang dinamakan Dana Abadi Desa (DAD). DAD dihajatkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat pada sektor perekonomian. Realisasi pengelolaan dana penyertaan tersebut mulai diberikan kepada KJKS PALEBA sejak tahun 2006 sampai tahun 2008 dan mencapai total sebesar Rp 7.500.000.000. Dari tahun 2006 sampai tahun 2014, KJSK PALEBA telah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat lokal mencapai tiga ribuan anggota pada
45 berbagai sektor usaha dan dalam skema yang bermacan-macam. Berikut perkembangan pembiayaan dari tahun 2007 sampai tahun 2014: Diagram 3 Jumlah Anggota Penerima Pembiayaan Tahun 2007 -2014 1200
1000 800 600
Series2
1147
Series1 400 200
444 219
493 318
177
198
128
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sumber: KJKS PALEBA tahun 2014, data diolah Pemberdayaan masyarakat oleh KJKS PALEBA dari tahun 2007 sampai tahun 2014 terlihat pada diagram bahwa pembiyaan paling banyak yaitu tahun 2008 dan yang paling sedikit pada tahun 2014. Penurunan pembiayaan / pemberian kredit ini menyebabkan berkurangnya profit yang diperoleh koperasi. Pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, KJKS PALEBA memberikan pembiayaan / kredit pada setiap tahunnya dengan rata-rata pembiayaan /kredit sebesar Rp 3.200.000.000 per tahun. Penyaluran pembiayaan dilakukan dengan skema bagi hasil yang pada umumnya menggunakan akad atau kontrak perjanjian jual beli / murabahah. Akad murabahah/ jual beli digunakan pada berbagai sector usaha masyarakat. Pada sektor pertanian, murabah digunakan untuk membeli peralatan pertanian mulai dari biaya olah lahan, biaya pembelian bibit sampai biaya perawatan berupa pupuk. Skema pembayaran dilakukan dengan melihat kondisi pertanian khususnya waktu taman sampai panen. Pembiayaan diberikan ketika akan mulai proses taman dan pembayaran dilakukan ketikan proses panen. Waktu yang diberikan mencapai 4 bulan dengan pembiayaan rata-rata Rp 3.000.000 sampai Rp 4.000.000 Pada sektor perdagangan khususnya kepada pedagang bakulan mulai dari pedagang ikan, pedagang sayur dan lail-lain digunakan akad/ kontrak perjanjian murabahah / jualbeli bahan dagangan. Skema pembayaran adalah harian yang dilihat kondisi perdagangan yang dilakukan. Jumlah pembiayaan / kredit antara Rp 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000. Untuk pembiayaan usaha mikro yang mencapai nilai pembiayaan sampai Rp 25.000.000 diberikan waktu pembayaran bulanan dan maksimal jangka waktu yang diberikan sampai 24 bulan. Konsep murabahah pada dasarnya adalah konsep jual beli, konsep inik diterapkan oleh KJKS PALEBA untuk pembelian barang-barang penunjang sektor usaha misalkan barang inventaris toko dan warung misalnya seperangka alat
46 makan, seperangkat alat masak dan lain-lain, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga anggota koperasi yang menggunakan dana dari KJKS PELEBA untuk pembelian barang konsumtif seperti hand phone, computer / laptop dan barang lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan sektor usaha produktif. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan KJKS PALEBA tidak selamanya dipergunakan pada sektor produktif. Pada penelusuran dilapangan dari 17 orang sampel dikelurahan Dalam Kecamatan Taliwang, tercatat 87% menggunakan dana yang diberikan KJKS PALEBA untuk usaha produktif sementara 13% lainnya digunakan untuk konsumtif. Berdasarkan data yang ada pada upaya pemberdayaan masyarakat disektor perekonomian dapat disimpulkan bahwa KJKS PALEBA mempunyai keterbatasan pada upaya pemberdayaan anggota. KJKS PALEBA belum banyak memberdayakan kepada masyarakat. Jumlah kekayaan yang dimiliki oleh koperasi tidak sebanding dengan jumlah anggota. Asumsinya kalau dana dibagi rata untuk kredit / pembiyaan kepada masing-masing anggota maka dana yang diterima sebesar Rp 231.000 per orang. Jumlah ini kalau dibandingkan dengan modal yang dibutuhkan pedagang ikan misalnya, untuk skala pembelian 30 kg membutuhkan modal minimal sebesar Rp 700.000. Fungsi kelembagaan koperasi sebagai kelembagaan ekonomi pada KJKS PALEBA dengan data-data tersebut sudah membuktikan eksistensi KJKS PALEBA pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal namun belum maksimal. Konsep pengembangan masyarakat lokal seperti yang dikatakan oleh Suharto (2005) yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif, khususnya pada KJKS PALEBA belum bisa tercapai. Sebagai kelembagaan lokal seharusnya KJKS PALEBA bisa memafaatkan sumberdaya yang ada pada anggota. Sumberdaya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien dan berkelanjutan. Sumber daya pada koperasi misalnya anggota dengan jumlah 13.801 orang anggota.Jumlah ini akan menjadi kekuatan koperasi kalau dimaksimalkan perannya, khususnya pada partisipasi aktif dengan cara menabung dan menyimpan deposito di koperasi. Demikian juga data pelaku UMKM se-KSB tahun 2013 sebanyak 3.566 pelaku. Dengan demikian untuk lebih memperkuat perannya KJKS PALEBA membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan. Fungsi KJKS PALEBA sebagai kelembagaan sosial Pada fungsi sosial salah satu aspek yang dijalankan oleh KJKS PALEBA adalah menjalankan program Tabungan Abadi Sosial yang dicanangkan oleh Pemda KSB melalui SK Bupati nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan TAS oleh KJKS PALEBA. Program TAS dihajatkan untuk memberikan santunan kematian kepada masyarakat sebesar Rp 1.000.000. Santunan akan diberikan ketika masyarakat menjadi anggota koperasi dengan syarat membayar iuran pokok sebesar Rp 15.000. Pada wawancara dengan anggota yang menerima santunan kematian alm Bpk MJ yang meninggal pada tanggal 23 Desember 2013, HE memberikan kesaksian bahwa program pemerintah ini sangat bagus dan bermanfaat dan sepengetahuannya belum pernah ada yang memberikan santunan, berikut pernyataannya dalam bahasa lokal:
47 ...nonya jangka tu bersukur luk ka ibe tu pipus sa, ba aji lo ajina tau berbe mara sa, nar ku suru slebe tau ma lalo bestama pipus 15 ribu so...(sukur yang tiada tara kami ucapkan sebab kami sudah menerima uang santunan kematian ini, sebab tidak ada orang yang memberikan kami seperti ini, besok saya akan suruh semua orang untuk memasukkan uang 15 ribu sebagai tanda daftar) AP menuturkan sebagai ahli waris dari almh Mn bahwa dana yang dia terima tidak terlalu lama diberikan sejak pengajuan, efektif 3 hari kerja saja, dan berharap supaya manfaat ini bisa diterima oleh masyarakat yang lain agar segera menabung dengan niat awal membantu masyarakat yang lebih dahulu mendapatkan musibah kematian. Managemen KJKS PALEBA memberikan waktu maksimal terhadap santunan kematian selma tiga hari dalam proses, selanjutnya langsung diberikan kepada ahli waris, FT menambahkan ...bahkan kami antar langsung kepada ahli waris jika kami menemukan kesulitan dalam jangkauan dan kondisi ahli waris datang ke kantor, pelayanan kami berikan semata-mata untuk membantu masyarakat yang dalam musibah... Ketika peneliti menanyakan untuk apa sebenarnya dana santunan kematian yang diterima oleh ahli waris alm JW, EL mengatakan bahwa dana sebesar 1 juta rupiah itu kami belikan cetakan makam yang dijual umum oleh tukang bangunan dan sisanya digunakan untuk tambahan biaya ta’ziah. Sebagai kelembagaan yang mempunyai fungsi sosial KJKS PALEBA sudah memberikan santunan kematian yang sampai tahun 2014 mencapai Rp 1.779.000.000 yang diberikan kepada 1.779 orang ahli waris. Jika dirata-ratakan sejak pertama koperasi mengeluarkan santunanpada tahun 2006 maka besaran santunan bulanan sebesar Rp 18.000.000. Kondisi ini kemudian tidak bisa mengimbangi keuangan KJKS PALEBA yang menetapkan cadangan santunan kematian 25% dari SHU per tahunnya. Besaran cadangan santunan bervariasi sesuai dengan SHU. Pada tahun 2014 dana cadangan santunan kematian sebesar Rp 38.000.000. Nilai ini jika dibandingkan dengan rata-rata kematian dalam satu bulan maka hanya dapat memenuhi 17% saja dari total jumlah kematian yang mencapai 18 orang pe bulan. Dengan kata lain KJKS PALEBA dalam satu bulan hanya mampu memberikan santunan kepada 3 orang ahli waris. Pada fungsi sosial lainnya KJKS PALEBA menerapkan sistem tanggung renteng kepada petani yang tergabung pada kelompok pertanian. Proses tanggung renteng yang yang dilakukan pada beberapa kelompok pertanian tidak berjalan sesuai harap. Diantara kasus yang sering terjadi adalah ketua koperasi menyelewengkan dana yang sudah dikumpulkan. Tanggung renteng juga disalah gunakan pada kepentingan lain misalnya pencairan dana bertepatan dengan suasana pilkada sehingga kecenderungan pengguliran dana dianggap dana kampanye. Pola tanggung renteng pada dasarnya mendidik para anggota koperasi untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam menyelesaikan masalah mereka, maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik, namun belum maksimalnya pengawasan koperasi sehingga terjadi kendala dilapangan.
48 Beberapa kegiatan yang dilakukan KJKS PALEBA tersebut pada dasarnya memperlihatkan peran dan eksistensi koperasi pada fungsi sosial, namun belum bisa berperan pada tataran ideal. KJKS PALEBA membutuhkan penguatan pada fungsi sosial. Adanya strukltur organisasi yang terbentuk bisa dimaksimalkan peran sosial koperasi. sistem syari’ah sebagai sistem yang diterapkan KJKS PALEBA menjadi kekuatan dalam upaya pembinaan aspek kelembagaan sosial koperasi terutama penerapan nilai-nilai Islam dalam sosial ekonomi anggota. Kajian keagamaan dalam format pengajian misalnya sangat terbuka peluangnya untuk bisa diterapkan khususnya pada upaya pemberdayaan msyarakat lokal.
