Tatacara Penetapan dan
Persyaratan Laik Fungsi Jalan Direktorat Bina Teknik DitJen Bina Marga
Daftar Isi Draft PERMEN LFJU • • • •
Menimbang; Mengingat; dan Memutuskan Bab I: Ketentuan Umum (ps 1) Bab II: Tujuan dan Lingkup (ps 2,3) Bab III: Persyaratan-persyaratan LFJ – – – – –
•
Paragraf 1: Persyaratan teknis dan administrasi, ps 4,5,6. Paragraf 2: Katagori kelaikan Fungsi, ps 7 Paragraf 3: Persyaratan pemenuhan kelaikan fungsi jalan, ps 8 Paragraf 4: Persyaratan Tim ULJF, ps 8 Paragraf 5: Komponen dan Formulir Uji Laik Fugsi Jalan
Bab IV: Tatacara Uji dan Penetapan – – –
Paragraph 1: Laik Fungsi Jalan Nasional, ps 10 Paragraph 2: Laik Fungsi Jalan Provinsi, ps 11 Paragraph 3: Laik Fungsi Jalan Kabupaten/Kota, ps 12
• • • •
Bab VI: Pembiayaan Bab VII: Pengawasan Bab VI: Peraturan Peralihan, ps 13 Bab VI: Penutup, ps 14
•
Lampiran: – –
Formulir 01 - Rekapitulasi Uji Laik Fungsi Jalan dan Formulir 02 - Uji Laik Fungsi Jalan
Urusan pemerintahan yang dibagi bersama dan pengaturannya Pemerintah Teks PP
Menetapkan tatacara penetapan dan persyaratan LFJU
Melaksanakan LFJ pada jalanjalan Nasional
Pemerintah Daerah Provinsi
Melaksanakan LFJ pada jalanjalan Provinsi
Pemerintah Daerah Kab/Kota
Melaksanakan LFJ pada jalanjalan Kabupaten/ Kota
Menimbang: Bahwa sebagai tindak lanjut ps 102 ayat (8) PP no.34 tahun 2006 tentang Jalan; dan sehubungan dengan ps 2 ayat (3) dan ayat (4) huruf c PP no.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, PemDA Provinsi, PemDa Kabupaten/ Kota; maka perlu menetapkan Permen PU tentang Tatacara, Persyaratan, dan Penetapan Laik Fungsi Jalan untuk jalan umum; untuk dilaksanakan oleh pemerintah, pemda provinsi, dan pemda kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
Mengingat: • UU no.22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan; • PP no.34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 no.86 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no.4655);
• PP no.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 no.82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no.4737);
• PP no.29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 64);
Memutuskan : Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PERSYARATAN LAIK FUNGSI JALAN UTK JALAN UMUM.
Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Memuat daftar istilah yang dipakai dalam Permen
BAB II Tujuan dan Lingkup
BAB II Tujuan dan Lingkup Pasal 2 (1) Tata cara Penetapan dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan Umum ini bermaksud menetapkan pedoman dan standar teknis untuk melaksanakan Uji dan Evaluasi serta penetapan Laik Fungsi Jalan suatu ruas jalan umum yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota; (2) Tatacara Penetapan dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan untuk jalan umum ini bertujuan: a. mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan; dan b. menyediakan jalan yang memenuhi ketentuan keselamatan, kelancaran, ekonomis, dan ramah lingkungan. •
BAB II Tujuan dan Lingkup (1)
(2)
(3)
(4) (5) (6) (7)
