Lampiran 4. Matrik Program Pengembangan Kewirausahaan dan SDM
SASARAN NO. URAIAN
1.
Setiap koperasi aktif harus melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggotanya
INDIKATOR KELUARAN
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
1. Kepmen
1. 100% pusat
2. Sosialisasi 100% Kab/Kota
2. 100% Propinsi
3. Monitoring dan evaluasi 50% Kab/Kota
4. 35.000 koperasi melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggotanya
4. Fasilitasi TOT 2000 orang instruktur dan 70.000 orang pengurus koperasi
3. 50% Kab/Kota
URAIAN
KEBIJAKAN
1. Peningkatan kompetensi SDM pengurus koperasi
1. Kepmen tentang Pedoman Diklat KUMKM 2. Kepmen tentang Petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan anggota koperasi 3. Keputusan Bersama Menegkop dan UKM dg Gubernur tentang pendidikan anggota 4. Kepmen tentang sistem Insentif bagi penyelenggara diklat 5. Kepmen tentang Pedoman Kurikulum dan silabi dalam rangka pemberdayaan KUMKM
KOORDINASI
KETERANGAN
1. Review atas pedoman, juknis, kursil modul dan penyelenggaraan diklat
- Deputi Kelembagaan
Instruktur Kop: - Pelatih Lembaga diklat daerah
2. Penyusunan pedoman, juknis, kursil penyelenggaraan pendidikan anggota koperasi
- Pemerintah Propinsi/Kabupaten/ Kota
PROGRAM KERJA
3. Sosialisasi pedoman, juknis, kursil penyelenggaraan pendidikan anggota koperasi 4. Pelaksanaan TOT manajemen training pendidikan ang gota bagi para instruktur koperasi (2.000 org) 5. Pelaksanaan TOT pendidikan anggota bagi pengurus koperasi sebanyak 70.000 orang pengurus 6. Penyusunan modul-modul: a. TOT manajemen training pendidikan anggota b. TOT pendidikan anggota
136
- Lapenkop/ Dekopin
- Lembaga-lembaga diklat daerah
- Pelatih dari gerakan koperasi - Biaya Rp. 113 Milyar
SASARAN NO. URAIAN
INDIKATOR KELUARAN
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
URAIAN
KEBIJAKAN
KOORDINASI
KETERANGAN
-
Deputi terkait
-
Dekopin
-
IKSP
Sudah banyak pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh koperasi pada calon anggota dan masyarakat dan sekitarnya, tapi pada umumnya peserta gagal menjadi wirausaha baru. Mengapa? Karena tidak diimbangi/ ditindaklanjuti dengan pemberian pinjaman berupa modal awal. KSP/USP bisa melakukan itu
PROGRAM KERJA
7. Koordinasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Diklat 8. Penyusunan pedoman kerjasama penyelenggaraan pendidikan anggota koperasi 2. Peningkatan Peran KSP/USP dalam menumbuhkan wirausaha baru melalui pendidikan kepada calon anggota dan masyarakat di sekitarnya
1.
Kepmen tentang Juknis Pedoman KSP/USP dalam menyelenggarakan pelatihan kepada anggota secara terpadu
137
1.
Penyusunan Kepmen tentang Pedoman KSP/USP dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada anggota secara terpadu
2.
Identifikasi KSP/USP yang mampu melaksanakan pendidikan dan pelatihan terpadu
3.
Sosialisasi sistem pendidikan dan pelatihan terpadu
4.
Bantuan operasional kepada KSP/USP untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada anggota secara terpadu
5.
Bimbingan dan supervisi
6.
Monitoring dan evaluasi
SASARAN NO. URAIAN
INDIKATOR KELUARAN
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
KOORDINASI URAIAN
3. Mendorong peran serta gerakan koperasi dalam pembiayaan pendidikan anggota
KEBIJAKAN
1.
2.
