CUPLIKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 299/Kpts/OT.140/7/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERTANIAN BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 Departemen Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah, dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 2 Departemen Pertanian mempunyai tugas membantu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
Presiden
dalam
Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Departemen Pertanian menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pertanian; b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen Pertanian; d. pengawasan atas pelaksanaan tugas Departemen Pertanian; e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Departemen Pertanian kepada Presiden. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Departemen Pertanian terdiri dari : a. Menteri; b. Sekretariat Jenderal; CUPLIKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERTANIAN
179
c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air; d. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; e. Direktorat Jenderal Hortikultura; f. Direktorat Jenderal Perkebunan; g. Direktorat Jenderal Peternakan; h. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; i.
Inspektorat Jenderal;
j. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; k. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian; l.
Badan Ketahanan Pangan;
m. Badan Karantina Pertanian; n. Staf Ahli Menteri Pertanian; o. Pusat Data dan Informasi Pertanian; p. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; q. Pusat Pembiayaan Pertanian; r. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; s. Surat Perizinan dan Investasi. BAB III SEKRETARIAT JENDERAL Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 5 Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi kegiatan Departemen; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen;
Analiais Kebijakan Pertanian. Volume 3 No. 2, Juni 2005 : 179-186
180
untuk
mendukung
c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 7 Sekretariat Jenderal terdiri dari : a. Biro Perencanaan; b. Biro Organisasi dan Kepegawaian; c. Biro Keuangan dan Perlengkapan; d. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; e. Biro Kerjasama Luar Negeri. Bagian Ketiga Biro Perencanaan Pasal 8 Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan perumusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian, serta pengelolaan tata usaha dan pembinaan kearsipan Departemen. Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan pembangunan pertanian; b. perencanaan program pembangunan pertanian; c. perencanaan anggaran; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian; CUPLIKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERTANIAN
181
e. pengelolaan urusan tata usaha Departemen, Menteri, dan Pimpinan; f.
pembinaan dan pengelolaan kearsipan Departemen;
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
BAB XI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 117 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pertanian. Pasal 118 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan pertanian; b. perumusan program penelitian dan pengembangan pertanian; c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian; d. evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian; e. pelaksanaan administrasi Badan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 119 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terdiri dari : a. Sekretariat Badan; b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan; c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura; d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan; e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Analiais Kebijakan Pertanian. Volume 3 No. 2, Juni 2005 : 179-186
182
Bagian Ketiga Sekretariat Badan Pasal 120 Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan. Pasal 121 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan urusan keuangan; b. pengelolaan urusan kepegawaian dan pendayagunaan jabatan fungsional; c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, serta penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan; d. pelaksanaan urusan perlengkapan; e. pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat; f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program; g. penyusunan informasi dan laporan pelaksanaan kegiatan; h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian Keempat Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Pasal 122 Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan program, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan tanaman pangan. Pasal 123 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan tanaman pangan; b. perumusan program penelitian dan pengembangan tanaman pangan; CUPLIKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERTANIAN
183
c. pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan; d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan tanaman pangan; e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan tanaman pangan; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. BAB XIX PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 175 (1) Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian adalah unsur penunjang Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 176 Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Pasal 177 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menyelenggarakan fungsi : a. perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; b. pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan di bidang pertanian; c. pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan di bidang pertanian; d. pemberi pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; e. pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian serta konsultansi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; f. evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Analiais Kebijakan Pertanian. Volume 3 No. 2, Juni 2005 : 179-186
184
CUPLIKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERTANIAN
185
Analiais Kebijakan Pertanian. Volume 3 No. 2, Juni 2005 : 179-186
186
STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN STAF STAF STAF AHLI STAF AHLI AHLI AHLI 1. 2. 3. 4.
SAM Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional; SAM Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pertanian; SAM Bidang Sistem Informasi dan Pengawasan; SAM Bidang Teknologi Pertanian. INSPEKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT DATA DAN INFORMASI PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
BADAN PENELITIAN KARANTINA PERTANIAN
PUSAT PEMBIAYAAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PEETRNAKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SEKRETARIAT BADAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
