Matrik Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan

Matrik Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan NO I

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN, TERTUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN

KEGIATAN

INSTANSI PELAKSANA

A. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. Program Utama 1. Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

8) 2.

Program Pendidikan Menengah

1) 2) 3) 4)

Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana 1. Dinas Pendidikan pendidikan dasar. Penyelenggaraan Paket A setara SD Penyelenggaraan Paket B setara SLTP Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah Pengembangan materi belajar mengajar Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar yang murah dan bermutu Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP. Sosialisasi informasi pendidikan dasar Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana 1. Dinas Pendidikan pendidikan menengah Penyelenggaraan Paket C Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Pengembangan materi belajar mengajar

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM

3.

KEGIATAN 5) Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar yang murah dan bermutu 6) Pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK) 7) Peningkatan pengembangan mutu manajemen pelayanan menengah kejuruan berstandar internasional 8) Penyediaan bea siswa bagi keluarga tidak mampu 9) Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. 10) Sosialisasi informasi pendidikan menengah

Program Peningkatan Mutu Pendidik 1) dan Tenaga Kependidikan 2) 3) 4) 5)

4.

Program Manajemen Pendidikan

. Pelayanan 1) 2) 3) 4) 5)

INSTANSI PELAKSANA

Peningkatan rasio pelayanan tenaga pendidik 1. Dinas Pendidikan didasarkan pada ketepatan kualifikasi, jumlah, kompetensi dan lokasi. Peningkatan kualitas layanan tenaga pendidik Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan peran dan fungsi dewan 1. Dinas Pendidikan pendidikan Provinsi, Kabupaten/kota Pembinaan dan pemberdayaan Komite Sekolah Peningkatan pemberdayaan orangtua siswa dan masyarakat sebagai stakeholders sekolah Pembuatan standar pelayanan minimal bidang pendidikan Penerapan manajemen berbasis sekolah

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM 6)

7)

8)

5.

Program Pengembangan Nilai Budaya

1) 2) 3)

6.

Program Budaya

Pengelolaan

Kekayaan 1) 2) 3) 4)

5) 6) 7)

KEGIATAN Peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam penyelenggaraan, pembiayaan, maupun pengelolaan pembangunan pendidikan., Penuntasan Penyetaraan Pendidikan Diniyah dan Pesantren Salafiyah dengan Pendidikan Umum Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pada semua jenjang pendidikan.

INSTANSI PELAKSANA

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah; Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya.

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air; Pengembangan kebudayaan dan pariwisata; Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah; Pengelolaan karya cetak dan karya rekam.

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM 7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1) 2) 3) 4) 5)

KEGIATAN INSTANSI PELAKSANA Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah; 1. Dinas Kebudayaan dan Fasilitasi perkembangan keragaman budaya Pariwisata daerah; Fasilitasi penyelenggaraan festifal budaya daerah; Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta; Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah.

Program Penunjang 1. Program Pengambangan Kurikulum

1) Pengembangan kurikulum muatan lokal bahasa 1. Dinas Pendidikan daerah. 2) Pengembangan kurikulum muatan lokal potensi atau keunggulan daerah dimana sekolah itu berada 3) Pengembangan kurikulum muatan lokal budi pekerti ; 4) Pengembangan kurikulum muatan lokal seni dan budaya daerah ; 5) Pengembangan kurikulum muatan lokal pembelajaran Anti Korupsi.

2.

1)

Program Pendidikan Anak Usia Dini

2) 3) 4)

Penyediaan dan pemerataan sarana dan 1. Dinas Pendidikan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) yang murah dan bermutu. Pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang bermutu, perintisan model-model pembelajaran PAUD, Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM 5) 3.

Program Pendidikan Non-Formal

4.

Program Pendidikan Luar Biasa

1)

KEGIATAN pendidikan anak usia dini. Sosialisasi informasi pendidikan menengah

INSTANSI PELAKSANA

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, 1. Dinas Pendidikan beserta tenaga pendidik, dan lainnya, yang bermutu secara memadai, 2) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal. 3) Penguatan satuan-satuan pendidikan nonformal 4) Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran pendidikan nonformal 5) Fasilitasi penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya 6) Pemberian kesempatan pelaksanaan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan 7) Penyediaan sarana prasarana pendidikan non formal. 8) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 9) Pengembangan pendidikan keaksaraan 10) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 11) Penyediaan informasi pendidikan yang memadai 12) Pengembangan kebijakan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan nonformal 1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 1. Dinas Pendidikan luar biasa.

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM 2) 3) 4) 5.

Program Pengembangan Budaya Baca 1) dan Pembinaan Perpustakaan 2)

3) B. Peningkatkan Aksesibilitas Kualitas Pelayanan Kesehatan

KEGIATAN Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga miskin. Peningkatan kualitas pendidikan sekolah luar biasa dan akuntabilitas kinerja kelembagaan. Pengembangan kurikulum muatan lokal

INSTANSI PELAKSANA

Perluasan dan peningkatan kualitas layanan 1. Badan Perpustakaan dan perpustakaan Kearsipan Peningkatan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan dunia usaha dalam menyediakan fasilitas membaca,. Peningkatan diversifikasi fungsi perpustakaan

dan

Program Utama 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1)

2) 3)

4) 5) 6) 7)

Pengembangan dan penuntasan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin di puskesmas Pembebasan biaya retribusi berobat di puskesmas Pengembangan dan penuntasan revitalisasi puskesmas (termasuk puskesmas pembantu) dengan tempat perawatan (DTP) Penyediaan tenaga dokter spesialis pada puskesmas Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa (polindes). Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan dasar.

1. Dinas Kesahatan 2. RSUD

NO


2.

Program Upaya Kesehatan Perorangan

KEGIATAN 8) Peningkatan upaya penanggulangan masalah kesehatan masyarakat, 9) Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 10) Penyusunan standar pelayanan minimal puskesmas dan jaringanya. 1)

2) 3) 4) 5)

3.

Program Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat

4.

Program Lingkungan Sehat

dan

Pengembangan dan peningkatan efektivitas 1. pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin 2. di kelas III rumah sakit. Revitalisasi rumah sakit daerah, Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit, Peningkatan upaya penanggulangan masalah kesehatan masyarakat, Penyusunan standar pelayanan minimal rumah sakit

INSTANSI PELAKSANA

Dinas Kesahatan RSUD

1) Revitalisasi upaya kesehatan bersumber daya 1. Dinas Kesahatan masyarakat. 2) Peningkatan pengetahuan kesehatan masyarakat 3) Pengembangan dan pemberdayaan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Gerakan Pramuka Satuan Karya Bakti Husada (SBH), dan Desa Siaga. 4) Pemberdayaan lembaga masyarakat peduli kesehatan. 1) Penyediaan dan pengelolaan air bersih dan 1. Dinas Kesahatan sanitasi lingkungan berbasis komunitas

NO


5.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

KEGIATAN INSTANSI PELAKSANA 2) Peningkatan kelayakan dan kesehatan rumah tinggal penduduk. 3) Pembinaan sarana sanitasi lingkungan 4) Pengembangan wilayah sehat. 1) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), 1. Dinas Kesahatan anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, 2) Peningkatan pendidikan masyarakat (civic education)

6.

Program Sumber Daya Kesehatan

1) 2) 3)

7.

Program Obat Kesehatan

dan

Perbekalan 1) 2) 3) 4)

8.

Program Pencegahan Pemberantasan Penyakit

dan 1) 2) 3) 4)

Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan 1. Dinas Kesahatan tenaga kesehatan yang berkualitas Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan Pembinaan tenaga kesehatan Peningkatan ketersediaan serta pemerataan 1. Dinas Kesahatan obat dan perbekalan kesehatan. Peningkatan mutu obat dan perbekalan kesehatan. Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko 1. Dinas Kesahatan terhadap penyakit menular Peningkatan pelayanan imunisasi Penemuan dan tatalaksana penderita. Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah.

NO


9.

Program Makanan

Pengawasan

Obat

KEGIATAN Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

1. Dinas Kesahatan dan 1) Peningkatan pengawasan obat dan makanan. 2) Peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan. 3) Standarisasi pengawasan obat dan makanan. 4) Pengembangan obat asli/tradisional daerah

10. Program Kebijakan dan Manajemen 1) Pengkajian kebijakan untuk meningkatkan 1. Pembangunan Kesehatan pelayanan kesehatan yang murah dan bermutu 2. bagi masyarakat, terutama penduduk miskin. 2) Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan. 3) Peningkatan investasi pelayanan kesehatan 4) Penguatan jejaring antar rumah sakit umum dan rumah sakit khusus 5) Pengembangan dan peningkatan sistem informasi kesehatan. II

MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA, KEPENDUDUKAN DAN TRANSMIGRASI, MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN, DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, SERTA MEMBERDAYAKAN EKONOMI RAKYAT A. Perluasan Lapangan Kerja

INSTANSI PELAKSANA

Dinas Kesahatan RSUD

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM Program Utama 1. Program Perluasan dan Penempatan Kerja

2.

