Lampiran 1.
Matrik Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi SASARAN
NO. URAIAN 1.
Setiap tingkatan pemerintahan (Pusat, Propinsi, Kab/Kota) memiliki data administrasi Badan Hukum koperasi yang mutakhir.
INDIKATOR KELUARAN 1. Kepmen Juklak
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
dan 1. 100% Pusat
2. 100% Propinsi 2. Sosialisasi peraturan 100% 3. 80% Kab/Kota Kab/kota Memiliki data administrasi 3. Monitoring dan Badan Hukum Evaluasi 100% koperasi yang Kab Kota mutakhir 4. Fasilitasi 50% Kab/Kota
KOORDINASI URAIAN 1. Menyiapkan peraturan, sarana dan pelaksana penataan data administrasi badan hukum koperasi
KEBIJAKAN 1. Kepmen 2. Surat Edaran, 3. Juklak 4. Juknis
PROGRAM KERJA 1. Rapat koordinasi penyusunan peraturan 2
-
BPS, Depdagri, Dinas Koperasi Prop/Kab/ Kota
-
Dinas Koperasi Prop/Kab/ Kota
-
BPS, Depdagri, Depkeh dan HAM, Dinas Koperasi Prop/Kab/ Kota
-
Depkeh dan HAM, Notaris dan Dinas Koperasi Prop/Kab/ Kota
Sosialisasi peraturan
3. Pengadaan Komputer dan Sistem pendataan administrasi Badan Hukum Koperasi 4. Peningkatan kapasitas pelaksana penataan administrasi Badan Hukum koperasi
2. Inventarisasi dokumen pendukung administrasi badan hukum koperasi.
Surat Edaran
1. Pengumpulan dokumen dan pemutakhiran data Badan Hukum Koperasi 2. Monitoring dan evaluasi 3. Pencetakan hasil pemutakhiran data
2.
Setiap proses 1. Kepmen dan Juklak pengesahan pendirian, perubahan AD 2. Sosialisasi 100% Kab/Kota
1. 100% Pusat 2. 100% Propinsi 3. 80% Kab/Kota
3. Mengadakan kerjasama /koordinasi dengan BPS, Depdagri, Depkeh dan HAM, Dinas Koperasi Prop/Kab/Kota
1. MOU/Naskah Kerja sama
1. Membuat standarisasi aktaakta koperasi
1. Kepmen
2. Surat Edaran
1. Rapat koordinasi penyusunan kerjasama 2. Supervisi pelaksanaan MOU
2. Juklak Juknis dan Surat Edaran
1. Penyusunan standarisasi akta koperasi 2. Sosialisasi
94
KETERANGAN
SASARAN NO. URAIAN
INDIKATOR KELUARAN
dan 3. Koordinasi pembubaran dengan pihak Badan Hukum terkait koperasi sesuai dengan 4. Monev 100% ketentuan Kab/Kota 5. Fasilitasi PPAK untuk 20% Notaris 6. Fasilitasi 80% Kab Kota
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK Melakukan proses pengesahan pendirian, perubahan AD dan pembubaran BH koperasi sesuai dengan ketentuan
KOORDINASI URAIAN
KEBIJAKAN
2. Meningkatkan kapasitas Pejabat Pembuat akta Koperasi
1. Kepmen
3. Membuat standarisasi formulir pengesahan pendirian, perubahan AD dan pembubaran Badan Hukum koperasi
1. Kepmen
4. Meningkatkan kapasitas petugas pengesahan pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Badan Hukum koperasi
1. Kepmen
5. Melakukan pemantauan proses pengesahan pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Badan Hukum koperasi
1. Kepmen
2. Juklak Juknis dan Surat Edaran
2. Juklak Juknis dan Surat Edaran
2. Juklak Juknis dan Surat Edaran
2. Juklak Juknis dan Surat Edaran
PROGRAM KERJA 1. Pembekalan tentang pengetahuan perkoperasian bagi Pejabat pembuat akta koperasi
-
Departemen Kehakiman
-
Ikatan Notaris Indonesia
1. Penyusunan standarisasi formulir pengesahan pendirian, perubahan AD dan pembubaran Badan Hukum koperasi
-
Dinas Koperasi Prop/Kab/ Kota dan Ikatan Notaris Indonesia
1. Pembekalan tentang sistem dan prosedur pengesahan pendirian, perubahan AD dan pembubaran Badan Hukum koperasi bagi petugas pelaksana
-
Dinas Koperasi Prop/Kab/ Kota
1. Penyusunan sistem pemantauan secara elektronik dan manual proses pengesahan pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Badan Hukum koperasi
-
Dinas Koperasi Prop/Kab/ Kota
2. Pelaksanaan pemantauan proses pengesahan pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan
95
KETERANGAN
SASARAN NO. URAIAN
INDIKATOR KELUARAN
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
KOORDINASI URAIAN
KEBIJAKAN
PROGRAM KERJA pembubaran Badan Hukum koperasi
3.
