Lampiran 1. Matrik Kegiatan Renja KL Dephut Tahun 2008

Lampiran 1. Matrik Kegiatan Renja – KL Dephut Tahun 2008 Sasaran Fokus Kegiatan Kegiatan Pokok Strategis Program : Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 1. Tidak terjadi 1. Pengamanan 10. Pengamanan pencurian Kawasan kawasan hutan. kayu skala Hutan besar di hutan negara. No

Sasaran Kegiatan Pokok Menurunnya pencurian kayu skala besar di provinsi rawan

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok - Jumlah kejadian pencurian kayu berskala besar menurun

Kegiatan 2008 Perlindungan dan Pengamanan Hutan a. Operasi Pengamanan Kawasan Hutan : -

Operasi-operasi pengamanan fungsional.

-

Operasi gabungan.

-

Operasi Khusus (kerjasama dengan POLRI, Kejaksaan, TNI AL, BIN, PPATK)

Penyuluhan, kampanye dan kehumasan

- Tidak terjadi konflik antara masyarakat dengan pengelola kawasan

-

Penyuluhan, kampanye dan kehumasan

Pengembangan ekonomi alternatif

- Terpenuhinya kebutuhan

-

Pengembangan ekonomi alternatif pasca operasi

Keluaran/Indikator - 350 kali operasi fungsional oleh 79 UPT (8 BBTN, 8 BBKSDA, 42 BTN dan 19 BKSDA), 11 Brigade SPORC dan Dishut 33 Propinsi. - 150 kali operasi gabungan oleh 79 UPT (8 BBTN, 8 BBKSDA, 42 BTN dan 19 BKSDA), 11 Brigade SPORC dan Dishut 33 Propinsi. - Operasi Khusus Pengamanan Hutan 10 propinsi rawan illegal logging. - Pelaksanaan Penyuluhan, kampanye dan kehumasan dalam rangka pencegahan illegal logging - Pelaksanaan kegiatan ekonomi

Penanggung Jawab Ditjen PHKA, Setjen, Ditjen BPK, BALITBANG Dishut Prop*

Kerjasama dengan PUSLUH

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok

Sasaran Kegiatan Pokok pasca operasi

Tersedia peraturan/ regulasi bidang perlindungan hutan dan sarpras

Terbentuknya kelembagaan Polhut dan PPNS secara Nasional serta tersedianya SDM yang memadai

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok masyarakat di sekitar kawasan hutan pasca operasi illegal logging - Peraturan perundangundangan perlindungan hutan dan sarana prasarana

- Terbentuk dan berfungsinya organisasi Polhut di 10 Propinsi

Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

Penanggung Jawab

alternatif dalam rangka penanggulangan illegal logging pasca operasi b. Penguatan Kapasitas Kelembagaan - Penyusunan draft peraturan/Permen (penjabaran PP 45/2004 - Penyusunan standard krteria dan Indikator -

Pembentukan Ikatan Polisi Kehutanan Indonesia (IPKI)

-

Perekrutan 400 POLHUT

-

Pembentukan 300 SPORC

Pamhut Swakarsa

- Tersedianya 3 buah Permenhut - 10 SK Dirjen tentang standard dan prosedur bidang pamhut - Terbentuknya IPKI di 5 Propinsi (Papua Barat, Papua, Sulsel, Kaltim, dan Kalteng) - Terpenuhinya kebutuhan Polhut pada 16 BTN Baru - Terbentuknya 11 Brigade (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng, Kaltim, Kalbar, Sulsel, Papua, Irjabar, DKI) - 79 UPT (8 BBTN, 8 BBKSDA, 42 BTN dan 19 BKSDA).

Ditjen PHKA, Setjen, Ditjen BPK, BALITBANG Dishut Prop.*

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok

Program : Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDH 2 Tercapainya 16. Pengukuhan 3. Pengukuhan penunjukan dan kawasan hutan kawasan penataguna hutan di an Kw. Indonesia dan Hutan penetapannya seluas 30 % dari seluruh kawasan hutan.

Sasaran Kegiatan Pokok

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok

Tersedianya sarana prasarana perlindungan hutan yang memadai pada 79 UPT (8 BBTN, 8 BBKSDA, 42 BTN dan 19 BKSDA). Tunggakan penyelesaian perkara (sampai P.21) hingga tinggal 50 % dan penyelesaian kasus baru mencapai 75%

- Sarana prasarana perlindungan hutan pada 79 UPT (8 BBTN, 8 BBKSDA, 42 BTN dan 19 BKSDA), dan Dishut Prop* - Penyelesaian kasus sampai tingkat P.21

Penunjukan kawasan hutan

- SK Penunjukan kawasan hutan berikut peta

Kegiatan 2008 -

Pelatihan/penyegaran POLHUT/PPNS, Saksi Ahli, Intelejen.*

-

Pengadaan sarana prasarana perlindungan hutan

c. Penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan terhadap kehutanan - Koordinasi antar aparat penegak hukum secara nasional a.

Penunjukan kawasan hutan

-

Pemaduserasian TGHK dengan RTRWP

Keluaran/Indikator

Penanggung Jawab

- Meningkatnya kemampuan Polhut/PPNS dalam tugas sebagai Saksi Ahli, Intelejen. - Tersedianya sarana prasarana pamhut yang memadai

-

Penyelesaian perkara sampai P.21 tinggal 50% dan penyelesaian perkara baru mencapai 75%

BAPLAN, Setjen. Ditjen PHKA - Peta padu serasi KH yg akan ditunjuk yi : Prov Riau, Kepri dan Kalteng; termasuk kawasan PLG - Data informasi KH parsial yg akan ditunjuk;

Dishut Prop*

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008 -

-

Pemaduserasian peta kawasan hutan propinsi induk dengan RTRWP propinsi-propinsi pemekaran Pemaduserasian peta kawasan hutan propinsi dengan RTRWP hasil review

- Penelitian terpadu

- Penunjukan Parsial

Keluaran/Indikator - Draft SK penunjukan kawasan hutan 3 prov pemekaran Banten, Gorontalo, Malut - Draft SK dan peta penunjukan KH 9 prov yg melakukan review (NAD, Sumbar, Jambi, Jatim, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim, Bali, NTB) - Rekomendasi hasil koordinasi dan pengkajian Tim Terpadu perubahan fungsi dan peruntukan KH yg akan ditunjuk di Prov Riau, Kepri dan Kalteng; dan rekomendasi untuk pengukuhan partial pada 36 KH - Draf SK pengukuhan partial pada 36 KH parsial (termasuk kawasan PLG dan KHDTK)

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok

Sasaran Kegiatan Pokok - Kawasan hutan yang ditata batas bertambah sepanjang 10.000 Km

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok - Panjang batas kawasan hutan yang telah ditata batas 10.000 Km

- Kawasan hutan yang telah ditetapkan bertambah 2,7 % (menjadi 14,7 %) dan diakui oleh masyarakat, pemda dan pihak-pihak lainnya

- Luas KH yg telah ditetapkan 3 juta Ha, Pal batas utuh berada di tempatnya dan tidak dirambah, Batas-batas KH dijadi-kan acuan dalam pengembangan wilayah kab/kota

- Tersedianya data informasi pengukuhan kawasan hutan yang terkini

- Data informasi pengukuhan kawasan hutan terkini

Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

b. Penataan batas dan penetapan kawasan hutan - Penataan batas kawasan hutan

- Data dan peta trayek batas kawasan hutan - Data, peta KH yg telah ditata batas sepanjang 10.000 Km dengan prioritas TN Model, KPH Model dan kawasan eks. PLG

- Pemantauan dan evaluasi pengukuhan kawasan hutan

- Data KH yg telah ditata batas termonitor dan dinilai di 12 lks, serta tata batas telah diuji petik di 6 lks - Diketahuinya kondisi KH yg akan dikukuhkan di 20 lks - Batas pada peta dasar tematik

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

-

-

-

-

Keluaran/Indikator

kehutanan telah direposisi. Sosialisasi hasil tata batas - Pertemuan di 35 lks dlm rangka sosialisasi hasil tata batas; - Terjadi percepatan proses tata batas dan penyelesaian BATB di 75 lks non perairan dan 4 lks BATB perairan (TN Bunaken) Penyelesaian penetapan - Draft SK kawasan hutan penetapan KH 3 juta Ha - Data / bahan / Dokumen penyelesaian penetapan KH, 6 lks Sosialisasi SK dan peta - Pertemuan di 17 penetapan kawasan BPKH dlm rangka sosialisasi penetapan KH 6 juta Ha dan sosialisasi pemantapan KH di 34 lokasi. Penelaahan hasil tata - Data dan peta batas (pemeliharaan trayek batas KH di batas, orientasi batas 11 lokasi, dan rekonstruksi batas) - Data dan peta hasil kawasan hutan orientasi batas KH sepanjang 50 Km

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

Penanggung Jawab

- Data dan peta hasil rekonstruksi batas sepanjang 3397,23 Km - Data dan peta hasil pemeliharaan batas sepanjang 715 Km.

-

3.

Penggunaan dan perubahan kawasan hutan di seluruh Indonesia terkendali

16. Pengukuhan dan Penataguna an Kw. Hutan

4. Penyiapan dan evaluasi penggunaan dan perubahan kawasan hutan.

Terselenggaranya penggunaan kawasan hutan

- Tersusunnya peraturan bidang penggunaan KH - Tersusunnya bahan pertimbangan teknis penggunaan KH. - Terselenggaranya evaluai penggunaan KH - Terselenggaranya sistem informasi penggunaan KH

a.

Pengembangan sistem informasi pengukuhan kawasan hutan

- Penataan batas KK (Kab. Kapuas sepanjang 17,15 km) - Data spasial dan non spasial penunjukan dan penataan batas KH s/d thn 2008 - Data base pengukuhan KH - Dokumen pengukuhan KH terdokumentasi dgn baik

Penggunaan kawasan hutan

- Penyempurnaan pedoman penggunaan kawasan hutan. - Sosialisasi peraturan penggunaan kawasan hutan

BAPLAN, Ditjen PHKA, Ditjen BPK, Setjen - Dokumen peraturan penggunaan KH 5 judul - Sosialisasi peraturan penggunaan kawasan hutan di 12 prov.

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008 - Penelaahan permohonan pinjam pakai kawasan hutan.

- Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan

- Fasilitasi penyelesaian masalah penggunaan kawasan hutan.

Keluaran/Indikator - Pertimbangan teknis atas permohonan penggunaan KH terselesaikan 40 % (30 lokasi, nasional) - Data dan informasi penggunaan KH pada 74 lks - Rekomendasi hasil monev penggunaan KH pada 378 lks - Rekomendasi hasil monev penggunaan KH dlm rangka penerbitan ijin pinjam pakai KH dan perpanjangan PPKH 40% dari 71 lokasi penggunaan KH - Lahan kompensasi yg disediakan pemohon mendapat persetujuan Menhut untuk ditunjuk menjadi KH 40% dari permohonan - Permasalahan penggunaan KH di 42 lokasi selesai - Data dan informasi

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

- Pengkajian terpadu permohonan dan atau pengakhiran penggunaan KH

- Pengembangan basis data penggunaan kawasan hutan Terkendalinya perubahan peruntukan kawasan di seluruh Indonesia

- Perubahan peruntukan kaw hutan di dasarkan atas prinsip, kriteria dan indikator yang ketat.

b.

Penatagunaan kawasan hutan

-

Pengaturan kembali perubahan peruntukan / status dan fungsi kawasan hutan.

-

Penelahaan perubahan peruntukan kaw hutan pd tahap persetujuan prinsip dan SK pelepasan kaw hutan dan atau TMKH.

Keluaran/Indikator penggunaan kawasan hutan di 27 lokasi - Rekomendasi hasil Pengkajian terpadu untuk penggunaan Kawasan HL 16 permohonan - Rekomendasi hasil pengkajian untuk pengakhiran penggunaan KH - Data, peta dan basis data sistem informasi penggunaan KH - Draft SK Menhut ttg perubahan fungsi KH 1 judul, perubahan peruntukan KH dan pelepasan perkebunan 1 judul - Hasil telaahan teknis perubahan peruntukan KH dan SK pelepasan KH dan atau TMKH, terselesaikan 60 % dari seluruh permohonan

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008 -

-

Pengolahan data dan penelaahan permohonan perubahan perun-tukan dan atau TMKH. Pengkajian permasalahan permohonan pelepasan dan atau TMKH.

-

Pengkajian masalah tumpang tindih peruntukan KH

-

Monitoring dan evaluasi pelepasan dan atau TMKH

Keluaran/Indikator - Dokumentasi proses perubahan peruntukan KH seluruh Indonesia 300 unit - Rekomendasi hasil pengkajian terpadu perubahan peruntukan KH (TMKH) di 5 lokasi (P Jawa, Bali, NT dan Sumatera) - Rekomendasi hasil koordinasi masalah pertanahan dalam KH di 10 lokasi di Jawa dan Sumatera - Rekomendasi hasil evaluasi pelepasan KH untuk perkebunan di 75 lokasi (Sum, Kal, Sul, Mal, Malut, Papua) - Rekomendasi hasil monev pelepasan KH utk transmigrasi, areal HPH - Rekomendasi hasil monev TMKH 25 lks di

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

-

-

-

Koordinasi pencabutan SK pelepasan kaw hutan.

