2
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007; 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006; 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/ 3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian; 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57/M-IND/ PER/7/2006 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Atas Barang dan Jasa Produksi Dalam Negeri;
3
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Industri adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang, melalui proses pengolahan bahan baku, proses pembuatan/perakitan barang dari bahan baku atau komponen penyusunnya menyebabkan terjadi perubahan sifat, wujud, dan atau fungsi dari suatu barang sehingga memiliki nilai kegunaan dan nilai ekonomi yang lebih tinggi, termasuk kegiatan industri jasa keteknikan yang terkait erat dengannya, dan industri teknologi informasi. 2. Produk dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor. 3. Barang adalah benda dalam bentuk utuh maupun terurai, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/ peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran. 4. Jasa adalah layanan pekerjaan yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna serta proses pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Anggaran, yang terdiri dari Jasa Pemborongan, Jasa Konstruksi, Jasa Konstruksi Terintegrasi, dan jasa-jasa lainnya. 5. Jasa Konstruksi Terintegrasi (Jasa Engineering, Procurement, and Construction/EPC) adalah jasa perencanaan, pengadaan material dan peralatan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi tinggi serta tingginya tingkat risiko bagi para pihak atau kepentingan umum dalam suatu pekerjaan konstruksi. 6. Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.
4
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
7. Komponen dalam negeri pada barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri. 8. Komponen dalam negeri pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri. 9. Komponen dalam negeri pada gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri. 10. Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia dan memberikan manfaat terhadap perekonomian nasional dengan melakukan kegiatan: pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan; pemeliharaan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat seperti OHSAS 18000/SMK3 dan ISO 14000); pemberdayaan masyarakat/ lingkungan; serta penyediaan fasilitas pelayanan purna jual. 11. Penilaian sendiri (self assessment) adalah kegiatan menghitung dan menyatakan sendiri capaian TKDN dan BMP oleh Produsen atau Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan pedoman penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan dilengkapi datadata yang dapat dipertanggungjawabkan. 12. Verifikasi adalah kegiatan untuk melakukan pencocokan Capaian TKDN dan BMP yang dinyatakan sendiri oleh Penyedia barang/jasa (self assessment) dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha Penyedia barang/jasa sesuai dengan pedoman penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 13. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri adalah daftar yang memuat nama dan alamat produsen, jenis produk, spesifikasi, standard, kapasitas, dan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri. 14. Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri adalah daftar barang/jasa Produksi Dalam Negeri yang disusun berdasarkan kelompok barang/jasa.
5
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
15. Harga Penawaran adalah harga yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa. 16. Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa. 17. Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa, dimana unsur preferensi harga telah diperhitungkan berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan. 18. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan lebih lanjut oleh Pengguna Anggaran kepada penyedia barang/jasa tentang TKDN yang dinyatakan sendiri (self assessment) atau kepada Departemen Perindustrian tentang capaian TKDN dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri. 19. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta Kontraktor Kontrak Kerjasama. 20. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa. 21. Penyedia Barang/Jasa tingkat satu adalah produsen atau pemasok yang menghasilkan/menyediakan produk akhir. 22. Penyedia barang/jasa tingkat dua adalah Produsen yang menghasilkan barang seperti bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi, komponen, dan atau jasa untuk diolah lagi menjadi produk oleh penyedia barang/jasa tingkat satu. 23. Penyedia barang/jasa tingkat tiga adalah Produsen yang menghasilkan barang seperti bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi, komponen, dan atau jasa untuk diolah lagi menjadi produk oleh penyedia barang/jasa tingkat dua. 24. Produsen adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menghasilkan barang/jasa. 25. Perusahaan EPC Dalam Negeri adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi terintegrasi dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia. 26. Perusahaan EPC Nasional adalah perusahaan EPC Dalam Negeri dengan kepemilikan saham dan manajemen secara mayoritas dimiliki dan dikuasai oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
6
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
27. Perusahaan EPC Asing adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi terintegrasi dan didirikan bukan berdasarkan hukum Indonesia. 28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran dari: a. Kementerian daerah;
Negara/Lembaga/
satuan
kerja
perangkat
b. Bank Indonesia (BI), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD dan atau PHLN yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan; atau c. Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang pembiayaannya melalui pola kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha. BAB III PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI Pasal 3 (1) Setiap pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Pengguna Anggaran wajib memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mencantumkan persyaratan penggunaan produk dalam negeri mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaan pengadaan. (2) Pengguna Anggaran dalam melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.
7
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
Pasal 4 (1) Kewajiban memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi wajib menggunakan produk dalam negeri apabila dalam pengadaan barang/jasa telah terdapat barang/jasa yang ditawarkan yang mempunyai nilai penjumlahan TKDN dan BMP mencapai minimal 40% (empat puluh persen). (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diikuti oleh barang/jasa produksi dalam negeri sepanjang barang/jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, harga yang wajar, dan kemampuan penyerahan baik dari sisi waktu maupun jumlah. (3) Apabila jumlah barang/jasa produksi dalam negeri yang ditawarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat diperoleh dari barang/jasa luar negeri. (4) Apabila dalam pengadaan barang/jasa belum terdapat penawaran barang/jasa yang mempunyai nilai penjumlahan TKDN dan BMP minimal 40% (empat puluh persen), pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa yang menawarkan barang/jasa luar negeri.
Pasal 5 (1) Untuk pengadaan yang lebih dari satu jenis produk, kewajiban menggunakan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi: a. penyedia barang/jasa tingkat satu sebagai peserta lelang; b. penyedia barang/jasa tingkat dua; dan c. penyedia barang/jasa tingkat tiga. (2) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban melakukan penelitian TKDN dari masingmasing penyedia barang/jasa tingkat dua dan penyedia barang/jasa tingkat tiga.
8
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
BAB IV TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI Bagian Pertama Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang Pasal 6 (1) Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. (2) Harga barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. (3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk bahan (material) langsung, tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung pabrik (factory overhead), tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), dan Pajak Keluaran. (4) Penentuan komponen dalam negeri barang atau komponen luar negeri barang berdasarkan kriteria: a. untuk Bahan (Material) Langsung berdasarkan Negara Asal Barang (Country of Origin); b. untuk Alat Kerja/Fasilitas Kerja berdasarkan Kepemilikan dan Negara Asal; dan c. untuk Tenaga Kerja berdasarkan Kewarganegaraan. (5) Penelusuran penilaian TKDN barang dilakukan sampai dengan penyedia barang/jasa tingkat dua. (6) Format Rekapitulasi Penilaian TKDN barang suatu perusahaan dan contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini. Bagian Kedua Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Pasal 7 (1) Tingkat Komponen Dalam Negeri jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara harga jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga jasa keseluruhan.
9
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
(2) Harga jasa keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa. (3) Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk manajemen proyek dan perekayasaan, alat kerja/fasilitas kerja, konstruksi dan fabrikasi serta jasa umum, tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), dan Pajak Keluaran. (4) Penentuan komponen dalam negeri jasa atau komponen luar negeri jasa berdasarkan kriteria: a. untuk Bahan (Material) Langsung berdasarkan Negara Asal Barang (Country of Origin); b. untuk Alat Kerja/Fasilitas Kerja berdasarkan Kepemilikan dan Negara Asal; dan c. untuk Tenaga Kerja berdasarkan Kewarganegaraan. (5) Penelusuran penilaian TKDN jasa dilakukan sampai dengan penyedia barang/jasa tingkat tiga. (6) Format Rekapitulasi Penilaian TKDN jasa suatu perusahaan jasa dan contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
Bagian Ketiga Tingkat Komponen Dalam Negeri Gabungan Barang dan Jasa Pasal 8 (1) Tingkat Komponen Dalam Negeri gabungan barang dan jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara keseluruhan harga komponen dalam negeri barang ditambah keseluruhan harga jasa dalam negeri terhadap seluruh harga barang dan jasa. (2) Keseluruhan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dalam negeri atau untuk menghasilkan jasa dalam negeri atau penjumlahan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. (3) Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk material langsung (bahan baku), peralatan (barang jadi), manajemen proyek dan perekayasaan, alat kerja/fasilitas kerja, konstruksi dan
10
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
fabrikasi serta jasa umum, tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), dan Pajak Keluaran. (4) Penentuan komponen dalam negeri gabungan barang/jasa atau komponen luar negeri barang/jasa berdasarkan kriteria: a. untuk Bahan (Material) Langsung berdasarkan Negara Asal Barang (Country of Origin); b. untuk Alat Kerja/Fasilitas Kerja berdasarkan Kepemilikan dan Negara Asal; dan c. untuk Tenaga Kerja berdasarkan Kewarganegaraan. (5) Penelusuran penilaian TKDN gabungan barang dan jasa dilakukan sampai dengan penyedia barang/jasa tingkat tiga. (6) Format Rekapitulasi Penilaian TKDN gabungan barang dan jasa serta contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Menteri ini. BAB V BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN Pasal 9 (1) Nilai BMP ditentukan maksimum 15% (lima belas persen) dihitung berdasarkan pembobotan atas manfaat ekonomi yang diberikan perusahaan bagi perekonomian nasional. (2) Nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan bobot dalam pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan; pemeliharaan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat seperti OHSAS 18000/SMK3 dan ISO 14000); pemberdayaan masyarakat/ lingkungan; serta fasilitas pelayanan purna jual. (3) Format Rekapitulasi Penilaian BMP sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
BAB VI PERNYATAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI Pasal 10 (1) Produsen menghitung dan menyatakan sendiri (self assessment) Capaian TKDN barang yang diproduksinya.
11
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
(2) Capaian TKDN barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan setiap jenis barang yang diproduksi dengan bahan baku dan proses produksi yang sama. (3) Dalam menyatakan sendiri (self assessment) Capaian TKDN barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (4) Apabila Produsen dalam menyatakan sendiri Capaian TKDNnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mempertanggungjawabkan data pendukungnya secara benar, maka komponen yang diajukan dalam pernyataan sendiri (self assessment) dinyatakan sebagai komponen luar negeri. (5) Capaian TKDN barang hasil pernyataan sendiri (self assessment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis (manual) kepada Departemen Perindustrian atau secara on-line melalui situs internet (website) yang dikelola oleh Departemen Perindustrian untuk ditampilkan pada situs internet (website) dimaksud. (6) Tata cara menyatakan sendiri (self assessment) Capaian TKDN barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian. Pasal 11 (1) Penyedia barang/jasa pada saat mengikuti lelang wajib mencantumkan Capaian TKDN barang/jasa atau Capaian TKDN gabungan barang dan jasa yang ditawarkannya pada dokumen penawaran dengan cara menghitung dan menyatakan sendiri (self assessment). (2) Pernyataan sendiri (self assessment) Capaian TKDN barang/jasa atau TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap lelang/kontrak. (3) Dalam menyatakan sendiri (self assessment) Capaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III atau Lampiran V Peraturan Menteri ini. (4) Apabila Penyedia barang/jasa dalam menyatakan sendiri Capaian TKDNnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mempertanggungjawabkan data pendukungnya secara benar, maka komponen yang diajukan dalam pernyataan sendiri (self assessment) dinyatakan sebagai komponen luar negeri.
13
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
(2) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan capaian TKDN hasil pernyataan sendiri (self assessment) yang disampaikan secara on-line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dapat menjadi acuan bagi Penyedia barang/jasa atau Pengguna Anggaran dalam memberikan Preferensi Harga. (3) Apabila diperlukan Panitia Pengadaan barang/jasa dapat melakukan klarifikasi terhadap kebenaran Capaian TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Departemen Perindustrian. (4) Hasil verifikasi yang dilakukan sebagai tindak lanjut klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan untuk evaluasi Daftar Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 14 (1) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri selain diterbitkan dalam bentuk buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), juga diterbitkan dalam bentuk CDROM dan atau dipublikasikan secara on-line pada situs internet (website) Departemen Perindustrian. (2) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan dalam bentuk buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau CD-ROM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui dan dievaluasi setiap tahun. (3) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dipublikasikan secara on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui setiap saat. (4) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan atau disebarluaskan oleh Departemen Perindustrian kepada Pengguna Anggaran dan Penyedia barang/jasa atau yang terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah atau pihak lain yang memerlukan. BAB IX DAFTAR KELOMPOK BARANG/JASA Pasal 15 (1) Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.
