LEMBAGA (Renja-KL) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005

KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (Renja-KL) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005 No.

Program/Kegiatan Pokok

Kegiatan Kehutanan 2005

Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

1 2 3 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 1.

Pembinaan dan pengawasan aparatur

Pembinaan wilayah

2.

Pengawasan komprehensif pelaksanaan kebijakan prioritas

1. Pemeriksaan sesuai PKPT 2. Pemeriksaan terhadap kebijakan prioritas 3. Pemerikasaan khusus 4. Pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut

3.

Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan Pengembangan dan peningkatan kapasitas tenaga auditor

Pengadaan sarpras

4.

No.


1. Peningkatan SDM auditor Itjen 2. Bimbingan teknis bagi aparat Bawasda Prov/Kab/Kota


Terlaksananya kegiatan pembinaan wilayah - Terlaksananya pemeriksanaan komprehensif/operasiona. - Terlaksananya pemeriksaan pendahuluan - Terlaksananya pemeriksaan khusus. - Terlaksananya pemeriksanaan pemantauan TL Terlaksananya pengadaan sarpras sesuai ketentuan yang berlaku. - Terselenggaranya peningkatan SDM. - Terlaksananya kegiatan Bintek ke Bawasda Prov/Kab/Kota

1.

Pendayagunaan adminitrasi kepegawaian

1. Penyusunan dan penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian;

2. Penyusunan dan penyempurnaan sistem perencanaan dan penataan pegawai (PNS)

Tercapainya peningkatan kinerja obrik

Itjen

- Tertib administrasi umum dan pembangunan pada 180 obrik meningkat. - Teridentifikasinya temuan awal pada 180 obrik - Tercapainya peningkatan kinerja obrik - Penyelesaian hasil temuan meningkat sesuai ketentuan. Tersedainya sarpras yang memadai untuk tercapainya keberhasilan audit - Meningkatnya kualitas auditor sebanyak 60 auditor - Meningkatnya kualitas auditor Bawasda Prov/Kab/Kota

Itjen

Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

1 2 3 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

- Tersusunnya standar sistem tata naskah pegawai, standar pelayanan minimal, rencana program dan monev, statistik kepegawaian - Terlaksananya pemutahiran data PNS, dan penyegaran operator SIMPEG. - Tersusunnya peta jabatan, dan kebutuhan pegawai. - Terselenggaranya proses pengadaan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005

Instansi Pelaksana 6

- Pelayanan kepegawaian kepada masyarakat meningkat.

Itjen Itjen

Instansi Pelaksana 6 Setjen, Eselon I

- Pola karir pegawai lebih obyektif, terbuka, dan penempatannya sesuai dengan bidang keahlian.

11

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

1 2 3 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 3. Pembentukan personel assessment centre (PAC) Dephut

- Tersusunnya sofware dan hardware sistem informasi pegawai,

4. Penyusunan perencanaan pengadaan calon PNS 2005

- Tersusunnya sistem pengadaan pegawai yang lebih profesional - Terselenggaranya pengadaan CPNS. - Tersusunnya standar kompetensi jabatan, pola karier pegawai, analisis pengembangan karies PNS S2 dan S3. - Terlaksananya penyempurnaan sistem rektuitment dan penempatan CPNS, seleksi calon pejabat struktural, pemindahan dan pemberhentian PNS, serta penataan dan relokasi PNS pasca pelimpahan Terlaksananya tindak lanjut proses sanksi, proses kenaikan pangkat, dan proses pemilihan dan penghargaan bagi PNS berprestasi. - Tersedianya pedoman seleksi, penentuan angka kredit, bahan diklat, sistem informasi bagi widyaiswara, dan data pejabat fungsional. - Terlaksananya penyegaran tim penilai jabatan fungsional - Tersusunnya pola diklat, kebutuhan Diklat, evaluasi paska diklat pegawai. - Terlaksananya ujian dinas dan penyesuaian ijazah/pencantuman gelar. Tersusunnya buku nota keuangan dan RAPBN Dephut tahun 2006.

5. Penyempurnaan sistem perencanaan, pembinaan dan penataan pegawai.

6. Pelaksanaan pembinaan pegawai

7. Pengembangan jabatan fungsional

8. Pelaksanaan peningkatan dan pemantapan profesionalitas pegawai 2.

Pembinaan, perencanaan dan pengelolaan pembangunan kehutanan

1. Penyusunan nota keuangan dan RAPBN tahun 2006 2. Penyusunan RAPBN dan dokumen anggaran Dephut tahun 2006.

Tersusunnya dokumen RAPBN Dephut tahun 2006, dan dokumen anggaran APBN tahun 2006.



- Tersedianya sistem assessment pegawai (termasuk alat uji, assessor, dll dlm sistem). - Tersedianya PNS yang memiliki kualifikasi 4 kriteria berkompetensi dibidangnya - Pengelolaan pola karier pegawai dilaksanakan lebih optimal .

Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat - Pelayanan administrasi angka kredit jabatan fungsional lebih tepat dan optimal.

Terwujudnya Diklat Kehutanan yang memadai Tersedianya dokumen nota keuangan RAPBN Dephut tahun 2006 yang disahkan Menhut. Tersedianya dokumen RAPBN Dephut tahun 2006 yang telah disetujui DPR-R, dan dokumen anggaran APBN tahun 2006 yang telah disetujui oleh DepKeu.

Setjen

12

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

3. Penyusunan dokumen anggaran (SKORR DR) tahun 2006

Tersusunnya dokumen anggaran SKO-R DR tahun 2006.

4. Evaluasi pelaksanaan APBN semester I

Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan APBN Semester I.

5. Pembinaan pelaksanaan anggaran tahun 2005.

Terlaksananya pembinaan pelaksanaan anggaran pada seluruh UPT Dephut (Pusat dan daerah). Tersusunnya dokumen rencana revisi APBN tahun 2005. Tersusunnya buku standar biaya dan kegiatan Dephut . Tersusunnya dukumen RKA-KL Dephut tahun 2006. Tersusunnya buku pedoman umum penggunaan dana bagi hasil DR untuk kegiatan RHL. Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi penyusunan rencana anggaran tahun 2006. Tersusunnya data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan anggaran.

Tersedianya dokumen anggaran SKO-R DR tahun 2006 (Program GERHAN) yang telah disetujui Departemen Keuangan. Tersedianya langkah-langkah/ arahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Efektivitas dan efisiensi Pelaksanaan anggaran oleh pelaksana meningkat.


6. Penyusunan revisi APBN Tahun 2005. 7. Penyusunan dan penyempurnaan standar biaya dan kegiatan. 8. Penyusunan RKA-KL Tahun 2006. 9. Penyusunan dan penyempurnaan pedoman umum penggunaan dana bagi hasil DR. 10. Penyelenggaraan forum koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan (program dan anggaran).. 11. Penyusunan bahan koordinasi program dan anggaran 12. Penyiapan materi Rakernas Dephut.

Tersusunnya materi Rakernas Dephut tahun 2005.

13. Penyiapan bahan pengujian keuangan dan pemerintah pembayaran.

Terpenuhinya bahan-bahan pengujian dan perintah pembayaran.

14. Penyusunan panduan pengujian keuangan dan perintah pembayaran.

Tersusunnya panduan pengujian dan perintah pembayaran.



Tersedianya dokumen anggaran hasil revisi APBN tahun 2005. Struktur pembiayaan kegiatan lebih efektif dan efisien. Penyusunan dokumen anggaran tahun 2006 lebih terkontrol dan terkendali. Penggunaan dana DR untuk kegiatan RHL dapat dilaksanakan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana kerja bagi penyusunan anggaran tahun 2006 lebih terah, sesuai dengan kebijakan prioritas. Terpenuhinya data dan informasi bagi penyusunan program dan anggaran sesuai jadwal waktu dan target substansi yang diharapkan. Dokumen permasalahan pelaksanaan pembangunan kehutanan dan rencana tindak yang akan dilaksanakan tersedia tepat waktu untuk kepentingan Rakernas Dephut tahun 2005. Bahan-bahan cetakan, komputer supplies, dll untuk pengujian & perintah pembayaran tersedia dan terpenuhi. Tersedianya buku panduan pengujian dan perintah pembayaran yang telah di tandatangani Sekjen. 13

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

Tersusunnya laporan kegiatan pengujian dan perintah pembayaran Triwulan I, Semester I, Triwulan III, dan Akhir Tahun 2005. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan sosialisasi juknis pengujian keuangan dan perintah pembayaran lingkup Dephut.

Tersedianya laporan kegiatan pengujian dan perintah pembayaran Triwulan I, Semester I, Triwulan III, dan Akhir Tahun 2005 tepat waktu.. Pelaksanaan pengujian keuangan dan perintah pembayaran semakin meningkat dan dilaksanakan sesuai dengan juknis dan ketentuan yang berlaku. - Laporan keuangan yang terdiri dari laporan Realisasi APBN, Neraca dan Catatan atas laporan keuangan tahun 2004 telah ditandatangani Menhut sesuai jadwal waktu yang ditetapkan. - Laporan keuangan yang terdiri dari laporan Realisasi APBN, Neraca dan Catatan atas laporan keuangan Triwulan I, Semester I, Triwulan III dan Ahit tahun tahun 2005 telah ditandatangani Menhut sesuai jadwal yang ditetapkan. - Ralat laporan keuangan yang terdiri dari laporan Realisasi APBN, Neraca dan Catatan atas laporan keuangan tahun 2004, sesuai hasil pemeriksaan Itjen dan BPK, dan telah ditandatangani Menhut sesuai jadwal waktu yang ditetapkan Pelayanan dan Pelaksanaan kegiatan akuntansi dan laporan keuangan pada setiap satker lingkup Dephut meningkat.

1 2 3 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 15. Penyusunan laporan pengujian dan perintah pembayaran. 16. Pembinaan pengujian dan perintah pembayaran dan sosialisasi Juknis Pengujian Keuangan dan perintah pembayaran. 17. Penyusunan dan penyempurnaan laporan keuangan.

18. Pembinaan akuntansi laporan keuangan.

19. Penyusunan bahan kebijakan pimpinan Dephut atas BUMN

- Tersusunnya laporan keuangan, dan ralat konsolidasi tingkat Dephut tahun 2004, serta laporan keuangan konsolidasi tingkat Dephut Triwulan I, Semester I, Triwulan III, dan ahir tahun 2005.

Terlaksananya kegiatan pelatihan SAI di seluruh UPT Dephut, dan kegiatankegiatan : in-house training penyusunan laporan keuangan, in-house trainingg Balansheet, serta sosialisasi pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). - Terlaksananya kegiatan penyiapan bahan kebijakan BUMN lingkup Dephut.



Tersedianya bahan kebijakan bagi BUMN lingkup Dephut sesuai ketentuan yang berlaku. 14

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5


20. Evaluasi pelaksanaan indikator Renstra kehutanan tahun 2005-2009 tahun 2005. 21. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Dephut (Pusat dan daerah)

22. Penyusunan dan penyempurnaan pedoman pelaporan Dephut. 23. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran Setjen.

24. Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran GERHAN di 30 Propinsi 60 kabupaten. 25. Penyusunan indikator dan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, serta LAKIP Departemen Kehutanan. 26. Monitoring dan evaluasi implementasi perencanaan kegiatan-kegiatan : pemberantasan penebangan liar; penanggulangan kebakaran hutan; konservasi SDA; Rehabilitasi hutan; revitalisasi industri sektor kehutanan; desentralisasi sektor kehutanan .

- Terselenggaranya kegiatan evaluasi pelaksanaan RKAP BUMN lingkup Dephut. Tersusunnya buku evaluasi indikator pelaksanaan Renstra Dephut untuk tahun 2005. - Tersusunnya dokumen-dokumen : laporan pelaksanaan anggaran tahun 2004 Dephut, evaluasi hasil perencanaan anggaran tahun 2005, buku perkembangan pelaksanaan anggaran bulanan dan permasalahannya tahun 2005. - Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan tahun 2005.


Tersedianya data dan informasi pelaksanaan Renstra Dephut pada tahun 2005. - Tersedianya dokumen-dokumen hasil monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan perencanaan anggaran Dephut tahun 2004 dan 2005 yang tepat waktu dan digunakan untuk keperluan perencanaan.

- Tersedianya data dan informasi yang lebih berkualitas hasil monitoring dan evaluasi implementasi perencanaan kegiatan pembangunan tahun 2005. Tersusunnya pedoman pelaporan Laporan kegiatan dan anggaran tertata Departemen Kehutanan. dengan baik. Tersusunnya dokumen laporan Tersedianya dokumen laporan ahir pelaksanaan anggaran tahun 2004 pelaksanaan anggraan Setjen tahun Setjen, & buku perkembangan pelaksana- 2004 dan 2005 an anggaran setiap bulan & permasalahannya tahun 2005 lingkup Setjen. Tersusunnya dokumen evaluasi Tersedianya bahan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan perencanaan GERHAN tahun 2006. GERHAN Tersusunnya indikator dan evaluasi Tersedianya indikator dan hasil evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, dan kinerja, serta LAKIP Departemen LAKIP Dephut Kehutanan. Terlaksananya kegiatan monitoring dan Tersedianya data dan informasi yang evaluasi implementasi perencanaan lebih berkualitas hasil monitoring dan kegiatan-kegiatan : penanggulangan evaluasi implementasi perencanaan kebakaran hutan, kegiatan KSDA, kegiatan-kegiatan : penenggulangan kegiatan RHL, revitalisasi industri kebakaran hutan, kegitan KSDA, kehutanan, dan desentralisasi sektor kegiatan RHL, revitalisasi industri kehutanan. kehutanan, dan desentralisasi sektor kht


15

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

Tersusunnya RENSTRA Sekretariat Jenderal Dephut. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi perencanaan kehutanan di daerah tertinggal. Tersusunnya bahan sidang Kabinet Dephut, dan bahan Rakor Menhut. Tersusunnya bahan koordinasi dan bahan bahan rapat pimpinan (Menhut, Sekjen). Tersusunnya hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran BLN. Tersusunnya buku tentang pelaksanaan komitmen internasional bidang kehutanan. Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin. - Tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kasus kerugian negara melalui TP/TGR lingkup Departemen Kehutanan; - Tersusunnya bahan Sosialisasi petunjuk pelaksanaan Penyelesaian kasus kerugian negara lingkup Dep. Kehutanan; - Tersusunannya bahan sosialisasi Petunjuk Pengurusan Piutang Negara yang macet lingkup Dep. Kehutanan; - Tersedianya Pedoman Pengurusan Keuangan lingkup Dep. Kehutanan sesuai perubahan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; - Tersedianya bahan sosialisasi peraturan pengurusan keuangan;

Tersedianya RENSTRA Setjen tepat waktu dan tepat sasaran. Tersedianya data dan informasi yang lebih berkualitas di daerah tertinggal untuk perencanaan. Tersedianya bahan sidang kabinet Dephut dan bahan Rakor Menhut. Tersedianya bahan koordninasi dan bahan rapat pimpinan (Menhut, Sekjen).

1 2 3 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 27. Penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal Dephut. 28 Monitoring dan evaluasi implementasi kegiatan di daerah tertinggal. 29. Penyusunan bahan sidang kabinet dan Rakor Mnehut. 30. Koordinasi dan penyiapan bahan rapat pimpinan. 31. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran BLN. 32. Penyusunan hasil-hasil implementasi komitmen intrenasional bidang kehutanan. 33. Pengadaan peralatan dan mesin 34. Penyusunan pedoman/juklak, dan sosialisasi penyelesaian kerugian negara TP/TGR; pengurusan piutang macet; dan pedoman pengurusan keuangan.



Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran BLN. Tersedianya bahan pelaksanaan komitmen internasional di Departemen Kehutanan. Pelaksanaan tugas lebih efektif, efisien dan optimal. - Penyelesaian kasus kerugian negara lingkup Dep. Kehutanan dilakukan dengan tertib; - Peningkatan pemahaman tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian kasus kerugian negara di masingmasing satuan kerja/ UPT; - Ketaatan instansi/ unit kerja terhadap peraturan yang berlaku; - Tercapainya pengelolaan keuangan yang taat pada aturan-aturan yang berlaku (UU No. 17, UU No. 11, dan sesuai Keppres 42, Keppres 80); - Ketaatan para pengelola keuangan terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku;

16

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5


35. Penyusunan laporan-laporan : kasus kerugian negara; tungkakan PSDH; DR; dan LHP.

-

Tersusunnya bahan sosialisasi pelimpahan sebagian kewenangan Menhut di bidang Anggaran kepada Koordinator;

-

-

Tersusunnya dokumen laporan kasus kerugian negara lingkup Dep. Kehutanan dengan instansi terkait (BPK RI, Ditjen PLN, dan Ditjen Perbendaharaan); Tersusunnya laporan tunggakan PSDH yang telah di PSDTdan DR dengan instansi terkait (BPK RI, DJ PLN, dan Ditjen BPK Dep. Kehutanan); Tersusunnya data dan laporan Hasil Pemeriksa (LHP) Itjen, BPK RI di lingkungan Setjen Dep. Kehutanan; Tersusunnya data yang akurat dan vailid kasus kerugian negara lingkup Dep. Kehutanan; Tersedianya data kasus kerugian negara yang diusulkan penghapus bukuan oleh Ditjen Perbendaharaan; Tersedianya data tunggakan PSDH yang telah di PSDT dan DR lingkup Departemen Kehutanan;

-

-

36. Monitoring dan evaluasi penyelesaian kasus kerugian negara dengan BPK, Ditjen PLN, Ditjen Perbendaharaan; tunggakan PSDH; tunggakan DR.

-

37. Penyelesaian dan tindak lanjut kasuskasus kerugian negara (LHP BPK, Itjen). 38. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan personel keuangan.

Tersedianya dokumen kasus kerugian negara yang akan diajukan pada instansi terkait (BPK RI, Ditjen PLN dan Ditjen Perbendaharaan) - Tersusunnya bahan pembinaan Administrasi Keuangan lingkup Dep. Kehutanan;



Tercapainya pemahaman yang memadai oleh Koordinator dalam rangka pelimpahan sebagian kewenangan Menhut di Bidang Anggaran kepada Koordinator; Tersedianya dokumen laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan dengan instansi terkait BPK RI, DJ PLN, dan Ditjen Perbendaharaan);

-

Tersedianya dokumen tentang tunggakan PSDH dan DR yang telah di PSDT dengan instansi terkait;

-

Percepatan penyelesaian tindak lanjut LHP Itjen, BPK RI oleh Obrik;

-

Tersedianya data laporan yang akurat disampaikan pada instansi terkait; - Percepatan penghapus bukuan kasus kerugian negara oleh Ditjen Perbendaharaan; - Percepatan penyelesaian tunggakan PSDH dan DR yang telah di PSDT dengan instansi terkait (DJ PLN, BPK RI dan Diitjen Perbendaharaan); Percepatan penyelesaian kasus kerugian negara dengan instansi terkait (BPK RI, Ditjen PLN dan Ditjen Perbendaharaan) - Tersedianya bahan pembinaan Administrasi Keuangan, para pengelola Proyek/ Kegiatan lingkup Dep. Kehutanan; 17

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5


- Tersusunnya data personil pengelola keuangan awal dan yang di revisi (ALB dan Bendaharawan) lingkup Dep. Kehutanan; - Tersedianya para pengelola proyek/kegiatan, dan tenaga/ personil keuangan yang siap pakai dan handal; 39. Monittoring pengembalian DR; asset jaminan fidusia, recoveries pengembalian KUK-DAS, KUPA, dan KHR.