-

-

Pembuatan database pelepasan dan atau TMKH, perubahan fungsi dan mutasi kaw hutan.

-

-

-

Jawa, Bali, NT, Sumatera Rekomendasi arahan lahan utk pengembangan Bahan Bakar Nabati 8 prov Data informasi permasalahan pertanahan dlm KH 25 lokasi Rekomendasi pencabutan SK pelepasan KH 15 prov di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua Datatabase perkembangan peru-bahan peruntukan KH 1 judul Data dan peta perkembangan pele-pasan KH utk transmigrasi 1 judul Data dan peta perubahan fungsi dan mutasi KH seluruh Indonesia

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008 - Penyajian data pelepasan dan atau TMKH.

Terkendalinya perubahan fungsi kawasan hutan di seluruh Indonesia

Keluaran/Indikator

- Data dan peta perubahan peruntukan KH dlm rangka pelayanan masyarakat di 33 prov - Data informasi penataan ruang, perubahan status, fungsi dan penggunaan KH yg akurat - Pengkajian - Rekomendasi permasalahan penyelesaian pelepasan kaw hutan masalah untuk pemukiman pelepasan KH transmigrasi untuk transmigrasi 15 lokasi (Sumatera, Kalimantan, Maukul, Sulawesi, Nusa Tenggara) c. perubahan - Perubahan fungsi - Hasil pengkajian peruntukan/fungsi kawasan kaw hutan di teknis hutan dasarkan prinsip, terselesaikan kriteria dan indikator sebanyak 60 % - Penelahaan permohonan yang ketat. dari seluruh perubahan fungsi KH permohonan usulan perubahan fungsi KH - Pengkajian terpadu - Rekomendasi perubahan fungsi KH. hasil kajian

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

-

Monev perubahan fungsi KH

Keluaran/Indikator

-

-

-

Evaluasi fungsi KH.

-

-

Sosialisasi perubahan / mutasi kaw hutan

d.

Pemanfaatan kawasan hutan

-

terpadu usulan perubahan fungsi KH 7 lokasi Rekomendasi hasil monev perubahan fungsi KH 15 prov; Data dan informasi identifikasi areal tambang dalam KH di 3 Kab. Data informasi permasalahan KH di 38 lks Rekomenasi opsi-opsi penyelesian perubahan fungsi KH di 5 lks (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua) Tersosialisasika nya data mutasi KH di 13 prov (Sumatera,Kalim antan,Jawa,Bali, Sulawesi,Maluk)

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008 -

Penghimpunan data informasi pemanfaatan hutan seluruh Indonesia

-

Evaluasi pemanfaatan hutan secara berkala

Keluaran/Indikator - Data informasi spasial dan non spasial pemanfaatan hutan seluruh Indonesia - Data informasi pemanfaatan HP spasial dan non spasial pusat dan daerah 12 kab. - Peta lokasi penyiapan areal pemanfaatan hutan seluruh Indonesia - Data pemanfaatan KH yang terkini di 5 prov. - Rekomendasi penyiapan areal pemanfaatan HP (IUPHHK-HA/HT dan HTR) di 15 kab - Data informasi hasil verifikasi calon areal kerja IUPHHK-HA/HT dan HTR 60 lokasi - Data informasi

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

-

Penyajian data dan informasi pemanfaaatn hutan

-

-

Pengembangan basis data pemanfaatan hutan

-

-

Sosialisasi pemanfaatan KH

-

dan rekomendasi pemanfaatan areal kerja di kawasan konservasi 10 lokasi Buku dan peta penyiapan areal pemanfaatan KH 30 eks. dan peta (IUPHHK-HA/HT dan HTR seluruh Indonesia, kawasan konservasi dan HL di Jawa, Kal, Bali, NT) Data informasi HP di 12 prov terprogram Basis data pemanfaatan KH di 12 prov Sarpras pendukung kegiatan penyediaan informasi pemanfaatan KH. 1 paket Tersosialisasikan nya data informasi pemanfaatan KH dengan para

Penanggung Jawab

No

4

Sasaran Strategis

Terkelolanya kawasan hutan bekas HPH dan HPHTI seluas 11 juta Ha dari 21 juta Ha pada 12 provinsi

Fokus Kegiatan

5. Pengelolaan Hutan yang tidak dibebani hak

Kegiatan Pokok

5. Pengelolaan Hutan Produksi Alam yang tidak dibebani Hak/ijin pemanfaatan.


20% kawasan HP yang tidak dibebani hak seluas 4 juta ha dapat terkelola kembali dalam bentuk IUPHHK HA,HT dan HTR


-

Luas kawasan HP yang telah ada unit manajemennya (ijin pemanfaatan) bertambah

Kegiatan 2008

- Pengawasan dan pengamanan areal HP yang tidak dibebani Hak/Ijin pemanfaatan

- Identifikasi dan pemetaan kawasan HP yang tidak dibebani ijin/hak

- Sosialisasi dan promosi percepatan investasi di kawasan HP

- Survey potensi/observasi lapangan areal HP

- Penataan areal eks HPH/IUPHHK HA/HT maupun areal yang baru

Keluaran/Indikator pihak di 8 propinsi - Diketahuinya data informasi peta pemanfaatan KH oleh para pihakpihak kunci. - Kawasan Hutan Produksi aman.

- Data dan peta calon lokasi (luas & potensi) di 5 propinsi seluas 4 jt ha - Munculnya dukungan dari Pemda dan meningkatnya minat investor di sektor kehutanan - Data dan informasi areal untuk usaha pemanfaatan HP - Tertatanya kawasan HP dalam unit-unit

Penanggung Jawab

Ditjen BPK, Ditjen RLPS, Setjen, BAPLAN.

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008 dalam bentuk KPH - Pemolaan pemanfaatan hutan produksi

5

Terwujudnya hutan tanaman yang produktif seluas 5 juta Ha pada 20 provinsi

4. Pengelolaan Pemanfaatan hutan tanaman

6. Pengembangan hutan tanaman.

Luas hutan tanaman bertambah 500.000 yang terdiri dari HTI seluas 300.000 Ha dan HTR seluas 200.000 Ha

-

-

-

-

-

126 unit IUPHHKHTI dalam HT telah menyelesaikan RKT 2008 tepat waktu. Sosialisasi dan evaluasi efektivitas 15 PERMENHUT sebagai tindaklanjut PP No. 6/2007. Alokasi lahan dan identifikasi HTR telah diselesaikan seluas 1,4 juta Ha. Telah diterbitkan sebanyak 100.000 IUPHHK-HTR dalam HT (1KK/izin seluas 15 Ha). Perusahaan HTI Patungan melanjutkan pembangunan HTInya.

Pengembangan, pengelolaan pemanfaatan Hutan Tanaman - Perencanaan, Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Penilaian, Monitoring dan evaluasi - Sosialisasi dan evaluasi efektivitas 15 PERMENHUT sebagai tindaklanjut PP No. 6/2007 - Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HT-R) - Sosialisasi dan promosi pembangunan HR - Identifikasi calon areal dan pemegang izin HTR. - Melanjutkan restrukturisasi perusahaan pemegang HTI

Keluaran/Indikator manajemen - Tersusunnya pola pemanfaatan HP di 3 propinsi (NTT, Sulbar dan Bengkulu) - Rencana pengelolaan hutan tanaman 126 unit HTI - Peningkatan performance 126 unit manajemen HTI - Data dan informasi performance unit manajemen HTI - Data dan informasi 126 unit manajemen HTI untuk pembinaan - Data dan informasi efektivitas 15 PERMENUT. - 93.333 unit izin HT-R (1 KK/izin seluas 15 Ha). - Dukungan masyarakat dan Pemda - Data dan

Penanggung Jawab

Ditjen BPK, BAPLAN, Ditjen RLPS, Setjen, BALITBANG

No

6

Sasaran Strategis

Tercapainya pengelolaan hutan lestari sebanyak 60 unit IUPHHK HA dan HT.

Fokus Kegiatan

3. Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Produksi Alam `

Kegiatan Pokok

7. Pengelolaan (pemanfaatan) hutan produksi alam.


Peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam HT sebesar 4 % Sebanyak 30 unit IUPHHK di 5 Propinsi (Kaltim, Papua Barat, Kalteng, Papua, Maluku Utara) memiliki sertifikat PHAPL mandatory serta berproduksi secara lestari


-

-

Penyerapan tenaga kerja pada sektor hutan tanaman meningkat 4 % 30 unit manajemen mendapat sertifikat mandatory

Kegiatan 2008

- Monitoring dan evaluasi

Keluaran/Indikator informasi calon areal 1,4 juta Ha dan calon pemegang izin 93.333 KK - Data dan informasi 92 unit manajemen HTI yang melakukan restrukturisasi - Data dan informasi penyerapan tenaga kerja

Pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan alam Penilaiann /Verifikasi oleh POKJA restrukturisasi pemanfaatan hutan produksi alam

Penanggung Jawab

Ditjen BPK, BAPLAN, BALITBANG, Setjen -

Risalah dan Berita Acara pokja restrukturisasi pemanfaatan hutan produksi alam

-

Rekomendasi penerbitan sertifikat PHAPL Mandatory

(Pembinaan pengendalian dan Penilaian kinerja IUPHHK HA) Pengembangan SIM PHAPL

Peningkatan Usaha Masyarakat Sekitar HP Penyusunan rancangan

Rancangan teknis PUMSHP *

Ditjen BPK, BAPLAN, BALITBANG, Setjen Dishut Prop *

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok


Model Rehabilitasi hutan produksi alam di 64 unit


-

-

7

Terwujudnya efisiensi Industri Primer Kehutanan, berupa peningkatan kinerja IPHH sebesar 50% dari industri yang aktif .

6.Rekstruksturis asi Industri Primer Kehutanan

8. Restrukturisasi industri primer kehutanan.

- Hasil produksi industri pengolahan hasil hutan meningkat sebesar 10 %, dan mampu bersaing di pasar global. - Industri primer dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan baku sebesar10 %. - Industri primer dapat meningkatkan

60 unit manajemen melaksanakan sistem sivikultur intensif (11 propinsi). 4 unit model unit manajemen meranti di 4 Propinsi (Sumbar, Kalbar, Kalsel, Kaltim)

- ekspor hasil hutan (panel, wood working, wood chips, dan furniture meningkat - Penyerapan tenaga kerja meningkat - Kinerja IPHH meningkat

Kegiatan 2008 teknis PUMSHP * (pembinaan dan pengendalian kelola sosial) Pembangunan Model Rehabilitasi HA (Meranti) - Fasilitasi/ Pendampingan pelaksanaan sistem silvikultur intensif di 60 UM - Pengkayaan dan pemeliharaan tegakan - Kajian kelembagaan model - Sosialisasi, desiminasi dan workshop

Pengembangan Industri dan pemasaran hasil hutan - Pengkajian dan pemolaan dalam rangka restrukturisasi industri primer hasil hutan

Keluaran/Indikator

Penanggung Jawab

Data dan informasi perbenihan, pengkayaan tegakan, - Dukungan Pemda dan para pihak - Kawasan Model UMHM aman - Bentuk kelembagaan dan persiapan alih kelola model Master Plan Region 1 Buku (Sulawesi) IUI Baru untuk IPHHK kap. Produksi > 6.000 m3/th,

Ditjen BPK, BAPLAN, BALITBANG, Setjen

-

Ditjen BPK, BALITBANG. Dishut Prop

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok

Sasaran Kegiatan Pokok penyerapan tenaga kerja sebesar 9 %. - peningkatan kinerja IPHH sebesar 40% dari industri yang aktif


Kegiatan 2008

-

Fasilitasi perizinan industri primer hasil hutan.

-

Pengembangan dan diversifikasi produk bahan baku olahan IPHHK.

-

Standardisasi produk/prosesIPHHK.

-

Pembinaan/Pengendalia n dan Penilaian kinerja IPHHK Pengembangan pemasaran hasil hutan

-

Keluaran/Indikator

- Persetujuan Menhut untuk penerbitan IUIPHHK kap produksi ≤ 6.000 m3/th - Endorsement RPBBI secara on-line system - Perijinan sumber dan bahan baku legal - Strategi pengem-bangan IPHHBK (Nasional) 1 Buku - IPHHK efisien bahan baku - IPHHK memproduksi sesuai standar - Informasi kinerja IPHHK 45 unit (10 Prov) - Analisa trend produk kayu

Penanggung Jawab

No 8

Sasaran Strategis Tidak terjadi pelanggaran tata usaha hasil hutan.

