Dir Binsuslat
STRATEGI PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN DALAM MENCAPAI RENSTRA 2010-2014
1 DASAR PEMBINAAN LEMBAGA DAN PROGRAM KURSUS DAN PELATIHAN
REGULASI YG RELEVAN
KONDISI DALAM NEGERI (Pengangguran, kemiskinan, DO, lulus tdk melanjutkan, permasalahn sosial dll)
PENTINGNYA PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
KONDISI LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
KONDISI LUAR NEGERI (peluang kerja, gejolah internasional, WTO, AFTA dll)
Dasar hukum
PENDIDIKAN NONFORMAL UU NO 20 Th 2003, Pasal 26 (2) Pedidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, pendidikan lain yg ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik
Terkait dengan Kursus dan Pelatihan PKH (Pendidikan Kecakapan Hidup) Pendidikan Keterampilan Pelatihan kerja
Pend Kepemudaan
Dasar Hukum: KURSUS dan PELATIHAN [UU No. 20/2003 pasal 26 ayat (5)] MENGEMBANGKAN DIRI
Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
MENGEMBANGKAN PROFESI BEKERJA BERWIRAUSAHA MELANJUTKAN PENDIDIKAN
Dasar Hukum : Kursus dan Pelatihan sebagai SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SATUAN PENDIDIKAN adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (UU No.20/2003 Pasal 1 butir 10)
INI LEMBAGA PNF
Satuan PNF: Lembaga Kursus Lembaga Pelatihan Kelompok Belajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Majelis Taklim Satuan pendidikan yang sejenis [UU No.20/2003 Pasal 26 ayat (4)]
DASAR HUKUM PEMBINAAN KELEMBAGAAN UU No 20 th 2003/pasal 62 (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah UU no 20 Th 2003/pasal 50 (3) Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional
KONSTRUKSI PENATAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN Salah satu syarat meminta Bansos Nomor Induk Lembaga di Propinsi/Pusat
Izin pendirian lembaga dari dinas Pend Kab/Kota Legalisasi Lembaga : Izin dan Nomor Induk
Akreditasi oleh BANPNF
Terakreditasi BAN PNF
Belum Terakreditasi
LKP
Penilaian Kinerja Lembaga
Mutu : Akreditasi dan Kinerja Lembaga
Prioritas dibina Manajemen Berkinerja atau D
Prioritas Akses Bansos program dan kewirausahaan
C
Penguatan Mutu : Sarpras, Pendidik, Manajemen dll
Berkinerja atau B
A
Lemb Unggul: Akses Bansos, Kewirausahaan, Pelatih , TUK
2 TIPOLOGI JENIS KURSUS DAN PELATIHAN KURSUS TERTRUKTUR, BERJENJANG DAN BERSERTIFIKASI
KURSUS TIDAK TERTRUKTUR DAN TIDAK HARUS BERSERTIFIKASI
berizin dan mengacu pada standar nasional
Boleh tidak berizin, dan membuat acuan sendiri
Berbasis Kelembagaan Kursus Komputer, elektronika, menjahit, TKR, TKK, TRP, Otomotif, Akuntansi, Desain, Konstruksi, Bordir, Bahasa, SPA, Perhotelan dst
Kita Tata Proses belajarnya
Berbasis masyarakat Kursus ternak ayam, itik, kambing, kelinci, belut, anyaman bambu, tanaman hias, pembjbitan amur, kerajinan tanah liat, menyulam dsb.
MODEL PENATAAN SKKNI, SKL, KBK BERBASIS KKNI PENINGKATAN LEVEL KKNI MELALUI BERBAGAI ALUR Perpres no 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/ KKNI S S 3 S 2
S p 1 D D D 3 4 D 2 SM 1 SM A P
9 8 7 6 5 4 3
Peningkatan Mutu Pembelajaran agar sesuai kebutuhan pasar kerja Dibutuhkan : 1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai standar kompetensi kerja 2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai acuan kursus dan pelatihan yg relevan dengan SKKNI 3. Kurikulum berbasis Kompetensi (KBK) sebagai acuan pembelajaran
2 1
4. Bahan ajar cetak dan elektronik untuk memudahkan dalam pembelajaran
Desain Penjaminan Mutu Kursus dan Pelatihan
Penjaminana Mutu Kelembagaan :
NILEK ONLINE
Penjaminan Mutu Proses
Penjaminan Mutu Lulusan
Penjaminan Mutu Penempatan Lulusan :
SKKNI
AKREDITASI
SKL
PENILAIAN KINERJA
KBK
Proses Belajar harus mengacu standar Nasional
UJI KOMPETENSI Oleh LSK
LKS, TUK dan Proses Uji Komp Harus berkualitas
Pengakuan Masyarakat
2 JENIS, DEFINISI, STANDAR DAN TEKNIK PENGUKURAN HASIL PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
Aku Turun Cina
Pak turun sini malaysia
Aku turun india
Aku ke Jepang
Bisa berhenti sini pak pilot
Kita ingin go internasional
KEBIJAKAN DIRJEN PAUDNI DALAM PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN TH 2013 2
1 MEMPERKUAT PEMBINAAN LKP ( LEGAL, TERKAREDITASI DAN BERKINERJA A/B)
PENGUATAN PEMBELAJARAN (SKKNI, SKL, KBK DAN BAHAN AJAR BERBASIS KKNI /DU-DI)
6
3
TARGET KERJA: MENANGANI 15 % ATAU 272.537 ANAK DROP OUT DAN LULUS TIDAK MELANJUTKAN KEJENJANG PENDIDIKAN LEBIH TINGGI, AGAR MEMILIKI KETERAMPILAN DAN BERSERTIFIKAT KOMPETENSI SERTA DAPAT BEKERJA ATAU BERUSAHA MANDIRI