Pasal 3 Lingkup Tatacara Penetapan dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan umum ini meliputi persyaratan teknis, persyaratan administrarif, katagorisasi laik fungsi jalan, pelaksanaan Uji, dan penetapan Laik Fungsi Jalan; Persyaratan teknis LFJ meliputi teknis geometrik jalan, teknis struktur perkerasan jalan, teknis struktur bangunan pelengkap jalan, teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan, teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas, dan teknis perlengkapan jalan; Persyaratan administrasi LFJ meliputi administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, Leger jalan, dan Dokumen AMDAL; Pelaksanaan Uji meliputi pemeriksaan fisik jalan dan pemeriksaan dokumen penyelenggaraan jalan Pemeriksaan fisik jalan adalah menguji pemenuhan persyaratan teknis laik fungsi jalan pada suatu ruas jalan; Pemeriksaan dokumen penyelenggaraan jalan adalah menguji pemenuhan persyaratan administrasi laik fungsi jalan suatu ruas jalan Penetapan LFJ adalah penetapan status kelaikan fungsi suatu ruas jalan yang dibuat berdasarkan hasil Uji LFJ dan ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
Prinsip
Dasar LFJ dan TIM Evaluasi
• LFJ dimaksudkan untuk: MEMBERIKAN keselamatan bagi pemakai jalan dari aspek jalan • Uji LFJ dilakukan oleh Tim UJI LFJ (yg independen), dibentuk oleh penyelenggara jalan • Tim Uji LFJ terdiri dari para ahli jalan dan unsur-unsur penyelenggara jalan, penyelenggara Lalu-lintas dan Angkutan Jalan: • Unsur Bina Marga; • Unsur Perhubungan Darat; dan • Unsur Kepolisian. – Unsur Polisi dan Perhubungan Darat dapat mengusulkan suatu ruas jalan yang telah dioperasikan kepada penyelenggara jalan untuk di evaluasi kelaikannya
• Jumlah Tim ELFJ disesuaikan dengan kebutuhan
Katagorisasi LFJ Untuk memberikan:
harus diperbaiki
Perbaikan besar
KESELAMATAN kepada masyarakat pengguna jalan
Jalan TIDAK dioperasikan dan
Tidak LAIK
Semua jalan umum
HARUS memenuhi LFJ: Nasional Provinsi Kabupaten/Kota
ELFJ
LAIK
(Y/N?)
bersyarat
LAIK Jalan dioperasikan, dievaluasi lagi bila dipandang perlu (jika ada usulan) atau paling lama 10 tahun
Perbaikan kecil Jalan dioperasikan sementara dan diperbaiki sesuai rekomendasi dari team ELFJ atau maksimum 2
tahun
Prinsip Laik Fungsi Teknis: membandingkan kondisi eksisting terhadap parameter perencanaan
DATA TEKNIS JALAN
MEMENUHI (y/n ?)
EKSISTING
• Parameter standar PERENCANAAN: • struktur perkerasan jalan • struktur BangKapJa • geometri jalan • pemanfaatan bagian-bagian jalan • penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalin • perlengkapan jalan
Prinsip Laik Fungsi Administrasi DOKUMEN ADMINISTRASI
DATA Administrasi Jalan EKSISTING
MEMENUHI (y/n ?)
- Administrasi perlengkapan jalan - SK Status Jalan - SK Kelas jalan - Surat Kepemilikan Tanah Rumija - Leger Jalan - AMDAL
Prosedur Evaluasi LFJ pada JALAN NASIONAL Balai Besar mempersiapkan jalan-jalan yang akan dievaluasi atau dire-evaluasi kelaikannya Setiap tahun anggaran, DJBM membentuk Team ELFJ
Balai Besar mengusulkan jalan-jalan yg akan dievaluasi LFJ kepada DJBM
DJBM menugaskan Tim ELFJ utk melakukan ELFJ
LAIK (?) (y/n?)
Jalan dioperasikan dan harus diperbaiki sesuai rekomendasi Tim ELFJ Diterbitkan sertifikat LFJ SEMENTARA yg berlaku maks 2 tahun
Laik bersyarat
Laik
DJBM menerbitkan sertifikat Laik Fungsi Jalan a/n Menteri, yang berlaku 10 tahun
Tidak Laik
Jalan dilarang dioperasikan dan harus diperbaiki sesuai rekomendasi Team ELFJ
Prosedur Evaluasi LFJ pada JALAN PROVINSI Satker/UPT Jalan Provinsi mempersiapkan jalan-jalan yang akan dievaluasi atau dire-evaluasi kelaikannya
Setiap Tahun Anggaran, Dinas BM Provinsi membentuk Team ELFJ provinsi
UPT Jalan Provinsi mengusulkan ruas-ruas jalan yang akan dievaluasi kepada Dinas BM Provinsi
Dinas BM Provinsi menugaskan team ELFJ utk melakukan Evaluasi LFJ
ELFJ (y/n?)