Fokus Kegiatan 2. Penertiban Peredaran Hasil Hutan

Kegiatan Pokok 9. Penertiban tata usaha hasil hutan.

Sasaran Kegiatan Pokok Data administrasif penerimaan aliran hasil hutan sesuai dengan data fisik/ penerimaan iuran kehutanan

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok - Menurunnya kegiatan iilegal logging, tertibnya pengukuran dan pengujian serta peredaran hasil hutan

Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

Pengendalian peredaran HH dan Optimalisasi PNBP - Pengembangan dan Pengendalian Sistem Penatausahaan Hasil Hutan

- Pengembangan sertifikasi dan pengujian HH

- Pengendalian PHH dan penertiban HH Illegal

- Optimalisasi PNBP

Penanggung Jawab Ditjen BPK, Ditjen PHKA, Setjen. Itjen

- Mengamankan hak-hak negara dan menjamin kayu beredar legal - Tertib peredaran hasil hutan, kepatuhan teknis dan hukum - Tersedianya data peredaran hasil hutan - Sarana dan prasarana sertifikasi hasil hutan * - tersedianya tenaga dan instruktur PPHHBK - Tersedianya tenaga pegawai sebagai saksi ahli - Tertibnya PUHH - Terpungutnya pembayaran PSDH/DR oleh wajib bayar secara optimal

Dishut Prop *

No 9

Sasaran Strategis Terwujudnya rencanarencana kehutanan yang menjadi acuan dalam implementasi kegiatan pembangunan kehutanan dan sektor lain

Fokus Kegiatan PENDUKUNG

Kegiatan Pokok 16. Penyusunan Rencana Kehutanan.

Sasaran Kegiatan Pokok Rencana Kehutanan sesuai skala jangka waktu, wilayah, dan fungsi hutan tersusun serta dapat diimplementasikan

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok - Renja-KL; RenstraKL; RPJP Kehutanan pada setiap unit organisasi tersedia - Rencana/ Arahan pengelolaan KH wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, tersedia

- Kebijakan Menhut utk mendukung implementasi rencana kehutanan

Kegiatan 2008 - Penyusunan Rencanarencana pembangunan kehutanan dan lingkup Baplanhut

- Penyusunan Rencana makro kegiatan kehutanan

Keluaran/Indikator

Penanggung Jawab

- Dokumen RenjaKL Dephut thn 2009; Renja Eselon I dan UPT Dephut thn 2009. - Dokumen RKP sektor kehutanan thn 2009 - Rencana dan kebijakan kehutanan daerah terdata di 33 lokasi - Dokumen RPJM dan RPJP kehutanan propinsi - Dokumen rencana aksi pembangunan kehutanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar 5 judul - Draft Rencana makro konservasi SDH 1 judul - Draft Permenhut t tg kebijakan pembangunan kehutanan 5 tema - MP-RHL yg

BAPLAN, Setjen, Ditjen PHKA, Ditjen RLPS, Ditjen BPK, BALITBANG, Itjen Dishut Prop *

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

-

-

-

- Komitmen internasional disepakati oleh para pihak dan diinternalisasikan kedalam rencana pembangunan kehutanan.

-

Sosialisasi dan sinkronisasi rencana kehutanan standarstandar dan kebijakan pemantapan kaw hutan

-

-

disempurnakan 7 prov Pertemuan dlm rangka sosialisasi MPRHL Dokumen Rencana pemantapan batas KH 1 judul Grand strategic (arahan strategis) pembangunan regional MP-RHL Kabupaten 1 Kab. * Rencana Makro HR 1 Kab. * Dokumen rencana kehutanan tersosialisasi dan sinkron antar tingkat pusat dan daerah Tersedianya fasilitator bidang perencanaan sebanyak 20 orang, dan kapasitas perencana meningkat

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok


Tercapainya pelaksanaan penyusunan rencana sesuai rekomendasi dan feedback hasil evaluasi


- Laporan feedback dan rekomendasi pelaksa-naan rencana-rencana/ kebijakan kehutanan

Kegiatan 2008

-

Monitoring dan evaluasi rencana, pelaksanaan rencana, kebijakan, program, kegiatan dan kinerja pembangunan kehutanan serta lingkup Baplanhut

Keluaran/Indikator

-

-

-

-

sebanyak 20 orang Rumusan sebagai umpan balik utk peningkatan kualitas pelaksanaan rencana dan kebijakan kehutanan 1 judul Dokumen PDRB Hijau 11 lokasi Dokumen hasil kajian analisa sektor dan rekomendasi pelaksanan renca-na dan kebijakan pembangunan kehutanan terkait dgn sektor lain 8 judul Buletin kajian pelaksanan pemba-ngunan kehutanan bidang planologi 6 edisi Rekomendasi penataan dan peman-faatan ruang dlm

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

-

-

-

rangka pemantapan KH provinsi pemekaran 3 prov Rekomendasi hasil monev : Pelaksaaan rencana dan kebijakan kehutanan 1 judul 32 prov; tindak lanjut revitalisasi sektor kehutanan dlm rangka pelaksanaan RPPK 1 judul 32 prov; PPKTI; pembangunan kehutanan wilayah perbatasan, 4 prov; implementasi MP-RHL Laporan hasil implementasi index pembangunan kehutanann thn 2008 Tersedianya 60 orang sebagai evaluator rencana

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

-

-

Sosialisasi dan internalisasi komitmen internasional bidang kehutanan

-

-

-

Penyusunan rencana pengembangan dan sosialisasi KLN bidang kehutanan

-

-

program/kebijaka n kehutanan dan 60 orang sebagai penyusun PDRB Hijau dan index pembangunan kehutanan Laporan hasil evaluasi Renja thn 2007; Buku LAKIP Eselon I, Eselon II dan UPT Dephut thn 2007; Proses program kehutanan nasional (NFP) dan desentralisasi kehutanan berlanjut Proses implementasi kebijakan kehutanan internasional terintegrasi dlm rencana kehutanan Dokumen usulan Bantuan LN lingkup Dephut thn 2008 Pertemuan di 20

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

-

10

Terbangun dan beroperasinya KPH di setiap provinsi.

18.Pembanguna n Wilayah Pengolaan Kawasan Hutan

17. Pembangunan KPH.

- Terbangunnya KPH Model di 10 lokasi - Tersedianya Rancangan Penetapan KPH di 8 Provinsi

- Tersedianya Rancangan Pembangunan KPH Model yang sesuai dengan tipologi wilayah sebanyak 10 lokasi - Tersedianya draft peta rancangan penetapan KPH sbg bahan penetapan KPH oleh Menhut

-

Pengembangan kebijakan pembangunan KPH

-

-

Perencanaan strategis dan operasional pembangunan KPH

-

prov dlm rangka sosialisasi program negara donor Laporan kemungkinan pengembangan kerjasama 1 judul Laporan hasil evaluasi KLN 1 judul Draft pedoman pembangunan KPH 2 judul Formulasi kebijakan SDM tk provinsi di 5 prov (NAD, Riau, Sulbar, Malut, Papua, Papua Barat)

Dokumen action plan pembangunan KPH di tk Prov : 1 Prov Papua Barat, tk Kab/Kota 15 Kab (Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Bali, NTT,

Penanggung Jawab

BAPLAN, Setjen, Ditjen BPK, Ditjen PHKA, BALITBANG. Dishut Prop

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

-

Fasilitasi implementasi pembangunan KPH

Keluaran/Indikator

-

-

-

-

Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulbar, Sulsel, Malut, Papua, Papua Barat) Draft pembentukan wilayah KPH 27 prov Terstrukturnya institusi KPH di 15 Provinsi (NAD, Sumbar, Riau, Kepri, Bali, NTT, Kalteng, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulsel, Malut, Papua) Terwujudnya penguatan organisasi KPH model11 unit di 11 prov Dokumen rencana pengelolaan KPH 11 prov (NAD, Sumsel, Sumbar, Bali, NTT, Kalteng, Gorontalo, Sulsel, Sultra, Sulbar, Malut)

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator -

-

-

-

Dokumen rancangan penetapan KPH di 8 prov (NAD, Kepri, Riau, Kalteng, Kaltim, Sultra,Papua, Papua Barat) Lokalatih personal pelaksana KPH 15 angkatan di 15 prov (NAD, Riau, Kepri, Jambi, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulbar, NTT, Gorontalo, Bali, Malut) Terciptanya pemahaman pedoman penyusunan rancangan pembangunan KPH Model di 10 lokasi ( Sumsel, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Kalteng, Sulteng, NTT, Papua, Papua Barat) Draft Rancangan

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

-

-

-

-

pembngunan KPH Model di 10 provinsi Terlaksananya lokakarya rancangan pembangunan KPH Model di 10 provinsi Terwujudnya fasilitasi pembangunan KPH : Sosialisasi, koordinasi dan peningkatan kapasitas SDM Sosialisasi pembangunan KPH di 15 prov Koordinasi pembentukan KPH di 28 provinasi Koordinasi pembangunan KPH di 20 prov Sosialisasi untuk penngkatan pemahaman dan urgensi pembangunan KPH bagi Perguruan Tinggi

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

-

Pembangunan sistem pengendalian KPH

Keluaran/Indikator Kehutanan 4 region (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) - Tertata dan tersosialisasikan nya unit KPH model di S. Merakai - Data informasi proses pembangunan KPH dan internal KPH sebagai bahan kebijakan pembangunan KPH dan bahan penyusunan database pembangunan KPH 1 aplikasi (Yogyakarta); - Proses pembangunan KPH dapat berjalan sistematis dan terarah - Data informasi sebagai bahan pembangunan KPH di 20 lokasi

Penanggung Jawab

No 11

Sasaran Strategis Tercapainya pemanfaatan hasil hutan non kayu secara optimal dan lestari.

Fokus Kegiatan 14.Pengembang an Pemanfaata n Hasil Hutan

Kegiatan Pokok 28. Pengembangan pemanfaatan HHBK.

Program : Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA 12 Tersedianya 7. Rehabilitasi 11. Pengembangan bibit yang Hutan dan Perbenihan. memenuhi Lahan persyaratan untuk RHL dan tersebar di Kab/ Kota sesuai

Sasaran Kegiatan Pokok Meningkatnya pemanfaatan HHBK oleh masyarakat didalam dan di sekitar hutan di 14 propinsi (DIY, Jabar, Bali, NTT, Sulsel, Riau, Jambi, Bangka Belitung, NTB, Sulteng, Kalteng, Papua, Papua Barat, Sumbar)

Pengembangan sumber benih, Informasi perbenihan, Pengendalian peredaran benih dan Kelembagaan usaha perbenihan tanaman

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok - Meniningkatnya luas, jumlah kelompok, jumlah anggota yang memanfaatkan HHBK - Data base up to date

- Pengembangan sumber benih, Informasi perbenihan, Pengendalian peredaran benih dan Kelembagaan usaha perbenihan di

Kegiatan 2008 -

Keluaran/Indikator

Penanggung Jawab

Sosialisasi pengembangan usaha pemanfaatan HHBK (Bambu, Sutera alam, Perlebahan, Jarak pagar, Kayu bakar, Rotan dsb)

Tersosialisasinya Pengembangan usaha HHBK di 14 propinsi

Ditjen RLPS, Ditjen BPK, Ditjen PHKA. BALITBANG.

Penguatan Kelembagaan Mitra Kerja 23 Ormas dalam rehabilitasi. Pemutahiran Data Base HHBK di 33 provinsi Budidaya HHBK di beberapa Kabupaten

-

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kemitraan

-

-

Peningkatan Informasi Potensi HHBK

-

- Budidaya HHBK (sutera alam, Jamur kayu, lebah madu, empon-empon, jarak pagar, gaharu, rotan, bambu, buah merah, kayu putih) *

-

- Pengembangan rencana perbenihan - Pengembangan sumber benih

Dishut Prop

- Tersusunnya rencana perbenihan tanaman hutan bioregion - Terbangunnya sumber benih seluas 1.500 ha

Ditjen RLPS, BALITBANG, Setjen Dishut Prop Pengusul Sulteng, Sulsel,

No

Sasaran Strategis kebutuhan.

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok

Sasaran Kegiatan Pokok hutan di 6 wilayah BPTH

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok 6 wilayah BPTH - Pengembangan unit pelaksana teknis (SDM) - Pengendalian pelaksanaan kegiatan RHL

Kegiatan 2008

Terkendalinya erosi, sedimentasi dan banjir di DAS prioritas

8. Pengelolaan DAS

25. Pengelolaan DAS.

Pengelolaan 282 DAS Prioritas mendapat dukungan penuh stakeholder.