MEMPERCEPAT SERAPAN ANGGARAN (CEPAT, TEPAT DAN AKUNTABEL)
5 MEMPERKUAT KEMITRAAN (STAKEHOLDER DU / DI/ PEMDA /ORMIT)
PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI (BERMUTU BAGI PESERTA DIDIK)
4 MEMFASILITASI DANA BANTUAN ( PKH, PKM, DESI, BOP, Revitalisasi, dll)
Konstruksi Akreditasi dan Penilaian Kinerja
Standar Internasional
Terakreditasi
Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Standar mutu
Standar memperoleh izin pendirian Lembaga
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Rintisan Lembaga PNFI
Proses Akreditasi Lembaga PNFI
Penilaian Kinerja
PENGERTIAN DAN INDIKATOR STANDAR LEMBAGA 1
LKP yang telah divalidasi adalah LKP yang telah ditinjau dan diverifikasi data kelembagaannya oleh tim validator, data dimaksud dimasukkan dalam data nilek online
2
3
4 5
LKP berkinerja A /B : LKP yang telah dinilai kinerjanya oleh Tim Penilaian Kinerja Dit Binsuslat, Indikatornya ; a) pemasaran program , b) perencanaan, c) pengelolaan , d) lulusan LKP Berstandar Nasional : memenuhi 8 standar (isi, proses, kompetensi lulusan. pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan ,) Nasional dan diakreditasi BAN PNF LKP Berstandar Internasional : memenuhi 8 standar nasional dan melaksanakan program Internasional (penempatan, penilaian dan sertifikasi)
LKP pedesaan : LKP yang berlokasi di sekitar desa dan menyelenggarakan program non terstruktur dan non berjenjang
KEBIJAKAN DIRJEN PAUDNI BIDANG PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA (1) PEMBINAAN LKP MEMENUHI STANDAR NASIONAL/INTERNASIONAL DAN BERKINERJA NO 1. IKK 448
2. IKK 449
3. IKK 410
4. IKK 411
IKK Persentase lembaga kursus dan pelatihan berkinerja A dan B (komulatif)
2010
2011
2012
2013
2014
KET
Sasaran
14.665
16.657
17.035
17.807
18.235
TARGET
2% 293 LKP
5% 832 LKP
10 % 1.700 LKP
15 % 2.671 LKP
20 % 3.400 LKP
Capaian
281 LKP
397 LKP
528 LKP
Sasaran
14.665
16.657
17.035
17.807
18.235
TARGET
0%
1 % 17 LKP
1.5 % 255 LKP
2% 356 LKP
2,5 % 455 LKP
Capaian
0
50 LKP
171 LKP
Persentase LKP yang memenuhi Standar Nasional (komulatif) Hasil akreditasi BAN PNF
Sasaran
14.665
16.657
17.035
17.807
18.235
TARGET
0%
5% 832 lkp
10 % 1.700 lkp
15 % 2.671 lkp
20 % 3.400 lkp
Capaian
0
933
1.140
LKP yg sudah diakreditasi BAN PNF/ memenuhi 8 standar nasional
Persentase lembaga Kursus dan pelatihan di pedesaan (komulatif)
TARGET
2% 293 LKP
5% 832 LKP
8% 1.362 LKP
11 % 1.958 LKP
15 % 2.735 LKP
Capaian
1.112 LKP
1.435 LKP
1.765 LKP
1.998 LKP
LKP yang berada di lingk pedesaan dan dapat menyelenggarakan kursus non terstruktur
3,5 M
15 M
19 M
10 M
Persentase LKP yang memenuhi Standar Internasional (komulatif)
Dana yg teralokasi
PEMDA DIHARAPKAN MEMBANTU
LKP yang dinilai kinerjanya oleh tim verifikator Dit Binsuslat dan yg berkinerja baik (A atau B)
LKP yg memenuhi standar nasional, lulusanya utk standar internasional, uji komp internasional
Tdk termasuk BAN PNF
1. MEMBINA LKP AGAR BERMUTU DENGAN TOLOK UKUR TERAKREDITASI, BERKINERJA A / B. 2. MENDORONG TERBENTUKNYA LKP BERSTANDAR INTERNASIONAL (1 SETIAP KAB/KOTA) 3. MENDORONG TERBENTUKNYA LKP DI DESA-DESA
JATIM
90
JABAR
98 179
239
JATENG
81
SUMUT
24 65
DKI JKT
29 90
SUMSEL
238 815
598
264
BALI
21 31
334
SULSEL
16 33
341 291
19 25
292
NTT
5
226
ACEH
3
218
JAMBI
2
SULTENG
8 30
195
SUMBAR
10 11
195
BENGKULU
5 7
KALSEL
6 7
DIY KALBAR RIAU
190 175
20 58
197
3 4 132
GORONTALO MALUKU
355 323 303
PK-LKP A/B ( 528 ) AKREDITASI ( 1.140 ) LKP DIVALIDASI TH. 2012 ( 10.894 ) JUMLAH LKP TH.2012 ( 17.807 )
288 286 279
5 11 138 240
SULBAR
KALTENG
364
156 245
36
1 5132
MALUT
413
JUMLAH LKP, LKP YANG SUDAH DIVALIDASI, LKP YANG SUDAH TERAKREDITASI DAN YANG BERKINERJA A/B PER PROVINSI
217285
SULTRA BABEL
464
294
3 7 123 4 17
502
269 346
11 17
SULUT
515
410
178
KALTIM KEPRI
551
289
8 15
1578
730
426
8 14
2005
1330
LAMPUNG
BANTEN
2507
1528
15 24
NTB
2888
1838
226 156
1 81141
131
02 60
Buka data kab/kota
4 1195128 0 5 70 1 55
PAPUA
1034
PABAR
0 07
105
82
52
Usulkan segera LKP yg belum bernilek , usul dilakukan penilaian kinerja dan akreditasi dapat melalui Dit Binsuslat
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET RENSTRA (1) PEMBINAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN NO
OUTPUT
RINCIAN TARGET DAN HASIL s.d th 2012
MASALAH PENCAIAKAN OUTPUT
STRATEGI PEMECAHAN MASALAH (PUSAT)
1
Persentase lembaga kursus dan pelatihan berkinerja A dan B (komulatif) – target 10 % atau 1.706 LKP baru tercapai 528 LKP
Dari 17.035 LKP Dengan target 10 % atau 1.700 LKP, tercapai 528 LKP (31 %)
