Lampiran 1. Matrik Renstra-KL Departemen Kehutanan Tahun

Lampiran 1. Matrik Renstra-KL Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009. VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat. MISI

TUJUAN

Menjamin Keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional

1. Terselenggaranya pengukuhan kawasan hutan

STRATEGI

KEGIATAN POKOK

SASARAN (STRATEGIS)

INDIKATOR (STRATEGIS)

KEBIJAKAN

PROGRAM

Percepatan proses pengukuhan hutan

100 % penunjukan kawasan hutan seluruh Indonesia (termasuk provinsi pemekaran)

Pemantapan Kawasan Hutan

Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH

Penerbitan SK Menhut tentang Penunjukan Kawasan Hutan

Percepatan proses pengukuhan hutan

Penetapan kawasan hutan sebesar 30 % dari luas kawasan hutan yang sudah dan akan ditata batas di seluruh Indonesia

Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan penunjukan kawasan hutan dan perairan pada Propinsipropinsi yang tersisa - SK penetapan kawasan hutan pada Kelompok Hutan Produksi dan Lindung (50 %) dan kawasan konservasi 150 Kawasas Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru. - Terbitnya SK pengukuhan 9 unit Taman Nasional - Terselesaikannya penataan batas dan penetapan kawasan 150 KSA, KPA dan TB. Permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)/Rencana Tata Ruang Wialyah Kabupaten (RTRWK) yang terkait dengan ruang kehutanan dapat diminimalisir - Data makro penutupan lahan & species kehutanan dalam bentuk numerik, spatial, non spatial tersedia dalam data base dapat diakses oleh Publik. - Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH) Nasional.



- Pelaksanaan penataan batas kawasan hutan - Pelaksanaan penetapan kawasan hutan

Koordinasi dan sinkronisasi dengan sektor lain

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi sektor lain dalam penatagunaan hutan

Percepatan penyediaan data informasi spatial dan non spatial

Tersedianya info sumberdaya alam hayati (SDAH) berupa: 100% informasi potensi penutupan lahan, 60 % informasi kayu komersial dan non komersiil, 30 % informasi hidupan liar serta 30 % informasi jasa lingkungan dan wisata secara Nasional.

PENANGGUNG JAWAB Baplan, Setjen

Baplan, Setjen

- Regulasi penetapan kawasan hutan




Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dalam proses penataan ruang, penggunaan dan perubahan peruntukan kawasan hutan - Pelaksanaan Inventarisi hutan nasional - Fasilisasi pelaksanaan inventarisasi di tingkat provinsi, kab/kota, unit pengelolaan - Fasilisasi penyusunan NSDH Propinsi - Penyusunan NSDH Nasional

Baplan

Baplan, Ditjen PHKA, Ditjen RLPS, Ditjen BPK, Balitbang

23 Renstra-KL Departemen Kehutanan tahun 2005-2009

MISI

Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari

TUJUAN

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS)

2. Terjamin dan optimalnya luas dan fungsi kawasan hutan.

Optimalisasi keberadaan kawasan hutan

Setidaknya kawasan hutan yang telah ditunjuk di Indonesia dapat dipertahankan dan diberlakukannya sesuai fungsinya

1. Terselenggaranya pengaturan dan pengurusan pengelolaan hutan

Peningkatan performa industri kehutanan

Fasilitasi peningkatan Performance industri kehutanan 50% dari industri yang ada di tahun 2004.


- 70 % evaluasi permasalahan perubahan peruntukan kawasan hutan/ perubahan fungsi dapat diselesaikan. - 70 % data informasi penutupan kawasan hutan dan lahan seluruh DAS dan Pulau. Minimal 300 unit industri kehutanan (kapasitas diatas 6.000 m3/tahun) berjalan efisien dan kompetitif secara global.