Program Peningkatan Kualitas Produktifitas Tenaga Kerja

KEGIATAN

INSTANSI PELAKSANA

1) Penciptaan lapangan kerja 1. Dinas Tenaga Kerja, 2) Fasilitasi pemberian bantuan modal Transmigrasi dan pengembangan usaha bagi UKM yang sehat Kependudukan. dan prospektif ; 3) Pembentukan Wirausaha Baru di sektor Usaha Mandiri Sector Informal (WUB-UMSI), 4) Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan 5) Terapan Teknologi Karya (TPK) kegiatan padat karya produktif dan infrastruktur ; 6) Penataan dan pengembangan sektor informal perkotaan. 7) Pengembangan potensi wilayah dan kluster ekonomi pedesaan 8) Pengembangan produk unggulan spesifik dan kompetitif yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja. 9) Pengembangan dan perbaikan infrastruktur pedesaan. 10) Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri 11) Pengembangan dan peningkatan Bimbingan Jabatan dan Bursa Kerja, 12) Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel. 13) Pemantauan dinamika pasar kerja dan pengendalian melalui berbagai intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah.

dan 1)

Pengembangan standar kompetensi kerja dan 1. Dinas Tenaga Kerja, sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Transmigrasi dan

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM 2) 3)

4) 5) 6)

2.

Program Pengawasan Ketenagakerjaan 1) dan Perlindungan Tenaga Kerja 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8)

KEGIATAN Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Peningkatan dan fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi semua tenaga kerja. Peningkatan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja, peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur pelatihan kerja. Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja. Peningkatan pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan ; Pembinaan dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada sektor dengan resiko kecelakaan kerja tinggi ; Perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan hak atas perundingan bersama. Peningkatan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Peningkatan pencegahan terhadap eksploitasi dan berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak dan pekerjaan perempuan., Fasilitasi kredit lunak bagi calon Tenaga Kerja Indonesia. Peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, baik sektor pekerja formal maupun informal.

INSTANSI PELAKSANA Kependudukan.

1. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan.

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM 3. Program Pengembangan Hubungan 1) Industrial dan syarat kerja. 2)

3) 4) 5)

KEGIATAN INSTANSI PELAKSANA Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan 1. Dinas Tenaga Kerja, kerja yang harmonis antar pelaku produksi. Transmigrasi dan Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian Kependudukan. permasalahan hubungan industrial secara adil, konsisten, dan transparan. Mendorong pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan. Pemberdayaan mediator, konsiliator dan arbiter ; Peningkatan kualitas dan kuantitas pekerja rumahan.

B. Penanggulangan Kemiskinan 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1) Pemetaan dan penyusunan profil desa/kelurahan, 2) Penyebarluasan informasi tentang pembangunan yang berwawasan pemberdayaan masyarakat, 3) Pemanfaatan dan penerapan Teknologi Tepat Guna, 4) Pemberian stimulus pembangunan desa, 1) 2) 3) 4) 5) 6)

1. BAPEMAS

Pengembangan dan Penguatan kelembagaan 1. Bapemas ekonomi pedesaan; Peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan. Peningkatan usaha ekonomi mikro mendukung usaha mandiri sektor informal (UMSI), Pengembangan dan penguatan BUMDes. Pengembangan kapasitas dan potensi ekonomi desa, Peningkatan fungsi pasar desa dan

NO


3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1) 2) 3) 4) 5)

4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1) 2)

3)

KEGIATAN pengembangan ekonomi kawasan, Fasilitasi kemitraan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan, Pengembangan usaha bagi kelompok wirausaha desa,

INSTANSI PELAKSANA

Pengembangan dan peningkatan partisipasi 1. Bapemas masyarakat. Optimalisasi peran dan fungsi Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Pengembangan dan fasilitas program pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, nelayan, pesisir, dan petani kecil. Pemetaan dan pendataan tingkat perkembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa/ kelurahan, Penguatan dan pengembangan sistem 1. Bapemas kelembagaan masyarakat, Peningkatan dan pengembangan pelatihan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa, Pengembangan dan peningkatan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM),

NO III.

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM MENINGKATKAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN, TERUTAMA MELALUI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI/AGROBISNIS, SERTA PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR

KEGIATAN

INSTANSI PELAKSANA

A. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/ Agrobisnis Program Utama 1.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1) Pemberdayaan dan pengentasan masyarakat miskin khususnya petani dan nelayan, laki-laki maupun perempuan. 2) Pembentukan lembaga keuangan mikro dan pengembangan kredit usaha berbasis pertanian bagi kelompok miskin di perdesaan. 3) Pengembangan kredit usaha mikro tanpa agunan bagi petani dan buruh tani perempuan untuk mewujudkan kemandirian perempuan secara ekonomi. 4) Penyederhanaan mekanisme dukungan kepada petani dan nelayan, serta pengurangan hambatan usaha pertanian. 5) Perlindungan petani dari persaingan usaha yang tidak sehat dan perdagangan yang tidak adil. 6) Revitalisasi sistem penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. 7) Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dinas Pertanian Dinas Perkebunan Dinas Peternakan Dinas Perikanan Badan Ketahanan Pangan Dinas Koperasi dan UMKM

NO


2.

Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan

KEGIATAN INSTANSI PELAKSANA dan pedesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan. 8) Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian, yaitu petani, nelayan, penyuluh, dan aparat pembina dan penguatan lembaga pendukungnya, untuk meningkatkan posisi tawar petani. 9) Perbaikan sistem dan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi dan peningkatan kualitas bibit/benih, kapasitas produksi serta pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi dan berdaya saing tinggi. 10)Peningkatan produksi gula melalui penyediaan bibit tebu unggul, bongkar ratoon, dan penanganan pasca-panen, dan fasilitasi pengembangan pembangunan pabrik gula mini. 11)Peningkatan kualitas tembakau sesuai standar industri dan kualitas ekspor, melalui peningkatan kualitas bibit, perbaikan sistim budi daya, dan pengelolaan pasca-panen. 12)Peningkatan ketersediaan pangan hasil ternak melalui peningkatan populasi ternak, produksi hasil ternak yang aman sehat, utuh, dan halal Dinas Perikanan 1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. 2) Peningkatan usaha perikanan skala kecil, termasuk di pulau-pulau kecil yang potensial dan peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan 3) Peningkatan produksi perikanan budi daya melalui intensifikasi, diversifikasi, dan ekstensifikasi usaha perikanan. 4) Pengembangan kawasan budidaya laut, air

NO


5)

6) 7)

3. Program Pengembangan Agrobisnis

1)

2)

3)

4)

5)

6)

KEGIATAN payau, dan air tawar dan penataan usaha budidaya tambak dan air tawar. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan, serta pembangunan pelabuhan perikanan untuk mendukung perikanan samudera. Pembangunan dan pengembangan fasilitas untuk nelayan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan, pengembangan alat tangkap serta sistem perbenihan, dan pengembangan sistem sertifikasi balai benih serta lahan budidaya. Peningkatan mutu dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan di tingkat petani melalui peningkatan penanganan dan pengolahan pasca-panen, dan pengeolahan hasil. Promosi dan pengembangan pemasaran produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Pengembangan diversifikasi usaha tani, melalui pengembangan usaha tani dengan komoditas unggulan dan bernilai ekonomi tinggi. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan, melalui pengembangan lembaga keuangan pedesaan dan sistem pendanaan yang layak bagi usaha pertanian. Pengembangan agroindusri di pedesaan dan pengembangan serta rehabilitasi infrastruktur pertanian dan pedesaan, Pengembangan kemudahan perijinan investasi pada berbagai mata-rantai agrobisnis, mulai dari

INSTANSI PELAKSANA

1. 2. 3. 4. 5.

Dinas Pertanian Dinas Perkebunan Dinas Peternakan Dinas Perikanan Badan Ketahanan Pangan 6. Dinas Koperasi dan UMKM 7. BUMN / BUMD

NO


7)

8)

9)

10) 11) 12)

13)

14)

15)

16)

KEGIATAN budi daya, pasca-panen, pengolahan, dan pemasarannya, dan usaha perdagangan berskala kecil dan menengah. Pengembangan iklim usaha yang kondusif dan sehat bagi peningkatan investasi di bidang agrobisnis/agroindustri Fasilitasi pengembangan agrobisnis melalui kemitraan masyarakat petani dan pemilik modal sebagai wujud corporate social responsibility (CSR). Pengembangan jejaring perdagangan dan agrobisnis untuk mendorong pengembangan pasar yang efisien bagi produk-produk pertanian dan produk unggulan yang dihasilkan. Pembangunan Pasar Induk Agribisnis Pengembangan terminal/sub-terminal agrobisnis, dan pusat lelang hasil pertanian. Pengembangan sistim informasi pasar dan Pembentukan clearing-houses di bidang agrobisnis. Fasilitasi perdagangan antar-wilayah, dan perlindungan petani dari sistem perdagangan tidak adil. Fasilitasi perdagangan antar-wilayah, dan perlindungan petani dari sistem perdagangan tidak adil. Stabilisasi harga produksi pertanian dan pengembangan produk turunannya serta penciptaan pasar untuk mendorong perluasan lapangan kerja. Pengembangan kawasan sentra pembibitan pertanian di pedesaan.