Diterbitkan sertifikat LFJ SEMENTARA yg berlaku maks 2 tahun Laik bersyarat
Laik
Dinas BM Provinsi
Jalan dapat dioperasikan sementara s.d. 2 tahun dan HARUS diperbaiki oleh UPT jalan Provinsi
menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi Jalan a/n Gubernur, yang berlaku 10 tahun
Jalan dilarang dioperasikan dan HARUS diperbaiki sesuai rekomendasi Team ELFJ
Tidak laik
Prosedur Evaluasi LFJ pada JALAN-JALAN KABUPATEN/KOTA Satker Jalan Kabupaten/Kota mempersiapkan jalan-jalan yang akan dievaluasi atau dire-evaluasi kelaikannya Setiap tahun, Dinas BM Kab/Kota a/n Bupati/Walikota membentuk Team ELFJ Satker ybs mengusulkan ruas-ruas jalan yang akan dievaluasi LFJ kepada Dis BM Kab/Kota
Dinas BM Kabupaten/Kota menugaskan Team ELFJ utk mengevaluasi LFJ
Jalan dioperasikan sementara dan HARUS diperbaiki oleh UPTD Kab/Kota
Diterbitkan sertifikat LFJ SEMENTARA yg berlaku maks 2 tahun
ELFJ (y/n?)
Laik bersyarat
Laik
Dinas BM Kab/Kota menerbitkan sertifikat Laik Fungsi Jalan, a/n Bupati /Walikota, dan berlaku 10 tahun
Jalan dilarang dioperasikan dan HARUS diperbaiki sesuai rekomendasi team ELFJ
Tidak laik
Organisasi dan personil Team ELFJ Team ELFJ-Pusat (minimum 5 orang) 1 Ketua merangkap anggota 1 Sekretaris merangkap anggota 3 Anggota (minimum)
Anggota Team terdiri dari: - Unsur keBina-Margaan - Unsur Perhubungan - Unsur Kepolisian Lalu-lintas
Persyaratan kompetensi Teknis: Ahli bidang perkerasan jalan, Ahli bidang Geoteknis jalan Ahli bidang Geometrik & Teknik Lalu-lintas Ahli bangunan pelengkap jalan Ahli bangunan perlengkapan jalan Ahli penegakan hukum lalu-lintas Persyaratan kompetensi Administrasi: Ahli Jalan yang paham dokumen: Administrasi perlengkapan jalan; Status jalan; Kelas jalan; Sertifikat Rumija; Leger Jalan; AMDAL jalan;
BAB III Persyaratan-persyaratan Laik Fungsi Jalan
Paragraf 1 Persyaratan Teknis Pasal 4 Persyaratan teknis Laik Fungsi Jalan untuk geometrik jalan, struktur perkerasan jalan, struktur bangunan pelengkap jalan, pemanfaatan bagian-bagian jalan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas meliputi pemenuhan terhadap kebutuhan alat-alat mana-jemen dan rekayasa lalu-lintas yang mewujudkan perintah dan la-rangan dalam berlalu-lintas, dan perlengkapan jalan meliputi peme-nuhan terhadap spesifikasi teknis konstruksi alat-alat manajemen dan rekayasa lalu-lintas, seluruhnya mengacu kepada ketentuan persyaratan teknis jalan yang berlaku.
Paragraf 1 Persyaratan Teknis Pasal 5 (1) Pemenuhan terhadap persyaratan teknis Laik Fungsi Jalan, harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah serta kondisi fisik lingkungan jalan; (2) Dalam hal pemenuhan terhadap persyaratan teknis sulit dicapai karena suatu alasan yang sulit dihindarkan, baik untuk seluruh ruas jalan maupun pada sebagian ruas jalan, dapat dipertimbangkan menurunkan persyaratan teknis Laik Fungsi Jalan kepada tingkat yang masih memenuhi persyaratan keselamatan; (3) Untuk jalan dengan syarat teknis yang diturunkan, perlu penambahan perlengkapan jalan yang dapat mengatur lalu-lintas agar pengguna jalan tetap mendapatkan perlindungan keselamatan; (4) Penurunan persyaratan teknis Laik Fungsi Jalan, harus berdasarkan rekomendasi dari Tim Uji Laik Fungsi Jalan dan izin dari penyelenggara jalan.