Kepmen tentang pedoman pemanfaatan bagian SHU untuk pendidikan anggota Keputusan Bersama Menegkop dan UKM dg Dekopin tentang pemanfaatan SHU untuk pendidikan anggota
PROGRAM KERJA
1. Review atas ketentuan pemanfaatan bagian SHU untuk pendidikan
- Dinas Koperasi Propinsi/Kabupaten/K ota
2. Penyusunan pedoman tentang pemanfaatan bagian SHU untuk pendidikan anggota
- ekopin/Dekopinwil/ Dekopinda
3. Sosialisasi Kepmen dan SKB tentang pemanfaatan bagian SHU untuk pendidikan anggota 4. Koordinasi dg daerah dan Dekopin dalam rangka pengembangan partisipasi gerakan koperasi dalam membiayai diklat anggota
4. Melaksanakan pengendalian program pendidikan anggota koperasi
1.
Kepmen tentang pembentukan forum koordinasi penyelenggaraan pendidikan koperasi
1. Penyusunan Kepmen tentang pembentukan forum koordinasi penyelenggaraan pendidikan koperasi di daerah 2. Sosialisasi Kepmen 3. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi diklat pendidikan anggota 4. Mengembangkan sistem Insentif dan aplikasinya
138
- Gerakan Koperasi
KETERANGAN
SASARAN NO. URAIAN
2.
Setiap manajer dan pengurus koperasi memenuhi standar kompetensi
INDIKATOR KELUARAN
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
1. Kepmen
1. 100% pusat
2. Sosialisasi 100% Kab/Kota
2. 100% Propinsi
3. Monitoring dan evaluasi 50% Kab/Kota 4. Fasilitasi diklat dan uji kompetensi pengurus dan atau manajer 70.000 koperasi
3. 50% kab/kota 4. 35.000 koperasi memiliki manager dan pengurus koperasi yang memenuhi standar kompetensi
KOORDINASI URAIAN
1. Menyusun standar kompetensi pengurus dan manager Koperasi
2. Meningkatkan kompetensi manager dan pengurus koperasi sesuai dengan standar minimal
KEBIJAKAN
1.
Kepmen tentang Pedoman Diklat KUMKM
1. Kepmen tentang juknis pelaksanaan standarisasi kompetensi dan sertifikasi bagi pengurus dan manager koperasi
PROGRAM KERJA
-
Lintas Deputi, Es. I
-
Depnakertrans
2. Penyusunan juknis standarisasi kompetensi dan sertifikasi
-
Dekopin
-
Kadin
3. Menyusun instrumen uji kompetensi
-
Stakeholder terkait lainnya
4. Penyusunan modul-modul Diklat
-
Lembaga pemeringkat
1. Penyusunan juknis pelaksanaan standarisasi kompetensi dan sertifikasi
-
1. Sosialisasi kebijakan (KEPMEN)
2. Sosialisasi juknis 3. Pelaksanaan Diklat dan uji kompetensi bagi pengurus dan manajer koperasi sebanyak 140.000 orang 4. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan diklat, uji kompetensi serta sertifikasi
3. Melakukan standarisasi kompetensi pengurus dan manajer koperasi bersama gerakan koperasi
1. Keputusan Bersama Menegkop dan UKM dg Dekopin tentang pelaksanaan standarisasi kompetensi pengurus dan manajer koperasi
1. Penyusunan pedoman standarisasi kompetensi pengurus dan manajer koperasi 2. Sosialisasi pedoman bersama gerakan koperasi dan instansi lain terkait 3. Pelaksanaan standarisasi kompetensi pengurus & manager koperasi 4. Koordinasi pelaksanaan, pengawasan dan
139
KETERANGAN
Dinas Koperasi Propinsi/Kab/Kot
- Dekopin/Dekopinwil/ Dekopinda -
BDS/Perguruan Tinggi/Lembaga Diklat/BSN
Biaya Rp.135 Milliar
SASARAN NO. URAIAN
INDIKATOR KELUARAN
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
KOORDINASI URAIAN
KEBIJAKAN
KETERANGAN
PROGRAM KERJA pengendalian standarisasi kompetensi pengurus dan manager bersama gerakan Koperasi
4. Peningkatan standar kompetensi SDM pengelola KSP/USP
1. Kepmen tentang Standar Kompetensi SDM pengelola KSP/USP
1. Identifikasi unsur-unsur kompetensi
2. Pedoman akreditasi kompetensi SDM pengelola KSP/USP yang sudah ada
3. Menyusun Kepmen tentang Kompetensi
- Bank Indonesia
-
KSP/USP yang akan kita bangun menjadi lembaga keuangan harus di treatment seperti lembaga keuangan melalui peningkatan kompetensi SDM pengelolanya
-
Unsur SDM pengelola KSP/USP perlu ditingkatkan profesionalisme nya melalui penerapan standar kompetensinya
- Deputi terkait
2. Menyusun scoring
4. Mensosialisasikan pentingnya standar kompetensi 5. Membudayakan sistem fit dan proper tes di lingkungan KSP/USP 6. Menginisiasi lembaga akreditasi dan sertifikasi kompetensi SDM pengelola KSP/USP 7. Pembinaan dan supervisi 8. Monitoring dan evaluasi
3.
