RENCANA KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RENJA-KL) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2005 I.
PENDAHULUAN Pembangunan kehutanan tahun 2005 merupakan kelanjutan pembangunan kehutanan pada era 2000 – 2004 yang menekankan pada upaya rehabilitasi, konservasi, restrukturisasi industri, pemberdayaan masyarakat, serta pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal. Kelima fokus tersebut merupakan penjabaran SK Menteri Kehutanan No. 456/Menhut-II/2004 tentang Lima Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu. Kebijakan tersebut didasari oleh kehendak Departemen Kehutanan untuk tetap mementingkan perlindungan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati (SDAH) secara lestari yang tidak mengurangi kontribusi kehutanan terhadap perekonomian Nasioanal, terutama pengembangan ekonomi skala pedesaan. Langkah ini diharapkan selain meningkatkan peran produksi hasil hutan bukan kayu (Non Timber Forest Product/NTFP) dan jasa lingkungan juga dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan usaha kecil sektor kehutanan terutama yang berada di sekitar hutan. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan tahun 2005 sudah terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2005, dimana didalamnya memuat program dan kegiatan pokok serta sasarannya pada masing-masing Departemen. Dengan demikian kebijakan prioritas yang telah dirancang tercermin dalam kegiatan-kegiatan pokok pada RKP. Kegiatan-kegiatan pokok tersebut serta sasaran yang hendak dicapai akan menjadi payung bagi penjabaran dalam kegiatan-kegiatan yang lebih terinci dan dijabarkan dalam Renja-KL Departemen Kehutanan tahun 2005.
II.
VISI DAN MISI Visi dan Misi Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 merupakan penjabaran mandat sektor kehutanan yang terdapat dalam Undang Undang (UU) No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU lainnya yang berkaitan dengan kehutanan. VISI Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat MISI
III.
1.
Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional
2.
Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
3.
Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungan (DAS).
4.
Mendorong peranserta masyarakat
5.
Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6.
Memantapkan koordinasi Pusat dan Daerah dalam pembangunan kehutanan
KEMAJUAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN S/D TAHUN 2004 Kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan sampai dengan bulan Desember 2004 merupakan realisasi dari implementasi Lima Kebijakan Departemen Kehutanan yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 7501/Kpts-II/2002 tanggal 7
Agustus 2002. Realisasi tersebut terlihat pada pencapaian sasaran dari kebijakan prioritas yang telah ditetapkan, seperti diuraikan sebagai berikut: 1.
2.
3.
Pemberantasan Pencurian kayu, dengan realisasi antara lain:
Memperkuat kerjasama Mabes TNI, POLRI dalam pelaksanaan operasi proses justisia terhadap kasus-kasus yang ditemukan, melalui kontinuitas operasi wanalaga, operasi wanabahari, operasi khusus di wilayah perbatasan RI-Malaysia, dan operasi fungsional.
Memperkuat kerjasama dengan Mabes POLRI, Kejaksaan, dan Kehakiman untuk mempercepat proses persidangan pencurian kayu
Melanjutkan kampanye nasional anti pencurian kayu terutama bagi aparat kehutanan di Pusat dan Daerah
Menyempurnakan tata usaha kayu (hasil hutan) terutama di Jawa untuk mencegah penyelundupan.
Pembangunan terpadu 9 TN yang rawan pencurian kayu (Berbak, Bukit Tiga Puluh, Kerinci Seblat, Meru Betiri, Gunung Palung, Betung Kerihun, Tanjung Puting, Kutai dan Lore Lindu)
Memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam memberantas pencurian kayu
Menyusunan draft Perppu pemberantasan pencurian kayu yang melibatkan seluruh instansi penegak hukum, instansi terkait lainnya serta masyarakat.
Membangunan FLEG (Task Force on Forest Law Enforcement and Governance) melalui SK Menhut No. 8808/Kpts-II/2002
Menginisiasi Task Force and Advisory Group on East Asia Pasific Forest Law Enforcement and Goverment yang dilaksanakan di jakarta pada tanggal 27 – 29 Januari 2003.
Kerjasama Luar Negeri untuk penggalakan pemberantasan pencurian kayu (MOU dengan Pemerintah Inggris, MOU dengan RRC, MOU dengan Jepang, MOU dengan Korea Selatan, Financing Agreement antar Menhut dan EU dengan pembentukan Illegal Logging Response Center).