Paragraf 2 Persyaratan Administrasi Pasal 6 • Persyaratan administrasi Laik Fungsi Jalan meliputi pemenuhan kelengkapan terhadap dokumen-dokumen jalan yang terdiri dari: – dokumen penetapan status jalan, – dokumen penetapan perintah dan larangan dalam pengaturan lalu-lintas bagi semua perlengkapan jalan, – dokumen penetapan kelas jalan, – dokumen penetapan kepemilikan tanah, – dokumen penetapan leger jalan, dan – dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau dokumen lain sejenisnya.
Paragraf 3 Katagori dan persyaratan Laik Fungsi Jalan Pasal 7 (1) Kelaikan fungsi suatu ruas jalan dapat dinyatakan dalam: – Laik Fungsi tidak bersyarat; – Laik Fungsi bersyarat; dan – Tidak Laik Fungsi; (2) Katagori Laik Fungsi tidak bersyarat adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi semua persyaratan teknis dan memiliki semua persyaratan administrasi, sehingga laik untuk dioperasikan kepada umum; (3) Kelaikan suatu ruas jalan dengan katagori laik tidak bersyarat berlaku sampai suatu keadaan dimana jalan tersebut dipandang perlu untuk dievaluasi kembali, atau tidak lebih dari 10 tahun; (4) Evaluasi kembali suatu ruas jalan yang berkatagori Laik Fungsi tidak bersyarat sebelum 10 tahun dapat dilakukan atas inisiatif penyelenggara jalan atau atas usulan fihak Kepolisian atau atas usulan fihak penyelenggara lalu-lintas dan angkutan jalan.
Paragraf 3 Katagori dan persyaratan Laik Fungsi Jalan Pasal 7 (5) Katagori Laik Fungsi bersyarat adalah kondisi suatu ruas jalan yang memberikan keselamatan bagi pengguna jalan dan memiliki paling tidak dokumen penetapan status jalan; (6) Katagori Laik Fungsi bersyarat pada jalan baru menyatakan bahwa ruas jalan tersebut laik untuk dioperasikan kepada umum setelah dilakukan perbaikan-perbaikan teknis dalam waktu sesuai rekomendasi dari Tim Uji Laik Fungsi Jalan; (7) Katagori Laik Fungsi bersyarat pada jalan yang sudah dioperasikan menyatakan bahwa ruas jalan tersebut laik untuk diopmenuhi sebagian persyaratan teknis tetapi masih dapat meerasikan kepada umum bersamaan dengan perbaikan-perbaikan teknis dalam waktu sesuai rekomendasi tim Uji Laik Fungsi Jalan;
Paragraf 3 Katagori dan persyaratan Laik Fungsi Jalan Pasal 7 (8) Katagori Tidak Laik Fungsi adalah kondisi suatu ruas jalan yang sebagian komponennya tidak memenuhi persyaratan teknis sehingga ruas jalan tersebut tidak mampu memberikan keselamatan bagi pengguna jalan sehingga jalan tersebut dilarang dioperasikan kepada umum dan atau tidak memiliki dokumen jalan sama sekali; (9) Katagori ketidaklaikan ini berlaku sampai jalan tersebut diperbaiki dan dievaluasi kembali kelaikannya; (10)Katagori Laik Fungsi suatu ruas jalan yang sudah selesai dibangun dan/atau sudah dioperasikan harus dicapai paling lama 3 tahun.
Paragraf 4 Tim Uji Laik Fungsi Jalan
(1)
(2) (3)
(4)
Pasal 8 Personalia Tim Uji Laik Fungsi Jalan terdiri dari: a. Seorang ketua merangkap anggota b. Seorang sekretaris merangkap anggota, dan c. Paling sedikit 3 anggota; Ketua Tim berasal dari unsur penyelenggara jalan, Sekretaris dan anggota Tim berasal dari: unsur penyelenggara jalan, unsur penyelenggara lalu-lintas dan angkutan jalan, serta unsur Kepolisian; Seluruh anggota Tim Uji Laik Fungsi Jalan termasuk ketua dan sekretaris, tidak boleh diangkat dari unsur yang terlibat langsung dengan ruas jalan yang menjadi kewenangannya baik secara teknis maupun administrasi.