- Draft RUU Konservasi dibahas dengan stakeholder terkait - Tersusunnya review urutan prioritas DAS - Tersedianya bahan

Penanggung Jawab Sulbar, Sultra, Papua Barat,Kalbar Dishut Kab/Kota Kutai barat, barito selatan, , tasik, karawang, garut, subang, bogor, lombok barat, nganjuk, sanggau, pasir

- Pengendalian peredaran PTH

- Berkembang dan beroperasinya sistem peredaran benih pada 6 wilayah BPTH

- Pengembangan usaha dan kelembagaan perbenihan tanaman hutan

- Berkembangnya kelembagaan usaha perbenihan tanaman hutan di 6 wilayah BPTH - Tersedianya informasi perbenihan dan RHL - Draft RUU Konservasi Tanah, Draft RPP Pengelolaan DAS Terpadu - Kepmenhut tentang Penetapan Urutan

- Pengembangan informasi perbenihan dan RHL

13

Keluaran/Indikator

- Penyusunan RUU Konservasi Tanah, Penyusunan RPP Pengelolaan DAS Terpadu - Penyusunan Data Dasar DAS dlm rangka

* di barito Timur, Mamuju utara, yogyakarta Ditjen RLPS, BAPLAN, BALITBANG, Setjen.

No

14

Sasaran Strategis

Tercapainya perbaikan penutupan lahan kritis di 282 DAS prioritas, termasuk perlindungan Daerah Tangkapan Air (DTA)

Fokus Kegiatan

7. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan Pokok

26. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).


Tersedianya peraturan perundangan, pedoman dan juklak RHL

Terselenggaranya gerakan reboisasi dan penghijauan pada 1.700.000 ha lahan kritis di DAS prioritas

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok kampanye tentang UNCCD dan terselenggaranya peringatan Tahun Internasional UNCCD

-

Jenis dan judul peraturan perundangan, pedoman, juklak

Kegiatan 2008 mendukung RHL - Inisiasi dan Sosialisasi RPP tentang Pengelolaan DAS Terpadu - Koordinasi kegiatan PDAS dalam kerjasama luar negeri (JICA, ESP, KOICA, dll). - Pengembangan Model Pengelolaan DAS - Penyusunan rencana dan evaluasi pengelolaan DAS Prioritas - Penyusunan, penyempurnaan dan sosialisasi peraturan perundang undangan

- Penyelenggara-an rehabilitasi kawasan hutan di DAS Prioritas

Keluaran/Indikator

Penanggung Jawab

Prioritas DAS

- Tersusunnya UU Penyelenggaraan RHL - Tersusunnya Pedoman Teknis DBH Perbenihan Tanaman Hutan

- Terselenggaranya pembuatan tanaman dan bangunan sipil teknis/KT) seluas 1.700.000 ha di 33 Propinsi, 432 kab/kota pada DAS Prioritas - Terselenggaranya

Ditjen RLPS, Ditjen PHKA, BAPLAN. Setjen, BALITBANGHUT Dishut Prop

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

-

Penyelenggaraan rehabilitasi kawasan pantai/ mangrove di DAS Prioritas

-

-

Pengembangan hutan rakyat di DAS prioritas

-

-

Pengembang-an sipil teknis dan konservasi tanah di DAS Prioritas Penyusunan rencana dan evaluasi RHL

-

-

-

-

Penyusunan RTL RLKT DAS lintas kab/kota *

-

-

Penyelenggaraan penghijauan di DAS prioritas

-

kegiatan penyediaan bibit Terehabilitasinya sumber mata air Terbangunnya areal model rehabilitasi mangrove/kawasan pantai sampai pemeliharaannya Terselenggaranya pemeliharaan tanaman mangrove Terselenggaranya pengadaan bibit HR di 10 kab/kota Terlaksananya perlindungan kiri kanan sungai Tersusunnya RTTRHL tahun 2009 Telaksananya monitoring dan evaluasi RHL dan model/bibit Tersusunnya RTL RLKT DAS di Sulsel (APBD) * Tersedianya bibit penghijauan Terlaksannya monev penghijauan swadaya Terlaksananya Gerakan Bina cinta

Penanggung Jawab

UPT dan Dishut Prop/Kab *

No 15

Sasaran Strategis Tercapainya Penambahan Hutan Rakyat dan Hutan Tanaman Rakyat .

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok

13.Pengembang an Hutan Rakyat

27 . Pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat



Adanya pedoman pengembangan hutan rakyat; Pengembangan Unit Usaha HR Kemitraan seluas 500.000 Ha di 12 Propinsi (Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Kalsel, Kalbar, Kaltim dan Sulsel,);

- Jenis dan judul pedoman - Jumlah Unit Usaha/ Perush yang bermitra - Luas Tanaman HR Kemitraan - Luas Tanaman yang dipelihara

Kegiatan 2008 -

Pemeliharaan dan pengamanan hutan rakyat


Pembuatan Tanaman HR Kemitraan;

Lingkungan Tersusunnya rancangan hutan rakyat kemitraan Terselenggaranya pembuatan HR Kemitraan Tersosialisasikanya HR Kemitraan Terbina dan terselenggaranya pengembangan HR Tersusunnya pedoman HR kemitraan

Penanggung Jawab Ditjen RLPS, Setjen. Dishut Prop DIY, Kalteng, Sultra, Bali, NTB, Sulut, Malut, Papua *

Pemeliharaan Tahun I HR Kemitraan - Fasilitasi mitra/ masyarakat untuk Pengembangan HR

- Terselenggaranya areal model HR - Terselenggaranya temu usaha hutan rakyat kemitraan - Terbinanya kelompok tani HR Pasca Gerhan - Terelenggaranya kelembagaan masyarakat dalam kegiatan RHL - Terselenggaranya pelatihan peserta HR Kemitraan


No 16

Sasaran Strategis Terwujudnya kemampuan dan peran masyarakat madani dalam upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) meningkat.

Fokus Kegiatan 7. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan Pokok 30. Pengembangan RHL Swadaya.

Sasaran Kegiatan Pokok Adanya peraturan perundangan, Pedoman, Juklak Terselenggaranya gerakan reboisasi dan penghijauan pada 1.700.000 ha lahan kritis di DAS prioritas

-

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok Luas tanaman Jumlah bibit Luas bangunan konstan Jumlah dan jenis pelatihan Kualitas dan Kuantitas pekerjaan RHL di 33 Prpinsi

Kegiatan 2008 - Peningkatan kapasitas kelembagaan RHL - Identifikasi kelompok masyarakat RHL swadaya *

Keluaran/Indikator - Terbentuknya kelembagaan yang mendukung penyelanggaraan RHL - Terselenggaranya pelatihan fasilitator/pendampi ng kel. tani dalam rangka pengembangan penanaman swadaya dan kemitraan - Terlaksananya soaialisasi informasi GERHAN tahun 2007 dan penyuluhan - Terlaksanannya evaluasi kinerja pendamping keg. RHL - Terlaksananya monitoring pengembangan HR Kemitraan - Terlaksananya kegiatan in house training petugas BPDAS - Tersosialisasikanny a PP RHL RH dan Permenhut - Terlaksananya

Penanggung Jawab Ditjen RLPS, Ditjen PHKA, Setjen, BALITBANG, Ditjen BPK. Banten, Lumajang, Kediri (APBD) Kerjasama dengan PUSLUH

No

17

Sasaran Strategis

Berkembangn ya model pengelolaan Hutan berbasis masyarakat .

Fokus Kegiatan

15.Pengembang an Hutan Kemasyarak atan (Hkm)

Kegiatan Pokok

31. Pengembangan Hutan Kemasyarakatan.


Pengelolaan HKm model di 15 propinsi berjalan optimal Fasilitasi penguatan kelembagaan pengembangan usaha dan pemantapan model HKm pada 15 propinsi Terbentuknya Model Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di 15 propinsi (Bengkulu (2.000 ha), Lampung (2.000 ha), DIY (2.200 ha), NTB (27.000 ha), NTT (32.800 ha), Kalsel (2.500 ha), Kalbar (2.500 ha), Kalteng (3.450 ha), Sulsel (1.000 ha), Sultra (15.000 ha,) Sumut, Riau, Kaltim, Sulbar, Malut. Pengelolaan SocFor model di 18 propinsi berjalan optimal Fasilitasi penguatan


-

Luasan : 90.450 ha Jum. Propinsi : 9 Propinsi Jum. Kelompok : 150 kelompok Jum. Anggota : 15.000 orang Masyarakat yang terlibat dalam pengembangan model Hkm.

Kegiatan 2008

Perencanaan dan Pengembangan hutan kemasyarakatan - Pengembangan kelembagaan HKm

Keluaran/Indikator

-

-

-

-

-

Luasan : 65.700 ha Jum. Propinsi : 18 Propinsi Jum. Kelompok : 54 kelompok

- Pengembangan kelembagaan Soc For

-

pembinaan dan pemantauan pelaksanaan RHL Terbangun Kelompok Tani HKm Tersedianya cadangan dan penetapan a real HKM Terselenggaranya Legislasi dan Perencanaan Pengelolaan HKM Terselenggaranya Fasilitasi pembentukan forum Socfor/HKm di Kabupaten Terselenggaranya pelatihan tenaga fasilitator HKm, 1 angkatan, 30 orang

Terselenggaranya Pemeliharaan Tanaman Unggulan Lokal di Lokasi AKSF

Penanggung Jawab

Ditjen RLPS, BAPLAN, Setjen, Ditjen BPK Dishut Prop

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok

Sasaran Kegiatan Pokok kelembagaan pengembangan usaha dan pemantapan model SocFor pada 19 propinsi

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok - Jum. Anggota : 11.000 orang - Masyarakat yang terlibat dalam pengembang-an model Hkm.

Kegiatan 2008


-

Model Social Forestry di 19 propinsi (Jabar, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Sulsel, Sultra, Sulteng, Gorontalo, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Lampung, Jambi, Riau, Sumbar, Bengkulu,) berkembang.

-

- Pendampingan Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri (KMPM) - Pengembangan unit percontohan pemberdayaan masyarakat

-

-

Penanggung Jawab

Terbangunnya Wanatani, AUK dalam rangka pengembangan Soc For Berkembangnya kelembagaan hasil pendampingan dan penyuluhan Berkembangnya model Social Forestry Tersusunnya RTSF di HKm/SF di Sub DAS (lokasi KPHP )

Berkembangnya Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri (KMPM) sebanyak 10 kelompok Berkembangnya unit percontohan pemberdayaan masyarakat sebanyak 15 lokasi


Sasaran Sasaran Kegiatan Fokus Kegiatan Kegiatan Pokok Strategis Pokok Program : Perlindungan dan Konservasi SDA 18 Terbentuk dan 10. Pengelolaan 12. Pengelolaan Pengelolaan TN Model beroperasinya Kawasan Taman Nasional. berjalan baik dan Taman Konservasi profesional Nasional (KSA/KPA/T model. aman Buru) dan Hutan Lindung


No

-

21 TN Model telah memiliki zonasi yang definitif dan pengelolaannya telah berjalan dg baik secara profesional

Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

Penanggung Jawab

- Sosialisasi implementasi pedoman, juklak, juknis, serta pedoman penyusunan RPTN

- Tersosialisasikan nya pedoman, juklak, juknis, serta pedoman penyusunan RPTN

Ditjen PHKA, BAPLAN, Ditjen RLPS, Setjen, BALITBANG

- Penyusunan rencana pengelolaan TN Model

- Rencana Pengelolaan di 9 TN Model - Disahkannya RP 9 TN Model - Pengelolaan 21 TN Model berjalan efektif - Mantapnya 13 TN Model - Tertatanya zonasi TN Model di 7 lokasi - Tersedianya data informasi peluang pemanfaatan SDH 21 TN Model - Kesejahteraan masyarakat di sekitar 21 TN Model meningkat - Terlaksananya pelatihan masyarakat di 60 desa model konservasi

- Penilaian dan pengesahan RPTN Model - Penilaian efektifitas pengelolaan TN Model - Pengukuhan TN Model - Penataan zonasi TN Model - Sosialisasi dan identifikasi peluang pemanfaatan SDH di TN Model - Implementasi program pemberdayaan masyarakat di TN Model


No

19

Sasaran Strategis

Tercapainya Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan KPA/KSA/TB secara efektif.

Fokus Kegiatan

10. Pengelolaan Kawasan Konservasi (KSA/KPA/T aman Buru) dan Hutan Lindung


Kegiatan Pokok

13. Pengelolaan KSA/KPA/TB.

-

-


Terselesaikanny a revisi kebijakan dan pedoman, prosedur pengelolaan KSA/KPA/TB /HL

-

Pengelolaan 100 unit kawasan konservasi dan hutan lindung

-

-

Kegiatan 2008

Draft final revisi UUNo 5/90 Tersedianya Pedoman (Standar, Kriteria, Prosedur)/Juklak/ Juknis Pengelolaan KSA/KPA/ TB/HL

- Sosialisasi revisi UU No.5 Th 1990 dan PP 68 tahun 1998 - Finalisasi, sosialisasi, dan implementasi Kep Menhut/ Dirjen PHKA Pola Pengelolaan KSA dan KPA (KepDirjen PHPA 129/1996) - Sosialisasi dan implementasi Kep Menhut/Dirjen PHKA ttg kriteria, standar & indikator pengelolaan KSA, KPA dan TB (di Pusat) - Perencanaan dan pengendalian pengelolaan TAHURA *

Rehabilitasi pada 100 unit kawasan konservasi dan hutan lindung

- Penilaian efektivitas pengel. 100 unit kawasan konservasi dan hutan lindung

Keluaran/Indikator - Terbentuknya SPKP di 60 desa model konservasi - Tersosialisasikan nya Revisi UU No.5/1990 & PP No. 68/1998. - Kep Menhut/ Dirjen PHKA Pola Pengelolaan KSA dan KPA dapat diimplementasika n. - Kep Menhut/Dirjen PHKA ttg kriteria, standar & indikator pengelolaan KSA, KPA dan TB (di Pusat) diterapkan di lapangan - Rencana pengelolaan dan pengendalian TAHURA - Pengelolaan 100 unit kawasan konservasi dan kawasan lindung efektif.