14
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
(2) Barang/jasa yang belum tercantum dalam Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperlakukan sebagai barang/jasa produksi dalam negeri apabila telah diberi tanda sah oleh Pejabat Eselon II Departemen Perindustrian yang membidangi industri yang memproduksi barang/jasa dimaksud. (3) Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini dapat ditambah atau dikurangi secara berkala dengan Peraturan Menteri. BAB X PREFERENSI HARGA Pasal 16 (1) Penyedia
barang/jasa yang menawarkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan Preferensi Harga sesuai dengan Capaian TKDN masingmasing barang/jasa tanpa memperhitungkan Nilai BMP.
(2) Preferensi Harga hanya diberikan kepada perusahaan yang
memproduksi barang/jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen). (3) Besaran preferensi harga yang diberikan kepada masing-
masing penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) untuk pengadaan barang yang dibiayai dengan dana dalam negeri atau dilakukan dengan pola kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha, sedangkan untuk pengadaan jasa setinggi-tingginya 7,5% (tujuh setengah persen); b. setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) untuk pengadaan barang yang dibiayai dengan dana pinjaman/hibah luar negeri, sedangkan untuk pengadaan jasa setinggi-tingginya 7,5% (tujuh setengah persen); c. untuk pengadaan gabungan antara barang dan jasa, perhitungan Preferensi Harga masing-masing komponen mengikuti ketentuan huruf a dan huruf b di atas, dengan persentase masing-masing TKDN unsur barang dan jasa dihitung dari perbandingan antara: 1) nilai barang dalam negeri dengan total nilai barang; 2) nilai jasa dalam negeri dengan total nilai jasa.
15
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
(4) Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan secara proporsional sesuai dengan Capaian TKDN barang/jasa yang dimiliki Penyedia barang/jasa. (5) Untuk pengadaan Jasa Konstruksi Terintegrasi (Jasa EPC),
di samping diberikan preferensi harga berdasarkan TKDN sesuai ketentuan pada ayat (2), Perusahaan EPC Nasional diberikan tambahan preferensi harga berdasarkan status perusahaan sebagai berikut: a. sebesar 7,5% (tujuh setengah persen), apabila dikerjakan sepenuhnya oleh Perusahaan EPC Nasional dan minimal 50% (lima puluh persen) dari harga penawaran dilaksanakan di wilayah Indonesia; b. sebesar 5% (lima persen), apabila dikerjakan oleh konsorsium perusahaan-perusahaan EPC Dalam Negeri dimana: 1) Perusahaan EPC Nasional bertindak pemimpin konsorsium (lead firm);
sebagai
2) minimal 50% (lima puluh persen) dari harga penawaran dilakukan oleh Perusahaan EPC Nasional; dan 3) minimal 50% (lima puluh persen) dari penawaran dilaksanakan di wilayah Indonesia.
harga
BAB XI HARGA EVALUASI AKHIR Pasal 17 (1) Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) dilakukan hanya terhadap peserta pengadaan yang lolos dalam evaluasi administrasi dan teknis. (2) Rumus perhitungan Harga Evaluasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: HEA =
(
1 1 + KP
) X HP
Untuk HEA Barang: HEA Barang =
(
1 (1 + KPBarang
) X HP
(
1 (1 + KPJasa
) X HP
Barang
Untuk HEA Jasa: HEA Jasa =
Jasa
(HEA)
16
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
Untuk HEA Gabungan Barang/Jasa: HEA Gabungan Barang/Jasa =
HEA Barang + HEA Jasa
Untuk HEA Status Perusahaan EPC: HEAEPC = { HEA Barang + HEA Jasa } x
100%
( (100% + Psp (%) )
Keterangan: HEA
= Harga Evaluasi Akhir
KPBarang
= Koefisien Preferensi Barang yang diperoleh dari TKDN Barang (%) dikali Preferensi tertinggi Barang (%) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
HPBarang = Harga Penawaran Barang KPJasa
= Koefisien Preferensi Jasa = TKDN Jasa (%) dikali Preferensi tertinggi Jasa(%) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
HPJasa
= Harga Penawaran Jasa
Psp
= Preferensi status perusahaan jasa EPC (jasa konstruksi terintegrasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4)
(3) Apabila dalam penawaran terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan Harga Evaluasi Akhir (HEA) yang sama, maka pemenang diberikan kepada penawar dengan Capaian TKDN terbesar. Pasal 18 (1) Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak mengubah harga penawaran dan hanya digunakan Panitia Pengadaan barang/jasa untuk keperluan perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) guna menetapkan peringkat pemenang lelang. (2) Contoh Perhitungan HEA dengan memasukan unsur TKDN dan Preferensi Harga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Menteri ini.
17
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
BAB XII TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI Bagian Pertama Tim P3DN Kementerian Negara/ Lembaga Pemerintah Non Departemen Pasal 19 (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah, BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Tim P3DN pada Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah, BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS. (2) Setiap pembentukan Tim P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan di bawah koordinasi: a. untuk Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen harus ditempatkan di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama; b. untuk Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota harus ditempatkan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah; dan c. untuk BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku di unit kerja masingmasing. (3) Pembentukan Tim P3DN di Kementerian Negara/Lembaga/ satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di unit kerja di luar Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/ Sekretaris Daerah sepanjang tetap berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama/ Sekretaris Daerah. Pasal 20 (1) Tim P3DN Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bertugas: a. melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penggunaan produk dalam negeri di lingkungan masing-masing instansi;
18
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
b. melakukan monitoring dan apabila diperlukan melakukan penyaksian pada proses produksi dan atau pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri; c. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran TKDN antara penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang); dan d. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh Menteri/Pimpinan instansi masing-masing. (2) Tim P3DN melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri/Pimpinan instansi masingmasing dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas P3DN. Pasal 21 (1) Susunan keanggotaan Tim P3DN Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mengacu pada susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Menteri ini. (2) Penunjukan wakil dari KADIN, Asosiasi terkait tertentu dan atau Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua Tim P3DN Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan pada setiap permasalahan yang dihadapi. Pasal 22 Menteri/Pimpinan instansi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) melaporkan realisasi penggunaan produk dalam negeri di instansi masing-masing kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden. Bagian Kedua Tim P3DN Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pasal 23 (1) Tim P3DN Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bertugas:
19
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
a. melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penggunaan produk dalam negeri di lingkungan masing-masing instansi; b. melakukan monitoring dan apabila diperlukan melakukan penyaksian pada proses produksi dan atau pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri; c. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran TKDN antara Penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang); dan d. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota masing-masing. (2) Tim P3DN melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur/Bupati/Walikota masingmasing dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian. Pasal 24 (1) Susunan keanggotaan Tim P3DN Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mengacu pada susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Menteri ini. (2) Penunjukan wakil dari KADINDA, Asosiasi terkait tertentu dan atau Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua Tim P3DN Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan pada setiap permasalahan yang dihadapi. Pasal 25 Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) melaporkan realisasi penggunaan produk dalam negeri di instansi masing-masing kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden. Bagian Ketiga Tim P3DN BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS Pasal 26 (1) Tim P3DN BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bertugas:
20
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
a. melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penggunaan produk dalam negeri di lingkungan masing-masing instansi; b. melakukan monitoring dan apabila diperlukan melakukan penyaksian pada proses produksi dan atau pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri; c. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran TKDN antara penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang); dan d. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh Pimpinan masing-masing. (2) Tim P3DN BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan masing-masing dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas P3DN. Pasal 27 Susunan keanggotaan Tim P3DN BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mengacu pada susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan Menteri ini. Pasal 28 Pimpinan BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) melaporkan realisasi penggunaan produk dalam negeri di instansi masing-masing kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden. BAB XIII MASA BERLAKU TIM P3DN DAN PEMBIAYAAN Pasal 29 Tim P3DN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 26 mempunyai masa kerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
21
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
Pasal 30 Segala biaya yang diperlukan oleh Tim P3DN Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen dibebankan kepada APBN instansi masing-masing. Pasal 31 Segala biaya yang diperlukan oleh Tim P3DN Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD instansi masing-masing. Pasal 32 Segala biaya yang diperlukan oleh Tim P3DN BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dibebankan kepada anggaran instansi masing-masing. BAB XIV PELAPORAN KEPADA TIMNAS P3DN Pasal 33 (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan oleh Pimpinan Kementerian Negara/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah, BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS kepada Menteri selaku Ketua Timnas P3DN setiap 6 (enam) bulan selambatlambatnya pada tanggal 15 Januari dan tanggal 15 Juli tahun yang bersangkutan. (2) Menteri selaku Ketua Timnas P3DN melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Februari dan tanggal 5 Agustus tahun yang bersangkutan.
22
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
BAB XV PENGHARGAAN ATAS PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI Pasal 34 (1) Menteri melakukan penilaian dan memberikan peringkat setiap tahun kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga/ satuan kerja perangkat daerah, BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS terhadap penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Penilaian dan pemberian peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pokja Timnas P3DN yang dibentuk dengan Peraturan Menteri. BAB XVI SANKSI Pasal 35 Penyedia barang/jasa yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sebagai berikut : 1. Sanksi administrasi; Sanksi administratif diberikan kepada penyedia barang/jasa yang bersangkutan dalam bentuk peringatan tertulis dan bilamana terbukti dengan sengaja memalsukan data komponen dalam negeri, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan sanksi antara lain dimasukan dalam daftar hitam (black list); 2. Sanksi finansial; a. Sanksi perubahan tingkat komponen dalam negeri yang tidak mengubah peringkat pemenang. Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan normalisasi harga yang dimenangkan dengan normalisasi harga atas tingkat komponen dalam negeri yang sebenarnya. Contoh perhitungan besarnya sanksi yang dikenakan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Menteri ini.
23
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 49/M-IND/PER/5/2009
b. Sanksi perubahan tingkat komponen dalam negeri yang mengubah peringkat pemenang. Besarnya sanksi adalah selisih nilai penawaran yang dimenangkan dengan penawaran terbaik yang dikalahkan ditambah selisih perhitungan normalisasi harga yang dimenangkan dengan normalisasi harga atas tingkat komponen dalam negeri yang sebenarnya. Contoh perhitungan besarnya sanksi yang dikenakan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV Peraturan Menteri ini. Pasal 36 Sanksi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 angka 2 disetorkan kepada Kas Negara. Pasal 37 Pengguna Anggaran yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 38 Pimpinan Kementerian Negara/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah, BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mensyaratkan TKDN yang lebih ketat dari ketentuan Pasal 4, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 Hal-hal teknis operasional yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian. Pasal 40 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: a.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/ 2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri; dan
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 49/M-IND/PER/5/2009 TANGGAL : 12 Mei 2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAFTAR LAMPIRAN 1.
LAMPIRAN I
:
Format Rekapitulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang
2.
LAMPIRAN II
:
Contoh Komponen-komponen Biaya Dalam Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang
3.
LAMPIRAN III
:
Format Rekapitulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Jasa
4.
LAMPIRAN IV
:
Contoh Komponen-komponen Biaya Dalam Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Jasa
5.
LAMPIRAN V
:
Format Rekapitulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Gabungan Barang dan Jasa
6.
LAMPIRAN VI
:
Contoh Komponen-komponen Biaya Dalam Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Gabungan Barang dan Jasa
7.
LAMPIRAN VII
:
Format Rekapitulasi Penilaian Bobot Manfaat Perusahaan (Nilai BMP)
8.
LAMPIRAN VIII
:
Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
9.
LAMPIRAN IX
:
Contoh Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) Dengan Preferensi Harga
10.
LAMPIRAN X
Susunan Anggota Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen
11.
LAMPIRAN XI
Susunan Anggota Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
12.
LAMPIRAN XII
Susunan Anggota Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Bank Indonesia, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 49/M-IND/PER/5/2009 TANGGAL : 12 Mei 2009
FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) BARANG
Biaya per 1 (Satu) Satuan Produk
URAIAN
KDN
KLN
Total
% TKDN
I.
