Pemanfaatan PD Dikti oleh Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti – Kemenristek Dikti
Perguruan Tinggi dan Program Studi
Data PT di Indonesia Propinsi Prop. Aceh Prop. Bali Prop. Bangka Belitung Prop. Banten Prop. Bengkulu Prop. D.I. Yogyakarta Prop. D.K.I. Jakarta Prop. Gorontalo Prop. Jambi Prop. Jawa Barat Prop. Jawa Tengah Prop. Jawa Timur Prop. Kalimantan Barat Prop. Kalimantan Selatan Prop. Kalimantan Tengah Prop. Kalimantan Timur Prop. Kepulauan Riau Prop. Lampung
Akademi 39 12 6 30 7 47 90 1 18 103 99 86 21 17 5 23 2 31
Akademi Komunitas
Institut
Politeknik
1 3
1 3
3 1 5 15 1 1 16 6 21 1 1 2 3
5 5 3 6 2 8 12 1 1 32 27 18 6 8 2 8 3 3
Sekolah Tinggi 57 37 10 83 7 57 172 8 33 287 139 270 37 31 20 40 30 56
Universitas Grand Total 12 113 13 70 1 20 17 139 5 22 20 137 47 336 4 15 3 56 48 486 39 311 85 481 3 68 3 60 6 33 10 83 6 41 8 101
Data PT di Indonesia Propinsi Prop. Maluku Prop. Maluku Utara Prop. Nusa Tenggara Barat Prop. Nusa Tenggara Timur Prop. Papua Prop. Papua Barat Prop. Riau Prop. Sulawesi Barat Prop. Sulawesi Selatan Prop. Sulawesi Tengah Prop. Sulawesi Tenggara Prop. Sulawesi Utara Prop. Sumatera Barat Prop. Sumatera Selatan Prop. Sumatera Utara Grand total
Akademi 3 3 9 10 8 1 26 3 56 12 16 12 32 33 126 987
Akademi Komunitas
Institut 1
6 2 2 1
2
5
1 1 4 1 6 106
Sekolah Politeknik Tinggi Universitas 1 27 4 4 7 6 2 50 11 4 38 11 1 43 7 4 16 5 3 47 8 1 13 2 8 118 20 2 19 6 2 16 5 4 41 7 6 68 9 9 75 15 17 141 36 218 2093 482
Grand Total 36 20 78 65 61 27 84 19 204 39 40 65 119 133 326 3888
Data Prodi di Indonesia Propinsi Prop. Aceh Prop. Bali Prop. Bangka Belitung Prop. Banten Prop. Bengkulu Prop. D.I. Yogyakarta Prop. D.K.I. Jakarta Prop. Gorontalo Prop. Jambi Prop. Jawa Barat Prop. Jawa Tengah Prop. Jawa Timur Prop. Kalimantan Barat Prop. Kalimantan Selatan Prop. Kalimantan Tengah Prop. Kalimantan Timur Prop. Kepulauan Riau Prop. Lampung
D1
D2 2 4 2 5 9 5 2
8 2 4 1 2
59 12 23 2 56
35 6 32 4
7 3 1
6 2
D3 D4 Informal Profesi 124 14 13 88 19 15 22 123 20 8 38 4 6 184 30 30 334 58 42 29 1 2 46 3 4 637 89 46 492 62 50 434 79 69 68 19 7 182 10 90 10 21 3 91 19 5 30 9 4 111 9 7
S1 S2 S3 Sp-1 Sp-2 432 34 10 3 260 56 13 13 32 2 427 38 3 136 23 2 533 196 61 27 1089 323 72 45 4 119 18 187 28 4 1544 375 129 29 1079 189 40 31 2052 343 84 47 7 179 29 2 233 33 2 111 12 1 215 29 10 137 10 285 56 3
Grand Total 640 470 58 628 210 1070 1974 171 272 2943 1961 3170 310 616 148 382 195 472
Data Prodi di Indonesia Propinsi Prop. Maluku Prop. Maluku Utara Prop. Nusa Tenggara Barat Prop. Nusa Tenggara Timur Prop. Papua Prop. Papua Barat Prop. Riau Prop. Sulawesi Barat Prop. Sulawesi Selatan Prop. Sulawesi Tengah Prop. Sulawesi Tenggara Prop. Sulawesi Utara Prop. Sumatera Barat Prop. Sumatera Selatan Prop. Sumatera Utara Grand Total
D1
D2
D3 D4 Informal Profesi 17 2 1 22 2 1
15
1 6 2 7 224
S2
S3
Sp-1 Sp-2
156 115
11 7
1
58
5
4
326
16
1
410
52 53 33 7 99 15 14 196 33 44 61 6 161 6 151 4 401 147 4450
12 3 7 14
5
252 200 115 282 66 676 159 169 229 418 365 888 13466
12 20 6 29
3 4 1 3
344 280 163 443 84 1115 216 243 365 743 615 1518 22564
8
1
S1
Grand Total 188 147
28 2 3 14 22 19 17 598
90
1 8 3 30 2 3 10 25 9 24 444
115 18 21 34 82 45 120 2330
22 19 2 3 7 9 12 11 7 10 36 21 538 265
1 12
Jumlah usulan Pendirian dan Penambahan Prodi Tahun 2015 (total 2100 pasca verifikasi 3000 usulan)
Usulan Pendirian PT dan Prodi Baru 2015 Penambahan Program Studi Seluruh usulan Prodi Usulan lolos verifikasi berkas Usulan Prodi Pendirian dan Perubahan PT Usulan Penambahan Prodi PT Lama Usulan PJJ Usulan Program Pendidikan Dokter Spesialis Usulan Pendidikan dan Profesi Dokter Usulan Diploma bidang Kesehatan Usulan Prodi Profesi Usulan Doktor Usulan Diploma, Sarjana, dan Magister
