Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
PROGRAM FASILITASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PENGUSAHA MIKRO DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM 2015
1
PROGRAM FASILITASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PENGUSAHA MIKRO.
A. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi; 4. Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Menteri Koperasi dan UKM dengan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 06/Kb/ M.KUKM/ XI/2014 dan Nomor: 02/Mou/PP-INI/XI/2014 tanggal 21 November 2014 Tentang Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Bagi Pengusaha Mikro. 2
PROGRAM FASILITASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PENGUSAHA MIKRO. B. PENGERTIAN
1. Program Bantuan Dana Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Bagi Pengusaha Mikro yang selanjutnya disebut Program adalah Program Bantuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c.q Deputi Bidang Kelembagaan dalam bentuk pemberian bantuan dana yang bersifat stimulan bagi Pengusaha Mikro. 2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 3. Usaha Mikro adalah unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang– Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 3
PROGRAM FASILITASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PENGUSAHA MIKRO.
4. Pengusaha Mikro adalah pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 5. Calon Peserta Program adalah Pengusaha Mikro yang mengajukan usulan/permohonan Program Bantuan kepada SKPD yang membidangi Koperasi di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, dalam hal usulan/permohonan diajukan sebelum bulan april 2016.
6. Dalam hal usulan/permohonan diajukan pada bulan april 2016, usulan/permohonan diajukan kepada Menteri Koperasi dan UKM c.q Deputi Bidang Kelembagaan dengan menyertakan surat pengantar dari SKPD yang membidangi Koperasi di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota 7. Notaris adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang telah terdaftar pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 4
PROGRAM FASILITASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PENGUSAHA MIKRO
C. TUJUAN PROGRAM 1. Mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya Pengusaha Mikro dalam rangka pendirian Koperasi; 2. Memberikan bantuan bagi Pengusaha Mikro dalam pembuatan akta pendirian koperasi oleh NPAK; 3. Membantu Usaha Mikro agar mempunyai kepastian hukum dalam bentuk Badan Hukum Koperasi.
D. SASARAN PROGRAM 1. pengusaha mikro yang akan mendirikan Koperasi dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 2. telah memiliki aktivitas usaha; 3. diutamakan jenis koperasi yang bergerak di sektor riil 5
PROGRAM FASILITASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PENGUSAHA MIKRO
E. PELAKSANAAN PROGRAM 1. Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian Bantuan Dana pembuatan akta Koperasi melalui Notaris bagi Pengusaha Mikro yang mendirikan koperasi;
2. Bantuan Dana dialokasikan kepada Penerima Bantuan sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) per Akta Pendirian Koperasi untuk 5000 BH Koperasi. 3. Bantuan Dana dipergunakan untuk membayar Notaris (NPAK) yang telah memberikan jasanya dalam rangka pendirian Koperasi bagi Pengusaha Mikro, yang meliputi antara lain: •
• •
memberi penyuluhan perkoperasian kepada para pendiri koperasi sebelum rapat pendirian koperasi; membuat akta pendirian koperasi; mengurus proses pengesahan Badan Hukum Koperasi kepada Menteri; 6
PROGRAM FASILITASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PENGUSAHA MIKRO
F. PERSYARATAN PENGUSAHA MIKRO CALON PESERTA PROGRAM Pengusaha Mikro Calon Peserta Program pada saat mengajukan permohonan wajib memenuhi syarat otentik sebagai berikut : 1. Pengusaha Mikro yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 2. Dalam pembentukan koperasi harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian; 3. Bertanggungjawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi, dan kelengkapan administrasi dalam rangka pencairan dan penggunaan dana; 7
PROGRAM FASILITASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PENGUSAHA MIKRO G. PROSEDUR DAN MEKANISME PENDIRIAN KOPERASI DAN
PEMBAYARAN KEPADA NOTARIS : 1. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi di Kabupaten/Kota bersama-sama dengan (NPAK) melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada Para Pengusaha Mikro yang melakukan rapat pendirian koperasi. 2. Para Pengusaha Mikro/Kelompok Usaha Mikro pendiri koperasi yang akan melakukan pendirian koperasi menghadap NPAK dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan untuk dibuatkan Akta Pendirian Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
8
PROGRAM FASILITASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PENGUSAHA MIKRO
3. NPAK menyampaikan/mengirimkan dokumen permohonan pengesahan Badan Hukum Koperasi kepada Menteri Koperasi dan UKM Cq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM dan sekaligus mengajukan penagihan biaya pembuatan Akta Pendirian Koperasi dengan melampirkan : a) Surat Pengantar dari Kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi di Kabupaten/Kota; b) Berita Acara Serah Terima Akta Koperasi dari NPAK kepada Pengurus Koperasi yang bersangkutan c) Akta Pendirian Koperasi; d) Kuitansi pembayaran/penagihan (format terlampir) e) NPWP Notaris f) SK Pengesahan Akta Pendirian Koperasi oleh Gubernur, Bupati/Walikota; g) Nomor Rekening Notaris h) Surat Perintah Bayar (SPBY) format terlampir i) Surat Kuasa Pengurus Koperasi kepada NPAK untuk mengurus permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi j) Surat keterangan domisili/kedudukan koperasi 9
Pembuatan Akta Pendirian Koperasi dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi Untuk Pengusaha Mikro Berita Negara
4b
Kementerian Koperasi dan UKM 3a
2
3b
Notaris Pembuat Akta Pendirian Koperasi
1. 2.
4a
1
Pengusaha Mikro Yang Mendirikan Koperasi
3a. 3b. 4a. 4b.
Keterangan Pendiri Koperasi -> Notaris untuk dibuatkan Akta Pendirian Koperasi (lengkap); Notaris mengusulkan Pengesahan ke Kementerian; Kementerian mengesahkan & menyampaikan ke Notaris Kementerian membayar Notaris Notaris menyampaikan kepada koperasi ybs Kementerian -> Berita Negara
10
PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI UU 25/1992 PP 4/1994
Diterima • Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan.
PERMEN 10/2015
Keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 bulan
• Pejabat yang berwenang melakukan pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut.
Sekelompok orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
Ditolak
PRA KOPERASI
Kop. Primer
Rapat Persiapan Rapat Pembentukan (dihadiri Pejabat)
Membahas Anggaran Dasar Koperasi : Anggaran Dasar memuat antara lain : • Nama & tempat kedudukan. • Maksud & tujuan • Bidang usaha. • Keanggotaan. • Rapat Anggota. • Pengurus, Pengawas. • Sisa Hasil Usaha. Psl. 8 UU No. 25/1992
-
- Dihadiri sekurang
kurangnya 3 (tiga) koperasi melalui wakilwakilnya. Pembuatan Akta oleh Notaris.
Terhadap penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 bulan.
Sekurang kurangnya di hadiri 20 orang pendiri. Kop. Sekunder
Pengesahan selambat-lambatnya 3 bulan sejak berkas diterima lengkap
Mengajukan permohanan pengesahan secara tertulis kepada Pejabat berwenang.
disetujui
Keputusan akhir
ditolak
Terima Kasih, Maturnuwun, Nuhun.......
12