Analisis Manajemen Perkembangan SHU Koperasi sebagai suatu usaha bersama dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama berdasarkan UU No. 25/1992 terlihat pada eksistensinya pada upaya pemberdayaan masyarakat. Sebagai pemilik koperasi, anggota juga pemakai jasa koperasi untuk mencapai tujuan. Pada upaya pencapain tujuan KJKS PALEBA memberikan pembiayaan pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perdagangan. Dari sektor-sektor tersebut diharapkan koperasi memberikan timbal balik sebagai pemilik kepada anggota Sisa Hasil Usaha (SHU). Pada laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2014 terlihat SHU dari tahun 2011 sampai 2014 terus mengalami penurunan dan pada tahun 2014 SHU hanya mencapai 177 juta lebih, yang artinya mencapai titik terendah yang pernah dicapai koperasi selama beroperasinya.Berikut data SHU KJKS PALEBA dari tahun 2007 Sampai dengan 2014. Grafik 3 Perkembangan SHU KJKS PALEBA dari Tahun 2007 - 2014 70000000 60000000
587,887,033
50000000
485,424,389
560,031,242
501,947,333
40000000 Series1 30000000
Series2
20000000
225,506,758 209,829,570 177,236,703
190,996,284
10000000 0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
SUMBER : KJKS PALEBA Pada grafik terlihat fluktuasi SHU yang dihasilkan koperasi dari tahun ke tahun. Sebenarnya penurunan sudah terjadi pada tahun 2010 tapi kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2011. SHU tertinggi dihasilkan ditahun 2009 dengan angka 587 juta lebih, namun ironisnya kembali pada tahun 2012 SHU mengalami penurunan drastis hingga akhirnya pada tahun 2014 yang hanya mencapai 177 juta lebih. Dari data SHU yang kian mengalami penurunan, peneliti melakukan analisa profitabilitas atau rentabilitas guna melihat sejauh mana koperasi dibawah kepemimpinan manajer bisa menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu
50 dengan menggunakan acuan penilaian kesehatan koperasi terhadap kemandirian dan pertumbuhan koperasi pada aspek Rentabilitas Aset Tabel 12 Nilai Rentabiliatas Aset KJKS PALEBA Tahun 2007 - 2014 No
Tahun
SHU
Aktiva
Nilai %
Ket
1
2007
190.996.284
6.215.452.158
3.07
Rendah
2
2008
485.424.389
9.030.616.976
5.37
Kurang
3
2009
587.887.033
10.108.502.235
5.81
Kurang
4
2010
501.947.333
10.301.022.028
4.87
Rendah
5
2011
560.031.242
10.934.808.581
5.12
Kurang
6
2012
209.829.570
10.659.249.495
1.96
Rendah
7
2013
225.506.758
10.604.096.999
2.12
Rendah
8
2014
177.236.703
10.500.169.373
1.68
Rendah
Sumber : KJKS PALEBA, data diolah Tabel menggambarkan bahwa tingkat pencapaian profit atau laba KJKS PALEBA dibandingkan dengan total asset atau kekayaan yang dimiliki dari periode 2007 sampai 2014 berada pada level bawah yaitu rendah dan kurang sementara pada level atas terdiri dari cukup dan tinggi, hal ini menandakan bahwa koperasi masih lemah dalam menghasilkan keuntungannya. Penurunan jumlah SHU disebabkan oleh faktor isu dan persepsi dikalangan anggota. Hal itu sesuai dengan penjelsan dari pihak KJKS.Lebih detail informan Pr mengatakan: ...kami dirugikan dengan isu yang memang tersebar sejak beroperasinya KJKS, diantaranya mengatakan bahwa dana yang dikelola ini adalah dana desa/pemerintah jadi tidak perlu dikembalikan karena DAD adalah dana hibah. Belum lagi kami dihadapkan dengan isu politik yang tidak setuju pengelolaan DAD oleh KJKS... Pandangan diatas didukung oleh Sl yang mendapatkan pembiayaan / kredit dari KJKS yang hal tersebut, Sl mengatakan: ...memang saya dikasih tahu sama beberapa teman tentang dana koperasi itu dan katanya dana hibah, tapi setelah bapak datang saya jadi paham dan insya Allah saya akan mulai membayar... Untuk menangani masalah isu dana hibah PR mengungkapkan bahwa saat ini dalam hal penyaluran pembiayaan, KJKS sangat berhati-hati, hanya anggota yang mempunyai komitmen dan integritas tinggi dan teruji saja yang diberikan. Pada aspek hukum para anggota yang macet mempunyai konsekwensi dimata hokum,namun akad yang ditanda tangani oleh pihak operasi dan KJKS PALEBA tidak notariel atau dengan istilah “dibawah tangan” sehingga tidak kuat untuk dijadikan pegangan hukum. Sebagai jaminan terhadap kredit yang disalurkan, para anggota memberikan jaminan BPKB dan sertifikat tanah atau surat berharga lainnya. Sampai Penelitian ini dilakukan tidak ada satu surat berharga pun yang disita oleh manajen KJKS PALEBA. Dengan demikian sanki dan aturan yang tertuang dalam SOP KJKS PALEBA tidak diterapkan
51 FK2D yang diketuai oleh Lk saat ditemui dalam sebuah wawancara mendalan mengatakan bahwa banyak hal yang perlu dikoordinasikan dan dilakukan terkait juga dengan perkembangan DAD masing-masing desa. Terkait pengelolaan DAD bahwa desa sangat mengharapkan deviden yang besar karena siapapun pasti menginginkan profit besar apalagi dana yang didapat oleh desa menjadi harapan besar bagi keuangan desa untuk menopang pembangunan desa. Pada rapat koordinasi FK2D bahwa sebagian kepala mempunyai keinginan untuk menarik DAD dibawah pengelolaan KJKS karena dianggap sudah tidak produktif lagi dalam menghasilkan deviden yang besar,saat ini justru makin menurun dari tahun ketahun. Pada upaya membantu koperasi untuk menangani masalah kredit macet masyarakat, Lk mengatakan pihak desa bisa saja melakukan suatu tindakan, namun perlu kita diskusikan dengan manajer terkait segala hal yang menjadi konsekuensinya, sederhananya membuat MoU sebagai payung dan pegangan hukum dalam segala tindakan dan dilakukakan serentak disemua desa yang terlibat dalam perjanjian penyertaan modal desa. Bagi Lk selaku ketua FK2D yang terpenting adalah koordinasi dilakukan dan semua pihak terkait baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah serta DPRD dilibatkan. Gerakan masif dan konstruktif perlu dilakukan guna menghadapi masalah macet berjamaah tambah Lk dengan penuh harapan. Data koperasi yang menunjukkan pelemahan pada aspek keuangan tersebut menunjukkan betapa KJKS PALEBA berada pada titik lemah dengan tidak berkembangnya permodalan yang sudah ada bahkan sudah didukung oleh berbagai pihak. Ketidak mampuan manajemen koperasi pada upaya menghasilkan keuntungan lebih ini membutuhkan penguatan. Pemanfaaat forum FK2D seperti yang dikatakan Lk sangat memungkinkan menjadi peluang untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Peluang lain yang memungkinkan untuk diraih adalah penguatan aspek permodalan yang bisa diakses kepada lembaga donator seperti bank yang memberikan Kredit Usaha Rakyat KUR) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) kementrian koperasi. Analisis fungsi manajemen Subandi (2011) menjelaskan bahwa walaupun koperasi mempunyai perbedaan dengan lembaga lainnya namun tetap membutuhkan manajemen secara mutlak untuk pencapaian tujuan. Analisis fungsi-fungsi manajemen KJKS PALEBA dapat dijabarkan sebagai berikut: A. Fungsi Perencanaan Perencanaan adalah proses perumusan program beserta anggarannya yang harus dilakukan oleh sebuah koperasi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan strategi yang hendak dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut dari strategi, maka pelaksanaan fungsi perencanaan dalam sebuah organisasi koperasi harus secara konsisten mengacu pada tujuan dan misi koperasi tersebut. Dengan kata lain, perencanaan bukanlah hanya sekedar pengungkapan keinginan, melainkan merupakan pengewanjatahan dari strategi yang telah dipertimbangkan. Segala perencanaan pada kelembagaan koperasi diputuskan pada rapat anggota. Rapat anggota dalam koperasi merupakan kekuasaan tertinggi. KJKS
52 PALEBA menjalankan rapat anggota pada setiap tahunnya. Pada rapat anggota KJKS PALEBA direncnakan beberapa hal yang berkaitan dengan: 1. Organisasi Pada perencanaan organisasi, KJKS PALEBA merencakan beberapa kegiatan peningkatan kualitas SDM dengan mengikut pelatihan, pembinaan, seminar, symposium, loka karya dann kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perkoperasian. Sasaran kegiatan ini adalah pengurus, pengawas, karyawaan dan anggota. Perencanaan juga dilakukan pada sub bidang tata kerja organisasi dengan menyelenggarakanj rapat rutin antar pengurus, pengawas dan karyawan. Pada sub bidang laing KJKS PELEBA merencanakan partisipasinya pada kegiatan hari besar nasional dan keagamaan. 2. Administrasi Perencanaan bidang administrasi dibagi kedalam sub bidang administrasi organisasi, dengan menata adminstrasi yang baik melalui kearsipan dan pelengkapannnya. Sub bidangn usaha dan keuangan dilakukan dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pada sub bidang komputerisasi dilakukan dengan mengikut sertakan pengurus dan atau karwayan dalam pendidikamn computer. 3. Permodalan dan usaha Pada penambahan permodalan KJKS PALEBA direncanakan dengan kegiatan dan program menabung baik berupa tabungan biasa maupun deposito. Pada sektor usaha KJKS PALEBA merencanakan peningkatan dan pembenahan usaha pertokoan 4. Lain-lain Kegiatan perencanaan lain-lain yang direncanakan oleh KJKS PALEBA adalah memberikan hadiah kepada putra anggota yang berprestasi. Melakukan pengembangan dana keagamaan. Mencetak kalender koperasi. Dari beberapa perencanaan yang telah dituangkan dalam laporan pertangungjawaban pengurus pada setiap tahunnya, KJKS PALEBA dapat memenuhinya. Apalagi pada tahun-tahun awal terbentuknya koperasi. Namun seiring perkembangan koperasi menghadapi polemik, maka beberapa kegiatan tidak bisa dilakukan, yang walau hanya mencetak kalender tahunan koperasi. Persoalan yang dihadapi KJKS PALEBA dengan tidak terlaksananya beberapa program dan perencanaan dapat dianalisa bahwa pada saat proses penyusunan program, pengurus, pengawas bahkan anggota tidak terlibat. Proses penyusunan program dilakukan oleh manajer. Hal ini menimbulkan kurangnya rasa sence of belonging civitas koperasi. Perencanaan yang disusun manajer secara sepihak dengan tidak menggunakan proses musyawarah mufakat, manjadikan program tidak mendapat respon dan dukungan yang baik. Manajer hanya bisa melakukan perencanaan pada pengelolaan usaha bukan pada pengelolaan kelembagaan koperasi yang memang hanya boleh dilakukan oleh pengurus. Perencanaan yang buat oleh manajer belum tentu sesuai dengan perencanaan pengurus, bahkan dalam rapat anggota, pengurus melakukan pelaporan hanya berdasarkan laporan yang berikan oleh manajer selaku pengelola. Seharusnya laporan yang dipertanggungjawabkan oleh pengurus
53 pada rapat anggota adalah laporan pertanggunjawabanpengurus, bukan laporan pertanggungjawaban pengelola. B. Fungsi pengorganisasian Pengorganisasian adalah pembagian tugas dan wewenang dalam koperasi diantara pelaku yang bertanggungjawab atas pelaksanaan rencana-rencana koperasi itu.Dalam garis besarnya, jenis struktur organisasi dibedakan atas struktur fungsional, struktur unit usaha, dan struktur matriks. Struktur fungsional adalah yang membagi wewenang pengelolaan koperasi berdasarkan fungsi-fungsinya. Struktur unit usaha ialah yang membagi wewenang pengelolaan koperasi berdasarkan unitunit usahanya dan struktur matriks ialah gabungan antara struktur fungsional dan struktur unit usaha. KJKS PALEBA sebagaimana manajemen koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, pengawas dan pengelola yang mempunyai bawahan (karyawan). Rapat anggota. Rapat anggota dilakukan hanya sekali setahun dalam rangka mendengarkan laporan pengelola / manajer yang disetujui oleh anggota. Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) keterwakilan anggota sangat terbatas. Sistem yang diterapkan adalah sistem keterwakilan. Pengurus Pengurus tidak pernah melakukan inisiasi rapat karena segala urusan koperasi diserahkan sepenuhnya kepada manajer dan pengurus hanya mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT). Disamping tidak mempunyai pengetahuan tentang produk syari’ah, para pengurus juga sibuk dengan pekerjannya sebagai pegawai negeri. Pengurus cendrung bersifat formalitas. Pengawas Kapasitas pengawas pada aspek manajerial koperasi sangat lemah karena tidak mempunyai pengetahuan tentang produk syari’ah. Pengelola(manajer dan tim karyawan) Manajer melakukan segala aktifitas kegiatan manajerial oleh dirinya sendiri. Misalnya mengambil peran dan fungsi pengurus sebagai penghubung kepada lembaga donator dan instansi pemerintah, mengambil kebijakan pada rapat anggota. Memutuskan perencanaan koperasi. Hal ini dilakukan manajer karena sudah mendapatkan legitimasi dari pengurus. Untuk mendukung organisasi pengelola, manajer merekrut karwayan. Komposisi karyawan KJKS PALEBA terdiri dari 8 orang, 4 orang (50%) orang lokal dan 4 orang (50%) pendatang.Upaya pemenuhan standar karyawan, manajer selaku pimpinan menitik beratkan azas kepercayaan kepercayaan kepada karyawan dengan sedikit mengindahkan aspek lainnya, misalnya lokalitas. Pr mengatakan bahwa manajer akan lebih memilih orang-orang lulusan pondok pesantren dan jujur untuk bisa diterima bekerja dikoperasi. C. Fungsi pelaksanaan
54 Pelaksanaan ialah proses penerapan rencana-rencana koperasi oleh masing-masing fungsi atau unsur dalam organisasi koperasi. Aspek terpenting pada tahap pelaksanaan ini ialah aspek koordinasi dan monitoring.Dengan melakukan koordinasi, maka berbagai unsur dalam organisasi diupayakan untuk bekerja saling bahu-membahu dalam mencapai tujuan koperasi. Dalam garis besarnya, unsur-unsur yang terlibat pada tahap pelaksanaan ini terdiri dari anggota, penasihat, pengawas, pengurus, pengelolaan dan karyawan koperasi. KJKS PALEBA dalam menjalankan usaha simpan pinjam hanya mengandalkan sosok manajer, sementara keberadaan pengurus dan pengawas tidak terlibat khususnya yang berhubungan dengan eksternal koperasi. Tidak tampilnya sosok pengurus semata-mata sibuk dengan urusan pekerjaan utama sebagai pegawai negeri (PNS), mulai dari ketua, sekertaris sampai bendahara. Sementara disisi lain secara etika kelembagaan maka tampilnya PNS pada urusan koperasi akan dipertanyakan. Dengan tidak adanya sinkronisasi pada keempat manajemen KJKS PALEBA ini, yang seharusnya berperan sebagai kelembagaan partisipatif, maka akan banyak mengalami gangguan dan polemik. D. Fungsi pengawasan Pengawasan ialah upaya yang dilakukan oleh kewenangan yang lebih tinggi, untuk mengukur tingkat kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai.Sesuai dengan Undang undangnomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha koperasi dilaksanakan oleh pengawas. Kegiatan pengawasan terutama sekali dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan usaha koperasi. Dengan demikian pengawas diharapkan dapat mencegah / mengurangi akan terjadinya penyalahgunaan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh koperasi secara tidak bertanggungjawab. Pengawas sebagai fungsi pengawasan pada internal koperasi tidak melakukan fungsi dan perannya. Batasan dan kewenangan yang tidak dipertegas pada saat penujukkan dan pelantikan, menjadikan pengawas mandul dan tidak berperan. Pengawasan ekternal pernah dilakukan oleh masyarakat kepada KJKS PALEBA dengan melakukan pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai tidak lanjutnya KJKS PALEBA kemudian diperiksa oleh BPKP Bali pada tahun 2009 dan 2011. Lemahnya fungsi pengawasan koperasi memberikan ruang pelemahan koperasi pada upaya pemberdayaan masyarakat. Analisis kepemimpinan Sejak terbentuknya KJKS PALABA tahun 2006, model pengelolaan koperasi menggunakan jasa seorang manajer.Kehadiran manajer pada koperasi simpan pinjam ini merupakan salah satu ciri pengelolaan koperasi modern dimana koperasi lokal pada umumnya masih menggunakan jasa pengurus untuk pengelola koperasi. Pengangkatan manajer dilakukan melalui mekanisme rapat anggota. Penetapan manajer KJKS PALEBA melalui legalitas Surat Keputusan Pengurus KJKS PALEBA, periode pertama dengan masa jabatan 2006-2009, periode kedua
55 tahun 2009-2012 dan periode ketiga masa jabatan tahun 2012-2015. Sampai saat ini masa jabatan manajer sudah berjalan selama 3 periode. Dengan 3 periode kepemimpinan ini, diduga bahwa kaderisasi kepemimpinan KJKS PALEBA tidak berjalan dikarenakan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, mulai dari adanya kredit macet sampai menurunnya jumlah SHU. Dengan kondisi ini dapat disimpulkan belum adanya kaderisasi yang mengarah kepada kebelanjutan jalannya koperasi. Manajer tidak memikirkan dengan serius keberlanjutan koperasi. Hendrojogi (2000) memberikan kreteria manajer yang baik harus mampu membaca masa depan terutama yang berkaitan dengan estafet kepemimpinan. Sosok Nu sebagai manajer koperasi pada kapasitas tertentu telah memenuhi peran dan fungsinya namun disisi lain manajer masih belum menerapkan fungsi dan peran yang ideal. Manajerial cycle atau siklus pengambilan keputusan, membuat rencana, menyusun organisasi, pengarahan organisasi, pengendalian, penilaian dan pelaporan dilakukan sendiri oleh manajer KJKS PALEBA.Peran manajer yang begitu menojol pada manajerial koperasi disebabkan oleh karena kesibukan pengurus dan keterbatasan kompetensi tentang pengelolaan koperasi syrai’ah. Sk mengatakan: …Terus terang kami ini mempunyai waktu yang terbatas untuk mengurus koperasi terutama karena kesibukan kami pengurus mulai dari ketua, bendahara dan sekertaris selaku abdi negara pada pegawai negeri sipil, jadi segala urusan kami limpahkan kepada pak ustad (manajer)” Pelimpahan sepenuhnya kekuasaan kepada tangan manajer menjadi tidak efektif pada semangat berkoperasi. Semangat koperasi sebagaimana yang dikatakan Sitio dan Tamba (2001) bahwa watak manajemen koperasi adalah manajemen partisipatif dan demokratis. Partisipasi pengurus dalam hal ini menurun dan juga azas demokratisasi tidak terjadi karena manajer mengambil keputusan sendiri. Walaupun manajer sudah memotivasi karyawan melalui media pengajian dan tausiah serta nasehat yang dilakukan saat pertemuan internal pengelola, tetapi karyawan merasa belum puas dengan apa yang mereka terima. Pada kenyataannya sebagian karyawan khsusnya orang lokal enggan mensesuaikan jadwal kerja dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh manajemn koperasi. Aspek pemenuhan kebutuhan karyawan khususnya masalah gaji masih jauh dari yang harapan , terbukti dengan jumlah yang diberikan masih berstartus dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 1.463.000. Manajer kurang baik pada pembinaan dengan pihak luar. Intensitas pertemuan sangat jarang. Hal ini dikarenakan manajer KJKS PALEBA tidak berdomisili di KSB. Kehadiran manajer di kantor hanya kalau dianggap perlu dan mendesak. Dalam 1 bulan atau 2 bulan belum tentu manajer ada di kantor KJKS PALEBA. Hal tersebut mengarah kepada kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pengelolaan koperasi. Mengacu kepada teori Bernhard (2011) manajer harus mempunyai manajemen waktu, yaitu keterampilan yang merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana.