- Laporan perkembangan kredit; - Tersedianya data asset-asset PHTI yang dijaminkan untuk pinjaman DR; - Laporan realisasi angsuran Recoveries kredit; - Laporan realisasi pengembalian kredit

40. Perhitungan jumlah kewajiban pinjaman DR; klaim kredit macet KUKDAS.

41. Penyiapan peraturan mengenai administrasi dan kerjasama keuangan.

- Perhitungan tingkat suku bunga pinjamanDR komersial setiap semester yang selanjutnya ditetapkan kepada Bank penyalur; - Laporan realisasi pengembalian pinjaman '(Pokok, bunga dan denda); - Keputusan Menhut mengenai penolakan/ persetujuan penjadualan kembali angsuran pengembalian pinjaman DR oleh PHTI dan BUMN; - Tersedianya Peraturan tentang Pengurusan Piutang yang macet di lingkungan Dep. Kehutanan; - Tersusunnya Keputusan MenHut tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Menhut di Bidang Anggaran kepada Koordinator;



- Tersedianya data personil pengelola keuangan (ALB dan Bendaharawan) yang akan di revisi; - Penyelenggaraan keuangan oleh ALB dan Bendaharawan yang taat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; - Diketahuinya hambatan dan masalah PHTI tidak dapat mengangsur sesuai jadual dalam PK; - Pinjaman DR dijamin dalam bentuk Fidusia dan didaftarkan di Departemen Kehakiman; - Tersedianya data angsuran pengembalian kredit pasca penyelesaian klaim; - Tersedianya data angsuran pengembalian kredit; - Ditetapkan suku bunga pinjaman DR untuk periode enam bulanan; - Diketahuinya angsuran pengembalian pinjaman DR, tunggakan; - Terlaksananya penilaian atas permohonan penjadualan pinjaman DR dan tersusunnya Addendum Perjanjian Kredit; - Ketaatan instansi /Unit kerja terhadap Peraturan yang berlaku; - Tersedianya acuan /pedoman kepada Koordinator dalam pelimpahan wewenang Menhut bidang Anggaran;

18

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5


- Tersedianya Surat Perjanjian Kerjasama yang telah diperbaharui; - Surat Keputusan Bersama yang telah diperbaharui;

42. Perhitungan dan pembayaran handling fee tahun 2004; pencairan jaminan kredit macet; penyelesaian pertanggung jawaban dana operasional pimpinan.

- Tersedianya Kepmenhut mengenai mekanisme penjualan saham BUMN Kehutanan pada perusahaan patungan; - Kewajiban Handling Fee kepada bank penyalur pinjaman DR; - Tersusunnya data perhitungan jumlah kewajiban pembayaran DR; - Hasil perhitungan jumlah kredit macet yang di klaim oleh BPD; - Pencairan bilyet Deposito beku sebagai jaminan kredit macet; - Tertibnya administrasi pertanggung jawaban keuangan Dana Operasional Pimpinan;

43. Pengumpulan dan penyusunan data perhitungan perimbangan keuangan pusat dan daerah; saldo DR; PSDH; dan IUPH.

- Kertas kerja pencocokan data perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dengan Dinas Kehutanan Provinsi; - Perhitungan DR, PSDH dan IIUPH bagian Daerah yang belum dapat disalurkan pada tahun berjalan;



- Tersusunnya Surat Perjanjian Kerjasama disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan; - Tersusunnya Surat Keputusan Bersama disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan; - Tersusunnya tata cara penilaian saham yang akan dijual dan penyetoran hasil penjualan saham; - Tersedianyan biaya pembayaran HF sebagai jasa pengelolaan administrasi pinjaman DR; - Diketahuinya jumlah kewajiban pembayaran DR untuk masa satu tahun; - Tersedianyan data jumlah kredit macet yang menjadi beban Dephut pada setiap klaim kredit; - Terselesaikannya pembayaran klaim kredit macet sebagai dasar pembukuan pengeluaran Dep. Kehutanan; - Tersusunnya laporan bulanan dan laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Operasional Pimpinan; - Tersedianya dokumen perimbangan keuangan Pusat dan Daerah; - Tersedianya data penerimaan DR, PSDH dan IIUPH bagian Daerah/Kabupaten/Kota penghasil pada Tahun Anggaran berjalan yang belum disalurkan, untuk diproses (diajukan ke Dep. Keuangan pada Tahun Anggaran berikutnya.);

19

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

1 2 3 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 44. Rekonsiliasi penerimaan DR; PSDH; dan IUPHH; dan PNBP.

- Hasil rekonsiliasi DR, sebagai dasar penyaluran DAK DR/bagi hasil DR; - Peningkatan penerimaan negara; - Hasil rekonsiliasi PNBP lainnya ;

45. Penyusunan laporan keuangan DR, BDR

Hasil monitoring dan evaluasi penyaluran dana bagi hasil PSDH dan IIUPH Kabupaten penghasil atau monitoring dan evaluasi DR dan PSDH yang ditahan di Kabupaten Penghasil tidak disetor ke rekening Dephut/Kas Negara;

46. Pembinaan penatausahaan penerimaan dan pelaporan PNBP; dan sosialisasi tata cara pembayaran DR dan PSDH.

-

-

- Tersedianya data penerimaan DR Kabupaten/Kota penghasil seluruh Indonesia sebagai dokumen penyaluran dana bagian Daerah/Kabupaten/Kota penghasil; - Wajib bayar DR dan PSDH mengakui bahwa setoran DR dan PSDH yang disetor kepada Negara (Dep. Kehutanan) adalah fiktip dan sanggup membayar sejumlah setoran fiktip tersebut ditambah dendanya; - Kepatuhan Wajib Bayar DR dan PSDH memenuhi kewajiban membayar DR dan PSDH kepada Negara (Departemen Kehutanan); - Perhitungan Anggaran Penerimaan PNBP lainnya (PUPA, IUPA, DPEH, IMMMSL) dan lain-lainnya; Penyaluran dana DR, PSDH dan IIUPH ke Daerah tepat waktu dan kepatuhan Kabupaten penghasil menyetor dana DR, PSDH dan IIUPH sesuai ketentuan yang berlaku;

Laporan keuangan DR dan BDR dan bunga DR; Tertib administrasi keuangan dalam hal penatausahaan penerimaan PNBP;

-

Peningkatan PNBP Departemen Kehutanan;

-



-

Tersedianya dokumen laporan keuangan DR dan BDR dan bunga DR; Penatausahaan penerimaan PNBP tertib dalam mengadministrasikan dan melaporkan PNBP Departemen Kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku; Meningkatnya penerimaan Departemen Kehutanan;

20

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

1 2 3 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan -

3.

Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana Departemen Kehutanan

47. Monitoring penerimaan kabupaten/kota penghasil.

Hasil rekonsiliasi PSDH dan IIUPH sebagai dasar penyaluran dana bagi hasil PSDH dan IIUPH bagian Daerah;

48. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang

Terlaksananya pengadaan sarana Laptop, komputer dan infocus

1. Pemeliharaan dan biaya operasional

Pemeliharaan, pengamanan, pembayaran langganan daya dan jasa gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas dan bangunan kedinasan serta perawatan kendaraan operasional dalam waktu 1 tahun. Penggandaan dokumen naskah, pengelolaan surat-surat dan arsip serta pelaksanaan keprotokolan Tertatanya pelaksanaan tata usaha/administrasi dan RT Departemen

2 Pemenuhan kebutuhan sarpras penunjang pembangunan kehutanan

4.

Pemantapan Desentralisasi Kehutanan

Dipahaminya cara menyetor DR dan PSDH sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Tata usaha dan rumah tangga Departemen Koordinasi penyusunan rencana kehutanan dan rencana pengelolaan hutan: 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan Regional I, II, III, IV). Catatan: Reg I = P. Sumatera; Reg II = Jawa, bali, Nusa Tenggara, Reg III = P. Kalimantan; Reg IV = Sulawesi, Maluku dan Papua. 2. Koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan kehutanan tingkat propinsi seluruh Indonesia

Kepatuhan Wajib Bayar DR, PSDH dan IIUPH menyetor kewajiban DR, PSDH dan IIUPH sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat sasaran pembayaran. Tersedianya data penerimaan PSDH dan IIUPH Kabupaten/Kota penghasil seluruh Indonesia, sebagai dokumen penyaluran dana, bagian Daerah/ Kabupaten/Kota penghasil; Tersedianya alat dan bahan untuk memperlancar pelaksanaan tugas bidang keuangan secara efektif. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan pengamanan sarpras


-

Setjen

Terlaksananya kegiatan tat persuratan Terselenggaranya pelaksanaan tata usaha/administrasi dan RT Departemen Setjen

- Tersusunnya rencana Pembangunan Kehutanan regional I, II, III, IV

- Terwujudnya dokumen rencana pembangunan kehutanan regional P. Sumatera, P. Kalimantan, Jawa-BaliNusa Tenggara,Sulawesi-MalukuPapua

- Terwujudnya rencana pembangunan kehutanan yang sinergis antar Pusat – Propinsi dan antar propinsi

- Sinkronnya rencana pembangunan kehutanan di Propinsi-propinsi Regional I, II, III, IV


21

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

- Terwujudnya sinkronisasi pengelolaan hutan; rehabilitasi DAS, KSA, KPA, dan TB; rehabilitasi lahan, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar & penertiban hasil hutan di tingkat regional di Propinsi-propinsi seluruh Indonesia - Terwujudnya sinkronisasi rencana stratejik pembangunan kehutanan dengan rencana pembangunan kehutanan propinsi . Mantapnya kelembagaan penyuluhan kehutanan di Pusat, Provinsi dan Kab/Kota

- Sinkronnya rencana pengelolaan hutan di Propinsi-propinsi seluruh Indonesia

1 2 3 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 3. Koordinasi dan sinkronisasi rencana pengelolaan hutan; rehabilitasi DAS, KSA, KPA, dan TB; rehabilitasi hutan, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dan penertiban hasil hutan.

5.

6.

Pengembangan penyuluhan

Pengembangan kehumasan dan penyebar luasan informasi pembangunan kehutanan

4. Sinkronisasi rencana stratejik pembangunan kehutanan dengan rencana pembangunan kehutanan propinsi 1. Pengembangan kelembagaan, jaringan kerja dan kemitraan penyuluhan kehutanan 2. Pemberdayaan masyarakat sasaran penyuluhan kehutanan

Meningkatnya dukungan, peran aktif, kemampuan dan keswadajaan masyarakat sasaran dalam pembangunan kehutanan

1. Pengembangan kehumasan

- Pemberitaan dan publikasi setiap kegiatan pimpinan baik di pusat maupun di daerah - Kebijakan Dephut dipahami oleh seluruh stakeholder - Tersedianya data dan informasi cetak dan elektronik secara komprehensif

2. Pembangunan pusat informasi pembangunan kehutanan



- Sinkronnya rencana stratejik pembangunan kehutanan dengan rencana kehutanan propinsi - Penyuluhan kehutanan di Pusat, Prov, kab/Kota, dunia usaha dan masyarakat terstruktur - Forum-forum penyuluhan kehutanan di setiap tingkatan perkembangan. - Masyarakat dan petugas yang berprestasi dalam bidang pembangunan kehutanan dapat teridentifikasi dan meningkat kapasitasnya. - Model-model pemberdayaan masyarakat berkembang. - Kelompok masyarakat produktif mandiri (KMPM), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) berkembang dan meningkat kapasitasnya. - Frekuensi liputan intern maupun ekstern

Setjen

Setjen

- Frekuensi pemberiataan di media massa terhadap kegiatan pimpinan - Data informasi komprehensif mudah didapat dan cepat - Data informasi yang tersedia aktual 22

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5


- Tersebarnya data dan infromasi kehutanan ke seluruh stakeholder

7.

Pemantapan dan Pengembangan Kerjasama Luar Negeri

1. Iuran membership pada organisasi International. 2. Pengelolaan Kerjasama bilateral dan regional

3. Pengelolaan kerjasama multilateral

4. Penyiapan kemampuan diplomasi tenaga negosiator, dan tenaga penyusun proposal bantuan luar negeri.

Terpeliharanya kepemilikan hak-hak keanggotaan pada orgnisasi internasional. - Terwujudnya pertemuan bilateral, regional dan sub-regional bidang kehutanan. - Terwujudnya pertukaran informasi di bidang kehutanan dalam kerangka kerjasama bilateral, regional dan subregional. - Terwujudnya hubungan dan kerjasama dengan negara-negara sahabat di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa. - Terwujudnya pengakuan posisi Indonesia pada sidang-sidang dibawah organisasi PBB, Non PBB, dan NGO. - Terselenggarakannya persiapan bersama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka kerjasama multilateral. - Terlaksananya persiapan dan tindak lanjut hasil-hasil sidang/ konvensi kehutanan. - Tercapainya kapasitas anggora DELRI dalam melakukan negosiasi pada perundingan kehutanan internasional, dan penyusunan proposal proyekproyek bantuan lembaga internasional.


- Stakeholder memiliki data dan informasi kehutanan yang diperlukan - Stakeholder mudah dan cepat memperoleh data informasi faktual dan aktual yang diperlukan Terealisasikannya pembayaran iuran keanggotaan pada organisasi internasional tepat waktu. - Meningkatnya hubungan dan kerjasama bilateral dan regional dengan negara-negara sahabat. - Ditandatanganinya kesepakatan/ agreement penanggulangan kejahatan lintas batas di bidang kehutanan (pencurian kayu, dan perdagangan kayu illegal). - Terwujudnya kesepakatan untuk peningkatan kerjasama ekonomi di kawasan perbatasan.


Setjen.

- Keterwakilan berbagai kepentingan Indonesia terkait dengan kepentingan kehutanan pada sidang-sidang internasional semakin meningkat. - Tersedianya bahan-bahan dalam rangka kerjasama multilateral. - Penyiapan dan penyampaian materi konvensi nasional dan iinternasional bidang kehutanan tersusun tepat waktu. - Kemampuan tenaga negosiator dan penyusun proposal bantuan lembaga internasional meningkat. - Pengakuan pelaksanaan, dan bantuan training dalam rangka SFM di Indonesia semakin meningkat. 23

No.




5. Penyelenggaraan Promosi investasi dan perdagangan internasional

6. Pengembangan kerjasama teknik.

Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

- Terwujudnya penempatan tanaga ahli kehutanan indonesia pada organisasi internasional untuk mencari bantuan dan dukungan upaya penerapan SFM di Indonesia Terlaksananya promosi investasi bidang kehutanan di dalam dan luar neger i melalui proses sinerji kemitraan dalam pelaksanaan promosi investasi dengan negara sahabat.

- Tercapainya proses kemitraan pengelolaan evaluasi dan monitoring SDAHE dengan masyarakat (LSM lokal, nasional, dan internasional) - Tersusunnya evaluasi pelaksanaan kerjasama kehutanan dengan institusi lain terkait, serta dengan jaringan NGO.

- Terwujudnya koordinasi programprogram kerjasama bidang kehutanan dengan instasi terkait. - Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan administrasi atase kehutanan Tokyo. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005


- Tersedianya kerangka kerjasama dan kemitraan dibidang investasi, UKM, Perdagangan dgn negara-negara lain. - Tersedianya prosedur investasi, daftar TEL dan SEL komoditas kehutanan terbaru, dan tersedianya buku tarif bea masuk Indonesia sektor kehutanan tahun 2005. - Peluang pasar baru bagi 4 komoditas HHBK semakin bartambah. - Kemampuan indonseia dalam menghadapi sidang-sidang perdagangan internasional bidang kehutanan semakin meningkat. - Fasilitasi inisiatif/usulan kemitraan dari masyarakat di dalam & sekitar hutan kepada donor, serta komitmen kerjasama dengan kehutanan semakin meningkat. - Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama kehutanan dengan institusi lain terkait, serta dengan jaringan NGO. - Fasilitasi proses pertukaran pengalaman dan pengetahuan (share learned) tentang KSDAHE semakin meningkat. - Forum-forum koordinasi untuk peningkatan kerjasama dibidang kehutanan semakin berkembang. - Hubungan kerjasama teknik bidang kehutanan dengan negara Jepang semakin meningkat. 24

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

1. Evaluasi organisasi Dephut dalam rangka INPRESS No. 13 tahun 1998.

Tersusunnya penyempurnaan organisasi dan tata kerja Dephut.

2. Penyusunan uraian tugas jabatan organisasi pusat dan UPT

Tersusunnya uraian jabatan struktural dan non struktural organisasi Dephut Pusat dan UPT. Tersusunnya pedoman sistem prosedur kerja lingkup Dephut.

Tersedianya Kepmenhut penyempurnaan organisasi dan tata kerja Dephut yang lebih efektif. Tersedianya uraian jabatan struktural dan non struktural organisasi Dephut (Pusat dan UPT) yang lebih efektif. Tersedianya Keputusan Menhut tentang pedoman sistem prosedur kerja lingkup Dephut. Tersedianya Keputusan Menhut tentang pembakuan sarana dan prasarana kerja lingkup Dephut. Tersedianya Keputusan Menhut tentang tata hubungan kerja (TAHUBJA) Dephut. - Tersidianya masukan dan materi bagi penyusunan pedoman penilaian kinerja organisasi dari para pihak. - Tersedianya Keputusan Menhut tentang pedoman penilaian kinerja organisasi. Meningkatnya peran dan posisi aparatur sebagai pelayan masyarakat. Buku data dan informasi jabatan struktural lingkup Dephut lebih mutahir.

1 2 3 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 8.

Pengembangn ketatalaksanaan dan organisasin Dephut.

3. Penyempurnaan pedoman sistem dan prosedur kerja. 4. Evaluasi dan penyempurnaan pembakuan sarana dan prasarana kerja lingkup Dephut. 5. Penyusunan tata hubungan kerja Dephut. 6. Workshop dan Penyusunan pedoman penilaian kinerja organisasi.