Menaikkan jumlah koperasi berkualitas dari segi kelembagaan dari 30.000 unit menjadi 70.000 unit.
1. 100% Pusat 2. 100% Propinsi 3. 75% Kab/Kota mengerti manfaat koperasi 4. 70.000 unit koperasi yang berkualitas dari segi kelembagaan
6. Mengadakan koordinasi dengan Depkeh dan HAM, Pemda Prop/Kab/Kota/ dan Ikatan Profesi Notaris
1. Kepmen
1. Meningkatkan kesadaran anggota tentang hak dan kewajiban berkoperasi
1. Kepmen
2. Menata organisasi dan manajemen koperasi sesuai dengan kepentingan anggota dan usahanya
1. Kepmen
2. Juklak Juknis dan Surat Edaran
2. Juklak Juknis dan Surat Edaran
1. Koordinasi dalam rangka proses pengesahan pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Badan Hukum koperasi
-
Depkeh dan HAM, Pemda Prop/Kab/ Kota dan Ikatan Profesi Notaris
1. Penyusunan petunjuk cara berkoperasi yang baik dan benar
-
Dinas Koperasi Prop/Kab/ Kota
-
Dinas Koperasi Prop/Kab/ Kota Dekopin/wil/Da
2. Sosialisasi pengertian dan manfaat koperasi kepada anggota
2. Juklak Juknis dan Surat Edaran
1. Penyusunan petunjuk mekanisme pengambilan keputusan (RAT, Pengurus, Pengawas). 2. Penyederhanaan sistem dan prosedur kerja dalam koperasi 3. Sosialisasi petunjuk mekanisme pengambilan keputusan dan penyederhanaan sistem dan prosedur kerja dalam koperasi
96
KETERANGAN
SASARAN NO. URAIAN
INDIKATOR KELUARAN
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
KOORDINASI URAIAN
KEBIJAKAN
PROGRAM KERJA 4. Penyusunan petunjuk pembenahan organisasi dan manajemen koperasi 5. Pelaksanaan bantuan perkuatan manajemen koperasi 6. Pelaksanaan bantuan perkuatan legalitas dan perijinan 7. Penerapan Standar Operasional Manajemen (SOM) koperasi
3. Menerapkan Standarisasi Akuntansi dan Audit Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
1. Kepmen 2. Juklak Juknis dan Surat Edaran
1. Penyusunan sistem aplikasi akuntansi, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan audit koperasi 2. Pembekalan dan penetapan Auditor koperasi yang bersertifikasi dari Kementerian Koperasi 3. Sosialisasi sistem aplikasi akuntansi dan audit koperasi 4. Pendampingan penerapan standarisasi akuntansi dan audit Koperasi
97
-
Dinas Koperasi Prop/Kab/ Kota, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
KETERANGAN
SASARAN NO. URAIAN
INDIKATOR KELUARAN
STRATEGI KOORDINASI
INDIKATOR HASIL / DAMPAK
URAIAN
KEBIJAKAN
4.
PROGRAM KERJA 5. Supervisi penerapan Akuntansi dan Audit 6. Studi Banding dalam rangka best practices penerapan akuntansi dan audit 7. Monitoring dan evaluasi
4.