56 Salah seorang anggota dewan Ab mengungkapkan kekecewaannya kepada manajer yang pada rapat koordinasi sering kali tidak hadir dengan alasan keluar daerah. Beberapa agenda dengan KJKS PALEBA selalu tertunda. ….Kalau kami panggil selaku dewan, malah yang datang pegawainya, kami tidak bisa terima karena rapat kami bersifat pengambilan keputusan dan kebijakan… PR mengakui bahwa keberadaan manajer memang jarang sehubungan dengan kesibukan manajer pada beberapa tempat sehingga segala urusan dilakukan oleh karyawan, namun pada kondisi tertentu terkadang keterwakilan karyawan tidak bisa diterima pada rapat koordinasi dengan DPRD maupun pemerintah daerah. Ab menjelaskan bahwa kehadiran dan eksistensi manajer baik pada level kelembagaan internal sangatlah urgent apalagihubungan kelembagaan secara eksternal. Ada dan hadirnya seorang bos dikantor sudah menjadi motivasi tersendiri bagi karyawan, yang malas jadi semangat dan yang tidak terkontrol menjadi terarah, rutinitas dan nuansa kerja menjadi normal. Ini ibarat ayam kehilangan induknya. Namun yang menjadi stressing Ab sebagai anggota dewan adalah tingkat koordinasi yang minim sehingga memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak dinginkan pada aras kelembagaan. Ab kemudian mengangkat Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) se KSB, bahwa keberadaan forum tersebut sangatlah berpotensi dalam pemecahan masalah, salah satunya adalah masalah kemacetan. Membuat MoU dengan desadesa melalui kepala desa terkait pengawalan dana yang ada dimasyarakat perlu dilakukan. Pengawasan pada satu desa diserahkan pada kepala desa dan aparatnya dengan model dan pola tertentu, karena pemerintah desa mempunyai kepentingan akan berkembanganya deviden penyertaan modal desa yang dikelolah koperasi. Sebagai ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) yang menjembatani komunikasi kepala desa dengan KJKS PALEBA, Lu mengatakan bahwa sebenarnya dalam rangka melakukan kontrol terhadap DAD, perlu dilakukan rapat koordinasi kedua belah pihak, antara pemerintah desa selaku pemilik modal dan KJKS PALEBA selaku pengelola. Namun sampai kajian ini dilakukan belum terjadi seperti yang diinginkan. Rapat yang dilakukan hanya memenuhi kuota minimal dalam formalitas kelembagaan koperasi berupa Rapat Anggota Tahunan. Sedikit banyak pengaruhnya terhadap manajemen kelembagaan akan menimbulkan sense of belongingyang kurang terhadap KJKS PALEBA. Komunikasi dan konsolidasi baik internal dan eksternal koperasi sangat penting. Kemampuan manajer dalam hal ini dituntut. Henry Mintzberg (1973) mengemukakan bahwa manajer harus memainkan peran antar pribadi, sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung. Dengan demikian jalinan komunikasi akan terbangun dan bisa mengeliminir persoalan yang ada. Malayu (2011) juga menjelaskan bahwa tugas manajer salah satunya adalah bisa menjalin hubungan dengan pihak luar.Koperasi sesungguhnya adalah usaha bersama dengan mengandalkan kepada kekuatan bersama dan hal itu dibuktikan dengan suara tertinggi terletak pada rapat anggota. Fungsi dan peran masingmasing bagian sudah jelas diatur dalam SOP kelembagaan. Melihat kondisi seperti ini peneliti mencoba memahami tipe kepemimpinan manajer KJKS PALEBA. Ada beberapa tipe kepemimpinan
57 menurut Siagian (2002). Tipe kepemimpinan yang dilakukan oleh manajer KJKS PALEBA tergolong tipe paternalistis dimana manajer menganggap bawahannya sebagai orang yang belum dewasa dan jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan dan inisiatif. Hal ini ditandai dengan beberapa urusan koperasi yang tidak dilimpahkan kepada bawahannya. Kapasitas bawahan dianggap masih belum memadai sehingga tidak tejadi pelimpahan kewenangan. Sikap paternalistik manajer KJKS PALEBA muncul dengan beberapa kasus misalkan dalam rangka peningkatan pendapatan dari aspek penagihan, bawahan mengusulkan adanya pemberian reward bagi karyawan yang mempunyai prestasi namun tidak diterima, hal ini menunjukkan manajer jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi. Ciri lain dari tipe paternalistikadalah pemimpin menunjukkan dirinya serba tahu segalanya. Pada satu sisi manajer selayaknya menguasai apa yang menjadi tanggungjawabnya, namun tidak menutup kemungkinan manajer mempunyai kemampuan yang kurang pada satu hal. KJKS PALEBA pernah melakukan kerja sama dengan pemerintah pada upaya pengembangan peternakan sapi. Dari beberapa informasi bawahan bahwa salah satu peternakan yang akan menjadi sasaran pemberdayaan sedang bermasalah, namun pada sisi pengetahuan manajer lebih memadai untuk diberdayakan. Program peternakan sapi akhirnya gagal karena manajer dengan sikapnya yang lebih mengetahui informasi dilapangan dibandingkan dengan bawahan. Tipe kepemimpinan manajer KJKS PALEBA yang seperti ini dinilai kurang pas dengan semangat kebersamaan dan partisipatif dalam rangka pencapaian pendapatan. Semangat bawahan yang berapi-api dipatahkan dengan tidak diakomodirnya usulan. Pada tipe paternalistik KJKS PALEBA ini tumpuh kebijakan dan kewenangan berada pada manajer. Para bawahan tidak diberikan kewenangan dan legitimasi dalam penyelesaian permasalahan yang menurut manajer diluar kewenangan untuk diselesaikan. Beberapa permasalahan kapasitas besar masih menjadi pekerjaan rumah manajer, diantaranya status pembiayaan dengan Perusahan Daerah (Perusda) KSB. Kerjasama pada pengembangan proyek percetakan, proyek perumahan dan proyek pengolahan batu, masih membutuhkan penyelesaian dan sumuanya itu ada ditangan manajer. Beberapa sikap paternalistik pada diri manajer menjadikan karyawan tidak termotivasi. Gairah kerja terganggu dengan suasana yang monoton tanpa adanya kreasi dan inovasi pada ritme dan pola kerja kopersi. Kenyataan bahwa karyawan menuntut kenaikan gaji berkala tidak bisa dipenuhi, yang pada dasarnya bisa dilakukan kenaikan berkala dengan melakukan inovasi dan kreasi pada upaya peningkatan pendapatan. Suasana kevakuman pada aspek kesejahteraan berpengaruh kuat pada kinerjan karyawan. Karyawan menunjukkan gairah yang kurang semangat dalam bekerja. Beberapa pekerjaan tertunda dan bahkan tidak bisa terlaksana misalkan penagihan dengan jangkauan daerah terpencil. Dalam kondisi seperti ini menjadikan koperasi akhirnya kurang produktif dan kurang bisa menghasilkan pendapatan yang diinginkan.
58
Analisis Kelembagaan Komunikasi antara pengelola dengan anggota Anggota KJKS PALEBA adalah masyarakat yang mendaftarkan dirinya sebagai anggota dengan membayar sejumlah Rp 15.000. Dengan pendaftaran ini maka masyarakat sudah berhak untuk melakukan transaksi simpan dan pinjam termasuk juga dalam masyarakat yang dijamin untuk mendapatkan santunan kematian. Pada proses kegiatan koperasi sebagai koperasi simpan pinjam, mayoritas anggota melakukan transaksi peminjaman. Anggota yang mempunyai sektor usaha produktif mengajukan peminjaman kepada koperasi dengan masing-masing kebutuhan yang disesuaikan dengan sektor usaha. Pada tahap survey lapangan karyawan melakukn validasi data terkait berkas yang diajukan. Sampai pada tahap pencairan dana, anggota diminta datang untuk menadatangai berkas perjanjian / akad. Pengembalian dana bisa dilakukan dengan masa waktu yang disepakati, meliputi harian, mingguan dan bulanan bahkan musiman tergantung usaha dan peruntukan masing-masing kebutuhan anggota. Untuk pembiayaan / kredit yang diajukan oleh kelompok, maka ketika pencairan akan dilakukan, seluruh anggota kelompok diminta untuk datang atau pihak KJKS PALEBA yang mendatangi kelompok guna memberikan arahan dan wejangan. Arahan berupa system dan cara berkelompok, penegasan peruntukan dana sampai pada pola tanggung renteng yang dilakukan oleh kelompok dan ketua bertanggungjawab untuk pengkoodinasian. Pola komunikasi yang dibangun pengelola dengan anggota terletak pada proses-proses terebut, mulai dari pengajuan berkas permohonan, proses survey lapangan sampai pada tahap pencairan dana. Pengontrolan jarang dilakukan oleh manajemen KJKS PALEBA. Hanya ketika terjadi kemacetan pembayaran, maka pengelola melakukan penelusuran ke lapangan terhadap penyebab kemacetan yang terjadi. Pada tahap ini sering terjadi permasalahan diantaranya adanya anggota yang bangkrut dan tidak punya uang untuk mengembalikan. Adanya anggota yang tidak mau membayar karena isu dana koperas adalah dana hibah. Anggota tidak mau bayar karena lokasi rumah dan tempat berjualan sudah pindah. Pada sistem tanggung renteng dijumpai anggota yang sudah membayar tapi kemudian dana dipakai oleh ketua. Pola komunikasi yang tergolong jarang karena tindakan preventif tidak dilakukan. KJKS PALEBA tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik khususnya bagi anggota yang menerima pembiayaan. Tindakan preventif seharusnya dilakukan berkaitan dengan pemantauan usaha dan menghidari kegagalan pembayaran. Tindakan preventif dilakukan dengan memantau langsung anggota yang menerima pembiayaan pada sektor usaha yang dilakukan, apakah usaha berjalan normal atau ada suatu hal yang kiranya menghambat pembayaran. Pemantauan yang tidak dilakukan oleh KJKS PALEBA sangat beralasan diantaranya keterbatasan tenaga lapangan yang hanya mencapai 4 orang sementara anggota mencapai ratusan orang peminjam. Kondisi ini sangat tidak
59 memungkinkan dilakukan pemantauan, disamping banyaknya anggota pemiunjam juga disebabkan keterjangkauan daerah-daerah anggota yang menyebar diseluruh wilayah KSB. Komunikasi terbangun dan terjalin kembali ketika sudah terjadinya kemacetan, itupun dengan segala keterbatasan yang ada, karena belum tentu anggota yang macet bisa ditemui. Komunikasi dengan kondisi ini sangat tidak kondusif. Membangun kembali jalinan kesepakatan yang telah dilakukan saat pencairan dana menjadi kesulitan tersendiri bagi karwayan. Segala daya dan upaya dikerahkan untuk membujuk anggota yang macet untuk membayar kembali angsuran yang menjadi kewajibannya. Tidak mudah bagi karyawan untuk meyakinkan anggota pada upaya penyadaran. Komunikasi pada saat ini kemungkinkan terjadinya konflik dan sengketa antara karyawan dan anggota. Konflik interest dan perbedaan espektasi antara pengelola dengan anggota Seperti pada analisa sebelumnya bahwa potensi konflik sangat memungkinkan terjadi pada anggota yang macet dengan karyawan KJKS PALEB. Pada sisi anggota yang bertahan tidak mau membayar dengan berbagai alasan, akan tetap mempertahankan prinsipnya. Pada pihak lain KJKS PALEBA menginginkan dana segera dikembalikan. Tidak sedikit konflik berujung deadlockatau tidak terjadi kesepakatan apa-apa. Konflik interes semacam ini memungkinkan kearah tindakan yang tidak wajar. Konflik hutang piutang mengarah kepada sentimen pribadi antara si anggota peminjam dengan si karyawan. Butuh kemapuan khusus untuk bisa menjalin komunikasi kembali pada upaya normalisasi situasi dan kondisi, dengan mempertimbangkan aspek anggota yang tidak mau membayar dengan kelembagaan KJKS PALEBA yang pada satu sisi membutuhkan pendapatan guna keberlangsungan operasional koperasi. Konflik interes yang timbul dengan segala konsekwensinya harus dihadapi oleh KJKS PALEBA. Dengan cara dan pendekatan khusus konflik bisa diredam dan upaya pemberdayaan akan bisa berjalan kembali sesuai dengan tujuan koerasi. Keberlanjutan kelembagaan sampai ke masa depan KJKS PALEBA sebagai kelembagaan koperasi yang memang pada dasarnya menjalakan fungsi ekonomi dan fungsi sosial harus terus didukung dan dikembangkan agar supaya proses pemberdayaan masyarakat tetap berjalan sesuai dengan konsep pengembangan masyarakat yang berbasis komunitas. Adanya konflik interes yang terjadi antara pengelola dan anggota menjadi salah satu hamabatan pada pengembangan koperasi. konflik interes yang terjadi dibutuhkan sebuah terobosan solusi, yang menimbang antara kepentingan KJKS PALEBA secara pertanggungjawaban pengelola kepada pengurus dan pengurus kepada anggota. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan adalah akad kredit yang harus diperbaharui kembali. Pembaharuan menyangkut perjanjian baru antara anggota dengan koperasi yang mencantumkan kembali jumlah yang harus dibayar oleh anggota. Pada kondisi ini koperasi memberikan keringanan-keringanan berupa pemotongan jumlah bunga dan denda sehingga meingankan bagi anggota