Penanggulangan Kebakaran Hutan, dengan realisasi al:
Pembentukan lima (5) Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dengan nama Manggala Agni di 5 Provinsi (Sumut, Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng), melibatkan personil sebanyak 1.080 orang terbagi dalam 72 regu.
Operasionalisasi pengendalian kebakaran hutan di daerah-daerah paling rawan.
Pengembangan sistem peringatan dini bahaya kebakaran hutan.
Kampanye pengendalian kebakaran hutan.
Penyiagaan Posko Radio Komunikasi dan Stasiun Pengendali kebakaran
Restrukturisasi Sektor Kehutanan, dengan realisasi al:
Penerapan “soft landing” (penurunan jatah tebangan). Tahun 2003 jatah tebangan ditetapkan sebesar 6.892.000 m3 dan tahun 2004 jatah tebangan ditetapkan sebesar 5.743.700 m3
Penilaian kinerja pengelolaan hutan alam produksi oleh LPI. Pada tahun 2002 dilakukan penilaian terhadap 27 unit IUPHHK/HPH di 12 Provinsi (dengan hasil 3 unit berkatagori baik, 15 unit sedang dan 7 unit buruk). Sedang tahun 2003 dilakukan penilaian terhadap 68 unit IUPHHK/HPH di
15 Provinsi (5 unit diberikan sertifikat PHPL, 29 berkategori baik, 33 unit buruk).
4.
5.
Penilaian terhadap 41 unit IUPHHK/HPH dari 149 pemegang IUPHHK yang diundang untuk presentasi tentang kinerja PHAPL. Dengan hasil 15 unit diserahkan kembali ke Dephut, 26 unit masih bisa beroperasi.
Pembentukan Pokja Restrukturisasi HTI untuk mempersiapkan restrukturisasi pengelolaan hutan tanaman. Telah dilakukan penilaian terhadap 92 unit HTI. Dengan hasil 31 unit dinyatakan layak teknis dan layak finansial, 61 unit tidak layak teknis dan finansial.
Penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman oleh LPI sebanyak 192 unit. Yang sudah diselesaikan penilaian pada 90 unit perusahaan, yang dinyatakan lulus 63 unit dan tidak lulus 27 unit.
Restrukturisasi Industri primer hasil hutan kayu (IPHHK). Telah dievaluasi/verifikasi terhadap 243 unit yang terdaftar pada BRIK. Dengan hasil perijinan telah sesuai ketentuan sebanyak 162 unit, perijinan perluasan tidak sesuai PP 34/2002 sebanyak 6 unit, Perijinan tidak sesuai Keppres 96/2000 dan PP 34/2002 sebanyak 67 unit, IPHHK belum memiliki Ijin Usaha Industri (IUI) sebanyak 8 unit.
Pelelangan IUPHHK dengan realisai s/d 2003 adalah sebanyak 11 unit. Pada tahun 2004 sedang diproses pelelangan IUPHHK sebanyak 22 unit.
Terus mendorong upaya pembangunan hutan tanaman yang baru.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada tahun 2001 sebesar 3,3 trilyun, tahun 2002 sebesar 2,9 trilyun, tahun 2003 sebesar 2,7 trilyun dan tahun 2004 (sept 2004) sebesar 1,85 trilyun.
Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA), dengan realisasi al:
Melakukan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) dengan realisasi penanaman mencapai 89,9 ribu Ha.
Melakukan perbenihan tanaman hutan untuk mendukung GN-RHL direncanakan sebanyak 268,4 juta batang, dengan realisasi sebanyak 243,4 juta batang.
Penyusunan Master Plan RHL di 15 Provinsi.
Melanjutkan Pengembangan Social Forestry.