INSTANSI PELAKSANA

NO


4. Pengembangan Kawasan Agropolitan

KEGIATAN 17) Pengembangan agroindustri dan agrobisinis padat karya untuk memperluas lapangan kerja bagi masyarakat lokal, terutama penduduk miskin. 18) Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, dan pengembangan riset pertanian melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan spesifik lokasi yang ramah lingkungan. 1) Pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan yang strategis dan potensial, melalui pembentukan klaster komoditas unggulan yang berpotensi ekspor. 2) Identifikasi potensi wilayah yang layak dikembangkan menjadi kawasan agropolitan. 3) Fasilitasi daerah untuk mengembangkan kawasan atau klaster agropolitan berbasis potensi, dengan mengembangkan produk unggulan spesifik dan kompetitif. 4) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana infrastruktur pertanian dan pedesaan pendukung Kawasan Agropolitan, termasuk Perbankan dan lembaga keuangan serta pengembangan teknologi informatika dan telekomunikasi. 5) Peningkatan daya tarik investasi ke kawasan agropolitan, dengan pemberian insentif dan kemudahan perijinan. 6) Pengembangan kemitraan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro/rumah tangga, kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan agropolitan.

INSTANSI PELAKSANA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

Dinas Pertanian Dinas Perkebunan Dinas Peternakan Dinas Perikanan Badan Ketahanan Pangan Dinas Koperasi dan UMKM Dinas PU Pengairan Dinas PU Cipta Karya Dinas PU Bina Marga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pariwisata Perbankan & Lembaga Keuangan Lembaga Telekomunikasi dan informasi. BUMN, BUMD dan Swasta

NO


8)

9)

10)

11)

12)

13)

14) 15) 16) 17)

KEGIATAN Peningkatan peran perempuan, terutama penduduk miskin, dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di kawasan agropolitan. Perluasan jaringan pasar dan pusat-pusat bisnis, serta peningkatan promosi produk-produk agropolitan. Penyusunan desain dan implementasi sistem pengembangan social capital dan human capital yang menunjang agropolitan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di pedesaan agar mampu menjadi pendukung dan pengembang agropolitan berdasarkan potensi pertanian yang ada di masing-masing daerah. Penguatan rantai pasokan bagi industri pedesaan, dan penguatan keterkaitan produksi berbasis sumber daya lokal, baik sumber daya alam maupun manusia. Pengembangan, penerapan, pemanfaatan dan pemasyarakatan ilmu dan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha ekonomi masyarakat agropolitan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang menajemen pengelolaan potensi ekonomi lokal. Fasilitasi bimbingan teknis peningkatan kualitas dan kuantitas produk. Pengembangan jaringan pemasaran dan kemudahan ijin usaha. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan kawasan agropolitan. Pengembangan jaringan kerja sama dan kemitraan usaha dengan LSM dan perguruan

INSTANSI PELAKSANA

NO


5.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

KEGIATAN tinggi dalam bidang ekonomi produktif dan pendampingan kelompok-kelompok usaha ekonomi kawasan agropolitan. 1) Pemantapan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, daerah dan wilayah, melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah. 2) Pengamanan ketersediaan pangan melalui percegahan konversi lahan sawah di daerah irigasi, dan peningkatan mutu intensifikasi pertanian. 3) Peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan mutu hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. 4) Pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit. 5) Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan, dan peningkatan infrastruktur pertanian dan pedesaan yang mendukung sistem distribusi pangan. 6) Peningkatan pengelolaan pasca-panen dan pengolahan hasil melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi pertanian tepat guna, 7) Penganekaragaman pangan dan perekayasaan sosial pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan harapan (PPH). 8) Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, serta pengembangan sistem antisipasi dini terhadap kerawanan pangan.

INSTANSI PELAKSANA

1. 2. 3. 4. 5.

Dinas Pertanian Dinas Perkebunan Dinas Peternakan Dinas Perikanan Badan Ketahanan Pangan

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM Program Penunjang 1. Program Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Hutan

KEGIATAN

1) Pengembangan hutan tanaman industri, terutama pada kawasan hutan non-produktif, termasuk kemudahan perijinan usaha dan permodalan/pinjaman. 2) Pengembangan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan. 3) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan, dalam pengembangan hutan tanaman yang lestari. 4) Penegakan hukum terhadap kegiatan penebangan liar/ilegal. 5) Pemberdayaan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar hutan.

INSTANSI PELAKSANA

1. Dinas Kehutanan

B. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Program Utama 1. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.

1. Dinas Koperasi dan 1) Fasilitasi dan pembinaan usaha mikro. UMKM, 2) Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif. 3) Peningkatan akses usaha mikro terhadap permodalan dan kredit. 4) Peningkatan akses permodalan melalui penyediaan kredit lunak pengurusan sertifikasi hak atas tanah bagi usaha mikro. 5) Perlindungan dan peningkatan kepastian hukum bagi usaha mikro. 6) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas

NO


KEGIATAN layanan lembaga keuangan mikro. 7) Pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, serta bimbingan teknis manajemen usaha. 8) Penyediaan infrastruktur, jaringan pendukung dan kemitraan usaha bagi usaha mikro,. 9) Fasilitasi pembentukan kelembagaan bagi usaha mikro, 10) Pengembangan usaha mikro melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster dan penyediaan infrastruktur. 11) Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal.

INSTANSI PELAKSANA

2. Program Penciptaan Iklim Usaha bagi UMKM yang kondusif

1) Fasilitasi dalam formalisasi badan usaha bagi UMKM. 2) Pengembangan pelayanan perijinan usaha, pengembangan unit penanganan pengaduan, serta penyediaan jasa advokasi/mediasi bagi UMKM. 3) Koordinasi perencanaan kebijakan dan program UMKM. 4) Peningkatan penyebarluasan, kualitas, dan pengembangan jaringan pelayanan informasi UMKM.

1. Dinas Koperasi dan UMKM

3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

1) Peninjauan dan penyempurnaan peraturan yang kurang kondusif bagi pengembangan koperasi. 2) Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi. 3) Fasilitasi perkuatan dan kemandirian lembaga gerakan koperasi. 4) penataan dan perkuatan organisasi, serta


NO


KEGIATAN modernisasi manajemen koperasi. 5) Fasilitasi pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan koperasi. 6) Pengembangan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian. 7) Penyediaan insentif dan fasilitasi pengembangan jaringan kerja sama usaha antar-koperasi. 8) Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas. 9) Koordinasi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi. 10)Pengembangan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbasis rakyat/komunitas.

INSTANSI PELAKSANA

Program Penunjang 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

1) Pemasyarakatan kewirausahaan, dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru. 2) Fasilitasi pengembangan UKM/wirausaha baru. 3) Fasilitasi dan pembinaan UKM tentang Hak Kekayaan Intelektual (Haki). 4) Pembangunan jaringan lembaga pengembangan kewirausahaan. 5) Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis. 6) Fasilitasi pengembangan kemitraan investasi antar-UKM. 7) Fasilitasi pengembangan jaringan produksi dan distribusi.


NO


2. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

KEGIATAN 8) Fasilitasi peningkatan kualitas pengusaha kecil dan menengah menjadi wirausaha tangguh.

INSTANSI PELAKSANA

1) Fasilitasi kemudahan akses UMKM terhadap Dinas Koperasi dan UMKM, sumber daya produktif. 2) Peningkatan peran serta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa layanan dalam pengembangan UMKM. 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), dan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam (KSP/USP). 4) Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, dan peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank. 5) Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dana pengembangan UMKM dari instansi pemerintah pusat, daerah dan BUMN. 6) Dukungan terhadap upaya mengatasi masalah kesenjangan kredit (kesenjangan skala, formalisasi, dan informasi) dalam pendanaan UMKM. 7) Pengembangan dan perkuatan lembaga-lembaga pelatihan serta jaringan kerja sama antarlembaga pelatihan UMKM. 8) Pengembangan dan revitalisasi unit pelatihan, serta penelitian dan pengembangan (litbang) teknis. 9) Penguatan jaringan pasar produk UMKM dan anggota koperasi.

NO


KEGIATAN

INSTANSI PELAKSANA

C. Peningkatan Investasi, Ekspor NonMigas dan Pedagangan Dalam Negeri Program Utama 1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama 1) Pengembangan sistem informasi penanaman modal. Investasi 2) Fasilitasi terwujudnya kerja sama strategis antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), terutama investasi di bidang pertanian. 3) Promosi investasi yang terkoordinasi, baik di dalam dan di luar negeri, dan revitalisasi kinerja kelembagaaan promosi ekspor. 4) Fasilitasi peningkatan koordinasi dan kerja sama di bidang investasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, baik di dalam maupun luar negeri. 5) Pengembangan bisnis di bidang pelabuhan melalui kerja sama pihak swasta, out-sourcing maupun public private partnership, pada lokasi pelabuhan potensial sebagai akses sentra produksi dan pemasaran komoditas antarwilayah, termasuk untuk penumpang. 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. BPM

1) Penyempurnaan peraturan di bidang investasi 1. BPM yang non-diskriminatif, dan mampu menekan ekonomi biaya tinggi. 2) Penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal dengan mengembangkan pelayanan perijinan satu pintu atau satu atap.

NO


3. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

4. Program Peningkatan Pengembangan Ekspor

KEGIATAN 3) Pemberian insentif penanaman modal yang lebih menarik, dan melakukan konsolidasi perencanaan penanaman modal. 4) Pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan pelaksanaan investasi, baik asing maupun domestik.