60 untuk membayar cicilan. Pada aspek lain dibutuhkan pembaharuan jangka waktu yang harus ditempuh oleh anggota untuk membayar. Pembaharuan kembali akad kontrak / perjanjian kredit ini diharapkan kondisi kembali normal dengan asumsi anggota mulai membayar dengan kemampuannya. Pada sisi lain pemantauan oleh KJKS PALEBA tidak boleh terlepas kembali. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi membutuhkan partisipasi anggota, baik anggota yang terpilih sebagai pengurus, pengawas atau bahkan terpilih sebagai pengelola, karena pada dasarnya koperasi mempunyai watak partisipatif. Dengan adanya partisipasi aktif anggota pada pengelolaan koperasi, diharapkan koperasi berjalan sesuai dengan tujuan yang disepakati bersama yaitu mencapai kesejahteraan anggota. Ringkasan Sumberdaya manusia Kapasitas manajemen koperasi pada aspek sumberdaya manusia mempunyai dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang pertama adalah pengurus. Pengurus dalam hal ini tidak mempunyai kompetensi dalam system syari’ah dan tingkat paritisipasinya masih rendah. Kedua adalah kapasitas pengawas yang paham tentang konsep syrari’ah dan juga minim dalam patisipasi. Dengan minimnya partisipasi pengurus dan pengawas maka pengelolaan koperasi hanya ada ditangan manajer. Manajer mempunyai tim pelaksana dalam pengelolaan kegiatan usaha KJKS PALEBA. Manajemen koperasi Penilaian pada aspek profitabilitas berasarkan ketentuan dari Kemenkop & UMKM RI pada laporan pertanggungjawaban pengurus dari tahun 2006 sampai 2014 menunjukkan tingat pencapaian keuntungan / SHU yang kurang dan rendah. Beberapa kendala terjadinya penurunan diantaranya terjadi pembiayaan bermasalah / kredi macet. Kredit macet disebabakan beberapa faktor diantaranya adanya pendapat masyarakat bahwa dana yang ada pada KJKS PALEBA adalah dana pemerintah dan dana itu merupakan dana hibah. Ada pula penyebab yang lain karena memang kondisi keuangan anggota yang terganggu akibat usajha macet dan tidak menguntungkan. Terjadi juga penunggakan pembayaran karena memang anggota yang berasangkutan tidak mau membayar dengan alasan tidak punya uang. KJKS PALEBA menjalankan usaha dengan menggunakan fungsi manajemen yang sama dengan organisasi lainnya. Fungsi perencanaan KJKS PALEBA terlihat pada laporan pertanggungjawaban pengurus. Perencanaan yang akan dilaksanakan sudah tertuang dalam laporan kegiatan tahun berikutnya. Perencanaan koparasi disusun oleh manajer dalam kapasitasnya sebagai pengelola koperasi. Pengurus tidak membuat perencanaan karena segala urusan koperasi sudah diserahkn sepenuhnya kepada pengelola / manajer. Dengan demikian proses penyusunan kegiatan tidak melibatkan pengurus. Fungsi pengorganisasian KJKS PALEBA dilakukan dengan menempatkan angggota koperasi sebagai pengurus, pengawas dan pengelola dalam struktur
61 organisasi koperasi. Pengurus terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara. Pengawas terdiri dari ketua dan anggota. Pengelola terdiri dari manajer dan tim karyawannya. Baik pengurus dan pengawas mempunyai keterbatasan waktu dan pengetahuan terhadap produk syari’ah. KJKS PALEBA menjalankan system koperasi simpan pinjam dengan konsep Islam. Keterbatasan pada aspek pengetahuan ini menjadi salah satu aspek minimnya keterlibatan pengurus dan pengawas pada koprasi, disamping juga keterbatasan waktu untuk mengurus koperasi dikarenakan masing-masing pengurus menjadi PNS. Manajer didukung tim karyawan yang direkrut oleh manajer. Perekrutan karyawan didasarkan pada kriteria dan ketentuan yang ditetapkan oleh manajer. Fungsi pelaksanaan koperasi dikembalikan kepada masing-masing bagian dan tanggungjawab berdasarkan struktur kepengurusan KJKS PALEBA. Sampai taraf ini terlihat bahwa pengurus tidak menjalankan fungsi dan perannya sebagai pengurus. Pengawas juga kurang berperan. Pada akhirnya tonggak kepemimpinan KJKS PALEBA terkendali ditangan manajer. Manajer satu-satunya pemegang kendali pada urusan internal dan eksternal koperasi. Konsep partisipatif pada kelembagan koperasi menjadi buyar dan tidak terlaksana dengan baik. Pengurus menjadi formalitas belaka, yang pada dasarnya mempunyai legitimasi kuat dalam msyarakat. Fungsi pengawasan KJKS PALEBA secara internal terletak ditangan pengawas. Pengawasan internal oleh pengawas dilingkungan KJKS PALEABA tergolong minim dilakukan. Selain tidak adanya pengetahuan tentang konsep syrai’ah, pengawas juga tidak dibekali dengan wewenang dan serah terima tanggungjawab secara formal. Fungsi pengawasan internal tidak berjalan. Pada tahun 2009 terjadi pemeriksaan dan investigasi oleh KPKP wilayah Bali kepada KJKS PALEBA terkait pengawasan dan laporan masyarakat yang diindikasikan adanya tindak pidana korupsi pada KJKS PALEBA. Pengawasan oleh masyarakat ini menjadikan KJKS PALEBA lebih berhati-hati dalam menjalankan operasional koperasi. Persoalan-persoalan manajerial Beberapa penjabaran sebelumnya menjelaskan pola manajerial KJKS PALEBA pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Teridentifikasi beberapa persoalan yang menjadi catatan peneliti guan penguatan kapasitas manajerial KJKS PALEBA diantaranya: 1. Tata kelola usaha yang belum maksimal sehingga belum menghasilkan SHU yang diharapkan anggota. 2. Berkaitan dengan penurunan tingkat SHU maka dampak yang dirasakan adalah pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Pembiayaan / kredit tidak berjalan dan modal tidak berputar karena tingkat kemacetan yang terjadi. Putaran modal tersendat pada anggota yang tidak mau membayar angsuran dengan berbagai alasan. 3. Pada upaya penanggulangan permasalahan yang terjadi , KJKS PALEBA melakukan berbagai upaya, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Keterlibatan manajemen koperasi sangat minim. Pengurus tidak bekerja, pengawas juga lemah. Manajer selaku pengelola bertindak seorang diri tanpa adanya partisipasi dari pangurus dan pengawas bahkan anggota.
62 4. Dalam menjalankan usaha pengeloaaan KJKS PALEBA, manajer menggunakan pola dan tipe kepemimpinan paternalistik dimana semua keputusan dan kewenangan ada ditangan manajer tanpa ada pelimpahan kepada bahwaan. Manajer tergolong tidak memberikan ruang kesempatan kepada bawahan untuk berkreasi dan berinovasi. Kreasi dan inovasi dibutuhkan karyawan guna menaikkan pendapatan yang akan berdampak positif pada kenaikan kesejahteraan. Kapasitas kelembagaan koperasi KJKS PALEBA menjalankan fungsi sebagai kelembagaan ekonomi dan fungsi sebagai kelembagan sosial. Pada fungsi ekonomi KJKS PALEBA memberikan pembiayaan kepada anggota untuk mendukung sektor usaha produktif. Pada fungsi sosial KJKS PALEBA memberikan santunan kematian bagi masyarakat yang menjadi anggota koperasi. Analisis kelembagaan koperasi Pada aspek kelembagaan KJKS PALEBA mempunyai permasalahan antara pengelola dan angggota. Pengelola mempunyai target-target pendapatan tertentu sementara pada sisi lain terjadi penunggakan pembayaran oleh anggota koperasi. Komunikasi yang seharusnya dibangun sejak awal terjadinya kesepahaman tidak terjalin sehingga permasalahan kemudian terjadi ditengah jalan. Potensi konflik sangat besar antara pengelola dan anggota. Dibutuhkan kebijakan pengelola pada aspek administrasi keuangan guna membuat kesepakatan ulang antara anggota dengan koperasi sebagai win-win solution sehingga masa depan koperasi bisa berlanjut.
63
7 PERANCANGAN STRATEGI DAN PROGRAM AKSI Analisis SWOT Setelah melakukan wawancara mendalam dengan berbagai sumber teropercaya, peneliti kemudian melakukan analisis terhadap permasalahan manajerial yang ada pada KJKS PALEBA. Pendekatan yang dilakukan menggunakan analisis SWOT. Rangkuti (2009) mengatakan bahwa analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities dan Threath), adalah identifikasi dari berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pada perusahaan. Analisis ini merupakan analisis dengan pendekatan dua faktor utama yang mempunyai pengaruh besar pada , yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor ekternal terdiri dari peluang dan ancaman. Berdasarkan teori yang dibangun tersebut, analisis SWOT terhadap kapasitas manajer KJKS PALEBA dalam upaya pemberdayaan ekonomi lokal, dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan faktor-faktor ektenal yang mempengaruhi, berikut disajikan dalam tabel Tabel 13: SWOT Kelembagaan KJKS PALEBA Kekuatan (Strengths) 1. Manajer bersertifikat kompetensi 2. Koperasi mempunyai anggota sebanyak 13.801 orang 3. Pengurus mempunyai legitimasi yang kuat di masyarakat karena kebanyakan mereka adalah pejabat Kelemahan (Weakneses) 1. Tidak ada kaderisasi kepemimpinan 2. Anggota berfikir pragmatis bahwa dana bantuan tidak perlu dikembalikan 3. Manajemen kelembagaaan tidak partisipatif
Peluang (Opportunities) 1. Mendapatkan bantuan dana bergulir dari LPDB kementerian koperasi RI 2. Memberdayakan 3.566 pelaku UMKM se KSB 3. Jaringan keseluruh desa se KSB Ancaman (Threats)
1. Masyarakat kurang percaya terhadap pengelolaan KJKS PALEBA oleh orang luar daerah 2. Koperasi dimanfaatkan oleh partai tertentu untuk sarana kepentingan politik.
Pada tabel terdata beberapa faktor dengan masing-masing jabaran sebagai berikut: Kekuatan (Strengths) 1. Manajer bersertifikat kompetensi Menjadi seorang manajer professional pada koperasi menrut undangundang ketenagakerjaan adalah wajib dan dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi. Nu memperoleh sertifikat yang dimaksud sejak tahun 2009 2. Koperasi mempunyai anggota sebanyak 13.801 orang Dengan jumlah anggota sebanyak 13.801 menjadi potensi koperasi pada pemberdayaan anggota guna peningkatan perekonomian. Dengan meningkatkan keaktifan anggota maka potensi pemberdayaan akan mudah tercapai.
64 3. Pengurus mempunyai legitimasi yang kuat di masyarakat karena kebanyakan mereka adalah pejabat. Pada awal pembentukan KJKS PALEBA, anggota yang menjadi pendiri adalah mereka yang secara orang-perorangan menjadi pejabat diteras pemerintah daerah sehingga menjadi kekuatan untuk bisa memajukan koperasi dengan power yang dimiliki pada lingkungan birokrasi pemerintahan. Kelemahan (Weakneses) 1. Tidak dilakukannya kaderisasi Tidak dilakukannya kaderisasi ini terlihat dari masa kepemimpinan Nu yang sudah memasuki tahun ketiga kepengurusan pengelola. Pada umumnya kepemimpinan suatau lembaga dan instansi hanya mencapai masa jabatan 2 periode. 2. Anggota berfikir pragmatis bahwa dana bantuan tidak perlu dikembalikan Banyaknya beredar isu yang tidak bertanggungjawab tentang dana abadi desa menyebabkan beberapa anggota menjadi salam pemahaman dan sebagian enggan melakukan pengembalian. Diantara isu yang berkembang adalah dana itu milik masyarakat dan tidak perlu dikembalikan, dana itu milik pemda yang statusnya hibah. 3. Manajemen koperasi tidak partisipatif KJKS PALEBA tidak menerapkan konsep partisipatif pada kelembagaannya sehingga segala persoalan bukan hanya tertumpu pada manajer. Dengan adanya kekuasaan kepada manajer saja maka tingkat partisipasi menjadi berkurang. Peluang (Opportunities) 1. Mendapatkan bantuan dana bergulir dari LPDB kementerian koperasi RI Guna mendukung perkembangan koperasi di Indonesia kementerian koperasi dan UMKM RI memberikan bantuan dana kepada koperasi yang mengajukan bantuan berupa dana bergulir yang bisa mencapai miliyaran rupiah dengan bunga ringan. 2. Memberdayakan 3.566 pelaku UMKM se KSB Berdasarkan data dari dinas perindustrian perdagangan koperasi dan UMKM bahwa data pelaku UMKM mencapai 3.566 se KSB. Data ini belum termasuk pelaku UMKM yang tidak terdaftar sehingga masih banyak lagi pelaku UMKM yang eksis di KSB. Dengan data yang demikian ini maka KJKS PALEBA mempunyai peluang yang besar untuk pemberdayaan masyarakat. 3. Jaringan keseluruh desa se KSB Dana Abadi Desa adalah kepemilikan oleh pemerintah desa. Pada pengelolaannya KJKS PALEBA memberikan deviden kepada pemerintah desa. Jaringan dengan pemerintah desa menjadikan peluang yang baik untuk pengontrolan terhadap dana yang tersebar dimasyarakat. Pembuatan perjanjian kerja sama pengotrolan bisa dilakukan sepanjang saling memberikan keuntungan antara KJKS PALEBA dan pemerintah desa.