Terus melanjutkan pengembangan usaha perhutanan rakyat di 15 Wilayah DAS
Penunjukan Kawasan Konservasi seluas 23,1 juta Ha dan Hutan Lindung 34 juta Ha
Pengembangan sistem pengelolaan kawasan konservasi melalui pola collaborative management (al: TN Bunaken dengan Dewan Pengelola TN Bunaken, TN Komodo dengan CI, TN Bali Barat dengan Yayasan Forum Pengelolaan TN Bali Barat, TN Kayan Mentarang dengan Dewan penentu Kebijakan Pengelolaan TN tingkat Kabupaten, TN Gede Pangrango dengan Konsorsium Gedepahal, TN Bogani Nani Wartabone dengan Dewan Mitra Pengelola TN)
Perluasan TN Gede Pangrango (dari 15.000 Ha menjadi 21.975 Ha) dan TN Halimun (dari 40.000 Ha menjadi 113.357 Ha).
Penetapan 9 (sembilan) TN baru seluas ±1.316.566 ha.
Penguatan Desentralisasi Sektor kehutanan
Terbitnya beberapa PP sebagai penjabaran UU. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan untuk mendukung kepastian hukum dalam
pelaksanaan desentralisasi (al: PP No. 34 tahun 2002, PP No. 35 tahun 2002, PP. No. 63 tahun 2002, PP No. 44 tahun 2004, PP. No. 45 Tahun 2004). 6.
IV.
Menerbitkan 37 Kepmenhut sebagai tindak lanjut terbitnya PP.
Pelaksanaan Kebijakan Pendukung Pembangunan Kehutanan, dengan realisasi al:
Penyusunan rencana-rencana kehutanan (al: Renstra Dephut 2001-2005, REPETA tahun 2004, Renstra Pengelolaan Kawasan Hutan Wilayah Perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan).
Penyusunan NSDH Nasional
Pengembangan assesment data/informasi pembangunan kehutanan
Penyusunan kriteria dan pedoman Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi).
Penyusunan blue print pengembangan SDM Kehutanan.
Pengembangan lembaga PAC (Personal Assesment Center).
Terus melakukan upaya-upaya Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
KEBIJAKAN PRIORITAS Pada lima tahun mendatang (2005-2009) sumber daya hutan berupa kayu yang berasal dari hutan alam untuk sementara tidak lagi menjadi andalan perekonomian nasional, paling tidak untuk jangka waktu sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan. Produksi kayu dari hutan alam yang selama ini merupakan hasil hutan yang utama akan dikurangi secara bertahap. Sementara itu, untuk mengimbangi penurunan kegiatan akibat penurunan produksi kayu, Pemerintah akan mendorong pemanfaatan NTFP dan jasa lingkungan. Seiring dengan itu produksi kayu dari hutan tanaman (HTI) terus ditingkatkan. Penetapan kebijakan prioritas Departemen Kehutanan 2005-2009 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan modifikasi dari 5 kebijakan prioritas pada tahun-tahun sebelumnya yang sampai dengan tahun 2004 belum tuntas dilaksanakan. Kebijakan prioritas tersebut adalah sebagai berikut : 1.
Penanggulangan pencurian kayu di hutan negara, dan perdagangan kayu illegal; Kebijakan ini dimaksudkan untuk :
2.
Menegakkan moral, tatanan sosial maupun bernegara dan berbangsa.
Tegaknya kepastian hukum di bidang kehutanan.
Mendorong iklim usaha di bidang kehutanan secara sah dan benar
Meningkatkan partisipasi berbagai pihak serta masyarakat dalam melestarikan hutan.
Menjamin keberadaan hutan sebagai modal pembangunan.
Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya revitalisasi industri kehutanan; Kebijakan ini dimaksudkan untuk :
Menciptakan industri kehutanan yang tangguh dan mampu bersaing secara global serta terwujudnya struktur industri pengolahan kayu yang efisien dan berwawasan lingkungan yang dapat menghasilkan produk bernilai tinggi dan berdaya saing global.
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
Meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara.
3.
Mewujudkan pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management/SFM) yang mendukung pengembangan industri kehutanan
Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan; Kebijakan ini dimaksudkan untuk :
4.
Menjaga dan memelihara keutuhan ekositem hutan dan fungsinya
Mempercepat pemulihan hutan yang kritis
Meningkatkan daya dukung lingkungan lokal, nasional dan global
Meningkatkan manfaat hutan bagi kesejahteraan masyarakat.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara hutan dan berusaha di sektor kehutanan
Meningkatkan dan menjaga daya dukung DAS
Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk :
5.
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan.
Meningkatkan akses masyarakat setempat dalam pemanfaatan hutan.
Meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kelestarian hutan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan
Pemantapan Kawasan Hutan Kebijakan ini dimaksudkan untuk :
Menjamin keberadaan kawasan hutan dan penutupan hutan.
Menjamin berjalannya unit-unit pengelolaan hutan untuk berbagai pemanfaatan hutan dan hasil hutan.
Menjamin intensifikasi pengelolaan hutan dan hasil hutan.
Menjamin kelestarian usaha dan daya dukung kehidupan dari hutan.
Dalam rangka formulasi kegiatan-kegiatan kehutanan yang benar-benar mendukung kebijakan prioritas yang telah ditetapkan perlu ditetapkan sasaransasaran yang akan dicapai. Identifikasi terhadap sasaran ini sekaligus untuk mensinkronkan dengan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam kaitan dengan pembangunan sektor kehutanan, kegiatan-kegiatan pokok Renja-KL Departemen Kehutanan, tertampung dalam 9 program yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2005, yaitu :
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan.
Program Pembinaan Produksi Kehutanan
Program Perlindungan dan Konservasi SDA
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan LH
Program pendidikan kedinasan
Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahutan dan Teknologi
Selanjutnya untuk mensinkronkan antara program dalam RKP dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada matrik keterkaitan dibawah ini.
PROGRA M
KEBIJAKAN PRIORITAS
Lainlain
Pemberan tasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagang an kayu illegal
Revitali sasi sektor kehuta nan khususn ya industri kehuta nan
Rehabili tasi dan konserv asi SDH
Pemberda yaan ekonomi masyarak at di dalam dan sekitar hutan
Pemanta pan kawasan hutan
Kebijak an penduk ung
Peningkata n pengawasa n dan akuntabilit as aparatur negara
-
-
-
-
-
V
Penyelengg araan pimpinan dan kenegaraan dan pemerintah an
V
V
-
V
V
V
Pembangun an dan pembinaan kehutanan
-
V
V
V
V
V
Pembinaan produksi kehutanan
V
V
V
V
-
V
Perlindunga n dan konservasi SDA
V
-
V
-
V
V
Rahabilitasi dan pemulihan Cadangan SDA
-
V
V
V
-
V
Peningkata
-
-
V
-
V
V
n kualitas dan akses informasi SDA dan LH Pendidikan kedinasan
-
-
-
-
-
V
Penelitian dan pengemban gan ilmu pengetahua n dan teknologi
-
-
-
-
-
V
Dengan memadukan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan tahun 2005 dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2005, dimana didalamnya memuat program dan kegiatan pokok serta sasaran pada masing-masing sektor, maka kebijakan prioritas yang telah dirancang tercermin dalam kegiatan-kegiatan pokok yang telah ditetapkan pada RKP. Kegiatan-kegiatan pokok tersebut serta sasaran yang hendak dicapai akan menjadi payung bagi penjabaran dalam kegiatan-kegiatan yang lebih terinci dan dijabarkan dalam Renja-KL Departemen Kehutanan tahun 2005. V.
SASARAN Mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan, sasaran umum pembangunan kehutanan yang ingin dicapai dalam tahun 2005, antara lain: a. Terwujudnya kemajuan proses penetapan/kepastian hukum dan status kawasan hutan b. Terjaganya fungsi ekosistem hutan dari kegiatan-kegiatan illegal a.l. : pencurian kayu, perambahan hutan, konversi hutan tanpa ijin, melalui upayaupaya penegakan hukum yang tegas. c. Terpulihkannya kondisi hutan yang saat ini sedang mengalami degradasi melalui upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan secara optimal pada 31 DAS, melanjutkan GN-RHL, termasuk juga fasilitasi pembangunan hutan tanaman. d. Optimalisasi manfaat hutan yang meliputi al. : kayu, non kayu, jasa lingkungan, ekowisata, pengembangan dana alternatif seperti CDM dan DNS. e. Revitalisasi industri kehutanan yang didukung melalui proses peningkatan kinerja industri, penilaian pengelolaan hutan oleh Lembaga Penilai Independen/LPI, proses pelelangan IUPHHK, pengurangan jatah tebangan (soft landing), dan standarisasi pengelolaan hutan lestari/PHL. f.