INSTANSI PELAKSANA

1) Perkuatan kelembagaan penanaman modal, dan 1. BPM melakukan kajian kebijakan penanaman modal, baik dalam dan luar negeri. 2) Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi, termasuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung peningkatan investasi. 3) Penyiapan dan pengembangan perencanaan penanaman modal di wilayah Madura pascaberoperasinya Jembatan Suramadu, yang disesuaikan budaya masyarakat lokal. 4) Pengembangan kebijakan investasi pada agrobisnis, termasuk penanganan pasca-panen, pengolahan, dan pemasarannya, dan usaha perdagangan berskala kecil dan menengah.

dan 1)

2) 3)

Pengembangan strategi pemantapan ekspor 1. Dinas Perindustrian dan untuk meningkatkan kinerja ekspor Jawa Timur, Perdagangan termasuk pemanfaatan preferensi dengan mitra dagang. Harmonisasi kebijakan ekspor antar-instansi terkait dan dunia usaha. Peningkatan dan perkuatan kapasitas kelembagaan promosi daerah sesuai kebutuhan

NO


KEGIATAN eksportir secara berkelanjutan. 4) Peningkatan kualitas pelayanan kepada para eksportir dan calon eksportir, terutama usaha kecil dan menengah melalui pendekatan support at company level. 5) Fasilitasi peningkatan mutu produk komoditas pertanian, perikanan dan industri yang berpotensi ekspor. 6) Deregulasi dan debirokratisasi melalui penyederhanaan prosedur ekspor dan impor ke arah penyelenggaraan konsep single document, dan secara bertahap mengarah pada paperless yang mendayagunakan dokumen elektronik. 7) Penyederhanaan prosedur pelayanan eksporimpor dengan mengembangkan pelayanan perijinan satu pintu atau satu atap, 8) Penguatan kapasitas laboratorium penguji produk ekspor-impor. 9) Peningkatan jaringan informasi ekspor dan impor agar mampu merespon kebutuhan dunia usaha, terutama eksportir kecil dan menengah. 10) Peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran hasil produksi UMKM, serta peningkatan inovasi proses, rancangan dan kemasan produk UMKM yang berientasi ekspor. 11) Meningkatkan pendidikan dan latihan bagi calon tenaga kerja migran (TKI/TKW), dan meningkatkan perlindungan kerja, serta fasilitasi pembiayaan administrasi keberangkatan melalui pinjaman lunak, dan kemudahan pengiriman hasil kerja ke daerah asal.

INSTANSI PELAKSANA

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM 5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

1)

2) 3)

4)

KEGIATAN INSTANSI PELAKSANA Perumusan, alternatif solusi, dan implementasi 1. Dinas Perindustrian dan penyelesaian permasalahan, termasuk Perdagangan harmonisasi dari berbagai perangkat peraturan perundang-undangan tentang distribusi dan sarana penunjang perdagangan. Deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka mengurangi hambatan perdagangan; Pemberdayaan pengusaha dagang mikro, kecil dan menengah melalui peningkatan sumber daya manusia akses pasar, dan kemitraan usaha. Pemantapan dan pengembangan pasar lelang lokal dan regional, serta sarana alternatif pembiayaan.

Program Penunjang 1.

Program Perlindungan Konsumen dan 1) pengamanan perdagangan

2)

3)

4)

Pemberdayaan konsumen dan peningkatan 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kapasitas lembaga perlindungan konsumen, termasuk kapasitas lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Perkuatan sistem dan pelaksanaan pengawasan barang beredar, terutama terhadap pengawasan barang-barang strategis, obat dan makanan. Peningkatan pelayanan informasi dan advokasi terhadap kebijakan perlindungan konsumen guna meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya standar barang dan jasa, terutama di bidang obat dan makanan. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perdagangan dalam negeri yang terkait dengan ekspor-impor, tertib usaha, tertib ukur, perlindungan konsumen dan pengawasan barang

NO


2.

Program Pengembangan Pariwisata

Destinasi

KEGIATAN beredar dan jasa. Sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan standar dan laboratorium metrologi legal, serta pelaksanaan pengawasan ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP).

INSTANSI PELAKSANA

1) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan 1. Dinas Kebudayaan dan investasi dalam industri pariwisata, terutama Pariwisata agrowisata, melalui penyederhanaan perijinan, dan insentif perpajakan bagi investor. 2) Mendorong pengembangan daya tarik wisata unggulan di setiap kabupaten/kota, secara bersama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, untuk membuka lapangan kerja, dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 3) Pengembangan paket-paket wisata yang kompetitif di masing-masing destinasi pariwisata daerah. 4) Peningkatan kualitas pelayanan dan kesiapan daerah tujuan wisata, dan aset-aset warisan budaya sebagai objek daya tarik wisata yang kompetitif. 5) Revitalisasi dan pembangunan kawasan pariwisata baru, termasuk pula prasarana dan sarana dasarnya (seperti jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sarana kesehatan). 6) Pengembangan kawasan ekowisata (agrowisata) diintegrasikan dengan pengembangan kawasan agropolitan, dan wisata bahari.

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM KEGIATAN INSTANSI PELAKSANA 3. Program Pengembangan Pemasaran 1) Pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata usaha pariwisata dalam membangun produk Pariwisata pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata), terutama di kawasan agropolitan, dan diarahkan untuk memperluas lapangan kerja. 2) Peningkatan sadar wisata di kalangan masyarakat, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai calon wisatawan. 3) Memotivasi dan memberikan kemudahan bagi perjalanan wisata domestik. 4) Pengembangan sistim informasi pariwisata yang efisien dan efektif. 5) Optimalisasi kegiatan pameran pariwisata bertaraf nasional maupun internasional, di dalam maupun di luar negeri, baik pada negara-negara mitra pariwisata potensial maupun negaranegara yang memilki kedekatan secara historis dan kultural dengan Indonesia, seperti Asia Timur, India dan Timur Tengah. D. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Program Utama 1. Program Pengembangan Industri Kecil 1) Pengembangan dan pemberdayaan sentra- 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sentra potensial industri kecil, dan desa dan Menengah kerajinan. 2) Penguatan dan peningkatan alih teknologi proses produksi, produk, serta pengembangan desain untuk industri kecil dan menengah, termasuk industri rumah tangga. 3) Peningkatan produktivitas industri kecil, dan kerajinan (industri rumah tangga), serta

NO


2. Program Penataan Struktur Industri

KEGIATAN pengembangan pasarnya. 4) Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha industri kecil dan menengah, termasuk dalam perijinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan liar. 5) Pengembangan industri terkait dan penunjang industri kecil dan menengah. 6) Peningkatan dan pengembangan industri kerajinan (industri rumah tangga) yang berbasis seni dan budaya. 7) Penguatan permodalan bagi industri kecil dan menengah yang akan melakukan ekspansi dan berorientasi ekspor. 8) Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha. 9) Peningkatan implementasi penyederhanaan regulasi dalam pengembangan dan perluasan usaha industri manufaktur. 10) Pengembangan dan penerapan layanan informasi yang mencakup peluang usaha, kebutuhan bahan baku, akses permodalan, iklim usaha, dan akses peningkatan kualitas sumber daya manusia.

INSTANSI PELAKSANA

1) Pengembangan layanan sistem informasi potensi 1. Dinas Perindustrian dan produksi industri penunjang dan industri terkait. Perdagangan 2) Mendorong terjalinnya kemitraan industri penunjang dan industri terkait. 3) Pengembangan industri penunjang dan industri terkait. 4) Penguatan kapasitas kelembagaan penyedia

NO


3. Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam

KEGIATAN tenaga kerja industrial yang terampil. 5) Fasilitasi pengembangan prasarana klaster industri, terutama prasarana teknologinya. 6) Fasilitasi dan koordinasikan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan klaster industri, dan penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukungnya.

INSTANSI PELAKSANA

1) Pengembangan dan peningkatan industri 1. Dinas Perindustrian dan berbasis agro (agroindustri), terutama di kawasan Perdagangan agropolitan. 2) Penumbuhan dan pengembangan industri berorientasi ekspor yang memanfaatkan sumber daya alam lokal. 3) Fasilitasi sinergitas pengembangan industri di wilayah selatan dan wilayah utara Jawa Timur. 4) Pengembangan dan diversifikasi bahan baku industri.


Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

1) Pengembangan standar kompetensi kerja dan 1. Dinas Perindustrian dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja Perdagangan industri. 2) Penyelenggaraan program-program pelatihan tenaga kerja industri berbasis kompetensi. 3) Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur pelatihan tenaga kerja industri. 4) Peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan tenaga kerja industri. 5) Penguatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industri.

NO

IV

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM 5.

Program Industri

Peningkatan

6.

Program Peningkatan Teknologi Industri

KEGIATAN

INSTANSI PELAKSANA

Standardisasi 1) Peningkatan penerapan standardisasi produk 1. Dinas Perindustrian dan industri manufaktur. Perdagangan 2) Pengembangan infrastruktur kelembagaan standardisasi produk industri manufaktur. 3) Peningkatan persepsi masyarakat tentang standar produk industri manufaktur. Kapasitas 1) Pengembangan klaster industri berbasis 1. Dinas Perindustrian dan teknologi. Perdagangan 2) Peningkatan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pada industri manufaktur. 3) Mendorong pengembangan dan pemanfaatan manajemen produksi yang memperhatikan keseimbangan dan daya dukung lingkungan hidup, serta teknik produksi yang ramah lingkungan (clean production).