Material Langsung (Bahan Baku)
(1A)
(1B)
(1C)
(1D)
II.
Tenaga Kerja Langsung
(2A)
(2B)
(2C)
(2D)
III.
Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)
(3A)
(3B)
(3C)
(3D)
(4A)
(4B)
(4C)
(4D)
Biaya Produksi
Catatan : 1. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah Biaya material langsung (bahan baku), tenaga kerja langsung, dan Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) yang berasal dari dalam negeri. 2. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah Biaya material langsung (bahan baku), tenaga kerja langsung, dan Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) yang berasal dari luar negeri. 3. Formulasi Perhitungan: % TKDN (4D)
= Biaya Produksi Total (4C) - Biaya Produksi KLN (4B) x 100% Biaya Produksi Total (4C)
% TKDN (4D)
= Biaya Produksi KDN (4A) x 100% Biaya Produksi Total (4C)
1
Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
4. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan : − Untuk material langsung (bahan baku), dilengkapi dengan spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian dan harga beli material; − Untuk Tenaga Kerja Langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan; − Untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) yang berupa mesin/alat kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti pemilikan, nama mesin, spesifikasi, jumlah mesin, alokasi, dan nilai depresiasi atau biaya sewa; − Untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) yang berupa tenaga kerja tidak langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan; − Untuk biaya tidak langsung pabrik (Factory Overhead) yang berupa jasa harus dilengkapi pemasok, biaya pengurusan serta alokasi penggunaan; 5. Perhitungan persentasi (%) TKDN atau Capaian TKDN dilakukan pada setiap jenis produk. Yang dimaksud dengan jenis produk adalah produk yang mempunyai bahan baku dan proses produksi yang sama. 6. Format ini digunakan untuk menghitung TKDN Barang produk tunggal yang melalui proses manufakturing atau fabrikasi.
2
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 49/M-IND/PER/5/2009 TANGGAL : 12 Mei 2009 CONTOH KOMPONEN-KOMPONEN BIAYA DALAM PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) BARANG I
Material Langsung (Bahan Baku)
1
Harga beli bahan langsung yang dipakai, misalnya: Plat (untuk pembuatan Pipa), Solvent & Kaleng (untuk pembuatan Cat), Motherboard (untuk pembuatan CPU dari Personal Computer)
2
Harga beli bahan pendukung, misalnya: Kawat Las (untuk pengelasan pada pembuatan Pipa), Perekat/Lem (untuk menempelkan label pada Kaleng Cat), Timah (untuk melekatkan komponen pada PCB motherboard dari CPU Personal Computer)
3
Biaya pengiriman (freight cost)
4
Biaya asuransi (insurance cost)
5
Bea Masuk dan Pajak-pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
6
Biaya Bongkar Muat
7
Biaya Sewa Gudang di pelabuhan
8
Biaya Handling dan Transportasi ke pabrik
9
Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (Receiving & Inspection Cost), misal biaya proses inspeksi, biaya barang rusak (rejected material)
10
Royalti untuk bahan langsung dan/atau bahan pendukung
11
Dan lain-lain
II
Tenaga Kerja Langsung
1
Upah untuk tenaga kerja yang terkait (touch) langsung dengan pembuatan (manufacturing) produk yang dinilai, misalnya: foreman, operator, helper, QC inspektor
2
Pajak Penghasilan
3
Lembur
4
Tunjangan makan, tunjangan transportasi dan tunjangan kesehatan
5
Asuransi untuk tenaga kerja
6
Baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja
7
Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi
8
Dan lain-lain
III
Biaya Tidak langsung Pabrik (Factory Overhead)
1
Material Habis Pakai (Consumable Material), misalnya : gas, solar, pelumas, pendingin (coolant), cairan hidrolis (hydraulic fluid), gemuk (grease), sand blasting, mata pahat (insert, cutting tool), batu gerinda.
2
Upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung (pengawas/manajemen) dengan pembuatan (manufacturing) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, supervisor produksi, manajer QA/QC, tim engineering.
3
Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung pabrik/workshop yang terkait langsung dengan produk yang dinilai
3
Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
4
Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai
5
Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang
6
Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi
7
Lisensi dan Paten (Licence and Patent) untuk produk jadi
8
Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi)
9
Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan
10
Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: office boy dan cleaning service untuk lokasi produksi
11
Biaya Pengujian Produk (Testing Product)
12
Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai.
13
Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)
14
Biaya untuk program mutu (quality program)
Catatan: -
Contoh komponen-komponen biaya tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing -masing perusahaan/penyedia barang dan jasa atau lingkup pekerjaan.
4
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN R.I NOMOR : 49/M-IND/PER/5/2009 TANGGAL : 12 Mei 2009 FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) JASA Nilai Jasa *) Rupiah Uraian Pekerjaan
TKDN JASA
Total KLN
(1)
KDN Rp
%KDN
Rp
% TKDN
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Manajemen Proyek dan Perekayasaan
(1A)
(1B)
(1C)
(1D)
(1E)
(1F)
II. Alat Kerja / Fasilitas Kerja
(2A)
(2B)
(2C)
(2D)
(2E)
(2F)
III. Konstruksi dan Fabrikasi
(3A)
(3B)
(3C)
(3D)
(3E)
(3F)
IV. Jasa Umum
(4A)
(4B)
(4C)
(4D)
(4E)
(4F)
Biaya Jasa
(5A)
(5B)
(5C)
(5D)
(5E)
(5F)
Jasa I.
Catatan : 1. Nilai Jasa tidak termasuk Keuntungan, Overhead Perusahaan dan Pajak Keluaran. 2. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah Biaya Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan jasa lainnya dari dalam negeri. 3. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah Biaya Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan jasa lainnya dari luar negeri. 4. Formulasi Perhitungan: Biaya Jasa Total (5C) - Biaya Jasa KLN (5A) Biaya Jasa Total (5C)
% TKDN Jasa
=
% TKDN Jasa
= Biaya Jasa KDN (5B) Biaya Jasa Total (5C)
5
Lampiran III Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
5. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan : − Untuk Manajemen dan Engineering dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah, durasi kerja, dan gaji per bulan. − Untuk Alat Kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti kepemilikan, nama mesin, Spesifikasi, Jumlah mesin, durasi pemakaian, dan nilai depresiasi/biaya sewa. − Untuk Konstruksi/Fabrikasi dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah, durasi kerja, dan gaji per bulan. − Untuk Jasa Umum dilengkapi dengan Pemasok, Jumlah, Biaya pengurusan per bulan. 6. Format ini digunakan untuk perhitungan TKDN Jasa dalam proses pengadaan jasa.
6
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 49/M-IND/PER/5/2009 TANGGAL : 12 Mei 2009
CONTOH KOMPONEN-KOMPONEN BIAYA DALAM PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) JASA I.A
Manajemen Proyek (Project Management)
1
Tenaga Kerja
2
Fasilitas Kerja
3
Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)
I.B
Perekayasaan (Engineering)
1
Tenaga Kerja
2
Fasilitas Kerja
3
Biaya Tidak Langsung Proyek (Overhead Project)
II.
Alat Kerja/Fasilitas Kerja
1
Sewa/Depresiasi Alat Kerja (Crane, Forklift, dsb)
2
Fasilitas Pabrik
3
Bangunan-Tanah Pabrik
III.A
Konstruksi
1
Penempatan Mobilisasi / Demobilisasi
2
Tenaga kerja
3
Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)
III.B
Fabrikasi
1
Upah (Wages)
2
Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi
3
Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)
IV.
Jasa Umum
1
Asuransi
2
Lisensi dan Paten (Licence and Patent)
3
Utilities (Listrik, Air, Telekomunikasi)
4
Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang (Maintenance, Repair & Spare Part)
5
Penjaminan Mutu (Quality Assurance)
6
Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan (HSE)
7
Biaya Tidak langsung Pabrik (Factory Overhead)
8
Biaya Bahan Habis Pakai (Consumable) - Gas - Solar
7
Lampiran IV Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009 - Pelumas - Air proses - Pendingin (Coolant) - Minyak Hidrolik (Hydraulic Fluid) - Gemuk (Grease) - Sand Blasting/ Painting/ Coating Material
Catatan: - Contoh komponen-komponen biaya tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing -masing perusahaan/penyedia barang dan jasa atau lingkup pekerjaan
8
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 49/M-IND/PER/5/2009 TANGGAL : 12 Mei 2009 FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) BARANG DAN JASA Nilai Gabungan TKDN Barang dan Jasa *) (Rp) GABUNGAN % TKDN % Total KLN KDN Rp TKDN Rp %KDN (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Uraian Pekerjaan (1) Barang I. Material Langsung (Bahan Baku) II. Peralatan (Barang Jadi)
(1A)
(1B)
(1C)
(1D)
(1E)
(1F)
(1G)
(2A)
(2B)
(2C)
(2D)
(2E)
(2F)
(2G)
Sub Total Barang
(3A)
(3B)
(3C)
(3D)
(3E)
(3F)
(3G)
Jasa III. Manajemen Proyek dan Perekayasaan IV. Alat Kerja / Fasilitas Kerja
(4A)
(4B)
(4C)
(4D)
(4E)
(4F)
(4G)
(5A)
(5B)
(5C)
(5D)
(5E)
(5F)
(5G)
V. Konstruksi dan Fabrikasi
(6A)
(6B)
(6C)
(6D)
(6E)
(6F)
(6G)
VI. Jasa Umum
(7A)
(7B)
(7C)
(7D)
(7E)
(7F)
(7G)
(8E)
(8F)
(8G)
(9F)
(9G)
A.
B.
Sub Total Jasa
(8A)
(8B)
(8C)
(8D)
C.
Total Biaya (A + B)
(9A)
(9B)
(9C)
(9D)
Catatan: 1. Nilai Gabungan Barang/Jasa, tidak termasuk Keuntungan, Overhead Perusahaan dan Pajak Keluaran. 2. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasa lainnya dari dalam negeri. 3. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasa lainnya dari luar negeri. 4. Formulasi Perhitungan:
% TKDN Gabungan Barang & Jasa
=
Biaya Barang Total (3C) - Biaya Barang KLN (3A) Biaya Gabungan Barang dan Jasa (9C)
+ Biaya Jasa Total (8C) - Biaya Jasa KLN (8A) Biaya Gabungan Barang dan Jasa (9C) 9
Lampiran V Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
5. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan: −
Untuk Manajemen Proyek dan Perekayasaan dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah, durasi kerja dan gaji per bulan
−
Untuk Alat Kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti kepemilikan, nama mesin, spesifikasi, Jumlah mesin, durasi pemakaian dan nilai depresiasi/biaya sewa
−
Untuk Konstruksi/Fabrikasi dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah, durasi kerja dan gaji per bulan
−
Untuk Jasa Umum dilengkapi dengan Pemasok, Jumlah, Biaya pengurusan per bulan
−
Untuk material langsung (bahan baku) dilengkapi dengan Spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian dan biaya pembelian material langsung.
−
Untuk Peralatan (Barang Jadi) dilengkapi dengan Spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian dan biaya pembelian peralatan.
6. Format ini digunakan untuk: a. Perhitungan TKDN Barang dalam proses pengadaan barang (tanpa mengisi format Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi/Fabrikasi dan Jasa Umum); b. Perhitungan TKDN Gabungan Barang/Jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa; Barang yang dimaksud pada huruf a dan b dapat berupa produk tunggal atau kumpulan berbagai produk.