Penanggung Jawab

Ditjen PHKA, BAPLAN, Setjen. BALITBANG

Dishut Prop * Sultra, Sulteng, Sulut, Maluku, Kalteng, Kaltim, Kalbar, Jatim, Jabar

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok

Sasaran Kegiatan Pokok - 30% kawasan konservasi yang ditunjuk telah ditetapkan

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok - 30% kawasan konservasi yg telah ditunjuk sudah ditetapkan

-

Pemanfaatan KSA/KPA/TB

-

Pemanfaatan KSA/KPA/TB optimal dan terarah

-

Penataan 200 unit kawasan konservasi

-

-

Penggunaan KSA/KPA/TB untuk kegiatan non kehutanan

-

Sebanyak 200 unit kawasan konservasi telah memiliki Rencana Pengelolaan dan zoning/ blocking Selesainya masalah penggunaan KSA/KPA/TB

-

Pengelolaan KSA/KPA/TB bersama masyarakat/ mitra

-

-

Tersedianya sistem informasi dan database kawasan

-

Perjanjian kesepahaman kolaboratif pengelolaan KSA/KPA/TB dengan masyarakat/ mitra Tersedianya database kawasan konservasi yang lengkap dan mudah

Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

- Koordinasi percepatan usulan PLG menjadi KSA/KPA dan penyelesaian pengukuhan/ rekonstruksi 74 unit KSA/KPA/TB.

- Percepatan proses usulan PLG menjadi KSA/KPA dan pengukuhan/ rekonstruksi 74 unit KSA/KPA/TB - KSA/KPA/TB dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan - Zonasi TN dan Blok KSA/ KPA/TB sesuai ketentuan.

- Pengembangan pemanfaatan KSA/KPA/TB untuk kegiatan penelitian dan pendidikan - Implementasi pengelolaan KSA/ KPA/ TB sesuai Permenhut tentang Zonasi/Blok 8 TN Model dan 20 KSA/ KPA/TB. - Penyelesaian permasalahan penggunaan KSA/KPA untuk keg non-konservasi

- Penggunaan KSA/KPA untuk keg nonkonservasi dapat diselesaikan

- Menggalang/ memperluas kerjasama dgn mitramitra strategis utk memperkuat pengelolaan & pemanfaatan dgn lembaga mitra

- Terbentuk kerjasama dgn mitra-mitra strategis ttg pengelolaan & pemanfaatan

- Pengembangan sistem dan program aplikasi data dan informasi KSDAHE di Pusat dan 20 UPT.

- UPT memiliki sistem dan program aplikasi data dan

Penanggung Jawab

No

20

Sasaran Strategis

Terwujudnya pengendalian kebakaran hutan yang efektif di Kalimantan dan Sumatera.

Fokus Kegiatan

9. Pengendalian Kebakaran Hutan

Sasaran Kegiatan Pokok konservasi

Kegiatan Pokok

14. Pengendalian kebakaran hutan.

-

Rencana Pengelolaan dan kelembagaan hutan lindung

-

Teridentifikasiny a areal calon KSA/KPA baru

-

Kawasan konservasi yang rusak di 8 BBKSDA, 19 BKSDA dan habitat migrasi satwa migran dan ekosistem esensial

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok diakses oleh para pihak - Hutan lindung memiliki rencana pengelolaan dan kelembagaan yang jelas. - Hasil inventarisasi dan evaluasi status dan fungsi lahan untuk KSA/KPA baru - Hasil inventasisasi habitat migrasi satwa migran dan ekosistem esensial

- Terbentuknya kelembagaan pengendalian kebakaran hutan yang efektif dan efisien

- Tersedianya kelembagaan pengendalian kebakaran hutan di tiap propinsi / kabupaten sesuai dengan kebutuhan

- Mencegah terjadinya kebakaran hutan

- Berkurangnya frekuensi kejadian dan luas kebakaran

Kegiatan 2008

- Penyusunan pedoman penataan blok hutan lindung

Keluaran/Indikator informasi KSDAHE. - Pedoman penataan blok Hutan Lindung dpt dilaksanakan

- Pengkajian lokasi usulan calon KSA/KPA baru.

- Usulan calon KSA/KPA baru sesuai dengan potensinya.

- Pelaksanaan kegiatan pembinaan habitat/ rehabilitasi KSA/KPA/TB

- Berfungsinya kembali habitat KSA/KPA/TB

Penguatan kapasitas kelembagaan Dalkarhut

- Tersedianya seluruh kebutuhan dan tercapainya seluruh kegiatan kelembagaan dalkarhut secara memadai dan tepat waktu

- Pemenuhan administrasi dan operasional, sarpras serta pelatihan SMART Brigdalkakrhut, terutama di 29 Daops (daerah rawan kebakaran hutan) Pencegahan, pemadaman, penanganan pasca karhut dan penyelamatan

Penanggung Jawab

Ditjen PHKA, Setjen, BALITBANG, Ditjen BPK, BAPLAN. Dishut Prop *


No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok


Indikator Sasaran Kegiatan Pokok hutan

Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

Penerapan system informasi peringatan dini terutama di 29 Daops (daerah rawan kebakaran hutan) - Kampanye pencegahan kebakaan hutan - Pelaksanaan patroli pemadaman darat 1.740 kali, pemadaman dini 1.740 kali, pemadaman mandiri 696 kali, dan pemadaman gabungan 348 kali di 29 Daops, Pelaksanaan patroli pemadaman udara 72 kali di 10 Propinsi - Penindakan pelaku pembakaran hutan

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan

-

- Terlaksananya operasional pemadaman secara terkendali dan terkoordinasi

- Mengurangi dampak ekologi akibat kebakaran hutan

- Terlaksananya pemadaman yang cepat dan tepat

- Pemantauan secara periodik atas proses recovery akibat kebakaran hutan

-

Pelaksanaan evaluasi dalkarhut dan monitoring perkembangan areal bekas kebakaran di 15 lokasi

- Terkendalinya kebakaran hutan, dan mengurangi dampak yang ditimbulkannya

- Terlaksananya proses hukum pelaku pembakaran hutan - Diketahuinya kekurangan dan kelebihan kegiatan dalkarhut dari tahun ke tahun sebagai dasar perbaikan lebih lanjut;

Penanggung Jawab

No 21

Sasaran Strategis Tercapainya pengelolaan SDAH secara lestari.

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok

11. Pengelolaan Keanekarag aman Hayati dan Produk Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)

15 . Pengelolaan keanekaragaman hayati.

Sasaran Kegiatan Pokok - Terwujudnya prakondisi dan Recovery/penyel amatan populasi dan habitat Satwa liar (elang jawa, beruang madu, tapir, babi rusa badak, jalak bali, owa jawa, gajah, harimau sumatera, orang utan)

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok - Jumlah pedoman recovery untuk 4 jenis satwa - Penambahan populasi badak sumatera 1 ekor, jalak bali 50 ekor dan owa jawa 6 ekor - Jumlah konflik menurun 5 % dari tahun 2006

Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

Pengelolaan jenis dan genetik - Penyusunan strategi dan rencana aksi konservasi untuk jenis satwa (elang jawa, beruang madu, tapir, babi rusa)

- Tersusunnya strategi dan rencana aksi konservasi untuk jenis satwa (elang jawa, beruang madu, tapir, babi rusa)

- Percepatan pelepasliaran orangutan, harimau, siamang, dan beruang madu

- Terlaksananya upaya pelepasliaran orangutan, harimau, siamang, dan beruang madu - Terbangunnya 4 resque center serta tertanggulanginy a konflik gajah

- Pembangunan 4 resque center dan pembentukan tim penanggulangan konflik satwa liar gajah Pembinaan, penangkaran, dan peredaran TSL - Pembinaan habitat jalak bali (100 ha) dan habitat badak jawa (500 ha/eradikasi langkap),

- Terlaksananya pembinaan habitat jalak bali (100 ha) dan habitat badak jawa (500 ha/eradikasi

Penanggung Jawab Ditjen PHKA, Setjen, BALITBANG, Ditjen RLPS, Ditjen BPK Dishut Prop

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008 - Peningkatan pemanfaatan hasil budidaya dan penangkaran coral, gaharu dan reptil

Keluaran/Indikator

Penanggung Jawab

langkap) - meningkatnya nilai pemanfaatan hasil budidaya dan penangkaran coral, gaharu dan reptil sebesar 25 %

Inventarisasi TSL - inventarisasi TSL di areal eks HPH/HPHTI

22

Tercapainya peningkatan efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung.

10. Pengelolaan Kawasan Konservasi (KSA/KPA/T aman Buru dan Hutan Lindung)

18. Pengelolaan hutan lindung.

Tersedianya rencana pengelolaan dan kelembagaan hutan lindung

- Lokasi dan pedoman penataan hutan lindung

- Data inventarisasi TSL di areal eks HPH/HPHTI

Pengelolaan Hutan Lindung

Ditjen PHKA, Setjen

- Identifikasi dan - Data dan informasi inventarisasi hutan lindung potensi HL

Dishut Prop * (NTB)

- Penyusunan rencana pengelolaan HL

(Kalteng, Kalbar, Kaltim)

- Penyusunan pedoman penataan blok HL

- Rencana Pengelolaan HL

- Permenhut Pedoman penataan blok HL - Sosialisasi rencana - Pemahaman pengelolaan HL pengelolaan HL meningkat - Penilaian dan pengesahan - Disahkannya RPHL rencana Pengelolaan Hutan Lindung

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan HL

- Monitoring pelaksanaan reklamasi HL bekas tambang

23

Tercapainya peningkatan pemanfaatan TSL dan jasa lingkungan secara optimal.

12.Pemanfaatan Jasa Lingkungan

19. Pemanfaatan produk TSL dan jasa lingkungan.

- Peningkatan PNBP Pemanfaatan TSL 3%. - Peluang usaha bagi masyarakat. - Penyerapan tenaga kerja.

- Peningkatan PNBP Pemanfatan TSL maxsimal 3 % - Kontribusi PNBP 25 % dari pemanfaatan jasa lingkungan - Menciptakan Peluang Usaha bagi Masyarakat sekitar KPA - Meningkatnya Jumlah kader Konservasi sebanyak 5 %

Regulasi - Review PP 8 Tahun 1999 Pasal 11(Status Perlindungan TSL hasil penangkaran) - Sosialisasi kebijakan pengembangan produk TSL - Pameran Nasional Produk TSL Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan - Perluasan usaha budidaya dan penangkaran coral, gaharu, dan reptile

Keluaran/Indikator

Penanggung Jawab

- Diketahuinya kekurangan dan kelebihan pengelolaan HL dari tahun ke tahun sebagai dasar perbaikan lebih lanjut - Diketahuinya kekurangan dan kelebihan kegiatan reklamasi HL bekas tambang dari tahun ke tahun sebagai dasar perbaikan lebih lanjut Ditjen PHKA, - Review PP 8 Setjen, Ditjen RLPS. Tahun 1999 Pasal 11 - Meningkatnya jumlah usaha budidaya dan penangkaran coral, gaharu, dan reptil - Tercapainya pemahaman para stakeholder terhadap kebijakan pengembangan produk TSL - Terselenggarany a Pameran Nasional Produk

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

- Bimbingan teknis Pemberdayaan Masyarakat sekitar KPA

TSL - Peningkatan PNBP pemanfaatan TSL maksimal 3 % - Kontribusi PNBP 75% dari Pemanfaatan wisata alam - Peningkatan Ekonomi Masyarakat sekitar KPA - Meningkatnya kesadaran KK

Pengembangan pemanfaatan Jasling - Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Pengembangan pemanfaatan Wisata Alam - Bimbingan teknis pemanfaatan wisata alam

24

Terwujudnya daerah penyangga kawasan konservasi yang berfungsi menjaga keutuhan kawasan.

10. Pengelolaan Kawasan Konservasi (KSA/KPA/T aman Buru dan Hutan Lindung)

29. Pengembangan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi.

Regulasi pengelolaan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi

-

-

Permenhut/ SK Dirjen PHKA tentang pengelolaan kawasan penyangga Terwujudnya daerah penyangga kawasan konservasi yang berfungsi menjaga keutuhan kawasan

Pengembangan Bina Cinta Alam - Finalisasi Permenhut/ SK Dirjen PHKA ttg pengelolaan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi.