SDM dari 35.000 koperasi aktif mengikuti diklat peningkatan kualitas
1. Kepmen
1. 100% pusat
2. Koordinasi dengan instansi terkait
2. 100% Propinsi
3. Sosialisasi 100% Kab/Kota 4. Monitoring dan evaluasi
3. 50% kab/kota memiliki SDM koperasi yang berkualitas 4. 35.000 koperasi memiliki kader yang kompeten
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM koperasi aktif
1.
Kepmen tentang Pedoman Diklat KUMKM
1. Identifikasi koperasi aktif dalam kaitan penetapan kebutuhan diklat
-
Lintas Deputi Kementerian KUKM
2.
Kepmen tentang Pedoman Kurikulum dan silabi dalam rangka pemberdayaan KUMKM
2. Pelaksanaan Training Needs Assessment (TNA)
-
Pemda
-
Dekopin/wil/da
-
Lembaga diklat Pemerintah dan Non Pemerintah lainnya
-
Lembaga-
3.
Keputusan Bersama
140
3. Diklat peningkatan kapasitas dan kualitas SDM: a. Kewirausahaan b. Keterampilan teknis
Biaya Rp. 12 Miliiar
SASARAN NO. URAIAN
INDIKATOR KELUARAN
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
KOORDINASI URAIAN
50% Kab/Kota
KEBIJAKAN Menegkop dan UKM dg Dekopin tentang pendidikan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM koperasi
5. Fasilitasi 35.000 koperasi
PROGRAM KERJA
c. Manajemen perkoperasian d. Penunjang 4. Koordinasi dalam rangka Pengawasan & pengendalian pelaksanaan pendidikan 1. Koordinasi dalam penggalangan dana pendidikan
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya diklat koperasi di seluruh Indonesia
2. Koordinasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dana pendidikan 3. Pengembangan programprogram insentif bagi sumberdaya diklat yang berprestasi
1. Menetapkan standar kualifikasi fasilitator BDS unggul
3. Pemanfaatan BDS unggul dalam penyelenggaraa n diklat
2. Seleksi fasilitator berdasar standar kualifikasi yang ditetapkan 3. Melaksanakan pengembangan kualitas fasilitator BDS unggul 1. Menggali potensi kerjasama dengan pihak luar negeri untuk mendukung peningkatan kualitas koperasi aktif
4. Pengembangan kerjasama diklat dengan pihak luar negeri
141
lembaga asing yang terkait
KETERANGAN
SASARAN NO. URAIAN
INDIKATOR KELUARAN
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
KOORDINASI URAIAN
KEBIJAKAN
KETERANGAN
PROGRAM KERJA
2. Mewujudkan pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar negeri 3. Melakukan penilaian prestasi kerjasama 5. Melaksanakan pengendalian program peningkatan kualitas dan kapasitas SDM koperasi
1. Kepmen tentang pembentukan forum koordinasi penyelenggaraan pendidikan koperasi
1. Menyusun Kepment tentang Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM 35.000 koperasi aktif 2. Sosialisasi Kepmen 3. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi diklat 4. Mengembangkan sistem insentif dan aplikasinya
4.