Melanjutkan optimalisasi manfaat sosial hutan dengan fokus pada pengembangan community economic empowerment dengan tujuan untuk : membangkitkan kegiatan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan; percepatan rehabilitasi hutan dengan keterlibatan semua sumberdaya; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan; mengendalikan kerusakan SDH dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat.
g. Tercapainya peningkatan penguatan kelembagaan kehutanan meliputi : SDM, organisasi, sarana/prasarana, IPTEK, perencanaan & peraturan perundangan, pengawasan & pengendalian. VI.
KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2005
Rencana kegiatan tahun 2005, mengacu pada kegiatan pokok dari lima kebijakan prioritas tahun 2005-2009 seperti yang tertuang dalam Renstra-KL, sebagai berikut: .
Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal
Menyediakan informasi lokasi-lokasi rawan pencurian kayu.
Menggalang masyarakat peduli pemberantasan pencurian kayu.
Menurunkan gangguan terhadap hutan.
Mengintensifkan langkah-langkah koordinasi dengan POLRI-TNI, Kejaksaan Agung, Kehakiman, dan sektor terkait lain dalam penanganan illegal logging untuk operasi dan penyelesaian tindak pidana kehutanan
Melakukan upaya-upaya operasi-operasi pemberantasan illegal logging dan illegal trade.
a. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan
Melakukan fasilitasi peningkatan performance industri kehutanan
Mengupayakan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari pada 200 unit IUPHHK hutan alam dan IUPHHK Hutan tanaman
Mengupayakan peningkatan produk hasil hutan bukan kayu (non timber forest product/NTFP)
Mengoptimalkan PNBP termasuk DR
Menfasilitasi pembangunan HTI seluas minimal 5 juta Ha
Menfasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas 2 juta Ha
b. Rehabilitasi dan konservasi Sumberdaya hutan
Mendorong efektivitas pelaksanaan RHL pada areal seluas 5 juta Ha (60 % dalam kawasan hutan, 40 % luar kawasan hutan)
Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di 200 unit KSA/KPA
Membentuk 20 unit model Taman Nasional dan dapat beroperasi
Penanggulangan kebakaran hutan
Mengupayakan berfungsinya 458 DAS prioritas secara optimal
Mendorong peningkatan pengelolaan jasa lingkungan melalui pengelolaan hutan wisata
c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan
Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan
Peningkatan iklim usaha kecil dan menengah serta akses masyarakat kepada hutan
Memberikan jaminan akan ketersediaan bahan baku untuk UKM kehutanan
Melanjutkan pengembangan “Social forestry”
d. Pemantapan kawasan hutan
Mengupayakan penyelesaian penunjukan kawasan hutan
Mendorong penyelesaian penetapan kawasan hutan pada 30 % luas kawasan hutan yang telah ditata batas
Melakukan koordinasi, sinkronisasi dengan sektor lain dalam proses penatagunaan kawasan hutan
Mempertahankan keberadaan kawasan hutan yang ada.
Menyediakan kelengkapan informasi SDAH, meliputi al: potensi penutupan lahan, kayu komersiil dan non komersiil, potensi non kayu, hidupan liar, jasa lingkungan dan wisata.
Menyediakan data/informasi spatial dan non spatial kehutanan.
Menfasilitasi terbentuknya unit pengelolaan hutan KPHP, KPHL dan KPHK
e. Kebijakan Pendukung Untuk mendukung program kerja dari kebijakan prioritas yang telah ditetapkan, maka diperlukan kegiatan-kegiatan pendukung antara lain :
Menyusun Rencana-rencana kehutanan (al: Renstra-KL; Renja-KL; RKAKL; Permen Sistem Perencanaan Kehutanan; Rencana Induk/makro Rehabilitasi, Pemanfaatan, Konservasi; Rumusan National Forest Statement/NFS)
Meningkatkan kegiatan Litbang sehingga IPTEK dapat mendukung penanganan permasalahan kehutanan
Peningkatan implementasi konvensi-konvensi internasional
Peningkatan SDM kehutanan
Peningkatan sarpras
Evaluasi dan Wasdal
Kegiatan-kegiatan pada tahun 2005 dirancang sebagai bagian dari kegiatan pokok yang dicanangkan dalam Renstra Departemen Kehutanan periode 2005-2009 yang disesuaikan dengan final draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009.