65 Ancaman (Treats) 1. Masyarakat kurang percaya terhadap pengelolaan KJKS PALEBA oleh orang luar daerah. Kecemburuan social dalam masyarakat sering terjadi, salah satu penyebabnya adalah factor ekonomi. Dengan adanya pengelolaan koperasi ditangan orang non putra daerah pada KJKS PALEBA menjadikan alasan atas tidak percayanya masyarakat terhadap pengelolaan. Data menunjukkan manajer berasal dari luar daerah. Pemegang kebijakan lainnya yaitu kepala bagian marketin dan kepala bagian administrasi juga dari luar daerah. 2. Koperasi dimanfaatkan oleh partai tertentu untuk sarana kepentingan politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa berdirinya KJKS PALEBA atas prakarsa personil yang memegang jabatan pada era pemerintahan yang berkuasa, sehingga kecenderungan masyarakat menilai bahwa KJKS PALEBA adalah produk politik. Dalam perjalanannya KJKS PALEBA sering diintervensi melalui kebijakan para petinggi pejabat daerah yang natabene adalah pendiri KJKS PALEBA. Kampanye kepala daerah tidak luput dari pemanfaatan koperasi sebagai ajang dan alat untuk menarik simpati masyarakat, misalnya menurut An pernah suatu saat kampanye, KJKS disebutkan untuk menjamin santunan kematian tanpa ada syarat. Strategi dan Program Aksi Pada taraf perumusan strategi penguatan berdasarkan analisi SWOT yang telah dilakukan terlebih dahulu maka langkah selanjutnya adalah penggabungan / kombinasi antara faktor internal dan eksternal sesuai dengan teori Rangkuti (2009) yaitu Strategi SO (strength – opportunity), Strategi ST (strength – threat), Strategi WO (weakness – opportunity), dan Strategi WT (weakness – threat). Berikut kombinasi faktor internal dengan faktor eksternal dan strategi yang dirumuskan untuk penguatan kapasitas: 1. Kekuatan (Strengths) – Peluang (Opportunities) Tabel 14: Strategi Kekuatan - Peluang Peluang (Opportunities) (Eksternal) Kekuatan (Strengths) (Internal) 1. Manajer bersertifikat kompetensi 2. Koperasi mempunyai anggota sebanyak 13.801 orang 3. Pengurus mempunyai legitimasi yang kuat di masyarakat karena kebanyakan mereka adalah pejabat
1. Mendapatkan bantuan dana bergulir dari LPDB kementerian koperasi RI 2. Memberdayakan 3.566 pelaku UMKM se KSB 3. Jaringan keseluruh desa se KSB S1 : O1
Tabel matrik kekuatan - peluang menunjukkan strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menangkap sejumlah peluang yang ada yaitu dengan memanfaatkan manajer yang bersertifikat kompetensi untuk
66 mengambil peluang untuk mendapatkan bantuan dana bergulir dari LPDB kementerian koperasi RI 2. Kekuatan (Strengths) – Ancaman (Threats) Tabel 15 Strategi Kekuatan - Ancaman
1. Masyarakat kurang percaya terhadap Ancaman (Threats) (Eksternal) Kekuatan (Strengths) (Internal) 1. Manajer bersertifikat kompetensi 2. Koperasi mempunyai anggota sebanyak 13.801 orang 3. Pengurus mempunyai legitimasi yang kuat di masyarakat karena kebanyakan mereka adalah pejabat
pengelolaan KJKS PALEBA oleh orang luar daerah 2. Koperasi dimanfaatkan oleh partai tertentu untuk sarana kepentingan politik.
S2 : O2
Tabel matrik kekuatan – ancaman menunjukkan strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi sejumlah ancaman yang ada yaitu memanfaatkan anggota koperasu yang berjumlah 13.801 orang untuk bisa menghindari koperasi dipergunakan oleh golongan tertentu.. 3. Kelemahan (Weakneses) - Peluang (Opportunities) Tabel 16 StrategiKelemahan - Peluang Peluang(Opportunities) (Eksternal)
Kelemahan (Weakneses) (Internal) 1. Tidak ada kaderisasi kepemimpinan 2. Anggota berfikir pragmatis bahwa dana bantuan tidak perlu dikembalikan 3. Manajemen kelembagaaan tidak partisipatif
1. Mendapatkan bantuan dana bergulir dari LPDB kementerian koperasi RI 2. Memberdayakan 3.566 pelaku UMKM se KSB 3. Jaringan keseluruh desa se KSB Memberdayakan 3.566 pelaku UMKM se KSB
W1 : O3
Tabel matrik kelemahan – peluang menunjukkan strategi dalam menggunakan kelemahan yang dimiliki untuk menangkap sejumlah peluang yang ada yaitu dengan melakukan kaderisasi sehingga bisa menangkap peluang memberdayakan 3.566 pelaku UMKM se KSB
67 4. Kelemahan (Weakneses) - Ancaman (Threats) Tabel 17 Strategi Kelemahan - Ancaman
1. Masyarakat kurang percaya Ancaman (faktor eksternal) Kelemahan (faktor internal) 1. Tidak ada kaderisasi kepemimpinan 2. Anggota berfikir pragmatis bahwa dana bantuan tidak perlu dikembalikan 3. Manajemen kelembagaaan tidak partisipatif
terhadap pengelolaan KJKS PALEBA oleh orang luar daerah 2. Koperasi dimanfaatkan oleh partai tertentu untuk sarana kepentingan politik.
W3 : T1, T2
Tabel matrik kelemahan – ancaman menunjukkan strategi dalam menggunakan kelemahan yang dimilicki untuk menghadapi sejumlah ancaman yang ada yaitu menerapkan manajemen partisipatif pada kelembagaan KJKS PALEBA PALEBA sehingga menghilangkan kurang percaya masyarakat terhadap pengelolaan KJKS PALEBA oleh orang luar daerah dan menghidari koperasi dimanfaatkan oleh partai tertentu untuk sarana kepentingan politik Perancangan program aksi pada penguatan kapasitas manajerial koperasi dalam upaya pemberdayan ekonomi lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perancangan strategi. Program aksi merupakan tindakan nyata yang akan dilakukan oleh koperasi dalam rangka penguatan kapasitas. Pada kajian ini dapat dirumuskan beberapa program aksi yang terdiri dari aspek program penguatan gugus kelembagaan organisasi koperasi dan aspek program penguatan gugus personal SDM manajer koperasi. Program aksi memuat: 1) nama program 2) latar belakang dan alasan rasional 3) indikator kerja 4) aktor/sasaran 5) jangka waktu 6) mekanisme dan 7) sumber anggaran. Berikut disajikan program aksi yang dimaksud: Program Penguatan Gugus Kelembagaan Organisasi Koperasi 1. Pengangkatan asisten manajer Latar belakang dan alasan rasional KJKS PALEBA adalah koperasi dengan tingkat mobilitas yang tinggi, yang oleh karenanya membutuhkan akselerasi yang cukup cepat. Memahami kondisi manajer yang saat ini mempunyai kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan pada beberapa lembaga lain maka diperlukan suatu solusi yang diambil untuk bisa menggantikan posisi dan kewenangan manajer selaku pengambil keputusan pada aras manajerial guna melancarkan dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Tujuan / Indikator Kerja Terwujudnya kepengurusan koperasi yang lengkap dengan masing-masing bagian tanggungjawab berdasarkan kewenangan kerja pada setiap bagian Aktor /sasaran
68 Pengurus, pengawas, karyawan dan anggota koperasi yang diharapkan mempunyai kapabilitas dan kompetensi yang memadai guna meningkatkan kapasitas kepemimpinan Jangka Waktu : 1 tahun pada periode 2015 - 2016 Mekanisme : Penetapan keputusan terhadap usulan yang dilaksanakan melalui Rapat Anggota Sumber dana :Dana cadangan pendidikan koperasi 2. Pengadaan sub devisi humas Latar belakang dan alasan rasional Pada upaya penetrasi dengan anggota dan masyarakat pada umumnya diperlukan satu devisi guna menjembatani hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Koperasi membutuhkan sosialisasi perkembangan kelembagaan kepada masyarakat disamping juga dalam upaya mengurangi adanya tekanan dari beberapa pihak karena kurangnya komunikasi ekternal koperasi, sehingga arus politisasi bisa menjadi professional. Tujuan / Indikator Kerja Terjalinnya hubungan yang harmonis koperasi dengan beberapa pihak terkait khusus anggota dan stakeholder terkait pada umunya. Aktor /sasaran Pengurus, pengawas, karyawan dan anggota koperasi yang diharapkan mempunyai kapabilitas dan kompetensi yang memadai guna meningkatkan kapasitas pelayanan koperasi Jangka Waktu : 1 tahun periode 2015-2016 Mekanisme: Penetapan keputusan terhadap usulan yang dilaksanakan melalui Rapat Anggota Sumber dana : Koperasi 3. Perekrutan karyawan Lokal Latar belakang dan alasan rasional Kondisi saat ini koperasi hanya mempunyai 3 orang tenaga lapangan dengan kapasitas untuk menangani anggota yang berjumlah ribuan orang. Hal ini menjadikan kinerja karyawan tidak maksimal dalam penangan anggota yang. Untuk memaksimalkan peran dan partisipasi anggota maka diperlukan penambahan personil koperasi minimal 1 orang dalam satu kecamatan Tujuan / Indikator Kerja Terjadinya peningkatan partisipasi anggota dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Aktor /sasaran : Anggota koperasi dan masyarakat Jangka Waktu : Rentang periode tahun 2015-2016
69 Mekanisme : Diputuskan melalui rapat anggota kemudian melakukan perekrutan dengan memperhatikan domisili calon karyawan yang sesuai dengan tanggjawab masing –masing kecamatan. Sumber dana :Koperasi 4. Pembaharuan MoU desa Latar belakang dan alasan rasional Penyertaan modal desa pada koperasi mempunyai tenggang waktu dan kesepahaman tertentu juga. Pada perjalanan waktu yang memasuki tahun kesembilan, beberapa produk dan kesepakatan hukum perlu direvisi yang disesuaikan dengan perubahan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang berlaku di Indonesia. Tujuan / Indikator Kerja Adanya kesepahaman dan kesepakatan bersama guna meningkatkan profit dan benefit yang diinginkan bersama. Aktor /sasaran : Pemerintah desa dan kelurahan se KSB Jangka Waktu : 1 tahun periode 2015-2016 Mekanisme : Pengajuan peninjauan kembali terhadap MoU yang telah ditandatangani mulai pada tahun 2006 dan menyusun kembali kesepakatan dan kesepahaman bersama Sumber dana : Koperasi dan desa 5. MoU dengan Agens Asuransi Jiwa Latar belakang dan alasan rasional Salah satu tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggotanya melalui sector usaha yang mempunyai profit, disamping resiko kerugian selalu terjadi salah satunya adalah resiko kematian. Pada perjajnjian yang diilakukan oleh koperasi dan anggota pemerima pemniayaan, tidak ada perjanjian yang melibatkan pihak asuransi jiwa. Demi menjada dan mengurangi resiko pada kasus ini diperlukan asuransi jiwa Tujuan / Indikator Kerja Mengalihkan resiko kerugian antara anggota dan koperasi jika terjadi musibah kematian Aktor /sasaran : Anggota koperasi Jangka Waktu : Dimulai dari 2016 dalam rapat anggota Mekanisme : Penandatanganan akad / kontrak perjanjian antara anggota penerima pembiyaan dengan koperasi disertai dengan penandatanganan asuransi jiwa anggota Sumber dana : Anggota penerima pembiayaan 6. Pembuatan akte perjanjian notariel
70 Latar belakang dan alasan rasional Perjanjian akad kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi masih dilakukan “dibawah tangan” sehingga menjadi kurang kuat dimata hukum. Tujuan / Indikator Kerja Adanya perlindungan hukum bagi koperasi dan anggota penerima pembiayaan Aktor /sasaran : Anggota koperasi Jangka Waktu : Sekali ketika penandatanganan perjanjian akad kredit Mekanisme : Perjanjian dan akta kredit dilakukan antara koperasi dan anggota penerima pembiayaan didepan notaries dengan membayar sebagian dana untuk jasa notaris Sumber dana : bKoperasi dan anggota 7. MoU dengan agen penagihan hutang Latar belakang dan alasan rasional Lembaga jasa keuangan merupakan lembaga yang mengandalkan putaran dan peredaran uang dalam waktu secepatnya. Terjadinya kredit macet akan menghambat peredaran dan putaran uang sehingga pada aspek profit akan mengalami kerugian. Tujuan / Indikator Kerja : Tercapainya arus keuangan yang lancar secara profit dan beneft Aktor /sasaran : Anggota macet Jangka Waktu : Secepatnya Mekanisme : Pengalihan wewenang penagihan kepada lembaga/agen jasa penagih hitang yang terpercaya Sumber dana : Koperasi 8. Pengkajian program santunan kematian (TAS) Latar belakang dan alasan rasional Penyertaan modal desa pada koperasi mempunyai tenggang waktu dan kesepahaman tertentu juga. Pada perjalanan waktu yang memasuki tahun kesembilan, beberapa produk dan kesepakatan hukum perlu direvisi yang disesuaikan dengan perubahan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang berlaku di Indonesia. Santunan kematian adalah program yang dicanangkan oleh pemda KSB dan pengelolaannya oleh KJKS dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya penyertaan modal yang mencapai 10 milyar lebih. Terjadi kendala dilapangan bahwa tidak semua penyertaan modal masuk dalam pengelolaan KJKS sehingga dalam hitungan arus keuangan menjadi tidak seimbang antara pemasukan yang dihasilkan dari pengelolaan dana penyertaan pemerintah dengan santuna yang diberikan yang pada setiap bulannya rata-rata mencapai 25 juta rupiah. Tujuan / Indikator Kerja : Keseimbangan keuangan koperasi
71 Aktor /sasaran : Pemerintah daerah Jangka Waktu : Segera dimulai pada tahun 2015 Mekanisme Pengajuan peninjauan kembali terhadap program Tabungan Abadi Sosial dengan instansi terkait sampai diterbitkannya surat penarikan dan pembatalan surat keputusan yang lama. Sumber dana : Koperasi dan pemerintah daerah 9. MoU dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Latar belakang dan alasan rasional Pada upaya peningkatan profesionalitas koperasi melalui kebijakan manajer perlu dilakukan langkah kongkrit salah satunya adalah jaminan akan simpanan/deposito. UU No 17/2012 tentang perkoperasian mengamanatkan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan bagi koperasi, namuin sayangnya uUU tersebut dibatalkan oleh MK sehingga menunggu regulasi yang baru atau peraturan pemerintah tentang jaminan simpanan pada koerasi. Gerakan manajer dalam rangka menjamin simpanan anggota akan menjadi gaung utama untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi anggota, tentunya jika UU dan PP sudah dinyatakan siap untuk itu. Tujuan / Indikator Kerja Terwujudnya good corporate governance bagi kelembagaan koperasi khususnya dalam peningkatan kapasitas manajer bagi koperasi. Aktor /sasaran : Koperasi dan LPS Jangka Waktu : Disesuaikan dengan keluaanya UU atau PP yang berlaku Mekanisme Persetujuan dengan rapat anggota sambil menunggu regulasi yang medukung kearah jaminan simpanan pada koperasi Sumber dana : Koperasi dan anggota 10. Pembukaan kantor cabang Latar belakang dan alasan rasional Perusahaan penyedia jasa adalah perusahaan yang mengdepankan service atau pelayan kepada pelanggangnya. KJKS salah satu lembaga jasa tentunya ingin memaksimalkan pelayan kepada anggotanya. Salah kegiatan pelayanan itu adalah pembukaan kantor cabang mengingat jumlah anggota mencapai ribuan orang dan keterjangkauan anggota menjadi pekerjaan rumah yang harus dicarika solusinya terutama pada radius tertentu dengan mempertimbangkan aspek kuantitas dari anggota aktif dan juga kualitas dari sector perekonomian yang mereka jalani. Tujuan / Indikator Kerja