KEBIJAKAN

PROGRAM



Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan


KEGIATAN POKOK - Penyiapan database kehutanan - Penyusunan Statistik kehutanan - Peningkatan Sistem Informasi Akses Pembangunan Kehutanan (SIAPHUT) - Penyediaan data/informasi spatial dan non spatial - Pelaksanaan evaluasi perubahan peruntukan kawasan hutan - Pelaksanaan penafsiran citra satelit termasuk pemeriksaan lapangan - Penyusunan deregulasi bidang industri kehutanan - Intensifikasi pengawasan dan pembinaan industri kehutanan - Perumusan insentif untuk pengembangan industri kehutanan

PENANGGUNG JAWAB

Baplan, Setjen, Ditjen PHKA, Balitbang

Ditjen BPK


MISI

TUJUAN

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS)


KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN POKOK

PENANGGUNG JAWAB Ditjen BPK, Setjen, Balitbang

Sertifikasi pengelolaan hutan lestari

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) 200 unit

Minimal 100 IUPHHK Hutan Alam dan 100 IUPHHK Hutan Tanaman memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan


Peningkatan pengelolaan NTFP

Produk hasil hutan bukan kayu meningkat 30 % dari produksi tahun 2004

Sumbangan pendapatan produk non kayu meningkat minimal 5 % dari produksi tahun 2004.


Peningkatan PNBP sektor kehutanan

Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dan dana reboisasi (DR) optimal

Jumlah penerimaan PNBP sebesar Rp. 1 Trilyun,dengan kenaikan 5 % pertahun.

Percepatan Pembangunan hutan tanaman

Fasilitasi Pembangunan HTI seluas minimal 5 juta ha dan didukung oleh industri yang efisien


- Penyusunan deregulasi pembangunan HTI - Merancang alternatif insentif bagi pembangunan HTI

Ditjen BPK, Balitbang

Pengembangan Pembangunan hutan rakyat

Fasilitasi pembangunan Hutan rakyat seluas 2 juta Ha

- 75 % HTI yang direncanakan beroperasi penuh/prod 150m3/ha - Penyerapan tenaga kerja kegiatan HTI meningkat 10% dari penyerapan tenaga kerja tahun 2004 Peningkatan produksi kayu dari hutan rakyat sekitar 30 % dibandingkan produksi tahun 2004

Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan Revitalisasi sektor kehutanan khususnya Industri kehutanan


- Merancang alternatif insentif bagi pembangunan hutan rakyat - Fasilisasi pengembangan pemasaran produk kayu dari hutan rakyat - Intensifikasi penyediaan bibit-bibit untuk pengembangan hutan rakyat

Ditjen BPK, Setjen, Ditjen RLPS, Balitbang


- Penyusunan deregulasi tentang peman-faatan hutan - Sertifikasi PHL pada IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman - Intensifikasi pengawasan dan pembaninaan kegiatan peman-faatan hutan - Penyusunan regulasi bidang produk NTFP - Merancang alternatif insentif bagi pengembangan produk NTFP - Intensifikasi penarikan PNBP dan DR - Pengawasan, pengendalian dan pembinaan

Ditjen BPK, Setjen, Ditjen PHKA, Ditjen RLPS, Balitbang Ditjen BPK, Setjen


MISI

PROGRAM

KEGIATAN POKOK

TUJUAN

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS)


KEBIJAKAN

2. Terselenggaranya Pengaturan dan pengurusan rehabilitasi dan reklamasi hutan

Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan

Mendorong rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) berjalan efektif di seluruh Indonesia dengan luasan 5 juta ha (60% di dalam kawasan hutan dan 40 persen di luar kawasn hutan)

Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya hutan

Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan SDA

- Penyusunan MP-RHL Propinsi - Pelaksanaan Rahabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) termasuk hutan pantai dan mangrove

Pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan

Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan

- 90 % luas target areal RHL tertutup oleh vegetasi hutan. - Master Plan-RHL (MPRHL) di seluruh Indonesia dan aturan RHL lainnya ditetapkan dan dilasanakan. Penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan usaha masyarakat sekitar hutan di bidang kehutanan meningkat 20% dari keadaan tahun 2004.

Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya hutan

Pengembangan Kapasitas pengelolaan SDA

Penegakan hukum dalam perlindungan hutan

Terwujudnya pemberantasan pemanfaatan dan perdagangan hasil hutan illegal secara efektif

- Frekwensi pemanfaatan hasil hutan illegal di 200 KSA/ KPA menurun sebanyak 90%. - Menurunnya gangguan hutan di 32 propinsi - Meningkatnya penyelesaian tindak pidana kehutanan di 32 propinsi