Tersusunnya pedoman penyempurnaan pembakuan sarana dan prasarana kerja lingkup Dephut. Tersusunnya tata hubungan kerja (TAHUBJA) Dephut. - Terselenggaranya workshop pembahasan pedoman penilaian kinerja organisasi. - Tersusunnya pedoman penilaian kinerja organisasi.

7. Penyegaran perubahan budaya kerja organisasi. 8. Penyusunan kamus jabatan instansi kehutanan pusat dan UPT.

Tercapainya perubahan perilaku aparatur sebagai pelayan masyarakat. Terhimpunnya data dan informasi jabatan struktural lingkup Deput (Pusat dan daerah) Tersusunnya kepastian kewenangan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Terselenggaranya pelayanan administrasi/tata usaha Biro Tersebar-luaskannya peraturan perundangan kehutanan.

9. Kajian penataan batas yurisdiksi (wilayah kerja) organisasi. 10. Pelaksanaan Tata Usaha Biro 11. Penyebar-luasan informasi peraturan perpundangan dan dokumentasi hukum di bidang kehutanan. 12. Pemberian bantuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan.

Terselenggaranya bantuan hukum terhadap perkara tindak pidana kehutanan.


Instansi Pelaksana 6 Setjen

Duplikasi tugas dan fungsi organisasi semakin tidak terjadi. Pelayanan administrasi/TU Biro semakin baik (optimal). Kesadaran hukum aparat kehutanan dan mesyarakat meningkat. Penyelesaian bantuan hukum dibidang kehutanan meningkat.

25

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

Terlaksananya penagihan hak-hak (iuran) negara bidang kehutanan. Terselesaikannya perkara-perkara gugatan TUN dan perkara-perkara gugatan perdata. - Tersusunnya RUU tentang Konservasi Tanah dan Air. - Tersusunnya penyempurnaan 6 RPP dan 1 Keppres pelaksanaan UU No. 41 tahun 1999 - Tersusunnya draft RPP tentang Penanggulangan Pencurian Kayu. - Tersusunnya draft KepMenhut tentang Penataan & Penetapan Kawasan Htn. - Tersusunnya 5 (lima) draf KepMenhut pelaksanaan PP No. 44/2004, 5 (lima) draft KepMenhut pelaksanaan PP No. 45/2004; 19 (sembilan belas) draft KepMenhut pelaksanaan PP No. 34/2002; dan 4 (empat) draft Kepmenhut pelaksanaan PP No. 5/1990. - Tersusunnya naska akademis, dan draft penyempurnaan UU No. 5/1990. - Tersusunnya draft penyempurnaan PP No. 18/1994, dan draft PP No. 68/1998 Tersusunnya tanggapan 22 RUU, 14 RPP.

Menurunnya tunggakan iuran kehutanan (DR/PSDH). Kepastian hukum di bidang kehutanan meningkat.

1 2 3 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 13. Penyelesaian pemulihan hak-hak (iuran) negara dibidang kehutanan 14. Penanganan perkara gugatan TUN, dan perkara gugatan perdata. 9.

Penyusunan peraturan perundangan bidang kehutanan dan konservasi hayati.

1. Menyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangan bidang kehutanan dan konservasi hayati.

2. Peneympurnaan/revisi peraturan perungdangan yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. 3. Penyusunan tanggapan atas peraturan perundangan sektor lain terkait.


- Proses penetapan UU tentang Konservasi Tanah dan Air dapat dipercepat. - Tersedianya penyempurnaan 6 RPP dan 1 Keppres pelaksanaan UU No. 41 tahun 1999 untuk disahkan. - Tersedianya draft RPP tentang penanggulangan pencurian kayu. - Penetapan penataan dan penetapan kawasan hutan meningkat. - Penetapan KepMenhut mengenai pengaturan pelaksanaan PP No. 44 dan 45 Tahun 2004, PP No. 34/2002, dan PP No. 5/1990 meningkat.


Setjen

- Tersedianya draft akademis, dan draft penyempurnaan UU No. 5/1990. - Tersedianya draft penyempurnaan PP No. 18/1994 dan draft penyempurnaan PP No. 68/1998. Tersedianya tanggapan 22 RUU dan 14 RPP sektor lain, yang lebih sinkron dengan peraturan perundangan kehutanan.

26

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5 Masalah-masalah dan opsi-opsi pengembangan terkait dengan hutan desa; penanggulangan tindak pidana penebangan pohon, taman buru; penerapan hukum pengelolaan kawasan konservasi, pinjam pakai kawasan hutan, dan tukar menukar kawasan hutan dapat diselesaikan danopsi tersedia lebih tepat.

5.Penelaahan hukum kegiatan-kegiatan : pemberian/ perpanjangan IUPHHK; pelanggaran pemegang IUPHHK; penerapan sistim silvikultur dan kerjasama pemegang IUPHHK; tumpang tindih areal IUPHHK; Iuran kehutanan; penataan batas IUPHHK; penggunaan peralatan dan pembuatan koridor bagi pemegang IUHHK; serta perlindungan areal IUHHK..

Tersusunnya kajian-kajian tentang : hutan desa; naskah akademis dan arahan kebijakan penangagulangan tindak pidana penebangan pohon; naskah akademis pengelolaan taman buru; penerapan hukum pengelolaan kawasan hutan konservasi; penerapan hukum pinjam pakai kawasan hutan; serta penerapan hukum tukar-menukar kawasan hutan. Tersusunnya hasi-hasil telaahan hukum mengenai : : pemberian/ perpanjangan IUPHHK; pelanggaran pemegang IUPHHK; penerapan sistim silvikultur dan kerjasama pemegang IUPHHK; tumpang tindih areal IUPHHK; iuran kehutanan; penataan batas IUPHHK; penggunaan peralatan dan pembuatan koridor bagi pemegang IUHHK; serta perlindungan areal IUHHK.

6. Penelaahan hukum kegiatan-kegiatan : ijn usaha pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu pada HP; industri kehutanan; HKm;dan RH.L.

Tersusunnya hasil-hasil telaahan mengenai : ijn usaha pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu pada HP; industri kehutanan; HKm;dan RH.L.

7. Penelaahan hukum mengenai kegiatankegiatan : pelepasan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi Utara dan Tenggara; Perubahan status dan fungsi kawasan hutan; inventarisasi kehutanan; tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan; pengukuhan kawasan hutan, dan perambahan kawasan hutan.

Tersusunnya hasil-hasil kajian mengenai : pelepasan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi Utara dan Tenggara; Perubahan status dan fungsi kawasan hutan; inventarisasi kehutanan; tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan; pengukuhan kawasan hutan, dan perambahan kawasan hutan.

1 2 3 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 4. Penyusunan kajian hukum di bidang kehutanan.


Masalah-masalah hukum dan opsi-opsi kebijakan mengenai : pemberian/ perpanjangan IUPHHK; pelanggaran pemegang IUPHHK; penerapan sistim silvikultur dan kerjasama pemegang IUPHHK; tumpang tindih areal IUPHHK; iuran kehutanan; penataan batas IUPHHK; penggunaan peralatan dan pembuatan koridor bagi pemegang IUHHK, serta perlindungan areal IUHHK dapat diselesaikan dan tersedia lebih optimal. Masalah-masalah hukum dan opsi kebijakan mengenai : ijn usaha pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu pada HP; industri kehutanan; HKm;dan RH.L dapat diselesaikan dan tersedia opsi pengembangan yang lebih optimal. Masalah-masalah hukum dan opsi kebijakan mengenai: pelepasan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi Utara dan Tenggara; Perubahan status dan fungsi kawasan hutan; inventarisasi kehutanan; tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan; pengukuhan kawasan hutan, dan perambahan kawasan hutan,


Setjen

27

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5


10.

Pengembangan standarisasi dan sertifikasi serta pengendalian kerusakan lingkungan

8. Penelaahan hukum kegiatan-kegiatan : litbang kehutanan, diklat kehutanan, penyuluhan kehutanan, pariwisata dan jasa lingkungan, penagkaran dan perburuan satwa liar, perlindungan dan konservasi kawasan, penaggulangan kebakaran hutan, pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Tersusunnya hasil-hasil kajian mengenai kegiatan-kegiatan : litbang kehutanan, diklat kehutanan, penyuluhan kehutanan, pariwisata dan jasa lingkungan, penagkaran dan perburuan satwa liar, perlindungan dan konservasi kawasan, penaggulangan kebakaran hutan, pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

9. Melaksanakan hormonisasi peraturan perundangan bidang rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial.

Tersusunnya rekomendasi dalam rangka penyempurnaan peraturan perundangan dibidang rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial. - Terlaksananya pengembangan standarisasi untuk meningkatkan mutu hasil hutan melalui perumusan SNI - Terlaksananya pengembangan sertifikasi bidang kehutanan dalam rangka mencapai hutan lestari (SPHL)

1. Pengembangan standarisasi dan sertifikasi bidang kehutanan

2. Pengendalian kerusakan lingkungan

Terwujudnya pengendalian kerusakan lingkungan

3. Peningkatan sadar mutu dan lingkungan

Terlaksananya peningkatan sadar mutu dan lingkungan


dapat diselesaikan dan opsi kebijakan lebih optimal.. Masalah-masalah hukum dan opsi kebijakan mengenai : litbang kehutanan, diklat kehutanan, penyuluhan kehutanan, pariwisata dan jasa lingkungan, penagkaran dan perburuan satwa liar, perlindungan dan konservasi kawasan, penaggulangan kebakaran hutan, pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, dapat diselesaikan dan opsi kebijakan lebih optimal. Tersedianya kajian yuridis bidang rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial yang lebih dapat dipertanggung jawabkan. - Terlaksananya kegiatan orientasi produk/proses di 15 prop - Terlaksananya penyusunan RSNI pembahasan konsep standar dan konsensus - Tersedianya standar nasional regional dan regional dan internasional bidang kehutanan - Tercapainya pemantauan dan evaluasi penerapan standar hasil hutan di 10 prop - Terlaksananya evaluasi - Terlaksananya koordinasi dalam rangka evaluasi kerusakan lingkungan - Terlaksananya kegiatan evaluasi kerusakan lingkungan - Masyarakat mengetahui kriteria, standar dan indikator pengelolaan hutan lestari serta sistem sertifikasi SPHL, ISO 14000, dan ISO 9000 diantaranya melalui pelatihan-pelatihan


Setjen

28

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5



- Terwujudnya pemasyarakatan pelaksanaan sistem standarisasi dan sertifikasi

No.


1 2 Program Pembinaan Produksi Kehutanan 1.

Pembinaan, perencanaan dan pengelolaan pembangunan kehutanan


Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kehutanan di tingkat regional I, II, III dan IV 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemantapan kawasan hutan di tingkat regional I, II,. III dan IV 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengamanan dan peredaran hasil hutan di tingkat regional I, II, III dan IV. 4. Monitoring pelaksanaan kebijakan kehutanan di daerah 5. Evaluasi kinerja pelaksana pembangunan kehutanan di daerah

2.

Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana Departemen Kehutanan

1. Pengembangan sistem IKMN 2. Pemenuhan kebutuhan sarpras penunjang pembangunan kehutanan

Termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan pembangunan kehutanan di propinsi seluruh Indonesia - Termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan pemantapan kawasan hutan di propinsi-propinsi seluruh Indonesia - Termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan pengamanan dan peredaran hasil hutan di seluruh propinsi di Indonesia - Terwujudnya sinergi kebijakan pembangunan kehutanan antara Pusat-Daerah dan antar daerah di tingkat regional. - Terlaksananyaevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan kehutanan di daerah Terwujudnya Program komputerisasi IKMN -

Terealisasikannya Pengadaan sarpras penunjang pembangunan kehutanan


-

-

-

Mingkatnya pencapaian kegiatan sesuai tolok ukur yang ditetapkan ; teratasinya kendala dan hambatan dalam pembangunan kehutanan Terarahnya kegiatan pengukuhan hutan di seluruh Indonesia


Menurunnya tindak pelanggaran terhadap SDH dan hasil hutan di seluruh Indonesia

Kebijakan kehutanan di daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di seluruh Indonesia menurun - Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang akuntabel di seluruh Indonesia. Barang milik negara lingkup Dephut terinventarisir dengan baik -

Setjen

Kebutuhan sarpras untuk menunjang pembangunan Dephut terpenuhi sesuai jumlah dan spesifikasi teknis.

29

No.


1 2 Program Pembinaan Produksi Kehutanan


Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

3. Pemeliharaan asset Dephut 3.

Pemantapan Desentralisasi Kehutanan

1. Penataan dan sosialisasi kewenangan kehutanan sebagai pelaksanaan UU No. 32/2004. 2. Pelaksanaan Workshop desentralisasi sektor kehutanan.

4.

Pengembangan penyuluhan kehutanan

1. Pengembangan metoda dan materi penyuluhan

2. Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan 3. Pengembangan tenaga penyuluhan

5.

Pengembangan kehumasan dan penyebarluasan informasi pembangunan kehutanan

1. Pengembangan sistem informasi pembangunan kehutanan 2. Pengembangan networking sumber informasi

Terselenggaranya pemeliharaan Sarpras Dephut Tersusunnya kewenangan penyelenggaraan urusan kehutanan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Teridentifikasi data, informasi, dan masalah desentralisasi sektor kehutanan di Indonesia. Tersusun dan tersedianya metode dan materi penyuluhan kehutanan, dlm bentuk bahan cetakan dan bahan elektronik.

Tersedianya sarana dan prasarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan yang memadai Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluhan kehutanan, terutama dalam pempingan masyarakat. Tersusunnya data informasi yang aktual dan faktual baik secara komprehensif maupun per Eselon I baik cetak maupun elektronik - Tersusunnya sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi yang komprehensid per Eselon I - Terbangunnya kerjasama data dan informasi dengan para stakeholder



Sarpras Dephut berfungsi optimal Pembagian kewenangan kehutanan di tingkat pusat, provinsi, & kabupaten/kota tersebar-luaskan dan dipatuhi para pihak. Mekanisme dan Proses desentralisasi sektor kehutanan dapat berjalan lebih baik. - Alternatif metode penyuluhan kehutanan sebagai acuan para penyuluh kehutanan tersedia - Bahan suluhan terdokumentasikan dalam bentuk booklet, leaflet, poster, buku dan bahan elektronik - Penyuluh kehutanan dan masyarakat dapat memperoleh informasi dari bahan suluhan yang terdistribusikan Persyaratan minimal sarana, prasarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan terpenuhi - Angka kredit penyuluh kehutanan dapat dinilai dan ditetapkan - Kapasitas penyuluhan dan tenaga penyuluh kehutanan meningkat. - Tersedianya data elektronik dan cetak komprehensif dan per Eselon I - Data yang tersedia faktual dan aktual yang mudah dan cepat didapat - Update & verifikasi data mudah & cepat - Data yang tersedia baik elektronik maupun cetak selalu aktual dan faktual serta mudah dan cepat didapat - Mudahnya penyebaran dan pengumpulan data dari dan ke stakehoolder.

Setjen, Baplan.

Setjen

Setjen

30

No.


1 2 Program Pembinaan Produksi Kehutanan 6.

7.

8.

Penyiapan prakondisi dan pembentukan unit pengelolaan

Pembinaan kelembagaan usaha pemanfaatan hutan

Pengembangan hutan tanaman


Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

1. Melakukan redesign/penataan hutan produksi

Terlaksananya redesain/penataan hutan produksi seluas 5 juta hektar

2. Melaksanakan pelelangan areal IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman

Terlaksananya penyiapan pelelangan areal areal IUPHHK Hutan alam dan tanaman sebanyak 20 unit Terlaksananya penilaian 60 unit IUPHHK Hutan Alam definitif dan 40 unit IUPHHK Hutan Tanaman (definitif, pencadangan dan SK. Sementara) Pengembangan perencanaan dan kelembagaan di 30 Provinsi

1. Melaksanakan penilaian/audit kinerja PHPL pada unit manajemen 2. Melaksanakan pengembangan perencanaan dan kelembagaan usaha pemanfaatan hutan produksi 3. Melakukan pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan dan produksi hasil hutan 1. Membangun model unit manajemen hutan Meranti 2. Merencanakan dan mengevaluasi pembangunan hutan tanaman 3. Membangun hutan tanaman jenis unggulan lokal

9.

10.

Pengembangan pemasaran dan pengendalian peredaran

Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

1. Menyusun renstra produk hasil hutan

2. Mengembangkan sistem pengawasan peredaran hasil hutan 1. Penertiban IPHHK illegal dan pengembangan pemasaran hasil hutan

Pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan dan produksi hasil hutan di 30 Provinsi Pengembangan model unit manajemen hutan Meranti, 2.000 hektar/5 unit Terlaksananya rencana dan evaluasi pembangunan hutan tanaman pada 17 Provinsi Terlaksananya pembangunan hutan tanaman unggulan lokal seluas 12.000 hektar di 16 Provinsi Tersusunnya 1 paket Renstra produk hasil hutan Tersusunnya 1 paket sistem pengawasan peredaran hasil hutan. Tersusunnya pemolaan dan pengendalian industri/pemasaran hasil hutan di 30 Provinsi



Tertatanya areal hutan produksi untuk pemanfaatan usaha kehutanan dan non kehutanan Tersedianya data calon lokasi IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman

Ditjen BPK

Tersedianya rekomendasi hasil penilaian kinerja IUPHHK pada unit manajemen

Ditjen BPK

Terselenggaranya restrukturisasi usaha kehutanan Terselenggaranya pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan dan produksi hasil hutan Terbangunnya unit manajemen hutan tanaman Meranti dan diperolehnya pengetahuan yang komprehensif tentang pembangunan HTM Tersedianya rencana rehabilitasi HP yang tidak produktif dan data realisasi pembangunan hutan tanaman Terbangunnya hutan tanaman jenis unggulan lokal Tersusunnya kebijakan pemasaran HH kayu dan non kayu serta meningkatnya nilai eksport produksi HH yang bernilai tambah tinggi. Terpantaunya peredaran HH dan lalu lintas dokumen hasil hutan Tertibnya IPHHK dan berkurangnya pengolahan kayu illegal serta terbangunnya jaringan informasi hasil hutan

Ditjen BPK

Ditjen BPK

Ditjen BPK

31

No.



11.

12.

13.