10
LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 49/M-IND/PER/5/2009 TANGGAL : 12 Mei 2009
CONTOH KOMPONEN-KOMPONEN BIAYA DALAM PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) GABUNGAN BARANG DAN JASA I
Bahan (Material) Langsung
1
Harga beli bahan langsung yang dipakai
2
Procurement Cost (LC Charges dan Bank Charges)
3
Pengiriman (freight)
4
Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
5
Bongkar muat
6
Sewa gudang di pelabuhan
7
Handling dan Transportasi
8
Asuransi Bahan Langsung
9
Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (Receiving & Inspection Cost) - Biaya Proses Inspeksi - Biaya Barang Rusak (Rejected Material)
10
Royalti
II
Peralatan
1
Harga beli Boiler, Genset, Pressure Vessel, Pump, dan mesin-mesin lainnya
2
Pengiriman (freight)
3
Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
4
Bongkar muat
5
Sewa gudang di pelabuhan
6
Handling and transprotasi
7
Asuransi Peralatan
8
Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (Receiving & Inspection Cost) - Biaya Proses Inspeksi - Biaya Barang Rusak (Rejected Material)
III.A
Manajemen Proyek (Project Management)
1
Tenaga Kerja
2
Fasilitas Kerja
3
Biaya Habis Pakai (Consumable)
4
Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)
III.A
Perekayasaan (Engineering)
1
Tenaga Kerja
2
Fasilitas Kerja
3
Biaya Habis Pakai (Consumable)
4
Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)
11
Lampiran VI Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
IV
Alat Kerja/Fasilitas Kerja
1
Sewa Peralatan (Crane, Forklift, dsb)
2
Peralatan Pabrik
3
Bangunan-Tanah Pabrik
V.A
Konstruksi
1
Penempatan Mobilisasi / Demobilisasi
2
Tenaga kerja
3
Marine Spread
4
Biaya Bahan Habis Pakai (Consumable)
5
Peralatan Kerja (Portable)
6
Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)
V.B
Biaya Fabrikasi
1
Upah (Wages)
2
Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi
3
Bahan Tidak Langsung, misalnya: gas, solar, pelumas, air proses, pendingin (coolant), minyak hidrolik (hydraulic fluid), Gemuk (Grease), Sand Blasting/ Painting/ Coating Material
VI
Jasa Umum
1
Asuransi
2
Lisensi dan Paten (Licence and Patent)
3
Utilities (Listrik, Air, Telekomunikasi)
4
Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang (Maintenance, Repair & Spare Part)
5
Penjaminan Mutu (Quality Assurance)
6
Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan (HSE)
7
Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)
Catatan: - Contoh komponen-komponen biaya tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing perusahaan/penyedia barang dan jasa atau lingkup pekerjaan.
12
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 49/M-IND/PER/5/2009 TANGGAL : 12 Mei 2009 FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (NILAI BMP)
NO
I
II
III
IV
FAKTOR PENENTUAN BOBOT PERUSAHAAN
KRITERIA
BATAS NILAI BMP BOBOT BOBOT (%) MAKSIMUM
Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan
- Minimal Rp 1 Milyar - Setiap Kelipatan Rp 1 Milyar
5%
Kepemilikan sertifikat: - kesehatan, keselamatan kerja (30%); dan - pemeliharaan lingkungan (70%)
- Tidak Ada
0%
- Ada
20%
- Minimal Rp 2 Milyar
3%
Pemberdayaan Masyarakat/Lingkungan
Fasilitas Pelayanan Purna Jual
5%
- Setiap kelipatan Rp 2 Milyar
3%
- Investasi minimal Rp 1 Milyar
5%
- Setiap kelipatan Rp 1 Milyar
5%
13
30%
4,50%
20%
3,00%
30%
4,50%
20%
3,00%
100%
15,00%
LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 49/M-IND/PER/5/2009 TANGGAL : 12 Mei 2009
DAFTAR KELOMPOK BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI NO.
NAMA BARANG/JASA
SPESIFIKASI
1. BAHAN PENUNJANG PERTANIAN 1.
Pupuk Urea
2. 3.
Pupuk ZA Pupuk NPK
4. 5.
Pupuk Organik Fungisida
6.
Herbisida
7.
Insektisida
8.
Akarisida
9. 10. 11. 12. 13.
Glifosat Monocrotophos Carbamates Butylphenylmethyl carbamate (BPMC) Methylisopropylphenyl carbamate (MIPC) Carbofuran Diazinon
14. 15.
Bentuk padat, komposisi Nitrogen (N) 46% Bentuk padat, komposisi Nitrogen (N) 21% dan Sulfur (S) 18% Bentuk padat, komposisi N-P-K: 1515-15; 16-16-16; 20-10-10; 12-12-17+ 2Mg; 15-15-6+4Mg Berbagai bentuk Bentuk emulsi dan padat; berbagai ukuran. Bentuk emulsi dan padat; berbagai ukuran. Bentuk emulsi dan padat; berbagai ukuran. Bentuk emulsi dan padat; berbagai ukuran. Bentuk cair, berbagai ukuran Bentuk cair, berbagai ukuran Bentuk cair, berbagai ukuran Bentuk cair, berbagai ukuran Bentuk cair, berbagai ukuran Bentuk cair, berbagai ukuran Bentuk cair, berbagai ukuran
2. MESIN & PERALATAN PERTANIAN 1.
Pintu Air (Water Gate)
2.
Pompa Irigasi (Irrigation Pump)
3. 4. 5. 6.
Traktor Tangan (Hand Tractor) Mesin Pengolah Tanah (Power Tiller) Mesin Penebah/Panen (Reaper) Mesin Penyemprot Tanaman (Hand Sprayer) 14
Model Sorong Plat : Ukuran kecil : Tinggi : 1 m, Lebar : 0,5 m; Ukuran besar : Tinggi : 4 m, Lebar: 20 m. Model Radial : Ukuran Besar : Tinggi : 4 m, Lebar : 6 m, Ukuran Kecil : Tinggi : 2,5 m, Lebar : 4 m Kapasitas Maksimum : 56 m3/menit, diameter pipa max 500 mm Daya maksimum : s/d 15 HP Daya maksimum : s/d 15 HP Kapasitas : s/d 5 jam/Ha Kapasitas tanki : 4 s/d 17 liter
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
NAMA BARANG/JASA
SPESIFIKASI
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Mesin Penyemprot Bertekanan (Power Sprayer) Mesin Pengambut Gendong Bermotor (Mist Blower) Mesin Pengering (Dryer) Mesin Perontok Multi Guna (Thresher) Mesin Pengupas Gabah (Husker) Mesin Pengayak (Shifter) Mesin Penyosoh (Rice Polisher) Mesin Pemutih (Whitening Polisher) Mesin Penghancur Jerami Mesin Pemotong Rumput (Lawnmower)
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
RMU (Rice Milling Unit) Rol Karet Gilingan Padi (Rubber Roll) Bajak (Disc Plough) Cangkul (Hoe) Sabit (Sickle) Beliung (Pickaxe) Garpu Tanah (Fork) Sekop (Spader/Shovel)
7. 8.
Kapasitas 20 s/d 120 kiter/menit; Tekanan maksimum : 50 Kgf/cm2 Kapasitas 14 s/d 16 liter; Jarak Jangkau Operasional s/d 16 meter Kapasitas : s/d 22 ton/jam Kapasitas maksimum s/d 6 ton/jam Kapasitas : s/d 2,5 ton/jam Kapasitas : s/d 8 ton/jam Kapasitas : s/d 2,5 ton/jam Kapasitas : s/d 2,5 ton/jam Kapasitas : s/d 10 ton/jam Tipe Gendong; Tipe Mesin 2 cycle; Berat : 9 kg; Dimensi : 345x280x401 mm; Maksimum Output : 1.8 ps 7000 rpm Sesuai pesanan (Customized) Ukuran : s/d 10" x 10" Lebar : max. 600 mm Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran
3. MESIN & PERALATAN PERTAMBANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran
Pug Mill Particel Screen Mud Gun Centrifuges Rotary Dryer Bucket Teeth Cooler Piping Off Gas Cleaning System Stack Reclaimer Tundish
4. MESIN & PERALATAN MIGAS 1. 2.
Drilling Tools Wellhead dan X-Mas Tree
3.
Anjungan Lepas Pantai
4.
Subsea Wellhead
5. 6.
Deep Well Separators Floating Equipment (Float collar, Float shoe, Guide shoe)
15
O.D : 2" s/d 7 1/4"; Panjang : 36" Preassure : 2.000 s/d 20.000 Psi; Ukuran : 2 1/16" s/d 21 1/4" Kedalaman 1000 ft, 250 t ; Jacket: Berat ≤ 1.700 Ton, ≤ 6 Leg/kaki, Kedalaman ≤ 100 Meter; Deck: Berat ≤ 2.300 Ton (offshore), ≤ 5.00 Ton/16 Leg (onshore) Preassure : 2.000 s/d 20.000 Psi; Ukuran : 2 1/16" s/d 30" Berbagai jenis & ukuran Ukuran : 0,8 m - 3,5 m
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
NAMA BARANG/JASA
SPESIFIKASI
7.
Casing untuk pengeboran minyak/gas
8.
Tubing untukpengeboran minyak/gas
9.
Pipa Bor untuk pengeboran minyak/gas
10.
Pipa Baja Anti Karat (Stainless steel pipe) Pipa Saringan Minyak (Pipe Base Screen)
11.
12.
Pipa Saringan Air Tanah (Water Well Screen)
13.
Pipe Connection (cross over, nipple)
14. 15.
Oilwell Electric Submersible Pumping System Centrifugal Pump
16. 17.
Penetrator Single Point Mooring Buoy (SPMB)
Diameter : 2 3/8" s/d 20" Yield Strength 80.000 Psi atau lebih dan ujungnya sudah dikerjakan. Diameter : 9 5/8" s/d 20" API 5 CT Group I (H40, J55, K55) dan ujungnya sudah dikerjakan. Diameter : 2 3/8" s/d 5 1/2" Yield Strength s/d 75.000 Psi dan ujungnya sudah dikerjakan. Diameter : 2 3/8" s/d 5 1/2" Yield Strength s/d 75.000 Psi dan ujungnya sudah dikerjakan. Diameter : 2 3/8" s/d 3 1/2" Yield Strength lebih dari 75.000 Psi dan ujungnya sudah dikerjakan serta telah ada penyambungnya. Pipa baja stainless, diameter : 21.7 s/d 114.3 mm. Base Pipe (API Pipe size (in) 1103/4, Pipe O/D (in) 1.35-10.750, Nom. Pipe I/D(in) 0.967-9.821, J/K 55 Pipe wt lb Per-ft. 2.17-45.50, Screen range 1-30" O/D in length; Slot openings 0.001-0,25"; Materials SS 304, SS 316; Low Carbon Galvanized. Ukuran : 2 3/8" s/d 20" Untuk Motor s/d 225 HP Kapasitas maximum : 36 liter/detik 170 liter/detik; Maximum discharge pressure : 40 Bar. O.D : 2,75"; Length : 22,94" Diameter 15 mtr, D=4,88 d=0,80
5. ALAT BERAT, KONSTRUKSI & MATERIAL HANDLING 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Excavator Buldozer Motor Grader Dump Truck Mesin Penggiling Jalan (Road Roller) Asphalt Mixing Plant Stone Crusher Concrete Mixer Forklift Conveyor
11.
Crane
16
Kapasitas : 70 - 325 HP Kapasitas : 160 - 250 HP Kapasitas : 125 - 135 HP Kapasitas : 730 - 1100 HP Berat kotor s.d 12 Ton Kapasitas Maksimum 1000 Ton/hari Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Operating Weight : 1,5 - 5 Ton Automatic/Manual Conveyor; Penghantaran : Travel Band atau Gravity Roll. Berbagai jenis & ukuran
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
NAMA BARANG/JASA
SPESIFIKASI
12.
Lift penumpang
13.
Lift barang
14.
Dumb Waiter
15.
Batch Elevator
16. 17.
Eskalator Appron Bridge Gang Way (Garbarata)
Kapasitas 450 s/d 1000 Kg, Kecepatan 30 s/d 105 m/menit Kapasitas 450 s/d 4000 Kg, Kecepatan 30 s/d 105 m/menit Kapasitas 50 s/d 300 Kg; Kecepatan 20 s/d 30 m/menit Kapasitas 750 s/d 1600 Kg; Kecepatan 30 s/d 105 m/menit Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (Customized)
6. MESIN & PERALATAN PABRIK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace Ladle Furnace Furnace Slag Pot Pompa air Pompa industri Blower Industrial Fan Centrifuge Furnace Kiln Dryer Air Heater Air Cooler Air Receiver Air Slide Aeration Equipment Steam Scrubber Steam Separator Gas Sweetener Gas Srubber Cooling Water System Water Treatment Waste Water Treatment Storage Tank
27.