Pemberantasan pencurian kayu di dalam hutan negara dan perdagangan kayu illegal

Pemantapan keamanan dalam negari

- Penyuluhan kehutanan - Merancang rumusan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hutan - Melanjutkan pengembangan perhutanan sosial/socfor (Agroforestry, PHBM dll) - Reformasi regulasi & insentif pengembangan/pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat - Koordinasi antar sektor dalam pengamanan hutan - Menggalang masyarakat peduli pemberantasan pencurian kayu - Pengawasan peredaran hasil hutan - Pelaksanaan operasi pemberantasan illegal logging dan illegal trade - Penyuluhan kehutanan - Penyedian opsi matapencaharian bagi masyarakat paska operasi

PENANGGUNG JAWAB Ditjen RLPS, Baplan, Balitbang

Ditjen RLPS, Setjen, Ditjen BPK, Ditjen PHKA, Balitbang

Ditjen PHKA, Setjen, Ditjen RLPS, Ditjen BPK


MISI

TUJUAN

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS)


KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN POKOK

PENANGGUNG JAWAB

pemberantasan - Menyediakan informasi lokasi-lokasi rawan pencurian kayu

3. Termanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian.

Peningkatan efektifitas penanggulangan kebakaran hutan

Terwujudnya penanggulangan kebakaran hutan secara efektif di Kalimantan, Sumatera dan Jawa.

- Penurunan frekwensi kebakaran hutan di 32 prov. - Ketersediaan data informasi deteksi dini kebakaran (hotspot) ”real time”, paling tidak di Kalimantan, sumatera dan Jawa.

Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan

Perlindungan dan konservasi SDA

Membangun dan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi

- Pengeleloaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara optimal di 200 unit Kawasan Suaka Alam(KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

- Frekwensi pencurian kayu menurun di 200 KSA/KPA sebesar 90 % - Peningkatan investasi swasta di pariwisata alam sebesar 20% - Populasi & habitat species langka di 200 KSA/KPA terjaga secara efektif - Pengelolaan di 200 unit KSA/KPA berjalan secara optimal dgn peningkatan menyerap tenaga kerja minimal 10% & peningkatan pendapatan sektor minimal 10% - Peningkatan status Balai Taman Nasional menjadi Balai Besar Taman Nasional


Perlindungan dan Konservasi SDA

- Koordinasi antar sektor dalam pengendalian kebakaran hutan - Peningkatan pemanfaatan citra satelit untuk memantau kebakaran hutan - Mengintensifkan relawan-relawan pemadam kebakaran hutan - Mendorong swakarsa masyarakat untuk berpartisipasi aktif dlm penanggulangan kebakaran hutan - Pemantapan penyelenggara-an pengelolaan kawasan konservasi di 200 unit KSA/KPA - Penyusunan rencana pengelolaan di 200 KSA/KPA

Ditjen PHKA

Ditjen PHKA, Setjen, Balitbang

- Penyusunan regulasi pendukung pengelolaan kawasan konservasi - Reformasi regulasi investasi pariwisata alam


MISI

TUJUAN

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS) - Pengelolaan dan Pemanfaatan SDAH secara lestari/berkelanjutan

Membangun dan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi

20 Unit model taman nasional terbentuk dan beroperasi

INDIKATOR (STRATEGIS) - Pendapatan SDAH meningkat minimal 10% dibanding tahun 2004

- Pemanfaatan SDAH melibatkan masyarakat sekitar hutan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja minimal - 10% dibanding tahun 2004 - Kelestarian species tumbuhan dan satwa komersial. - Keutusan Menteri Kehutanan tentang pembentukan model Taman Nasional (TN) - Rencana pengelolaan dan investasi 20 TN model terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPMD) - TN model beroperasi dan paling tidak 10 % pendanaan TN Model mandiri - TN Model meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat sebesar minimal 10% - Peningkatan status Balai Taman Nasional menjadi Balai Besar Taman Nasional.

KEBIJAKAN

PROGRAM



KEGIATAN POKOK - Fasilitasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA

PENANGGUNG JAWAB Ditjen PHKA, Setjen, Balitbang

- Reformasi regulasi dan insentif untuk pemanfaatan SDA secara lestari



- Penyusunan rencana pengembangan TN Model - Pelaksanan pembangunan 20 unit model TN - Reformasi regulasi dan kebijakan serta insentif dalam membentuk TN model - Penyusunan rencana investasi TN model - Registrasi rencana investasi TN model di BKPM/BKPMD

Ditjen PHKA, Setjen


MISI

TUJUAN

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS)

