2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 15 /Menhut-II/2008 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 13/MENHUT-II/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN MENTERI KEHUTANAN, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Departemen Kehutanan di bidang pengelolaan keuangan, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan. Mengingat

: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2004; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2006.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B.1184/M.PAN/4/2008 tanggal 30 April 2008.

dalam surat

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 13/MENHUT-II/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN.

2

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan : a.

Nomor : P. 17/Menhut-II/2005

b.

Nomor : P. 35/Menhut-II/2005

c.

Nomor : P. 46/Menhut-II/2006

d.

Nomor : P. 71/Menhut-II/2006

e.

Nomor : P. 17/Menhut-II/2007

diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 7 s/d Pasal 26 diubah, sehingga menjadi : “Pasal 7 Sekretariat Jenderal terdiri dari : a. Biro Perencanaan; b. Biro Kepegawaian; c. Biro Hukum dan Organisasi; d. Biro Keuangan; e. Biro Umum. Bagian Ketiga Biro Perencanaan “Pasal 8 Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama dalam negeri, penyusunan rencana makro dan kebijakan pembangunan bidang kehutanan, program anggaran, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Departemen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi kerja sama dalam negeri, perumusan rencana makro, kebijakan dan program, serta kebijakan anggaran pembangunan kehutanan, termasuk anggaran bantuan luar negeri, di lingkungan Departemen;

3 b. penyiapan koordinasi penyusunan standar, pedoman, dan prosedur penyusunan rencana dan kebijakan, program dan anggaran pembangunan kehutanan; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, pedoman, dan prosedur penyusunan rencana dan kebijakan, program dan anggaran pembangunan kehutanan; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan kebijakan, program dan anggaran, serta kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Departemen; e. pengelolaan data dan informasi pembangunan kehutanan. “Pasal 10 Biro Perencanaan terdiri dari: a. Bagian Rencana Umum Kehutanan; b. Bagian Program Anggaran; c. Bagian Evaluasi; d. Bagian Data dan Informasi. ”Pasal 11 Bagian Rencana Umum Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kerja sama dalam negeri, penyusunan rencana, kebijakan pembangunan kehutanan di lingkungan Departemen dan melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. “Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Rencana Umum Kehutanan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi kerja sama dalam negeri, penyusunan rencana umum pembangunan kehutanan; b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana makro kehutanan; c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan standar, pedoman dan posedur serta bimbingan teknis pelaksanaan rencana pembangunan kehutanan; d. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. “Pasal 13 Bagian Rencana Umum Kehutanan terdiri dari: a. Subbagian Rencana Pembangunan; b. Subbagian Rencana Makro; c. Subbagian Tata Usaha.

4 “Pasal 14 (1) Subbagian Rencana Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. (2) Subbagian Rencana Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana makro dan rencana kehutanan lintas sektor serta rencana tindak lanjut komitmen internasional. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan biro. “Pasal 15 Bagian Program Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kebijakan anggaran di lingkungan Departemen. “Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Program Anggaran menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi penyusunan program anggaran di lingkungan Departemen; b. koordinasi penyusunan program anggaran bantuan luar negeri; c. koordinasi penyusunan dokumen anggaran di lingkungan Departemen. “Pasal 17 Bagian Program Anggaran terdiri dari: a. Subbagian Program Anggaran I; b. Subbagian Program Anggaran II; c. Subbagian Program Anggaran Bantuan Luar Negeri. “Pasal 18 (1) Subbagian Program Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Badan Planologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan. (2) Subbagian Program Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan Inspektorat Jenderal.

5 (3) Subbagian Program Anggaran Bantuan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program anggaran bantuan luar negeri di lingkungan Departemen. “Pasal 19 Bagian Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kinerja, pelaporan kinerja pelaksanaan anggaran, dan pelaporan akuntabilitas Departemen, serta penyiapan bahan rapat koordinasi pimpinan di lingkungan Departemen. “Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan evaluasi kinerja Departemen; b. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal dan Departemen; c. penyiapan bahan laporan rapat koordinasi pimpinan bidang Perekonomian, KESRA, dan POLKAM; d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Departemen; e. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan luar negeri. “Pasal 21 Bagian Evaluasi terdiri dari: a. Subbagian Evaluasi I; b. Subbagian Evaluasi II; c. Subbagian Evaluasi III. “Pasal 22 (1) Subbagian Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas, laporan di lingkungan Sekretariat Jenderal, pidato kenegaraan, laporan sidang kabinet dan rapat koordinasi pimpinan bidang perekonomian. (2) Subbagian Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas, laporan di lingkungan Departemen dan rapat koordinasi pimpinan bidang KESRA. (3) Subbagian Evaluasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Departemen serta evaluasi agenda program nasional, dan rapat koordinasi pimpinan bidang POLKAM.