Hanya 22 % LKP yang mencapai kinerja A dan B disebabkan oleh: 1) lemah dalam pengelolaan administrasi dan, 2) lemah dalam penempatan lulusan
•
2
Persentase LKP yang memenuhi Standar Internasional
Dari 17.035 LKP, dengan target 1.5 % LKP atau 255 LKP, baru dapat di data 171 LKP (76%)
• Belum memiliki standar yg dibakukan BSNP, tetapi sudah disiapkan draft • Banyak daerah tidak memiliki data rinci LKP, shg belum mampu membuat data LKP internasional
3
Persentase LKP yang memenuhi Standar Nasional ) Hasil akreditasi BAN PNF
Dari 17.035 LKP Dengan target 10 % atau 1.700 lkp dapat dicapai 1.140 LKP (67 %)
4
Persentase lembaga Kursus dan pelatihan di pedesaan
Dari 17.035 LKP dengan target 8 % atau 1.362 LKP, terdata 1.765 LKP
STRATEGI PEMECAHAN MASALAH (DAERAH)
Permagangan LKP berkinerja C dan D di magangkan ke LKP berkinerja A atau B Dukungan BOP LKP Penguatan mitra kerja dengan DU/DI
Pemda harus mamberikan pembinaan LKP agar memperbaiki kinerja sesuai indikator penilaian Kinerja
•
Meminta BSNP segera membahas dan menetapkan standar lembaga • Melakukan sosialisasi draft standar untuk melakukan pendataan
• Melakukan pendataan kondisis LKP • Melakukan evaluasi kondisi dan standar agar dapat diperoleh standar masingmasing LKP
• Masih banyak Pemda/ LKP belum mendalami hakekat dan prosedur akreditasi • Dana BAN PNF terbatas
• Dit Binsuslat membantu BAN PNF melakukan pemetaan • Memberikan pembinaan dan Bansos LKP untuk persapan AKreditasi
• Daerah diminta aktif dan membentuk tim asistensi BAN PNF Daerah • Daerah mealokasikan dana untuk BAN PNF
• Pemda belum melakukan pemetaan kondisi LKP
• Dit Binsuslat akan melanjutkan verifikasi terutama LKP pedesaan
• Pemda agar mendorong terbentuknya LKP di pedesaan
• •
PENGERTIAN DAN INDIKATOR LSK, TUK, PENGUJI dan PESERTA UK
1
LSK : Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah lembaga uji kompetensi yang dibentuk oleh organisasi/ assosiasi profesi yang memiliki kewenangan melakukan uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan (amanat UU no 20 th 2003, PP no 19 tahun 2005 dan Kepmendiknas no 80 th 2012)
2
3
4
TUK: Tempak Uji Kompetensi adalah sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi yang memenuhi syarat sarana dan prasarana uji kompetensi (peralatan untuk uji kompetensi). TUK tidak memiliki kewenangan apapun dalam menguji uji kompetensi selain menyiapkan tempat uji kompetensi Penguji : individu yang memiliki kompetensi sebagai penguji uji kompetensi bagi peserta didik kursus (dilatih khusus, diuji dan memiliki sertifikat penguji)
Peserta Uji Kompetensi : peserta didik kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang mengikuti uji kompetensi (belajar mandiri, anak sekolah, mahasiswa dll)
KEBIJAKAN DIRJEN PAUDNI BIDANG PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA (2) PENGUATAN PEMBELAJARAN DENGAN SKKNI, SKL, KBK DAN BAHAN AJAR BERBASIS KKNI /DU-DI NO 1
2
3
4
5
OUTPUT
2010
2011
2012
2013
2014
19 SKKINI
23 SKKNI
27 SKKNI
34 SKKNI
38 SKKNI
Capaian
19 SKKNI
24 SKKNI
27 SKKNI
34 SKKNI
TARGET
17 KBK
23 SKL
27 SKL
34 SKL
Capaian
17 SKL
24 SKL
27 SKL
34 SKL
Jumlah KBK yang tersusun (komulatif)
TARGET
17 KBK
23 KBK
27 KBK
34 KBK
Capaian
17 KBK
24 KBK
27 KBK
34 KBK
Jumlah Bahan ajar Cetak yg disusun
Target
50 jdl
50 jdl
50 jdl
50 jdl
Capaian
25 jdl
44 jdl
14 jdl
25 jdl
Jumlah Bahan ajar elektronik (VCD) yg disusun
Target
100 vcd
150 vcd
150 vcd
150 vcd
Capaian
188 vcd
300 vcd
120 vcd
100 vcd
4,2 M
8,3 M
10,8 M
10,99 M
Jumlah SKKNI yang disusun (komulatif) Jumlah SKL yang tersusun (komulatif)
TARGET
Jumlah dana yg dialokasikan
PEMDA DIHARAPKAN MEMBANTU
38 SKL
KET semua SKKNI sudah di tandatangani Menakertrans dan SKL sudah ditandatangani oleh Mendikbud
38 KBK
50 jdl
Bahan belajar cetak
150 vcd
Bahan ajar VCD
Th 2012 /2013 Ada Pembekalan
PEMDA DIHARAPKAN MEMBANTU DALAM SOSIALISASI SKKNI, SKL DAN KBK BAGI PENDIDIK KURSUS DAN PELATIHAN AGAR PERANGKAT PEMBELAJARAN TERSEBUT DAPAT DIKUASAI OLEH PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU LULUSAN
KEBIJAKAN DIRJEN PAUDNI NOMOR 3: PENYELENGGARAN UJI KOMPETENSI YG BERMUTU BAGI PESERTA DIDIK NO
IKK
2010
2011
2012
2013
2014
1. IKK 444
Jumlah peserta didik kursus dan pelatihan berbasis PKH memperoleh sertifikat kompetensi
TARGET
20.000 org
30.000 org
40.000 org
50.000 org
Capaian
25.552 org
31.521 org
50.646 org
60.000 org (optimis)
2. IKK 445
Persentase anak lulus SMP, dan DO/ lulus SMA, SMK, MA tidak melanjutkan mendapatkan Layanan Kursus dan pelatihan ber sertifikasi kompetensi
Sasaran
60.000 Org
81.231 org
52.200 org
29.000 org
?