INDIKATOR (STRATEGIS) - Rumusan NFS - Keputusan Menteri/Peraturan Menteri (Sisperhut, RJP RenstraKL Dephut 2005-2009, Renja-KL) - Keputusan Menteri/Peraturan Menteri tentang Rencana makro Rehabilitasi, Pemanfaatan hutan, Konservasi Kawasan dan Pengembangan Sosial Forestry. - Mendapatkan manfaat teknologi dan financial dari mekanisme global yang berkaitan dengan kehutanan/lingkungan. - Berperan aktif dalam kesepakatan-kesepakatan global yang berkaitan dengan kehutanan dan sumberdaya alam hayati lainnya (SDAH) - Mampu melaksanakan ketentuan dan kesepakatan global yang berkaitan dengan kehutanan dan sumberdaya alam hayati lainnya (SDAH)

4. Terselenggaranya pengaturan dan pengurusan perencanaan kehutanan

Penyusunan dan penyempurnaan rencana kehutanan

Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) Departemen kehutanan 20052009, Sistem perencanaan kehutanan (Sisperhut), Rencana kehutanan jangka panjang (RJP), Rencana Kerja Kementerian Negara (Renja-KL) Departemen Kehutanan dan Rencana Induk/Rencana makro, “National Forest Statements” (NFS) selesai dan diimplementasikan.

5. Berperan aktive dalam memanfaatkan perjanjian global tentang kehutanan dan lingkungan

Pemanfaatan dukungan international dalam pengelolaan hutan lestari

Mendorong berjalannya implementasi UN CITES, UN CBD, UN CCC, UNCCD, RAMSAR serta kesepakatan dalam forum-forum internasional al: FAO, UNEP, UNDP dan ITTO

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN POKOK

Pendukung kebijakan


- Penyusunan rencanarencana kehutanan - Evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan - Evaluasi kinerja Departemen kehutanan

Pendukung kebijakan


- Penyelenggaraan KLN bidang kehutanan - Penyiapan implementasi konvensi-konvensi Internasional yang diratifikasi Indonesia - Penyiapan rumusan kebijakan bidang kehutanan di tataran global dan regional

PENANGGUNG JAWAB Baplan, Setjen, Ditjen PHKA, Ditjen BPK dan Ditjen RLPS, Itjen

Setjen, Baplan, Ditjen PHKA, Ditjen BPK, Ditjen RLPS, Balitbang


MISI

TUJUAN 6. Meningkatkan efektifitas pengelolaan hutan.di provinsi, kabupaten/ kota

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS)

Pembentukan unit pengelolaan hutan produksi

Terbentuknya Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terbentuk di setiap provinsi

Pembentukan unit pengelolaan hutan lindung

50% Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terbentuk dan beroperasi


KEBIJAKAN

PROGRAM

- Keputusan menteri kehutanan tentang penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan produksi (KPHP) - Rencana investasi KPHP terdaftar di BKPM/BKPMD. - Kelembagaan KPHP yang mantap beroperasi penuh - SFM berjalan di 50 % Unit KPHP dan pendanaan 30% mandiri - Permenhut/ Kepmenhut Rancang Bangun KPHL di Setiap provinsi. - Lembaga KPHL beroperasi secara efektif dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat - KPHLmeningkatkan produksi Non Kayu dan Jasa Lingkungan sebesar 30% - KPHL meningkatkan produktivitas kualitas air bersih sebesar minimal 10% - KPHL meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar hutan sebesar paling tidak 10%.

Pemantapan kawasan hutan




KEGIATAN POKOK - Penyusunan KPHP - Penyusunan rencana investasi KPHP dan pendaftaran di BKPM - Pembentukan lembaga KPHP - Koordinasi pembentukan KPHP dengan Pemerintah Daerah - Regulasi dan insentif KPHP - Penyusunan KPHL - Koordinasi pembentukan KPHL dengan Pemerintah Daerah - Reformasi regulasi serta kebijakan dan insentif pemanfaatan NTFP dalam KPHL

PENANGGUNG JAWAB Baplan, Setjen, Balitbang

Baplan, Setjen, Balitbang


MISI

Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai

TUJUAN

STRATEGI

KEGIATAN POKOK

PENANGGUNG JAWAB Ditjen PHKA Setjen, Baplan

SASARAN (STRATEGIS)