14

Pengembangan hasil hutan non kayu

Optimalisasi penerimaan Negara bukan pajak

Pembinaan dan pengendalian kualitas pengelolaan hutan lestari dan produksi hasil hutan

Pengembangan standarisasi dan sertifikasi serta pengendalian kerusakan lingkungan


Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

2. Pelaksanaan penilaian kinerja IPHHK > 6.000 m3/thn melalui evaluasi dan pemeriksaan oleh Tim Gabungan dan LPI Mampu

Terlaksananya penilaian kinerja dan evaluasi/penertiban IPHHK, 30 unit

1. Pengembangan unit-unit usaha ekonomi masyarakat sekitar hutan produksi

Terlaksananya peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi di 30 Provinsi

2. Membangun model-model Social Forestry pada kawasan hutan produksi 3. Membangun model-model pengelolaan hutan produksi bersama masyarakat

Terlaksananya pengembangan Social Forestry di 7 lokasi Terlaksananya pembuatan model pengelolaan hutan produksi bersama masyarakat di 13 lokasi Terselesaikannya tunggakan dan intensifikasi iuran kehutanan PSDH/DR dengan instansi terkait di 16 Provinsi Tersusunnya kebijakan dana jaminan kinerja dan dana investasi pelestarian hutan, 1 paket Terbentuknya pengembangan sistem informasi manajemen hutan lestari dan peredaran hasil hutan di 17 BSPHH - Terlaksananya pengembangan sertifikasi dan pengujian hasil hutan di 17 BSPHH - Terpenuhinya belanja non pegawai di 18 satker Pusat dan UPT BSPHH

1. Mengupayakan penyelesaian tunggakan dan intensifikasi iuran kehutanan PSDH/DR 2. Menyusun dan membahas RPP dana jaminan kinerja dan dana investasi pengelolaan hutan lestari 1. Melakukan pengembangan sistem informasi manajemen hutan lestari dan peredaran hasil hutan 2. Melakukan pengembangan sertifikasi dan pengujian hasil hutan

1. Pengembangan standarisasi dan sertifikasi bidang kehutanan

- Terlaksananya pengembangan standarisasi untuk meningkatkan mutu hasil hutan melalui perumusan SNI - Terlaksananya pengembangan sertifikasi bidang kehutanan dalam rangka mencapai hutan lestari


Meningkatnya kinerja IPHHK dan penurunan kapasitas izin bagi IPHHK yang mempunyai kinerja kurang/buruk dan yang tdk ada pasokan jaminan bahan baku yang berkelanjutan. Berkembangnya unit-unit usaha ekonomi masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan non kayu sekitar hutan produksi, sehingga mengurangi penebangan liar dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti dan fungsi hutan. Terbangunnya model unit manajemen SF pada kawasan hutan produksi Terbangunnya model pengelolaan hutan bersama masyarakat Meningkatnya penerimaan PSDH/DR sesuai rencana dan tepat waktu


Ditjen BPK

Ditjen BPK

Terbitnya Peraturan Pemerintah di bidang DJK dan DIPH Terpantaunya peredaran hasil hutan dan lalu lintas dokumen hasil hutan

Ditjen BPK

- Terwujudnya sistem standardisasi sertifikasi pengujian hasil hutan - Tersedianya dana untuk kelancaran tugas sertifikasi dan pengujian hasil hutan. - Terlaksananya penyusunan RSNI, pembahasan konsep standar dan konsensus - Terlaksananya kegiatan orientasi produk dan proses 10 propinsi 32

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5


No.


2. Pengendalian kerusakan lingkungan

Terwujudnya pengendalian kerusakan lingkungan

Peningkatan sadar mutu dan lingkungan

Terlaksananya peningkatan sadar mutu dan lingkungan


1 2 Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan 1.

Perencanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan kehutanan

1. Koordinasi, penyusunan dan evaluasi rencana dan program pembangunan kehutanan.

- Tercapainya pemantauan dan evaluasi penerapan standar hasil hutan 5 propinsi - Terlaksananya evaluasi kesiapan Unit Manajemen SPHL - Tersusunnya pedoman penyusunan laporan pelaksanaan RKL & RPL, evaluasi pelaksanaan RKL & RPL, evaluasi aspel lingkungan pada UPHHK - Terpantaunya kualitas lingkungan kehutanan - Terlaksananya monitoring & koordinasi pengendalian kerusakan lingkungan - Masyarakat mengetahui konsep pengelolaan lingkungan kehutanan, pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi - Terwujudnya akreditasi laboratorium melalui pelatihan ISO 17025 - Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SDM kehutanan melalui diklat/kursus, seminar

Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

3

- Tersusunnya buku Rencana Kerja Badan Planologi tahun 2006



- Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan tentang Renja-Badan Planologi Kehutanan tahun 2006

Instansi Pelaksana 6 Baplan

33

No.



1 2 Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan

Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

- Tersusunnya buku Rencana Strategis (Renstra) Badan Planologi Kehutanan tahun 2005-2009

- Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan tentang Rencana Strategis Badan Planologi Kehutanan th 20052010 - Tersedianya satu rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan kegiatan dan kinerja lingkup Badan Planologi Kehutanan. - Tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan Badan Planologi Kehutanan. - Dicapainya kesamaan dan keterpaduan perencanaan bidang planologi kehutanan dengan bidang lainnya - Tersedianya dokumen rencana, anggaran, dan kegiatan tahun 2006 - Tersedianya satu rekomendasi langkah peningkatan koordinasi rencana dan kebijakan kehutanan - Penyusunan rencana, program, dan anggaran pembangunan kehutanan lebih optimal. - KepMenhut tentang Renja-KL Dephut tahun 2006.

3

- Terlaksananya evaluasi kegiatan dan kinerja lingkup Badan Planologi Kehutanan

- Terkoordinasinya penyusunan perencanaan, dan kegiatan pengelolaan tata usaha.

2. Penyusunan, penyempurnaan dan evaluasi rencana – rencana kehutanan.

- Tersusunnya buku perencanaan penganggaran th 2006 - Konsolidasi, sosialisasi, dan koordinasi pelaksanaan rencana dan kebijakan kehutanan (Pusat dan daerah). - Terselenggaranya bimbingan teknis dan pembinaan penyusunan rencana, program, dan anggraan. - Tersusunnya Rencana Pembangunan Kehutanan jangka pendek (Renja-KL) Departemen Kehutanan 2006 - Tersusunnya Rencana Jangka Menengah (RENSTRA ) Dephut 20052009. - Tersusunnya Kerangka Acuan Rencana Kehutanan Nasional Jangka Panjang (20 tahun). - Tersusunnya Rencana Makro/ Master Plan (MP) Konservasi. - Tersusunnya Rencana Makro/ Master Plan (MP) Pemanfaatan Hutan.



- KepMenhut tentang Renstra Dephut 2005-2009. - Draft Kerangka Acuan Rencana Kehutanan Nasional Jangka Panjang (2006-2026). - Tersedianya kerangka acuan dan konsepsi penyusunan Rencana Makro Konservasi. - Tersedianya kerangka acuan dan konsepsi penyusunan Rencana Makro Pemanfaatan Hutan. 34

No.




3

Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

- Tersusunnya evaluasi pelaksanaan MP-RHL. - Tersusunnya penyempurnaan MPRHL Provinsi Jateng, DIY, dan Jatim. - Tersosialisasikannya MP-RHL kepada para pihak. - Tersusunnya rekomendasi hasil analisis sektor kehutanan bagi penyusunan rencana jangka panjang. 3. Evaluasi rencana dan kebijakan kehutanan nasional dan daerah.

- Terlaksananya konsolidasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta rencana-rencana kehutanan nasional dan daerah

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan komitmen pemerintah bidang kehutanan, serta identifikasi rencana dan kebijakan kehutanan daerah. - Terlaksananya analisis (sektor) terhadap penerapan kebijakan dan rencana kehutanan. 5. Penyusunan arahan pembangunan - Tersusunnya arahan pengelolaan kehutanan wilayah perbatasan antar hutan di wilayah perbatasan negara Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005


- Tersedianya rekomendasi bagi penyempurnaan rencana dan pelaksanaan kegiatan RHL. - Tersedianya draft perbaikan MP-RHL berupa data dan informasi untuk Provinsi Jateng, DIY, dan Jatim. - Pencapaian kegiatan RHL dan pemantapan kawasan hutan meningkat. - kebijakan pokok bagi penyusunan rencana jangka panjang sektor kehutanan memilki jangkauan kedepan bagai terwujudnya pengelolaan SFM. - Tersedianya rekomendasi langkah peningkatan pelaksanaan kebijakan prioritas Dephut. - Tersedianya rekomendasi langkah peningkatan sinergitas rencana dan kebijakan kehutanan nasional dan daerah. - Tersedianya rekomendasi langkahlangka peningkatan koordinasi perencanaan dan kebijakan kehutanan. - Tersedianya rekomendasi langkah peningkatan pelaksanaan komitmen pemerintah bidang kehutanan. - Tersedianya data dan informasi rencana dan kebijakan kehutanan daerah. - Rekomendasi bagi perbaikan dan penajaman kebijakan dan rencana kehutanan lebih lanjut yang lebih tepat sasaran sesuai visi dan misi Dephut. - Terkoordininasinya kegiatan-kegiatan sektor kehutanan di wilayah perbatasan 35

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

3

6. Koordinasi dan bimbingan teknis antar sektor

7. Penyusunan sistem perencanaan kehutanan

8. Evaluasi rencana dan kebijakan kehutanan nasional dan daerah.

- Terlaksananya sinkronisasi pembangunan sektor kehutanan dengan sektor lainnya. - Tersusunnya laporan hasil fasilitasi dan koordinasi guna bahan pengambil kebijakan program sosial forestry. - Tersusunnya hasil koordinasi penyelesaian masalah-masalah perubahan kawasan hutan. - Terlaksananya pembinaan administrasi keuangan. - Dipatuhinya aturan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan keplanologian dan menurunnya jumlah kerugian negara - Tercapainya sinkronisasi penyelesaian masalah kehutanan - Tersusunnya Sistem Perencanaan Kehutanan (Sisperhut), - Tersusunnya Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) - Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kebijakan Dephut - Terlaksananya evaluasi rencanarencana kehutanan nasional dan daerah - Terlaksananya monitoring dan evaluasi komitmen pemerintah bidang kehutanan - Terlaksananya diskusi publik rencana dan kebijakan kehutanan



- Keterpaduan pembangunan sektor kehutanan dengan sektor lainnya meningkat. - Tersedianya rencana kegiatan sosial forestry antar sektor. - Penyelesaian masalah-masalah perubahan kawasan hutan semakin optimal - Meningkatnya tata tertib pelaksanaan administrasi keuangan negara - Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut LHP dan kasus kerugian negara - Menurunnya jumlah masalah kehutanan - Tersedianya Permenhut sebagai acuan penyusunan rencana kehutanan di pusat dan daerah, - Tersedianya Permenhut sebagai acuan penyusunan rencana pengelolaan hutan (RPH). - Tersedianya beberapa rekomendasi langkah peningkatan pelaksanaan kebijakan prioritas Dephut - Tersedianya rekomendasi guna peningkatan sinergitas rencana dan kebijakan kehutanan nasional dan daerah - Tersedianya beberapa rekomendasi langkah peningkatan pelaksanaan komitmen - Tersedianya rekomendasi langkah penyempurnaan rencana & kebijakan di 2 lokasi 36

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

- Terlaksananya identifikasi rencana dan kebijakan kehutanan daerah Terkoordinir dan termonitornya percepatan pembagunan daerah tertinggal. - Terlaksananya pengembangan jabatan fungsional lingkup Dephut - Terlaksananya penilaian kinerja SDM - Terlaksananya bimbingan & pembinaan pegawai Baplan pusat dan daerah - Terlaksananya pembinaan administrasi kepegawaian di Pusat dan Daerah - Terlaksananya pelatihan penilaian penjenjangan jabatan fungsional PEH - Terlaksananya pelatihan penilaian angka kredit - Terlaksananya pemberdayaan SDM Baplan - Terlaksananya pelatihan dan apresiasi GIS dan Remote Sensing Dasar dan Lanjutan - Terlaksananya pelatihan pengelolaan administrasi kepegawaian bagi pegawai Baplan Pusat dan Daerah - Terlaksananya pelatihan tata persuratan dan kearsipan lingkup pusat dan daerah - Tersusunnya tata hubungan kerja instansi kehutanan pusat dan daerah - Terlaksananya pemantauan, evaluasi data persuratan bidang planologi kehutanan - Terlaksananya pengelolaan kerumahtanggaan badan planologi kehutanan

- Tersedianya satu set informasi kebijakan kehutanan daerah Tersedianya suatu acuan untuk merencanakan kegiatan bagi percepatan pembangunan daerah tertinggal. - Terciptanya jabatan fungsional yang berdaya guna - Kinerja SDM meningkat - Tersedianya pegawai yang dapat melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdisiplin - Tersedianya data pegawai daerah dan pusat yang “up to date” - Tersedianya 20 tenaga fungsional yang profesional - Tersedianya 20 tenaga fungsional yang profesional - Tersedianya 10 tenaga fungsional yang profesional - Tersedianya 20 tenaga yang cakap dan terampil bidang GIS diPusat dan Daerah - Tersedianya 10 tenaga administrasi kepegawaian yang profesional - Tersedianya 10 tenaga terampil di bidang tata persuratan dan kearsipan - Tersedianya tata hubungan kerja organisasi Baplan di Pusat dan Daerah - Menurunnya masalah yang ada - Tersedianya sarpras yang memadai untuk pengembangan database persuratan & kearsipan - Tersedianya 5 tenaga monitoring dan evaluasi rencana kehutanan yang cakap

3

9. Koordinasi dan monitoring percepatan pembangunan di wilayah Daerah Tertinggal. 10. Pengembangan SDM dan kelembagaan



37

No.




4

5

Terlaksananya pembekalan penyusunan rencana & evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan Terlaksananya analisis penguatan desentralisasi bidang kehutanan Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana bagi kegiatan keplanologian. Terkalibrasinya peralatan GPS Geodetic dan theodolite (T0).

-

Tersedianya satu set rekomendasi langkah peningkatan penguatan desentralisasi bidang kehutanan

-

-

Terlaksananya kegiatan organisasi dengan baik dan lancar.

-

-

Terlaksananya kegiatan penafsiran citra resolusi tinggi dan pengecekan lapangan untuk pemantauan di wilayah perbatasan dan Taman Nasional. Terlaksananya kegiatan penafsiran citra resolusi rendah untuk pemantauan global. Terlaksananya pembuatan peta secara tiga dimensi. Terlaksananya pemantauan kebakaran hutan melalui data hot spot. Terlaksananya pemantauan kegiatan rehabilitasi dan konservasi, serta penaksiran SDH dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Terlaksananya pengadaan bahan dan alat pendukung kegiatan pemantauan SDH.

Tersedianya sarana dan prasarana baru bagi peningkatan kinerja organisasi. Terpelihataranya dan tersedianya 3 peralatan GPS Geodetic siap pakai Tersedianya minimal 2 lap top dan 4 komputer untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Operasional kegiatan berjalan secara optimal. Tercapainya kesejahteraan pegawai. Tersedianya data dan peta hasil penafsiran citra resolusi tinggi. Tersedianya data indikasi aktifitas penebangan liar di beberapa TN.

10. Pengembangan sarana, prasarana, dan pengelolaan insentif pegawai.

-

Pemantauan Sumber Daya Hutan

Indikator

3 -

2.

Sasaran/Keluaran

1. Pengadaan, penafsiran, dan analisa citra.

-

-


-

-

Tersedianya data dan peta hasil penafsiran citra resolusi rendah.

-

Tersedianya data dan peta hasil penafsiran citra airbone radar. Tersedianya data hot spot yang siap pakai untuk pemantauan SDH

-

Tersedianya data pemantauan kegiatan rehabilitasi dan konservasi, serta data hasil penaksiran SDH.

-

Tersedianya bahan dan alat bagi kelancaran kegiatan pemantauan SDH.


38

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

3 -

2. Penyusunan data potensi SDH

-

-

Terlaksananya bimbingan & pembinaan kegiatan inventarisasi SDH di daerah Terlaksananya evaluasi jatah produksi tahunan (JPT) Nasional

-

-

Tersusunnya data potensi dan pertumbuhan tegakan hutan

-

-

Tersusunnya data hasil re-enumerasi PSP yang akurat Tersusunnya data dan informasi potensi dan riap tegakan

-

Tersedianya data statistik SDH yang mencakup berbagai aspek (lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya) Tersusunnya program pengelolaan data hasil inventarisasi hutan multi aspek Terlaksananya sosialisasi kriteria dan standar inventarisasi hutan di daerah

-

Tersusunnya data SDH secara nasional

-

-

-

3. Inventarisasi hutan

Tersusunnya penyempurnaan standar penafsiran. Terlaksananya pengembangan pengetahuan dan kemampuan SDM pemantau SDH di Daerah. Tersusunnya data potensi SDH per kabupaten

-

-


-

-

-


Tersedianya standar penafsiran yang diperbaharui. Tersedianya SDM pemantau SDH yang berkualitas di daerah. Tersedianya satu set data SDH nasional sebagai acuan dalam perencanaan pengelolaan hutan Tercapainya hasil kegiatan inventarisasi SDH yang optimal Tersedianya suatu rekomendasi gambaran wilayah tentang kondisi potensi SDH Tersedianya satu set data dan informasi potensi dan riap tegakan hutan Tesedianya kualitas data PSP yang akurat Tersedianya model “growth and yield” bagi perhitungan volume tegakan dan memiliki ketelitian yang optimal. Tersedianya satu set data dan informasi sumber daya hutan yang lengkap Tersedianya satu laporan hasil inventarisasi hutan multi aspek dengan lebih cepat Terbangunnya suatu persamaan persepsi dalam pelaksanaan inventarisasi hutan Tersedianya satu set data potensi tegakan, hutan rakyat, potensi hasil hutan non kayu (flora/fauna), dan penutupan lahan secara nasional 39

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

3 -

Tersusunnya laporan NSDH Nasional

-

4. Inventarisasi hak adat dan ulayat 5. Inventarisasi sosial budaya di 24 propinsi

3.