Tangki Pendam/Timbun LPG Tangki Trailer LPG Spherical Tank
28. 29. 30.
Cooling Tower Steam Turbine Hydro Turbine
Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Open Floating Roof; Fixed Cone Roof; For liquid & gas Kapasitas : 5 Ton - 100.000 Ton Kapasitas : 5 Ton - 25 Ton Diameter: 12,5 m; Kapasitas Volume 1,010 M3; Ketebalan 48 mm Berbagai jenis & ukuran s/d 3 MW Sesuai pesanan (customized)
17
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
NAMA BARANG/JASA
31.
Boiler
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
Heat Recovery Steam Generator (HRSG) Motor Diesel Pressure Vessel Heat Exchanger Chiller Condenser Coal Handling System Ash Handling System Fire Fighting System Valve
42.
Ducting
SPESIFIKASI Utility (100 s/d 1000 MW); Industrial (s/d 100 MW); Household (s/d 3 ton uap/jam) Kapasitas s/d 600 ton uap/jam Kapasitas s/d 30 HP Kapasitas : 14,5 MW fan casing, silo/bunker, stack Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Ukuran : 1/2"-36" (ball valve); Ukuran : 1/2"-48" (gate valve); Ukuran : 1/2"-24" (globe valve); Ukuran : 1/2"-36" (check valve); Ukuran : 1/2"-24" (plug valve); Ukuran : 2"-54" (wafer check valve); Ukuran : 2"-60" (Butterfly valve); Ukuran : 2"-12" (Y-St). Berbagai jenis & ukuran
B. KHUSUS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 1. 2.
Mesin & Peralatan Pabrik Semen Mesin & Peralatan Pabrik Pupuk Urea Mesin & Peralatan Pabrik Pengolahan Kopi Mesin & Peralatan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Mesin & Peralatan Pabrik Gula Mesin & Peralatan Pabrik Biodiesel Mesin & Peralatan Pabrik Bioethanol Mesin & Peralatan Pabrik Alkohol Mesin & Peralatan Pabrik Minyak Nabati Mesin & Peralatan Pabrik Pengolahan Kayu Mesin & Peralatan Pabrik Pengolahan Makanan/Minuman Mesin & Peralatan Pabrik Es Mesin & Peralatan Pabrik Kertas Mesin & Peralatan Pabrik T eh Mesin & Peralatan Pabrik Crumb Rubber Mesin Penepung Pakan Ternak Peralatan Sawut Singkong Mesin & Peralatan Pabrik Semen C. MESIN PERKAKAS Mesin Bubut Manual (Lathe Machine) Mesin FrisManual (Milling Machine) 18
Kapasitas s/d 1,5 juta ton/tahun Kapasitas 1.725 ton/hari Kapasitas s/d 90 kg/jam Kapasitas s/d 30-60 TBS/jam Kapasitas s/d 10.000 TCD Sesuai pesanan (Customized) Sesuai pesanan (Customized) Kapasitas s/d 5 ton/hari Sesuai pesanan (Customized) Sesuai pesanan (Customized) Sesuai pesanan (Customized) Sesuai pesanan (Customized) Sesuai pesanan (Customized) Sesuai pesanan (Customized) Sesuai pesanan (Customized) Kapasitas s/d 300 kg/jam Kapasitas s/d 500kg/jam Kapasitas s/d 1,5 juta ton/tahun Panjang s/d 1 ~ 1,5 meter Ukuran meja : 1217 x 229 mm
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
NAMA BARANG/JASA
3.
Mesin Bubut CNC
4. 5. 6.
Mesin Las (Welding Machine) Mesin Bor (Drilling Machine) Mesin Press (Pressing Machine)
7.
Mesin Tekuk (Bending Machine)
SPESIFIKASI Diameter bubut maksimal : 300 mm, Panjang bed : 1.500 mm, CNC : 2 Axis Interpolation Input Power : 0,65-53,3 kVA Diameter s/d 5 " Max bending plates 3 mm x 1200 mm; Kapasitas: panjang max 1270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat
7. BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI
4. 5. 6. 7.
Baja Tulangan Beton Lonjoran Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan Kawat Baja Karbon Rendah Baja Profil Ringan Baja Profil Berat Baja Lembaran Lapis Seng
8.
Baja Lembaran Lapis Seng Berwarna
9.
Baja Lembaran Lapis Seng Alumunium
10.
Floor Deck
11.
Roof Deck
12.
Genteng Metal
13.
Alumunium Roofing Sheet
14. 15.
Semen putih Semen portland
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Semen Pozzolan Semen Masonry Tiang pancang beton Pipa beton Beton siap pakai (ready mixed concrete) Batako (blok dan batu bata dari semen) Ubin dari semen Papan, lembaran, panel dari semen
1. 2. 3.
19
Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Ketebalan 0,20 mm s/d 1,0 mm dalam bentuk coil, roll, plat dan lembaran bergelombang. Ketebalan 0,20 mm s/d 1,0 mm dalam bentuk coil, roll, plat dan lembaran bergelombang. Ketebalan 0,20 mm s/d 1,0 mm dalam bentuk coil, roll, plat dan lembaran bergelombang. Ketebalan 0,70 mm s/d 1,0 mm dalam bentuk coil dan lembaran bergelombang/profil. Ketebalan 0,20 mm s/d 0,5 mm dalam bentuk coil dan lembaran bergelombang/profil. Ketebalan 0,20 mm s/d 0,40 mm dalam bentuk coil dan lembaran berbentuk genteng. Ketebalan 0,30 mm s/d 0,70 mm dalam bentuk coil dan lembaran bergelombang. ukuran per zak 40 kg Tipe I, II, III, IV,V dan ukuran per zak 40 kg dan 50 kg Ukuran per zak 40 kg dan 50 kg Ukuran per zak 40 kg dan 50 kg Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
NAMA BARANG/JASA
SPESIFIKASI
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Genteng keramik Kaca Lembaran Kaca Pengaman (Diperkeras/tempered) Kaca Pengaman (Dilapis/laminasi) Kaca dinding Ubin Keramik (tidak dikilapkan) Ubin Keramik (dikilapkan) Saniter Keramik (Kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi)
32.
35.
Ubin Atap dari keramik (genteng keramik) Lubang Angin Pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa dari keramik Pipa untuk saluran air minum (PE)
36.
Pipa untuk saluran air minum (PVC)
37.
Reservoar, tangki, tahang dan tempat simpan dari Plastik Komponen bahan bangunan dari kayu : - Jendela, jendela Prancis dan kusennya - Pintu dan kusennya serta ambang pintu - Penutup untuk pekerjaan konstruksi beton - Atap sirap dan shake - Post dan beam (balok) Flooring dari kayu - Panel Penutup lantai mozaik - Panel Penutup lantai (multilayer) - Panel Penutup lantai lainnya dari kayu Flooring dari plastik PVC (penutup lantai): - Ubin - Dalam bentuk gulungan - Penutup dinding Flooring dari plastik PE (penutup lantai) : - Ubin - Dalam bentuk gulungan Kayu Lapis/Plywood, termasuk Decorative Plywood : - Kayu lapis/plywood (selain bambu) - Kayu lapis/plywood (selain bambu)/ Fancy plywood - Kayu lapis dilaminasi
33. 34.
38.
39.
40.
41. 42.
20
Berbagai jenis & ukuran Berbagai ukuran ketebalan dan sisi Berbagai ukuran ketebalan dan sisi Berbagai ukuran ketebalan dan sisi Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Terbuat dari porselin atau tanah lempung cina, berbagai jenis dan ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran S 8 dan S 10; dengan tekanan 12,5 Bar; Ukuran 0,5 '' (20 mm) s/d 12” (315 mm) S 10 dan S 12,5; dengan tekanan 12,5 Bar; Ukuran 0,5 '' (20 mm) s/d 12” (315 mm) Berbagai jenis dengan kapasitas > 300 liter Berbagai jenis kayu & ukuran Berbagai jenis kayu & ukuran Berbagai jenis kayu & ukuran Berbagai jenis kayu & ukuran Berbagai jenis kayu & ukuran Berbagai jenis kayu & ukuran Berbagai jenis kayu & ukuran Berbagai jenis kayu & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
NAMA BARANG/JASA
SPESIFIKASI
Veneer kayu: Slad Veneer, Rotary Veneer Panel Kayu Lainnya (Blockboard, lamin board & batten board) Papan serat dari kayu (MDF). Kayu Gergajian Particle Board (Papan Partikel) Moulding kayu jenis konifera Lembaran bergelombang dari crysotile Lembaran bergelombang lainnya dari crysotile Lembaran bergelombang dari semen serat selulosa Lembaran bergelombang lainnya dari semen serat selulosa Ubin dari granit Glass block
Berbagai jenis kayu; ukuran lembaran kayu & ketebalan < 6 mm Berbagai ukuran. Ketebalan: (1) < 5 mm; (2) > 5mm ; (3) > 9mm Berbagai jenis kayu dan ukuran Berbagai jenis kayu dan ukuran Berbagai jenis ukuran Berbagai jenis dan ukuran Berbagai jenis dan ukuran Berbagai jenis dan ukuran Berbagai jenis dan ukuran Ukuran sisi: < 7 cm; dan > 7cm Berbagai jenis dan ukuran
8. LOGAM & BARANG LOGAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
HRC (Hot Rolled Coil) HRP (Hot Rolled Plate) HRC-PO (Hot Rolled Coil - Pickling Oil) CRC (Cold Rolled Coil) CR-Sheet Wire Rod Kawat Baja (Steel Wire) Prestressed Concrete Steel Wire (PC Wire) PC Bar PC Strands Tali Baja (Wire Rope) Jalinan Kawat Baja (Stranded Wire) Pipa Baja Las Lurus (LongitudinallyWelded Pipe) Pipa Baja Lapis Seng Pipa Baja Las Spiral (Welded Pipe) Pipa Conduit/Listrik Kawat Las Kawat Berduri Kawat Bronjong (Heavy Zinc Coated Steel Wire) Bronjong Kawat (Gabion) Mur dan Baut Paku Aluminium Flat Sheet
21
Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Diameter s/d 60 mm Baja karbon tinggi berlapis seng; konstruksi: 1x3, 1x5, 1x7; diameter 2.9 s/d 5 mm Diameter : 12.7 s/d 1220 mm Semua jenis dan ukuran Diameter : 200 s/d 3000 mm Diameter : 5/8" s/d 12" Diameter : 2.5 s/d 5 mm Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Gauge : 0.15-0.39 mm, 0.4-3.2 mm; Width : 600-1220 mm, 600-1525 mm; Length : 500-3600, 500-4000 mm.
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
NAMA BARANG/JASA
24.
Aluminium Coil
25. 26.
31.
Aluminium Foil Peralatan dapur terbuat dari logam (Pisau, panci, rantang, dll) Tabung LPG Kompor Gas LPG Katup Tabung Baja LPG Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG. Asesories Pintu, Jendela
32.
Engsel
33.
Handel Pintu
34.
Kunci
35.
Alumunium Ekstrusi
27. 28. 29. 30.
SPESIFIKASI Gauge : 0.30-3.20 mm; Width : 9141525 mm, ID : 500. Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Ukuran volume : 3 kg s/d 50 kg 1 Tungku dan 2 Tungku Tekanan 3-12 kg Tekanan 3 - 12 kg Door Closer : Anodized Silver; Door Stop : Satin Nickel; Grendel : Polished Brass; Flush Bolt : Polished Chrome 4" x 3" x 3,2 Ball Bearing; Stainless Steel 250 mm - 400 mm, Polished or Satin Stainless Steel Single/Double Action Door: Polished Nickel; Gold Plated, Chrome Alumunium Profil, Kusen, Pintu dan Jendela
9. BAHAN KIMIA & BARANG KIMIA 1. 2.
Asam Khlorida Asam Sulfat
HCl 33% H2SO4 98%
3.
Nitrogen 34,8%, bentuk Prill, kemurnian 99,5%
4. 5.
Amonium nitrat, dalam larutan air maupun tidak Ortho-Xylene Aluminium Sulfat (Alum/Tawas)
6.