Setiap tingkatan pemerintahan (pusat, propinsi, kabupaten/kot a) memiliki sistem perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang dirugikan oleh koperasinya.
1. Kepmen dan Juklak 2. Koordinasi 100% kab/kota 3. Fasilitasi 80% Kab/Kota 4. Pemantauan, pengawasan dan evaluasi 100% Kab/Kota
1. 100% Pusat 2. 100% Propinsi 3. 80% Kab/Kota memiliki sistem perlindungan hukum bagi anggota koperasi
4. Melaksanakan koordinasi dengan Pemda Prop/Kab/Kota/ Dekopin/Wil/Da, Ikatan Akuntan Indonesia, dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi
1. Kepmen
1. Rapat koordinasi
2. Juklak Juknis dan Surat Edaran
2. Supervisi
1. Memprakarsai terbentuknya Lembaga Penyelesaian Perselisihan Koperasi
1. Kepmen, Juklak Juknis dan Surat Edaran
1. Penyusunan sistem Penyelesaian Perselisihan Koperasi
Pemda Prop/Kab/ Kota/ Dekopin/Wil/Da, Ikatan Akuntan Indonesia
-
Pemda Prop/Kab/ Kota/ Dekopin/ Wil/Da dan LSM
-
Pemda Prop/Kab/ Kota/ Dekopin/ Wil/Da dan Asosiasi Pengacara
3. Monitoring dan Evaluasi
2. Pembentukan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Koperasi 3
2. Meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum pada koperasi dan anggota koperasi
-
1. Kepmen, Juklak Juknis dan Surat Edaran
98
Koordinasi, pendampingan, supervisi, monitoring dan evaluasi
1. Menyusun sistem penyelenggaraan bantuan hukum pada koperasi dan anggota koperasi
KETERANGAN
SASARAN NO. URAIAN
INDIKATOR KELUARAN
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
KOORDINASI URAIAN
KEBIJAKAN
PROGRAM KERJA 2. Pemberdayaan penyelenggara bantuan hukum 3. Supervisi 4. Monitoring dan Evaluasi
5.
6.
Setiap koperasi yang aktif berklasifikasi sesuai ketentuan.
Hasil klasifikasi diakui oleh dunia usaha.
1. Kepmen 2. Sosialisasi 100% Kab/Kota 3. Koordinasi 100% Kab/Kota 4. Monitoring dan evaluasi 100% Kab/Kota 5. Fasilitasi 50% Kab/Kota
1. 100% Pusat 2. 80 % Propinsi 3. 70 % Kab/Kota memiliki koperasi yang aktif berklasifikasi sesuai ketentuan 4. 70.000 koperasi telah terklasifikasi
1. Kepmen
1. 100% pusat
2. Sosialisasi 100% Kab/kota
2. 80% Propinsi
3. Fasilitasi 60% Kab/Kota
3. 60% Kab/Kota yang telah diklasifikasi diakui oleh dunia usaha
1. Menerapkan dan melaksanakan Kepmen No.129/2002 tentang Pedoman Klasifikasi bagi Koperasi
1. Kepmen 2. Juklak Juknis dan Surat Edaran
1. Sosialisasi pedoman klasifikasi koperasi
-
Pemda Prop/Kab/ Kota/ Dekopin/ Wil/Da
2. Pembekalan petugas klasifikasi koperasi 3. Pelaksanaan penilaian klasifikasi bagi 70.000 koperasi 4. Penyediaan sarana pelaksanaan klasifikasi koperasi
2. Memantau Pelaksanaan Klasifikasi Koperasi
1. Juklak dan Surat Edaran
1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi koperasi
-
Pemda Prop/Kab/ Kota/ Dekopin/ Wil/Da
3. Mengadakan Kerjasama dengan BPS dan Lembaga Akreditasi
1. Kepmen
1. Koordinasi
-
2. Juklak Juknis dan Surat Edaran
2. Supervisi
BPS dan Lembaga Akreditasi
1. Meningkatkan Citra Koperasi yang telah diklasifikasi
1. Kepmen
1. Penyusunan pedoman peningkatan citra koperasi
-
Pemda Prop/Kab/ Kota/ Dekopin/ Wil/Da dan Media massa (TV,Surat kabar, radio), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
2. Juklak Juknis dan Surat Edaran
3. Pendampingan
2. Peningkatan akses informasi terhadap dunia usaha
99
KETERANGAN
SASARAN NO. URAIAN
INDIKATOR KELUARAN
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
KOORDINASI URAIAN
KEBIJAKAN
PROGRAM KERJA 3. Penyusunan pedoman sistem perpajakan koperasi
4. Koordinasi 100% Kab/Kota
4. Pelaksanaan audit oleh auditor eksternal bersertifikasi dari Kementerian Koperasi
5. Monitoring dan evaluasi 100% Kab/Kota
5. Studi banding pemantapan jati diri koperasi
7.
