BAB IX PENGEMBANGAN kelembagaan

Pengembangan Kelembagaan

PT. DUTA CONSULTAN ENGINEERING

BAB IX PENGEMBANGAN kELEMBAGAAN 9.1. Lembaga Penyelenggara Organisasi yang bertanggung jawab untuk penyediaan air minum di Kota Dumai saat ini adalah Badan Pengelola Air Bersih (BPAB) atau UPT Air minum Dinas PU (PDAM). BPAB merupakan Badan Pengelola Air Bersih yang mempunyai tugak pokok untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih sesuai dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan prinsip ekonomi. Badan Pengelola Air Bersih (BPAB) atau UPT Air minum Dinas PU (PDAM) yang dibentuk sesuai dengan SK Walikota Dumai No. 6 tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Air Bersih (BPAB) Kota Dumai. BPAB yang berada di bawah Dinas Pekerjaan

Umum

Kota

Dumai

ini

telah

mulai

melayani

masyarakat kota Dumai sejak serah terima dari PDAM Kabupaten Bengkalis tahun 1999.

Laporan Draft Final Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI SPAM) Kota Dumai

Hal.

IX - 1



9.2. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Badan ini berbentuk garis lini dan staf, dimana komando lini terletak pada Kepala Badan Pengelola Air Bersih, dan Kepala Bagian. Sedangkan fungsi staf terletak pada Kepala Seksi. Susunan organisasi Badan Pengelola Air Bersih ini terdiri dari: a. Unsur Pimpinan b. Unsur staf c. Unsur Pelaksana Unsur pimpinan merupakan jabatan tertinggi secara fungsional dalam struktur organisasi BPAB, yang terdiri dari: 1. Kepala Badan Pengelola Air Bersih; 2. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan; 3. Kepala Bagian Teknik; Kepala Badan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum (dahulu Kepala Dinas Kimpraswil). Kegiatan BPAB

secara

administrasi

dan

keuangan

diawasi

oleh

Badan

Pengawas sementara untuk pengawasan secara teknis dilakukan oleh Kepala Dinas PU selaku penanggung jawab BPAB dan dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha Dinas PU. Badan Pengawas yang terdiri

dari

Sekretaris

Daerah,

Ketua

Bappeko,

Assisten

Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan

Kota

Dumai

bertanggung

jawab

kepada

Walikota

demikian pula dengan Kepala Dinas PU. Sedangkan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan BPAB bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tugas dari masing-masing unsur dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:


Hal.

IX - 2



Tabel 3.12. Uraian Tugas dari Masing-masing Unsur dalam Struktur Organisasi BPAB Kota Dumai Aspek

Uraian Tugas

Badan Pengawas

Terdiri dari: Sekretaris Daerah, Ketua Bappeda, Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah, dan Dinas Kesehatan

Kota

Dumai

sebagai

anggota

Tugas: •Membantu

Walikota

dalam

melakukan

pembinaan

pengawasan pelaksanaan

dan

terhadap Pengelolaan

Air

Bersih

Kota

Dumai;

•Melakukan pemeriksaan terhadap Badan Pengelolaan Air Bersih

baik

administrasi

maupun Keuangan, minimal satu kali dalam enam bulan dengan

membuat

suatu

Berita

Acara

Pemeriksanaan

•Membuat Laporan kepada Walikota terhadap pelaksanaan Pengelolaan Kota

Air

Dumai

pada

Bersih

setiap

akhir

tahun;

•Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota; •Bertanggung jawab kepada Walikota Kepala Pengelola Bersih

Badan Air

•Menyusun

program

kerja

tahunan;

•Mengkoordinir semua kegiatan Pengelolaan Air Bersih sesuai dengan

ketentuan

yang

berlaku;

•Melakukan

perumusan

kebijaksanaan

Pengelolaan

teknis

Air

tentang Bersih,

memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Staf Badan Pengelolaan

Air

Bersih;

•Melakukan koordinasi kepada instansi terkait dalam hal pengelolaan

Air

Bersih;

•Membuat laporan secara berkala kepada Walikota melalui kepala •Apabila

Dinas; Badan

Pengeloa

Air

Bersih

berhalangan

menjalankan

untuk tugas

pekerjaannya, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dapat menunjuk salah seorang dari Kepala Bagian untuk dapat melaksanakan tugas tersebut.


Hal.

IX - 3



Aspek Kepala

Bagian

Uraian Tugas •Mengkoordinasikan

Administrasi dan

dibidang

Keuangan

Keuangan

dan

mengendalikan

kegiatan-kegiatan Administrasi

dan

kepegawaian

•Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan

pengelolaan

perlengkapan; •Merencanakan

dan

mengendalikan

sumber-sumber

pendapatan

serta

perbelanjaan dan kekayaan Badan Pengelola Air Bersih; •Melakukan pencatatan dan membuat laporan terhadap hasil penagihan

dan

pelanggan; •Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepada Badan

Pengelola

Air

Bersih; •Bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Air Bersih Kepala Teknik

Bagian

•Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang perencanaan teknis, produksi, distribusi dan peralatan teknik; •Mengkoordinasikan

dan

mengendalikan

instalasi jaringan

pemeliharaan

produksi milk

Badan

Pengelola

dan Air

Bersih;

•Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepada Badan

Pengelola

Air

Bersih; •Bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Air Bersih


Hal.