72 Tercapainya pendekatan pelayanan kepada anggota dan memberikan perlayanan prima serta menunjukkan profesionalitas koperai Aktor /sasaran : Anggota koperasi dan masyarakat Jangka Waktu : Diusulkan pada rapat anggota 2016 Mekanisme Diputuskan melalui rapat anggota kemudian membuat studi kelayakan pembukaan kantor cabang, disamping memperhatikan sumberdaya yang ada baik pada aras koperasi maupun anggota dan masyarakat. Sumber dana : Koperasi dan lembaga lainnya 11. MoU dengan lembaga pesantren Latar belakang dan alasan rasional KJKS adalah manivestasi dari ekonomi Islam dalam implementsinya. Kajian ekonomi Islam tergolong masih baru di Indonesia, sehingga dengan dukungan penduduk yang mayoritas dan dan kondisi Sumbawa Barat dengan selogan “menuju Kabupaten fitrah” maka akan sangat bermanfaat jika KJKS memasuki dunia pesantren dengan tujuan pembelajaran dan promosi yang berkelanjutan. Sebalilknya dunia pesantren akan menerima benefit baik dari aspek pengetahuan maupun implementasinya dengan menanfaatkan produkproduk KJKS yang sesuai dengan kebutuhan pelajar diantaranya tabungan. Dampak lain juga bagi koperasi adalah peluang untuk pengembangan jaringan kelembagaan , kaderisasi dan transformasi pengetahuan dan teknologi syari’ah. Tujuan / Indikator Kerja : Adanya kaderisasi jangka panjang dan membuat jaringan kelembagaan bagi koperasi Aktor /sasaran : Santri/wati Jangka Waktu : Dimulai tahun 2016 Mekanisme Diputuskan melalui rapat anggota kemudian melakukan penawaran kerjasama dengan lembaga pendidikan yang dimaksud, dengan format memberikan mata pelajaran koperasi dan seminar. Sumber dana : Koperasi, lembaga pesantren 12. MoU dengan lembaga keuangan Latar belakang dan alasan rasional Polemik penyertaan modal desa/kelurahan kepada KJKS menjadi wacana yang tidak pernah habis dibahas. Dana Abadi Desa yang mencapai 7,5 milyar yang dikelolah koperasi berpotensi untuk ditarik kembali, sementara volume pembiayaan semakin berkembang. Mengantisipasi hal tersebut perlu diambil kebijkan dengan membuat MoU dengan lembaga keuangan bank dan non bank, disamping juga guna penguatan modal koperasi dalam melayani anggota untuk sector perekonomian
73 Tujuan / Indikator Kerja Pelayan kepada anggota untuk pengembangan ekonomi lokal dengan volume pembiayaan yang lebih besar Aktor /sasaran : Anggota koperasi dan masyarakat Jangka Waktu : Dimulai dari 2016 dalam rapat anggota Mekanisme Diputuskan melalui rapat anggota kemudian dilakukan studi kelayakan pengajuan pembiayaan kepada lembaga keuangan perbankan dan non perbankan Sumber dana : Koperasi 13. Pengkajian Status DAD Latar belakang dan alasan rasional DAD sejatinya dimiliki oleh desa dengan landasan hokum dan UU desa. Pada perkembangannya beberapa desa di KSB menglami pemekaran dan terlepas dari desa induk, hal menyebabkan DAD menjadi masalah ketika desa baru tidak memiliki DAD. Dilain pihak beberapa desa mengalami perubahan status menjadi kelurahan. UU dan admininstrasi kelurahan dan desa tentunya sangat berbeda, oleh karena itu membutuhkan penyelarasan dari aspek regulasi dan kepemilikan DAD. Tujuan / Indikator Kerja Terpenuhinya syarat administrasi dan regulasi yang jelas DAD pada desa dan kelurahan Aktor /sasaran : KJKS PALEBA, pemerintah desa, kelurahan, dan DPRD Jangka Waktu : Dimulai dari 2015 Mekanisme Penyusunan draf perubahan regulasi dari pemerintah desa kemudian diajukan kepada pemerintah daerah hingga pembahasan di tingkat DPRD Sumber dana : Koperasi, pemerintah desa, kelurahan dan pemerintah daerah 12. Kaderisasi kepemimpinan manajer Latar belakang dan alasan rasional Pada perjalanannnya kepemimpinan suatu lembaga membutuhkan keberlanjutan dan estafet kepemimpinnan tersebut membutuhkan persiapan yang panjang. Adanya keterbatasan Sumber Daya Insani pada sektor usaha syari’ah khususnya koperasi menjadi salah satu factor penghambat, oleh karean itu membutuhkan strategi dan kiat khusus dalam mempersiapkan kaderisasi yang dimaksud. Tujuan / Indikator Kerja
74 Terjadi estafet kepemimpinan pada koperasi dengan munculnya kader kader yang berkompeten dan kapabel dibidangnya Aktor /sasaran Pengurus, pengawas, karyawan dan anggota koperasi yang diharapkan mempunyai kapabilitas dan kompetensi yang memadai guna meningkatkan kapasitas pelayanan koperasi Jangka Waktu : 1 tahun periode 2015-2016 Mekanisme Penetapan keputusan terhadap usulan yang dilaksanakan melalui Rapat Anggota Sumber dana : Koperasi Aspek Program Penguatan Gugus Personal SDM Manajer Koperasi 1. Pelatihan sertifikasi manajer koperasi Latar belakang dan alasan rasional Merujuk kepada ketentuan Menteri Tenaga Kerja, bahwa pengelola KSP/KJKS harus memiliki sertifikasi, hal ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 133 Tahun 2007 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor keuangan subsektor perantara keuangan bidang koperasi jasa keuangan, maka sertifikasi manajer perlu dikakukan guna lebih profesional melayani anggotanya dan agar lebih siap menghadapi era globalisasi, karena satu saat ahli manajerial koperasi asing bisa saja tampil menjadi pengelola koperasi di Indonesia. Jika antisipasi dilakukan sejak dini, maka pengelolaan oleh warga asing tidak perlu terjadi. Tujuan / Indikator Kerja Peningkatan kapasitas manajer koperasi dan siap bersaing Aktor /sasaran : Manajer dan calon manajer Jangka Waktu : Periode 2015-2019 Mekanisme : Penetapan dan seleksi manajer dan calon manajer melalui rapat anggota Sumber dana :Koperasi 2. Pelatihan Good Corporate Governance (GCG) bagi manajer Latar belakang dan alasan rasional Good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik, dipercaya dapat menghindarkan perusahaan dari berbagai macam krisis. Krisis selalu timbul karena tata kelola perusahaan yang mengabaikan etika, budaya integritas, konflik kepentingan, peraturan, risiko, dan prinsip kehati-hatian. Praktik good corporate governance akan menghindarkan perusahaan dari berbagai tantangan internal dan eksternal. Komitmen
75 terhadap praktik good corporate governance yang konsisten akan mampu menjauhkan perusahaan dari berbagai potensi pemicu krisis di semua aspek organisasi, bisnis, keuangan, ekonomi, budaya, kepemimpinan, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Tujuan / Indikator Kerja Pelatihan good corporate governance ini berkonsepkan soft skill dan hard skill, yang akan memberikan pencerahan dan motivasi untuk bekerja sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Aktor /sasaran : Manajer dan calon manajer Jangka Waktu : Rentang 2015-2016 Mekanisme: Pemutusan melalui rapat anggota Sumber dana : Koperasi dan stakeholder lainnya 3. Pelatihan Kewirausahaan Latar belakang dan alasan rasional Sebagai seorang pemimpin lembaga koperasi yang banyak menaungi anggota yang bergerak pada sektor riil, kemampuan seorang manajer dalam upaya membimbing para anggota sangat diperlukan. Pelatihan ini pada upaya transformasi kemampuan dari manajer kepada upaya pemberdayaaan anggota. Tujuan / Indikator Kerja Adanya peningkatan kecerdasan membaca peluang, peningkatan kecerdasan produksi, peningkatan kecerdasan keuangan, peningkatan kecerdasan pemasaran Aktor /sasaran : Manajer, kepala bagian Jangka Waktu : 1 minggu mulai tahun periode 2015-2016 Mekanisme Pelatihan diikuti manajer dan kepala bagian dengan pembagian jadwal supaya opersional koperasi tidak terganggu. Sumber dana : Koperasi dana pendidikan 4. Pelatihan Pengelolaan Manajemen Syari’ah Koperasi Latar belakang dan alasan rasional Pada upaya menjadikan koperasi sebagai lembaga profesiaonal diperlukan kemampuan semua lini perangkat organisasi mulai dari pengurus, pengawas dan pengelola. KJKS PALEBA sebagai koperasi syari’ah mempunyai cara tersendiri dalam aplikasi system syari’ah dan memerlukan tingkat pelatihan yang khsus untuk bisa diterapkan dalam masyarakat. Tujuan / Indikator Kerja
76 Peningkatakan kemampuan pengurusan, pengelolaan dan pengawasan koperasi secara syari’ah Aktor /sasaran : Pengurus, pengawas, karyawan Jangka Waktu : 1 minggu mulai tahun periode 2016 Mekanisme Penetapan keputusan terhadap usulan yang dilaksanakan melalui Rapat Anggota, kemudian mengukit pelatihan secara bersamaan Sumber dana : Koperasi dana pendidikan 5. Pelatihan administrasi / akuntansi syari’ah Latar belakang dan alasan rasional Sebagai koperasi dengan system syari’ah tentunya mempunyai perbedaan dalam system akuntasi keuangann yang diterapkan. Berkaituan dengan itu banyak diluncurkan program akuntasi syari’ah yang diperjual belikan secara umum dengan mengikuti ketentuan dan prisip-prinsip akuntansi syari’ah yang disahkan oleh MUI. KJKS PALEBA sebagai koperasi syari’ah sudah melakukan dan menerapkan system tersebut namun diperlukan juga peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam pengaplikasiannya. Tujuan / Indikator Kerja Peningkatan kemampuan akuntansi syari’ah terapan, penguatan system pembukuan syari’ah dan penataan data base koperasi. Aktor /sasaran : Manajer, kepala bagian adminstrasi keaungan. Jangka Waktu : 1 minggu mulai tahun periode 2016 Mekanisme Pelatihan diikuti oleh manajer dan kepala bagian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara yang berkompeten dalam penyelenggraan pelatihan yang dimaksud Sumber dana : Koperasi dana pendidikan 6. Pelatihan manajemen krisis manajer Latar belakang dan alasan rasional Kelangsungan suatu perusahaan tidak selamanya bisa menduduki posisi yang baik dan mulus. Ada kalanya situasi perekonomian lesu, terjadinya konflik internal dan eksternal dan lain-lain yang mengarhakan / berimbas kepada kelangsungan koperasi. Dibutuhkan kemampuan seorang manajer untuk menghadapi situasi semacam ini untuk bisa eksist dalam melayani anggota. Tujuan / Indikator Kerja
77 Peningkatan kemampuan manajer pada upaya identifikasi krisis dan cara penaggulanagnnya serta kemampuan penyusunan strategi pertahanan sehingga tetap melakukan pemberedayaan kepada anggota. Aktor /sasaran : Manajer dan kepala bagian Jangka Waktu :1 minggu mulai tahun 2016 Mekanisme Pelatihan diikuti oleh manajer dan kepala bagian untuk satu periode secara bersamaan Sumber dana :Koperasi dana pendidikan 7. Pelatihan komuikasi dan kepribadian manajer Latar belakang dan alasan rasional Hubungan internal dan eksternal kelembagaan tidak terlepas dari pola dan cara berkomunikasi. Kemampuan seorang manajer dalam berkomunikasi sangat diperlukan guna menjalin kerjasama dan kelangsungan dalam penyelenggaaan urusan koperasi. Sikap yang bersahabat dan terbuka serta menerima adalah beberapa sikap dan pola komunikasi yang dianjurkan. Kemampuan ini membutuhkan pelatihan dan cara mengasah sehingga seoranmg manajer mampu berkomuniksai dengan baik. Tujuan / Indikator Kerja kemampuan kepemimpinan / leadership manajer dan kepala bagian . Aktor /sasaran : Manajer dan kepala bagian Jangka Waktu : Mulai tahun periode 2016-2019 Mekanisme Mengikuti pelatihan dan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh lembaga penyeleggara Sumber dana : Koperasi dana pendidikan 8. Pelatihan leaderaship motivation manajer Latar belakang dan alasan rasional Kelembagaan koperasi membutuhkan kepaiwaian pemimpinan dalam menjalankan operasional lembaga koperasi. Kemampuan leadership seseorang membutuhkam pelatihan dan pengolahan tidak dengan sendirinya. Kelembagaan koperasi secara khusus memerlukan kepemimpinan yang handal karena koperasi mempunyai kebutuhan khusus pada aras pencapaian kesejahteraan bersama yang berbeda dengan lembaga lainnya. Tujuan / Indikator Kerja Terjadinya pola kepemimpinan yang ideal untuk kelembagaan koperasi Aktor /sasaran : Manajer, kepala bagian
78 Jangka Waktu : 1 tahun periode 2016-2019 Mekanisme Mengikuti pelatihan dan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh lembaga penyeleggara Sumber dana : Koperasi dana pendidikan 9. Pelatihan peningkatan kapasitas pengawas Latar belakang dan alasan rasional Pada upaya peningkatan pengawasan koperasi dan peningkatan peran aktif pengawas maka perlu pemberdayaan pengawas koperasi yang selama ini belum maksimalk dalam partisipasi. Tujuan / Indikator Kerja Pemberdayaan para pengawas, sebagai sarana open manajemen, meminimalisir penyelewengan oleh pengelola dan pencitraan yang baik bagi koperasi Aktor /sasaran : Pengawas koperasi Jangka Waktu : Periode 2016-2019 Mekanisme Mengikuti pelatihan dan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara Sumber dana : Koperasi dana pendidikan Program Aksi Pada upaya penguatan kapasitas manajerial koperasi pada beberapa aspek yang meliputi: 1. Aspek sumberdaya manusia, yaitu masih minimnya patisipasi pengurus, pengawas dan anggota 2. Aspek kelembagaan koperasi, yaitu lemahnya fungsi ekonomi dan sosial 3. Aspek manajemen koperasi meliputi masih rendahnya perolehan SHU, lemahnya fungsi – fungsi manajemen dan model kepemimpinan manajer yang cendrung paternalistik 4. Aspek analisis kelembagaan koperasi yaitu komunikasi dan ekspektasi antara pengelola dan anggota Maka pada upaya mengatasi masalah yang dihadapi dibutuhkan beberapa program yang menyangkut aspek kelembagaan koperasi dan aspek personal manajemen koperasi dengan susunan matrik sebagai berikut:
79 MATRIK 1 PERANCANGAN PROGRAM AKSI PENGUATAN KAPASITAS MANAJERIAL KOPERASI PADA PENGELOLAAN DAD UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL GUGUS KELEMBAGAAN ORGANISASI NO
NAMA PROGRAM
ALASAN RASIONAL PROGRAM Keterbatasan waktu manajer dalam mengelola koperasi Bertindak atas nama manajer untuk berkoordinasi dengan pihak luar Adanya tekanan dari beberapa pihak Kuatnya arus politisasi kelembagaan Perlunya sosialisasi progres kelembagaan Profesioanalitas koperasi Transparansi koperasi Akuntabilitas koperasi
AKTOR SASARAN 1. Pengurus 2. Pengawas 3. Karyawan 4. Anggota koperasi
JANGKA WAKTU Rapat Anggota 2015- 2016
1. Anggota 2. Non anggota
1. Penetapan suku bunga yang sesuai Perumusan 2. Kebijakan penanganan kebijakan produk anggota yang macet layanan 3. Pembahasan penyitaan agunan 1. Adanya program ungulan Perumusan 2. Sebagai salah satu Kebijakan barometer kinerja koperasi pembiayaan 3. Stimulus bagi angggota sektor prioritas dalam pemberdayaan
1.