-

Supervisi daerah penyangga di KSA/KPA/TB

-

Permenhut/ SK Dirjen PHKA ttg pengelolaan daerah penyangga diimplementasika n di lapangan.

-

Daerah penyangga di KSA/KPA/TB berfungsi dg baik.

Penanggung Jawab

Ditjen PHKA Setjen, Ditjen RLPS, Ditjen BPK, BALITBANG

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008 -

Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH 25 Tersedianya 17.Pengembang 1. Inventarisasi dan data dan an Informasi Perpetaan SDH. Informasi Sumberdaya sumber daya Hutan hutan (SDH) serta informasi lokasi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir, dapat dipertanggung -jawabkan) sebagai bahan pengambilan kebijakan pengelolaan hutan lestari.

Tersedianya data dan informasi SDH (spasial maupun non spasial) seluruh Indonesia baik

-

Data dan informasi SDH terhimpun, terstruktur dan terolah dalam basis data

Implementasi program pengembangan daerah penyangga di KSA/KPA/TB

Inventarisasi SDH -


Terimpelemtasik annya program pengembangan daerah penyangga di KSA/KPA/TB

-

Data rencana produksi thn 2009; Data potensi kayu nasional; Data produksi dan konsumsi kayu bulat; Data tematik kehutanan seluruh Indonesia; Data informasi penafsiran citra; Data SDH dan peta potensi SDH; Enumerasi TSP 365 kluster dan Re-enumerasi TSP 219 kluster; Evaluasi kluster TSP di 11 BPKH Data hasil hutan non kayu di 30 prov; Data informasi flora endemik

Pengumpulan dan pemutakhiran data dan informasi SDH. -

-

-

Penanggung Jawab

BAPLAN, Ditjen BPK, BALITBANG, Ditjen PHKA, SETJEN, Ditjen RLPS DishutProp*

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008


-

-

-

-

Penyusunan dan pengkajian basis data SDH spasial dan non spasial.

-

Data potensi tegakan areal HPH/eks. HPH, 3 lokasi Data informasi kerusakan hutan dan lahan kritis 14 lokasi Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan dlm rangka inventarisasi hutan di seluruh BPKH sosialisasi kriteria stándar inventarisasi di 13 lokasi Data SDH spasial dan non spasial berupa : penutupan lahan, pendugaan potensi hutan, hot spot, base species pohon; kondisi 510 titik perpetaan; tematik turunan kehu-tanan 5 tema; citra radar dan

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

-

Inventarisasi SDH dan Sosial Budaya

Keluaran/Indikator

-

Pemetaan

-

-

-

Pembuatan, pengadaan dan penyempurnaan data dasar dan tematik kehutanan

-

penafsirannya di 10 TN Model, citra satelit dan data hasil penafsiran citra satelit di 20 unit pengelolaan IUPHHK-HA/HT dan HTR, citra satelit dan data hasil penafsiran tematik citra di 45 unit pengelolaan; citra radar dan data hasil penafsiran tematik di 15 kawasan konservasi; Data SDH dan sosial budaya masyarakat sekitar hutan di 42 lokasi Peta citra mozaik; Peta hasil skoring KH 8 prov; Peta sebaran Bahan Bakar Hutan 5 prov; Data digital peta tematik

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

-

Pemasangan jaringan titik kontrol kehutanan

-

Pengaturan pembakuan dan penggunaan petapeta kehutanan.

Penyusunan naskah buku lainnya

Keluaran/Indikator kehutanan 1500 lbr; Peta dasar 1297 lbr; peta tema non kehutanan 200 lbr; peta KH dan perairan 32 prov 205 lbr; peta tematik kehutanan 430 lbr dan peta RBI 250 lbr - Terpasangnya 205 Jatikon - Dokumen peraturan pendukung pengelolaan data spasial kehutanan 1 judul; - Pertemuan dlm rangka sosialisasi peraturan perpetaan di 33 prov. - Buku metodologi pemrosesan data citra; - Buku Metodologi penaksiran potensi hutan; - Buku stándar pembakuan hasil

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

-

-

-

-

-

-

-

penafsiran citra sesuai SIN Penyusunan bahan publikasi bidang inventarisasi dan perpetaan 5 judul Sosialisasi hasil penafsiran citra resolusi sedang di 22 prov; Sosialisasi penafsiran citra landasat di 20 lks; Bimbingan teknis pemantauan SDH dgn citra satelit resolusi sedang 22 prov; Sosialisasi pemantauan SDH global di 6 BPKH Koordinasi dan sosialisasi hasil metodologi penaksiran SDH di 7 BPKH Koordinasi dan sosialisasi metodologi pengolahan data radar di BPKH IV

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

Pemanfaatan teknologi Inderaja dan SIG

Penyusunan NSDH.

Keluaran/Indikator - Koordinasi penyajian data hotspot di 3 BPKH - Supervisi pemantapan basis data dan metadata PJ di 3 BPKH - Sistem manajemen basis data inderaja yang terstruktur, efisien dan efektif di 60 unit pengelolaan - Peningkatan / pegembangan jaringan dan SIG (maintenance Lab SIG) 1 paket - Buku NSDH Daerah / Prov 30 judul dan Nasional 1 judul - Pertemuan dlm rangka sosialisasi Kriteria dan Stándar NSDH di 11 lokasi

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan 17.Pengembang an Informasi Sumberdaya Hutan

Kegiatan Pokok 2. Pengembangan Sistem Informasi Assessment Pembangunan Kehutanan (SIAPHUT)

Sasaran Kegiatan Pokok Meningkatnya integrasi dan sinkronisasi data dan informasi kehutanan

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok - Terintegrasinya data dan informasi spasial-non spasial pusat-daerah

Jaringan LAN, akses internet 2 MBps dan komunikasi data lancer dan berjalan baik.

-

Jaringan LAN Pusat berfungsi baik dan akses internet lancar.

Kegiatan 2008 -

Pengembangan sistem dan infrastruktur SIAPHUT

Operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi

Keluaran/Indikator

Penanggung Jawab

- Tersedianya sistem manajement , manual dan sarpras basis data inderaja - Tersedianya tempat dokumentasi peta dan sarana pendukungnya - Terintegrasinya data spasial dan peta tematik kehutanan - Aplikasi SIAPHUT berfungsi baik dan diimplementasika n di 11 BPKH; - Terlatihnya 22 orang pengelolaan SIAPHUT; - Data SIAPHUT terentry 32 prov dan pengelolaan SIAPHUT terkoordinasi dengan baik. - Jaringan LAN dan akses internet Dephut berfungsi baik;

BAPLAN, Ditjen BPK, BALITBANG, Ditjen PHKA, SETJEN, Ditjen RLPS

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok


Tersedianya data informasi kehutanan tahunan


- Buku Statistik Dephut, Buku Statistik triwulan Dephut, Buku Data informasi Kehutanan, Buku Eksekutif data strategis kehutanan dan buku statistik BPKH yg disahkan

Kegiatan 2008

-

Penyusunan data dan Statistik Kehutanan

Keluaran/Indikator

-

-

-

-

- Bimbingan teknis pengelolaan jaringan dan komunikasi data di 25 prov terlaksana - 3 aplikasi internet disempurnakan dan tersedianya Website di 11 BPKH. Buku statistik kehutanan 1000 eks.; Buku statistik Baplanhut 200 eks.; Buku statistik 11 BPKH; Buku statisitk kehutanan triwulan 200 eks. Buku data informasi kehutanan 400 eks.; Buku data informasi Planologi 200 eks.; Buku Eksekutif Data Strategis Kehutanan 500 eks Terdistribusinya buku publikasi kehutanan di 33 prov Data statistik dan

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

-

Penyajian dan pelayanan permintaan data informasi SDH.

-

-

-

-

Tersedianya data informasi kehutanan kerjasama dgn BPS

- Data informasi hasil kerjasama dgn BPS

-

Pengembangan kerjasama penyusunan statistik kehutanan dengan BPS

-

website terkini dan sinkron serta tersaji di website Dephut Komputer statistik berfungsi dengan baik. Tersedianya data dan informasi SDH yang terbaru. Terlaksananya “press tour” bidang keplanologian Booklet/leaflet/bul etin pembangunan kehutanan dan bidang planologi kehutanan 6 judul Buku pintar bidang planologi kehutanan yang disempurnakan 1 judul Buku laporan data informasi kehutanan hasil kerjasama dengan BPS 2 judul

Penanggung Jawab

Sasaran Fokus Kegiatan Kegiatan Pokok Strategis Program : Penelitian dan Pengembangan IPTEK 26 Terwujudnya PENDUKUNG 20. Penelitian dan RISTEK Pengembangan Kehutanan Kehutanan. yang menjadi acuan pembangunan nasional. No

Sasaran Kegiatan Pokok Dihasilkan 10 Paket IPTEK yang Mendukung Pembangunan Kehutanan

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok - 44 Data dan info hasil UKP

Kegiatan 2008 Penelitian dan pengembangan kehutanan -

Litbang Pengelolaan hutan alam produksi lestari

-

Litbang Pembangunan dan Pengelolaan hutan Tanaman

-

Litbang Pengelolaan kawasan yang dilindungi dan pelestarian keanekaragaman hayati

-

Litbang hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan

-

Litbang Peningkatan budidaya HHBK untuk mendukung usaha kecil menengah

Keluaran/Indikator

Penanggung Jawab

- 80% Paket IPTEK Teknologi dan kelembagaan pengelolaan hutan alam produksi lestari

BALITBANG, Ditjen RLPS, Ditjen PHKA, Ditjen BPK. Setjen, BAPLAN.

- 80% Paket IPTEK pengelolaan hutan tanaman - 80% Paket IPTEK Teknologi Konservasi Biodiversitas Flora, Fauna Langka, Pengelolaan Taman Nasional, Sosial Ekonomi Pengelolaan Hutan Lindung - 80% Paket IPTEK Kajian Pengembangan Sosial Forestry - 80% Paket IPTEK Teknologi Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk Ulat Sutera,Madu,

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008 -

Litbang Tekno ekonomi pemanfaatan hasil hutan

-

Litbang Pemanfaatan dan pemasaran jasa hutan

Keluaran/Indikator HHBK, Gaharu - 80% Paket IPTEK Teknologi Pengolahan Energi Cair Terbarukan, Teknologi Peningkatan Kualitas dan Diversikasi bahan baku Industri Kayu, Produk Industri Pengolahan Kayu dan Non Kayu, Teknologi Pemanfaatan Limbah Pembalakan dan Industri untuk Peningkatan Nilai Tambah, Rekayasa Alat dan Substitusi Bahan Pembantu Industri Hasil Hutan Usaha Kecil Menengah - 80% Paket IPTEK Teknologi dan Kelembagaan Pemanfaatan Jasa Hutan sebagai Penyerap

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

PENDUKUNG

Kegiatan Pokok

21. Sistem penunjang kelitbangan dan penerapan hasil litbang kehutanan.



- Diseminasi hasil, kerjasama dan Jejaring Kerja Litbang

- Pemanfaatan IPTEK Hasil Litbang

- Perencanaan, pemantauan Kelembagaan dan evaluasi Litbang - Sarana dan Prasarana Litbang

- Kegiatan Litbang terintegrasi - Sarana dan Prasarana Litbang memadai

Kegiatan 2008 -

Litbang Biologi hutan dan sifat dasar hasil hutan

-

Litbang Pemantapan kelembagaan sektor kehutanan

Keluaran/Indikator Karbon - 80% Paket IPTEK Sifat Dasar Jenis Kayu Andalan Setempat dan Kayu Potensial - 80% Paket IPTEK Kajian Kebijakan Tata Niaga dan Tata Usaha Hasil Hutan

Penerapan hasil LITBANG kehutanan - Penyebaran IPTEK dan Kerjasama Litbang

BALITBANG, Setjen - Tereksposenya hasl Litbang dan terbangunnya Mitra Kerjasama

Perencanaan, Evaluasi Kerjasama dan peningkatan sarana LITBANG - Kelembagaan, Perencanaan dan evaluasi Litbang - Pembangunan sarana dan Prasarana Litbang

Penanggung Jawab

- Tersusunnya rencana kerja Litbang - Sarana Parasarana (Gedung, Laboratorium, Perpustakaan, Peralatan,dll) di 20 Unit Kerja

Sasaran Fokus Kegiatan Strategis Program : Pendidikan Kedinasan Terwujudnya PENDUKUNG RISTEK Kehutanan yang menjadi acuan pembangunan nasional. No

Kegiatan Pokok 22. Pengembangan DIKLAT kehutanan.