MEMELIHARA KUALITAS DAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP, SERTA MENINGKATKAN PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, DAN PENATAAN RUANG. A. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM Program Utama 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

KEGIATAN

INSTANSI PELAKSANA

Pemantauan kualitas udara dan air tanah, di perkotaan, kualitas air permukaan; serta kualitas air laut di kawasan pesisir. 2) Pengawasan penaatan baku mutu air limbah, emisi atau gas buang dan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). 3) Peningkatan fasilitas laboratorium lingkungan, serta fasilitas pemantauan udara (ambient) di kota-kota besar. 4) Penyusunan regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 5) Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-efisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi. 6) Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk kompos yang berasal dari limbah domestik perkotaan. 7) Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk organik di kawasan pedesaan berbasis pertanian. 8) Peningkatan peran masyarakat dan sektor informal dalam upaya pemisahan sampah, dan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). 9) Pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), serta pendirian fasilitas pengelola limbah B3. 10) Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. 11) Pengembangan dan penerapan instrumen

1. Badan Lingkungan Hidup 2. Dinas PU Pengairan 3. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1)

NO


2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

KEGIATAN pengelolaan lingkungan hidup. 12) Pengembangan teknologi berwawasan lingkungan. 13) Perumusan aturan dan mekanisme pelaksanaan alternatif pendanaan lingkungan. 1)

Pengkajian kembali kebijakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 2) Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali. 3) Perlindungan hutan dari bahaya kebakaran. 4) Pengembangan koordinasi kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) terpadu. 5) Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan. 6) Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 7) Perumusan mekanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 8) Pengembangan kemitraan dalam rangka perlindungan dan pelestarian sumber daya alam. 9) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan sumber daya alam. 10) Pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan melalui pengendalian hama, penyakit, dan gulma secara terpadu yang ramah lingkungan. 11) Penyusunan tata-ruang dan peraturan zonasi

INSTANSI PELAKSANA

1. 2. 3. 4.

Badan Lingkungan Hidup Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Kehutanan Dinas Pengairan

NO


KEGIATAN untuk perlindungan sumber daya alam. 12) Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

INSTANSI PELAKSANA

3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

1) Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi 1. Badan Lingkungan Hidup pertambangan, hutan, lahan, dan kawasan 2. Dinas Kehutanan 3. Dinas Energi dan Sumber pesisir, serta pulau-pulau kecil. Daya Mineral 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana, dan prasarana rehabilitasi hutan, lahan, dan kawasan pesisir, serta pulau-pulau kecil. 3) Peningkatan efektivitas reboisasi terpadu. 4) Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak serta pengembangan sistem manajemen pengelolaannya. 5) Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian, dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pesisir.

4. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;

1) 2) 3) 4) 5) 6)

5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;

1)

Penatagunaan hutan dan pengendalian alih 1. Dinas Kehutanan fungsi, serta status kawasan hutan. Pengembangan hutan kemasyarakatan, dan usaha perhutanan rakyat. Pembinaan kelembagaan hutan produksi. Pengembangan sertifikasi pengelolaan hutan lestari. Pengembangan hasil hutan non-kayu, dan jasa lingkungannya. Konservasi sumber daya hutan. Perumusan kebijakan dan penyusunan 1. Dinas Perikanan dan peraturan dalam pengelolaan sumber daya laut, Kelautan

NO


2)

3)

4) 5)

6)

7) 8) 9) 6. Program Pembinaan Usaha Pertambangan.

1) 2)

3) 4) 5)

KEGIATAN INSTANSI PELAKSANA pesisir, dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi. Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien, dan lestari berbasis masyarakat. Pengembangan sistem MCS (monitoring, controlling, and surveillance) dalam pengendalian dan pengawasan. Penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan pulaupulau kecil. Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang rusak. Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta melalui kemitraan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Penataan dan peningkatan kelembagaan, termasuk lembaga masyarakat di tingkat lokal. Penegakan hukum bagi pelanggar dan perusak sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana alam laut, dan prakiraan iklim laut. Pengendalian, pengawasan, dan pembinaan 1. Dinas ESDM kegiatan usaha pertambangan. Pengembangan potensi dan konservasi sumber daya mineral serta rehabilitasi lahan bekas pertambangan. Pengembangan pemanfaatan dan konservasi air bawah tanah. Peningkatan keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekitar pertambangan. Pembangunan masyarakat (community

NO


Program penunjang 1. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

1) 2) 3)

4)

5)

6) 7)

1) 2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 2)

3)

KEGIATAN development) di wilayah sekitar pertambangan. Pemulihan lingkungan pasca-tambang, dan penerapan kebijakan pengelolaan pascatambang, dan produksi migas berwawasan lingkungan.

INSTANSI PELAKSANA

Pengkajian dan analisis instrumen pemanfaatan 1. Badan Lingkungan Hidup sumber daya alam secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan sumber daya alam, termasuk sistem penanggulangan bencana. Pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal. Pengembangan program Good Environmental Governance (GEG) secara terpadu. Penyusunan data base sumber daya alam, 1. Badan Lingkungan Hidup termasuk di pulau-pulau kecil. 2. Dinas Kehutanan Pengembangan valuasi sumber daya alam meliputi hutan, air, pesisir, dan cadangan mineral. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH).

NO


3. Program Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

1) 2) 3)

4. Program Perencanaan Tata Ruang

1) 2) 3) 4)

5. Program Pemanfaatan Ruang

1) 2) 3) 4) 5) 6)

KEGIATAN Peningkatan akses informasi mitigasi bencana serta potensi sumber daya alam dan lingkungan. Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup. Mitigasi bencana Penanganan tanggap darurat Penanganan paska bencana

INSTANSI PELAKSANA

1. Badan Penanggulangan Bencana 2. Dinas PU Pengairan 3. Dinas PU Bina Marga 4. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 5. Dinas Sosial 6. Dinas Kesehatan

Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. Penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWP Pemaduserasian RTRW Propinsi Jawa Timur dengan RTRW Kabupaten/Kota

1) Bappeda Prov Jatim 2) Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

Sinkronisasi program dan anggaran provinsi Fasilitasi dan koordinasi antar penataan ruang kabupaten/kota. Pemanfaatan kawasan strategis provinsi. Pemanfaatan kawasan andalan. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. Sinkronisasi program sektoral dalam perwujudan struktur dan pola ruang wilayah

1) Bappeda Prov Jatim 2) Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

NO


6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

7) 1) 2) 3) 4) 5)

7. Program Pemantapan Pengelolaan Pertanahan

1) 2)

3) 4) 5) 6)

KEGIATAN provinsi dan kawasan strategis provinsi. Optimalisasi kelembagaan penataan ruang. Penyusunan dan penetapan peraturan zonasi. Penetapan Kebijakan insentif-disinsentif tata ruang Perizinan pemanfaatan ruang. Fasilitasi penyelesaian perselisihan dan/atau pengenaan sanksi permasalahan tata ruang. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

INSTANSI PELAKSANA

1) Bappeda Prov Jatim 2) Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang

Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang 1. BPN 2. Biro Hukum efisien dan transparan. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan kepentingan rakyat. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanahan. Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan. Pengembangan sistem informasi pertanahan. Peningkatan pelayanan sertifikasi tanah.

B. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur a. Sumber Daya Air Program Utama 1. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

1) Operasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi saluran pembawa dan prasarana air baku

Dinas PU Pengairan

NO


KEGIATAN

INSTANSI PELAKSANA

lainnya. 2) Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku. 3) Pembangunan sumur-sumur air tanah 4) Sinkronisasi kegiatan antara penyediaan air baku dengan kegiatan pengolahan dan distribusi. 5) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat lokal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya air melalui swa-organisasi dan swa-kelola. 2. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

1) Peningkatan pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai. 2) Peningkatan pembangunan embung-embung untuk penampungan air hujan di wilayah rawan banjir. 3) Pengembangan manajemen air Sungai Bengawan Solo di wilayah kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik. 4) Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, prasarana pengendali banjir, dan pengamanan pantai, termasuk tanggul dan normalisasi sungai. 5) Peningkatan operasi dan pemeliharaan, serta perbaikan alur sungai. 6) Pengendalian aliran air permukaan (run off) di daerah tangkapan air dan badan-badan sungai melalui pengaturan dan penegakkan hukum. 7) Penggalian dan pengembangan budaya masyarakat setempat dalam mengendalikan banjir.

Dinas PU Pengairan

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM 3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Program Penunjang 1. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya

KEGIATAN Pemberdayaan petani pemakai air, terutama dalam pengelolaan jaringan irigasi. Peningkatan jaringan irigasi yang belum berfungsi. Rehabilitasi jaringan irigasi, terutama pada daerah penghasil pangan, dan jaringan rawa. Pengelolaan jaringan irigasi dan rawa, serta jaringan pengairan lainnya Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi dan rawa yang telah dikembangkan. Peningkatan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Revitalisasi peran-peran lokal tradisional dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air untuk irigasi pertanian.