Poly Aluminium Khlorida
7. 8.
Calsium Hypochloride (Kaporit) Acetylene
9. 10.
Oksigen Calcined Petroleum Coke
11.
Katalis Penunjang
12.
Barite
Bentuk padat dan cair, mengadung Al2SO4 berbagai komposisi dan ukuran. Mengadung Add active 10%, bentuk cair berbagai ukuran Bentuk serbuk dan dikemas (25 kg) Kalsium karbida (Karbid), untuk pengelasan Dalam tabung Untuk pabrik baja dan Aluminium (High Sulphure dan Low Sulphure) Dengan nikel atau senyawa nikel sebagai zat aktif; HTS : Fe/Cr; LTS : Cu/Zn; Sulfur Removal : ZnO, Cu/Zn, Mn/Zn; Fatty Acid Hydrogenasi : Cu/Mn. Barium Sulfate Content min 8791%; Density minimum 4.20 g/cucm; Water Soluble Alkaline Earth 22
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
NAMA BARANG/JASA
SPESIFIKASI
13.
Bentonite
14.
Oil Well Cement
15.
Bahan peledak olahan, selain bubuk propelan
16.
Detonator Ranjau Elektrik
17.
Minyak pelumas Gemuk Pelumas
Pelumas Sintetik
Minyak pelumas lainnya (mesin-2 pada otomotif & industri)
18.
19. 20.
Tinta Cetak Tinta cetak warna hitam untuk pelindung ultraviolet Tinta cetak warna hitam bukan untuk pelindung ultra violet Tinta cetak selain warna hitam Tinta Pemilu Pernis, Lak, Cat dan berbagai Coating (Solvent base) Pernis, Lak, Cat dan berbagai Coating (Water base) 23
Materials as Calcium maximum 250 mg/kg; Residue greater than 75 micrometers maksimum 3.0 wt. % ; Particles less than 6 micrometers in equivalent spherical diameter maksimum 30.0 wt. %. Viscometer Dial Reading @ 600 rpm minimum 30; Yield Point / Plastic Viscosity Ratio maximum 3; Filtrate Volume @ 100 psi/30 min maximum 15 ml; Residue greater than 75 micrometers maximum 4 wt.%. High Sulphate Resistance berbagai ukuran Black Powder: Moisture max 1%, higroscopi max 1,5%, bulk density minimum : 0,9 sg 1,6 - 1,75. Strength No. 6-12, Legwire atau Aluminium, bahan detonator (melting point minimal: 139o C, Moisture max 0,1%, PH : 5,5 Ash Max : 0,02%, free Acid nil) Berbagai jenis dan ukuran. Komposisi 70 - 90% base oil (mineral atau sintetik), sisa additive mengandung nasenic atau parasenic, berbagai jenis dan ukuran. Komposisi 70 - 90% base oil (mineral atau sintetik), sisa additive mengandung nasenic atau parasenic, berbagai jenis dan ukuran. Komposisi 70 - 90% base oil (mineral atau sintetik), sisa additive mengandung nasenic atau parasenic, berbagai jenis dan ukuran. Berbagai jenis dan ukuran kemasan Berbagai jenis dan ukuran kemasan Berbagai jenis dan ukuran kemasan Berbagai jenis dan ukuran kemasan Berbagai jenis dan ukuran kemasan Berbagai jenis dan ukuran kemasan
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO. 21.
22.
NAMA BARANG/JASA
SPESIFIKASI
Cat untuk sarana transportasi (kapal, pesawat, kereta api, kendaraan bermotor), terbuat dari polimer akrilat dan vinil. Detergen
Berbagai jenis dan ukuran kemasan
Serbuk, berbagai jenis, ukuran dan kemasan
10. PERALATAN ELEKTRONIKA 1. 2.
9. 10. 11. 12. 13.
Microwave Oven Lemari Pendingin (Kulkas, Showcase dan Frezeer) Water Dispenser Pemanas Air (Water Heater) Mesin Cuci (Washing Machine) Strika Listrik Pemasak Nasi (Rice Cooker) Pembuat Kopi atau T eh (Coffee/Tea Maker) Pemanggang Roti Blender Juicer Water Purifier Kipas Angin
14.
AC (Pengatur Suhu Udara)
15. 16.
Amplifier Wireless Amplifier
17.
Radio Cassete Player/Recorder
18. 19.
CD/VCD/DVD Player Televisi
20. 21. 22.
Speaker Megaphone Mikrofon
23.
Transformator
24. 25. 26. 27. 28.
Mini Circuit Breaker (MCB) Relay Uninterruptable Power Supply (UPS) Lampu TL Lampu Fluoresensi
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Keperluan rumah tangga Jenis rumah tangga & kompresi, < 230 liter Keperluan rumah tangga Keperluan rumah tangga 1 tabung & 2 tabung <= 10 Kg Keperluan rumah tangga Keperluan rumah tangga Keperluan rumah tangga Keperluan rumah tangga Keperluan rumah tangga Keperluan rumah tangga Skala kecil - menengah Jenis Meja/kotak/ventilasi, Stand/Wall Fan Tipe jendela/dinding, menyatu/sistem terpisah s/d 240 Watt s/d 200 Mega Hetz Ukuran saku, dengan ukuran tidak melebihi 170mmx100mmx45mm Perekam pita kaset, dengan amplifier terpasang dan satu atau lebih pengeras suara terpasang, dioperasikan hanya dengan sumber tenaga dari luar 1 – 3 Disk Televisi Berwarna dioperasikan dengan baterai atau listrik Tunggal/Multiple s/d 35 Watt s/d 20 Watt Keperluan telekomunikasi
24
Transformator step up/down, slide regulator, stabilisator tidak melebihi 1 kVA Jenis moulded case Voltase < 60 Volts Sesuai pesanan (Customized) s/d 40 Watt s/d 28 Watt
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
NAMA BARANG/JASA
29.
Panel Surya
30. 31. 32.
Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida Pemancar TV Analog Antena Pemancar TV
33.
Radiosonde
34.
LED Signal Unit
35.
Pompa Air
SPESIFIKASI Module untuk Home System, Pompa Air, Wartel, Penerangan Jalan Customized (Surya, Angin, Hibrida) VHF, UHF, PAL/SECAM/NTSC Piringan reflektor antena parabola Antena teleskopik, antena rabbit dan antena dipole untuk penerima televisi atau radio Voltase : 19 V; Frek : 1680 Hz; Daya : 150 W; Elevasi : hingga 25 Km. Untuk Aviation, Railway, Interlock System Keperluan rumah tangga (Kapasitas s/d 250 Watt)
11. PERALATAN KELISTRIKAN 1.
Kabel Listrik
2. 3.
Kotak Alat Pemutus dan Penghubung (APP) Konektor
4.
Isolator
5.
KWH Meter
6. 7. 8. 9.
Pemutus Sirkit Mini (MCB) Transformator Tenaga dan Distribusi Transformator Arus (CT) & Tegangan (VT) Panel Listrik (Switchboard)
10. 11.
Panel Kontrol (Control Panel) Motor Listrik (Electro Motor)
12. 13. 14. 15.
Tiang Listrik Beton Pratekan Tower Listrik Stop Kontak Listrik Sakelar
Low (3.000 A), Medium (6.000 A), dan High Voltage (s/d 24.000 V) Sesuai pesanan (Customized) Kapasitas s/d 3.500 HP; s/d 13,8 kV; Jumlah Fasa : 1 dan 3 7-14 m / 100-500 daN Sesuai pesanan (Customized) Keperluan rumah tangga Keperluan rumah tangga
16.
Generator Set
Berbagai jenis & ukuran
25
Berbagai ukuran kabel listrik & otomotif Maksimum 400 V, 3 Fase dan 1 Fase Tegangan Tinggi dan Rendah Ukuran : 6-25mm2/6-25 mm2, 625mm2/35-70 mm2; Ukuran : 35-70 mm2/35-70 mm2; Ukuran : 10-95 mm2/10-70 mm2 (Konektor Pres).
12,5-120 kV; 125-150 kV; terbuat dari keramik berbagai jenis & ukuran maksimum : 36 kV, bentuk : sekering, pin, post Arus tegangan frekuensi : 5-60 A, 230-240 V, 50-60 Hz. MCB Range : 0,3 - 35 A Daya :1 kVA - 150 MVA Maximum : 24 kV Multiratio
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
NAMA BARANG/JASA
SPESIFIKASI
12. PERALATAN TELEKOMUNIKASI 1.
C-Band
2. 3.
Block Up Converter WiMax Radio
4. 5. 6. 7.
Set Top Box FDD Radio Rectifier System Mobile BTS
8. 9. 10.
Antena Repeater Tower Telekomunikasi
11. 12. 13.
Telepon Selular Kabel Optik Kabel Telekomunikasi
Up Converter / CM-22943 XU series; Down Converter / CM-22943 XD series; RFT / LC-500 series; SSPA / CMPC Series. Converter / CMBC Series Base Station / HiMAX Base Station 231 & 331; CPE / HiMAX Subscriber Station. Sesuai pesanan (Customized) Hi-Bridge Sesuai pesanan (Customized) Indoor/Tower 32 m ,Shelter 1.8 x 2 m; Outdoor/Tower 32 m , Shelter 1.8 x 2 m. WIMAX / 2.3 GHz, 3.3 GHz DMA / CMR 800, Mobile Green Field, Roof Top, Kamuflase, Guy Mast CDMA, GSM Berbagai ukuran Berbagai ukuran
13. ALAT TRANSPORT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Kapal Penumpang (Passenger Vessel) Kapal Penyeberang (Ferry Ro-Ro) Kapal Tanker BBM (Oil Tanker) Kapal Tanker Bahan Kimia (Chemical Tanker) Kapal Pengangkut LPG (LPG Carrier) Tongkang (Barge) Split Barge Kapal Barang (General Cargo) Kapal Barang Kontainer (Container Vessel) Kapal Barang Curah (Bulk Carrier) Kapal LCT (Landing Craft Transport) Kapal Pengangkut Semen (Cement Carrier) Kapal Penangkap Ikan (Fishing Vessel) Kapal Tunda/Tarik (Pusher & Tug Boat)
≤ 500 Penumpang (PAX) ≤ 19.000 GT ≤ 30.000 DWT ≤ 16.000 DWT
Kapal Suplai/Anchor Handling Tug Supply (AHTS) Kapal Keruk (Dradger Vessel) Trailing Suction Hopper Dradger Kapal Bantu Navigasi (Navigation Vessel)
≤ 2 x 3.000 HP
≤ 5.600 CuM ≤ 330 Ft ≤ 2000 CuM ≤ 50.000 DWT ≤ 1.600 TEU'S ≤ 50.000 DWT ≤ 1.500 GT ≤ 20.000 DWT ≤ 300 GT ≤ 7.500 HP
≤ 12.000 DWT ≤ 1.500 GT ≤ 350 GT
26
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
NAMA BARANG/JASA
SPESIFIKASI
19.
Gerbong Barang
20.
Gerbong/Kereta Penumpang
21.
Kereta Rel Diesel
22. 23. 24.
Lokomotif Diesel Elektrik Lokomotif/Kereta Inspeksi Komponen Kereta Api dan Prasarana Kereta Api
25. 26.
Pesawat Terbang Helikopter
27.
Komponen Pesawat dan Pemeliharaan pesawat Torpedo SUT (Surface Under Water Target)
28.
Gerbong Tangki, Gerbong Curah, Gerbong Container, Gerbong Tertutup Kereta Kelas Bisnis & Eksekutif; Kereta Makan; Kereta Pembangkit; Kereta Rel Listrik Kereta Rel Diesel Hidrolik (4 atau 5 kereta per set);
29. 30. 31. 32. 33.
Sepeda Motor Sedan MPV (Multi Purpose Vehicle) SUV (Sport Utility Vehicle) Pick UP- Niaga
34.
Bus
35.
Bus CNG
36.