Jumlah 2069 1409 319 1071 17 14 22 36 42 65 875
Pendirian dan Perubahan PTS Seluruh usulan Pendirian PTS Seluruh usulan Perubahan PTS
Jumlah 232 134
Perguruan Tinggi Sehat & Perguruan Tinggi Bermasalah
Dasar Hukum
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 184 Tahun 2001 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Perguruan Tinggi.
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Perguruan Tinggi.
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20/2003
Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 2920/2007 tentang Daya Tampung
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20/2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Luar Domisili.
Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109/2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Pendidikan Tinggi.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87/2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95/2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Perguruan Tinggi Sehat
Memiliki keabsahan Badan Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Swasta (yayasan, perkumpulan, persyarikatan, ormas)
Program studi dan perguruan tinggi memiliki izin pendirian dan telah terakreditasi
Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Permendikbud nomor 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sesuai dengan Pernendikbud nomor 50/2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Memiliki Statuta dan Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi
Tidak sedang konflik internal, baik antar organ Badan Penyelenggara maupun Badan Penyelenggara dengan perguruan tinggi, ataupun antar berbagai pihak di dalam perguruan tinggi
Tidak melakukan kegiatan pembelajaran di luar domisili, seperti yang diatur dalam Pernendikbud no 20/2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi, dan tidak menyelenggarakan kelas yang dipadatkan menjadi 2 hari per minggu
Melaporkan seluruh data dan informasi tentang perguruan tinggi serta pelaksanaan dan luaran SPMI pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
Perguruan Tinggi Bermasalah
Perguruan Tinggi dianggap bermasalah jika melanggar aturan penyelenggaraan perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, peraturan pemerintah, maupun undang-undang yang relevan.
Tabel Permasalahan PT Laporan Akademik
4 semester berturutturut tidak melakukan pelaporan akademik (sanksi: surat peringatan dari Kopertis) 6 semester berturutturut tidak melakukan pelaporan akademik setelah ada surat peringatan Kopertis selama 2 semester terakhir. (sanksi: nonaktif)
Nisbah Dosen/Mahasiswa Memiliki nisbah dosen mahasiswa = 1: ≥100 (sanksi: surat peringatan dari Kopertis) Memiliki nisbah dosen mahasiswa = 1: ≥ 300 (sanksi: non-aktif)
Masalah Pelanggaran
PDD/PJJ tanpa ijin Prodi/PT tanpa ijin Pemadatan kelas (SabtuMinggu) Jumlah mahasiswa over kuota (Prodi Kesehatan/kedokteran/dll) Ijasah palsu/gelar palsu Kasus mahasiswa Pemindahan mahasiswa
Masalah Sengketa
Sengketa/konflik yayasan Sengketa/konflik dosen dan PT Pengangkatan/Pemb erhentian pimpinan PT Dualisme kepemimpinan PT
Sanksi: ringan – Sanksi: ringan – memperoleh memperoleh surat surat peringatan dan peringatan dan wasdalbin Kopertis, sedang – wasdalbin Kopertis, status non-aktif, berat: sedang – status nonpencabutan ijin prodi/PT. aktif, berat: pencabutan ijin prodi/PT.