6

“Pasal 23 Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan pembangunan kehutanan. “Pasal 24 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan standar, pedoman dan prosedur pelaksanaan serta bimbingan teknis teknologi informasi dan komunikasi perencanaan pembangunan kehutanan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, pedoman dan prosedur pelaksanaan serta bimbingan teknis pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan kehutanan; c. penyiapan bahan penyusunan standar, pedoman dan prosedur pelaksanaan serta bimbingan teknis penyusunan statistik perencanaan pembangunan kehutanan. “Pasal 25 Bagian Data dan Informasi terdiri dari : a. Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi Perencanaan; b. Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data; c. Subbagian Penyajian Data dan Informasi. “Pasal 26 (1) Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standar, pedoman dan prosedur pelaksanaan serta bimbingan teknis pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi perencanaan pembangunan kehutanan. (2) Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan kehutanan. (3) Subbagian Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan statistik perencanaan pembangunan kehutanan.

7 2. Ketentuan Pasal 65 s/d Pasal 83 diubah, sehingga menjadi : Bagian Keenam Biro Keuangan “Pasal 65 Biro Keuangan mempunyai tugas merumuskan dan menyusun rancangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Departemen, perbendahaaraan dan tata usaha keuangan serta administrasi pengelola keuangan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, utang dan piutang negara, melakukan verifikasi keuangan, menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan Departemen. “Pasal 66 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan dan kebijakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Departemen; b. penyusunan dokumen isian pelaksanaan anggaran Depatemen; c. pengelolaan, ketatalaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Departemen; d. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak; e. pelaksanaan pengujian keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal, dan pembinaan perbendarahaan di lingkungan Departemen; f.

penyiapan pertimbangan penyelesaian masalah dan tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

g. penyusunan laporan keuangan lingkup Sekretariat Jenderal dan laporan konsolidasi tingkat Departemen. “Pasal 67 Biro Keuangan terdiri dari : a. Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran; b. Bagian Penerimaan Negara; c. Bagian Perbendaharaan; d. Bagian Akuntansi.

8 “Pasal 68 Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan investasi pemerintah di bidang kehutanan dan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pasal 69 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi perumusan pemerintah di bidang kehutanan;

kebijakan

pengelolaan

investasi

b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah di bidang kehutanan; c. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan utang piutang yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak lainnya; d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan anggaran Departemen. “Pasal 70 Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Subbagian Pengelolaan Investasi; b. Subbagian Pengelolaan Utang Piutang; c. Subbagian Pelaksanaan Anggaran. “Pasal 71 (1) Subbagian Pengelolaan Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyiapan bahan pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan investasi pemerintah di bidang kehutanan. (2) Subbagian Pengelolaan Utang Piutang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan dan penyiapan bahan pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan utang piutang yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. (3) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan penyiapan bahan penelaahan alokasi akun anggaran Departemen, serta penyiapan bahan penyusunan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal.

9 “Pasal 72 Bagian Penerimaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. “Pasal 73 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 72, Bagian Penerimaan Negara menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi dan penatausahaan (penerimaan, pembukuan, penyetoran dan pelaporan) penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan negara bukan pajak lainnya; b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam dan penerimaan negara bukan pajak lainnya; c. penyiapan bahan pembinaan teknis, pengelolaan, pelaporan dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak dari sumberdaya alam serta penerimaan negara bukan pajak lainnya; d. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. “Pasal 74 Bagian Penerimaan Negara terdiri dari : a. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Kayu; b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kayu; c. Subbagian Tata Usaha. “Pasal 75 (1) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Kayu mempunyai tugas melaksanakan pencatatan, penyetoran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam kayu lingkup Departemen Kehutanan. (2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kayu mempunyai tugas melaksanakan pencatatan, penyetoran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam non kayu termasuk hibah lingkup Departemen Kehutanan. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan laporan biro.

ketatausahaan,

10 “Pasal 76 Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta administrasi pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pasal 77 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan ketatalaksanaan keuangan; b. penyiapan bahan penunjukkan dan pembinaan pengelolaan keuangan; c. pengujian keuangan dan penerbitan surat perintah pembayaran lingkup Sekretariat Jenderal; d. penyelesaian proses tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan; e. koordinasi pelaporan pemeriksaan.