Truk
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
Sepeda Ban Mobil Roda 4 Ban Roda 2 Ban Dalam Roda 4 Ban Dalam Roda 2 Ban Vulkanisir Kaca Pengaman diperkeras dan berlapis Helm untuk kendaraan bermotor
Bogie; Automatic Couplers; Penambat Rel; Sistim Rem Kereta Api; Wesel (Sistem Sinyal); dan Pintu Perlintasan Kereta Api NC-212, CN-235 NAS-332, BELL-412, NAS-332 untuk sipil 5 s/d 19 penumpang dan angkutan militer. Berbagai jenis & ukuran Roket (FFAR 2.75) termasuk alat penyangga dan sistem peluru kendali Kapasitas s/d 200 CC, Kapasitas s/d 3000 CC Kapasitas 2000 CC (4x2) Kapasitas s/d 2700 CC (4x2) Kapasitas s/d 1500 CC (Flat , Wide Deck) GVW, 5 - 10 Ton (G/D), GVW, 10 24 Ton (G/D), GVW> 24 Ton (G/D) GVW = 28 Ton, CC = 11,051, Automatic Transmition, Bahan Bakar = CNG, L = 18 m, W = 2,5 m, H = 2,5 m, Total Penumpang = 150 orang. GVW, 5-10 Ton (G/D), GVW, 10-24 Ton (G/D), GVW> 24 Ton (G/D) BMX; MTB, Sepeda Anak-anak Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran
14. BAHAN & PERALATAN KESEHATAN 1. 2.
Tempat tidur pasien Meja Operasi
Manual & Electric Berbagai jenis & Ukuran 27
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
NAMA BARANG/JASA
SPESIFIKASI
12.
Lemari obat Dental Chair Kursi dorong Trolli untuk Rumah Sakit Blood pressure kit & part Timbangan Incinerator Alat suntik sekali pakai Sarung tangan karet untuk bedah - Sarung tangan steril sekali pakai untuk keperluan bedah - Sarung tanan karet sekali pakai untuk keperluan pemeriksaan kesehatan Kondom
13.
Penghancur alat suntik sekali pakai
14. 15. 16.
Barang medis dan bedah dari plastik Kotak, peti dari plastik Kantong Antiseptik
17.
Botol dari plastik
18. 19.
Mesin Pengasapan (Fogging Machine) Meja Radiologi
20.
X-ray film dryer
21.
X-ray cassette & film storage box
22.
X-ray cassette transfer box
23.
Infus Set
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Berbagai jenis & Ukuran Berbagai jenis & Ukuran Berbagai jenis & Ukuran
Berbagai jenis & Ukuran Single -use steril rubber surgical gloves-spesification Single rubber examination golvesspesification Semua jenis dan ukuran Dimensi 245x125x285mm, berat 3 kg, dari bahan composite, batu gerinda untuk baja tahan karat (stainless stell), konsumsi listrik 200w/220volt. Berbagai jenis & Ukuran Berbagai jenis & Ukuran Berbagai ukuran dengan bahan foil aluminium Berbagai jenis & ukuran selain bahan foil aluminium Berbagai jenis & Ukuran Material : square iron, Tebal : 50 x 50 x 2 mm; Dimensi : 200 x 70 x 70 cm Material : plate iron, Tebal : 1.2 mm; Dimensi : 80 x 57 x 70 cm Material : multiplex, Tebal : 12 mm; Dimensi : 70 x 45 x 80 cm Material : plate iron, Tebal : 1.2 mm; Dimensi : 56 x 53 x 48 cm - Infus set 21G x 1,5"; 15 drops/ml - Infus set 21G x 1,5"; 60 drops/ml - Infus set Microdip 20 drops.ml; 21G - Infus set Microdip 60 drops.ml; 21G
15. PERALATAN LABORATORIUM 1. 2. 3.
Gelas laboratorium Buret Tabung Reaksi
Berbagai jenis dan ukuran Berbagai jenis dan ukuran Berbagai jenis dan ukuran
16. KOMPUTER & PERALATAN KANTOR 1. 2.
Personal Computer Laptop / Notebook Computer
Tower; Portable 12 inch s/d 17 inch 28
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
NAMA BARANG/JASA
SPESIFIKASI
3. 4.
Computer Server Peripheral Computer
5.
Printer, Catridge dan komponennya
6.
Sistim Identifikasi Sidik Jari Elektrik
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Filing Cabinet Deposit Box Pensil (Tulis & Berwarna) Pena / Ballpoint Pita Mesin Tulis / Gambar Spidol Stabilo (Marker) Tip Ex (Penghapus cair) Penghapus
16. 17. 18.
Penggaris Kertas Tulis / Cetak Kertas copy : - Kertas self copy dalam gulungan atau lembaran - Kertas Copy, kertas karbon, kertas transfer - Kertas self copy dalam kotak maupun tidak - Kertas Copy, kertas karbon, kertas transfer Barang dari kertas untuk pembuatan ATK : - Buku Daftar, buku kas, buku catatan, buku pesanan, buku kuitansi, kertas surat, kertas memo, buku harian - Buku Tulis - Penjilid, map, penyimpan berkas
19.
20. 21. 22. 23. 24. 25.
- Manifold business form dan interleaved carbon sets Amplop Kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi Kantong, dompet surat Barang-barang cetakan (brosur, selebaran dalam lembaran tunggal maupun tidak). Furniture dari Logam Furniture dari Kayu : - Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya 29
Cabinet, Rack/Self Support, Open Rack, Box KWH, ACPDB/DCPDB, Box ATS, PDB Stainless, Junction Box, PUTR Berbagai jenis, ukuran dan warna ; Dot Matrix, Ink Jet 4.000 User; Smart 2K V5 Bio Optical Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Tulis dan gambar Tulis dan gambar Semua ukuran dan warna Permanen dan non permanen Semua Warna Tahan air Terbuat dari karet alam dan karet sintetik, berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis penggaris Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
26. 27. 28.
NAMA BARANG/JASA
SPESIFIKASI
- Tempat duduk dgn rangka kayu diberi lapisan penutup - Tempat duduk dengan rangka kayu lainnya - Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor Furniture dari Rotan : - Tempat duduk dari rotan - Perabotan dari rotan Furniture dari plastik Perlengkapan Kantor atau sekolah dari plastik
Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran
17. PAKAIAN & PERLENGKAPAN KERJA 1. 2.
Jaket Kulit Tas kerja/tas sekolah
3.
Kopor
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Ikat Pinggang Kulit Sarung tangan untuk kerja berat Dompet Perlengkapan Kerja Keperluan Industri Sepatu Dinas Lapangan Sepatu Dinas Harian Sepatu teknik lapangan/keperluan industri Alas kaki lainnya
12.
Kain Lembaran
13.
Kain Gordyn
14.
Handuk
15.
Selimut
16.
Jala Kamuflase
17.
Masker
18.
Pakaian Seragam
19.
Pakaian Batik
20.
Pakaian Kerja Pabrik
21.
Rompi
Berbagai jenis & ukuran Terbuat dari kulit, kulit imitasi, kain kanvas Terbuat dari kulit, kulit imitasi, kain kanvas Terbuat dari kulit, kulit imitasi Terbuat dari kulit Terbuat dari kulit, kulit imitasi, dll Terbuat dari kulit Terbuat dari kulit, plastik, sol karet Terbuat dari kulit, plastik, sol karet Terbuat dari kulit, plastik dan karet Terbuat dari kulit, kulit imitasi, kain kanvas, dll Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
30
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
NAMA BARANG/JASA
SPESIFIKASI
22.
Sarung Tangan
23.
Kaos Kaki
24.
Topi
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Tenda Kain Sofa Label Karpet Velbet Tas Ransel Ikat Pinggang Jas Hujan Kasa Pembalut Asesoris (kancing, resleting & label) untuk pakaian Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari zat kimia, radiasi atau api dari plastik. Sarung tangan, mittens dan mitt terbuat dari plastik Sarung tangan, mittens dan mitt terbuat dari karet untuk keselamatan kerja.
35. 36. 37.
Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran Terbuat dari serat sintetik Terbuat dari serat sintetik Terbuat dari serat sintetik Terbuat dari serat sintetik Terbuat dari serat sintetik Terbuat dari serat sintetik Terbuat dari serat sintetik Terbuat dari serat sintetik Terbuat dari serat katun Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran
18. PERALATAN OLAH RAGA & PENDIDIKAN 1.
Sepatu olah raga
2.
Pakaian Olah Raga
3. 4. 5.
Bola Volly Bola sepak Bola tenis
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Bola basket Bola Tenis Meja Shuttlecock Raket Tenis Meja (Bat) Raket Bulu Tangkis/Tenis Jaring Bulu tangkis Jaring Tenis Meja Jaring Bola Basket Jaring sepak bola Jaring Bola Tenis Jaring Bola Volley Peta Globe Kerangka Manusia / Binatang Alat peraga pendidikan
Terbuat dari kulit, kulit imitasi, kain kanvas, dll Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran Moulding, semua ukuran Jahit dan tempel berbagai ukuran Moulding dari karet alam atau karet sintetis Moulding berbagai jenis dan ukuran Sesuai pesanan (Customized) Berbagai jenis Sesuai pesanan (Customized) Sesuai pesanan (Customized) Terbuat dari kain dan nilon Terbuat dari kain dan nilon Terbuat dari kain dan nilon Terbuat dari kain dan nilon Terbuat dari kain dan nilon Terbuat dari kain dan nilon Terbuat dari kertas, kayu Terbuat dari gypsum atau pelastik Terbuat dari kayu
31
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
NAMA BARANG/JASA
SPESIFIKASI
19. SARANA PERTAHANAN
2.
Panser - Angkut Personil Ringan (APR) 4 x 4 - Angkut Personil Sedang (APS) 6 x 6 - Kendaraan Tempur (Ranpur) Panser 6 x6 - Kendaraan Tempur (Ranpur) Panser Berkanon 6 x 6 Water Canon
3.
Senjata
4.
Munisi
5. 6. 7. 8. 9.
Jembatan Bailey Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat) Kapal Perang Kapal LST (Landing Ship Tank) Kendaraan Serbaguna tahan peluru
10. 11.
Truk Pengangkut Personil Truk Taktis
1.
Daya angkut: 10 orang Ukuran senjata: 2,7 mm Kemampuan gerak putar: 360o Kecepatan maximum: 92 km/jam - Mampu untuk medan berat dan sebagai alat berat - Kapasitas Tank: 4000 liter - Tekanan operasional: 16 Bar - Senjata serbu kaliber 5,56 mm - Senjata genggam (Pistol dan Revolver) - Senjata pinggang (Pistol Mitraliur) - Senjata penembak runduk (SPR ka. 7,62 mm; kal. 12,7 mm) - Senjata berat (kal. 20; kal. 105; Mortir 60 mm dan 81 mm) - Senjata Mesin Sedang (SMS) kal. 7,62 mm - Sejata Mesin Ringan (SMR) kal. 5,56 mm - Munisi Kaliber kecil (MKK) - Munisi Kaliber Berat (MURAT) - Munisi Khusus (MUSUS) ≤ 60 M ≤ 4.250 GT APR1V1, APR2V1, APS1V1, APS2V1, Kendaraan Tempur Kelas 2,5 ton, Kofigurasi roda (4 x 4); Berat Kotor Kendaraan (GVW) 9000 kg; Jarak Terendah (Ground Clearance Under Axle) 390 mm; Direct Injection Turbo Diesel 6 Cyl Kapasitas 6.590 cc
20. BARANG LAINNYA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kacamata kesehatan Kacamata biasa Kacamata teknik Jam Tangan Jam Meja Jam Gantung Lonceng
Berbagai jenis dan ukuran Berbagai jenis dan ukuran Berbagai jenis dan ukuran Berbagai jenis dan ukuran Berbagai jenis dan ukuran Berbagai jenis dan ukuran Berbagai jenis dan ukuran 32
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
NAMA BARANG/JASA
SPESIFIKASI
8.
Gitar
9. 10. 11. 12.
Organ Piano Flute Drum
13.
Payung
14. 15.
Meter Air Katup Meter Air
16.
Mesin Air Minum Dalam Kemasan 8 Line
17.
Mesin Pencacah Ikan Kapasitas 300 kg/jam Filipot (Alat curah pompa bensin dari tangki mobil ke tangki pendam)
18.