TARGET
50% 30.000 org
50 % 40.615 org
52% 27.144 Org
53% 15.370 org
55 %
Capaian
16.078 org
17.276 org
28.445 org
20.000 Org (optimis)
3. IKK 446
Jumlah LSK terbentuk (komulatif)
TARGET
20 LSK
24 LSK
30 LSK
34 LSK
Capaian
21 LSK
24 LSK
27 LSK
34 LSK (optimis)
4. IKK 447
Jumlah TUK terbentuk (komulatif)
TARGET
491 TUK
750 TUK
1.000TUK
1.500 TUK
Capaian
498 TUK
611 TUK
684 TUK
1500 TUK (optimis)
Jumlah Penguji di daerah (komulatif)
Target
500 org
750 org
1000 org
1.250 org
Capaian
643 org
752 org
917 org
9,4 M
11,354 M
13.551 M
Jumlah dana yg dialokasikan PEMDA DIHARAPKAN MEMBANTU
1.
60.000 org
KET Capaian dihitung dari jumlah sertifikat yang diberikan lulusan Capaian dihitung dari jumlah sertifikat yg diberikan anak sasaran IKK
38 LSK
Optimis akhir 2014 tercapai
1814TUK
Data di Nipuk Online
2156 org
Data di Nipuk Online
12,3 M
TERBENTUKNYA DAN TERCUKUPINYA TEMPAT UJI KOMPETENSI DAN PENGUJI, DAN 2. SOSIALISASI UJI KOMPETENSI AGAR TARGET LAYANAN UJI KOMPETENSI TERCAPAI
UJI KOMPETENSI PESERTA DIDIK KURSUS DAN WARGA MASYARAKAT REGULASI UU No 20 Th 2003, Pasal 61 ayat 3 Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yg diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi
PP no 19 Th 2005, pasal 89 ayat 5 Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi
Kepmendiknas No 70/2008 Tanggal 26 Nopember 2008: Tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Warga Masyarakat
27 Lembaga Sertifikasi Kompetensi
Dit Binsus
LSK
Monev
Dinas Pend
917 Penguji
Penguji
Monev
TUK Warga Belajar Peserta Kursus
684 Tempat Uji Kompetensi
Keterampilan/Warga Masyarakat
Jatim Jabar Jateng Sumut Sulsel Lampung DKI Banten Sumsel Bali NTB Aceh Sumbar Jambi Kalsel Riau DIY Kalti Kepri Sulut Sulteng Bengkulu NTT Sulbar Kalbar Sultra Babel Gorontalo Malut Kalteng Maluku Papua Papbar
240 239
118 130
198
106 27 18 17
57 55 57 57 54 54
27 10
25 10 5 15
TARGET DAN CAPAIAN TUK
47 46
39 37 9 36 6 36 29 35 18 33 6 32 12 31 4 29 5 27 6 19 2 18 3 17 0 14 3 13 3 11 0 9 4 9 3 8 2 2 1 5
0
191
67 63
Target TUK (1.825)
Capaian TUK (684)
Buka data kab/kota
Daerah dapat menambah TUK dengan mengusulkan lembaga dan kondisinya ke Dit Binsuslat dan LSK 50
100
150
200
250
300
Jatim Jabar Jateng Sumut DKI Lampung Sulsel Bali Banten NTB Sumsel Sumbar Aceh Kalsel DIY Jambi Kalti Sulut Kepri Riau Sulteng NTT Bengkulu Sultra Sulbar Kalbar Babel Gorontalo Malut Maluku Kalteng Papua Papbar
316
113 248 246
107
209
23
73
18
66
22
60
3
60
11
47
7
46
2
44
3
42 41 42
3
39
11
38
4
38
6
35
5
34
5
33
2
24
0
22
0
22
1
18
4
0 2 1 3 0
Target dan Capaian Penguji
41
17
2
Target Penguji (2.289) Capaian Penguji (919)
65
39
4
207 201
75
14
286
13
Buka data kab/kota
12 12 12 9
Daerah dapat menambah penguji dengan menyelenggarakan Diklat dan uji calon penguji berkoordinasi dengan Dit Binsuslat dan LSK
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET RENSTRA TENTANG UJI KOMPETENSI NO
OUTPUT
TARGET DAN CAPAIAN s.d 2012
MASALAH PENCAPIAKAN OUTPUT
STRATEGI PEMECAHAN MASALAH (PUSAT)
STRATEGI PEMECAHAN MASALAH (DAERAH)
1
Jumlah peserta didik kursus dan pelatihan berbasis PKH memperoleh sertifikat kompetensi
Target 40.000 org , tercapai 50.646 org (126 %)
Dukungan sosialisasi masih menjadi kendala bagi LKP dan warga
Menyiapkan bansos beasiswa dan leaflet sosialisasi uji kompetensi
Melakukan sosialisasi dan mendorong LKP agar melakukan uji kompetensi
2
Persentase anak lulus SMP, dan DO/ lulus SMA, SMK, MA tidak melanjutkan mendapatkan Layanan Kursus dan pelatihan ber sertifikat komp’
Sasaran 52.200 org, ditarget 52% atau 27.144 Org, dapat tercapai 28.445 org (104 %)
Capaian tersebut dapat lebih besar karena Pelaksanaan program PKH belum semua diakhiri dengan uji kompetensi,
Mewajibkan program PKH harus diakhiri Uji Kompetensi
Melakukan sosialisasi dan kontrol pelaksanaan PKH agar dilakukan uji kompetensi
3
Jumlah LSK terbentuk (komulatif)
Target 30 LSK Baru tercapai 27 LSK (90%)
Masih banyak jenis keterampilan belum memiliki organisasi profesi
Mendorong terbentuknya asosiasi/organisasi profesi berbagai jenis keterampilan
Membantu melakukan sosialisasi LSK
4
Jumlah TUK terbentuk (komulatif)
Target 1.000TUK Baru terbentuk 684 TUK (68 %)
Dana verifikasi dan bantuan manajemen TUK terbatas
• Mendorong TUK Mandiri • Membantu LKS verifikasi calon TUK
Daerah dapat mengusulkan TUK ke Dit atau LSK
5
Jumlah Penguji di daerah (komulatif)
Target 1.000 org baru tercapai 917 org (92 %)
Dana pelatihan bagi penguji terbatas sedangkan kebutuhan banyak
• Mendorong pelatihan calon penguji mandiri
Daerah dapat mengusulkan terpenuhinya penguji dgn dana APBD, bekerjasama dgn Ditbinsus dan LSK
PENGERTIAN DAN INDIKATOR PROGRAM PKH, PKM DAN DESA VOKASI
1
PKH Program kecakapan hidup di kursus dan pelatihan dimaknai sebagai program keterampilan hidup yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nonformal khususnya lembaga kursus dan pelatihan untuk memberikan kesempatan bagi warga masyarakat yang karena sesuatu hal tidak memiliki keterampilan kerja agar mengikuti berbagai keterampilan sehingga memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kerja yang memadai untuk bekerja
2
3
PKM Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) adalah program pelayanan pendidikan kewirausahaan dan keterampilan usaha yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan (LKP), atau satuan PNF lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada di masyarakat.