100 Lapenkopda/UP TD Badiklatkop dan UKM mampu meningkatkan kualitas berkoperasi bagi 1 juta anggota koperasi
1. Kepmen dan SKB 2. Sosialisasi 100% Kab/Kota 3. Fasilitasi 50% Kab/Kota 4. Monitorin g dan evaluasi 50% Kab/Kota
1. 100% Kab/Kota di 32 Propinsi memiliki Lapenkopda/ UPTD Badiklatkop dan UKM yang berkualitas 2. 1 juta orang anggota koperasi terdidik oleh Lapenkopda/ UPTD Badiklatkop dan UKM
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Lapenkopda
1.
Kepmen tentang Pedoman Diklat KUMKM
1.
Pelaksanaan TNA SDM Lapenkopda/UPTD Badiklatkop dan UKM
2.
Kepmen tentang Pedoman Kurikulum dan silabi dalam rangka pemberdayaan KUMKM
2.
Pelaksanaan TOT Fasilitator Lapenkopda/UPTD Badiklatkop dan UKM
3.
Penyusunan modul Diklat peningkatan kualitas berkoperasi SDM Lapenkopda/UPTD Badiklatkop dan UKM
4.
Fasilitasi pelaksanaan Diklat Anggota oleh Lapenkopda/UPTD Badiklatkop dan UKM sesuai dengan kebutuhan
3.
Keputusan Bersama Menegkop dan UKM dg Dekopin tentang pendidikan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM koperasi
142
- Deputi Kelembagaan - Dekopin/Dekopinwi l/Dekopinda/Lapen kop
Biaya Rp 29,5 Milliar
SASARAN NO. URAIAN
INDIKATOR KELUARAN
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
KOORDINASI URAIAN
KEBIJAKAN
PROGRAM KERJA
5.
Pengawasan dan pengenda- lian pelaksanaan diklat
6.
Evaluasi kesadaran berkoperasi dari 1 juta anggota
2. Mensinergikan kapasitas Lapenkopwil/da /UPTD Badiklatkop dan UKM dalam peningkatan kualitas anggota koperasi
1.
Studi banding bagi pengelola dan instruktur Lapenkopda/UPTD Badiklatkop dan UKM
2.
Optimalisasi sumberdaya Lapenkopda/UPTD Badiklatkop dan UKM
3.
Meningkatkan koordinasi dengan Pemda dalam peningkatan kualitas anggota koperasi
3. Mengembangkan program pengendalian pelaksanaan kegiatan Lapenkopwil/da /UPTD Badiklatkop dan UKM
1.
Menyusun program pengendalian pelaksanaan kegiatan Lapenkopda/UPTD Badiklatkop dan UKM
2.
Koordinasi aplikasi pengendalian pelaksanaan diklat dengan pihak Lapenkop Pusat
3.
Melakukan evaluasi kinerja lapenkopda/UPTD Badiklatkop dan UKM bersama lapenkop Pusat
143
KETERANGAN
SASARAN NO. URAIAN
5.
Beasiswa D3/ S1 bagi 1000 orang pengelola/ kader koperasi di IKOPIN dan atau perguruan tinggi setempat yang mengembangkan pendidikan perkoperasian
INDIKATOR KELUARAN
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
1. Kepmen
1. 100% Propinsi
2. Sosialisasi 100% Propinsi
2. 50% Kab/Kota memiliki kader koperasi dengan pendidikan D3/S1 koperasi
3. Fasilitasi 50% kab/kota 4. Monitoring dan evaluasi 100% Propinsi
KOORDINASI URAIAN
1. Mengembangkan sistem rekruitmen berdasarkan prestasi dan wilayah
3. 1000 orang kader koperasi berderajat D3/S1 2. Mengembangkan sistem Pembiayaan beasiswa pendidikan
KEBIJAKAN
1. KEPMEN tentang Juknis tentang Fasilitasi pengembangan SDM Koperasi melalui beasiswa Perguruan Tinggi 2. Surat Edaran Menteri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota
PROGRAM KERJA
1. Sosialisasi KEPMEN
- Lintas Deputi, Es. I
2. Penyusunan instrumen seleksi
- Pemda/Dinas Koperasi
3. Pelaksanaan seleksi dan penetapan calon
- Dekopin/Wil/Da
4. Koordinasi pihak terkait dalam pelaksanaan seleksi
1. Menyusun desain sistem pembiayaan beasiswa pendidikan 2. Alokasi beasiswa 3. Koordinasi dengan stakeholder (Pemda, Gerakan Koperasi, Badan Usaha lainnya) 1. Menyusun disain sistem pengawasan dan pengendalian
3. Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian
2. Melaksanakan sistem pengawasan dan pengendalian bersama Gerakan Koperasi, Dekopin.
144
KETERANGAN
- Ikopin
Biaya Rp. 15 Milliar
SASARAN NO. URAIAN
6.
INDIKATOR KELUARAN
Mewujudkan 6 1. Kepmen dan SKB juta unit usaha baru di 2. Koordinasi Indonesia lintas instansi 3. Sosialisasi 100% Kab/Kota 4. Fasilitasi 2000 motivator wirausahaan 5. Monitoring dan evaluasi 100% Kab/Kota
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK 20.000 unit UKM baru yang formal
KOORDINASI URAIAN
1. Menyiapkan 2000 fasilitator/ motivator Kewirausahaan dengan memanfaatkan SDM BDS Koperasi, LSM, Perguruan Tinggi, UPTD dan Asosiasi dunia usaha
KEBIJAKAN
1. Kepmen Fasilitasi 2. SKB Depnakertrans 3. SKB Perbankan 4. Perda setempat yang berkaitan dengan pengaturan usaha kecil 5. Kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan lingkungan
KETERANGAN
PROGRAM KERJA
1. Menetapkan kriteria fasilitator dan penyusunan juknis
-
Lintas Sektoral
-
Lintas Dep
2. Pengembangan wirausaha baru (diklat, magang, pendampingan dan inkubasi)
-
Pemda
- masyarakat umum
-
Pihak Perbankan
- putus sekolah
-
Asosiasi dunia usaha
- lulusan sekolah/PT
3. Sosialisasi Juknis 4. Seleksi dan implementasi juknis
& Es I
Sumber wirausaha baru:
- Eks PHK - Anggota koperasi non bisnis Biaya Rp. 29 Milliar
2. Memberikan kesempatan usaha secara luas sesuai dg potensi wilayah lokal
1. Pemetaan Kebutuhan dan jenis usaha yang potensial di wilayah 2. Penciptaan kerjasama antar Pemda potensial untuk mewujudkan wirausaha baru 3. Penyusunan rencana tindak untuk melaksanakan kerjasama 4. Melaksanakan rencana tindak 5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
3. Memberikan bantuan perkuatan dan insentif
1.
2.
3.
145
Mengembangkan sistem pembiayaan usaha bagi wirausaha baru Memberikan bantuan perkuatan dibidang produksi, pemasaran dan teknologi serta SDM nya Menggalang potensi
SASARAN NO. URAIAN
INDIKATOR KELUARAN
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
KOORDINASI URAIAN
KEBIJAKAN
KETERANGAN
PROGRAM KERJA
4.
dukungan dari lembagalembaga asing terkait Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bantuan perkuatan dan insentif
4. Menyiapkan ketentuanketentuan pemihakan (advokasi) yang efektif
1.
Mengkaji ulang berbagai peraturan yang dianggap tidak mendukung penciptaan wirausaha baru
2.
Sosialisasi ketentuanketentuan pemihakan bekerjasama dengan pihak terkait
5. Melakukan pembinaan melalui sektor/komoditi/ kelompok
1. Melakukan evaluasi proses pembentukan kelompok di masing- masing sektor/komoditi per wilayah 2. Pemetaan kelompok berdasarkan sektor/komoditi 3. Aplikasi pendampingan kelompok dan Bintek usaha kelompok 4. Evaluasi efektivitas kelompok
7.