KEBIJAKAN

PROGRAM

Peningkatan pemanfaatan aneka fungsi hutan

Mendorong peningkatan pengelolaan jasa lingkungan melalui pengelolaan hutan wisata



- Penyiapan regulasi dan insentif pengelolaan jasa lingkungan - Melanjutkan dan mengembang-kan pengelolaan Hutan Wisata - Promosi pengelolaan hutan wisata

7. Terselenggaranya penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan

Pengembangan IPTEK

90 % IPTEK sesuai dengan issue kehutanan nasional dan global serta dapat mendukung produktivitas dan ketahanan pembangunan kehutanan

Pendukung kebijakan

Litbang dan IPTEK

- Penyelenggaraan Litbang kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan sekarang dan masa depan - Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan SDM kehutanan yang profesional

Badan Litbang, Setjen

1. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk mendukung sistem penyangga khdp

Peningkatan pengelolaan dan fungsi DAS

282 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas berfungsi optimal, termasuk didalamnya Daerah Tangkapan Air (DTA) dalam melindungi obyek/bangunan vital, sesuai dengan kriteria dan standar

- Rencana investasi PHP terdaftar di BKPM/BKPMD - Kelembagaan PWH beroperasi dan pendanaan 70 % mandiri - Pengelolaan hutan wisata meningatkan daya serap tenaga kerja sebesar minimal 50 % dibanding tahun 2004. - PWH meningkatan pendapatan masyarakat minimal 30 % dibanding tahun 2004 - Hasil IPTEK dapat meningkatkan produktivitas kehutanan/lestari sebesar minimal 10% - Hasil iptek dapat meningkatkan pertisipasi, pendapatan/usaha di bidang kehutanan paling tidak 30 %. - Hasil iptek dapat diakses oleh masyarakat luas. - Produktivitas DAS meningkat minimal 10% - Penutupan lahan DAS Prioritas 1 meningkat mendekati 100%. - Penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar DAS meningkat minimal 20% dibanding tahun 2004. - Pendapatan masyarakat sekitar DAS meningkat minimal 20% dibanding tahun 2004. - Partisipasi masyarakat sekitar DAS meningkat 50%.

Rehabilitasi dan konservasi hutan

Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

- Perancangan pengelolaan DAS di 282 DAS - Fasilitasi penerapan pengelolaan DAS di 282 DAS - Fasilitasi pengelolaan DAS bersama masyarakat - Regulasi serta kebijakan dan insentif masyarakat pengelola DAS

Ditjen RLPS, Setjen, Balitbang


MISI Mendorong peran serta masyarakat

TUJUAN 1. Terbangunnya masyarakat untuk turut berperan serta dalam pembangunan kehutanan

2. Mewujudkan aparatur kehutanan yang bersih dan berwibawa

Menjamin Distribusi Manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

Mewujudkan ketahanan usaha di bidang kehutanan

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS)


KEBIJAKAN

PROGRAM

- Regulasi tentang pemberdayaan masyarakat - Kualitas dan produktivitas hutan meningkat paling tidak 50 % dibandingkan tahun 2004 - Pengelolaan hutan mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar hutan - Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan meningkat minimal 20 % dibandingkan tahun 2004 - Reregulasi tentang akses dan peran masyarakat sekitar hutan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan

Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA



Peningkatan peranserta masyarakat

70 % masyarakat sekitar hutan berperan dalam pembangunan kehutanan

Peningkatan akses masyarakat terhadap kebijakan dan informasi kehutanan

Akses masyarakat pada SDH dan pengambilan keputusan SDH meningkat 70 %

Peningkatan profesionalisme SDM kehutanan

SDM kehutanan profesional meningkat 30% dibanding tahun 2004

- Berjalannya sistem kompetensi jabatan untuk penempatan pegawai - Berjalannya sistem “reward and punishment”

Pendukung kebijakan

Pendidikan kedinasan

Peningkatan profesionalisme SDM kehutanan

PNS dapat menjalankan dan melaksanakan aturan yang benar sesuai dengan kompetensinya

Jumlah kasus penyelewengan/ KKN menurun 100 %.