1
Pengangkatan asisten manajer
2.
1. 2
Pengadaan sub devisi humas
2. 3.
3
4
5
1. Audit internal dan 2. eksternal berkala 3.
MEKANISME
ASAL ANGGARAN
Diusulkan dan ditetapkan pada rapat anggota 2015-2016,disertai dengan dengan SOP dan SOM
KJKS
RAT 2015
Diputuskan pada RAT 2015,disertai dengan dengan SOP dan SOM
KJKS
1. Kjks 2. Auditor
Pada setiap tahun berjalan
1. Pengurus 2. Pengawas 3. pengelola
Dimulai rapat anggota 2016
1. Penentuan tim auditor internal dan eksternal pada rapat anggota 2. Penentuan periode audit 1. Disepakatkan pada rapat anggota 2. Penerapan tahun 2016
1. Anggota 2. masyarakat
Mulai 2016
1. dirumuskan dalam rapat anggota 2. penentuan sektor unggulan 3. identifikasi kelayakan
KJKS KJKS
KJKS Pemda
80
NO
6
7
8
NAMA PROGRAM
MoU dengan lembaga pesantren
Rekrutmen karyawan lokal
MoU dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
ALASAN RASIONAL PROGRAM 4. Mengangkat produk lokal
AKTOR SASARAN
1. Perlunya ekspansi koperasi dalam dunia pendidikan 2. Sarana promosi koperasi dan ekonomi Islam 3. Pengembangan dan penguatan jaringan 4. Kaderisasi bertahap jangka panjang 1. Keterbatasan karyawan dilapangan 2. Jumlah anggota mencapai ribuan orang 3. Perlunya penanganan masalah lebih cepat dan terstruktur 4. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui orang lokal
Pesantren
1. Adanya peraturan perundang-undangan 2. Mewujudkan good corporate goverance 3. Dalam upaya memberikan rasa aman bagi anggota deposan 4. Dalam rangka peningkatan profesionalitas koperasi
KJKS Anggota
Anggota Non anggota
JANGKA WAKTU
2019-2021
MEKANISME 4. kolaborasi dengan instansi terkait 1. Persetujuan melalui rapat anggota 2. Penetapan SOP dan SOM 3. Pembuatan program kerja yang berkelanjutan
Periode 2015- 1. Persetujuan melalui 12016 rapat anggota 2. pemanbahan berdasarkan ketrwakilan masing-masing kecamatan 3. perektrutan diprioritaskan kecamatan dengan jumlah anggota yang lebih banyak Periode 2015- 1. Penetapan melalui rapat 2016 anggota 2. Pembuatan SOP dan SOM 3. MoU dengan LPS
ASAL ANGGARAN
MoU dengan lembaga pesantren
KJKS
KJKS Anggota
NO
9
10
NAMA PROGRAM
MoU dengan lembaga keuangan
Pengkajian Program TAS
ALASAN RASIONAL PROGRAM modern
AKTOR SASARAN
1. Upaya koperasi dalam penambahan modal 2. Akan adanya penarikan modal penyertaan yang besar 3. Berkembangnya volume usaha koperasi 4. Pelayanan kepada masyarakat dengan kapasitas lebih besar
1. Lembaga keuangan bank penyedian dana bergulir dan kredit lunak 2. Lembaga keuangan non bank 1. KJKS 2. Pemda 3. DPRD
Periode 20192024
Wilayah 7 kecamatan di KSB
Periode 2019-2021
Anggota status pembiayaan macet
Periode 20162016
1. Kurangnya DAD yang dikelola koperasi 2. Keseimbangn keuangan koperasi 1. luas wilayah cakupan masyarakat 2. pendekatan pelayanan kepada masyarakat 3. pengefektifan kinerja koperasi 4. ekspansi koperasi
11
Pembukaan kantor cabang
12
1. Perjanjian dengan nasabah hanya dibawah tangan Pembuatan akte 2. Adanya anggota yang perjanjian notariel macet dan sudah jatuh tempo
JANGKA WAKTU
Periode 20152016
MEKANISME
1. Persetujuan melalui rapat anggota 2. Melakukan studi kelayakan 3. MoU dengan lembaga keuangan
ASAL ANGGARAN
KJKS
Pengajuan peninjauan KJKS kembali terhadap program pemda kepada pemda kemudian diajuka kepda DPRD 1. Persetujuan melalui rapat anggota 2. Memprioritaskan kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak 3. Persiapan anggaran dan SDI 1. Persetujuan melalui rapat anggota 2. MoU dengan notarsi setempat 3. Inventarisir kemacetan
KJKS Lembaga lain
KJKS
81
82
NO
13
14
15
16
NAMA PROGRAM
ALASAN RASIONAL PROGRAM 3. Perlunya penyitaan jaminan
1. Banyaknya anggota yang macet 2. Keterbatasan karyawan MoU dengan agen lapangan penagihan hutang 3. Adanya kerugian perputaran uang
Pengkajian status DAD
Pelatihan Kaderisasi
Program pengawasan dengan pemdes
1. Adanya regulasi yang terbaru 2. Adanya pemekaran desa 3. Adanya peralihan status desa menjadi kelurahan 1. Adanya estafet kepemimpinan manager 2. Perlunya keberlanjutan kepemimpinan 3. Adanya keterbatasan SDI pada sektor syari’ah 1. Adanya MoU penyertaan dana desa 2. Optimalkan peran pengawasan desa 3. Meminimalisir resiko kemacetan 4. Memaksimalkan SHU
AKTOR SASARAN
JANGKA WAKTU
MEKANISME
ASAL ANGGARAN
anggota 4. Eksekusi jaminan Anggota status pembiayaan macet
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.
KJKS Desa Kelurahan Pemda DPRD Pengurus Pengawas Pengelola Anggota
1. KJSK 2. Pemdes
Periode 20162016
2016
1. Persetujuan melalui rapat anggota 2. MoU dengan agen setempat 3. Inventarisir kemacetan anggota 1. Pengajuan draf program kepada pemda 2. Usulan kepada DPRD 3. Pencabutan SK TAS
Disesuaikan dengan masa jabatan manajer
Pelatihan kepemimpinan bagi civitas koperasi secara berkala
Dimulai tahun 2016
1. Diusulkan pada rapat anggota 2. Penandtanganan akte kerjasama dengan pemdes
KJKS
KJKS Pemda KJKS(dana pendidikan)
KJKS Pemdes
83 Program aksi penguatan kapasitas manajerial koperasi untuk gugus kelembagaan organisasi ini, akan bisa terlaksana dengan memperhatikan dua aspek utama, pertama internal koperasi, apabilasemua stakeholder pada kelembagaan koperasi mengambil peran dan berfungsi dengan baik sesuai dengan tupoksinya diantaranya: 1. Pengurus Berdasarkan teori Kartasapoetra (2005) mengatakan bahwa Pengurus adalah pelaksana usaha koperasi yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dalam hal ini eksisting pengurus KJKS PALEBA sangat lemah dalam peran dan fungsinya sehingga program aksi pada kajian ini mensyaratkan akan pertisipasi aktif dari pengurus 2. Pengawas Pengawas adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan dapat diberi saran-saran demi kemajuan ekonomi. Berdasarkan teori Kartasapoetra ini bahwa peran dan fungsi pengawas sangat vital, namun saat ini kondisi KJKS PALEBA dalam hal pengawasan masih memerlukan peran aktif dari personilnya. Program aksi ini mensyaratkan keterlibatan pengawas demi solidnya organisasinya secara internal 3. Pengelola Dalam hal ini KJKS PALEBA melimpahkan pengelolaan kepada seorang manajer. Manajer adalah orang yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola, dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. Program aksi penguatan kapasits manajerial ini sangat bergantung kepada kebijakan manajer. Khususnya pada kasus KJKSO PALEBA peran dan kewenangan seorang manajer sangat diominan dibanding dengan pengurus dan pengawas. Dominannya manajer dalam hal ini sangat beralasan karena segala seluk beluk perkoperasian system syari’ah sangat dikuasai oleh manajer dan sebaliknya pengurus dan pengawas bisa dikatakan hanya sebatas formalitas. Program akan berjalan jika pada kebijakan manajer bisa mengakomodir hal-hal diatas guna penguatan kapasitas kelembagaan yang dimaksud. Aspek kedua adalah aspek eksternal koperasi yang terdiri dari kebijakan yang harus diambil oleh lembaga-lembaga yang berkepentingan diantaranya 1. Pemerintah daerah Pada saat terbentunya KJKS PALEBA, peran pemerintah daerah sangat besar yaitu dengan memberikan dana penyertaan kepada KJKS PALEBA atas nama pemerintah desa yang dikenal dengan Dana Abadi Desa (DAD) 2. Pemerintah desa Sebagai pemerintah yang mempunyai dana penyertaan di KJKS PALEBA keterlibatan pemdes sangat dibutuhkan dalam pengawalan pengelolaan dana. Pada MoU yang ditanda tangani antara KJKS PALEBA dan pemdes disebutkan bahwa pihak pemdes bisa melakukan pengawasan pada pengelolaan namun hal tersebut tidak dilakukan. Program aksi yang dirancang ini mensyarakan keterlibatan pemdes pada pengelolaan, guna memaksismalkan profit dan benefit yang diinginkan. 3. DPRD.
84 Pengalokasian DAD tentunya atas persetujuan DPRD karena berkaitan dengan anggran pemerintah daerah. Pada program aksi ini diperlukan kolaborasi kembali semua stakeholder eksternal ini guna pembaharuan dan peremajaan kembali produk-produk hukum berkaitan dengan adanya regulasi terbaru saat ini. Kerjasama ini memerlukan kesatuan visi dan misi kedepan. Aspek profesionalitas akan diutamakann daripada nuansa politik, karena koperasi tidak boleh terkontaminasi oleh aturan-aturan politik.
MATRIK 2 PERANCANGAN PROGRAM AKSI PENGUATAN KAPASITAS MANAJERIAL KOPERASI PADA PENGELOLAAN DAD UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL GUGUS PERSONAL SDM NNAMA NO PROGRAM
1 1
2
Pelatihan sertifikasi manajer koperasi
Pelatihan Good Corporate 2 Governance (GCG) bagi manajer
ALASAN RASIONAL PROGRAM
AKTOR SASARAN
1. Peraturan Menteri Tenaga 1. Manajer Kerja Nomor 133 Tahun 2. Calon 2007 tentang penetapan manajer standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor keuangan subsektor perantara keuangan bidang koperasi jasa keuangan 2. Agar lebih profesional melayani anggotanya 3. Agar lebih siap menghadapi era globalisasi 1. Perlunya tata kelola 1. Manajer perusahaan yang baik, 2. calon dipercaya dapat manajer menghindarkan perusahaan dari berbagai macam krisis dengan memperhatikan etika, budaya integritas, konflik kepentingan, peraturan, risiko, dan prinsip kehatihatian. 2. Good corporate
JANGKA WAKTU
MEKANISME
Periode 2015- 1. Disetujui melalui rapat 2019 anggota 2. Melalui mekanisme bertahap 3. Tahap awal dilakukan pada manajer 4. Tahap kedua kepada calon manajer
ASAL ANGGARAN KJKS (dana pendidikan)
Periode 2015- 1. Diusulkan pada RAT 2019 2. Mengadakan studi banding penerapan GCG 3. Penerapan GCG pada koperasi
85
86
1. 2.