Desa Vokasi adalah kawasan perdesaan yang menjadi sentra penyelenggaraan kursus dan/atau pelatihan berbagai kecakapan vokasional dan pengelolaan unit-unit usaha (produksi/jasa) berdasarkan keunggulan lokal dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET RENSTRA TENTANG PKH, PKM DAN DESA VOKASI NO
OUTPUT
TARGET DAN CAPAIAN S.D TH 2012
MASALAH PENCAPAIKAN OUTPUT
STRATEGI PEMECAHAN MASALAH (PUSAT)
STRATEGI PEMECAHAN MASALAH (DAERAH)
1
Persentase anak lulus SMP, dan DO/ lulus SMA, SMK, MA tidak melanjutkan mendapatkan Layanan Kursus berbasis PKH
Dari sasaran 1,79 jt org , ditarget melayani 15 % atau 268.855 org hanya dapat dicapai 74.191 org (27,5 %)
Anggaran (APBN) terbatas (hanya 261 M) dan dukungan APBD sangat kecil
Mengupayakan Bansos diperbesar Mengusulkan APBNP untuk memenuhi target
Mengupayakan APBD masing-masing daerah minimal Kab/Kota Rp 300 juta, dan masing-masing Propinsi minimal Rp 5 milyar
2
Persentase peserta didik kursus dan pelatihan berbasis PKH memperoleh pekerjaan
Dari sasaran 74.191 org ditargetkan 52% atau 38.579 org dapat dicapai 78 % atau 57.868 org
• Masih banyak LKP yang belum melaporkan lulusan untuk masuk web • Masih banyak LKP yg belum bermitra dengan DU/DI
• Menyiapkan Pin bagi LKP yg ingin memasukkan data penempatan lulusan • Memperbesar alokasi PKH
• Mendorong dan membina LKP agar sungguh-sungguh menyelenggarakan PKH • Memfasilitasi LKP agar bermitra dengan DU/DI
3
Persentase peserta didik kursus dan pelatihan berbasis PKH berwirausaha
Dari sasaran 74.191 org ditargetkan 13% berusaha mandiri atau 9.645 org tercapai 15 % atau 8.680 org
• Banyak LKP yang sulit membina permodalan lulusannya • Masih banyak LKP yang belum melaporkan lulusan untuk masuk web
• Melakukan kerjasama dengan dinas instansi dalam pembinaan lulusan LKP agar berusaha mandiri • Menyiapkan Pin bagi LKP yg ingin memasukkan data lulusan yg berwirausaha
• Mendorong dan membina LKP agar sungguh-sungguh menyelenggarakan PKM dan Desa Vokasi • Memfasilitasi LKP agar bermitra dengan Dinas/Instansi utk membina lulusan agar berwirausaha
PENGERTIAN DAN INDIKATOR KEMITRAAN
1
Bentuk dukungan dari Pemda (dinas Pendidikan) cukup banyak, diantaranya; sosialisasi, kemudahan dan pemberian akses, pendataan, pembinaan, jaringan kerjasama, namun dukungan dana APBD sangat dibutuhkan dan sangat dibutuhkan. Namun demikian dukungan APBD sangat terbatas dan beberapa kabupaten/kota belum mengalokasikan APBD
2
3
Bentuk dukungan dunia usaha dan dunia industri dapat dalam bentuk CSR (corporate social responsibility), kerjasama bidang pemanfaatan sarana prasarana, dan bantuan kesiapan penerimaan lulusan kursus sebagai tenaga kerja di DU/DI. Sudah cukup banyak ceritera sukses LKP yang bekerjasama dengan DU/DI tetapi masih banyak Kab/Kota yang belum melakukan kemitraan seperti tersebut di atas.
Organisasi Mitra (ormit) adalah organisasi/assosiasi profesi mitra kursus dan pelatihan, yang merupakan wadah bagi para pakar/ahli di bidang keterampilan. Keberadaan ormit sangat penting bagi kursus dan pelatihan, karena dengan organisasi inilah kursus dan pelatihan dapat dikembangkan dan melakukan berbagai jaringan .
KEBIJAKAN DIRJEN PAUDNI BIDANG PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA (5) MEMPERKUAT KEMITRAAN DENGAN STAKEHOLDER (DU / DI/ PEMDA /ORMIT) NO 1
2.
3.