1. Kepmen Setiap koperasi 2. Sosialisasi memiliki kader 100% Kab/Kota koperasi. 3. Fasilitasi 80% bagi terciptanya 70.000 orang kader koperasi 4. Koordinasi 100% Kab/Kota 5. Monitoring dan evaluasi 100% Kab/Kota
1. 100 % pusat 2. 100 % Propinsi 3. 80 % Kab/Kota memiliki kader koperasi 4. 70.000 orang kader koperasi pada koperasi yang diklasifikasi C ke atas
2. Memotivasi dunia usaha untuk mengakui hasil klasifikasi koperasi
1. Kepmen 2. Juklak Juknis dan Surat Edaran
1. Kampanye hasil klasifikasi koperasi pada dunia usaha melalui media massa, elektronik dan cetak
3. Melaksanakan koordinasi dengan Pemda, Kadin, Lembaga Akreditasi, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), BUMN, Dekopin/Wil/Da, Perbankan dan Asosiasi
1. Kepmen
1. Rapat Koordinasi
2. Juklak Juknis dan Surat Edaran
2. Supervisi
1. Memotivasi Koperasi untuk menciptakan kader koperasi
1. Kepmen
1. Penyusunan standar kader koperasi
2. Juklak Juknis dan Surat Edaran
Dekopin/ Wil/Da dan Media massa (TV,Surat kabar, radio)
-
Pemda, Kadin, Lembaga Akreditasi, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), BUMN, Dekopin/Wil/Da, Perbankan dan Asosiasi
-
Dinas Koperasi Prop/Kab/ Kota, Dekopin/ Wil/Da
3. Monitoring dan evaluasi
2. Pembekalan Fasilitator kader koperasi 3. Penyuluhan kader koperasi 4. Temu Kader dalam rangka meningkatkan kualitas kader koperasi
100
-
KETERANGAN
SASARAN NO. URAIAN
INDIKATOR KELUARAN
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
KOORDINASI URAIAN
KEBIJAKAN
PROGRAM KERJA 5. Supervisi bagi kader koperasi 6. Monitoring dan evaluasi
2. Memberdayakan Ikopin dan Dekopin/Wil/Da
1. Kepmen 2. Juklak Juknis dan Surat Edaran
1. Bantuan perkuatan bagi Ikopin dan Dekopin/Wil/Da dalam rangka Kaderisasi
3. Menyediakan buku pintar tentang Perkoperasian
1. Surat Edaran
2. Pendampingan pelaksanaan kader koperasi 1. Pencetakan Pedoman Peningkatan Kapasitas anggota menjadi kader koperasi
4. Mengadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Praktisi Koperasi untuk menumbuhkan kader koperasi
1. Kepmen
1. Rapat Koordinasi
2. Juklak Juknis dan Surat Edaran
2. Penyempurnaan Pedoman Peningkatan Kapasitas anggota menjadi kader koperasi
101
-
Ikopin dan Dekopin/Wil/Da
-
Dinas Koperasi Prop/Kab/ Kota, Dekopin/ Wil/Da
-
Perguruan Tinggi dan Praktisi Koperasi
KETERANGAN