1) Penatagunaan sumber daya air. 2) Penyelenggaraan konservasi air tanah pada wilayah kritis air. 3) Peningkatan kegiatan operasi dan pemeliharaan waduk, danau, embung, serta bangunan penampung air lainnya. 4) Rehabilitasi bangunan tampungan air seperti waduk/embung. 5) Percepatan pembangunan waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya dalam skala kecil di wilayah rawan kekeringan. 6) Peningkatan pemanfaatan potensi kawasan dan air waduk, danau, embung, dan bangunan penampung air lainnya. 7) Pengembangan pembiayaan kompetitif (competitive fund) untuk konservasi air oleh

INSTANSI PELAKSANA Dinas PU Pengairan

Dinas PU Pengairan

NO


KEGIATAN kelompok masyarakat maupun pemerintah daerah. 8) Penggalian dan pengembangan budaya masyarakat dalam konservasi air. 9) Pengembangan teknologi tepat guna.

INSTANSI PELAKSANA

b. Transportasi Program Utama 1. Program Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan dan Jembatan

2. Program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

3. Program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian

1) Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala pada seluruh ruas jalan dan jembatan Propinsi 2) Perbaikan prasarana jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam.

Dinas PU Bina Marga

1) Penataan sistem transportasi wilayah di Jawa Timur. 2) Peningkatan keselamatan transportasi jalan. 3) Peningkatan pelayanan dan kelancaran angkutan umum dan barang, serta penanggulangan muatan lebih melalui penindakan secara tegas. 4) Peningkatan dan pengembangan fasilitas jalan, serta efektivitas peran dan fungsi jembatan timbang. 5) Pembangunan transportasi berkelanjutan, terutama di perkotaan.

Dinas Perhubungan dan LLAJ

1) Pembangunan dan pengembangan secara bertahap kereta komuter di wilayah Gerbangkertasusila dalam satu jaringan transportasi massal kereta api yang terintegrasi.


NO


3) 4)

5)

6)

KEGIATAN Fasilitasi peningkatan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana dan fasilitas perkeretaapian. Fasilitasi peningkatan keamanan pengguna jalan pada perlintasan sebidang. Fasilitasi revitalisasi jaringan kereta api di Pulau Madura, dari Bangkalan ke Sumenep, dalam rangka membangun satu jaringan transportasi massal kereta api yang terintegrasi. Fasilitasi peningkatan jalur kereta api BangilJember-Banyuwangi, yakni penggantian bantalan rel dari kayu menjadi beton, perbaikan jembatan, serta jalur rel. Fasilitasi percepatan pembangunan rel kereta api pengganti jalur Tanggulangin-Porong.

INSTANSI PELAKSANA

4. Program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Prasarana dan Fasilitas ASDP

1) Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana dermaga penyeberangan. 2) Pengembangan sarana dan aksesibilitas pelayanan ASDP di wilayah kepulauan melalui pendekatan pembangunan transportasi wilayah.


5. Program Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut

1) Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana transportasi laut. 2) Pengembangan pembangunan terminal peti kemas. 3) Peningkatan pelayanan transportasi laut bagi wilayah kepulauan. 4) Pemeliharaan dan perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran (SNBP). 5) Pengembangan usaha di bidang pelabuhan melalui kerja sama pihak swasta.


NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM 6. Program pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan fasilitas transportasi udara

Program Penunjang 1. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

KEGIATAN

INSTANSI PELAKSANA

1) Peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan transportasi udara baik terminal internasional maupun domestik. 2) Pemeliharaan, dan perbaikan sarana prasarana transportasi udara di Bandara Juanda. 3) Fasilitasi revitalisasi lapangan udara Trunojoyo, Sumenep. 4) Penyelesaian pembangunan lapangan udara perintis di Kabupaten Pacitan, dan Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. 5) Peningkatan sarana dan prasarana Bandara Militer Abdulrachman Saleh dan Iswahyudi untuk melayani penerbangan sipil. 6) Fasilitasi pembangunan lapangan udara di wilayah kabupaten/kota yang strategis dan potensial.


1) Peningkatan daya dukung, kualitas, dan kapasitas jalan dan jembatan 2) Penyelesaian pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur. 3) Fasilitasi Penyelesaian pembangunan sembilan ruas tol yang menjadi bagian dari tol trans-Jawa (Mantingan-Ngawi-Kertosono; KertosonoMojokerto; Mojokerto-Surabaya; GempolPandaan; Pandaan-Malang; Gempol-Pasuruan; Pasuruan-Probolinggo; Probolinggo-Banyuwangi; dan tol tengah kota Surabaya). 4) Penyelesaian pembangunan infrastruktur pengganti (jalan arteri raya Porong; jalan tol ruas

Dinas PU Bina Marga

NO


2. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ

3. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kereta Api

KEGIATAN Porong di wilayah luapan lumpur Lapindo, Sidoarjo. 5) Penyelesaian pembangunan jembatan Suramadu, dan penataan sistem pemanfaatan sekitar kaki jembatan dan operasionalisasinya,

INSTANSI PELAKSANA

1) Pembangunan transportasi umum perkotaan, dan juga pedesaan, yang terpadu dan terjangkau, berbasis masyarakat dan wilayah. 2) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. 3) Pengembangan keterpaduan transportasi dan tata guna lahan dan demand management. 4) Fasilitasi pengembangan angkutan massal berbasis jalan dan rel di perkotaan yang padat (kota metropolitan). 5) Penyediaan pelayanan angkutan umum perintis, terutama bagi masyarakat di wilayah yang masih terisolasi dan daerah terpencil. 6) Pengembangan sistem kerja sama swasta dan koperasi dalam pelayanan angkutan perintis (pengadaan sarana dan operasi), dan angkutan perkotaan dan pedesaaan yang berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan. 7) Penataan untuk menciptakan kemudahan akses transportasi antar-moda ke pelabuhan, bandara, terminal, dan stasiun.


1) Penuntasan penyelesaian pembukaan kembali jalur kereta api Sidoarjo-Tulangan-Prambon-Tarik untuk mengatasi problem transportasi yang terkendala dampak luapan lumpur Lapindo.


NO


KEGIATAN 2) Penuntasan penyelesaian pembukaan kembali jalur kereta api Kalisat (Jember)-BondowosoSitubondo-Panarukan. 3) Peningkatan pelayanan kereta api peti kemas (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya–Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta). 4) Fasilitasi penyediaan pelayanan angkutan kereta api kelas ekonomi untuk masyarakat miskin yang tarifnya disesuaikan daya beli mereka.

INSTANSI PELAKSANA

Pos dan Telematika Program Utama 1.

Program Penguasaan serta 1) Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi 2)

3) 4) 5) 6)

Fasilitasi pembangunan fasilitas telekomunikasi di daerah pedesaan. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui pembelajaran dan pelatihan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya. Peningkatan dan pengaturan standar operasional dan pelayanan telematika. Fasilitasi pembangunan titik akses komunitas (community access point) Pengembangan aplikasi e-govenrment; eprocurement, e-business dan cyber law Peningkatan penggunaan open source system ke seluruh institusi pemerintahan dan lapisan masyarakat.

1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. KPID

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM Energi Dan Ketenagalistrikan Program Utama

KEGIATAN

INSTANSI PELAKSANA

1. Program Pengembangan Pemerataan Sumber Energi

dan

2. Program Pengembangan Pemerataan Pasokan Listrik

dan 1) Pengembangan infrastruktur jaringan, dan Dinas Energi dan Sumber penyediaan pembangkit listrik menggunakan Daya Mineral sumber energi alternatif di wilayah pedesaan terpencil, dan kepulauan yang belum terjangkau layanan listrik. 2) Pengembangan pembangkit listrik skala kecil tersebar untuk wilayah-wilayah pedesaan terpencil, dan kepulauan. 3) Peningkatan pasokan kebutuhan listrik bagi industri. 4) pengembangan industri penunjang ketenagalistrikan 5) Fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang ketenagalistrikan melalui sertifikasi kompetensi.

1) Monitoring dan pengawasan kegiatan migas, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral usaha jasa penunjang. 2) Fasilitasi keberlanjutan pelaksanaan konversi energi dari minyak tanah ke gas elpiji. 3) Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Perumahan dan Permukiman Program Utama 1. Program Pengembangan Perumahan

1) Penyediaan rumah sederhana sehat dan

Dinas PU Cipta Karya dan

NO


2) 3) 4) 5)

6)

7)

2. Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum Dan Air Limbah

KEGIATAN prasarana lingkungan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di perkotaan; Revitalisasi kawasan kumuh melalui perbaikan lingkungan permukiman. Pemulihan perumahan yang rusak akibat bencana alam; Pengembangan teknologi tepat guna dan penelitian bidang perumahan dan sarana permukiman. Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar. Pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif sebagai pengganti subsidi selisih bunga;

1) Pembangunan sarana air minum di perkotaan dan perdesaan meliputi bangunan produksi sampai jaringan distribusi; 2) Pendataan dan identikasi potensi air baku untuk air minum 3) Pengembangan pemanfaatan sumber air secara terintegrasi lintas kabupaten/kota; 4) Pemulihan sarana air minum dan air limbah yang rusak pada lokasi bencana alam. 5) Revitalisasi dan perbaikan sarana air minum untuk menunjang peningkatan pemeliharaan guna pengendalian kebocoran; 6) Revitalisasi IPAL/IPLT dan rintisan

INSTANSI PELAKSANA Tata Ruang

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

NO


3. Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan Dan Drainase

KEGIATAN pengembangan jaringan pembuangan air limbah di perkotaan; 7) Pembangunan sarana sanitasi (jamban keluarga/komunal) di perdesaaan; 1) Peningkatan kualitas pengelolaan sampah yang meliputi pengolahan dan pembuangan akhir; 2) Pembangunan dan normalisasi saluran drainase primer dan sekunder lintas Kab/Kota serta menunjang pengendalian banjir di perkotaan.