DUKUNGAN DARI
Dukungan APBD Propinsi dan Kab/Kota
Dukungan DU/DI
Dukungan Ormit
PEMDA DIHARAPKAN MEMBANTU
2010
2011
2012
2013
2014
Sasaran Kab/kota
426
436
440
456
456
Propinsi
33
33
33
33
34
TARGET (Rp)
100 M
150 M
200 M
302 M
Capaian
±25 M
±41 M
± 65 M
TARGET (DU/DI)
75 DU/DI
100
125
Capaian
81
102
121
TARGET
25 ormit
28 ormit
30 ormit
Capaian
17 ormit
29 ormit
31 ormit
150
35 ormit
40 ormit
KET Sasaran Prop/Kab/Kota yang mengalokasikan APBD Propinsi @ 5 Milyard Kab/Kota @ 300 Jt
Jumlah DU/DI yg telah membantu dana, penguatan dan penempatan lulusan
Dukungan organisasi mitra secara swadaya
1. MEMBANTU LKP AGAR DAPAT BERMITRA DENGAN DU/DI DI DAERAH, 2. MEMBINA ORMIT DAN 3. MENGALOKASIKAN ANGGARAN MINIMAL RP 300 JUTA SETIAP KAB/KOTA DAN Rp 5 MILYARD SETIAP PROPINSI
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET RENSTRA TENTANG KEMITRAAN NO
OUTPUT
TARGET DAN CAPAIAN S.D TH 2012
MASALAH PENCAIAKAN OUTPUT
STRATEGI PEMECAHAN MASALAH (PUSAT)
STRATEGI PEMECAHAN MASALAH (DAERAH)
1
Dukungan APBD Propinsi dan Kab/Kota
Dari 440 Kab/kota dan 33 Propinsi diharapkan teralokasikan dana sebanyak 200 M namun capaiannya ± 65 M (32,5 %)
Belum adanya pemahaman tentang pentingnya kursus dan pelatihan dalam mendukung penurunan pengangguran dan kemiskinan
Melakukan sosialisasi kepada Pemda (eksekutif dan legislatif) bahwa kursus dan pelatihan sangat penting dan diharapkan dialokasikan dana APBD
Melakukan pendekatan dengan pihak DPRD dan sekda agar mengalokasikan APBD untuk Kursus dan pelatihan
2
Dukungan DU/DI
Ditargetkan mampu melakukan kerjasama dengan 125 DU/DI, baru tercapai 121 DU/DI (96,8 %)
•
Menyelenggarakan program pertemuan mitra kerja DU/DI dengan LKP
•
Ditargetkan ada 30 ormit , namun sudah tercapai 31 Ormit (103 %)
Masih banyak Ormit yang belum dapat membentuk DPD dan DPC karena kurang dukungan Pemda
•
• •
3
Dukungan Ormit
•
Masih banyaknya LKP yg belum melaporkan kerjasama dengan DU/DI Bantuan daerah untuk kemitraan dgn DU/DI masih lemah
• •
Mendorong terbentuknya ormit Dukungan munas Memberikan BOP ormit
•
•
Menyusun peta DU/DI Melakukan program kemitraan antara LKP dengan DU/DI
Dukungan musda Pemberikan dana BOP APBD Dukungan pembentukan DPD dan DPC
3 BANTUAN SOSIAL SEBAGAI MEDIA PENDUKUNG PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
LEMAH AKSES
STRESS
MENGA NGGUR
BODOH
SAKIT SAKITAN
MISKIN
JANGAN IKUT MENAMBAH KORBAN YG SEPERTI INI
JANGAN MENAMBAH BEBAN NEGARA Benturan sosial
Narkoba
Kenakalan remaja
1. KEMANA SETELAH LULUS? Setiap 100 anak SD hanya 17,5 % yang melanjutkan sampai ke PT 2. LAINNYA KEMANA ? a. Bekerja, b. Menganggur
POTRET PENGANGGURAN DI INDONESIA
ANGGARAN BANSOS DITBINSUSLAT TAHUN 2013 BELANJA PEGAWAI 1,97 % 4.080.862
BELANJA BANSOS 59,21 % Rp 122.365.000.000
BELANJA BARANG 37,08 % 76.624.868
BELANJA MODAL 1,74 % 3.597.260
KOMPOSISI ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN NON DEKONSENTRASI TH 2013 Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan DEKON, 5,155,207 (2.43%)
• Rapat Koordinasi • Penilaian Proposal • Sosialisasi • Monev & pengawasan
NON DEKON, 206,667,990 (97.57%)
TOTAL ANGGARAN DITBINSUSLAT: Rp 211.823.197,000
JENIS DAN BESARAN DANA BANSOS TH 2013 no
Jenis
Sasaran program
1
Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)
Lembaga PNF yg memenuhi syarat administrasi dan edukatif sesuai juklak
2
Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM)
3
Desa Vokasi (Desai)
4
Revitalisasi
5
BOP
6
Lembaga Sertifikasi Kompetensi
7
Tempat Uji Kompetensi
8
Organisasi Mitra
Ormit Binsuslat
9
Beasiswa kursus
10
Permagangan
Jumlah sasaran
Satuan (000)
Jumlah (000)
29.000
Org
1.700.000
49.300.000
11.000
Org
2.400.000
26.400.000
11.000
Org
1.600.000
17.600.000
62
Lbg
100.000
6.000.000
120
Lbg
30.000
3.600.000
4
Lbg
50.000
200.000
70
Lbg
15.000
1.050.000
50
ormit
50.000
2.500.000
Peserta didik yg akan Uji komp Non bansos
10.000
Org
300
3.000.000
LKP terakreditasi atau kinerja A /B
50
lbg
100.000
5.000.000
LKP atau UPTD yg memenuhi syarat kebutuhan sarpras LSK/ TUK yang baru terbentuk
TIM PENGENDALI LAPANGAN UNTUK BANSOS BINSUSLAT 1 SMK, 1 subdit 1 PT program dan evaluasi 1 Subdit Kelembagaan dan Kenitraan 1 SMK, 1 PT
7Subdit SMK, Pembelajaran 6 PT, 18 LKP, 1 dan Peserta BLK didik
3. Subdit Sarana prasarana
Tugas : sosialisasi, tim seleksi, ortek, pendampingan, mediasi pemantauan dan percepatan penyaluran bansos
KEBIJAKAN DIRJEN PAUDNI BIDANG PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA (6) TINGKAT DAYA SERAP DAN AKUNTABILITAS KINERJA (HASIL PEMERIKSAAN)
NO 1
2.
3.