IX - 4



Sedangkan struktur organisasi dapat disajikan pada gambar berikut;

9.3. Kebutuhan SDM Jumlah karyawan BPAB kota Dumai saat ini berjumlah 38 personil, yang terdiri dari bagian administrasi dan keuangan sejumlah 14 orang, bagian teknis sejumlah 24 orang. 9.4. Rencana Pengembangan SDM Dalam mengantisipasi target layanan sistem penyediaan air minum Kota Dumai ke depan dan komitmen manajemen perusahaan yang akan meningkatkan kualitas pelayanan dengan lebih

berorientasi

kepada

pelanggan,

Perusahaan

telah

menerapkan struktur organisasi yang pada dasarnya lebih tepat guna,

tepat

sasaran,

Pertanggungjawaban tanggung

jawab

tugas,

dilakukan

dinamis

dan

wewenang secara

tegas,

dan

profesional. pelimpahan

transparan

dan

koordinatif antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya. Dengan komitmen perusahaan yang berorientasi pada kepuasan


Hal.

IX - 5



pelanggan (customer satisfaction oriented), struktur organisasi dibagi atas blok-blok kegiatan utama yang mengarah kepada spesialisasi

dan

kompetensi.

kompetensi

tersebut

manajemen

kegiatan

dapat

Secara dilihat

produksi

garis

dengan

dan

besar

aspek

dipisahkannya

kegiatan

pelayanan.

Termasuk didalamnya adalah Bagian Litbang yang langsung dibawah Direksi, sejajar dengan SPI dengan target agar kegiatan penelitian dan pengembangan dapat lebih efektif dan efisien. Struktur Organisasi 

Kepala Daerah



Badan Pengawas



Direktur



SPI



General Manager



Bagian Penelitian dan Pengembangan



Bagian Hukum dan Administrasi



Bagian Teknik



Bagian Keuangan

Mengingat PDAM merupakan entitas / badan usaha yang baru, maka pada program pada tahap awal adalah capacity building (Pengembangan Kapasitas) PDAM sebagai entitas organisasi dan SDM. Pengembangan kapasitas merupakan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kemampuan suatu organisasi untuk berkembang lebih baik, seiring dengan perkembangan lingkungan sekitar. Pengembangan kapasitas dapat dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan sumberdaya manusia, dan pengembangan sistem manajerial. terutama

PDAM untuk

merencanakan

pengembangan

meningkatkan

performa


kapasitas

SDM

Hal.

dalam

IX - 6



menjadalankan

tugasnya,

dan

untuk

mengantisipasi

perkembangan regulasi dan deregulasi kebijakan pemerintahan. Untuk

PDAM

sebagai

entitas

yang

baru

terbentuk,

Pengembangan Kapasitas dari sisi SDM bisa difokuskan pada capacity development atau capacity strengthening, dengan tujuan pada pengembangan kemampuan yang sudah ada (existing capacity). Sementara PDAM sebagai suatu organisasi yang baru Pengembangan Kapasitas lebih difokuskan pada constructing capacity, sebagai proses kreatif untuk membangun kapasitas yang belum nampak untuk mencapai tujuan-tujuan yang

dicita-citakan.

Dengan

demikian

secara

keseluruhan,

Pengembangan Kapasitas sebagai suatu proses atau serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompokkelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk

memperkuat

organisasi

kemampuan

sehingga

dapat

penyesuaian

tanggap

individu

terhadap

dan

perubahan

lingkungan dapat tercapai. Berikut adalah rencana aksi untuk kegiatan Pengembangan Kapasitas PDAM: 

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dilakukan dengan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai macam metode

baik

metode

pendidikan

dengan

pendekatan

pedagogi maupun dengan pendekatan andragogi. 

Pengembangan

Kapasitas

Organisasi

PDAM;

dilakukan

dengan pengembangan aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumber daya manusia, serta pengembangan jaringan organisasi 

Pengembangan

Kapasitas

pengembangan

kebijakan,

Sistem;

dilakukan

peraturan

melalui

(Regulasi

dan

deregulasi) agar sistem yang ada dapat berjalan secara


Hal.

IX - 7



efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan individu maupun organisasi tersebut Kelembagaan juga disebut pranata sosial diartikan sebagai aturan main yang keberadaannya berfungsi sebagai pembatasi atas perilaku menyimpang manusia dalam konstruksi struktur interaksi manusia. Dengan demikian akan tercipta ketertiban dan mengurangi ketidakpastian dalam melakukan kegiatan ekonomi. Terdapat tiga komponen dalam kelembagaan: pertama, aturan formal (formal institution) yaitu bisa berupa konstitusi, statute, hukum dan seluruh regulasi aturan formal ini akan membentuk antara lain sistem ekonomi dalam hak milik dan kontrak; kedua, aturan

informal

pengalaman,

(informal

sistim

nilai,

institution)

agama

yaitu

yang

berbentuk

faktor-faktor

yang

mempengaruhi bentuk persepsi subyektif individu tentang dunia tempat

hidup

mereka.

Ketiga;

penegakan

(enforcement

mechanism), tentang bagaimana aturan itu harus dijalankan. Untuk mencapai target pembentukan PDAM, maka kebijakan yang diambil dalam penguatan aspek kelembagaan adalah sebagai berikut: 

Penerapan

nilai-nilai

konsep

Good

Governance

untuk

mendukung manajemen PDAM yang transparan, hemat , cepat, urut dan terukur. 

Adanya persyaratan pendidikan minimal dan keahliannya dengan mengacu pada peraturan perundangan



Mengutamakan pengangkatan direksi yang memiliki visi dan misi pengembangan kewirausahaan.



Penjajagan investasi dan kerjasama kepada pihak ketiga



Menyusun Rencana Strategis Bisnis Air Minum


Hal.

IX - 8

BAB IX PENGEMBANGAN kelembagaan

Recommend Documents