Pendukung kebijakan

Mendorong UKM industri kehutanan

Iklim usaha Kecil dan Menengah di bidang kehutanan meningkat, sebesar minimal 30% dibanding tahun 2004 serta akses kepada SDH meningkat

- Regulasi tentang peranan UKM dan akses terhadap SDAH. - Supply bhn baku untuk UKM kehutanan terjamin - Pasar untuk UKM terjamin - UKM dapat menyerap tenaga kerja sekitar hutan sebesar 20%


Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH

KEGIATAN POKOK - Penyusunan regulasi pemberdayaan masyarakat - Fasilitasi upaya-upaya pemberdayaan masyarakat - Kerjasama dengan stakeholder dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat - Penyusunan regulasi peningkatan akses kepada masyarakat - Fasilitasi akses masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya hutan - Penyusunan rencana pengembangan kepegawaian Dephut - Penyelenggaraan kepegawaian - Reformasi sistem insentif Sumberdaya manusia kehutanan - Penyelenggaraan peningkatan SDM kehutanan - Pengawasan dan Pengendalian - Reformasi regulasi sektor UKM bidang kehutanan - Fasilitasi peningkatan kualitas produk UKM

PENANGGUNG JAWAB Ditjen RLPS, Setjen, Ditjen BPK dan Ditjen PHKA

Ditjen RLPS, Setjen, Balitbang

Setjen, Baplan, Ditjen PHKA, Ditjen BPK, Ditjen RLPS, Balitbang dan Itjen

Itjen, Setjen

Ditjen BPK, Ditjen RLPS, Ditjen PHKA, Setjen


MISI

Memantapkan koordinasi Pusat dan Daerah

TUJUAN

Mewujudkan sinkronisasi peraturan perundangan

STRATEGI

SASARAN (STRATEGIS)

KEGIATAN POKOK

PENANGGUNG JAWAB Ditjen BPK, Ditjen RLPS, Ditjen PHKA, Setjen


KEBIJAKAN

PROGRAM

- Penyerapan tenaga kerja minimal 10% - Regulasi tentang jaminan supply bahan baku terhadap UKM Regulasi tentang UKM yang melibatkan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan Pendukung kebijakan


Fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku bagi UKM


Fasilitasi peningkatan peran dan keuangan UKM

Ditjen BPK, Ditjen RLPS, Ditjen PHKA, Setjen


- Identifikasi dan kajian detail materi peraturan perundangan bidang kehutanan - Reformasi peraturan perundangan kehutanan sesuai hasil kajian - Peningkatan kontinuitas koordinasi dlm penegakan hukum - Identifikasi kebijakan, regulasi yang tumpang tindih - Penyusunan Tahubja tentang kewenangan pengurusan hutan antara Pusat & aerah - Pelimpahan wewenang secara bertahap sesuai dengan Tahubja

Setjen, Itjen

Mendorong UKM industri kehutanan

Memberikan jaminan akan ketersediaan bahan baku untuk UKM Kehutanan

Pemberian ruang kelola kepada masyarakat

Pemberian ruang kelola pada masyarakat untuk menjadi pemain kunci dalam UKM

Peningkatan komunikasi dan konsultasi para pihak

Koordinasi dalam pembenahan peraturan perundangan bidang pengurusan hutan

Berkurangnya tumpang tindih peraturan perundangan terkait dengan bidang kehutanan sebesar 60 % dibanding tahun 2004

Koordinasi dalam penanganan permasalahan perlindungan hutan Sinkronisasi penyelenggaraan kehutanan Pusat dan daerah

Koordinasi penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan kehutanan

Penyelesaian kasus pelanggaran kehutanan mencapai 60 %

Pendukung kebijakan

Pemantapan keamanan dalam negeri

- Pelimpahan wewenang bidang kehutanan secara bertahap dan bertanggung jawab - Tahubja pengurusan hutan tersusun dan diterima semua pihak

-

Pendukung kebijakan

Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH

Tercapainya harmonisasi dalam pengelolaan hutan

Ditjen PHKA, Itjen Setjen, Baplan, Ditjen PHKA, Ditjen RLPS, Ditjen BPK dan Balitbang

Keterangan: 1. 2. 3. 4. 5.

Baplan = Badan Planologi Kehutanan Setjen = Sekretariat Jenderal Itjen = Inspektorat Jenderal` Ditjen PHKA = Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Ditjen RLPS = Direktorat Jenderal Rehabilitasi Hutan dan Lahan 6. Balitbang = Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 7. Penanggung Jawab Utama Program dengan huruf tebal


Lampiran 1. Matrik Renstra-KL Departemen Kehutanan Tahun

Recommend Documents