DUKUNGAN DARI
2010 TARGET (%)
DAYA SERAP ANGGARAN
2011
2012
93
94
95
Capaian (%)
95,4
95,7
96,26
HASIL PEMERIKSAAN ITJEN
TARGET (kasus)
15
14
12
Capaian (kasus)
21
15
11
HASIL PEMERIKSAAN BPK
TARGET (kasus)
10
8
6
Capaian (kasus)
9
5
Blm selesai
• PEMDA DIHARAPKAN MEMBANTU
2013
2014
KET
96
97,5
Setiap tahun minimal 95 %
10
4
4
2
Hasil pemeriksaan rata2 ditemukan masalah administrasi tk pusat 4 dan adanya Lembaga penerima bansos belum menyampaikan laporan (di lapangan 7)
Dinas Pendidikan Propinsi, Kab/kota harus mampu menjadi pelopor terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel, • diharapkan setiap bulan dapat mengirimkan eksekusi proposal 25 % dari alokasi/quota propinsi
120
TARGET DAYA SERAP BANSOS DI LINGKUNGAN DIT BINSUSLAT DAYA SERAP
100
100
100
FISIK
90
80
80
88
77
70 65
60
60
58
50 45
40
40 35 25
20
25
20 12 7
5
0
0 Jan
0 Peb
5 Mart
7 April
Mei
juni
Juli
Agust
Sept
Okt
Nop
Des
MEKANISME BANSOS DITBINSUSLAT-DITJEN PAUDNI KETERANGAN 7
5
KPPN Jakarta
Ditbinsuslat
11 4b
Bank Operasional
4a
Dinas Pend Propinsi
10
6
1a
3
8
Dinas Pend Kab/Kota 2b 2a
1b
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN/ SATUAN PENDIDIKAN LAINNYA/DESA
9
1a
Sosialisasi Tk birokrasi
1b
Sosialisasi Tk Lembaga
2a
Pengiriman proposal, verifikasi dan pemberian rekomendasi di Kab/Kota
2b
Proposal yg sdh direkomendasi dikirim ke pusat atau
3
Proposal dikirim ke dinas pendidikan Propinsi untuk di verifikasi dan visitasi
4a
Hasil penilaian propinsi di kirim ke pusat
4b
Proposal yang masul dilakukan verifikasi dan visitasi apabila diperlukan
5
Dit Binsuslat akan melakukan pleno penetapan dan membuat SK
6
SK penetapan di masukkan ke web dan dikirim ke Prop/Kab/Kota
7
Pemrosesan pencairan dana ke KPPN
8
KPPN akan menyalurkan dana ke Rekening pengusul
9
Lembaga penerima melaksanakan program
10
Dit Binsuslat bersama propinsi, Kab/Kota melakukan moniroting
11
Lembaga penerima wajib menyampaikan laporan kegiatan
PROSEDUR PENILAIAN (PROSEDUR KAB/KOTA/PROP) 1
Kirim ke Propinsi
VERIFIKASI PROPOSAL
2
1. Kesesuaian jenis keterampilan 2. Kelengkapan dan keaslian data dokumen administrasi dan teknis dalam proposal Dibuatkan matrik (cek list) Kurang Lengkap
Lengkap
Komplek
1. Kebenaran dan keaslian dokumen dengan lapangan 2. Kemampuan , kesungguhan dan motivasi pengelola 3. Kondisi lembaga pengusul 4. Kondisi lingkungan sekitar lembaga 5. Dukungan stakeholder Dibuatkan berita acara sebagai bahan penetapan calon penerima bansos Kirim ke Pusat
Dilakukan rapat pleno dipimpin Dir
Ringan
ditolak
VERIFIKASI ULANG VISITASI LAPANGAN
Dibuatkan SK penetapan oleh PPK dan disetujui Direktur Diminta melengkapi
Diumumkan dan diajukan ke KPPN Catatan: Lembaga Terakreditasi dan atau berkinerja A/B tidak wajib di visitasi
PERAN DAERAH, PROPINSI DAN PUSAT PEMERINTAH PUSAT
a. b. c. d. e. f. g.
PEMERINTAH PROVINSI
a. b. c. d. e. f. g.
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
a. b. c. d.
Menyusun Petunjuk Teknis PKH/PKM/DESI Menyusun Kuota Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Melakukan Sosialisasi Melakukan Penilaian dan Penetapan Calon Penerima BANSOS Penandatanganan Naskah kerjasama (MOU) dan Menyelenggarakan Orientasi Teknis Bagi Penerima BANSOS Mengelola Penyaluran BANSOS Bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Bank operasional. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Membentuk Tim BANSOS Mengkoordinasikan Kuota dan Program Kepada Kabupaten/Kota (Memberi Rekomendasi untuk Proposal yang diajukan Kepada Direktorat). Melakukan Sosialisasi Program PKH/PKM/DESI di Daerahnya Membantu Pusat dalam Menerima, Memverifikasi, dan Visitasi Proposal Bersama Unit Pelaksana Teknis Pusat. Membantu Pusat dalam membuat Nominasi Calon Penerima BANSOS Membantu Pusat dalam Melaksanakan ORTEK Calon Penerima BANSOS Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program. Melakukan Sosialisasi Program PKH/PKM/DESI Melakukan Verifikasi Kelengkapan Proposal dan Memberi Kepastian Keberadaan Lembaga Pengusul (Memberikan Rekomendasi Mengirimkan Proposal ke Provinsi untuk dinilai Membantu Memberikan Supervisi Pelaksanaan Program
KEBIJAKAN DIRJEN PAUDNI BIDANG PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA (4) PENYIAPAN DANA BANTUAN BAGI PESERTA DIDIK (PKH, PKM, DESA VOKASI) NO 1. IKK 441
2. IKK 442
3. IKK 443
IKK
2010
2011
2012
2013
Persentase anak lulus SMP, dan DO/ lulus SMA, SMK, MA tidak melanjutkan mendapatkan Layanan Kursus berbasis PKH
