BAB X PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN SDM KUMKM
A. TUJUAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN SDM Indonesia memerlukan tambahan sekitar 20 juta unit usaha baru di luar sektor pertanian dalam 15 tahun mendatang dalam rangka meningkatkan daya dukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi penduduk Indonesia. Hal ini berarti harus menumbuh-kembangkan 1,3 juta unit usaha baru di Indonesia setiap tahunnya, padahal infrastruktur untuk mewujudkannya relatif sangat terbatas. Untuk periode tahun 2005 - 2009 dicanangkan untuk menumbuhkan 6 juta unit usaha UMKM baru di Indonesia. Pengembangan wirausaha baru terkait dengan upaya menumbuhkan lingkungan usaha yang kondusif, menumbuhkan kemauan masyarakat untuk berwirausaha, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berwirausaha
dan
sistem
insentif
yang
menstimulan
masyarakat
untuk
merealisasikan membuka usaha baru. Program pengembangan kewirausahaan dan SDM KUMKM bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan KUMKM di Indonesia dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Adapun sasaran program pengembangan kewirausahaan dan SDM KUMKM pada periode tahun 2005 – 2009, antara lain: 1. Meningkatkan peranan koperasi untuk dapat melaksanakan pendidikan pola terpadu bagi anggota, calom anggota dan masyarakat disekitarnya, sehingga dapat tumbuhnya perkembangan wirausaha baru 2. Meningkatkannya kualitas pengurus kualitas pengurus dan manajer koperasi melalui penerapan standar kompetensi dengan membudayakan prinsip fit and proper test 3. Terlaksananya pendidikan dan latihan bagi SDM dari 70.000 koperasi 4. Meningkatkan peran 199 Lapenkopda, sehingga mampu meningkatkan kualitas berkoperasi dalam rangka mewujudkan 1 juta anggota koperasi yang aktif melakukan kegiatan usaha 5. Terselenggaranya beasiswa D3/S1 bagi 1000 orang pengelola/kader koperasi
74
6. Membantu mewujudkan 6 juta unit usaha UMKM baru di Indonesia melalui peningkatan kemampuan di bidang SDM 7. Mewujudkan 5 (lima) inkubator bisnis baru pada 5 (lima) wilayah yang berbeda yang dibina secara berkesinambungan dengan tenan yang berbasis pada teknologi 8. Terwujudnya optimalisasi program bantuan perkuatan KUKM prioritas dengan mempersiapkan kemampuan SDM pengelolanya 9. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kab/Kota. 10. Meningkatnya kerjasama antar lembaga diklat dalam pelaksanaan diklat. 11. Meningkatnya alokasi anggaran diklat yang dibiayai oleh anggaran Pemprov dan Pemkab/Pemkota.
B. PROGRAM PENUMBUHAN UNIT UMKM BARU Program ini bertujuan menumbuhkan 6 juta unit usaha UMKM baru selama periode tahun 2005 - 2009. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas sebagai berikut: 1. Mengembangkan dan melaksanakan gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan 2. Memetakan potensi dan kebutuhan jenis usaha yang potensial di setiap Kabupaten/kota di Indonesia. 3. Mengembangkan kebijakan dan sistem insentif bagi wirausaha baru. 4. Mengembangkan kelompok-kelompok masyarakat menjadi kelompok usaha ekonomi produktif. 5. Mengembangkan
2.000
orang
motivator
kewirausahaan
dengan
memanfaatkan SDM BDS Provider, Koperasi, LSM, Perguruan Tinggi, UPTD, asosiasi PKM dan dunia usaha melalui peningkatan produktivitas UMKM yang berbasis teknologi tepat guna. 6. Meningkatkan peran institusi-institusi lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki potensi dalam menumbuhkan unit usaha baru melalui fasilitasi sarana dan prasarana diklat. Lembaga tersebut adalah Pondok Pesantren, Sekolah Menengah Kejuruan, dan lain-lain. 7. Memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pusat-pusat inkubator bisnis. 8. Meningkatkan kompetensi pengelola inkubator bisnis.
75
9. Melakukan pembinaan dan bimbingan UMKM baru berbasis sektor dan komoditas melalui penerapan teknologi tepat guna. 10. Melaksanakan perencanaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penumbuhan wirausaha baru di seluruh Indonesia, dan lain-lain.
C. PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KOPERASI Program ini bertujuan mengembangkan kualitas dan kompetensi pengurus, karyawan dan anggota koperasi agar mampu berkoperasi secara benar dan meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas sebagai berikut: 1. Mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM pengurus koperasi 2. Mengembangkan standar kompetensi pengurus dan pengelola koperasi berdasarkan attitude, skills, knowledge, experience, responsibilitas dan akuntabilitas. 3. Memfasilitasi sertifikasi kompetensi pengurus dan pengelola koperasi dengan mengembangkan lembaga sertifikasi kompetensi SDM pengurus dan pengelola koperasi. 4. Mengembangkan sistem magang terarah bagi siswa tamatan sekolah kejuruan dan pesantren. 5. Memfasilitasi beasiswa program D3/ S1 bagi pengelola dan kader koperasi. 6. Meningkatkan peran serta gerakan koperasi dalam melaksanakan pola pendidikan terpadu kepada anggota, calon anggota serta masyarakat di sekitarnya khususnya bagi KSP/USP. 7. Mengembangkan
mekanisme
layanan
usaha
terpadu
dalam
rangka
menumbuhkan unit usaha baru. 8. Mengembangkan sistem belajar kewirausahaan jarak jauh seperti melalui metode-metode e-Learning. 9. Mengembangkan bengkel latihan kerja di lingkungan pondok pesantren. 10. Memfasilitasi pelaksanaan diklat bagi SDM dari 70.000 unit koperasi aktif sesuai dengan tingkat kebutuhannya. 11. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Lapenkopda. 12. Mengotimalkan kapasitas Lapenkopda dalam menyelenggarakan pendidikan kepada gerakan koperasi dan anggotanya.
76
13. Meningkatkan kualitas modul-modul dan bahan ajar kewirakoperasian dan kewirausahaan, serta mendistribusikannya kepada gerakan koperasi dan masyarakat terutama kelompok strategis, dan lain-lain 14. Mengembangkan lembaga advokasi KUKM. 15. Pembinaan dan supervisi pada SDM Koperasi pasca diklat. 16. Mengembangkan
dan
melaksanakan
sistem
perencanaan,
fasilitasi,
pemantauan dan pengendalian pengembangan SDM koperasi di Indonesia. 17. Menyusun modul dan bahan ajar kewirakoperasian dan kewirausahaan, serta mendistribusikannya kepada gerakan koperasi dan masyarakat terutama kelompok strategis, dan lain-lain.
D. PROGRAM DUKUNGAN PERKUATAN MELALUI DIKLAT Program ini bertujuan mengembangkan dukungan perkuatan bagi KUMKM melalui Diklat dan sejenisnya. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas sebagai berikut: 1. Mengembangkan program dukungan perkuatan di luar diklat, seperti: pendampingan, magang, kunjungan dan bimbingan teknis dan pilot proyek. 2. Mengembangkan program dukungan perkuatan bagi KUKM melalui diklat. 3. Mengembangkan pedoman kurikulum dan pedoman pelaksanaan diklat KUMKM 4. Mengembangkan
sistem
insentif
bagi
lembaga
diklat
koperasi
dan
kewirausahaan. 5. Mengembangkan sertifikasi lembaga penyedia diklat kewirausahaan dan kewirakoperasian. 6. Mengembangkan program peningkatan kemampuan UMKM di bidang produktivitas dan mutu. 7. Meningkatkan kerjasama antar lembaga diklat. 8. Mengembangkan
dan
melaksanakan
sistem
perencanaan,
fasilitasi,
pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan dukungan perkuatan KUMKM melalui diklat dan non-diklat, dan lain-lain.
77
E. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga mampu berpatisipasi dalam perumusan kebijakan yang setara dengan pemerintah dan pelaku usaha. Program ini mencakup rangkaian kebijakan dan aktivitas sebagai berikut : 1. Pengembangan forum pemberdayaan ekonomi rakyat baik tingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kab/Kota. 2. Peningkatan kapasitas dan kemampuan forum pemberdayaan ekonomi rakyat melalui dukungan operasional. 3. Peningkatan kerjasama antar lembaga swasta dan pemerintah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat. 4. Meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga dapat berperan sebagai subyek dalam mengembangkan ekonomi rakyat. 5. Meningkatkan kompetensi para pengelola Forum Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Matrik Program Pengembangan Kewirausahaan dan SDM selengkapnya dapat diikuti pada lampiran 4.
78