Terselenggranya pengelolaan pendidikan Kehutanan Tingkat Menengah, Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana;

- Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan

Peningkatan kemampuan aparatur kehutanan melalui penyelenggaraan Diklat Prajab, Diklat Pim , Diklat Teknis dan Fungsional kehutanan

Kegiatan 2008 Peningkatan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan kehutanan - Memfasilitasi pendidikan STMK

- Terselenggaranya pendidikan Diploma dan Sarjana bagi aparatur kehutanan

- Penyelenggaraan Pendidikan Diploma dan Sarjana

- Terselenggaranya Pengelolaan pendidikan Pasca Sarjana (S2 dan S3) bagi aparatur kehutanan - Terselenggaranya Diklat Prajabatan bagi CPNS

- Penyelenggaraan pendidikan Pasca Sarjana (S2 dan S3)

Keluaran/Indikator

SETJEN (Pusdiklat), Ditjen PHKA, Ditjen RLPS, Ditjen BPK, - Terfasilitasinya 120 BAPLAN, BALITBANG, Itjen. orang untuk mengikuti STMK - Terfasilitasinya pendidikan S1 bagi 5 Orang

- Terfasiltasinya pendidikan S2 : 180 Orang dan S3 : 55 Orang

Peningkatan penyelenggaraan diklat kehutanan bagi aparatur - Menyelenggarakan Diklat Prajabatan Golongan I,II, dan III bagi CPNS

- Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan

- Menyelenggarakan Diklat PIM II,III,dan IV.

- Terselenggaranya Diklat Teknis Kehutanan bagi

- Menyelenggarakan Diklat teknis kehutanan bagi aparatur kehutanan.

Penanggung Jawab

- Terselenggaranya Diklat Prajabatan Gol I/II : 80 Orang dan Gol III : 200 Orang - Terselenggaranya Diklat PIM II : 15 orang PIM III : 60 orang PIM III : 80 orang - Terselenggaranya Diklat teknis kehutanan bagi

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok


Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dibidang kehutanan melalui diklat teknis kehutanan Peningkatan kapasitas tenaga kediklatan dalam penyelenggaran Diklat

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok aparatur kehutanan - Terselenggaranya Diklat Fungsional Kehutanan bagi aparatur kehutanan - Terselenggaranya Diklat Teknis Kehutanan bagi masyarakat (non – aparatur)

- Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial tenaga kediklatan dalam penyelenggaran Diklat

Peningkatan kapasitas / kemampuan kelembagaan lingkup Pusat Diklat Kehutanan

- Pengembangan Kelembagaan Diklat Kehutanan

Peningkatan Fasilitasi Diklat Kehutanan guna mewujudkan

- Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan Diklat sesuai dengan

Kegiatan 2008 (penyuluhan, POLHUT, perpetaan dll) - Menyelenggarakan Diklat Fungsional Kehutanan

Keluaran/Indikator 4540 orang - Terselenggaranya Diklat Fungsional Kehutanan bagi 800 orang

Peningkatan penyelenggaraan diklat kehutanan bagi nonaparatur - Menyelenggarakan Diklat Teknis Kehutanan Bagi Masyarakat

- Terselenggaranya Diklat teknis kehutanan bagi 1050 masyarakat

Pengembangan tenaga kediklatan - Menyelenggarakan - Terselenggaranya pembinaan dan pembinaan dan pengembangan pengembangan kepegawaian lingkup Pusat kepegawaian bagi Pendidikan dan Latihan 950 orang di 10 unit kerja Pengembangan organisasi dan institusi kediklatan kehutanan - Melaksanakan pengembangan unit kerja lingkup Pusat Diklat Kehutanan Pengembangan sarana dan prasarana kediklatan

- Terselenggaranya Pengembangan10 unit kerja

- Menyediakan dan

- Tersedianya sarana

Penanggung Jawab

Sasaran Kegiatan Pokok penyelenggaraan Diklat yang berkualitas Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan Terwujudnya PENDUKUNG 23. Pengembangan RISTEK penyuluhan Kehutanan kehutanan. yang menjadi acuan pembangunan nasional. No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

PENDUKUNG

Kegiatan Pokok

24. Standarisasi produk barang dan jasa kehutanan.

Kualitas produk barang dan jasa kehutanan meningkat 50 % dibandingkan tahun sebelumnya

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok standar kebutuhan

Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

memeriksa sarana dan prasarana di unit kerja lingkup Pusat Diklat

dan prasarana pada 10 unit kerja

Penyuluhan dan pengembangan informasi - Penyusunan peraturan tentang penyuluhan kehutanan. - Pengembangan penyuluhan pada kegiatan RHL. - Pengembangan penyuluhan pada kegiatan penanggulangan pasca operasi illegal logging. - Pengembangan penyuluhan pada kegiatan pengendalian kebakaran hutan. - Pengembangan penyuluhan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. - Pengembangan program Indonesia menanam, kecil menanam besar memanen. - 20 produk barang/jasa kehutanan telah mempunyai Standar Nasional Indonesia baik hasil hutan

Pembinaan standarisasi dan lingkungan - Orientasi Produk/Proses

- Regulasi dan deregulasi pengembangan penyuluhan kehutanan. - Kualitas, kuantitas, dan fasilitas penyuluhan kehutanan meningkat sesuai kebutuhan. - Aktivitas penyuluhan kehutanan meningkat sesuai kebutuhan dan perkembangan pembangunan kehutanan. - Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kehutanan meningkat. - Tersedianya data sebagai dasar penyusunan RSNI

Penanggung Jawab

SETJEN (Pustanling), Ditjen BPK, Ditjen PHKA, Ditjen RLPS, BALITBANG

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok


Indikator Sasaran Kegiatan Pokok kayu, hasil hutan bukan kayu, maupun pengelolaan hutan dan jasa lingkungan

Kegiatan 2008

- Penyusunan RSNI produk/proses barang dan jasa kehutanan

- 10 produk barang dan jasa kehutanan memenuhi standar (SNI)

- Pemantauan Evaluasi dan Penerapan Standar

- Pelatihan standardisasi dan sertifikasi

- Sosialisasi sistem standardisasi dan sertifikasi

Keluaran/Indikator

- Tersedianya rancangan standar produk dan proses sebagai acuan dalam proses pengelolaan hutan serta proses produksi dan pengujian hasil hutan - Tersedianya data penerapan Standar di lapangan - Meningkatnya kualitas dan keterampilan SDM dalam pemahaman standardisasi dan sertifikasi - Meningkatnya pemahaman para pihak terhadap upaya peningkatan mutu dan daya saing produk

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008 - Safari penyegaran/ peningkatan teknis penguji hasil hutan

- Unit Manajemen IUPHHK-HA/HT dan Hutan rakyat minimal 5 buah telah bersertifikasi

- Evaluasi Kesiapan unit manajemen IUPHHKHA/HT dan Hutan rakyat

- Terlaksananya evaluasi pengendalian lingkungan di 20 lokasi (propinsi/kabupaten/ kota)

- Koordinasi pengendalian kerusakan lingkungan - Pembinaan umum kerusakan lingkungan - Monev pengelolaan dan pemantauan lingkungan - Evaluasi kerusakan lingkungan - Pelatihan lingkungan

Keluaran/Indikator - Meningkatnya kapasitas dan ketrampilan para penerap standar - Tersedianya data IUPHHKHA/HT dan Hutan rakyat yang siap untuk sertifikasi - Terciptanya komunikasi antar stakeholder dalam setiap kegiatan pembangunan yang selalu mempertimbangk an aspek lingkungan - Tersedianya data kerusakan dan kualitas lingkungan kawasan hutan dan sekitarnya - Meningkatnya kualitas dan keterampilan SDM dalam pemahaman pengendalian lingkungan

Penanggung Jawab

No 27

28

Sasaran Strategis Tercapainya penegakan hukum dalam penanggulang an kejahatan kehutanan secara efektif.

Tercapainya Desentralisasi pembangunan kehutanan

Fokus Kegiatan PENDUKUNG

PENDUKUNG

Kegiatan Pokok 32. Pembinaan hukum dan peraturan perundangan.

33. Desentralisasi kehutanan

Sasaran Kegiatan Pokok Tersedianya peraturan perundangundangan bidang kehutanan

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok Kegiatan kehutanan dapat terlaksana dgn lancar ditunjang peraturan perundangundangan

Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

Penanggung Jawab

Pembinaan hukum dan organisasi

- Peraturan perundangan bidang kehutanan selesai dikaji - Peraturan perundangan bidang kehutanan mendukung pemantapan KH - Pertemuan dlm rangka sosialisasi peraturan perundangan - Permasalahan hukum bidang kehutanan dpt diselesaikan - Pertemuan dlm rangka bimbingan dan konsultasi bidang kehutanan - Masukan untuk penyusunan qonun kehutanan dll - Regulasi dan deregulasi desentralisasi pembangunan kehutanan. - Produk hukum

Setjen, Ditjen RLPS, Ditjen PHKA. Ditjen BPK, BAPLAN, BALITBANG. Itjen

- Penyusunan / penyempurnaan kebijakan / peraturan perundangan bidang kehutanan

- Penyusunan dan penyempurnaan peraturan dibidang desentralisasi pembangunan kehutanan - Inventarisasi peraturan perundangan kehutanan

Dishut Prop*

No

29

Sasaran Strategis

Tersedianya dana, sarana, prasarana, yang proporsional untuk mendukung pembangunan kehutanan

Fokus Kegiatan

PENDUKUNG

Kegiatan Pokok

34. Pengembangan rencana dan penganggaran banghut


- Tersusunnya risalah DIPA tahun 2008 Pusat dan Daerah

- Tersusunnya standar dan harga kegiatan bidang kehutanan

- Terbitnya dokumen anggaran APBN-P dan BA 69 tepat waktu


- Tersedianya data dan informasi mengenai DIPA BA 29 tahun 2008

- Terpenuhinya keperluan standar biaya kegiatan lingkup Dephut dalam melakukan perencanaan kegiatan - Terbitnya dokumen anggaran APBN-P dan BA 69 tahun 2008

Kegiatan 2008 yang belum mengikuti ketentuan desentralisasi. - Pengkajian dan penataan peraturan perundangan kehutanan sesuai dengan kebijakan desentralisasi kehutanan. - Sosialisasi peraturan perundangan terkait dengan desentralisasi kehutanan. Pengembangan perencanaan dan administrasi keuangan

Keluaran/Indikator

Penanggung Jawab

desentralisasi dapat tersosialisasikan dan diimplementasika n secara efektif dalam pembangunan kehutanan.

Setjen (Rocankeu)

- Penyusunan risalah DIPA Tahun 2008

- Tersusunnya DIPA Tahun 2008

- Penyusunan IHSBK tahun 2009

- Tersusunnya buku laporan mengenai IHSBK tahun 2009

- Penyiapan dan penyusunan dokumen anggaran tahun 2008 (BA 69 dan APBN P)

- Tersusunnya dokumen anggaran tahun 2008 (BA 69 dan APBN P) untuk seluruh satker

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok


- Tersusunnya rancangan program dan kegiatan tahun 2009

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok - Termonitor dan terdatanya realisasi penyerapan anggaran BA 69 tahun 2008 dalam rangka peluncuran kegiatan yang tidak terserap ke tahun 2009 - Tersusunnya bahan nota keuangan seagai masukan bahan nota keuangan nasional - Tersusunnya rancangan program dan kegiatan tahun 2009

- Tersusunnya RKAKL Dephut tahun 2009 - Tersusunnya DIPA/SRAA Dephut tahun 2009

- Tersusunnya RKAKL Dephut tahun 2009 - Tersusunnya DIPA/SRAA Dephut tahun 2009

- Penyiapan dan penyusunan RKA-KL tahun 2009 - Penyiapan dan penyusunan DIPA/SRAA Dephut tahun 2009

- Tersedianya bahan rapat pimpinan dengan DPR-RI dan instansi terkait - Adanya sinkronisasi rancangan rencana rancangan rencana kerja dan anggaran

- Terselenggaranya rapat-rapat pimpinan

- Penyusunan bahan rapat kerja DPR dan dengan instansi terkait

- terselenggaranya rakernashut, rakorbanghutpus, rakornasbanghut,

- Koordinasi perencanaan anggaran pembangunan kehutanan tahun 2009

- Tersusunnya penyusunan bahan nota keuangan Dephut

Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

- Rekonsiliasi penyerapan anggaran BA 69 tahun 2008

- Data penyerapan anggaran BA 69 tahun 2008

- Penyusunan bahan nota keuangan Dephut 2009

- Tersedianya bahan nota keuangan Dephut 2009 lingkup Dephut - Tersusunnya rencana program dan kegiatan anggaran tahun 2009 - Tersusunnya RKA-KL tahun 2009 - Tersusunnya DIPA/SRAA Dephut tahun 2009 - Bahan rapat kerja DPR dan dengan instansi terkait - Tersusunnya materi-materi raker dan rakor - Tersusunnya

- Penyiapan dan penyusunan rencana program dan kegiatan anggaran tahun 2009

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok

Sasaran Kegiatan Pokok pembangunan kehutanan

- Rencana kegiatan dan penganggaran pembangunan kehutanan yang optimal

PENDUKUNG

35.