perkembangan

hasil

tindak

lanjut

laporan

hasil

“Pasal 78 Bagian Perbendaharaan terdiri dari : a. Subbagian Tata Laksana Keuangan; b. Subbagian Verifikasi; c. Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara. “Pasal 79 (1) Subbagian Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan ketatalaksanaan, bimbingan, pembinaan, evaluasi perbendaharaan di lingkungan Departemen. (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengujian keuangan dan perintah pembayaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal serta pemantauan, evaluasi dan pembinaan pengujian, perintah pembayaran di lingkungan Departemen. (3) Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan koordinasi pelaporan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal.

11 “Pasal 80 Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan menyusun pelaporan keuangan serta pembinaan akuntansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pasal 81 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi: a. melakukan penyiapan bahan, klasifikasi, analisis dan penyediaan data akuntansi dan pelaporan keuangan lingkup Departemen; b. melakukan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Sekretariat Jenderal serta konsolidasi laporan keuangan tingkat Departemen; c. penyiapan bahan sosialisasi standar, aplikasi, sistem akuntansi pemerintah; d. penyiapan bahan pemantauan dan pembinaan akuntansi dan laporan keuangan. “Pasal 82 Bagian Akuntansi terdiri dari: a. Subbagian Akuntansi I; b. Subbagian Akuntansi II; c. Subbagian Akuntansi III. “Pasal 83 (1) Subbagian Akuntansi I mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan review laporan keuangan aparat pengawasan internal pemerintah pada Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktorat Jenderal Rehabilitasi lahan dan Perhutanan Sosial, Badan Planologi, melaksanakan penyiapan laporan keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) dan Badan Layanan Umum (BLU) serta melaksanakan pemantauan dan pembinaan akuntansi dan laporan keuangan satuan kerja unit pelaksana teknis di pulau-pulau Sumatera dan Kalimantan. (2) Subbagian Akuntansi II mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan review laporan keuangan aparat pengawasan internal pemerintah pada Sekretariat Jenderal, dan melaksanakan penyiapan laporan konsolidasi tingkat Sekretariat Jenderal serta melaksanakan pemantauan dan pembinaan akuntansi dan laporan keuangan satuan kerja unit pelaksana teknis di pulau-pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

12 (3) Subbagian Akuntansi III mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan review laporan keuangan aparat pengawasan internal pemerintah pada Badan Penelitian dan Pengembangan, melaksanakan penyiapan laporan keuangan konsolidasi tingkat departemen serta melaksanakan pemantauan dan pembinaan akuntansi dan laporan keuangan satuan kerja unit pelaksana teknis di pulau-pulau Sulawesi, Maluku dan Papua. 3. Diantara Pasal 731 dan Bab XVI disisipkan 1 (satu) Bab baru yaitu Bab XV A yang terdiri dari 17 Pasal, yaitu Pasal 731 A, Pasal 731 B, Pasal 731 C, Pasal 731 D, Pasal 731 E, Pasal 731 F, Pasal 731 G, Pasal 731 H, Pasal 731 I, Pasal 731 J, Pasal 731 K, Pasal 731 L, Pasal 731 M, Pasal 731 N, Pasal 731 O, Pasal 731 P, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : BAB XV A PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI “Pasal 731 A (1) Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Departemen di bidang kerja sama luar negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Kerja Sama Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala. “Pasal 731 B Pusat Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan hubungan dan kerja sama luar negeri. “Pasal 731 C Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731 B, Pusat Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi pelaksanaan dan pengkajian hubungan dan kerja sama luar negeri bilateral dan multilateral; b. pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan hubungan dan kerja sama luar negeri bilateral dan multilateral; c. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

13 “Pasal 731 D Pusat Kerja Sama Luar Negeri terdiri dari: a. Bidang Bilateral dan Regional; b. Bidang Multilateral; c. Bagian Tata Usaha. “Pasal 731 E Bidang Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan negosiasi, pengkajian dan pelaksanaan hubungan dan kerja sama bilateral dan regional, serta pemantauan tindak lanjut kerja sama bilateral dan regional. “Pasal 731 F Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731 E, Bidang Bilateral dan Regional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan informasi pelaksanaan kerja sama bilateral dan regional; b. pemantauan dan penilaian pelaksanaan kerja sama bilateral dan regional; c. koordinasi antar instansi terkait dalam rangka kerja sama bilateral dan regional. “Pasal 731 G Bidang Bilateral dan Regional terdiri dari: a. Subbidang Bilateral Amerika dan Eropa; b. Subbidang Bilateral Asia, Afrika, Australia dan Regional.