Pemantapan Kawasan Hutan

1. Pengukuhan kawasan hutan

Tersusunnya buku laporan PDRB berwawasan lingkungan guna bahan pengambil kebijakan Tersusunnya buku hasil inventarisasi hak adat dan ulayat sebagai sumber data terbaru - Terlaksananya kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan secara lebih seragam - Tersusunnya Data terbaru tentang kondisi sosial budaya masyarakat di dlm & sekitar kws hutan konservasi / TN - Tersusunnya data terbaru tentang kondisi sosial budaya masyarakat di sekitar areal kerja HPH - Terwujudnya penunjukan kawasan hutan dan perairan propinsi sesuai dengan fungsi hutannya - Terwujudnya batas kawasan konservasi perairan - Terselesaikannya dokumen BATB sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku - Terselesaikannya penetapan min 5 kawasan hutan yang sudah selesai ditata batas temu gelang - Tersusunnya data dan peta kawasan hutan



-

Tersedianya satu set data SDH nasional sebagai acuan dalam perencanaan pengelolaan hutan - Teridentifikasinya peran sektor kehutanan dlm perekonomian nasional Teridentifikasinya beberapa hak adat dan ulayat - Tersedianya minimal 20 tenaga inventarisasi sosbud di BPKH dan dinas kehutanan propinsi - Tersedianya satu set data dan informasi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi/TN - Tersedianya satu set data dan informasi kondisi sosial budaya masyarakat di sekitar areal kerja HPH - Ditetapkannya peta penunjukan kawasan hutan dan perairan propinsi dengan Keputusan Menhut. - Ditetapkannya lokasi kawasan konservasi perairan dengan Kepmenhut. - Tersedianya BATB kawasan hutan yang lengkap untuk sekurangkurangnya 5 lokasi yang siap ditetapkan Menhut. - Terwujudnya status hukum minimal 5 lokasi kawasan hutan yang sudah ditata batas temu gelang - Terselesaikannya pembuatan min 15 peta perkembangan tata batas kawasan hutan

Baplan

40

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

3

- Termonitornya kegiatan pengukuhan kawasan hutan yang berasal dari tanah kompensasi / tanah pengganti - Terselenggaranya pengelolaan kawasan hutan sesuai fungsinya - Terciptanya kemantapan kegiatan/ pekerjaan pada kawasan hutan oleh masyarakat setempat dalam rangka rehabilitasi dan konservasi SDH - Termonitornya data dan informasi penggunaan kawasan hutan - Terlaksananya pemantauan dan pemeliharaan batas kawasan hutan

- Terlaksananya persiapan, sosialisasi, dan penataan batas kawasan hutan.

2. Penatagunaan hutan dan pengendalian alih fungsi dan atau status kawasan hutan

- Tersusunnya laporan hasil evaluasi pelepasan kawasan hutan guna pertimbangan kebijakan pimpinan - Tersusunnya laporan hasil pengkajian terpadu permohonan perubahan kawasan hutan guna bahan kebijakan pimpinan - Tersusunnya laporan hasil penanganan terpadu guna bahan kebijakan pimpinan



- Tersedianya data tanah kompensasi/ tanah pengganti sebagai kawasan hutan di 10 lokasi - Tumpang tindih pengelolaan kawasan hutan berkurang. - Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi SDH secara berkesinambungan. - Teridentifikasinya pemenuhan kewajiban penggunaan kawasan hutan - Tersedianya data dan informasi batas kawasan hutan untuk memantapkan status hukumnya. - Pemeliharaan pal batas kawasan hutan meningkat. - Tersedianya data dan informasi rencana trayek batas kawasan hutan. - Terbangunnya kesepahaman antar pihak dalam persiapan tata batas kawasan hutan. - Tercapainya pengukuhan kawasan hutan secara utuh ( penetapan). - Tersedianya satu set rekomendasi hasil evaluasi pencadangan dan pelepasan kawasan hutan - Tersedianya satu set rekomendasi proses perubahan fungsi, status, proses tukar menukar, terpantaunya TMKH, pemanfaatan lahan untuk transmigrasi, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan - Tersedianya suatu rekomendasi serta kepastian kawasan yang "Clear and Clean” 41

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

3

- Tersusunnya laporan hasil koordinasi guna bahan kebijakan pimpinan - Tersusunnya laporan/data terknis penggunaan kws hutan guna bahan kebijakan pimpinan - Tersusunnya laporan hasil identifikasi guna bahan kebijakan pimpinan - Tersedianya calon lokasi social forestry yang tepat dan pasti guna bahan kebijakan pimpinan - Tersedianya satu set peta pencadangan areal kerja social forestry - Terpantaunya kegiatan SF yg sesuai dengan acuan/pedoman. - Tersusunnya pedoman pencadangan, dan tata batas areal kerja social forestry.

- Terlaksananya pemantauan aktifitas kawasan dan identifikasi enclave pada setiap fungsi kawasan hutan.

3. Penyiapan prakondisi dan pembentukan unit pengelolaan hutan

- Tersusunnya peta arahan KPHP - Tersusunnya draft Kepmenhut tentang penetapan KPHP.



- Tersedianya satu set rekomendasi pengamanan terhadap areal yang telah dicabut SK pelepasannya - Tersedianya satu set database penggunaan kawasan hutan - Tersedianya data dan informasi min untuk 3 lokasi kegiatan pertambangan melalui KK, PKP2B dan KP tanpa ijin di dalam kawasan hutan - Tersedianya satu set data hasil identifikasi terhadap lokasi yangg akan dicadangkan utk kegiatan social forestry - Terbitnya SK Menhut tentang Pencadangan areal kerja social forestry - Tersedianya informasi perkembangan areal kerja social forestry - Tersedianya SK Menhut tentang pedoman pencadangan areal kerja social forestry. - Tersedianya SK Menhut tentang pedoman penataan batas areal kerja social forestry. - Tersedianya data dan informasi bagi pengkajian perubahan fungsi, penetapan, dan penggunaan kawasan hutan. - Tersedianya data dan informasi lokasilokasi calon enclave pada kawasan hutan. - Tersedianya minimal 15 set peta arahan KPHP - Terbitnya SK Menhut tentang penetapan KPHP untuk 15 lokasi.

42

No.




3

Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

- Tersusunnya bahan arahan/ kebijakan pengelolaan KPHP. - Tersusunnya lokasi Rancang Bangun KPHP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Terlaksananya sosialisasi arahan pencadangan KPHP. - Tehimpunnya data dan informasi pembentukan KPHP dari hasil evaluasi. - Terhimpunya data dan informasi bagi bahan kebijakan pembentukan KPHL, KPHK. - Terlaksananya sosialisasi KPHL dan KPHK kepada para pihak.

- Tersedianya informasi perkembangan pembentukan KPHP - Tersdianya arahan lokasi KPHP minimal untuk 3 lokasi bagi pembangunan SFM pada KPHP. - Pemahaman para pihak atas arahan pencadangan KPHP meningkat. - Tersedianya masukan bagi perbaikan pembentukan KPHP

- Tersusunnya rancang bangun pembentukan KPHP. - Terlaksananya pembentukan KPHP Model. 4.

Perpetaan kehutanan

1. Pembuatan peta tematik

- Tersusunnya bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan pimpinan .

- Terlaksananya pembuatan peta pendukung kegiatan pemantauan hutan alam di areal HPH - Tersusunnya bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan pimpinan. - Terlaksananya penyusunan basis data HPH dan HTI dengan peta dan luasan - Tersusunnya hasil penafsiran citra satelit untuk menentukan kebijakan. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005

- Tersedianya masukan bagi perbaikan pembentukan KPHL, KPHK, lebih lanjut. - Terwujudnya suatu konsepsi Kriteria dan standar pembentukan KPHL dan KPHK. - Tersedianya data awal yang komprehensif bagi proses pembentukan KPHP. - Tersedianya KPHP model yang terdiri dari penetapan unit pengelolaan, rencana pengelolaan, dan kelembagaannya. - Tersedianya satu set data dan peta mutahir lokasi realisasi kegiatan rehabilitasi dan reboisasi. - Tersedianya satu set peta mutahir indikasi keberhasilan tanaman pada areal hutan tanaman - Tersedianya satu set data HPH untuk mendukung eselon I Lain (BPK)


Baplan

- Tersedianya satu set data digital untuk monitoring perkembangan HPH - Tersedianya satu set informasi lokasi dan menyusun data HPH dan HTI - Tersedianya satu set hasil penafsiran yang lebih sempurna (akurat) 43

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

3

- Tersusunnya data dan informasi penginderaan jauh terbaru - Terlaksananya sinkronisasi kegiatan Pusat dan daerah - Teraplikasinya model spasial dengan menggunakan teknologi SIG untuk perencanaan kehutanan - Terlaksananya peningkatan komunikasi data (data sharing, data exchange, konsultasi, dsb) antar pengguna SIG di lingkup Dephut. - Terlaksananya pengadaan peta RBI/JOG dan peta tanah, geologi serta tematik lainnya - Terhimpunnya hasil evaluasi dan monitoring sebagai rekomendasi untuk peningkatan pengelolaan perpetaan kehutanan di daerah. - Terlaksananya penyempurnaan data dan peta mutasi kawasan hutan - Tersusunnya bahan untuk menentukan kebijakan selanjutnya dalam pengelolaan SDH - Terpenuhinya data/informasi potensi terjadinya kebakaran hutan berupa peta potensi tingkat kemudahan penyulutan api menjadi kebakaran hutan dan lahan dan peta tingkat potensi kesulitan pengendalian kebakaran hutan dan lahan - Terlaksananya penyempurnaan data dan peta bahan bakaran hutan untuk mendukung kegiatan SPBK



- Tersedianya satu set data spasial digital kehutanan yang komprehensif, up to date dan akurat - Tersedianya mekanisme pengelolaan data spasial kehutanan yang sinergis antara pusat dan daerah - Tersedianya satu set data spasial digital tematik dan turunan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan kehutanan - Pemenuhan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan data spasial digital kehutanan meningkat. - Tersedianya satu set peta RBI/JOG dan peta tanah, geologi serta tematik lainnya - Kemampuan SDM di daerah dalam melakukan kegiatan perpetaan hutan meningkat. - Tersedianya satu set peta mutasi kawasan hutan perpropinsi - Tersedianya peta penyebaran potensi SDH - Tersedianya satu set data dan peta SPBK secara harian pada web site Dephut yang dapat diakses oleh pengguna

- Tersedianya satu set peta bahan bakar hutan yang terbaru untuk mendukung kegiatan SPBK

44

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

3

- Diketahuinya lokasi rawan kebakaran di dalam kawasan hutan

2. Pembuatan peta dasar kehutanan 3. Pengadaan perangkat keras dan lunak.

- Terlaksananya pembuatan peta perkembangan kondisi hasil enumerasi TSP/PSP dan re-enumerasi PUP dalam bentuk peta - Terlaksananya pengembangan sistem dalam rangka penyusunan dokumen SMM ISO 6001-2000 - Terlaksananya pembuatan peta dasar kehutanan. - Terlaksananya pengadaan bahan dan alat perpetaan. - Terpenuhinya sarana dan prasarana SIG yang memadai - Terpenuhinya software original (berlisensi)

4. Pemasangan dan pemetaan jaringan Titik Kontrol Kehutanan

- Terbangunnya jaringan titik kontrol (Jatikon) Kehutanan di lapangan - Terpeliharanya data base titik kontrol GPS yang dapat diakses dengan cepat - Terpantaunya titik-titik kontrol kehutanan berdasarkan hasil Input data terbaru.

5.

Pemantapan desentralisasi sektor kehutanan

1. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang- undangan.

- Menyusun peraturan perundangundangan bidang planologi kehutanan



- Tersedianya SDM daerah yang mampu menggunakan informasi SPBK sebagai peringatan dini bahaya kebakaran - Tersedianya satu set peta kondisi klaster SDH berdasarkan hasil enumerasi TSP/PSP dan reenumerasi - Tersedianya dokumen SMM ISO 9001-2000 untuk kegiatan perpetaan kehutanan. - Tersedianya peta dasar kehutanan. - Tersedianya ATK dan bahan pendukung lainnya di Pusat, BPKH, dan Dinas Kehutanan untuk peningkatan kinerja. - Fungsi dan pemanfaatan jaringan dan sistem informasi geografis untuk mendukung pelayanan meningkat. - Kegiatan perpetaan kehutanan yg dihasilkan sesuai dgn. standar mutu yang dipersyaratkan - Terpeliharanya dan terdatanya keberadaan serta kondisi 10 titik kontrol kehutanan di lapangan - Tersedianya satu set program pengelolaan database titik kontrol kehutanan - Terdatanya hasil pemasangan 10 titik kontrol di lapangan dalam sistem pengelolaan database Jatikon Kehutanan - Tersedianya satu set bahan/usulan peraturan dan perundang-undangan bidang planologi kehutanan

Baplan

45

No.




3. Penguatan proses desentralisasi sektor kehutanan. Pemantapan kerjasama dalam dan luar negeri

Indikator

4

5

- Menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan - Tersebar luaskannya substansi/ amanat peraturan perundangundangan bidang planologi kehutanan

- Tersedianya peraturan dan perundang-undangan bidang planologi kehutanan yang selalu up to date - Terbentuknya persamaan persepsi, pola pandang, dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan bidang planologi kehutanan - Penyimpangan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang planologi kehutanan semakin menurun. - Pemahaman para pihak terhadap peraturan perundangan kehutanan dan keagrariaan meningkat.

3

2. Sosialisasi peraturan perundangundangan.

6.

Sasaran/Keluaran

1 Penyusunan program kerjasama.

2. Fasilitasi proses internalisasi konvensikonvensi internasional bidang kehutanan.

- Terhimpunnya hasil evaluasi/ monitoring pelaksanaan penerapan peraturan perundang- undangan bidang planologi kehutanan - Terwujudnya persamaan persepsi, pola pandang, dan arah kebijakan dalam memberikan rekomendasi dalam bidang keagrariaan kehutanan. - Teridentifikasinya masalah dan langkah bagi peningkatan proses desentralisasi kehutanan. - Tersusunnya program kegiatan BLN lingkup Baplan - Tersusunnya proposal kegiatan BLN - Terlaksananya training penyusunan program dan proposal BLN - Terlaksananya pengembangan dan pengendalian kegiatan proyek BLN - Terlaksananya sosialisasi kovensikonvensi internasional bidang planologi - Tersusunnya buku konvensi internasional bidang planologi - Terlaksananya kegiatan analisis dan koordinasi implementasi mandat IPF/IFF pembangunan kehutanan menuju SFM di Indonesia.


- Proses penguatan desentralisasi sektor kehutanan dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan meningkat. - Terkoordinasikannya kegiatan BLN dilingkungan Badan Planologi - Tersedianya proposal usulan kegiatan BLN dilingkungan Badan Planologi - Meningkatnya kualitas SDM dalam penyusunan proposal BLN - Tersedianya informasi kemajuan kerjasama LN - Difahaminya beberapa kovensikonvensi internasional bidang planologi - Difahaminya beberapa kovensikonvensi internasional bidang planologi oleh stakeholder terkait - Tersedianya rekomendasi langkah peningkatan pelaksanaan IPF/IFF menuju SFM.


Baplan

46

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

- Terseddianya rekomendasi dalam menindak lanjuti keberlanjutan UNFF.

- Mandat dan keberlanjutan UNFF tersosialisasikan dan untuk diimplementasikan. - Tersedianya suatu “payung” kebijakan nasional (Forestry Strategic Plan) yang menjadi acuan dan arahan bagi semua pihak (stakeholder) dlm pemb. sektor kehutanan. - Tersedianya instrument lintas sektoral dalam penguatan NFP menuju SFM. - Proses NFP terpantau dengan baik, dipusat dan daerah.

3

3. Melanjutkan proses Program Kehutanan Nasional (PKN/NFP)

4. Pengembangan dan pengendalian kerjasama.

- Tersosialisasikannya PKN agar menjadi acuan dan arahan bagi semua pihak (stakeholder) dalam melaksanakan pembangunan sektor kehutanan - Terwujudnya kesepakatan/komitmen antar sektor dalam pembangunan kehutanan. - Terkoordinasikannya penyusunan NFP di pusat dan daerah. - Terlaksananya pengembangan kerjasama luar Negeri - Terlaksananya pengembangan kerjasama dalam Negeri - Terlaksananya evaluasi kegiatan bantuan teknik luar Negeri



- Proses transfer teknologi/ pembelajaran melalui 2 kegiatan kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara optimal. - Proses transfer IPTEK melalui 2 kegiatan kerjasama dalam negeri dapat dilakukan secara optimal. - Tertibnya administrasi usulan bantuan luar Negeri dan sebagai bahan masukan perbaikan BLN yad.

47

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

1 2 3 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam 1.

Perencanaan, pembinaan, dan Evaluasi RHL

1. Perencanaan, Evaluasi dan Pembinaan DAS (PEP DAS) di 31 BP DAS

- Berkembangnya model DAS Micro di 31 SWP DAS - Monitoring dan evaluasi tata air, penggunaan lahan, sosek dan RLKT pada 31 SWP DAS - Terlaksananya pengelolaan DAS terpadu (DAS Wampu, DAS Citarum, DAS Billa dan DAS Sampean - Review RTL RLKT dan Pola RLKT pada 31 SWP DAS - Berkembangnya Kerjasama Teknik dalam rangka pengelolaan DAS

2. Pengembangan kelembagaan DAS

Berkembangnya sistem informasi manajemen DAS

3. Perencanaan, Evaluasi dan Pembinaan DAS (PEP DAS) di 31 BP DAS

Tersusunnya Data Base pengelolaan DAS di 31 SWP DAS

4. Kelembagaan konservasi tanah dan reklamasi bekas areal tambang

- Terlaksananya monitoring reklamasi lahan bekas tambang - Terlaksananya pengadaan sarpras lingkup Ditjen RLPS - Terlaksananya kompensasi (gaji) bagi karyawan di 31 BPDAS

2.

Pengembangan perencanaan dan kerjasama teknis RHL

1. Pengembangan Kelembagaan RHL

Tersusunnya RUU dan RPP 2 judul



- Tersedianya rekomendasi teknis dan kelembagaan dalam pengelolaan DAS pada 31 BPDAS - Tersedianya data dan informasi kondisi kharakteristik DAS yang mutahir di 31 BPDAS - Tersedianya rencana pengelolaan DAS yang terintegrasi dan disepakati oleh semua pihak yang terkait dalam pengelolaan DAS pada wil kerja 4 BPDAS - Tersedianya buku RTL RLKT dan Pola RLKT yang sesuai dengan kharakteristik DAS di 31 wil BPDAS - Tersedianya rencana kerjasama teknik di bidang pengelolaan DAS pada 31 BP DAS Berfungsinya sistem manajemen informasi pengelolaan DAS secara akurat dan berkesinambungan pada 31 BPDAS Tersedianya data dasar kharakteristik DAS untuk menyusun perencanaan pengelolaan DAS di 31 BP DAS. - Tersedianya data dan informasi kondisi lahan/hutan bekas areal tambang di daerah di 15 BP DAS. - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 38 UPT Ditjen RLPS - Terpenuhinya gaji yang cukup dan tepat waktu bagi seluruh karyawan di 31 BP DAS

Ditjen RLPS

- Tersedianya draft RUU tentang Konservasi tanah dan air.

Ditjen RLPS 48

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

1 2 3 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam

2. Pengembangan Kelembagaan RHL 3. Review Renstra, penyusunan Renja-KL, RKA-KL Ditjen RLPS.

Tersusunnya Juklak dan Juknis bidang RLPS Tersusunnya Renstra, Renja-KL, RKA-KL Ditjen RLPS.

4. Perencanaan dan Pembinaan

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pelaksanaan RHL di 31 BP DAS.

5. Perencanaan dan pengembangan kerjasama teknik

Berkembangnya kerjasama Teknik RHL

6. Pembinaan dan pelatihan teknis

- Terlaksananya pembinaan dan Pelatihan Teknis bagi aparat dari 38 UPT. - Kompensasi pegawai (gaji) Ditjen RLPS Pusat

7. Peningkatan dan pengembangan sarpras

Terlaksananya pengadaan Sarpras Ditjen RLPS



- Tersedianya draft RPP tentang pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan dalam rangka socfor (2 jdl), - Tersusunnya draft RPP tentang Peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan (1 PP, 1 Keppres dan 2 Kepmen/Permen) - Tersusunnya draft RPP tentang skim pinjaman RHL (1 SKB) dan 1 Kepmen/Permen. Tersedianya Kep. Dirjen RLPS tentang penyelenggaraan RHL (2 judul) Tersedianya 1 buku Renstra Ditjen RLPS tahun 2005-2009, 1 buku Renja-KL Ditjen RLPS Tahun 2006, dan 1 buku RKA-KL Ditjen RLPS tahun 2006. Tersedianya laporan tentang penyelenggaraan RHL di daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tersedianya rencana/proposal kerjasama teknik di bidang RHL dengan berbagai pihak luar negri dan dalam negeri (5 judul) - Pengetahuan dan ketrampilan 200 pegawai dari 38 UPT Ditjen RLPS meningkat. - Terpenuhinya gaji yang cukup dan tepat waktu bagi seluruh karyawan pusat Tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di Ditjen RLPS

49

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5


Pengembangan perbenihan dan pembibitan

1. Pengembangan kelembagaan perbenihan

- Tersusunnya standar dan kriteria teknis pengembangan perbenihan tanaman hutan. - Kerjasama Teknik Perbenihan

- Berkembangnya data base perbenihan 2. Pengembangan perbenihan tanaman hutan

- Terbangunnya 6 model konservasi sumberdaya Genetik di 6 BPTH - Terbangunnya sistem data base perbenihan - Berkembangnya Kelembagaan usaha Perbenihan - Berkembangnya data dan Informasi Perbenihan - Berkembangnya Sertifikasi Benih - Terlaksananya pengadaan Sarpras BPTH - Berkembangnya Seed For People di 6 BPTH - Kompensasi (gaji) pada 6 BPTH


- Tersedianya Kep. Menhut tentang standar dan kriteria yang berkaitan dengan pengembangan perbenihan tanaman hutan (2 judul) - Tersedianya rencana/proposal kerjasama teknik di bidang perbenihan dengan berbagai pihak luar negri dan dalam negeri - Tersedianya data dasar yang up to date tentang perbenihan di 6 wilayah BPTH - Tersedianya rekomendasi teknis dari 6 model KSDG di 6 wilayah BPTH - Tersedianya data dasar yang up to date tentang perbenihan di 6 wilayah BPTH - Terbangunnya usaha perbenihan tanaman hutan di tingkat pusat dan daerah (6 wil BPTH) - Tersedianya data dan informasi perbenihan tanamaan hutan yang akurat dan berkesinambungan di 6 wil kerja BPTH - Tersedianya benih/bibit yang berkualitas dalam jumlah yang cukup - Tersedianya sarana dan prasarna pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di 6 BPTH sesuai dengan tupoksinya. - Tersedianya persemaian masyarakat untuk mendukung kegiatan RHL di daerah pada 6 wil BPTH - Terpenuhinya gaji yang cukup dan tepat waktu bagi seluruh karyawan di 6 BPTH

Instansi Pelaksana 6 Ditjen RLPS

50

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5


Perencanaan dan pengembangan HKm/Social Forestry.

1. Perencanaan dan pengembangan kelembagaan HKm/Social Forestry di 31 BP DAS.

- Tersusunnya rencana umum HKM/Socfor. - Tersusunnya rancangan teknis Socfor. - Terbangunnya areal kerja Socfor (AKSF). - Terbangunnya sistem informasi manajemen HKM/Socfor. - Tersusunnya statistik socfor. - Terbangunnya pesemaian dalam rangka mendukung unit pengelolaan usaha HKm/Socfor. - Terbangunnya kelembagaan kelompok tani socfor.

5

Pengembangan Usaha Perhutanan Rakyat

2. Perencanaan dan pengembangan kelembagaan HKm pusat.

- Terbangunnya kelembagaan/ forum koordinasi tingkat kabupaten/kota. Tersusunnya kebijakan teknis tentang pengembangan kelembagaan HKm.

3. Perencanaan dan Pembinaan Hkm/socfor

Terlaksananya perencanaan dan pembinaan kelembagaan Hkm/socfor

4. Pengembangan kelembagaan

Berkembangnya kelembagaan Hkm/socfor di daerah

1. Pengembangan kelembagaan usaha perhutanan rakyat

- Tersusunnya Juklak dan Juknis


- Tersedianya 1 buku rencana umum tentang pengembangan HK/Socfor di 31 BP DAS. - Tersedianya 10 buku rancangan teknis Socfor di 10 BP DAS. - Tersedianya areal model usaha Socfor sesuai RTSF di 21 BP DAS @ 2.500 ha (52.500 ha).. - Tersedianya data dan informasi HKM/Socfor mutahir dan berkesinambungan di 31 BP DAS. - Tersedianya 1 buku statistik tentang HKM/Socfor yang mutahir di 31 BP DAS. - Tersedianya 20 unit persemaian masyarakat socfor sesuai RTSF di 20 BP DAS @ 100.000 batang/0,5 ha. - Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok tani socfor di 20 BP DAS melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan. - Meningkatnya peran lembaga/forum koordinasi/komisariat daerah. Tersedianya Keputusan Dirjen RLPS tentang penyelenggaraan HKm/Socfor rakyat (5 judul) Tersedianya laporan perencanaan dan pembinaan pengembangan kelembagaan Hkm/Socfor di 31 BP DAS Terbangunnya kelembagaan Hkm/socfor di daerah melalui pembinaan, pelatihan & pemberiaan arahan di 31 Wil BP DAS - Tersedianya Kep. Dirjen RLPS tentang penyelenggaraan usaha perhutanan rakyat (5 judul)

Instansi Pelaksana 6 Ditjen RLPS

Ditjen RLPS

51

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5


- Tersusunnya data base usaha perhutanan rakyat - Terbangunnya model usaha perhutanan rakyat pada DAS micro seluas 1.550 ha - Berkembangnya sistem informasi manajemen usaha perhutanan rakyat - Berkembangnya kelembagaan usaha perhutanan rakyat berupa pendampingan, pelatihan dan temu usaha - Berkembangnya skim kredit usaha perhutanan rakyat - Terselenggaranya temu usaha 2. Perencanaan dan pengembangan kelembagaan Usaha perhutanan rakyat 3. Perencanaan dan pembinaan usaha perhutanan rakyat

6

Pengembangan Usaha Persuteraan Alam

Tersusunnya kebijakan teknis tentang pengembangan kelembagaan usaha perhutanan rakyat Terlaksananya perencanaan dan pembinaan kelembagaan usaha perhutanan rakyat

4. Pengembangan kelembagaan

Berkembangnya kelembagaan usaha perhutanan rakyat di daerah

1. Perencanaan dan pengembangan kelembagaan usaha persuteraan alam

- Tersusunnya rencana pengembangan persuteraan alam



- Tersedianya data dasar yang up to date tentang usaha perhutanan rakyat di 31 wilayah BP DAS - Tersusunnya rekomendasi teknis tentang usaha perhutanan rakyat dalam kontek micro DAS di 31 BP DAS - Tersedianya data dan informasi usaha perhutanan rakyat yang akurat dan berkesinambungan di 31 wil kerja BP DAS - Berkembangnya kelembagaan kelompok tani dalam usaha perhutanan rakyat di 31 wil BP DAS - Tersedianya skim kredit usaha perhutanan rakyat (KUPA dan KUHR) bagi masyarakat di 31 wil BPDAS - Terselenggaranya temu usaha perhutanan rakyat sebanyak 2 kali di 31 BP DAS Tersedianya Kep. Dirjen RLPS tentang penyelenggaraan usaha perhutanan rakyat rakyat (6 judul) Tersedianya laporan perencanaan dan pembinaan pengembangan kelembagaan usaha perhutanan rakyat di 31 BP DAS Terbangunnya kelembagaan usaha perhutanan rakyat di daerah melalui pembinaan, lokakarya, temu usaha, dan pelatihan di 31 Wil BP DAS - Tersedianya buku tentang rencana pengembangan usaha persuteraan alam di wil kerja BPA Sulsel

Ditjen RLPS

52

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5


- Terbangunnya model unit usaha persuteraan alam (20 ha) - Berkembangnya kelembagaan kelompok tani usaha sutera alam - Kompensasi (gaji) bagi karyawan BPA

No.


1.

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

- Tersedianya rekomendasi teknis tentang usaha persuteraan alam yang relevan bagi masyarakat di wil kerja BPA Sulsel - Terbangunnya kelembagaaan kelompok tani dalam usaha persuteraan alam di wil kerja BPA Sulsel - Terpenuhinya gaji yang cukup dan tepat waktu bagi seluruh karyawan di BPA Sulsel


Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

1 Pengkajian kembali kebijakan KSDA

Terlaksananya pengkajian ulang terhadap kebijakan perlindungan dan KSDA.

2 Pengambangan sistem intensif dalam KSDA

Terwujudnya penguatan usaha produktif masyarakat di sekitar kawasan konservasi

3 Penyusunan mekanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan KSDA

Tersusunnya acuan prosedur dan mekanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan sumber daya alam - Terlaksananya inventarisasi hak-hak adat dan ulayat di 10 provinsi - Terlaksananya pembinaan, bimbingan teknis, asistensi, monitoring, dan pembangunan model dalam rangka kegiatan partisipasi masyarakat sekitar kawasan konservasi

Tersedianya 1 paket perbaikan kebijakan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam yang mantap dan implementatif Tersedianya 1 pedoman kriteria dan indikator sistem insentif dalam pelaksaan konservasi sumberdaya alam di 34 Balai TN dan 32 Balai KSDA. Tersedianya 1 petunjuk teknis mekanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan sumberdaya alam. - Tersedianya data hasil inventarisasi hak-hak adat dan ulayat di 10 provinsi - Terwujudnya pemberdayaan masyarakat adat - Terwujudnya pembangunan pilot usaha produktif sekitar kws konservasi - Berkembangnya social forestry di zona pemanfaatan /daerah penyangga kawasan konservasi

1 2 Program Perlindungan dan konservasi SDA

4 Inventarisasi hal adat dan ulayat, pengembangan masyarakat setempat dan pengembangan kemitraan dalam pelestarian alam



Instansi Pelaksana 6 Ditjen PHKA

53

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

5 Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan unit pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan lindung

- Terlaksananya pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan unit pengelolaan kawasan konservasi

- Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur struktural, non struktural dan fungsional. - Meningkatnya sistem perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan kehutanan bidang PHKA

- Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan KSDAHE di pusat dan daerah (66 UPT) - Terwujudnya pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam bentukKelompok Pecinta dan Pelestari Tumbuhan dan Satwa.



- Terbentuknya 6 unit pengelola TN Baru - Terwujudnya peningkatan 1 UPT Eselon III menjadi setingkat Eselon II - Terbentuknya 10 UPT Manggala Agni di propinsi rawan I kebakaran - Terbentuknya 6 UPT pengamanan hutan - Terlaksananya penyegaran, pelatihan PEH, PPNS, POLHUT, Brigdalkar, pawang satwa dll - Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Ditjen PHKA 2005, RKA-KL PHKA - Terlaksananya koordinasi penyusunan program dan anggaran Ditjen PHKA. - Tersusunnya rencana-rencana penanganan kawasan konservasi - Terlaksananya pengelolaan Sarpras bidang PHKA Pusat dan Daerah - Terlaksananya pengadaan sarpras pendukung kegiatan PHKA - Terlaksananya pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri dalam pengelolaan SDAHE, BTN & BKSDA - Terbentuknya jejaring kerja (forum koordinasi, forum komunikasi, dll) perlindungan hutan dan SDAHE melalui swadaya masyarakat di kabupaten pada 32 propinsi. - Terwujudnya fasilitasi pembentukan Kelompok Pecinta dan Pelestari Tumbuhan dan Satwa di BKSDA - Terlaksananya fasilitasi pembentukan asosiasi pengusaha pariwisata alam

54

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

- Meningkatnya peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan di 32 propinsi.

- Terlaksananya pengelolaan KSDAHE dan perlindungan hutan dengan para pihak (UK,Cina, WWF, TNC, JICA, EU, dll) - Tercapainya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di 32 Propinsi - Terlaksananya pemanfaatan jasa lingkungan di HL,HP dan Kawasan Konservasi (prioritas perdagangan carbon, pemanfaatan air) di 15 propinsi

6 Pemantapan pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung

- Status dan fungsi kawasan hutan lebih tertata serta mempunyai status hukum yang pasti, - Tercapainya pemantapan pengelolaan kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung di di 34 TN dan beberapa Kawasan Suaka Alam.



- Terbentuknya masyarakat swakarsa pengamanan hutan (20 lokasi), masyarakat swakarsa pengendali kebakaran hutan di provinsi rawan I kebakaran - Terlaksananya pengawasan dan pengendalian dalam rangka perlindungan hutan di 32 provinsi - Terlaksananya pengawasan dan pengendalian dalam rangka pengendalian kebakaran hutan di provinsi rawan I kebakaran hutan - Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama lingkup Ditjen PHKA - Tersedianya pedoman rencana pengembangan pariwisata alam regional, 3 region - Tersusunnya dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan PNBP bidang pariwisata alam - Tersusun dan lengkapnya peraturan perundang - undangan pemanfaatan jasa lingkungan (adaptasi perubahan iklim, air, carbon), 3 judul - Tersedianya pedoman CDM - Tersedianya pedoman pemanfaatan TSL - Tersedianya pedoman pemantauan, evaluasi dan pemeliharaan batas kawasan di KSA,KPA, TB dan HL - Tersedianya pedoman-pedoman pemantapan pengelolaan KPA, KSA dan HL (rasionalisasi kawasan, pemeliharaan batas, pengelolaan ekosistem esensial, review penataan zonasi dll)

55

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

- Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan yang representatif di 20 TN - Terselesaikannya proses pengukuhan KSA, KPA, TB. - Terselesaikannya penataan zona/blok di 60 KSA,KPA dan TB - Terselesaikan site plan pada zona/blok pemanfaatan KPA, TB - Terlaksananya pembinaan habitat TSL di SM, KPA dan TB



- Terlaksananya sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kolaboratif (Colaborative Management) KPA/KSA, 5 lokasi - Terwujudnya usulan penataan dan revisi TN di 4 lokasi: 3 TN Prioritas (TNKS, TNGR, TNAP) dan TN Berbak - Terlaksananya monitoring pelaksanaan zonasi di 5 lokasi : 4 TN prioritas (TN B 30, TNBBS, TN Bali Barat, TNMB) dan TN Kutai - Terlaksananya review pelaksanaan penataan zona TN di 20TN - Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan di 20 TN - Tersedianya pedoman-pedoman pengelolaan kawasan konservasi yang representatif di 20 TN - Terlaksananya tata batas dan penetapan di 30 KSA, KPA dan TB - Tersedianya pedoman , pola, standar, kriteria dan indikator kegiatan penataan Zona TN dan penataan blok CA, SM, TWA, Tahura, TB dan HL - Terwujudnya site plan pada zona/blok pemanfaatan di 40 KPA dan TB - Tersusunnya pedoman , pola, standar, kriteria dan indikator kegiatan restorasi dan rehabilitasi di KSA, KPA, TB dan HL (proses alami, restorasi, rehabilitasi dan penggantian ekosistem yang lebih produktif), 4 judul - Terlaksananya pemulihan fungsi SM, KPA dan TB seluas 20. 000 ha - Penyelenggaraan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Hutan Konservasi di 31 prop 56

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

- Terwujudnya kemantapan status ungsi KSA, KPA, TB dan HL, pada 200 kawasan

- Terlaksananya evaluasi fungsi KSA, KPA, TB dan HL, pada 40 kawasan - Tersedianya pedoman , pola, standar, kriteria dan indikator kegiatan pemantauan, evaluasi kegiatan pengelolaan KSA, KPA, TB dan HL - Terlaksananya penetapan daerah penyangga kawasan konservasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam KSDAHE di 15 lokasi - Tersedianya pedoman , pola, standar, kriteria dan indikator kegiatan pembinaan dan pengembangan daerah penyangga di KSA, KPA, TB dan HL (Identifiksi potensi fungsi dan penunjukan daerah penyangga, Program dan prioritas kegiatan, Sarpras kegiatan, Pelayanan kerjasama dan pembinaan, Dokumentasi publikasi dan promosi), - Terwujudnya penguatan Kelembagaan Forum Kesepakatan Masyarakat Desa Dalam Pelestarian Hutan - Tersedianya pedoman pola, standar, kriteria dan indikator penetapan tipe ekosistem - Tersedianya data tipe ekosistem di Indonesia dan keterwakilannnya semua tipe ekosistem dalam kawasan konservasi - Terealisasikannya dokumen konvensi CITES hasil COP 13 (Resolusi) Decision 1 Paket - Terlaksananya Workshop Tindak Lanjut Hasil COP 13 CITES 1 Paket

- Terselesaikannya penetapan daerah penyangga kawasan konservasi dan pembinaan daerah penyangga KPA,KSA

- Terlaksananya identifikasi tipe-tipe ekosistem dan terpenuhinya keterwakilannya di kawasan konservasi di 32 provinsi

- Terkelolanya TSL dan kawasan konservasi yang termasuk di dalam kesepakatan internasional



57

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

- Terlaksananya kesepakatan internasional 4 konvensi (CITES, CBD, RAMSAR, & CCC) - Terpeliharanya habitat satwa migran dan ekosistem karst di 20 lokasi

7 Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang KSDA dan LH

- Penetapan dan pengelolaan satwa liar yang dilindungi & tidak dilindungi (3 jenis) - Tersusunnya penyempurnaan UU. No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE dan peraturan pelaksanaan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta tersusunnya penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang PHKA.

- Terwujudnya peraturan perundangan yang mendukung pengelolaan KSDAHE

- Tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi dan rencana aksi pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati di 31 provinsi. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005


- Terwujudnya implementasi kesepakatan-kesepakatan internasional khususnya 4 konvensi (CITES, CBD, RAMSAR dan CCC) - Terlaksananya Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Ekosistem Essensial (Terestrial dan Lahan Basah) di 6 lokasi - Terselenggaranya Pengkajian Status Perlindungan Jenis Satwa Liar 3 Jenis - Terlaksananya penelaahan peraturan perudndang-udangan dalam rangka penyempurnaan dan penyusunan : PP, 7/1999, PP 8/1999, PP 13/1994, PP 18/1994, PP68/1998) - Penyempurnaan UU No. 5 Tahun 1990 - Penyusunan draft akademis PP Tindak lanjut UU No. 41 Tahun 1999, 3 judul - Penyusunan draft akademis PP Tindak lanjut UU No. 5 Tahun 1990, 5 judul. - Penyusunan Surat Keputusan Menhut/SK Dirjen, 40 judul - Penyusunan kepmenhut sebagai tindak lanjut PP 7/1999 dan PP 8/1999. - Penyusunan pedoman teknis bidang konservasi keanekaragaman hayati mengenai - Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang PHKA

58

No.



2.

Perlindungan dan Pengamanan Hutan


Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

- Tercapainya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di 12 Propinsi

- Terlaksananya sosialisasi dan asistensi peraturan perundangundangan PNBP bidang pariwisata alam di 6 provinsi - Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan PNBP bidang pariwisata alam di 6 provinsi Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi, meliputi pembangunan dan rehabilitasi kantor Balai TN/KSDA, pembangunan kantor Seksi Wilayah serta tersedianya sarana penunjang lainnya. - Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan hutan di provinsi, 1 paket. - Teridentifikasinya gangguan hutan dan SDAHE di 10 TN dan KSA. - Menurunnya gangguan hutan (perambahan kawasan, penebangan liar; peredaran hasil hutan illegal termasuk TSL, perburuan TSL, perusakan habitat, kebakaran hutan /hot spot dan pencurian TSL) di 32 provinsi - Terlaksananya supervisi penanganan gangguan hutan dan SDAHE di 31 provinsi - Terlaksananya koordinasi dalam rangka pengamanan hutan dan SDAHE di 34 BTN dan 32 BKSDA

8 Penguatan Sarana Prasarana Pengelolaan Kawasan Konservasi

Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi, meliputi pembangunan dan rehabilitasi kantor Balai TN/KSDA, pembangunan kantor Seksi Wilayah serta tersedianya sarana penunjang lainnya.

1 Perlindungan SDA dari kegiatan pemanfaatan baik yang terkendali dan eksploitatif, terutama kawasan konservasi lain yang rentan terhadap kerusakan

Terlaksananya model pengembangan masyarakat pada daerah penyangga dan zona pemanfaatan tradisional kawasan konservasi di 10 TN dan Kawasan Suaka Alam

2 Perlindungan dan pengamanan hutan

- Terlaksananya operasi pengamanan hutan, tumbuhan dan satwa liar, perambahan hutan. - Tersedianya sarana dan prasarana pengamanan hutan yang memadai, terlaksananya pelatihan dan penyegaran POLHUT dan PPNS - Terbentuknya pengamanan hutan swakarsa di kawasan konservasi



Ditjen PHKA

- Terlaksananya pembinaan masyarakat di daerah rawan gangguan hutan di 32 BKSDA dan 34 BTN 59

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

3 Percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hutkum/kejahatan kehutanan

- Terselesaikann secara tuntas penanganan tindak pidana kehutanan secara cepat, efekti dan efisien

- Terwujudnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan: perambahan kawasan, penebangan liar; peredaran hasil hutan illegal termasuk TSL, perburuan TSL, perusakan habitat, kebakaran hutan/hot spot dan pencurian TSL



- Terwujudnya pembentukan pengamanan hutan swakarsa di 32 provinsi - Tersusunnya SKB dengan instansi terkait tentang pencegahan penyelundupan hasil hutan dan TSL, operasional Polhut, Penggunaan senpi, 1 peket - Terwujudnya MoU dengan NGO Nasional dan internasional dalam bentuk forum komunikasi, 2 paket - Tersedianya Keppres tentang FLEGT - Terlaksananya operasi persuasif, operasi intelejen, operasi represif pengamanan hutan, dan operasi yustisi tindak pidana kehutanan di 32 provinsi - Terlaksananya pemantauan, dan supervisi penyidikan tindak pidana kehutanan di 32 provinsi - Terlaksananya monitoring dampak penebangan liar, perambahan hutan, dan gangguan lainnya terhadap keanekaragaman hayati dan perubahan iklim di 32 provinsi - Terlaksananya pembinaan satuan tugas Linhut masyarakat di 20 provinsi. - Tersedianya pedoman , pola, standar, kriteria dan indikator kegiatan perlindungan hutan dan pengamanan kawasan KSA, KPA, TB dan HL , 4 paket - Terlaksananya pengembalian barang bukti di dalam dan dari luar negeri, 1 paket

60

No.


1 2 Program Perlindungan dan konservasi SDA 3.

Pengendalian kebakaran hutan


Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

1 Perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan

- Pengembangan 5 Brigdalkar yang sudah berfungsi. - Pembentukan Brigdalkar baru di 5 provinsi (Kalsel, Sumsel, Lampung, Sulsel dan Jawa-Bali).

- Penyiapan sarana dan prasarana yang memadai didukung dengan Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan sampai ketingkat Daerah Operasi. - Pembentukan Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan di 10 provinsi Rawan I Kebakaran Hutan (Sumut, Jambi, Riau, Sumsel, Lampung, Sumbar, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulsel, Jawa – Bali) - Terwujudnya pemantapan sistem pengendalian kebakaran hutan.

4.

Pengembangan konservasi jenis dan keanekaragaman hayati

1 Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari kepunahan

Tersusunnya strategi konservasi jenis mamalia besar dilindungi prioritas (harimau, badak, gajah, anoa, babi rusa dan orangutan), aves (cenderawasih, kakatua, jalak bali, rangkong, bayan) dan tumbuhan (ramin, gaharu, cendana dan anggrek), 15 jenis


- Terlaksananya pengembangan Manggala Agni yang sudah dibentuk di 5 provinsi (Sumut, Riau, Jambi, Kalbar dan Kalteng). - Terbentuknya Manggala Agni di 5 provinsi Rawan Kebakaran Hutan I (Sumsel, Lampung, Kalsel, Sulsel dan Kaltim). - Terbentuknya regu Brigdalkarhut Balai KSDA dan Balai TN di 10 provinsi Rawan Kebakaran Hutan II - Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai didukung dengan Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan sampai ke tingkat Daerah Operasi di 10 Propinsi rawan I - Terwujudnya pembentukan Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan di 10 provinsi Rawan I Kebakaran Hutan (Sumut, Jambi, Riau, Sumsel, Lampung, Sumbar, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulsel, Jawa – Bali) - Terlaksananya penanganan pengendalian kebakaran hutan (evaluasi, peraturan pendukung, koordinasi antar sektor, brigdalkar, peran serta masyarakat, ketersediaan sarpras, kerjasama dll) Terlaksananya Penyusunan Strategi Konservasi Jenis Primata dan Burung yang Dilindungi

Instansi Pelaksana 6 Ditjen PHKA

Ditjen PHKA

61

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

2 Pengembangan konservasi jenis

- Terbinanya habitat dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar

- Terwujudnya pengelolaan jenis TSL di dalam dan diluar habitatnya, 50 jenis (termasuk 6 PLG, 8 PPS dan 5 PRS)

- Pembinaan dalam rangka penanganan data dan informasi potensi keanekaragaman hayati - Terlaksananya pengkajian, penelitian dan pengembangan (kalitbang) tumbuhan dan satwa liar - Pembinaan, asistensi penangkaran dlm rangka menunjang budidaya



- Terlaksananya Sosialisasi Kepmenhut No. 447/Kpts- II/2003, supervisi dan koordinasi pemanfaat-an tumbuhan dan satwa liar - Terselenggaranya pelaksanaan sistem inspeksi bersama dengan bea cukai dan karantina dalam rangka pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar di 5 lokasi pelabuhan besar - Terselenggaranya Koordinasi dalam rangka MoU CITES dengan Bea Cukai - Terlaksananya penyusunan pedomanpedoman pengelolaan Pusat Penyelamatan Satwa, Rehabilitasi Primata Family Hylobatidae (Owa/Gibbon), identifikasi dan inventarisasi burung migran. - Terlaksananya Bimbingan dan Monitoring Pengelolaan Pusat Penyelamatan satwa (PPS) di 7 Lokasi, Pembinaan Pengelolaan gajah Terlatih di 7 Lokasi. - Pemantauan dan evaluasi penanganan jenis eksotik invasif - Terlaksananya penanganan data dan informasi potensi keanekaragaman hayati (leaflet, poster, pembinaan dll) - Tersedianya data dan informasi TSL yang direkomendasikan untuk dimanfaatkan di 66 UPT. - Terlaksananya Pengkajian Ulang Kebijakan Perburuan - Terbinanya unit penangkaran TSL di 150 unit.

62

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

- Terlaksananya penangkaran jenis TSL

- Terlaksananya Penyusunan Pedoman Tindak Lanjut Kepmenhut tentang penangkaran, serta tindak alnjut penanganannya (pembinaan, sosialisasi, pengendalian dll) - Terlaksananya pengadaan Tag CITES untuk penandaan kulit buaya, 60.000 buah - Terlaksananya penilaian unit penangkaran TSL melalui standar kualifikasi penangkaran TSL di 30 unit., usaha penangkaran melalui penilaian standar kualifikasi penangkaran TSL di 10 Propinsi - Terlaksananya pengendalian perburuan liar TSL di 65 UPT - Terlaksananya Pembinaan Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar dalam rangka Pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar - Terlaksananya koordinasi pengendalian peredaran TSL tingkat pusat dan regional - Terlaksananya Pembinaan Lembaga Konservasi dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan TSL di 15 Lokasi - Tersedianya buku informasi tanaman liar/flasma nutfah sebagai tanaman obat-obatan, pedoman Budidaya Tanaman Obat dan informasinya,l - Terbinanya masyarakat dalam budidaya tanaman obat-obatan, 5 lokasi - Terjalinnya kemitraan antara pengusaha jamu/obat dan kosmetik dengan masyarakat penanam tanaman obat-obatan, 3 lokasi

- Penilaian penangkaran melalui standar kualifikasi penangkaran TSL

- Pembinaan, asistensi pengendalian perburuan liar - Pembinaan pengedar TSL

- Terlaksananya pengendalian peragaan dan pertukaran TSL di 50 lembaga konservasi. - Terlaksananya peningkatan budidaya tanaman obat-obatan di 66 UPT.



63

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

- Tertibnya pemeliharaan TSL untuk kesenangan.

5.

Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

3 Pengembangan konservasi laut dan perlindungan terhadap biota-biota laut yang terancam kepunahan

Terlaksananya pembinaan dan rehabilitasi Kawasan Pelestarian Alam Laut dan Kawasan Suaka Alam Laut.

Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi darat dan laut

- Terwujudnya peningkatan pengusahaan pariwisata alam


- Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pemeliharaan TSL untuk kesenangan di 32 provinsi Terlaksananya indentifikasi dan inventarisasi potensi KPA Laut dan KSA laut dan biota laut, 6 TN Laut serta KPA dan KSA laut - Tersusunnya data dasar potensi ODTWA, pengusahaan pariwisata alam, kader konservasi, kelompok pecinta alam, kelompok swadaya masyarakat dan kelompok profesi, di 32 provinsi - Terlaksananya supervisi, fasilitasi dan pembentukan jejaring kerja dalam rangka mendorong mening-katnya jumlah pengusahaan dan pengunjung pariwisata alam 20 prov. - Terlaksananya monitoring dan evaluasi rencana pengembangan pariwisata alam di 32 provinsi - Terlaksananya supervisi dalam rangka penyusunan dan pengesahan rencana karya pengusahaan pariwisata alam (RKPPA, RKLPPA, RKT PPA) di 6 provinsi. - Terlaksananya pengkajian peluang usaha dan pasar pariwisata alam di 5 provinsi - Pembuatan model / demplot perdagangan karbon dan pemanfaatan air, 2 paket - Terselenggaranya koordinasi pengembangan pariwisata alam regional, 5 lokasi


Ditjen PHKA

64

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

- Terlaksananya program adaptasi dampak perubahan iklim

- Terlaksananya pariwisata alam dan jasa lingkungan di 20 TN

- Pembentukan kader konservasi tingkat madya dan utama serta terbinanya kelompok pencinta alam, kelompok swadaya masyarakat, kelompok profesi serta kader konservasi di 66 UPT

- Terwujudnya peran dan kemandirian mitra konservasi: Kader Konservasi (KK) 500 org, Kelompok Pecinta Alam (KPA) 300 kelompok, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 50 kelompok dan Kelompok Profesi (KP) 50 klp dalam pemanfaatan SDAH&E



- Pembuatan model adaptasi perubahan iklim di HL, HP dan kawasan konservasi - Tersedianya data dasar dampak dan adaptasi lingkungan - Terlaksananya monitoring dan evaluasi dampak perubahan iklim - Tersedianya pedoman , pola, standar, kriteria dan indikator kegiatan pemanfaatan untuk pariwisata alam. - Terlaksananya pembinaan, asistensi dan pemantauan pelaksanaan pemanfatan untuk pariwisata alam di 10 TN. - Terbentuknya kader konservasi tingkat madya dan utama, kelompok pencinta alam, kelompok swadaya masyarakat, kelompok profesi serta kader konservasi di 15 UPT dan Terbinanya KK di TN 100 orang, KK di BKSDA 100 orang, KPA di TN 50 kelompok, di BKSDA 50 kelompok, KSM/KP di TN 10 kelompok di BKSDA 10 kelompok. - Terlaksananya penilaian dan pemberian penghargaan terhadap peran serta kader konservasi, kelompok pecinta alam, kelompok swadaya masyarakat dan kelompok profesi dalam KSDAHE, 66 UPT - Terlaksananya supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan keterampilan kader konservasi, kelompok pecinta alam, kelompok swadaya masyarakat dan kelompok profesi, 10 UPT

65

No.




Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

- Terlaksananya penyiapan penyelenggaraan perburuan di 5 TB, Kebun Buru & Blok Buru (KB, KB & BB) - Terbinanya masyarakat dalam penangkaran TSL.

- Terlaksananya promosi penyelenggaraan perburuan di 5 lokasi

- Terlaksananya penyiapan penyelenggaraan perburuan di 5 TB, Kebun Buru & Blok Buru (KB, KB & BB)

No.



1 2 3 Program Peningkatan dan akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 1.

Pengembangan sistem jaringan data/informasi yang terintegrasi

1.

Pengembangan Sistem jaringan komunikasi data/informasi yang terintegrasi lingkup Pusat serta antara Pusat dan Daerah

- Tersusunnya kebijakan stimulasi penangkaran bagi masyarakat termasuk perorangan di 15 BKSDA - Terlaksananya pengkajian ulang kebijakan perburuan, 1 paket

Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

- Tersajinya data dan informasi bidang planologi kehutanan terkini - Tersusunnya statistik kehutanan dan publikasi data dan informasi lainnya - Terlaksananya kerjasama dengan BPS dalam penyusunan data dan informasi terkini kehutanan. - Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi

- Terlaksananya pengembangan jaringan komputer Pusat - Terlaksananya pembinaan dan mengembangkan sistem informasi di pusat dan daerah - Terlaksanakannya pemasyarakatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005


- Tersedianya satu set data dan informasi terkini dapat diperoleh dalam bentuk buku dan dapat diakses melalui internet - Tersedianya satu set data terbaru kehutanan dan publikasi lainnya - Data base menjadi lengkap, baru dan valid Kualitas, serta kualitas 5 orang SDM bidang statistik meningkat. - Tersedianya jumlah dan kualitas SDM yang memadai untuk menangani permasalahan perdataan dan komunikasi - Jumlah pemakai jaringan kumputer meningkat. - Jumlah database yang dikembangkan meningkat, dan jumlah pengguna sistem informasi meningkat - Dukungan pimpinan dan pengguna dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi meningkat

Instansi Pelaksana 6 Baplan

66

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

- Terlaksananya pengembangan norma, kriteria standar dan prosedur tata operasional pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Terlaksananya pengembangan jaringan perdataan dengan berbagai stakeholder dan instansi terkait

- Komponen sarpras informasi dan komunikasi berstandar dan kompatibilitas sistem yang dikembangkan terjaga Tersedianya satu set database yang akurat dan kontinyu untuk pelayanan kebutuhan data kehutanan

Tersusunnya system informasi hutan konservasi Tersajinya data melalui media web site maupun buku laporan - Terbentuknya kemampuan operasional, peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian kebakaran di 32 provinsi. - Tersusunnya peta sumber daya penanggulangan kebakaran hutan. - Terbentuknya pengembangan sistem informasi perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan. - Tersusunnya pedoman pengelolaan data base dan akses pertukaran data dan informasi KSDAHE .

Tersedianya satu set data yang lengkap mengenai kawasan hutan konservasi Tersedianya satu set data, informasi spasial dan non spasial - Peringatan dan pendeteksian dini dengan menggunakan teknologi citra spot meningkat. - Tersedianya peta sumber daya penanggulangan kebakaran hutan. - Perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, serta pemutahiran data dalkarhut di 10 provinsi rawan kebakaran meningkat. - Tersedianya 1 paket pedoman pengelolaan data base dan akses pertukaran data dan informasi KSDAHE. - Tersedianya 50 paket data, informasi, dan publikasi konservasi KSDAHE di 66 UPT.

1 2 3 Program Peningkatan dan akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

2.

3.

Pengembangan dan penyajian data/informasi spasial dan non spasial kehutanan

Pengembangan sistem jaringan komunikasi perlindungan dan penanggulangan kebakaran hutan.

1. Pengembangan jaringan perdataan dengan berbagai stakeholder dan instansi terkait (Jaringan LAN dan SIAPHUT) 2. Pembuatan Sistem Informasi Hutan Konservasi 3. Penyajian data, informasi spasial dan non spasial 1. Pengembangan sistem jaringan komunikasi data/informasi di pusat dan daerah

2. Pengelolaan data, informasi, dan publikasi konservasi SDAHE.

- Terkelolanya data, informasi, dan publikasi konservasi KSDAHE. - Terlaksananya sosialisasi, pembinaan, dan asistensi pengelolaan sistem informasi KSDAHE.



Baplan

Ditjen PHKA

- Kualitas pengelolaan sistem data dan informasi konservasi KSDAHE di 66 UPT meningkat.

67

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

- Terpenuhinya peta dasar, citra satelit, peta tematik untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi. - Terpeliharanya kualitas dan kuantitas data dan informasi KSDAHE , serta sistem PIKA. - Terlaksananya penyusunan program aplikasi baru pendukung sistem informsi konservasi KSDAHE.

- Tersedianya peta dasar, citra satelit, peta tematik untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi di 66 UPT. - Tersedianya piranti sistem PIKA, serta data dan informasi KSDAHE yang terbaru di Pusat dan UPT. - Tersedianya program aplikasi pendukung sistem informasi konservasi KSDHAE di pusat dan 66 UPT. - Tersiarkannya publikasi mutahir tentang konservasi melalui 1 hosting website pada jaringan internet selama 12 bulan. - Tersedianya publikasi KSDAHE dalam bentuk buku (6 judul), CD interaktif Kawasan Konservasi Indoensia, Booklet (1 judul), - Tersedianya buku-buku informasi KSA, HL, dan TB di 11 provinsi. - Tersedianya peta dasar digital, dan peta dasar analog skala 1:25.000/50.000, serta pembuatan peta tematik untuk 20 kawasan konservasi. - Pemutahiran data dan informasi konservasi KSDAHE terpelihara kualitas dan kuantitasnya selama 12 bulan.