Jenis Permasalahan Perguruan Tinggi
Sengketa/Konflik yayasan atau internal
• PT dan atau Prodi tanpa ijin
Pengangkatan atau pemberhentian pimpinan yang tidak disetujui
• Proses pembelajaran yang dipadatkan Sabtu Minggu
Jumlah dosen tetap tidak memenuhi persyaratan
• Dugaan korupsi
Kelas jauh/PDD tanpa ijin
Jual beli ijasah palsu
Tidak melakukan pelaporan ke PD Dikti
Rasio dosen dan mahasiswa besar
Tidak terakreditasi
• Kemahasiswaan (mahasiswa terdaftar di 2 PT, tawuran, pemukulan, dll.)
• Pemalsuan gelar/identitas pejabat PT • SARA • Dll.
Perguruan Tinggi Bermasalah Tahun 2014 per Kopertis (yang ditangani Ditlemkerma) Kopertis
Jumlah
Kopertis
Jumlah
Kopertis 1
18
Kopertis 9
25
Kopertis 2
6
Kopertis 10
6
Kopertis 3
33
Kopertis 11
5
Kopertis 4
7
Kopertis 12
7
Kopertis 5
10
Kopertis 13
2
Kopertis 6
5
Kopertis 14
11
Kopertis 7
35
PTN
12
Kopertis 8
4
Total
189
Status PD Dikti: Aktif Non-Aktif Hapus Tidak Ada
= 109 = 66 = 3 = 15
PT yang akan dicabut ijin penyelenggaraan: 21 PT Penutupan Prodi sudah dilakukan 2014 sebanyak 71 prodi. Semua PTB yang melakukan pelanggaran sudah diberi surat peringatan pada tahun 2014. Semua PTB yang sengketa yayasan, sudah difasilitasi oleh Dikti dan tim Hukum.
Tindak lanjut dan sanksi
Berdasarkan data dan regulasi yang valid, ada 18 PT yang akan diterbitkan SK pencabutan ijin –nya (mengusulkan sendiri, diusulkan Kopertis, hasil visitasi, status PD Dikti).
PT yang non-compliance: Laporan PD Dikti: 6 semester tidak lapor di non-aktifkan dan dikirimi surat peringatan 3x3 bulan. Rasio dosen-mahasiswa: >100 surat peringatan, >300 non aktif Jumlah dosen tetap tidak memenuhi syarat minimal Lain-lain: jika pelanggaran ringan surat peringatan, jika pelanggaran sedang non-aktif & layanan dihentikan, jika pelanggaran berat dicabut ijin penyelenggaraan
Pemanfaatan PD Dikti untuk ancang-ancang PT Sehat dan PT Bermasalah Sosialisasi ke masyarakat – mencegah kerugian mahasiswa dan kebohongan publik
Tindak lanjut dan sanksi Jika suatu PT/program studi berstatus non-aktif, berarti PT/prodi tersebut:
tidak boleh menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik baru
tidak memperoleh layanan Ditjen Dikti dalam bentuk beasiswa, akreditasi, pengurusan NIDN, sertifikasi dosen, hibah penelitian, partisipasi kegiatan Ditjen Dikti lainnya, serta layanan kelembagaan dari Ditjen Dikti.
Tidak memiliki akses terhadap basis data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi untuk pemutakhiran data (akses terhadap basis data prodi tertutup bagi PT/prodi).