3
3 Pelatihan kewirausahaan
3. 4. 5. 1.
4
Pelatihan 4 Pengelolaan manajemen syari’ah koperasi
2. 3. 1.
5
6
Pelatihan 5 Administrasi Akuntansi Syari’ah
2. / 3.
governance akan menghindarkan perusahaan dari berbagai tantangan internal dan eksternal Peningkatan kecerdasan membaca peluang Peningkatan kecerdasan produksi Peningkatan kecerdasan keuangan Peningkatan kecerdasan pemasaran Peningkatan kecerdasan SDM Peningkatan kemampuan kepengurusan koperasi Peningkatan kemampuan pengelolaan koperasi Peningkatan kemampuan kepengawasan koperasi Peningkatan kemampuan akuntansi syari’ah Implementasi softwere syari’ah pada koperasi Penguatan data base koperasi simpan pinjam
6 Pelatihan 1. Kemampuan identifikasi Manajemen Krisis jenis krisis
1. Manajer 2. Kepala bagian
1minggu mulai Pelatihan diikuti oleh tahun 2016 manajer dan kepala bagian dengan jadwal yang bebeda
Dana pendidikan koperasi
1. Pengurus 2. Pengawas 3. Pengelola
1 minggu mulai 2016
Penetapan melalui rapat anggotadan diikuiti serentak oleh pengurus, pengawas dan pengelola
Dana pendidikan koperasi
1. Pbukuan 2. Manajer
1 minggu mulai tahun 2016
Dana pendidikan koperasi
1. Manajer 2. Staf
1minggu mulai tahun
Pelatihan diikuti oleh manajer dan kepala bagian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara yang berkompeten dalam penyelenggraan pelatihan yang dimaksud Pelatihan diikuti oleh manajer dan kepala bagian
Dana pendidikan
2. Kemampuan menyusun strategi menghadapi krisis
7 7
Pelatihan komunikasi kepribadian Pelatihan leadership motivation manajer
8
9
Progam 9 peningkatan kapasitas pengawas
1. Peningkatan teknik komunikasi 2. Peningkatan penguasaan dan diri dalam komunikasi 1. Pengembangan potensi manajer 2. Pengelolaan konsep kepemimpinan perusahaan 3. Menjadi manajer ulung 1. Pemberdayaan para pengawas 2. Sebagai sarana open manajemen 3. Meminimalisir penyelewengan oleh pengelola 4. Pencitraan yang baik bagi koperasi
akuntan
2016
untuk satu periode secara bersamaan
koperasi
1. Manajer 2. Staf
Mulai tahun Mengikuti pelatihan dan Dana periode 2016- disesuaikan dengan jadwal pendidikan 2019 yang telah ditetapkan oleh koperasi lembaga penyeleggara
1. Manajer 2. Asisten manajer
Mulai tahun 2016
Mengikuti pelatihan dan Dana disesuaikan dengan jadwal pendidikan yang telah ditetapkan oleh koperasi lembaga penyeleggara
Pengawas
Mulai 2016
1. Diusulkan pada rapat anggota 2. Penetapan jenis pelatihan dan penentuan waktu dan tempat
KJKS
87
88
89 Program aksi penguatan kapasitas manajerial koperasi untuk gugus personal SDM manajer akan bisa terlaksana dengan memperhatikan beberapa aspek berikut: 1. Personal manajer Manajer secara personal harus siap menerima masukan dan saran yang diberikan guna kemajuan manajerial koperasi. Menggunakan azas musyawarah dan mufakat menjadi tolak ukur. Pengembangan manajemen by syuro adalah slogan yang digadang-gadangkan oleh KJKS PALEBA. Oleh karena itu program aksi bisa dilaksanakan jika dalam pengambilan keputusan, manajer mau memberikan ruang bagi orang lain (pengurus, pengawas, anggota dan non anggota) untuk bisa memikirkan kelembagaan koperasi kedepan. 2. Memberikan kesempatan bagi civitas koperasi untukbisa khususnya karyawan untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang dimaksud dengan anggraan yang masih ada pada koperasi (dana cadangan, dana pendidikan). Secara tidak langsung akan menjadi tindakan nyata dalam upaya kaderisasi kepemimpinan koperasi. 3. Walaupun kondisi keuangan koperasi tidak memungkinkan untuk bisa membiayai proses pelatihan, manajer melalui kemapuannya untuk bisamencari solusi demi terlaksanya program aksi yang dimaksud. 4. Kolaborasi aksi pada proses pelatihan yang akandiikuti diantaranya keterlibatan pemda dan instansi terkait serta, swasta yang eksist di KSB serta lembaga lainnya yang mendukung kegiatan perkoperasian.
90 Analisis Strategi Dan Program Aksi A. Eksisting Dana Abadi Desa (DAD) 1. Pengelolaan oleh KJKS PALEBA DAD yang dikelolah oleh KJKS PALEBA mencapai 7,5 milyar rupiah. DAD adalah kepemilikan oleh desa. Pada upaya pengelolaan DAD, KJKS PALEBA menyalurkan dana kepada masyarakat rata-rata per tahun mencapai 3 milyar lebih. Pemberdayaan dilakukan kepada UMKM meliputi sector pertanian, perikanan dan hewan sampai perdagangan, mulai dari pedagang bakulan, pedagang sayur, pedagang ikan, rumah makan, salon dan lain-lain. Pola pengembalian juga disesuaikan dengan kondisi anggota misalnya petani membayar sesuai dengan pola pertanian, dalam 4 bulan baru akan melunasi. Para pedagang yang melakukan transaksi harian maka pembayaran dilakukan secara harian. Pedagang yang melakukan aktifitas dan mempunyai arus keuangan dalam bulanan maka pembayaran dilakukan secara bulanan. Masalah yang timbul kemudian beberapa kelompok mulai menunjukkan gejala kemacetan. Perjanjian tanggung renteng yang disepakati kemudian bubar ditengah jalan. Kemacetan pada aspek perorangan juga mulai terjadi dengan berbagai alasan. 2. Perkembangan status desa dan kelurahan terhadap kepemilikan DAD Adanya pemekaran desa di KSB menjadi salah satu polemik yang berkembang khususnya pada DAD yang kemungkinan besar desa hasil pemekaran tidak mendapatkan DAD. Pada FGD yang dilakukan tentang bahasan DAD, sebagian desa hasil pemekaran menuntut DAD supaya dijatahkan untuk desa pemekaran baru. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan menjadi permasalahan yang ada pada DAD. UU desa dan kelurahan sangat berbeda. Kelurahan akan mengikuti jalur SKPD pada kecamatan dan bentuk pelaporan keuangan juga berbeda dengan desa. 3. Penurunan profit SHU Dari hasil analisis laporan keuangan dengan menggunakan analisis profitabilitas terhadap asset dan aktiva laporan keuangan KJKS PALEBA serta dengan menggunakan standar kesehatan koperasi tahun 2007 maka disimpulkan bahwa KJKS PALEBA mendapatkan profit yang rendah dan kurang selama periode 2007 sampai 2014. Hal ini menunjukkan kelembagaan koperasi ini belum maksimal dalam menghasilkan profit. 4. Penurunan benefit oleh manyarakat
91 Dari aspek benefitas dari data laporan keuangan koperasi bahwa sejak tahun 2006 sampai 2014 pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat mencapai 25 milyar lebih dengan rata-rata pertahun mencapai 3 milyar lebih. Pada tahun 2014 dari hasil wawancara mendalam dengan karyawan bahwa kemacetan banyak terjadi sehingga dalam memberikan pembiayaan kembali saat ini harus ekstra hati-hati. Dengan demikian dipastikan bahwa pembiayaan akan mengalami penurunan dari tahuntahun sebelumnya. Benefitas KJKS PALEBA akan semakin kurang bisa dinikmati oleh masyarakat. B. Optimalisasi pengelolaan DAD Pada upaya optimalisasi pengelolaan DAD di KJKS PALEBA sebagai salah satu modal penyertaan yang ada pada koperasi syari’ah ini adalah dengan memperhatikan hal-hal berikut: 1. Profesionalisme KJKS PALEB Sebagai lembaga yang berbadan hokum koperasio maka selayaknya KJKS PALEBA melakukan segala kegiatannya sesuai dengan UU perkoperasian khususnya pada usaha simpan pinjam. 2. Intervensi pemerintah pada aspek regulasi Adanya DAD sebagai penyertaan pemerintah desa, dengan adanya perubahan pada pemekaran desa dan status desa menjadi kelurahan maka diperlukan regulasi yang baru yang mengatur status kepemilikan DAD. 3. Bebas dari tekanan politik Bahwa KJKS PALEBA berdiri dibawah rezim pemerintahan yang berkuasa pada saat itu namun kemudian KJKS PALEBA sebagai kelembagaan koperasi dengan UU harus terbebas dari nuansa dan tekanan politik.
92
93
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan kajian yang dilakukan pada penguatan kapasitas manajerial KJKS PALEBA pada upaya pengembangan masyarakat lokal di Kabupaten Sumbawa Barat, disimpulkan sebagai berikut: 1. Kapasitas KJKS PALEBA sebagai kelembagaan ekonomi terlihat pada berperannya pada pemberdayaan masyarakat lokal, dan sebagai kelembagaan sosial KJKS PALEBA memberikan santunan kematian bagi ahli waris anggota koperasi. 2. Kapasitas sumberdaya manusia pada KJKS PALEBA pada pengelolaan usaha telah memenuhi standar namun pada sisi pengurus dan pengawas masih minim 3. Kapasitas manajemen secara ekonomi kurang menguntungkan sehingga pelayanan pembiayaan dan santunan kematian tidak memadai jumlahnya. Pada manajemen koperasi, keterlibatan pengurus dan pengawas sangat minim dan hanya bersifat formalitas. Fungsi-fungsi organisasi dijalankan oleh manajer. Pada aspek kepemimpinan koperasi, manajer termasuk dalam katagori kepemimpinan paternalistik. 4. Kelembagaan KJKS PALEBA menemui persoalan komunikasi internal yang menimbulkan adanya konflik interes sehingga membutuhkan solusi untuk keberlanjutan pembedayaan masyarakat 5. Strategi dan program aksi yang perlu dilakukan untuk penguatan kapasitas manajerial KJKS PALEBA pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal yaitu aspek kelembagaan koperasi dan aspek personal sumberdaya manusia Saran 1. KJKS PALEBA sebagai sebuah kelembagaan koperasi yang merupakan salah satu konsep pengembangan masyarakat berbasis komuinitas hendaknya memperhatikan aspek-aspek pelemahan yang ada sehingga pada upaya penguatan kapasitas kelembagaan bisa berjalan lancar. 2. Strategi dan program aksi hendaknya memperhatikan skala perioritas sehingga pada taraf implementasi lebih efektif.
94
95
DAFTAR PUSTAKA Arifin Sitio dan Tamba Halomoan. 2001. Koperasi: Teori dan Praktik. Jakarta: Erlangga Anonymous. 2012. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Pertanian Bogor. Bogor: IPB Press. Dale, Robert. D. 1992. Pelayan Sebagai Pemimpin. Gandum Mas. Malang George R. Terri dalam Melayu S. P. Hasibuan 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara Hasibuan Malayu S.P. 2011. Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara Hayami, Yujiro dan Masao Kikuchi. 1987. Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia, Editor: Gunawan Wiradi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hendrojogi. 2000. Koperasi, Azas-azas Teori dan Praktek. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Kartasapoetra. 2005. Praktek Pengelolaan Koperasi. Jakarta: Rineka Cipta Kasmir. 2008. Analisis Laporan Keuangan, Jakarta: Rajawali Pers Kementrian Koperasi UKM RI. 2007.Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Kementrian Koperasi UKM RI. 2007.Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Limbong Bernhrad. 2011. Pengusaha Koperasi. Jakarta: Margaretha Pustaka Milen, Anneli. 2006. Capacity Building Meningkatkan Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Pembaharuan. Mintzberg Henry 1973. The Nature of Managerial Work Profil Kelurahan Dalam. 2011. Taliwang KSB Rangkuti Freddy. 2009. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Rintuh Cornelis. 2003. Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat. Yogyakarta: Pustep Siagian Sondang. P. 2002. Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta Soekanto Suryono. 2000. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Subandi. 2011. Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kombinasi.Bandung; Alfabeth. Suharto. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Jakarta: Refika Aditama Tonny Nasdian Fredian. 2014. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: YOI Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Veithzal Rivai, Andria Prermata Rivai. 2007. Credit Management Handbook. Jakarta: RajaGrafindo Persada Wrihatnolo, Dwidjowijoto. 2007. Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Elex Media Komputindo.
96
97
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Sumbawa Besar pada tanggal 13 Mei 1977. Anak pertama dari pasangan M. Ali Ar dan Nurbaya Anwar. Pendidikan sarjana ditempuh di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat Program Studi Perbankan Syari’ah tahun 2003. Pada tahun 2012 penulis diterima di Program Studi Magister Pengembangan Masyarakat pada Program Pascasarjana IPB dan menamatkannya pada tahun 2015. Beasiswa pendidikan pascasarjana diperoleh dari kerjasama anatara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan PT NNT. Pengalaman pekerjaan penulis: (1) Tenaga pengajar di Universitas Cordova Indonesia (Undova) (2008-sekarang); (2) Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Undova (2008-2010); (3) Wakil Dekan Ekonomi Undova (20102012); (4) Ketua Penjaminan Mutu Undova (2012-2014); (5) Ketua Amaliyah Islam dan Kepesantrenan (2014-sekarang); (6) Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat; (7) Konsultan Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Pariri Lema Bariri Kabupaten Sumbawa Barat (2008sekarang)
98