1 2 3 Program Peningkatan dan akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

- Terpeliharanya pemutahiran materi website konservasi, serta alamat hosting website. - Tersusunnya beberapa topik materi publikasi KSDAHE.

- Tersusunnya buku informasi KSA, HL, dan TB edisi II. - Terlaksananya pengadaan peta dasar digital, dan peta dasar analog skala 1:25.000/50.000, serta pembuatan peta tematik pada 20 kawasan konservasi. - Terlaksananya pemutahiran data dan informasi konservasi KSDAHE.



68

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

Tersusunnya data/informasi potensi, growth and yield hasil kajian teknis RIL, rehabilitasi dan sistem silvikultur alternatif hutan alam Tersusunnya data/informasi model growth & yield

Tersedianya 1 paket hasil penelitian integratif pengelolaan hutan alam lestari

1 2 3 Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1

Penelitian dan pengembangan pengelolaan hutan alam produksi lestari

Penelitian dan pengembangan teknologi dan kelembagaan pengelolaan hutan alam produksi lestari

2

Pembangunan Dan Pengelolaan Hutan Tanaman

1. Penelitian dan pengembangan kuantifikasi pertumbuhan dan hasil tegakan hutan tanaman 2. Penelitian dan pengembangan teknologi pengembangan dan pengelolaan hutan tanaman jenis-jenis prioritas (andalan setempat)

Tersusunnya data/informasi budidaya jenis-jenis prioritas

3. Penelitian dan pengembangan bioteknologi pemanfaatan mikroba tanah

Teridentifikasinya jenis-jenis mikroba tanah potensial dan aplikasi pemanfaatannya

4. Penelitian dan pengembangan teknologi pencegahan dan pengendalian hama,penyakit dan gulma hutan tanaman

Terhimpunnya data/informasi teknis pencegahan dan pengendalian hama, penyakit dan gulma tanaman

5. Penelitian dan pengembangan pemuliaan jenis-jenis prioritas (jati, cendana, kayu putih, pulai, sukun, araucaria, sengon, Acacia dan Eucalyptus, ulin dan merbau) 6. Penelitian dan pengembangan teknologi perbenihan jenis-jenis prioritas (tanaman hutan)

Tersusunnya data/informasi budidaya jenis-jenis prioritas

Tersusunnya data/informasi teknis pengumpulan, penanganan, seleksi, penyimpanan dan transportasi benih

7. Penelitian dan pengembangan teknologi Peningkatan efisiensi pemanenan hutan Tanaman

Tersusunnya data/informasi teknis pemanenan ramah lingkungan dan kajian aspek finansial


Instansi Pelaksana 6 Balitbang

Tersedianya 1 paket hasil penelitian model pengaturan hasil untuk manajemen hutan tanaman (penelitian integratif pembangunan dan pengelolaan hutan tanaman). Tersedianya 1 paket hasil penelitian pengelolaan hutan tanaman jenis prioritas (penelitian integratif pembangunan dan pengelolaan hutan tanaman). Tersedianya 1 paket hasil penelitian teknis operasional pemanfaatan mikroba tanah (penelitian integratif pembangunan dan pengelolaan hutan tanaman). Tersedianya 1 paket hasil penelitian teknis pencegahan dan pengendalian hama, penyakit dan gulma tanaman (penelitian integratif pembangunan dan pengelolaan hutan tanaman). Tersedianya 1 paket hasil penelitian teknis pengembangan & pengelolaan hutan tanaman jenis prioritas (penelitian integratif pembangunan dan pengelolaan hutan tanaman). Tersedianya 1 paket hasil penelitian teknis perbenihan tanaman (penelitian integratif pembangunan dan pengelolaan hutan tanaman). Tersedianya 1 paket hasil penelitian teknis efisiensi pemanenan hutan tanaman (penelitian integratif pembangunan dan pengelolaan hutan tanaman). 69

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

1 2 3 Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3

4

Penelitian dan pengembangan pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan/lahan/kritis

Penelitian dan pengembangan pengelolaan kawasan yang dilindungi dan keanekaragaman hayati

1. Penelitian dan pengembangan teknologi dan kelembagaan rehabilitasi lahan terdegradasi

Tersusunnya data/informasi teknis rehabilitasi lahan terdegradasi dan kelembagaan

2. Penelitian dan pengembangan teknologi dan kelembagaan rehabilitasi hutan mangrove

Tersusunnya data/informasi teknis rehabilitasi hutan mangrove dan kelembagaan

3. Penelitian dan pengembangan teknologi dan kelembagaan rehabilitasi lahan gambut

Tersusunnya data/informasi teknis rehabilitasi hutan gambut dan kelembagaan

4. Penelitian dan pengembangan Sistem Karakterisasi DAS

Tersusunnya data/informasi karakterisasi DAS Refresentatif

5. Pengkajian kelembagaan pengelolaan DAS dalam konteks desentralisasi

Tersusunnya data/informasi kelembagaan dan mekanisme konpensasi hulu ilir

1. Penelitian dan pengembangan teknologi konservasi biodiversitas flora

Tersusunnya data teknis konservasi biodiversitas flora, informasi botanis dan sebarannya

2. Penelitian dan pengembangan model pengelolaan Taman Nasional

Tersusunnya data/informasi model pengelolaan taman nasional

3. Penelitian dan pengembangan Teknologi konservasi biodiversitas fauna langka & pengelolaan satwa bernilai ekonomi

Tersusunnya data/informasi konservasi dan kelembagaan pengelolaan satwa


Tersedianya 1 paket hasil penelitian teknis rehabilitasi lahan terdegradasi (penelitian integratif pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis). Tersedianya 1 paket hasil penelitian teknis rehabilitasi hutan mangrove (penelitian integratif pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis). Tersedianya 1 paket hasil penelitian teknis lahan gambut (penelitian integratif pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis). Tersedianya 1 paket hasil penelitian rancang bangun sistem karakterisasi DAS (penelitian integratif pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis). Tersedianya 1 paket hasil penelitian kebijakan kelembagaan pengelolaan DAS (penelitian integratif pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis). Tersedianya 1 paket hasil penelitian teknis konservasi biodiversitas flora (penelitian integratif pengelolaan kawasan yang dilindungi dan keanekaragaman hayati). Tersedianya 1 paket hasil penelitian pengelolaan taman nasional (penelitian integratif pengelolaan kawasan yang dilindungi dan keanekaragaman hayati). Tersedianya 1 paket hasil penelitian teknis konservasi biodiversitas fauna langka dan pengelolaan satwa (penelitian integratif pengelolaan kawasan yang dilindungi dan keanekaragaman hayati).

Instansi Pelaksana 6 Balitbang

Balitbang

70

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

4. Pengkajian sosial ekonomi pengelolaan hutan lindung

Tersusunnya ata/informasi hasil kajian pengelo-laan hutan lindung & kuantifikasi nilai jasa hutan

Tersedianya 1 paket hasil penelitian kebijakan pengelolaan hutan lindung (penelitian integratif pengelolaan kawasan yang dilindungi dan keanekaragaman hayati). Tersedianya 1 paket hasil penelitian integratif pengembangan hutan dan HKm. Tersedianya 1 paket hasil penelitian teknis peningkatan produktivitas dan pengolahan HHBK seta rekomendasi kebijakan pemasaran HHBK (penelitian integratif peningkatan budidaya HHBK). Tersedianya 1 paket hasil penelitian teknis peningkatan produktivitas dan kualitas produk sutera (penelitian integratif peningkatan budidaya HHBK). Tersedianya 1 paket hasil penelitian teknis peningkatan produktivitas dan kualitas produk lebah madu (penelitian integratif peningkatan budidaya HHBK). - Tersedianya model-model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan rehabilitasi lahan/ hutan, budidaya HHBK, dan pemanfaatan jasa lingkungan pada beberapa lokasi. - Pengetahuan masyarakat di beberapa lokasi dalam meningkatkan kemampuan ekonomi melalui kegiatan rehabilitasi lahan/hutan, budidaya HHBK, dan pemanfaatan jasa hutan semakin meningkat. Tersedianya 1 paket hasil penelitian teknis peningkatan potensi dan kualitas bahan baku industri (penelitian integratif tekno-ekonomi pemanfaatan hasil hutan).

1 2 3 Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

5

Penelitian dan pengembangan hutan rakyat dan HKM

Pengkajian kelembagaan social forestry

Tersusunnya data/informasi kelembagaan yang mantap

6

Penelitian dan pengembangan melalui peningkatan budidaya HHBK dan rehabilitasi lahan.

1. Penelitian dan pengembangan teknologi peningkatan produktivitas dan kualitas HHBK

Tersusunnya data base potensi dan sebaran jenis serta data/informasi teknik budidaya pengolahan dan pemasaran HHBK

2. Penelitian dan pengembangan teknologi Peningkatan produktivitas dan kualitas produk ulat sutera

Tersusunnya data/informasi teknik pengembangan dan pemeliharaan ulat sutera serta pengembangan murbei unggul Tersusunnya data/informasi teknik pengembangan dan pemeliharaan lebah madu serta produksi produk lanjutan

3. Penelitian dan pengembangan teknologi peningkatan produktivitas dan kualitas produk lebah madu

7

Penelitian dan pengembangan tekno ekonomi pemanfaatan

4. Pengembangan model-model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui rehabilitasi lahan hutan, budidaya HHBK, dan pemanfaatan jasa hutan.

Terlaksananya pembentukan modelmodel pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan rehabilitasi lahan/hutan, pengembangan hutan wisata, budidaya gaharu, pengembangan tanaman kayu putih unggul, social forestry, produksi bibit tanaman jati, teknologi pengeringan sederhana, serta kajian dan analisis partisipasi masyarakat lokal dalam rehabilitasi lahan/hutan.

1. Penelitian dan pengembangan teknologi Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi bahan baku industri kayu

Tersusunnya data/informasi teknis peningkatan kualitas pengerjaan jenis kayu kurang dikenal



Balitbang Balitbang

Balitbang

71

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

1 2 3 Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

8

Penelitian dan pengembangan pemanfaatan dan pemasaran

9

Penelitian dan pengembangan biologi dasar dan sifat dasar

10

Penelitian dan pengembangan pemantapan kelembagaan sektor kehutanan Diseminasi Hasil, kerjasama dan jejaring kerja litbang

11

2. Penelitian dan pengembangan teknologi peningkatan kualitas dan diversifikasi produk industri pengolahan kayu dan non kayu

Tersusunnya data/informasi teknis peningkatan kualitas dan diversifikasi produk industri dan hasil kajian finansial

3. Penelitian dan pengembangan teknologi pemanfaatan limbah pembalakan dan limbah industri kayu untuk peningkatan nilai tambah 4. Penelitian dan pengembangan rekayasa alat dan substitusi bahan pembantu industri kayu usaha kecil dan menengah

Tersusunnya data/informasi teknis peningkatan kualitas pengerjaan jenis kayu kurang dikenal

5. Penelitian dan pengembangan teknologi pembuatan biodiesel dari tanaman jarak

Tersusunnya data/informasi teknis budidaya jarak pagar tanaman dan kajian finansial produk biodiesel

1. Penelitian dan pengembangan teknologi dan kelembagaan pemanfaatan jasa hutan sebagai penyerap karbon

Tersusunnya data/informasi teknis perangkat kuantifikasi kapasitas tegakan, pengelolaan hutan tanaman, kelembagaan dan dampak sosial

2. Pengkajian Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Ekowisata

Tersusunnya data/informasi potensi fisik dan sosial ekonomi serta dampak sosial ekonomi dan lingkungan

Penelitian dan pengembangan sifat dasar jenis kayu andalan setempat dan kayu potensial Kajian kebijakan tata niaga dan tata usaha hasil hutan

Tersusunnya data sifat dasar jenis kayu pertukangan

1. Penyebaran IPTEK hasil litbang

Tersusunnya hasil rekayasa alat dan substitusi bahan pembantu serta kajian finansial

Tersusunnya data/informasi hasil kajian tingkat distorsi pasar, efisiensi dan efektivitas tata niaga hasil hutan Tercapainya diseminasi IPTEK yang efektif


Tersedianya 1 paket hasil penelitian teknis penguatan kualitas dan diversifikasi produk industri (penelitian integratif tekno-ekonomi pemanfaatan hasil hutan). Tersedianya 1 paket hasil penelitian teknis peningkatan potensi dan kualitas bahan baku industri (penelitian integratif tekno-ekonomi pemanfaatan hasil hutan). Tersedianya 1 paket hasil penelitian prototipe rekayasa alat pengolahan hasil hutan & formulasi bahan pembantu industri (penelitian integratif teknoekonomi pemanfaatan hasil hutan). Tersedianya 1 paket hasil penelitian teknis pembuatan biodiesel tanaman jarak (penelitian integratif tekno-ekonomi pemanfaatan hasil hutan). Tersedianya 1 paket hasil penelitian teknis dan kelembagaan pemanfaatan jasa hutan sebagai penyerap karbon (penelitian integratif pemanfaatan dan pemasaran jasa hutan). Tersedianya 1 paket hasil penelitian kebijakan pengembangan dan pemasaran ekowisata (penelitian integratif pemanfaatan dan pemasaran jasa hutan). Tersedianya 1 paket hasil penelitian intregratif biologi hutan dan sifat dasar hasil hutan. Tersedianya 1 paket hasil penelitian integratif pemantapan kelembagaan sektor kehutanan. Terbitnya 4 jurnal secara periodik.


Balitbang

Balitbang Balitbang Balitbang

72

No.



Sasaran/Keluaran

Indikator

4

5

Tersusunnya data, informasi dan statistik Balitbanghut Terwujudnya kerjasama Iptek dengan lembaga terkait dalam dan luar negeri Tersusunnya rencana program proyek kegiatan dan dokumen anggaran litbang

Diberikannya anugerah 10 gelar teknologi. Kerjasama IPTEK bidang kehutanan meningkat. - Tersedianya 1 dokumen program dan anggaran kegiatan. - Tersedianya 1 Rencana kerja. Tersedianya laporan hasil evaluasi pelaksanaan program, proyek dan kegiatan.

1 2 3 Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2. Membangun sistem informasi dan jejering IPTEK kehutanan 3. Meningkatkan kerjasama IPTEK 12

13.

No.

Pemantapan Kelembagaan, sistem perencanaan dan evaluasi litbang

Peningkatan dan pengembangan sarana litbang


1 2 Program Pendidikan Kedinasan 1.

Penyelenggaraan pendidikan kehutanan

1. Menyiapkan dan menyusun rencana program dan anggaran rutin, pembangunan dan BLN 2. Memantau, mengevaluasi dan menyiapkan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran rutin, pembangunan dan BLN 3. Peningkatan sistem manajemen IPTEK terpadu Penggadaan sarana litbang

Keterpaduan kegiatan kegiatan IPTEK litbang meningkat. Terciptanya kondisi kerja yang optimal

Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

1. Pendidikan S2 dan S3

Terselenggaranya pendidikan program S2 bagi 15 orang aparatur kehutanan.

2. Pendidikan program S1 kerjasama dengan UNWIM, UNMUL dan UNHAS

Terselenggaranya pendidikan program S1 bagi 159 orang SDM kehutanan pemerinta daerah. Terselenggaranya pendidikan program DIV bagi 170 orang SDM kehutanan pemerinta daerah. Terselenggaranya pendidikan SKMA bagi 120 orang di Manokwari.

4. Pendidikan SKMA Manokwari Penyelenggaraan Diklat Kehutanan

Terselenggaranya kegiatan litbang terpadu Terlaksananya pengadaan sarana litbang yang memadai (gedung, peralatan, lab, dll).


3. Pendidikan program D-IV kerjasama dengan UGM, STPP

2.

Tersusunnya hasil pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan program, proyek dan kegiatan litbang

1 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II, dan III

Terselenggaranya Diklat teknis bagi 4.120 orang.


Tersedianya lulusan pendidikan program S2 bagi peningkatan kinerja aparatur Dephut. Tersedianya lulusan pendidikan program S1 bagi peningkatan kinerja aparatur kehutanan Pemda. Tersedianya lulusan pendidikan program D-IV bagi peningkatan kinerja aparatur kehutanan Pemda. Tersedianya lulusan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi peningkatan SDM kehutanan. Profesionalisme pejabat Departemen Kehutanan meningkat.


Balitbang

Balitbang


Setjen 73

No.


1 2 Program Pendidikan Kedinasan


Sasaran/Keluaran

Indikator

3

4

5

2 Penyelenggaraan Diklat Teknis dan administrasi.

3 Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Terselenggaranya Diklat kepemimpinan Tingkat I untuk 2 orang; Tingkat II untuk 15 orang; Tingkat III untuk 30 orang Terselenggaranya Diklat fungsional untuk 365 orang Terbinanya 1.107 orang tenaga kediklatan. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam rangka pengembangan kelembagaanDiklat. Tersusunnya Renstra Diklat, Renja-KL Diklat, RKA-KL Diklat Kehutanan. Termonitornya pengelolaan Diklat kehutanan.

4. Penyusunan peraturan, kurikulum dan silabus

Tersusunnya peraturan perundangan, kurikulum dan silabus diklat kehutanan.

5 Penyusunan modul dan bahan ajar

Tersusunnya modul dan bahan ajar diklat kehutanan.

3 Penyelenggaraan Diklat fungsional 3.

Pengembangan Tenaga Kediklatan

Pembinaan kepegawaian

4.

Pengembangan organisasi dan institusi Diklat

1 Penyelenggaranaan Konsultasi dan koordinasi kelembagaan. 2 Penyusunan program dan rencana



Profesionalisme tenaga teknis Departemen Kehutanan meningkat. Profesionalisme tenaga teknis Departemen Kehutanan meningkat. Tercapainya pelaksanaan tugas kediklatan secara optimal. Tersedianya masukan dan rekomendasi bagi pengembangan kelembagaan diklat.

Setjen Setjen

Tersedianya Renstra Diklat, Renja-KL Diklat, RKA-KL Diklat Kehutanan. Tersedianya data, informasi, rekomendasi dan laporan bagi perbaikan perencanaan pengelolaan diklat kehutanan. Tersedianya peraturan perundangan, kurikulum dan silabus diklat kehutanan bagi optimalisasi pelaksanaan diklat. Tersedianya model dan bahan ajar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK kehutanan.

74

LEMBAGA (Renja-KL) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005

Recommend Documents