Mewujudkan 5 1. Kepmen, (lima) inkubator SKB dan wilayah pada 5 MoU (lima) wilayah 2. Koordinasi yang berbeda lintas instansi 3. Sosialisasi 100% Propinsi
5 (lima) Inkubator wilayah yang efektif menumbuhkan UKM formal
1. Mensinergikan pihak-pihak terkait dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
1. Kepmen tentang Juknis Pengembangan Inkubator Wilayah
1. Konsolidasi dan revitalisasi kelembagaan inkubator KUMKM di lima wilayah
2. Keputusan bersama Menegkop dan UKM dengan Gubernur tentang pengembangan inkubator wilayah
2. Koordinasi lintas pelaku dalam pengembangan usaha di wilayah inkubator
146
-
Pemda/Dinas Koperasi
-
Perbankan
-
Deperindag
-
Depnakertrans
-
Lintas pelaku terkait
Biaya Rp 15 Milliar
SASARAN NO. URAIAN
INDIKATOR KELUARAN
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
KOORDINASI URAIAN
4. Monitoring dan evaluasi 5 Propinsi 5. Fasilitasi 5 inkubator wilayah
KEBIJAKAN
PROGRAM KERJA
3. MoU pemanfaatan bantuan program kerjasama dg luar negeri 1. Penyusunan Juknis pola & standar operasional inkubator wilayah
2. Mengembangkan pola dan standar operasional inkubator wilayah
2. Pengawasan dan Pengendalian Sosialisasi Juknis pola & standar inkubator wilayah 3. Pengendalian dan evaluasi operasionalisasi inkubator wilayah
1. Melaksanakan program asistensi dan pendampingan inkubator wilayah
3. Memperkuat jaminan dan ke pastian pasar bagi inkubator wilayah
2. Promosi Produk Inkubator 3. Optimalisasi peranserta masyarakat dalam sosialisasi
4. Meningkatkan kompetensi pengelola dan kualitas pengelolaan inkubator wilayah
1. Diklat Pengelola inkubator
5. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan
1. Menyusun sistem monitoring dan evaluasi pengembangan inkubator wilayah
2. Studi banding 3. Optimalisasi peranserta masyarakat
147
KETERANGAN
SASARAN NO. URAIAN
INDIKATOR KELUARAN
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
URAIAN
KEBIJAKAN
inkubator wilayah
KOORDINASI
KETERANGAN
-
Dinas Koperasi Propinsi/Kab/Kota
Biaya Rp 4,5 Milliar
-
Depdiknas, Depnaker, BSN
-
Perguruan Tinggi/BDS/ Lembaga Diklat
PROGRAM KERJA 2. Pembentukan team evaluasi 3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengembangan inkubator wilayah
8.
Terwujudnya optimalisasi program bantuan perkuatan KUKM prioritas
1. 2.
3.
4.
5.
Kepmen Koordinasi 100% Kab/Kota Sosialisas i 100% Kab/Kota Fasilitasi 60% Kab/Kota Monitorin g dan evaluasi 60% Kab/Kota
1. 100% propinsi 2. 60% kab/kota memiliki KUKM berdaya saing ekspor dan pasar nasional
1. Menyusun program dukungan perkuatan melalui diklat
1. Keputusan Menteri tentang Pedoman Diklat KUKM
1. Pelaksanaan identifikasi dan pengelompokkan kebutuhan pelatihan
2. Pedoman Kurikulum dan silabi dalam rangka pemberdayaan KUKM (KEPMEN)
2. Menyusun desain diklat sesuai dengan hasil identifikasi
3. Perda-perda yang terkait dengan ketentuan
3. Pelaksanaan program diklat teknis terkait sebanyak 3000 orang 4. Evaluasi hasil diklat
2. Memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya pengembangan dukungan perkuatan
1. Mengembangkan programpro gram dukungan perkuatan di luar diklat (pendampingan, magang kunjungan, bintek)
3. Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan SDM yang mendukung
1. Menyusun desain sistem pengawasan dan pengendalian pelaksana- an program dukungan perkuatan di luar diklat
2. Pelaksanaan dan evaluasi hasil program-program dukungan
2. Melakukan evaluasi terhadap aplikasi sistem pengawasan dan
148
SASARAN NO. URAIAN
INDIKATOR KELUARAN
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
KOORDINASI URAIAN
KEBIJAKAN
bantuan perkuatan 9.
Pengembangan workshop di lingkungan pesantren sebagai basis penciptaan calon wirausaha baru pada 90 pesantren
1. Kepmen 2. Koordinasi 100% Kab/Kota 3. Sosialisasi 100% Kab/Kota 4. Fasilitasi 60% Kab/Kota 5. Monitoring dan evaluasi 60% Kab/Kota
1. 100% propinsi 2. 50% Kab/ kota memiliki workshop untuk melahirkan wirausaha baru
1. Membangun workshop di lingkungan pondok pesantren 2. Mengembangkan sistem manajemen pengelola workshop
KETERANGAN
PROGRAM KERJA pengendalian
1. SKB Menegkop dan UKM dengan Menteri Agama serta Menakertrans 2. Kepmen tentang Juknis pengembangan workshop di lingkungan pesantren
1. Koordinasi, perencanaan dan persiapan
-
Departemen Agama
2. Penyusunan Juknis pengembangan workshop di lingkungan pesantren
-
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Identifikasi dan seleksi pesantren
-
MUI
-
Deputi terkait
-
Pesantren akan menjadi sumber penumbuhan dan penciptaan calon wirausahawan baru yang tidak ada habishabisnya (berkesinambun gan). Konsep ini memiliki keunggulan sebagai tempat mengembangkan calon wirausaha baru
-
Peserta BLK harus datang ke tempat workshop, sedangkan di pesantren, peserta ada di lingkungan workshop
4. Menyusun prototype dan desain workshop
3. Memberikan pembekalan pada pengelola workshop
5. Pemberian bantuan dana pembangunan workshop 6. Pemberian bantuan dana pengadaan sarana workshop
4. Menginventarisir pesantren yang sudah memiliki tingkat pendidikan Aliyah/sederajat
7. Penyusunan manajemen pengelolaan workshop 8. Pembinaan dan supervisi 9. Monitoring dan evaluasi
10.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberyaan ekonomi rakyat
1. Kepmen 2. Koordinasi 100% Kab/Kota 3. Sosialisas i 100% Kab/Kota 4. Fasilitasi 60% Kab/Kota 5. Monito-
1. 100% propinsi 2. 50% Kab/ kota memiliki forum pemberdayaan ekonomi rakyat
1. Mengembang kan forum pemberdayaan ekonomi rakyat
Kepmen tentang Pengembangan forum pemberdayaan ekonomi rakyat
2. Mengoptimalkan forum-forum yang sudah ada agar lebih menambah muatan ruang lingkup tugasnya
1. Menyusun pedoman pengembangan pembentukan forum pemberdayaan ekonomi rakyat
- Selama ini, masyarakat masih lebih banyak sebagai objek dalam penentuan kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Seluruh stakeholder pemberdayaan ekonomi rakyat, pusat, propinsi, Kab/Kota
2. Penyusunan pedoman operasional forum 3. Sosialisasi tentang pentingnya forum pemberdayaan ekonomi
149
-
Instansi seakan
SASARAN NO. URAIAN
INDIKATOR KELUARAN ring dan evaluasi 60% Kab/Kota
STRATEGI INDIKATOR HASIL / DAMPAK
KOORDINASI URAIAN
KEBIJAKAN
KETERANGAN
PROGRAM KERJA rakyat
dengan pemberdayaan ekonomi rakyat
mengetahui segala apa yang diperlukan masyarakat
4. Bimbingan dan supervisi 5. Monitoring dan evaluasi
3. Mendorong masyarakat agar ikut juga dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat
-
150
Domain masyarakat belum diaktifkan sehingga perlu diaktifkan dalam wadah “Forum” agar ketiga domain menjadi bersinergi