Per 20 Mei 2015
PT tidak taat azaz (laporan PD Dikti)
6 semester tidak lapor PD Dikti = 1277 PT
Status PD Dikti di nonaktifkan oleh DitLemkerma Tindak lanjut: surat teguran 3x3bulan Wasdalbin oleh Kopertis
Wilayah/Jenis
Jumlah
Wilayah/Jenis
Jumlah
Kopertis 1
25
Kopertis 13
16
Kopertis 2
7
Kopertis 14
16
Kopertis 3
39
PTN
14
Kopertis 4
18
Kemenag Islam
576
Kopertis 5
0
Kemenag Kristen
235
Kopertis 6
19
Kemenag Hindu
8
Kopertis 7
20
Kemenag Katolik
19
Kopertis 8
15
Kemenag Budha
14
Kopertis 9
51
Kementrian Lain
53
Kopertis 10
19
Total
Kopertis 11
16
Kopertis 12
3
1277
20 Mei 2015 Jumlah PT Non-Aktif (dari data mentah jumlah PT: 3888, termasuk PTN 123 & KL)
Kopertis PTN Kopertis 01 Kopertis 02 Kopertis 03 Kopertis 04 Kopertis 05 Kopertis 06 Kopertis 07 Kopertis 08 Kopertis 09
Jumlah PT Non-Aktif Jan 2015 Mei 2015 26 11 43 30 7 3 27 8 20
24 5 42 32 7 3 23 11 26
Kopertis
Jumlah PT Non-Aktif Jan 2015 Mei 2015 Kopertis 10 18 20 Kopertis 11 4 4 Kopertis 12 3 2 Kopertis 13 5 4 Kemenag 20 2 17 Kemenag 21 1 47 Kemenag 23 1 1 Kemenkes 40 0 0 Kementrian Pertanian 1 0 Total 210 268
27012015 Rekap Dosen PT yang masih S1
(Dittendik Dikti)
NO
LEMBAGA
1
PTN
TANPA JABATAN AKADEMIK 5,471
2
Kopertis Wilayah I
4,128
2,965
3
Kopertis Wilayah II
3,235
1,923
4
Kopertis Wilayah III
8,090
4,615
5
Kopertis Wilayah IV
8,818
5,101
6
Kopertis Wilayah V
2,203
1,193
7
Kopertis Wilayah VI
3,634
1,966
8
Kopertis Wilayah VII
6,084
3,098
9
Kopertis Wilayah VIII
2,446
1,704
10
Kopertis Wilayah IX
4,942
4,094
11
Kopertis Wilayah X
497
2,145
12
Kopertis Wilayah XI
2,067
1,409
13
Kopertis Wilayah XII
530
458
14
Kopertis Wilayah XIII
1,920
133
15
Kopertis Wilayah XIV
689
534
PENDIDIKAN S1 5,441
20 Mei 2015 Nisbah Dosen Nama perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor
Jml dosen
Jml mhs
nisbah
1216
28658
23.56743421
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (STSI)
172
1242
7,22093
Institut Seni Indonesia Padang Panjang
216
1440
6.666666667
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
312
3941
12.63141026
1178
16677
14.15704584
148
2868
19.37837838
53
388
7.320754717
493
5311
10.77281947
Politeknik Negeri Batam
58
2566
44.24137931
Politeknik Negeri Jakarta
317
6430
20.28391167
Politeknik Negeri Jember
174
3701
21.27011494
Politeknik Negeri Lampung
145
1750
12.06896552
Universitas Sriwijaya
1176
15327
13.03316327
Universitas Syiah Kuala
1533
30184
19.68949772
Institut Teknologi Bandung Politeknik Elektronik Negeri Surabaya Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Politeknik Negeri Bandung
20 Mei 2015 Nisbah Dosen Perguruan Tinggi
Dosen
Mahasiswa
Nisbah
Politeknik Negeri Lhokseumawe
298
3290
11.04026846
Politeknik Negeri Padang
296
3994
13.49324324
Politeknik Negeri Semarang
344
3180
9.244186047
Politeknik Negeri Sriwijaya
368
4683
12.72554348
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
148
1011
6.831081081
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
153
1264
8.261437908
Universitas Airlangga
1624
34241
21.08435961
Universitas Andalas
1454
20848
14.33837689
Universitas Bengkulu
736
13191
17.92255435
Universitas Halu Oleo
1009
21316
21.1258672
751
16650
22.17043941
1200
24331
20.27583333
449
9435
21.01336303
Universitas Negeri Padang
1025
29275
28.56097561
Universitas Riau
1132
33714
29.78268551
Universitas Jambi
Universitas Lampung Universitas Malikussaleh
Kerjasama Antar PT DN & LN
Kerjasama Antar PT DN & LN
Definisi: kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain di dalam maupun di luar negeri.
116 Kerjasama Prodi/PT DN dengan PT LN
Joint program/degree vs double degree
Pasal 49 ayat (1): Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)harus mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal
Pasal 49 ayat (2): Perjanjian kerjasama selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Direktur Jenderal.
Terima Kasih