INSTANSI PELAKSANA


3) Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan sampah. 4. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1) Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh; 2) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat. 3) Fasilitasi kerjasama dengan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan perumahan; 4) Peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan rumah.


1) Penataan kota-kota metropolitan dan kota besar dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. 2) Pengembalian fungsi-fungsi kawasan kota melalui peremajaan kembali (redevelopment) dan revitalisasi kawasan perkotaan lama, kawasan


Program Penunjang 1. Program Pengendalian Pembangunan Kota-kota Besar dan Metropolitan

NO


KEGIATAN bersejarah dan sosial budaya. 3) Peningkatan kerja sama dan pembangunan terpadu antar-kota inti dan kota-kota satelit di wilayah metropolitan.

INSTANSI PELAKSANA

2. Program Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Air Minum Dan Air Limbah

1) Menunjang pelaksanaan penyehatan PDAM serta pembinaan teknis dan manajemen bagi HIPPAM dan instansi pengelola air limbah 2) Fasilitasi pengembangan pengelolaan air minum dan air limbah yang berbasis kelompok masyarakat serta menunjang pelaksanaan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 3) Fasilitasi kerjasama instansi pengelola air minum dan air limbah dengan swasta.

Dinas PU Cipta Karya danTata Ruang

3. Program Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Persampahan Dan Drainase

1) Fasilitasi kerjasama pengelolaan sampah terpadu untuk kota-kota besar dan Metropolitan; 2) Pembinaan teknis dan menajemen pengelolaan sampah dan drainase. 3) Fasilitasi kerjasama pengelolaan dengan swasta berdasarkan konsep bussines plan; 4) Fasilitasi pengembangan pengelolaan sampah dan drainase yang berbasis.

Dinas PU Cipta Karya danTata Ruang

V. MEWUJUDKAN PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI, DAN MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK. A. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik.

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM Program Utama 1. Program Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik

KEGIATAN

pengetahuan, pemahaman, Kelola 1) Peningkatan keterampilan, dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerin-tahan yang baik. 2) Penerapan nilai-nilai etika aparatur untuk membangun budaya kerja 3) Peningkatan keterlibatan lembaga nonpemerintah, dan masyarakat dalam perumusan kebijakan public dan pengambilan keputusan pembangunan. 4) Fasilitasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam

2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

1) Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat. 2) Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem, struktur kelembagaan, dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 3) Peningkatan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum. 4) Peningkatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. 5) Pengembangan penerapan pengawasan berbasis kinerja. 6) Pengembangan tenaga pemeriksa yang profesional. 7) Pengembangan dan peningkatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi.

INSTANSI PELAKSANA

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Biro Adm Pemerintahan Biro Organisasi BKD Biro Adm Pembangunan Biro Adm SDA Sekretariat Provinsi KORPRI

1. Itwilprov

NO


KEGIATAN

3. Program Penataan Kelembagaan dan 1) Ketatalaksanaan 2)

4. Program Peningkatan Pelayanan Publik

Kualitas 1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8) 9)

INSTANSI PELAKSANA

Penyempurnaan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsipprinsip good governance. Penyempurnaan tata laksana dan hubungan kerja antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

1. Biro Organisasi 2. Biro Administrasi Pemerintahan Umum

Penyusunan standar pelayanan minimal. Pengembangan mutu pelayanan publik melalui penerapan standar mutu manajemen ISO. Mengembangkan pelayanan adminis-trasi perijinan satu atap/ terpadu Memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk e-government, e-procurement, e-business dan cyber law Deregulasi, debirokratisasi dan privatisasi penyelenggaraan pelayanan public. Koordinasi pelayanan publik, Meningkatkan kualitas aparat pelayanan publik. Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat. Optimalisasi pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat.

1. 2. 3. 4.

5. Program Peningkatan Kapasitas 1) Peningkatan Sumber-sumber pendapatan Keuangan Pemerintah Daerah 2) Optimalisasi Pembiayaan Daerah 3) Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan, Penataan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

Biro Organisasi Dinas Kominfo Biro Adm Pembangunan Sekretariat KPP

1. Dispenda 2. Biro Keuangan 3. Biro Adm Perkonomian

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM 6. Program Penyempurnaan Dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi

KEGIATAN 1) Fasilitasi peningkatan kualitas fungsi dan peran lembaga legislatif; 2) Fasilitasi pemberdayaan partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan serta organisasi keagamaan. 3) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat agar dapat menerapkan budaya politik demokratis.

INSTANSI PELAKSANA 1. Bakesbang 2. Setwan DPRD

7. Program Perbaikan Proses Politik

1)

Peningkatan komunikasi politik yang sehat, bebas dan efektif; Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang lebih berkualitas, demokratis, jujur dan adil; serta Pengembangan mekanisme konsultasi publik/partisipasi sebagai sarana dalam proses penyusunan kebijakan. Peningkatan Kualitas SDM DPRD

1. Biro Pemerintahan Umum 2. Bakesbang 3. Setwan DPRD

Penataan sumber daya manusia aparatur sesuai kebutuhan, kompetensi, dan distribusi pegawai negeri sipil (PNS). Penyempurnaan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur, terutama pada sistem karier dan remunerasi.. Penyempurnaan sistem dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan aparatur pemerintah. Penyiapan dan penyempurnaan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian.

1. BKD 2. Badan Diklat

2)

3)

4) Program Penunjang 1. Program Pengelolaan Sumber Daya 1) Manusia Aparatur 2)

3)

4)

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM 2. Program Peningkatan Prasarana Aparatur

Sarana

dan

KEGIATAN 1) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur 2) Peningkatan fasilitas operasional pelayanan umum

INSTANSI PELAKSANA 1. Seluruh SKPD

3. Program Penyusunan, Pengendalian 1) Penyusunan Rencana Program Pembangunan dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Daerah 2) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi perencanaan pembangunan 3) Penyusunan kajian kebijakan perencanaan pembangunan 4) Penguatan Kapasitas kelembagaan Perencanaan 5) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; 6) Penyusunan data dan informasi serta pelaporan pembangunan daerah.

BAPPEDA

4. Program Penelitian dan 1) Penelitian dan kajian kebijakan pembangunan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan daerah Teknologi 2) Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan 3) Pengembangan data pendukung dan dokumentasi hasil litbang

Balitbang

5. Program Peningkatan Pelayanan Informasi

1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. KPID 3. Biro Humas dan Protokol

Kualitas 1) 2) 3)

Pengembangan dan pendayagunaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi; Peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi; Peningkatan profesionalisme aparat di bidang komunikasi dan informasi;

NO


5) 6)

7)

KEGIATAN Pengkajian dan penelitian yang relevan dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas informasi dan komunikasi; Fasilitasi untuk mendorong terciptanya masyarakat yang sadar informasi. Peningkatan efektivitas kinerja dan pemberdayaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Fasilitasi peningkatan peran RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik.

INSTANSI PELAKSANA

6. Program Peningkatan Kerja Sama

1). Fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota, 1. Biro Adm Kerja Sama Propinsi dengan Kabupaten/Kota, antar Propinsi, 2. Biro Adm. Pemerintahan Umum Propinsi dengan Badan/Dinas/Instansi Sektoral, serta kerja sama luar negeri. 2). Fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah di wilayahnya; 3). Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan

7. Program Kearsipan

1) 2) 3)

Pengembangan sistem administrasi dan 1. Badan Perpustakaan dan kearsipan yang efektif dan efisien. Kearsipan Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana kearsipan Pengenguatan kelembagaan pengelola dokumen/arsip daerah

8. Program Koordinasi, Sinkronisasi, dan 1) Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi 1. Bakorwil 2. Biro Adm Perekonomian Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Perekonomian daerah Pembangunan 2) Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi 3. Biro Adm Sumber Daya Alam Pengelolaan Sumber Daya Alam

NO


9. Program Kependudukan

10. Program Mobilitas Penduduk

VI.

KEGIATAN 3) Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan

INSTANSI PELAKSANA

1) Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan 1. Dinas Tenaga Kerja, penduduk. Transmigrasi dan 2) Penataan persebaran dan mobilitas penduduk; Kependudukan 3) Penataan administrasi sistim Nomor Induk 2. Biro Adm Pemerintahan Kependudukan ( NIK ); 4) Pembangunan dan pengembangan SIAK terpadu. 1) Pembekalan Ketrampilan calon Transmigran. 1. Dinas Tenaga Kerja, 2) Pengembangan wilayah strategis dan cepat Transmigrasi dan Kependudukan. tumbuh. 3) Pengembangan wilayah tertinggal. 4) Kerjasama antar Daerah, dalam penyelenggaraan transmigrasi.