“Pasal 731 H (1) Subbidang Bilateral Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta menyiapkan bahan penilaian pelaksanaan kerja sama bilateral wilayah Amerika dan Eropa. (2) Subbidang Bilateral Asia, Afrika, Australia dan Regional mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta mempersiapkan bahan penilaian pelaksanaan kerja sama wilayah Asia, Afrika, Australia dan Regional.

14 “Pasal 731 I Bidang Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan negosiasi, pengkajian dan pelaksanaan hubungan dan kerja sama multirateral serta pemantauan tindak lanjut hasil-hasil konvensi internasional terkait dengan sektor kehutanan. “Pasal 371 J Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731 I, Bidang Multilateral menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan informasi yang terkait dengan kerja sama multilateral; b. pemantauan dan penilaian pelaksanaan kerja sama multilateral; c. koordinasi antar instansi terkait dalam rangka kerja sama multilateral. “Pasal 731 K Bidang Multilateral terdiri dari: a. Subbidang Konvensi dan Organisasi Internasional; b. Subbidang Organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa. “Pasal 731 L (1) Subbidang Konvensi dan Organisasi Internasional pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan organisasi internasional. (2) Subbidang Organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa pengumpulan, pengolahan, penyajian bahan kerja bangsa-bangsa.

mempunyai tugas melakukan tindak lanjut konvensi dan mempunyai tugas melakukan sama organisasi perserikatan

“Pasal 731 M Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan Pusat dan kerja sama luar negeri. “Pasal 731 N Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731 M, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga; b. penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pusat serta kerja sama luar negeri.

15 “Pasal 731 O Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. b. c.

Subbagian Umum; Subbagian Rencana dan Keuangan; Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. “Pasal 731 P

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan. (2) Subbagian Rencana dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan bahan penyusunan rencana dan pengelolaan urusan keuangan. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pusat serta kerja sama luar negeri.

Pasal II (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 16 Mei 2008 MENTERI KEHUTANAN, Ttd, H.M.S. K A B A N Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Ttd, S U P A R N O, SH NIP. 08068472.

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN BIRO PERENCANAAN

BAGIAN RENCANA UMUM KEHUTANAN

SUBBAGIAN RENCANA PEMBANGUNAN

SUBBAGIAN RENCANA MAKRO

SUBBAGIAN TATA USAHA

BAGIAN DATA DAN INFORMASI

BAGIAN PROGRAM ANGGARAN

BAGIAN EVALUASI

SUBBAGIAN PROGRAM ANGGARAN I

SUBBAGIAN EVALUASI I

SUBBAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI PERENCANAAN

SUBBAGIAN PROGRAM ANGGARAN II

SUBBAGIAN EVALUASI II

SUBBAGIAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

SUBBAGIAN EVALUASI III

SUBBAGIAN PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI

SUBBAGIAN PROGRAM ANGGARAN BANTUAN LUAR NEGERI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

STRUKTUR ORGANISASI BIRO KEUANGAN BIRO KEUANGAN

BAGIAN INVESTASI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

BAGIAN PERBENDAHARAAN

BAGIAN PENERIMAAN NEGARA

BAGIAN AKUNTANSI

SUBBAGIAN PENGELOLAAN INVESTASI

SUBBAGIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KAYU

SUBBAGIAN TATA LAKSANA KEUANGAN

SUBBAGIAN AKUNTANSI I

SUBBAGIAN PENGELOLAAN UTANG PIUTANG

SUBBAGIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK NON KAYU

SUBBAGIAN VERIFIKASI

SUBBAGIAN AKUNTANSI II

SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO

SUBBAGIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN AKUNTANSI III

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KERJASAMA LUAR NEGERI PUSAT KERJASAMA LUAR NEGERI BAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN UMUM

SUBBAGIAN RENCANA & KEUANGAN

SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG MULTILATERAL

BIDANG BILATERAL DAN REGIONAL

SUBBIDANG KONVENSI DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

SUBBIDANG AMERIKA DAN EROPA

SUBBIDANG ORGANISASI PERSERIKATAN BANGSA BANGSA

SUBBIDANG ASIA,AFRIKA, AUSTRALIA, DAN REGIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL