Lampiran 3. Matrik Program Fasilitasi Pembiayaan Bagi KUMKM

Lampiran 3. Matrik Program Fasilitasi Pembiayaan Bagi KUMKM

SASARAN NO. URAIAN 1.

Tersedianya dasar peraturan tentang Lembaga Keuangan Mikro

INDIKATOR KELUARAN

STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK

1. UU

100% pusat

2. Koordinasi dengan Pihak terkait

100 % propinsi

3. Sosialisasi 100 % kab/kota

75 % Kab/Kota telah melaksanakan dasar peraturan tentang lembaga Keuangan Mikro

KOORDINASI URAIAN

KEBIJAKAN

1. Penyempurnaan 1. Pendekatan/lobby draft RUUdengan Lembaga Keuangan Mikro. Legislatif dan Departemen 2. Surat Edaran keuangan dalam menteri tentang rangka keluarnya UU Lembaga Keuangan Mikro keuangan Mikro 2. Koordinasi dengan Bank Indonesia dalam rangka revisi RUU-Keuangan Mikro 3. Menghimpun masukan dari berbagai nara sumber, baik di dalam maupun luar negeri.

2.

Setiap propinsi/kabup aten/ kota tersedia layanan penjaminan kredit UKM yang terintegrasi dengan sistem penjaminan nasional

1. Sosialisasi 100% Kabupaten /Kota 2. Monitoring dan evaluasi 100% Kabupaten/K ota

75% propinsi 60% Kab/Kota memiliki layanan penjaminan kreditUKM

KETERANGAN

PROGRAM KERJA 1. Mencari bahan masukan (dalam dan luar negeri)

-

Departemen Keuangan

2. Penyelenggaraan focus group discussion dengan berbagai nara sumber

-

Bank Indonesia

-

Lembaga Legislatif

-

Pemprov/ Pemkab/Pemk ot

-

Instansi terkait lainnya

-

DPR, Menko Perekonomian , Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Pemda propinsi, Kab/Kota, Perbankan dan perusahaan penjamin, Kadin, Asosiasi UKM, Dekopin dan instansi terkait

3. Pembahasan dengan tim inisiatif RUU-KM (BI, DepKeu, KKUKM) 4. Pembahasan antar lembaga Pemerintah 5. Pembahasan dengan lembaga Legislatif

-

Anggaran diusulkan sebesar Rp. 5 Milyar

-

Dukungan biaya dukungan operasional Rp 50 milyar

6. Monitoring RUU-KM

1. Mengambil prakarsa dalam menyiapkan bahan penyusunan RUU Penjaminan Kredit

1. Mengkoordinasikan dengan Menteri Keuangan dalam rangka meminta rekonfirmasi hasil rapat Menko Perekonomian Tahun 2003 dalam rangka penyusunan RUU Penjaminan Kredit. 2. Membentuk tim kerja/Pokja Studi banding ke negara lain. 3. Mereview draft RUU Penjaminan Kredit 4. Pembahasan antar departemen/instansi terkait 5. Uji publik dalam rangka penyamakan persepsi di daerah 6. Finalisasi draft RUU.

3. Fasilitasi 50% propinsi

106

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN


KOORDINASI URAIAN

KEBIJAKAN

PROGRAM KERJA

7. Menyerahkan draft RUU ke Menteri Keuangan 8. Memantau Perubahan RUU di DPR 2. Bersinergi dengan para pihak terkait untuk mengembangkan layanan penjaminan kredit

1. MoU tentang layanan penjaminan kredit antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan: a. Departemen Keuangan b. Bank Pelaksana

1. Melaksanakan MoU tentang layanan penjaminan kredit dengan Lembaga Penjamin dan Lembaga Keuangan.

-

Depkeu, Bank Pelaksana, Perda, BI, Asosiasi UKM, Dekopin, Kadin

-

Kementerian BUMN, DPR, Stakeholder KUKM, Dunia Usaha, Depkeu, Bappenas

2. Mensosialisasikan program penjaminan kredit ke lembaga keuangan 3. Monitoring dan pemantauan pelaksanaan program penjaminan kredit.

c. Pemerintah Daerah d. Bank Indonesia e. Departemen Teknis 3. Memperbesar kemampuan permodalan Lembaga Penjaminan Kredit

1. Keppres tentang kebijakan satu pintu dalam pemanfaatan dana PUKK BUMN.

1. Mereview pelaksanaan pemanfaatan dana PUKK Koordinasi dengan Kementerian BUMN dan instansi terkait.

2. Kepmen tentang alokasi pemanfaatan dana APBN Kementerian

3. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian BUMN dan lembaga penjaminan kredit

107

2. Mempersiapkan draft Keppres Pemanfaatan dana PUKK BUMN.

4. Menyiapkan dana penjaminan APBN

KETERANGAN

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN


KOORDINASI URAIAN

KEBIJAKAN

KETERANGAN

PROGRAM KERJA

KUKM untuk memperbesar permodalan Lembaga Penjaminan Kredit. 1. Mengkoordinasikan koordinasi dengan Depkeu dalam rangka meninjau kembali Kepmenkeu tentang Pencabutan Sementara Izin Pendirian Lembaga Penjaminan Kredit

4. Meninjau Kepmen Keuangan tentang Pencabutan Sementara Izin Pendirian Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.

5. Dana penjaminan kredit KUKM dapat mencapai gearing ratio minimum 10 kali.

-

Depkeu (Ditjen Lembaga Keuangan), Pemda, Asosiasi UKM, Dekopin, Kadin)

-

BI, Depkeu, Bank Pelaksana, Kadin

2. Melaksanakan sosialisasi perubahan Kepmen Keuangan kepada Pemda Propinsi dan DPRD. 1. MoU dengan BI dan Perbankan

1. Melaksanakan MoU dengan BI dan Bank Pelaksana 2. Menyusun SOP Dana penjaminan kredit KUKM. 3. Melakukan koordinasi dalam rangka menganalisis kelayakan calon penerima penjaminan kredit KUKM 4. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pemantauan program dana penjaminan kredit KUKM.

3.

Setiap kabupaten/ kota memiliki program dana bergulir yang bersumber dari APBN/APBD propinsi dan

1. Sosialisasi 100% kab/kota 2. Monitoring dan evaluasi 100% kab/kota 3. Koordinasi lintas instansi

100% propinsi 75% Kab/kota memiliki program dana bergulir yang bersumber dari APBN/APBD propinsi dan kab/kota

1. Mewujudkan komitmen penyediaan dana bergulir dari APBN/APBD

1. Kepmen tentang Kebijakan alokasi anggaran Dana bergulir KUKM dari APBN.

108

1. Rakornas program dana bergulir dengan Pemda Seluruh Indonesia 2. Rakornas program dana bergulir dengan Departemen Teknis terkait 3. Koordinasi dengan Departemen Keuangan dan DPR

- Pemda Selindo, Deptan, Depperindag, Depnakertrans, Dephuntan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN,

-

-

Rakornas tahunan @ Rp 500 juta* 5 kali = Rp 2.5 miliar Rapat koordinasi di Pemda Prop @ 25 juta * 33 Prop* 2 kali * 5

SASARAN NO. URAIAN kabupaten/kot a serta dapat diakses oleh usaha mikro dan kecil dan unit usaha baru yang memenuhi syarat.

INDIKATOR KELUARAN


KOORDINASI URAIAN

4. Fasilitasi 33 Propinsi

KEBIJAKAN

KETERANGAN

PROGRAM KERJA Depsos, Bappenas, Depkeu, DPR.

2. MoU dengan Pemda Propinsi/ Kabupaten/K ota

-

3. MoU dengan Departemen Teknis terkait 1. Sosialisasi 100% kab/kota 2. Fasilitasi dan dukungan pembiayaan 1 juta unit usaha baru yang formil

1. Satu juta unit usaha baru yang formil 2.Pemberian dana bergulir secara transparan dan akuntabel

2. Menyediakan sistem pembiayaan yang mudah dan fleksibel diakses oleh usaha mikro dan kecil dan menengah.

1. Kepmen tentang Pedoman Penyaluran Dana Bergulir bagi Wirausaha Baru

3. Monev 100% kab/kota 4. MOnev 100% wirausaha penerima danabergulir

1. Sosialisasi 100% kab/kota

1. 840 KSP Agribisnis yang sehat

2. Monev 100%

2. Pemberian

2. Kepmen tentang Pedoman/ Juknis Dana

109

1. Penyediaan Dana bergulir 1 juta wirausaha baru Penyusunan Juknis Penyaluran dana bergulir Wirausaha baru 2. Koordinasi dengan Pemda Prop/Kab/Kota. 3. Sosialisasi program pembiayaan wirausaha baru ke Prop/kab/kota. 4. Menetapkan Lembaga Keuangan Pelaksana 5. Koordinasi dengan Lembaga Keuangan, Pemda Prop/kab/Kota 6. Seleksi wirausaha baru calon penerima program dana bergulir 7. Penyaluran dana bergulir wirausaha baru 8. Monev program dana bergulir wirausaha baru 9. Perguliran dana bergulir berikutnya kepada wirausaha baru lainnya.

-

1.

- Deptan, DKP, Pemda Propinsi/ Kabupaten/

2.

Menyediakan Dana Bergulir Pengusaha Mikro melalui 840 KSP Sektor Agribisnis Penyusunan Juknis dana

Depdiknas, Perguruan Tinggi, Lembaga Diklat, Inkubator, Pemda Kabupaten/Ko ta, Depperin,Dep dag, Depnakertran s, Deptan, Dephuttanbun , BKKBN, lembaga keuangan pelaksana

tahun = Rp 8,25 miliar. Pelaksanaan MoU dengan Pemda Prop/Kab/Kota dan Departemen Teknis Rp 1 milyar.

-

Dana bergulir 1 juta wirausaha baru @ Rp 25 juta = Rp 25 triliun.

-

Juknis Rp 500 jt

-

Koordinasi dengan Pemda Rp 2,5 m

-

Seleksi @ Rp 50.000,- = Rp 50 milyar

- Dana bergulir Rp 840 m KSP Sektor Agribisnis @ Rp 1 m = Rp 840 m

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN Kab/kota dan KSP penerima 3. Fasilitasi dan dukungan perkuatan 840 KSPAgribisnis

1. Sosialisasi 100% kab/kota 2. Monev 100% kab/Kota 3. Fasilitasi dan dukungan perkuatan kepada 840 KSP syariah

STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK dana bergulir secara transparan dan akuntabel

1. 840 KSP syariah yang sehat 2. Pemberian dana bergulir secara transparan dan akuntabel

KOORDINASI URAIAN

KEBIJAKAN Bergulir Pengusaha Mikro dan Kecil melalui KSP di sektor Agribisnis

3. Kepmen tentang Pedoman / Juknis Dana Bergulir KSP/USP Pola Syari’ah

PROGRAM KERJA

2. Monev 25% KSP/USP penerima dana bergulir 3. Fasilitasi dan

1. 5000 KSP/USP yang sehat 2. Pemberian dana bergulir secara transparandan akuntabel

4. Kepmen tentang Pedoman/Juk nis Dana Bergulir Pola Konvensional .

110

Kota, Dephutbun, Bank Pembina, KSP Sekunder.

bergulir KSP Agribisnis Koordinasi dengan Bupati/ Walikota 4. Sosialisasi 5. Penetapan Bank Pembina 6. Koordinasi dengan Bank Pembina 7. Seleksi KSP Agribnisnis 8. Penetapan KSP 9. Penyaluran dana bergulir 10. Monev 11. Perguliran berikutnya. 3.

1.

Menyediakan Dana bergulir 800 KSP Syari’ah/ BMT

2.

Penyusunan Juknis

3.

Koordinasi dengan Pemda

4.

Sosialisasi

5.

Penetapan Bank Pelaksana

6.

Koordinasi dengan Bank pelaksana

7.

Seleksi

8.

Penyaluran dana bergulir

9.

Monev program

10. Perguliran berikutnya.


KETERANGAN

1.

Menyediakan Dana bergulir untuk 5000 KSP/USP.

2.

Penyusunan Juknis.

3.

Koordinasi dengan Pemda.

4.

Sosialisasi

5.

Penetapan Bank Pelaksana

6.

Koordinasi dengan Bank pelaksana

-

Inkopsyi’ah, Pinbuk, Bank Muamalat, Bank Syari’ah, MUI

- Biaya dukungan operasional (identifikasi, seleksi, verifikasi, MoU, peninjauan lapangan, pemantauan, koordinasi dengan Lembaga keuangan, dan Pemda Propinsi kab/Kota Rp 25 m - Dana bergulir Rp 840 m KSP Sektor Agribisnis @ Rp 100 juta = Rp 80 m - Biaya dukungan operasional (identifikasi, seleksi, verifikasi, MoU, peninjauan lapangan, pemantauan, koordinasi dengan Lembaga keuangan, dan Pemda Propinsi kab/Kota Rp 15 M.

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN


KOORDINASI URAIAN

KEBIJAKAN

dukungan perkuatan 5000 KSP/USP

KETERANGAN

PROGRAM KERJA 7.

Seleksi

8.

Penyaluran dana bergulir

9.

Monev program

10. Perguliran berikutnya.

1. Sosialisasi 100% propinsi 2. Monev 100% koperasi pemilik PKS 3. Fasilitasi dan dukungan perkuatan 100 PKS

5. Kepmen tentang Pedoman/ Juknis Dana Bergulir Pembanguna n PKS Kelapa Sawit melalui Koperasi.

111

1.

Menyediakan Dana bergulir 100 PKS Sawit Koperasi 2. Penyusunan Juknis dana bergulir PKS Sawit. 3. Koordinasi dengan Pemda 4. Sosialisasi program ke Pemda dan Lembaga Keuangan 5. Menetapkan lembaga keuangan pelaksana program 6. Mengkoordinasikan dengan Bank Pelaksana 7. Mengkoordinasikan dengan Pemda 8. Mengkoordinasikan dengan pelaksana dana penjaminan kredit 9. Seleksi Koperasi calon penerima dana bergulir PKS Kelapa Sawit 10. Penyaluran dana bergulir 11. Monev Pelaksanaan program 12. Perguliran berikutnya.

-

Bank Pelaksana, pengelola program dana penjaminan, kontraktor pembangun PKS Sawit, Pemda Prop/Kabupat en, Koperasi penerima dana bergulir

-

-

Dana bergulir 100 PKS @ Rp 3 milyar = Rp 300 m Biaya dukungan operasional Rp 10 m

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN



1. 800 koperasi yangsehat

2. Ventura Monev 800 koperasi penerima melalui modal ventura

2. Pemberian dana bergulir secara transparan dan akuntabel

3. Fasilitasi dan dukungan perkuatan 800 koperasi melalui pola modal

1. Sosialisasi 100% propinsi 2. Monev pengelola dan 10% penerima dana bergulir anjak piutang

KOORDINASI URAIAN

KEBIJAKAN 6. Kepmen tentang Pedoman/ Juknis Dana Bergulir KUKM Pola Modal Penyertaan/ Ventura 7. PP Modal Penyertaan Koperasi

1000 UKM per tahundapat mengakses pola anjak piutang

8. Kepmen tentang Pedoman / Juknis Dana Bergulir KUKM pola Anjak Piutang

PROGRAM KERJA Menyediakan Dana bergulir pola modal penyertaan/ modal ventura 2. Penyusunan Juknis 3. Koordinasi dengan Pemda 4. Sosialisasi 5. Penetapan lembaga keuangan pelaksana 6. Koordinasi dengan Perusahaan Modal Ventura 7. Seleksi 8. Penyaluran dana bergulir 9. Monev 10. Perguliran berikutnya.

-

1.

-

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3. Fasilitasi dan dukungan Rp 50 Milyar pola anjak piutang

112

KETERANGAN

Penyediaan Dana bergulir UKM pola anjak piutang Penyusunan Juknis Koordinasi dengan Pemda Sosialisasi Penetapan lembaga keuangan pelaksana Seleksi Penyaluran dana bergulir Monev Perguliran berikutnya.

Perusahaan Modal Ventura, Depkeu, Pemda Prov/kab/kota Koperasi Sekunder

Dana bergulir modal penyertaan koperasi melalui pola modal ventura sebanyak 800 Koperasi @ Rp 200 juta = Rp 160 m

Bank, perusahaan anjak piutang, PT. PNM, Pemda kab/Kota, perusahaan mitra UKM/ bapak angkat UKM.

Dana bergulir pola anjak piutang UKM Rp 50 M.

Dana dukungan operasional pelaksanaan program Rp 1 m

Dana dukungan operasional pelaksanaan program Rp 3 M.

SASARAN NO. INDIKATOR KELUARAN

URAIAN 1.

Sosialisasi 100% kab/kota

2.

Monev pengelola, bank dan 10% UKM pengguna dana penjaminan kredit

3.


URAIAN

KEBIJAKAN 9. Kepmen tentang Pedoman / Juknis Dana Penjaminan Kredit KUKM

100.000 KUKM dapat mengakses kredit perbankan

MoU dan Lembaga Keuangan

KETERANGAN

- DPR, Menko Perekonomian, Bank Indonesia, Depkeu, Pemda propinsi, Kab/Kota, perusahaan penjamin.

Dana penjaminan Kredit KUKM Rp 1 triliun.

-

Dana dukungan operasional Rp 10 milyar

PROGRAM KERJA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Dukungan dan penjaminan Rp 1 Trilliun

KOORDINASI

Penyediaan Dana penjaminan kredit KUKM Penyusunan Juknis tentang Dana Penjaminan kredit Koordinasi dengan Pemda Sosialisasi program dana penjaminan kredit. Penetapan perusahaan penjaminan kredit Penetapan bank pelaksana penyalur kredit dengan pola dana penjaminan Seleksi calon penerima kredit dengan pola dana penjaminan

Dana dukungan operasional Rp 10 Milyar

8. Penyaluran dana penjaminan 9. Monitoring dan evaluasi 10. Pelaksanaan perguliran berikutnya

BLU efektif sebagai pengelola dana bergulir

3. Bersinergi dengan lembaga keuangan mitra BLU dalam menyalurkan dana bergulir kepada KSP/USP dan UKM.

1. MoU dengan Lembaga Keuangan Mitra BLU (Bank, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Anjak Piutang, PT. PNM dan Perum Sarana Pengembang an Usaha

113

1.

Melaksanakan koordinasi dengan lembaga keuangan mitra BLU

2.

Melakukan sosialisasi program dana bergulir kepada lembaga keuangan mitra BLU dana bergulir.

3.

Menetapkan alokasi dana bergulir kepada lembaga keuangan mitra BLU dana bergulir.

4.

Menyiapkan bahan monitoring pelaksanaan dana bergulir dengan BLU dana bergulir.

Depkeu, lembaga keuangan mitra BLU (Bank pelaksana, Bank Pembina, PT. PNM, Perusahaan penjamin, Perusahaan Modal ventura, perusahaan anjak piutang).

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN


URAIAN 4.

5.

4.

Setiap kabupaten/ kota memiliki forum pembiayaan UKM dengan perbankan dalam rangka merealisasikan business plan perbankan.

1. Koordinasi dengan instansi terkait 2. Sosialisasi 100% kab/kota 3. Monitoring dan evaluasi 100% propinsi 4. Fasilitasi forum penbiayaan di pusat dan daerah

1. 100% propinsi

1.

2. 75% kab/kota memiliki forum pembiayaan UKM 3. 80% perbankan telah merealisasikan Business Plan Perbankan untuk kredit UKM

2.

KEBIJAKAN

1. Menyusun SOP penyaluran dana bergulir.

Memperlakukan dana bergulir sebagai stimulan dalam pembiayaan KUKM.

1. MoU dengan penyandang dana potensial (Pemda Prov/kab/Kot a, lembaga keuangan, Departemen Teknis terkait, bapak angkat)

1. Melakukan penyuluhan program dana bergulir kepada penerima program dana bergulir.

Bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil melalui dana perbankan/non bank

1. SK Pembentukan forum pembiayaan UKM di tingkat pusat, propinsi dan kab/kota

Dukungan dalam fasilitasi kemudahan perijinan dan dana pembinaan APBN/APBD.

-

Bank, Depkeu, BI

- Dana dukungan operasional Rp 1 milyar

2. Melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran dana bergulir 3. Melaksanakan audit program dana bergulir.

2. Menggali potensi matching fund kepada pihak Pemda Prov/kab/Kota.

1.

Manyusun Pola Pembinaan Pola Pembinaan oleh BI dan Perbankan

2.

Menyusun petunjuk teknis prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan kredit usaha mikro, kecil dan koperasi (UMKK) kepada perbankan.

3.

4.

114

KETERANGAN

PROGRAM KERJA

1. Kepmen tentang Standard Operasi dan Prosedur Penyaluran Dana Bergulir

Menganut prinsip hati-hati dalam menyalurkan dana bergulir.

KOORDINASI

Melakukan sososlisasi skim kredit UMK di daerah, instansi terkait, tingkat kabupaten, asosiasi UMK, gerakan koperasi dan lintas pelaku terkait tingkat Kab./Kota. Forum Temu konsultasi

- Bank, lembaga keuangan bukan bank, perusahaan penjamin, Depkeu, Pemda Prov/kab/Kota.

- Dana dukungan operasional Rp 10 milyar

- Dinas Kop dan UKM, Prop dan Kab/Kota, Asosiasi UMK, Gerakan Koperasi, Lintas pelaku, Instasi terkait ainnya

1. UU RI No. 23 Thn 1999 tentang Bank Indonesia. 2. UU RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan No. 10 tahun 1998. 3. Biaya Dukungan 15 M

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN


URAIAN

KEBIJAKAN

KOORDINASI

KETERANGAN

- BPN, Bank BRI, BPN Pusat, Propinsi/ Kab/Kota, Perbankan, Pemprop/Kab. Kota

- Naskah Kesepakatan Bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 04/SKB/M.KUKM/ VII/2003 Nomor : 06/SKB/BPN/VII/2 003 Tanggal 16 Juli 2003 (berlaku 5 tahun).

PROGRAM KERJA keuangan antara Bank, Instansi terkait, Asosiasi dan KKMB. 5.

Koordinasi Perkuatan permodalan Koperasi dan UKM dengan Lembaga Keuangan Bank/Non Bank

6.

Pembinaan dan Pengendalian. a) Inventarisasi dana-dana Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank bagi Pembiayaan KUKM. b) Inventarisasi Rencana Penyaluran Dana dari Bagian Laba BUMN

7.

5.

Sertifikasi hak atas tanah pengusaha mikro sebanyak 1 juta debitur/calon debitur untuk memperkuat dukungan penjaminan kredit.

1. Fasilitasi dukungan sertifikasi 700.000 tanah milik UKM (250 milyar) 2. Sosialisasi 100% kab/kota

700.000 debitur/calon debitur (pengusaha mikro) mendapatkan kemudahan memperoleh kredit

1. Pendekatan dengan BPN dan lembaga keuangan untuk peningkatan kepemilikan hak atas tanah sebagai agunan kredit.

- Kepmen - MoU dengan pihak terkait

Penigkatan Keterampilan BDS-P sebagai KKMB - Komvensional - Syariah - Export

1. Pemetaan tanah PMK di Kab/Kota 2. Pemetaan tanah usaha mikro perkebunan 3. Studi banding di 3 negara 4. Sosialisasi 5. Seleksi 6. Bimbingan pelaksanaan sertifikasi 7. Monev

-

115

Sasaran th. 2005

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN


KOORDINASI URAIAN

KEBIJAKAN

KETERANGAN

PROGRAM KERJA : 300.000 unit, th. 2006 250.000 unit, th. 2007: 200.000 unit, th. 2008 : 150.000 unit dan th. 2009 = 70.000 unit. Biaya sertifikasi @ Rp 250.000 atau total Rp 250 milyar. - Biaya dukungan operasional Rp 7,5 milyar.

2. Pendekatan dengan Departemen Keuangan dalam rangka mendapatkan keringanan pajak dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi hak atas tanah.

- SKB Meneg KUKM dan Menkeu

Perjanjian Bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Badan Pertanahan Nasional dan PT. BRI (Persero) Nomor : 96/NKB/III/VII/2003 Nomor : 07/SKB/BPN/VII/20 03 Nomor : B.584DIR/BRT/07/2003 Tanggal 16 Juli 2003.

3. Melakukan studi banding ke 3 negara yang berhasil melakukan program sertifikasi tanah 6.

Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) dan kredit

1. Koordinasi 100% dengan instansi terkait 2. Sosialisasi

UKM memperoleh kredit ekspor 2. 1 juta usaha

1. Melakukan Pembianaan dan Pengendalian Pelaksanaan KUMK

Pedoman Pemberian Rekomendasi Penunjukan

116

1. Pembinaan dan Pengendalian KUKM 2. Penilaian Kinerja Lembaga Keuangan

Depkeu, BI, Perbankan,PNM, Dinas Koperasi Propinsi/ Kab/Kota

1. UU RI No. 23 Thn 1999 tentang Bank Indonesia

SASARAN NO. URAIAN UKM ekspor disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara tepat sasaran.

INDIKATOR KELUARAN 100% kab/kota 3. Monitoring dan evaluasi pemberian kredit bagi KUMK dan kredit Ekspor bagi UMKM

STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK mikro dan kecil dapat mengakses kredit perbankan

KOORDINASI URAIAN

KEBIJAKAN

PROGRAM KERJA

dari dana SUP-005

Badan Usaha Milik Negara Pengelola dan Lembaga Keuangan Pelaksana Kredit Usaha Mikro dan Kecil.

yang menyalurkan KUKM 3. Pecetakan buku : a. Pedoman Pembinaan dan Pengendalian KUMK. b. Informasi tentang KUMK SUP-005.; c. Leaflet KUMK d. Laporan Pelaksanaan KUMK 4. cangan kebijakan Pembiayaan terpadu klaster KUKM unggulan disektor Perikanan, Peternakan, Rumput Laut, Industri kerajinan rakyat dan Industri Hortikultura, meliputi : 5. Program Rintisan Pola Pembiayaan Terpadu 6. Fasilitasi Pendampingan dan Pengawasan terpadu 7. Rancangan Sistim Pembiayaan Terpadu.

2. Mengalokasikan dan SUP-005 kepada lembaga keuangan pelaksana

KETERANGAN

2. UU RI no. 24 Th 2002 tentang Surat Utang Negara 3. Keppres No. 176 tahun 1999 tentang Penerbitan SUN dalam rangka pembiayaan program 4. SUP No. SU005/MK/1999 5. Kepmen Keuangan No : 40/KMK. 06/2003 tgl 29 Januari 2003, tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil sbgi mana diubah dan Kepmen Keu angan No: 74/KMK.06/2004 dan No:280/ KMK.06/2004. 6. Kepmeneg Kop dan UKM No. 21/Kep/M.KUKM /II/2003 tgl 28 Pebruari 2003 tentang

7.

1. Sosialisasi Mewujudkan 100% kab/kota Badan Layanan Umum (BLU) 2. Monitoring dan dana bergulir evaluasi 100% yang mampu kab/kota

100% propinsi 80% kab/kota 60% Dana bergulir yang

1.

Menyiapkan bahan draft SKB dengan Depkeu

1. SKB Menegkop dan UKM dengan Menkeu

117

1.

Mengkoordinasikan dengan Depkeu

2.

Melakukan sosialisasi BLU kepada pengelola program dana bergulir.

- Depkeu, Lembaga Keuangan Mitra BLU, Lembaga penjaminan

- Biaya persiapan dan dukungan operasional Rp 50 milyar

SASARAN NO. URAIAN mengelola kesinambungan program dana bergulir.

INDIKATOR KELUARAN

STRATEGI KOORDINASI

INDIKATOR HASIL / DAMPAK telah disalurkan dapat dikelola oleh BLU

URAIAN

KEBIJAKAN tentang BLU Dana Bergulir KUKM 2. Kepmen tentang Pedoman BLU Dana Begulir KUKM

PROGRAM KERJA 3.

Melakukan finalisasi draft SKB BLU dana bergulir dengan Menkeu.

4.

Melakukan sosialisasi SKB kepada KUKM penerima dana bergulir.

kredit, unit eselon I pengelola dana bergulir

3. Kepmen tentang struktur organisasi BLU Dana bergulir 2.

Menata struktur organisasi BLU

1. Melakukan rapat koordinasi dengan Depkeu dan pengelola program dana bergulir. 2. Menyiapkan struktur organisasi dan uraian tugas BLU dana bergulir. 3. Melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan mitra BLU

3.

Menata administrasi dana bergulir

1. Mempersiapkan sistem administrasi pengelolaan dana bergulir. 2. Melakukan pengecekan sistem pengadministrasian dana bergulir di tingkat bank pelaksana, bank pembina, lembaga keuangan mitra BLU dan beberapa sample KUKM penerima dana bergulir. 3. Mengadministasikan, mengatur dan menentukan alokasi dana bergulir

118

Depkeu, Lembaga Keuangan Mitra BLU, Lembaga penjaminan kredit, unit eselon I pengelola dana bergulir

Depkeu, Lembaga Keuangan Mitra BLU, Lembaga penjaminan kredit, unit eselon I pengelola dana bergulir

KETERANGAN

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN

STRATEGI KOORDINASI

INDIKATOR HASIL / DAMPAK

URAIAN 4.

5.

Melakukan kerjasama penyaluran dengan lembaga mitra BLU.

Melaksanakan perguliran dana bergulir dengan skim (Perkuatan Modal Koperasi, penjaminan, Pendampingan)

KEBIJAKAN MoU dengan lembaga keuangan mitra BLU.

MoU dengan Lembaga Keuangan Mitra BLU dana bergulir

PROGRAM KERJA 1.

Menyusun rencana dan program kerja dengan lembaga keuangan mitra BLU.

2.

Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan mitra BLU.

3.

Melakukan penyaluran dana bergulir kepada lembaga keuangan mitra BLU.

4.

Melakukan monitoring dan evaluasi serta pemantauan penyaluran dana bergulir.

1.

Melaksanakan penyaluran dana bergulir melalui lembaga keuangan mitra BLU dana bergulir. Melaksanakan pengguliran. Melaksanakan pendampingan kepada KUKM penerima dana bergulir. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan perguliran.

2. 3.

4.

8.

KSP Sekunder melaksanakan sistem penjaminan tanggung renteng 1.000 KSP

1. Koordinasi 100% kab/kota 2. Sosialiasi 100% Kab/Kota 3. Monitoring dan evaluasi !00% KSP Sekunder

1. 80% propinsi 2. 75% kab/kota memiliki jaringan sistem penjaminan tanggung renteng antar KSP 3. 1000 KSP mendapatkan

1. Membangun jaringan system penjaminan tanggung renteng antar KSP melalui integrasi KSP Sekunder

1. Kepmen tentang penetapan pengelola dana penjaminan tanggung renteng melalui KSP Sekunder

119

KETERANGAN

1. Mengkoordinasikan dengan KSP terutama penerima dana bergulir 2. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana penjaminan tanggung renteng. 3. Melakukan sosialisasi program dana penjaminan tanggung renteng

- Depkeu, Lembaga Keuangan Mitra BLU, Lembaga penjaminan kredit, unit eselon I pengelola dana bergulir

- Lembaga Keuangan Mitra BLU, Lembaga penjaminan kredit, unit eselon I pengelola dana bergulir

- IKSP, Inkopdit, BLU, Pemda Prov/kab/kota.

- PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam - Biaya dukungan operasional Rp 10 milyar - Dukungan perkuatan dana

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN penerima dana bergulir 4. Fasilitasi dan dukungan perkuatan 100 KSP Sekunder

STRATEGI KOORDINASI

INDIKATOR HASIL / DAMPAK penjaminan tanggung renteng dari KSP sekunder

URAIAN

KEBIJAKAN

KETERANGAN

PROGRAM KERJA bergulir 100 KSP Sekunder @ 2 Milyar = 200 M

4. Melakukan integrasi dana penjaminan tanggung renteng antar KSP dengan KSP Sekunder 5. Menyiapkan SOP penggunaan dana penjaminan tanggung renteng 6. Mengimplementasikan dana penjaminan tanggung renteng 7. Mengembangkan system monev on line 8. Monev dan pemantauan.

9.

Setiap lembaga penerima dana bergulir melaksanakan pengelolaan dana bergulir sesuai ketentuan.

1. Koordinasi 100% kab/kota 2. Sosialisasi 100% kab/kota 3. Monitoring dan evaluasi 100%kab/kota

100% propinsi

1.

75% kab/kota 99% koperasi penerima dana bergulir mengelola dana sesuai sesuai ketentuan

2.

3.

10.

Setiap koperasi yang memiliki omset diatas Rp 1 miliar wajib melaksanakan audit eksternal.

1. Koordinasi 100% kab/kota dan instansi terkait 2. Sosialisasi 100% kab/kota

1.100% propinsi 2. 75% kab/kota

1.

Merumuskan sistem wasdal pada KSP/USP Kop penerima dana bergulir. Memfasilitasi forum komunikasi lembaga penerima dana bergulir Penerima dana bergulir.

Melakukan koordinasi dan pengawasan

1. Menyusun sistem wasdal KSP/USP Kop penerima dana bergulir.

1. Menyusun pedoman sistim wasdal yang berlaku bagi KSP/USP Kop penerima dana bergulir

- Kementerian KUKM

2. Sosialisasi kebijakan

- Perbankan

2. Menetapkan dan mengefektivit askan perguliran dana perkuatan KSP/USPKop.

3. Evaluasi dan Monitoring

- Pemda Prop, Kab/Kota

1. Melaksanakan MoU dengan Akuntan Publik

1.

Pemantauan pengawasan secara terpadu

2.

Penyusunan konsep pedoman pengawasan KSP/USP Kop

- Kementerian KUKM, KJA, Akuntan Publik Pemda Prop, Kab/Kota

3. 50% koperasi beromzet Rp 1 Milliar telah di audit KAP/KJA

3. Monitoring dan evaluasi

120

Rp 1,5 milyar

Depkeu

Rp 3,5 milyar

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN

STRATEGI KOORDINASI


URAIAN

KEBIJAKAN

KETERANGAN

PROGRAM KERJA

100% kab/kota 11.

12.

Membentuk Lembaga Dana Pensiun di setiap propinsi untuk program jaminan hari tua bagi pengurus dan karyawan koperasi

Penyediaan sistem asuransi kesehatan di 30 Propinsi bagi anggota koperasi

1. Sosialisasi 100% Prop 2. Monitoring dan evaluasi 16 Propinsi

16 lembaga dana pension karyawan koperasi

1.

Melakukan koordinasi dengan Depkeu, Dinas Koperasi dan UKM TK I

3. fasilitasi 16 lembaga dana pensiun

1. Koordinasi 100% propinsi dengan instansi terkait 2. Sosialisasi 100% Propinsi 3. Monitoring dan evaluasi 30 Propinsi 4. Fasilitasi 30 penyediaan sistem asuransi kesehatan

30 propinsi telah memiliki sistem asuransi kesehatan

2.

Melakukan pendekatan kepada koperasi primer/sekunder yang memenuhi syarat dapat sebagai pendiri sesuai dengan UU No. 11 tahun 1992.

1.

Melakukan koordinasi dengan JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) di Kabupaten Buol Toli-Toli Sulteng yang didirikan oleh KUD Depkes dan Depkeu Dinaskop dan UKM selindo

1. Kepmen tentang juknis dan prosedur operasional pengembangan dana pensiun di gerakan koperasi

1. SKB dengan Depkes dan Depkeu 2. Terwujudnya pedoman pola asuransi kesehatan

121

1.

2.

Identifikasi ke daerah terutama kepada Koperasi primer atau sekunder yang memenuhi syarat sebagai pendiri dana pensiun atau sebagai mitra pendiri. Bantuan modal awal pembentukan dana pensiun.

3.

Bimbingan teknis .

4.

Monitoring dan evaluasi.

1.

- Depkeu - Dinas Tingkat I - Dekopin - Gerakan Koperasi - Asosiasi Dana Pensiun Indonesia

Terciptanya pola asuransi kesehatan bagi anggota dan koperasi dalam hal :

-

Depkes

-

Depkeu

a. Keringanan biaya berobat bagi anggota koperasi

-

Dinas TK I

-

Gerakan Koperasi

b. Biaya berobat ditanggung renteng secara bergotongroyong.

Rp 32 milyar

Rp 30 milyar

SASARAN NO. URAIAN

13.

Sebanyak 3.000 Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang sehat dan dikelola sesuai dengan ketentuan

INDIKATOR KELUARAN

1. Koordinasi 100% kab/kota dan instansi terkait 2. Sosialisasi 100% kab/kota 3. Monitoring dan evaluasi 100% kab/kota

STRATEGI KOORDINASI


1. 100% propinsi 2. 75% kab/kota memiliki koperasi jasa keuangan syariah yang sehat

URAIAN

1.

KEBIJAKAN

PROGRAM KERJA

1. Identifikasi kebijakan 2. Membentuk Tim Kerja/Pokja pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan instansi terkait ditingkat pusat dan daerah. 3. Melakukan kajian dan evaluasi kondisi Koperasi Keuangan Syariah (KKS) dan unit Keuangan Syariah (UKS). 4. Study Lapangan, 5. Penyusunan konsep dasar. 6. Pembahasan konsep dasar. 7. Perumusan Kosep. 8. Uji Petik ke lapangan. 9. Penyempurnaan. 10. Finalisasi Konsep. 11. Pembahasan dengan instansi terkait. 12. Pembahasan dengan Setneg. 13. Pembahasan dengan DPR. 14. Penyempurnaan PP KKS.

-

Kementerian KUKM

-

BI

-

Perbankan Syariah

-

Dewan Sayriah Nasional.

-

Pemda tingkat Propinsi, Kab/Kota.

-

DepKeu, Setneg dan Instansi terkait.

2. Kepmen tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

1.

Membentuk tim Pokja

2.

Sosialisasi Kepmen tentang Juklak KKS

3.

Koordinasi dengan instansi terkait dan Pemda Provinsi/Kab/Kota.

1. Kementerian KUKM. 2. Perbankan Syariah. 3. Pemda TK Propinsi, Kabupaten dan Kota. 4. Dekopinwil/ Dekopinda.

3.Menyempurnakan SOP Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

1. 2. 3.

Membentuk Tim Pokja Lokakarya SOP KKS Penempurnaan SOP Koperasi Keuangan Syariah (KKS) Sosialisasi.

1. Menyusun Mewujudkan Konsep tentang Koperasi Jasa Peraturan Keuangan Syariah Pemerintah yang sehat melalui (PP) tentang pemberdayaan Petunjuk manajemen dan Pembiayaan pengelola. Syariah.

3. 3000 koperasi jasa keuangan syariah telah dikelola sesuai dengan ketentuan

4.

122

KETERANGAN

1. Kementerian KUKM. 2. Perbankan Syariah. 3. Pemda Tingkat

Rp 30 milyar

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN

STRATEGI KOORDINASI


URAIAN

KEBIJAKAN

PROGRAM KERJA 5. 6.

2.

Melakukan Pemetaan Koperasi Keuangan Syariah (KKS) selindo.

Implementasi dan Uji coba di daerah. Evaluasi pelaksanaan.

Propinsi, Kab/Kota,. 4. instansi Terkait.

1. Menyusun Pedoman Pemetaan Koperasi Keuangan Syariah (KKS).

1. Membentuk Tim Pokja. 2. Menyusun Juknis Kuisioner KKS 3. Sosialisasi pelaksanaan pemetaan KKS. 4. Pencetakan dan penyebar luasan kuisioner KKS selindo. 5. Pengumpulan data. 6. Pengolahan data hasil KKS. 7. Evaluasi dan monitoring. 8. Penyedia dana Dekon. 9. Pelaksanaan pemetaan KKS selindo. 10. Pencetakan hasil pemetaan KKS. 11. Direktori KKS. 12. Profile KKS terbaik.

1. Kementerian Koperasi dan UKM 2. Perbankan Syariah dan BI 3. Pemda Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota 4. Pinbuk Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota 5. Asosiasi KKS 6. Mikrofin KKS

2. Kepmen tentang Pedoman Pembinaan Koeprasi Jasa Keuangan Syariah.

1. Membentuk Tim Pokja Konsep Dasar Pedoman Pembinaan KKS. 2. Survey / kunjungan lapangan ke daerah. 3. Penyempurnaan konsep dasar. 4. Lokakarya. 5. Finalisasi pedoman. 6. Sosialisasi pedoman ke selindo. 7. Implementasi dan evaluasi pelaksanaan diklat pengelolaan KKS.

1. Kementerian Koperasi dan UKM 2. Perbankan Syariah 3. Asosiasi KKS 4. Mikrofin KKS 5. Pemda Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota

3. Menyusun tentang Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa

1. Membentuk Tim Pokja Konsep Dasar Pedoman Penilaian KKS. 2. Survey / kunjungan lapangan ke daerah. 3. Penyempurnaan konsep dasar. 4. Lokakarya.

1. Kementerian Koperasi dan UKM 2. Perbankan Syariah 3. Asosiasi KKS

123

KETERANGAN

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN


KOORDINASI URAIAN

KEBIJAKAN Keuangan Syariah.

PROGRAM KERJA 5. Finalisasi pedoman. 6. Sosialisasi pedoman ke selindo. 7. Implementasi dan evaluasi pelaksanaan diklat pengelolaan KKS.

4. Mikrofin KKS 5. Pemda Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota

4. Menyusun Pedoman tentang Sistem pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah melalui perkuatan kelembagaan, jaringan usaha, teknologi informasi, SDM, dan sistem dan prosedur.

1. Membentuk Tim Pokja Konsep Dasar Pedoman Sistem Pengembangan KKS. 2. Survey / kunjungan lapangan ke daerah. 3. Penyempurnaan konsep dasar. 4. Lokakarya. 5. Finalisasi pedoman. 6. Sosialisasi pedoman ke selindo. 7. Implementasi dan evaluasi pelaksanaan diklat pengelolaan KKS.

1. Kementerian Koperasi dan UKM

5. Menyusun tentang Sistem pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

1. Membentuk Tim Pokja Konsep Dasar Pedoman Pengawasan KKS. 2. Survey / kunjungan lapangan ke daerah. 3. Penyempurnaan konsep dasar. 4. Lokakarya. 5. Finalisasi pedoman. 6. Sosialisasi pedoman ke selindo. 7. Implementasi dan evaluasi pelaksanaan diklat pengelolaan KKS. 1. Membentuk Tim Pokja Konsep Dasar Pedoman Pengembangan Jaringan KKS. 2. Survey / kunjungan lapangan ke daerah. 3. Penyempurnaan konsep dasar. 4. Lokakarya.

1. Kementerian Koperasi dan UKM 2. Perbankan Syariah 3. Asosiasi KKS 4. Mikrofin KKS 5. Pemda Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota

6.Pedoman Pengembangan Jaringan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

124

2. Perbankan Syariah 3. Asosiasi KKS 4. Mikrofin KKS 5. Pemda Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota

1. Kementerian Koperasi dan UKM 2. Perbankan Syariah

KETERANGAN

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN


KOORDINASI URAIAN

KEBIJAKAN

PROGRAM KERJA 5. Finalisasi pedoman. 6. Sosialisasi pedoman ke selindo. 7. Implementasi dan evaluasi pelaksanaan diklat pengelolaan KKS.

7. Kepmen tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

1. Membentuk Tim Pokja Konsep Draft Kepmen tenatang Pelaksanaan Audit KKS. 2. Survey / kunjungan lapangan ke daerah. 3. Penyempurnaan konsep dasar. 4. Lokakarya. 5. Finalisasi pedoman. 6. Sosialisasi pedoman ke selindo. 7. Implementasi dan evaluasi pelaksanaan diklat pengelolaan KKS.

8.

1. Membentuk Tim Pokja Konsep Juklak Akuntansi KKS. 2. Survey / kunjungan lapangan ke daerah. 3. Penyempurnaan konsep dasar. 4. Lokakarya. 5. Finalisasi pedoman. 6. Sosialisasi pedoman ke selindo. 7. Implementasi dan evaluasi pelaksanaan diklat pengelolaan KKS.

9.

125

Petunjuk Pelakasan aan Akuntansi KKS.

Menyusun Pedoman Pengemba ngan

1.

Memfasilitasi, mendorong terbentuknya koperasi jasa keuangan syariah yang sehat.

3. Asosiasi KKS 4. Mikrofin KKS 5. Pemda Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota 1. Kementerian Koperasi dan UKM 2. Perbankan Syariah 3. Asosiasi KKS 4. Mikrofin KKS 5. Pemda Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota 1. Kementerian Koperasi dan UKM 2. Perbankan Syariah 3. Asosiasi KKS 4. Mikrofin KKS 5. Pemda Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota 1. Kementerian Koperasi dan UKM 2. BI

KETERANGAN

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN

STRATEGI KOORDINASI


URAIAN

KEBIJAKAN

PROGRAM KERJA 3. Perbankan Syariah 4. Pemda Provinsi / Kabupaten / Kota 5. Lembaga Keuangan non Syariah

Koeprasi Jasa Keuangan Syariah.

14.

Mewujudkan 5.000 KSP/USP Kop yang sehat dan dikelola dengan ketentuan dan profesional.

1. Koordinasi instansi terkait 2. Sosialisasi 100% kab/kota 3. Fasilitasi 50% kab/kota 4. Monitoring dan evaluasi 100% kab/kota

1. 100% propinsi 2. 75% kab/kota memiliki KSP yang sehat dan dikelola sesuai ketentuan 2. 5000 KSP/USP yang sehat, dikelola dengan ketentuan dan profesional

1.

Memantapkan sistim manajemen KSP/USP Kop melalui pelayanan prima kepada anggota

1. Kebijakan pengelolaan KSP/USP Koperasi secara profesional, sesuai dengan ketentuan administrasi keuangan yang benar dan sehat.

1.

Mensosialisasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan SOM dan SOP bagi KSP/USP Koperasi.

1. Kementerian Koperasi dan UKM 2. Pemda Provinsi / Kabupaten / Kota 3. Perbankan 4. IKSP

2. Melaksanakan pemetaan KSP/USP Koperasi selindo (lanjutan).

1.

Pencetakan dan Penyebarluasan kuisioner KSP/USP Koperasi ke daerah. Pengumpulan data. Pengolahan data hasil Pemetaan KSP/USP Koperasi. Penyusunan laporan hasil evaluasi akhir. Pencetakan hasil laporan.

1. Kementerian Koperasi dan UKM

2. 3.

4. 5.

126

KETERANGAN

2. Pemda Provinsi / Kabupaten / Kota 3. Gerakan koperasi

Rp 40 milyar

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN

STRATEGI KOORDINASI


URAIAN

KEBIJAKAN 3.

Menyusun Kepmen tentang SOM KSP/USP Koperasi.

4. Penyempurnaan Pedoman SOP KSP/USP Koperasi.

5. Penyempurnaan Pedoman Pengawasan KSP/USP Koperasi.

15.

Penyediaan Skim Asuransi kepada 1000 KUKM yang menerima dana bergulir

1. Koordinasi dengan instansi terkait

1. 100% propinsi


3. 1000 KUKM penerima dana bergulir memilliki asuransi

3. Monitoring dan evaluasi

2. 50% kab/kota

1.

Melakukan pendekatan kepada Lembaga Asuransi

1.

127

MoU dengan lembaga asuransi (BUMN dan Swasta)

KETERANGAN

PROGRAM KERJA 1.

Rapat koordinasi dengan instansi terkait.

2.

Sosialisasi Kepmen tentang SOM KSP/USP Koperasi pada 26 provinsi / DI.

1.


2.

Lokakarya dalam rangka penyempurna Pedoman SOP KSP/USP Koperasi.

3.

Penyusunan Laporan Akhir Pedoman SOP KSP/USP Koperasi.

1.


2.

Temu Konsultasi Pembahasan Konsep Pedoman Pengawasan pada 8 (delapan) provinsi.

3.

Lokakarya dalam rangka Penyempurnaan Pedoman Pengawasan.

3.

Penyusunan Laporan Akhir Pedoman Pengawasan KSP/USP Koperasi.

1.

Menciptakan pola asuransi dengan lembaga asuransi atau perguruan tinggi

-

Depkeu

-

DAI

2.

Identifikasi di 30 Propinsi.

-

Lembaga Asuransi

3.

Konsultasi Teknis ke Dep Keu, DAI, Lemabaga Asuransi dan Perguruan Tinggi.

-

Perguruan Tinggi

Rp 3 milyar

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN

STRATEGI KOORDINASI


URAIAN

KEBIJAKAN

KETERANGAN

PROGRAM KERJA

100% propinsi

16.

17.

18.

Menyediakan program asuransi syariah di lingkungan Koppontren dan Koperasi Syariah

1. Koordinasi dengan instnsi terkait 2. Sosialisasi 100% propinsi

Program asuransi syariah untuk 10 kopontren di 10 propinsi

1.

3. Monitoring dan evaluasi 100% kab/kota

Sosialisasi kepada gerakan koperasi di 30 Propinsi tentang UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)

1. Koordinasi instnasi terkait

Bimbingan Pengenalan Nasabah Koperasi di setiap Kabupaten/Kot a terhadap 160 KSP


2. Sosialisasi 30 propinsi

1. 30 propinsi telah memiliki koperasi yang mengetahui dan mengerti tentang UU SJSN dengan baik dan benar

a.

Depag

b.

Bank Muamalat

c.

Dinaskop dan UKM TK I

d.

Inkoppontren (Sekunder dan Primer)

1.

Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait untuk mengantisipasi diberlakukannya UU SJSN bagi gerakan koperasi sebagai badan hukum

1.

1.

Pendekatan dengan Depkeu

1.

2.

Dinas TK I dan II

3.

Perbankan yang menyalurkan dana bergulir

1.

2. 1000 koperasi telah mengerti tentang UU SJSN dengan baik dan benar 160 KSP Agribisnis telah mendapatkan bimbingan 2. Sosialisasi 30 pengenalan propinsi nasabah 3. Monitoring dan koperasi evaluasi 30

Pendekatan dengan :

MoU

Pedoman Umum tentang SJSN

Petunjuk Teknis tentang Kepmenke u No. 45/ 2003

1.

Identifikasi di 30 Propinsi.

-

Depag

2.

Konsultasi teknis ke Depag, Dinaskop, dan UKM TK I, Inkopentren, Lembaga Asuransi Syariah.

-

Dinaskop dan UKM Tingkat I

-

Inkoppontren

3.

Lokakarya tentang pengembangan asuransi syariah dilingkungan gerakan Koperasi.

-

Bank Muamalat

4.

Monev

1.

Identifikasi dan konsultasi program ke 30 Propinsi.

2.

Sosialisasi pedoman umum tentang SJSN ke 30 Propinsi.

3.

Seminar tentang pengembangan dan penerapan SJSN dilingkungan gerakan Koperasi.

1.

2.

3.

128

Identifikasi pengenalan anggota Koperasi disetiap kabupaten/kota di 30 Propinsi. Konsultasi program ke Depkeu, Dekopin, Dinas KUM TK I. Sosialisasi ke 30 Prop.

-

Depnaker

-

Dinaskop dan UKM Tingkat I dan II

-

Dekopin

-

Depkeu

-

Depkeu

-

Dinas TK I

-

Dekopin

Rp 10 milyar

Rp 2,5 milyar

Rp 5 milyar

SASARAN NO. URAIAN Agrobisnis di 30 Propinsi yang menerima bantuan dana bergulir 19.

Melaksanakan penjualan saham yang dibeli oleh 2.000 koperasi pada perusahaan untuk meningkatkan kemampuan permodalan koperasi

INDIKATOR KELUARAN

STRATEGI KOORDINASI


URAIAN

KEBIJAKAN

propinsi

1. Koordinasi 100% dengan instansi terkait 2. Sosialisasi 100% Kab/kota

2000 koperasi mendapatkan tambahan permodalan dari penjualan saham

1.

Pendekatan dengan instansi terkait (Depkeu, Bappepam, Perusahaan Swasta/ BUMN

1.


PROGRAM KERJA 4.

Lokakarya tentang pedoman bagi KSP dalam mengelola atau menerima simpanan/penyertaan dari pihak ke tiga yang bukan anggota.

1.

-

Bapepam, Bank, Perusahaan yang menjual saham, Koperasi, Gerakan Koperasi

-

Biaya dukungan operasional Rp 10 milyar

9.

Identifikasi perusahaan yang menjual saham ke koperasi. Identifikasi Koperasi . Koordinasi dengan Perusahaan yang mengeluarkan saham Sosialisasi program Seleksi dan verikasi Persiapan pelaksanaan penjualan saham Valuasi saham-saham koperasi Pelaksanaan penjualan Saham Monev

Naskah kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Bapepam/BE J tentang layanan UKM go public bagi setiap provinsi

1.

Identifikasi

-

-

2.

Studi kelayakan klinik UKM go public

Biaya dukungan operasional Rp 25 milyar

3.

Penyusunan SKB

Bapapem, BEJ, BES, Pemda Prov. Konsultan Manajemen Investasi.

4.

Penyusunan Juknis

5.

Sosialisasi

6.

Layanan UKM go public

7.

Monev

Kesepakatan Bersama antara Kementerian Koperasi &

1.

Melakukan koordinasi dengan Pemprov/Pemkab/Pemkot tentang implementasi CB

-

Bank Indonesia

-

-

Perbankan Pelaksana


Kepmen tentang Penetapan koperasi dan Juknis Penjualan Saham Koperasi

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

20.

Setiap Propinsi memiliki unit layanan UKM go public pasar modal.

1. SKB 2. Koordinasi 100% propinsi 3. Sosialisasi 100% propinsi

1. 25 Propinsi memiliki unit layanan UKM go public pasar modal

1.

Pendekatan dengan instansi terkait (Depkeu, Bapepam, BEJ)

1.

3. Monitoring dan evaluasi 25 propinsi

21.

Peningkatan akses pendanaan KUKM melalui pengembanga

1. Koordinasi

1. 100% Propinsi


3. 75% Kab/Kota

3. Monitoring dan

mendapatkan kemudahan

1.

Koordinasi dengan 1. Bank Indonesia, perbankan, dan LKM lainnya (termasuk

KETERANGAN

129

SASARAN NO. URAIAN n sistim informasi kredit (Credit Bureau) bagi KSP/USP

INDIKATOR KELUARAN evaluasi 100% kab/kota

STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK akses pendanaan melalui sistem informasi kredit yang memadai

KOORDINASI URAIAN KSP/USP) dalam rangka pemantapan konsep CB 2.

3.

4.

Melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada KSP/USP potensial yang dapat masuk dalam sistim CB

Tersedianya dasar peraturan tentang Lembaga Keuangan Mikro

1. 100% pusat

1. Koordinasi 100% kab/kota dengan pihak terkait

2. 80% Propinsi


menerapkan peraturan tentang lembaga Keuangan Mikro


1.

3. 75% Kab/Kota

2.

3.

UKM dengan Bank Indonesia dan perbankan lainnya tentang pengembang an sistim informasi kredit (CB) bagi nasabah

PROGRAM KERJA 2.

Pemilihan/inventarisasi calon peserta (KSP/LKM)

3.

Penyiapan KSP/LKM untuk menjadi peserta CB

4.

Pertemuan/Diskusi dengan KSP/LKM secara berkala

-

Pemprov/ Pemkab/Pemk ot

- Gerakan Koperasi - LKM lainnya

5.

Melakukan fasilitasi kepada perbankan

6.

Studi banding dlm rangka pengembangan CB

Pendekatan/ lobby 1. Penyempurnaan draft RUUdengan Lembaga Keuangan Mikro. Legislatif dan Departemen keuangan dalam rangka keluarnya 2. Surat UU Keuangan Edaran Mikro menteri tentang Koordinasi dengan Lembaga Bank Indonesia keuangan dalam rangka Mikro revisi RUU-

1.

Mencari bahan masukan (dalam dan luar negeri)

- Departemen Keuangan

2.

Penyelenggaraan focus group discussion dengan berbagai nara sumber

- Bank Indonesia

Melakukan scoping 2. Kepmen Menteri study terhadap Koperasi dan KSP/USP calon UKM tentang peserta CB Kriteria KSP/USP calon Studi tentang peserta CB implementasi CB di Australia, Filipina, dan Beijing

22.

KEBIJAKAN

KETERANGAN

3. Pedoman pelaksanaan tentang Sistim Informasi Kredit bagi nasabah

- Lembaga Legislatif

3.

Pembahasan dengan tim inisiatif RUU-KM (BI, DepKeu, KKUKM)

- Pemprov/ Pemkab/ Pemkot

4.

Pembahasan antar lembaga Pemerintah

- Instansi terkait lainnya

Keuangan Mikro

5.

Menghimpun masukan dari

Pembahasan dengan lembaga Legislatif

6.

Monitoring RUU-KM

130

-


SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN

STRATEGI KOORDINASI


URAIAN

KEBIJAKAN

KETERANGAN

PROGRAM KERJA

berbagai nara sumber, baik di dalam maupun luar negeri. 23.

24.

Terciptanya kerjasama internasional dengan lembaga donor untuk pengembanga n dan pemberdayaan UKM: -

dengan World Bank

-

dengan Univ. AlAzhar Mesir

Revitalisasi Dana PKBL (PUKK) BUMN

1. Koordinasi dengan instansi terkait 2. Sosialisasi 100% Kab/Kota

Kerjasama internasional untuk pengembangan UKMdi Indonesia

1.

2.

3. MoU 3.

1. Kebijakan Pendekatan Menteri KUKM dengan lembaga tentang donor internasional perlunya untuk pengenalan technical program. assistance Koordinasi dengan maupun project Departemen Luar aid bagi Negeri. pengembangan KUKM, Koordinasi dengan khususnya kedubes asing. dalam mengatasi masalah pembiayaan.

1.

Menyiapkan proposal kerjasama

- Departemen Luar negeri

2.

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait

- Kedubes

3.

4.

- Lembaga donor Melakukan pertemuan- Perbankan pertemuan internasional untuk pengembangan KUKM - Instansi terkait lain Perumusan hasil pertemuan

5.

Sosialisasi hasil, baik kepada - Gerakan Koperasi instansi terkait maupun gerakan koperasi

1.

Rapat Koordinasi dengan Menko Perekonomian, Dep. Keuangan dan Meneg BUMN.

2. MOU antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan lembaga donor dalam rangka bantuan pembiayaan bagi KUKM. 1. Koordinasi dengan instansi terkait 2. Sosialisasi 100% kab/kota 2. Monev 100% kab/kota

1. 100% Pusat

1.

2. 100% Propinsi 3. 70% kab/kota merevitaslisasi dana PKBL (PUKK)

2.

Koordinasi dengan Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Dep Keuangan, Meneg BUMN.

SKB dengan Meneg BUMN

Menyiapkan bahan draft SKB dengan Meneg BUMN

131

2.

Menyusun Konsep Revitalisasi Dana PKBL

3.

Penyusunan dan Penandatanganan SKB

4.

Finalisasi Konsep Revitalisasi Dana PKBL.

1. Menko perekonomian 2. Dep. Keuangan 3. Meneg BUMN.

1. PP No. 44 Th. 1997 tentang Kemitraan. 2. Keppres No. 101 Th. 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN

STRATEGI KOORDINASI


URAIAN 3.

KEBIJAKAN

Melakukan Sosialisasi

KETERANGAN

PROGRAM KERJA 5.

Menteri Negara.

Sosialisasi Konsep Revitalisasi Dana PKBL

3. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 4. UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. 5. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 6. UU No. 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah

25.

Tersedianya kebijakan perpajakan yang kondusif dan berfihak kepada koperasi dan UKM. (BARU)

1. Mou denganDitjen Pajak

1. 100% Propinsi

2. Koordinasi 100% dengan instansi terkait

memiliki kebijakan perpajakan yang kondusif

2. 75 Kab/Kota

1.

Mengefektifkan pelaksanaan kebijakan insentif perpajakan bagi koperasi dan UKM sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan.

Kesepakat bersama antara Deputi Bidang pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM dengan Ditjen Pajak

3. Monev 100% kab/kota

1.

Merumuskan kebijakan perpajakan yang kondusif bagi pengembangan usaha koperasi dan UKM.

2.

Study banding ketentuan dan insentif perpajakan yang kondusif bagi pengembangan usaha KUKM di beberapa negara Asean.

3.

Penyusunan pola bimbingan Administrasi dan teknis perpajakan bagi koperasi.

-

Ditjen Pajak ditingkat pusat, Kanwil Pajak, KPP setempat di daerah, Pemda, serta instansi terkait lainnya.

- Kesepakan bersama antara Deputi Bidang Pembiayaan Kemanterian Koperasi dan UKM dengan ditjen Pajak Depkeu Nomor : 30/SKB/Dep. 3/IX/2004 KEP– 164/PJ/2004 Tanggal 16 September 2004 tentang Bimbingan Administrasi dan Teknis

132

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN

STRATEGI KOORDINASI


URAIAN

KEBIJAKAN

KETERANGAN

PROGRAM KERJA Perpajakan bagi Koperasi. - Rp. 5 Milyar.

26.

Setiap kabupaten/kot a memiliki forum koordinasi/kelo mpok kerja (Pokja) bimbingan Administrasi dan Teknis Perpajakan kepada 70.000 Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.

1. Sosialisasi 100% Kab/kota 2. Fasilitasi 70% Kab/kota 3. Monev 100% kab/kota

1. 100% Propinsi

1.

2. 70% Kab/Kota memiliki forum koordinasi/pokja 3. 70.000 koperasi dan UKM telah mengetahui administrasi dan teknis perpajakan

2.

Meningkatkan peran aparatur pembina koperasi didalam memberikan bimbingan administrasi dan teknis perpajakan.

Mengefektifkan Pelaksanaan ketentuan Perpajakan sesuai undang – undang perpajakan yang berlaku.

Menghimpun potensi seluruh wajib pajak koperasi unutk mendaftarkan diri baik selaku wajib pajak maupun sebagai pengusaha kena pajak.

3.

Meningkatkan kesadaran koperasi yang kurang aktif sebagai wajib pajak yang baik.

4.

Meningkatkan kemampuan koperasi yang aktif sebagai wajib pajak untuk meningkatkan ketaatan sebagai wajib pajak yang baik.

133

1.

Membentuk dan mengembangkan forum koordinasi/Pokja dalam memberikan bimbingan administrasi dan teknis perpajakan bagi koperasi dan UKM.

2.

Menyusun peta kinerja pelaksanaan perpajakan bagi Koperasi dan UKM.

3.

Melaksanakan Temu konsultasi pelaksanaan bimbingan administrasi dan teknis perpajakan bagi koperasi dan UKM.

4.

Melaksanakan Seminar Perpajakan bagi Koperasi dan UKM.

-

Ditjen Pajak ditingkat pusat, Kanwil Pajak, KPP setempat di daerah, Pemda, serta instansi terkait lainnya.

Depkeu Nomor: 30/SKB/Dep.3/IX/20 04 Kep164/PJ/2004 Tanggal 16 September 2004 tentang Bimbingan Administrasi dan Teknis Perpajakan bagi Koperasi - Rp. 5 Milyar.

SASARAN NO. URAIAN 27.

28.

INDIKATOR KELUARAN

STRATEGI KOORDINASI

INDIKATOR HASIL / DAMPAK MoU KUKM dengan pabrikan dan perbankan

Terciptanya pembiayaan bagi KUKM melalui kemitraan yang sinergis antara Pabrikan/Supli er dan Perbankan dalam Pengadaan barang dan Modal bagi KUKM seluruh Propinsi.


Tersusunnya Pedoman Praktek Perbankan yang sehat bagi KBPR untuk seluruh propinsi. (BARU)

1. Pedoman

1. 100% Propinsi

2. Sosialisasi 100% Propinsi

2. 90% KBPR menjalankan Pedoman Praktek Perbankan yang sehat

URAIAN 1.

2. Sosialisasi 100% program 3. Monev 100% propinsi

3. Monev 100% Propinsi 4 Fasilitasi 100 KBPR

Berkerjasama dengan para pihak terkait untuk menyusun Kemitraan yang sinergis antara pabrikan, Suplier (KUKM) dan Perbankan.

1.

Pendekatan kebijakan dan implementasi manajemen.

2.

Pendekatan pelayanan jasa keuangan.

3.

Pendekatan manajeman keuangan.

4.

KEBIJAKAN

KETERANGAN

PROGRAM KERJA 1.

Mengidentifikasi KUKM yang bermitra dengan Pabrikan dan Perbankan.

2.

Menyusun Pola pembiayaan bagi KUKM melalui Kemitraan yang sinergis antara Pabrikan /suplier dan Perbankan dalam Pengadaaan barang dan modal.

3.

Menyusun MoU.

4.

Melaksanakan MoU

1.

Menyusun Pedoman Praktek Perbankan yang sehat bagi KBPR.

2.

Melaksanakan Lokakarya Pemantapan kerja KBPR dalam rangka praktek perbankan yang sehat bagi KBPR.

3.

Melakukan sosialisasi pedoman Praktek Perbankan yang sehat bagi KBPR.

Pendekatan manajemen kesehatan KBPR.

-

-

Lembaga Keuangan Perbankan, perusahaan Suplier dan instansi terkait.

Lembaga Keuangan Perbankan dan instansi terkait.

1. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor. 44 Tahun 1997. 2. Rp. 700 Juta.

1. UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan Jo UU Nomor 10 Tahun 1998 Pokok – pokok ketentuan berdasarkan pada SK.DIR.BI. No. 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR. 2.

Rp. 2, 120 Juta

29.

Setiap Propinsi /Kabupaten/ Kota tersusun Data – data sumber

1. Koordinasi dengan instansi terkait 2. Sosialisasi 100%

70% Propinsi memiliki susunan data sumber pembiayaan KUKM ekspor

1.

Standarisasi Pola Pemetaan Pembiayaan UKM Ekspor dalam bentuk CD Program.

134

1.

Menginventarisasi UKM Ekspor berdasarkan volume usahanya.

2.

Menyusun Konsep Pemetaan Pembiayaan UKM Ekspor.

-

Instansi terkait dan pihak Perbankan

1. Undang – Undang RI no. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan (Lembaran Negara Tahun

SASARAN NO. URAIAN

INDIKATOR KELUARAN

STRATEGI KOORDINASI


URAIAN

KEBIJAKAN

propinsi Pembiayaan KUKM Ekspor.

3. Monitoring dan evaluasi 100% propinsi

Tersalurnya kredit Investasi & Modal kerja dari ADB bagi Usaha Kecil dan Menengah berorientasi Ekspor secara optimal.

1. Koordinasi dengan perbankan

KETERANGAN

PROGRAM KERJA 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612).

3.

Menyusun hasil dari inventarisasi data – data pemetaan dilapangan.

1.

Mengsosialisasikan Pedoman Pemanfaatan Pembiayaan Investasi Kepada UKM Ekspor melaksanakan dengan Bank Pelaksana.

-

Bank Ekspor Indonesia sebagai bank penata usaha, Bank Niaga, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank Danamon.

Rp.

2.885 Juta

1.

Pembentukan Tim Kerja.

1.

Depkeu.

Rp.

175 M.

2.

Memebentuk manajeman proposional.

2.

Dinas TK I

3.

3.

Melakukan study banding.

Manajemen KAJINDO yang lama.

4.

Lembaga Asuransi dan Perbankan.

2. Rp. 30.

2. Sosialisasi 100% Kab/Kota

1. 75% Propinsi

1.

2. 500 UKM mendapatkan kredit investasi dan modal kerja dari ADB

2. Monev 100% Propinsi

Menyusun alokasi 1. MoU antara anggaran kredit Kemeterian ekspor di setiap Koperasi dan propinsi sesuai UKM dengan dengan kebutuhan Bank Ekspor UKM ekspor. Indonesia tentang Pemanfaatan Pembiayaan Investasi kepada UKM Ekspor dengan nomor : 25/SKB/Dep.3/V III/2004 48A/KB/08/2004 -BEI

31.

Melakukan restrukturisasi KAJINDO dalam rangka membangun Asuransi Koperasi.

1. Kebijkan untuk melakukan Restrukturisa si usaha, 2. Sosialisasi restrukturisasi Kajindo di 33 propinsi

1. KAJINDO menjadi koperasi asuransi yang sehat

1.

1. Mengeluarkan Melakukan Surat inventarisasi Keputusan masalah sesuai Menteri tentang hasil audit mengawasi dan terhadap KAJINDO penyehartan dan melakukan manageman konsultasi dengan KAJINDO. Dinaskop dan UKM TK I dan Depkeu.

135

675 Juta

Lampiran 3. Matrik Program Fasilitasi Pembiayaan Bagi KUMKM

Recommend Documents