MENINGKATKAN KUALITAS KESALEHAN SOSIAL DEMI TERJAGANYA HARMONI SOSIAL. Program Utama 1.

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

1. Bakesbang 1) Peningkatan internalisasi ajaran agama 2) Sosialisasi wawasan multikultural di kalangan 2. Biro Administrasi Kemasyarakatan umat beragama. 3) Peningkatan keharmonisan hubungan antarumat beragama, majelis agama dengan pemerintah. 4) Fasilitasi pembentukan jaringan komunikasi kerukunan antar-umat beragama, 5) Peningkatan efektivitas lembaga forum komunikasi kerukunan antar-umat beragama.

NO


8) 9)

2.

Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilainilai Agama

1)

2) 3)

3.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1) 2) 3)

KEGIATAN Peningkatan potensi kerukunan hidup umat beragama. Pengembangan rasa kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama (how to live together). Pengembangan wawasan multikultural bagi guru-guru agama, Peningkatan kualitas tenaga penyuluh kerukunan umat beragama.

INSTANSI PELAKSANA

Peningkatan penyuluhan dan bimbingan Biro Administrasi keagamaan bagi masyarakat dan aparatur Kemasyarakatan pemerintah. Fasilitasi kegiatan kepedulian sosial. Fasilitasi pembentukan jaringan dan kerja sama lintas sektor Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial Bakesbang masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur bangsa Fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan


Program Pengembangan Sosial Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan

Lembaga 1) Lembaga 2) 3) 4)

Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial Biro Administrasi keagamaan. Kemasyarakatan Pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Pembangunan jaringan kerja sama dan sistem informasi Pengkajian, penelitian dan pengembangan.

NO VII.

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN PERAN PEREMPUAN, SERTA TERJAMINNYA KESETARAAN GENDER DAN PEMUDA

KEGIATAN

A. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang, 1) dan Terjaminnya Kesetaraan Gender 2) Program Utrama 1. Program Peningkatan Kualitas Hidup 3) dan Perlindungan Perempuan 4)

INSTANSI PELAKSANA

Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui 1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB aksi afirmasi. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit, dan berbasis masyarakat di tingkat propinsi dan kabupaten/ kota.


Program Penguatan Kelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan Anak

1) Pengembangan materi dan pelaksanaan 1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender. 2) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan. 3) Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, penguatan lembaga dan organisasi perempuan, 4) Pengembangan sistem pendataan dinamika gender 5) Pengembangan kearifan lokal dan pemanfaatannya bagi pemberdayaan masyarakat yang tidak bias gender.

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM 2.

Program Keserasian Peningkatan Kualitas Perempuan

KEGIATAN

Kebijakan 1) Anak dan 2) 3)

3.

Program Peningkatan Peranserta dan 1) Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 2)

B. Keluarga Berencana Sejahtera

dan

1. Program Keluarga Berencana

INSTANSI PELAKSANA

Penyusunan kebijakan untuk penguatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB kelembagaan PUG dan PUA; Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kebijakan tentang perempuan dan anak Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak Pembinaan, pendidikan dan pelatihan Badan Pemberdayaan peningkatan peran serta dan kesetaraan Perempuan dan KB gender; Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.

Keluarga

1) 2) 3) 4)

Peningkatan dan pengembangan program KB Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas; Pengadaan dan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Pengembangan kebijakan pelayanan dan penguatan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan reproduksi bagi remaja.

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM C. Kepemudaan dan Olah Raga

KEGIATAN

Program Utama 1) Program Pengembangan dan Keserasian 1) Kebijakan Pemuda 2) 3)

2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;

1) 2)

Pendataan potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda; Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan; Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat.

1) Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 2) Pelatihan keterampilan bagi pemuda

4) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

1)

4) 5) Program Penunjang 1) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1) 2) 3)

Dinas Pemuda dan Olah raga

Pembinaan, pendidikan dan pelatihan Dinas Pemuda dan Olah raga kepemimpinan dan organisasi kepemudaan; Fasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan.

3) Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda;

2) 3)

INSTANSI PELAKSANA


Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan, Pembinaan manajemen organisasi olahraga; Pengembangan system sertifikasi dan standarisasi profesi Pengembangan perencanaan olah raga terpadu Monitoring evaluasi dan pelaporan


Pembibitan dan pembinaan olahragawan dan olah raga prestasi di daerah; Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan

1. Dinas Pemuda dan Olah raga

NO


5)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga

1) 2)

3)

KEGIATAN prestasi olahraga; Pengembangan olah raga prestasi, dan pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat; Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olah raga. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga; Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan sarana dan prasarana olah raga; Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olah raga.

INSTANSI PELAKSANA


D. Pembangunan Kesejahteraan Sosial Program Utama 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1) Peningkatan kemampuan petugas dan Dinas Sosial pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya ; 2) Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS; 3) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan PMKS ; 4) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin dan PMKS ; 5) Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 6) Peningkatan pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS.

NO


KEGIATAN 7) Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS ; 8) Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal ;

2. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi 1) Kesejahteraan Sosial 2)

3) 4) 5)

6)

. 3. Program Pembinaan Para Penyandang 1) Cacat Dan Trauma 2)

3) 4)

INSTANSI PELAKSANA

Pengembangan kebijakan akses sarana dan Dinas Sosial prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia ; Pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak ; Pelayanan psikologis bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana ; Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center; Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS ; Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa; Pemetaan dan pendataan penyandang cacat Dinas Sosial dan penyakit kejiwaaan ; Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma ; Pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma ; Pengembangan pendayaangunaan para penyandang cacat dan eks trauma ;

NO

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM 4. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

KEGIATAN 1) 2) 3) 4) 5)

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1)

2) 3) 4) VIII.

INSTANSI PELAKSANA

Pembangunan sarana dan prasarana panti Dinas Sosial asuhan/panti jompo ; Rehabilitasi bangunan panti asuhan/panti jompo; Pengembangan Operasional dan pemeliharaan sarana prasarana panti asuhan/panti jompo ; Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/panti jompo ; Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik ; Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia Dinas Sosial usaha dalam pemberdayaan kesejahteraan sosial; Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat ; Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat ; Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.

MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN, SUPREMASI HUKUM, DAN PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA. A. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Program Utama 1. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1) Peningkatan upaya-upaya preventif terhadap 1. Badan Satpol PP terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban 2. Bakesbang

NO


KEGIATAN

INSTANSI PELAKSANA

masyarakat. 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban lingkungannya melalui pembentukan ”pemolisian masyarakat” (community policing). 3) Pemberdayaan komunitas peduli solusi konflik 4) Peningkatan profesionalisme Polisi Pamong Praja. 5) Bimbingan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat. Program Penunjang 1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

1) Fasilitasi peningkatan kualitas penegakan hukum 1. BPND 2. Dinas Kesehatan di bidang narkoba. 2) Peningkatan pendayagunaan potensi masyarakat 3. DInas Komunikasi dan Informatika dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. 3) Fasilitasi peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. 4) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. 5) Pembangunan sistem dan model perencanaan, dan pengembangan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

B. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Program Utama 1. Program Peningkatan Hukum dan HAM

Penegakan 1) Penguatan upaya pemberantasan korupsi 1. Bakesbang 2) Peningkatan upaya penghormatan, pemenuhan 2. Badan Satpol PP

NO


5)

6)

7)

KEGIATAN INSTANSI PELAKSANA 3. Biro Hukum dan perlindungan HAM Fasilitasi peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan HAM Fasilitasi peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM. Peningkatan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum dan HAM. Peningkatan profesionalisme Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum dan HAM. Penataan dan sinkronisasi produk hukum

Program Penunjang 1. Program Peningkatan Kesadaran Hukum 1) Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan HAM dan HAM 2) Peningkatan penggunaan media komunikasi dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum pada berbagai lapisan masyarakat. 3) Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh 4) Fasilitasi penyelenggaraan berbagai seminar dan lokakarya di bidang hukum dan HAM 5) Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat peduli hukum dan HAM.

1. Bakesbangpol 2. Biro Hukum

NO IX

AGENDA – SUB AGENDA - PROGRAM MEWUJUDKAN PERCEPATAN PENANGANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SOSIAL EKONOMI DAMPAK LUMPUR PANAS LAPINDO.

KEGIATAN

INSTANSI PELAKSANA

A. Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo. Program Utama Program Percepatan Penyelesaian Ganti Rugi

1) Fasilitasi pertemuan intensif dan produktif antara kelompok-kelompok masyarakat korban dan pihak PT Minarak Lapindo Jaya 2) Fasilitasi penyelesaian pembangunan wilayah permukiman baru bagi korban lumpur yang telah memilih kesepakatan melalui resettlement. 3) Fasilitasi percepatan penyelesaian pembayaran ganti rugi bagi masyarakat korban lumpur. 4) Fasilitasi pertemuan berbagai kelompok masyarakat korban lumpur, tokoh-tokoh masyarakat, dan para ulama untuk mempersatukan pendapat dan kepentingan yang lebih besar demi pembangunan Jawa Timur.

1. Biro Administrasi Kesejahteraan rakyat 2. Biro Hukum

Matrik Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan

Recommend Documents