Penguatan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan kehutanan regional (Pusat Pengendalian Regional)

-

-

Rencana pembangunan kehutanan provinsi dan rencana regional yang sinkron dengan kebijakan departemen kehutanan Rekomendasi kepada Unit Eselon I dalam

Indikator Sasaran Kegiatan Pokok serta forum koordinasi program dan anggaran dengan baik - Terpenuhinya laporan akuntabilitas kinerja.

Kegiatan 2008

- Penyusunan Lakip

- Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran banghut (lingkup Setjen dan Dephut) yang tepat waktu dan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan

-

Pengendalian pembangunan kehutanan

-

Rencana pembangunan kehutanan provinsi dan rencana regional Rekomendasi kepada Unit Eselon I dalam pengelolaan hutan di regional

-

-

-

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kehutanan Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan hutan regional Pemantauan dan evaluasi pembangunan

Keluaran/Indikator

Penanggung Jawab

satuan 2 dan satuan 3 serta RKA-KL Dephut sementara - Laporan akuntabilitas kinerja lingkup Dephut dan Setjen - Laporan hasil monev dan rekomendasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan kehutanan lingkup Setjen dan Dephut -

-

-

Usulan kegiatan Pembangunan Kehutanan Provinsi tahun 2009 Usulan kegiatan pembangunan kehutanan Regional tahun 2009 Rekomendasi penelolaan hutan kepada

SETJEN, Ditjen BPK, Ditjen RLPS, Ditjen PHKA, BAPLAN, BALITBANG, Itjen

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

PENDUKUNG

Kegiatan Pokok

36. Pengembangan pengelolaan keuangan

Sasaran Kegiatan Pokok pengelolaan hutan di regional


Keluaran/Indikator

kehutanan regional -

-

Pengelolaan keuangan yang optimal

-

-

Terciptanya pengelolaan anggaran yang akuntable

-

-

Terpenuhinya penerimaan PNBP sektor kehutanan

-

-

Laporan keuangan tepat waktu dan akurat datanya Penyusunan pelaporan keuangan dan

-

Kegiatan 2008

Terpenuhinya dana untuk mendukung rencana pembangunan kehutanan Pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan

-

Penataan pengelolaan dana kehutanan

-

-

Pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan

-

Optimalisasi penerimaan PNBP kehutanan

-

Optimlisasi penerimaan PNBP kehutanan

-

-

akuntansi dan verifikasi laporan keuangan

-

Unit Eselon Rekomendasi tindak lanjut permasalahan hasil evaluasi Tertib administrasi pengelolaan keuangan

Tersedianya ketentuanketentuan dan SDM pengelolaan keuangan Optimalnya dana dari segala sumber penerimaan, serta penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan Tersedianya laporan keuangan lingkup Setjen dan Dephut dengan opini pemeriksaan ’qualified

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

PENDUKUNG

Kegiatan Pokok

37. Pengembangan urusan umum

Sasaran Kegiatan Pokok pengujian sesuai peraturan perundangan yang berlaku Tercapainya laporan keuangan yang memiliki kriteria Qualified opinion Terselenggara nya sistem pengendalian intern yang memadai


Kegiatan 2008


-

- Penyusunan kriteria dan indikator publikasi. - Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. - Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana. - Monitoring dan inventarisasi barang inventaris milik negara.

opinion’ Terlaksananya kegiatan pengujian keuangan lingkup Setjen Terselenggara nya proses akuntansi dan sistem pengujian keuangan seluruh satker Dephut

- Kriteria dan indikator publikasi dapat tersusun sesuai perkembangan pembangunan Dephut. - Penyelenggaraa n pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana sesuai peraturanperundangan yang berlaku. - Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana dapat

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

Penanggung Jawab

dilaksanakan. - Laporan hasil monitoring dan inventarisasi barang inventaris milik negara. - Sarana dan prasarana pendukung pembangunan kehutanan tersedia pada setiap instansi kehutanan pusat dan daerah. PENDUKUNG

38. Pengembangan informasi kehutanan

- Terbentuknya citra positif Departemen kehutanan

-

- Memberi pengetahuan para pihak tentang produk dan kebijakan Dephut

-

Adanya dukungan dari para pihak

Meningkatkan pemahaman para pihak kebijakan dan pelaksanaan program di bidang kehutanan

Penyelenggaraan/ pembinaan informasi publik

Sekjen/Pusinfo

- Pembuatan dan penyebarluasan naskah siaran pers dan informasi lainnya di pusat dan daerah Penyuluhan dan penyebaran informasi

- Tersusun dan tersebarnya 200 siaran pers dan informasi lainnya.

- Penyusunan dan penerbitan naskah informasi kehutanan.

- Tersusun serta terbitnya beberapa produk informasi kehutanan - Terwujudnya cetak foto dokumentasi kegiatan

- Publikasi dan dokumentasi berbagai kegiatan berkaitan informasi kehutanan

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008 - Sosialisasi kebijakan Dephut kepada seluruh stakeholders

- Pembentukan/penyediaan jaringan informasi interaktif terkait kehutanan

- Para pihak mendapatkan informasi hasil kehutanan dan kebijakan Dephut

-

Tersedianya data dan informasi bagi para pihak di bidang kehutanan

- Kampanye dan penyebaran informasi

- Terbentuknya kerjasama kepada semua pihak sebagai wahana penyebaran informasi

-

Terwujudnya pertemuan/sosialis asi/dialog dengan para pihak

Pengembangan pemanfaatan jaringan komunikasi pusat dan daerah - Penanganan aspirasi masyarakat - Pertemuan dengan para pihak tentang kecenderungan opini

Keluaran/Indikator kehutanan. - Tersosialisasikan nya beberapa kebijakan Dephut kepada seluruh stakeholders - Tersediannya perangkat dan system multimedia interaktif Dephut - Laporan sosialisasi kebijakan Dephut kepada LSM, ormas asosiasi, PT, Pemda, UPT di pusat dan daerah - Tersedianya perangkat dan sistem multi media interaktif Dephut

- Terfasilitasinya penanganan aspirasi masyarakat - Laporan pertemuan dengan para

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

publik.

PENDUKUNG

30

Peran aktif Indonesia dalam tataran global bidang kehutanan dan SDAH serta kerjasama internasional yang berkontribusi

PENDUKUNG

39. Pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan

40. Pengembangan kerjasama internasional dan perjanjian global bidang kehutanan

- Tata hubungan kerja kehutanan tersusun dan disosialisasikan di lingkup pusat dan daerah - Organisasi Eselon I lingkup Dephut lebih efektif, produktif dan responsif.

- Dokumen rancangan Tahubja Departemen Kehutanan - Terbentuknya organisasi Eselon I Dephut yang efektif, produktif dan responsif

- Pembinaan informasi kehutanan daerah

-

- Pengaturan pengembangan organisasi dan tata laksana instansi kehutanan di pusat dan daerah. - Monitoring dan evaluasi efektifitas organisasi institusi kehutanan. - Pengkajian organisasi Departemen Kehutanan di pusat dan daerah. - Penyusunan tata hubungan kerja institusi kehutanan di setiap tingkatan.

-

- Pengaturan kerjasama bilateral dan multilateral bidang kehutanan. - Penyelenggaraan kerjasama luar negeri bilateral. - Pengaturan kerjasama luar negeri multilateral dan PBB. - Penguatan implementasi

-

-

-

pihak tentang kecenderungan opini Publik Terbinanya pengembangan informasi kehutanan di daerah (Prop/Kab/Kota) Regulasi dan deregulasi pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan. Organisasi dan tata laksana institusi kehutanan pusat dan daerah berjalan efektif dan responsif sesuai tuntutan pembangunan kehutanan disemua tingkatan. Terselenggarany a pertemuanpertemuan Bilateral, Regional dan Sub Regional bidang kehutanan. Ditandatanganiny a agreement/

Penanggung Jawab


No

Sasaran Strategis positif pada pembangunan kehutanan nasional

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

kerjasama dan dukungan internasional bidang kehutanan. - Penyelenggaraan ketentuan dan kesepakatan global terkait dengan kehutanan. -

-

-

31

Terwujudnya SDM kehutanan yang berkualitas,

PENDUKUNG

41. Pengelolaan SDM Kehutanan dan Kesetaraan Gender

- Terpetakannya SDM lingkup Dephut - Tertibnya PNS lingkup Dephut

- Penempatan pegawai - Penyelesaian kasus kepegawaian - Terlaksananya

Pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian - Pengkajian penyiapan SDM utk menjawab tantangan ke

-

kesepakatan di berbagai focus (pemberantasan illegal logging, peningkatan kapasitas SDM dan teknologi dll). Terwujudnya pertukaran informasi dan pengetahuan dalam kerangka kerjasama Bilateral, Regional dan Sub Regional. Kerjasama dan dukungan internasional bidang kehutanan meningkat. Meningkatnya peran aktif dalam melaksanakan ketentuan dan kesepakatan global yang berkaitan dengan kehutanan. Data ketersediaan, kebutuhan dan kompetensi SDM terkini

Penanggung Jawab


No

Sasaran Strategis kompeten, serta terdistribusi secara proposional

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok

Sasaran Kegiatan Pokok - Meningkatnya profesionalisme

Program : Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 32 Terbentuknya PENDUKUNG 42.Penyelenggaraan Terpenuhinya PNS pengawasan regulasi dan kehutanan aparatur Negara. pengawasanMeningk yang dapat atnya ketaatan menjalankan penyelenggara tugas secara Aparatur Negara benar sesuai ketentuan dan kompetensiny a.

Indikator Sasaran Kegiatan 2008 Kegiatan Pokok pembinaan pegawai depan lingkup Dephut - Perencanaan dan - Terwujudnya pengembangan pelatihan/ kepegawaian penyegaran - Pengelolaan dan pegawai lingkup perencanaan kepegawaian Dephut - Penyelenggaraan - Penyelenggaraan kepegawaian program kesetaraan gender

- Ratio jumlah regulasi per jumlah kebutuhan - Ratio jumlah kelemahan kinerja per jumlah aspek yang dinilai

Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan aparatur negara (Internal)

Keluaran/Indikator - Data terpilah gender dan analisis Gender - 508 orang mengikuti diklat dan terlatih dalam bidang planologi - Fasilitasi pendidkan strata 90 orang - Peningkatan Profesi perencana - Terselenggarany a pengurusan kepegawaian

- Tersedianya 8 Laporan (7 laporan eselon I dan 1 laporan Departemen)

- Evaluasi SAKIP & SAI

- Bimbingan Teknis

Penanggung Jawab

- Meningkatnya pemahaman 180 auditor Bawasda Prov/kab/Kota tentang SAK

ITJEN, Setjen, Ditjen BPK, Ditjen RLPS, Ditjen PHKA, BAPLAN, BALITBANG

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok



Kegiatan 2008

Keluaran/Indikator

- Pembinaan Wilayah

- Pemahaman tentang Jakwas di 20 Provinsi - Kesepakatan PKPT di 33 provinsi - Tercermatinya 5 Laporan Evaluasi - Dukungan satker di 33 Provinsi - Peningkatan kualitas 180 PNS - Tersedianya 50 LHA, 10 LHA, 180 LHA

- Rakorwas - Pencermatan - Sosialisasi

Menurunnya kelemahan, penyimpangan dan pelanggaran dalam pengurusan hutan

Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin PNS dan menurunnya kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana di bidang Kehutanan

- Ratio jumlah temuan per auditan

- Ratio penyebab temuan berulang per kode temuan - Ratio sisa temuan yang sudah ditindak lanjuti per jumlah temuan - Ratio tuntasnya pengenaan sanksi per jumlah sanksi - Ratio tuntasnya TGR dan tuntutan pembendaharaan (TP) per jumlah tuntutan - Ratio jumlah pembahasan kasus per jumlah

- Diklat Peningkatan kualitas SDM - Audit Kinerja, keuangan, operasional

- Pemantauan Tindak Lanjut

- Progres hasil tindak lanjut

- Pemutakhiran data Tindak lanjut

- Pengembalian kerugian negara 7,2 M

- Pelimpahan Kasus yang berindikasi Tindak Pidana

- Terlimpahkannya 4 berkas kasus

Penanggung Jawab

No

Sasaran Strategis

Fokus Kegiatan

Kegiatan Pokok


Indikator Sasaran Kegiatan Pokok pengaduan

Kegiatan 2008 - Monitoring sanksi - Audit Khusus - Pengumpulan Bahan dan Keterangan - Intelejen - Penelitian dan analisis kasus - Penanganan pengaduan masyarakat

Keluaran/Indikator - Pengembalian TGR dan TP 1 M - Tersedianya 40 LHA - Tersedianya 20 bukti dan keterangan - Tersedianya 10 Informasi - Tersedianya 200 hasil analisis - Tertampungnya 230 pengaduan masyarakat

Penanggung Jawab

Lampiran 1. Matrik Kegiatan Renja KL Dephut Tahun 2008

Recommend Documents