Sasaran
1,108 jt org
2,05 jt org
1,79 jt org
1,60 jt org
TARGET
12 % 133.052 org
13 % 266.166org
15 % 268.855org
17 % 272.537org
Capaian
126.225 org
122.738org
74.191 org
51.000
Persentase peserta didik kursus dan pelatihan berbasis PKH memperoleh pekerjaan
Sasaran
126.225 org
122.738org
74.191 org
51.000 org
TARGET
50% 63.112 org
50 % 61.369 org
52% 38.579 org
53% 27.030 org
Capaian
55 % 69.423 org
68 % 83.461 org
78 % 57.868 org
Sasaran
126.225 org
122.738org
74.191 org
51.000 org
TARGET
10 % 12.623 org
12 % 14.729 org
13% 9.645 org
14 % 7.140 org
Capaian
8% 10.098 org
11 % 13.501 org
12 % 8.680 org
Dana yg dibutuhkan
465 M
931 M
940 M
817 M
Alokasi APBN
180,9 M
182,6 M
149,7 M
108 M
Persentase peserta didik kursus dan pelatihan berbasis PKH berwirausaha
PEMDA DIHARAPKAN MEMBANTU
2014
KET
19 %
Angka Capaian tersebut hanya dihitung dari dukungan APBN, belum termasuk APBD
55 %
Angka Capaian didasarkan atas pendataan penempatan lulusan di web
15 %
Angka Capaian didasarkan atas pendataan penempatan lulusan di web
Th 2013 dibutuhkan dukungan dana Rp 709 M utk mencapai 17 %
1. MENGALOKASIKAN APBD UNTUK MEMENUHI TARGET PROPINSI KABUPATEN/KOTA 2. MENDORONG TERWUJUDNYA PENEMPATAN LULUSAN KURSUS AGAR BEKERJA DI DUNIA USAHA ATAU DUNIA INDUSTRI DAN ATAU BERUSAHA MANDIRI
DATA TARGET,CAPAIAN DAN KEBUTUHAN DANA PROGRAM PKH, PKM DAN DESA VOKASI TH 2012 PER KORIDOR (SATUAN ORANG= RP 3 JUTA) TARGET 2010-2012
CAPAIAN
KURANG
176.876
85.204
91.672
Rp 530 M
Rp 255M
Rp 275M
1
TARGET 2010-2012
CAPAIAN
KURANG
36.840
26.282
10.558
Rp. 110 M
Rp. 78 M
Rp. 31 M
3
TARGET 2010-2012
CAPAIAN
KURANG
20.590
14.142
6.448
Rp. 62 M
Rp. 42 M
RP 19 M
4
2 TARGET 2010-2012
CAPAIAN
331.295
128.065
Rp. 933 M
Rp. 384 M
6
5
KURANG
203.230
TARGET 2010-2012
TARGET 2010-2012
CAPAIAN
KURANG
52.162
26.237
25.924
60.949
Rp. 156 M
Rp. 78 M
Rp. 77 M
Rp. 182 M
Rp. 609 M
CAPAIAN
KURANG
43.118
17.831
Rp. 129 M
Rp. 53 M
DATA TARGET,CAPAIAN DAN KEBUTUHAN DANA PROGRAM PKH, PKM DAN DESA VOKASI TH 2013 PER KORIDOR (SATUAN ORANG= RP 3 JUTA) TARGET 2013
APBN
TARGET 2013
KURANG
72.156
10.650
61.506
Rp. 216 M
Rp. 32 M
Rp. 185 M
APBN
15.029 Rp. 45 M
KURANG
5.400
9619
Rp. 16 M
Rp. 29 M
TARGET 2013
APBN
14.320 Rp. 43 M
1
KURANG
4.850
9470
Rp. 15 M
Rp. 28 M
3 4
TARGET 2013
APBN
KURANG
125.150
18..400
106.750
Rp. 375 M
Rp. 55 M
Rp. 320 M
2
5 TARGET 2013 21.279
Alokasi per koridor merupakan gabungan antara kuota propinsi dan kuota pusat
6
Rp. 63 M
KURANG
TARGET 2013
4.900
16.379
24.864
Rp. 15 M
Rp. 49 M
Rp. 74 M
APBN
APBN
KURANG
6.800
18.064
Rp. 20 M
Rp54M
KUOTA SASARAN PROGRAM PKH, PKM, DAN DESA VOKASI MENURUT PROVINSI NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROVINSI Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur
PKH 400 1,000 700 400 300 600 400 600 250 300 1,000 2,100 2,100 450 2,100
PKM 150 275 205 150 150 250 150 250 125 125 250 675 700 225 700
DESI 150 275 205 150 150 250 150 250 125 125 50 675 700 225 700
JML 700 1,550 1,110 700 600 1,100 700 1,100 500 550 1,300 3,450 3,500 900 3,500
NO. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROVINSI
PKH Banten 450 Bali 400 Nusa Tenggara Barat 300 Nusa Tenggara Timur 300 Kalimantan Barat 300 Kalimantan Tengah 300 Kalimantan Selatan 300 Kalimantan Timur 300 Sulawesi Utara 300 Sulawesi Tengah 300 Sulawesi Selatan 450 Sulawesi Tenggara 400 Gorontalo 300 Sulawesi Barat 250 Maluku 200 Maluku Utara 250 Papua Barat 200 Papua 200 10,800 Ditbinsuslat JUMLAH 29,000
PKM 150 145 160 160 155 150 150 150 125 125 250 150 125 125 125 125 125 125 4,000 11,000
DESI 150 145 160 160 155 150 150 150 125 125 250 150 125 125 125 125 125 125 4,200 11,000
JML 750 690 620 620 610 600 600 600 550 550 950 700 550 500 450 500 450 450 19,000 51,000
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET BANSOS TH 2013 Segera sosialisasikan kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota dan
lembaga penyelenggara kursus Segera diminta menyusun proposal sesuai juknis Setiap Propinsi agar segera membentuk Tim Penilai Tk propinsi Usulkan proposal ke propinsi agar segera dinilai dan diusulkan ke Dit binsuslat utk verifikasi dan ditetapkan memperoleh bansos Segera diprioritaskan yg berkinerja A atau B /akreditasi non visitasi agar segera dapat digulirkan Pada bulan mei minimal 25 % sudah masuk dan selanjutnya 25 % per bulan sehingga akhir september selesai dan apabila diberi APBNP 2013 akan dapat diserap awal oktober
Terima kasih semoga bermanfaat bagi kita semua