Gitar Akustik dan Listrik, terbuat dari kayu dan logam Berbagai jenis Berbagai jenis Berbagai jenis Berbagai jenis, terbuat dari kulit dan logam Terbuat dari kain, kertas, kayu dan logam
24.
Peralatan rumah tangga dari keramik Perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari gelas Peralatan rumah tangga (perlengkapan makan dan minum) dari plastik. Selang karet untuk kompor gas LPG : Vulkanisat karet komponen untuk bantalan dermaga Selang plastik
25.
Tabung plastik
26.
Pelat,lembaran, film, foil, strip dan bentuk pipih lainnya Kotak, peti, kraft dari plastik : - Wadah makan dan minum dari polystyrenefoam
19. 20. 21. 22. 23.
27.
33
8 Line, 9600 pcs/hour; 3 Phase 380 Volt; 5 Kwatt; L : 2400: W : 1500; H : 2000 mm; 8 Line; 18000 pcs/hour; 3 Phase - 380 Volt, 8 Kwatt; L : 3500; W : 1500; H : 2000 mm Diesel : 800 Kg/Jam, 10 PK, 40 x 60 x 120 cm Bodi Filipot Ø 8" x Ø 10"; Strainer/saringan Ø 6,5" x Ø 8,5'; Female Quick Coupling Ø 4"; Dombak Ø 6" x Ø 14"; Tutup Dombak Ø 1,25" x Ø 14"; Payung Dombak Ø 1,5" x Ø 14", Male Quick Coupling Ø 4"; Kamlock Quick Coupling Ø 4" x Ø 3"; Kamlock Quick Coupling Ø 3"; Garis Batas Curah BBM; Pipa Ø 4", Bodi Filipot, Female dan Tutup Filipot, Elbow; dapat disambungkan ke slang Ø 4" dan Ø 3" dengan sambungan kombinasi Kamlock. Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Jenis kaku/fleksibel, dari PE/PP/PVC dan berbagai ukuran Jenis kaku/fleksibel, dari PE/PP/PVC dan berbagai ukuran Berbagai jenis & ukuran dari PVC/PP/PE/PS/Lainnya Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
NAMA BARANG/JASA
SPESIFIKASI
-
Sak dan kantong dari PE Sak dan kantong selain dari PE Guci, botol, flask dari plastik Kait plastik berbentuk J dan blok ikatan untuk detonator Karung pupuk dari Polipropilene Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik.
Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran
30.
Kertas Uang
31.
Kertas Security:
dengan unsur pengaman (watermark, benang, pengaman dan sejenisnya) dengan unsur pengaman a.l.: anti pemalsuan dan pengamanan, perangkat lunak, bahan baku dan hologram beserta aplikasinya
28. 29.
-
32. 33.
34.
35.
Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran
Kertas cukai rokok Kertas surat kepolisian Kertas surat tanda tamat belajar/ijazah Dokumen berharga (buku cheque kertas bank garansi) - Dokumen berharga (buku cheque kertas bank garansi) - Buku BPKB (POLRI) - Pasport (DEPLU) - Leges/Retribusi administrasi (Pajak, Depkeu) Kartu prabayar telepon seluler Voucher pembayaran pulsa telepon seluler Produk dokumen security unsur pengaman hologram : - Ijazah ( diknas ) - Sertifikat ( akte kelahiran, BPN ) - Buku ( BPKB ) - Label, leges ( retribusi administrasi ) Hologram beserta Aplikasinya : - Scratch label - Cap seal, Induction seal - Tamper evidence hologram - Hologram on shrink film - Hologram film ( lamination / transfer ) - Hot stamping foil hologram - Security thread - Security label - Security paper with holografhic stripe Smart Card untuk Contact Card : - Memory based : ID card, Loyalty (print/reward) card,access control card - Microprocessor Based : GSM SIM Card, R-Uim card, Banking (Credit card), Micropayment (ticketing) 34
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
NAMA BARANG/JASA
SPESIFIKASI
36.
Contactless Card : - ID Card, Advanced ID Card, Access Control Card, - Micro Payment(Tol, parking) card, tickecting, Debit card, loyalty (point/reward) card, kartu subsidi (BBM, pupuk, kesehatan fakir miskin, pendidikan)
37.
Hologram Paper/Board (47 -127 grm) : - Kertas pembungkus kado - Cigarette Inner Pack - Label multi fungsi - Label botol minuman dari wet strength paper - Produk fancy - Perlengkapan pesta - Label minuman - Label multi fungsi - Cigarette soft pack - Pressure sensitive adhesive - Kertas dekorasi - Kemasan makanan - Poster, sampul majalah, iklan dll Hologram Paper/Board : - Folding karton untuk kemasan makanan, rokok, minuman, botol, iklan dan lain-lain Unit Penggerak Pintu Pagar Panjang pagar max.: 13 m; Berat pagar max.: 100 kg; Kecepatan pagar : 12 m/s.
38.
39.
21. JASA ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION (EPC) DAN JASA KETEKNIKAN 1.
Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Gas
2.
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
3.
Pembangkit Listrik Tenaga Air
4. 5.
Gardu Induk Sistem Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik Fasilitas Gas
6.
35
Kapasitas s/d 8 MW; Kapasitas 825 MW; Kapasitas 25-100 MW; Kapasitas > 100 MW. Tipe Binary Cycle; Tipe Back Pressure kapasitas 1-5 MW; Kapasitas 5-10 MW; Kapasitas 1060 MW; Kapasitas 60-100 MW; Kapasitas di atas 100 MW. Kapasitas s/d 5 MW; Kapasitas s/d 6-50 MW; Kapasitas 51-100 MW; Kapasitas > 100 MW. s/d 500 KV Gas Booster Station Pipanisasi (offshore &onshore)
Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/5/2009
NO.
NAMA BARANG/JASA
SPESIFIKASI
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Port Handling Equipments (Container crane, gantry crane, stacking crane) Airport utilities (fuel supply system & control) Pabrik Kelapa Sawit Pabrik Gula Pabrik Pengolahan Biji Kopi Pabrik Semen Pabrik Tambang Mineral (Timah, Nikel, Emas, dll) Pabrik Kertas Pabrik Pupuk Pabrik Teh Pabrik Crumb Rubber Pabrik Gula Pabrik Biodiesel / Bio ethanol Pabrik Alkohol Pabrik Kimia Pabrik Petrokimia Pengilangan Minyak Jasa Pemboran
25. 26. 27.
Ship Design and Engineering Sistem Telekomunikasi dan Informatika Software
28.
Perbaikan Kapal : - Floating Dock - Graving Dock
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Kapasitas s.d 90 TBS/hari Kapasitas s.d 10.000 TCD
Pemboran darat : Berbagai jenis & ukuran; Pemboran Lepas Pantai : Jackup Rig, Swamp Barge Drilling Rig.
Data Base, Security System, Animasi, Pendidikan, Akuntansi, Game, GPS ≤ 50.000 DWT ≤ 80.000 DWT
36
LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 49/M-IND/PER/5/2009 TANGGAL : 12 Mei 2009 CONTOH PERHITUNGAN HARGA EVALUASI AKHIR (HEA) DENGAN PREFERENSI HARGA Penyedia Barang/Jasa
Penawaran Harga Penawaran (Rp)
TKDN
HEA (Rp)
Peringkat
A
1.050.000.000
60%
889.830.508
I
B
1.150.000.000
50%
1.000.000.000
III
C
1.025.000.000
25%
953.488.372
II
Catatan : - Contoh di atas adalah untuk pengadaan barang dengan dana dari dalam negeri (Preferensi harga = 30%) HEA =
1 x HP 1 + KP
Keterangan : HEA = Harga Evaluasi Akhir KP = Koefisien Preferensi = TKDN (%) dikali Preferensi (%) HP = Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi)
Catatan: Apabila ada dua atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, maka penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang.
37
LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 49/M-IND/PER/5/2009 TANGGAL : 12 Mei 2009 SUSUNAN ANGGOTA TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN I.
Ketua
: Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama
II. Wakil Ketua
:
III. Ketua Harian
:
IV. Tim Monitoring dan Evaluasi a.
Koordinator :
b.
Sekretaris
:
c.
Anggota
: 1. 2. 3. 4. 5.
V. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN a.
Koordinator :
b.
Sekretaris
:
c.
Anggota
: 1. Wakil dari KADIN 2. Wakil dari Asosiasi terkait tertentu 3. Wakil dari Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian 4. 5.
38
LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 49/M-IND/PER/5/2009 TANGGAL : 12 Mei 2009 SUSUNAN ANGGOTA TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA I. Ketua
: Sekretaris Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota
II. Wakil Ketua
:
III. Ketua Harian
:
IV. Tim Monitoring dan Evaluasi a. Koordinator
:
b. Sekretaris
:
c. Anggota
: 1. 2. 3. 4. 5.
V. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN a. Koordinator
:
b. Sekretaris
:
c. Anggota
: 1. Wakil dari Dinas yang membidangi industri 2. Wakil dari KADINDA 3. Wakil dari Asosiasi terkait tertentu 4. 5.
39
LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 49/M-IND/PER/5/2009 TANGGAL : 12 Mei 2009 SUSUNAN ANGGOTA TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA BANK INDONESIA, BHMN, BUMN, BUMD DAN KKKS I.
Ketua
:
II. Wakil Ketua
:
III. Ketua Harian
:
IV. Tim Monitoring dan Evaluasi a.
Koordinator
:
b.
Sekretaris
:
c.
Anggota
: 1. 2. 3. 4. 5.
V. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN a.
Koordinator
:
b.
Sekretaris
:
c.
Anggota
: 1. 2. 3. 4. 5.
40
LAMPIRAN XIII PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 49/M-IND/PER/5/2009 TANGGAL : 12 Mei 2009
CONTOH PERHITUNGAN SANKSI FINANSIAL (SANKSI PERUBAHAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI YANG TIDAK MENGUBAH PERINGKAT PEMENANG) Penyedia Barang/ Jasa
Penawaran Harga Penawaran (Rp)
TKDN
A
1.100.000.000 80%
B
1.050.000.000 40%
Yang Seharusnya
HEA (Rp)
Peringkat
TKDN
HEA (Rp)
Peringkat
887.096.774
I
75%
897.959.184
I
II
40%
937.500.000
II
III
80%
967.741.935
III
937.500.000 C
1.200.000.000 80%
967.741.935
Catatan : - Contoh di atas adalah untuk pengadaan barang dengan dana dari dalam negeri (Preferensi harga = 30%) HEA =
1 x HP 1 + KP
Keterangan : HEA = Harga Evaluasi Akhir KP = Koefisien Preferensi = TKDN (%) dikali Preferensi (%) HP = Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi) Besarnya sanksi yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa A adalah: = Rp 897.959.184,00 - Rp 887.096.774,00 = Rp 10.862.410,00
41
LAMPIRAN XIV PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 49/M-IND/PER/5/2009 TANGGAL : 12 Mei 2009
CONTOH PERHITUNGAN SANKSI FINANSIAL (SANKSI PERUBAHAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI YANG MENGUBAH PERINGKAT PEMENANG) Penyedia Barang/ Jasa
Penawaran
Yang Seharusnya
Harga Penawaran (Rp)
TKDN
HEA (Rp)
Peringkat
TKDN
HEA (Rp)
Peringkat
A
1.100.000.000
80%
887.096.774
I
50%
956.521.739
II
B
1.050.000.000
40%
937.500.000
II
40%
937.500.000
I
C
1.200.000.000
80%
967.741.935
III
80%
967.741.935
III
Catatan: -
Contoh di atas adalah untuk pengadaan barang dengan dana dari dalam negeri (Preferensi harga = 30%) HEA =
1 x HP 1 + KP
Keterangan : HEA = Harga Evaluasi Akhir KP = Koefisien Preferensi = TKDN (%) dikali Preferensi (%) HP = Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi) Besarnya sanksi yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa A adalah: = (Rp. 956.521.739,00 - Rp 887.096.774,00) + (Rp 1.100.000.000,00 Rp 1.050.000.000,00) = Rp 69.424.965,00 + Rp 50.000.000,00 = Rp 119.424.965,00
42