Paragraf 4 Tim Uji Laik Fungsi Jalan Pasal 8 (5) Tim Uji Laik Fungsi Jalan terdiri dari para ahli jalan yang meliputi disiplin keilmuan: a. Teknik perkerasan jalan, teknik geometrik jalan, teknik geoteknis jalan, teknik jembatan & bangunan pelengkap jalan, teknik bangunan perlengkapan jalan, teknik lalu-lintas/teknik transportasi, Teknik lingkungan; dan b. Administrasi teknik jalan.
(6) Dalam hal anggota Tim ahli jalan sulit untuk dipenuhi seperti disyaratkan, maka penyelenggara jalan dapat mengangkat tenaga ahli jalan dari unsur lembaga penelitian jalan, dan/atau dari unsur perguruan tinggi, dan/atau dari unsur asosiasi ahli jalan.
Paragraf 4 Tim Uji Laik Fungsi Jalan Pasal 9 (1) Tugas dan Fungsi Tim Uji Laik Fungsi Jalan meliputi: – Melaksanakan Uji Kelaikan Fungsi Jalan berdasarkan Surat Pengangkatan Tim Uji Laik Fungsi Jalan dan Surat Perintah pengujian yang meliputi ruas-ruas jalan yang harus diuji dan waktu pelaksanaan serta biaya pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan; – Melaksanakan uji dan evaluasi Laik Fungsi jalan pada ruas-ruas jalan sesuai Surat Perintah Pengujian; – Menyusun berita acara hasil Uji dan Evaluasi Laik Fungsi jalan yang berisi rekomendasi kelaikan dan upaya perbaikan yang harus dilakukan, dengan format yang mengacu kepada format berita acara terlampir dalam Lampiran I dari Peraturan Menteri ini; – Melaporkan berita acara Uji Laik Fungsi Jalan kepada Penyelenggara jalan. (2) Semua informasi baik yang diberikan kepada Tim Uji Laik Fungsi Jalan maupun yang dikumpulkan oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan adalah bersifat rahasia dan milik penyelenggara jalan.
Paragraf 4 Tim Uji Laik Fungsi Jalan Pasal 10 Prosedure pelaksanaan ULFJ mengikuti alur tugas sebagai berikut: – Tim ULFJ ditetapkan melalui SK penyelenggara jalan; – Tim ULFJ mendapat surat tugas untuk melakukan Uji dan Evaluasi Kelaikan Fungsi Jalan pada ruas-ruas jalan tertentu; – Tim ULFJ menyusun rencana pelaksanaan yang meliputi waktu pelaksanaan dan biaya serta peralatan yang diperlukan, dan disetujui penyelenggara jalan; – Tim ULFJ melakukan ULFJ pada ruas-ruas jalan yg telah ditetapkan sesuai rencana pelaksanaan menggunakan formulir Survei ULFJ terlampir dalam Lampiran III dari Permen ini; – Tim ULFJ mengevaluasi hasil pengujian untuk menetapkan rekomendasi status kelaikan fungsi dan upaya-upaya yang harus dilakukan; – Tim ULFJ menyusun berita acara Evaluasi LFJ menggunakan formulir berita acara Evaluasi LFJ terlampir dalam Lampiran II dari Pemen ini; – Tim ULFJ melaporkan berita acara Evaluasi LFJ kepada penyelenggara jalan.
Paragraf 4 Tim Uji Laik Fungsi Jalan Pasal 11 • Untuk melengkapi legalitas pekerjaan pada suatu ruas jalan yang dievaluasi kelaikannya, Tim Uji Laik Fungsi Jalan dilengkapi dengan dokumen teknis jalan meliputi: Desain Teknis Rinci (Detail Engineering Design, DED), Gambar Teknis Terbangun (As Built Drawing), dokumen penerimaan pekerjaan DED; dan dokumen lain yang sesuai dan tersedia; • Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disediakan oleh penyelenggara jalan.
BAB IV Tata cara Uji dan Penetapan Laik Fungsi Jalan Umum
Paragraf 1 Jalan Nasional Pasal 12 (1) Pemerintah menyelenggarakan Evaluasi FJ pada jalan Nasional; (2) Setiap ruas jalan nasional harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi LFJ , serta mengupayakan pemenuhan katagori Laik Fungsi Tidak Bersyarat; (3) Pemerintah mengangkat Tim Uji Laik Fungsi Jalan pusat dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8; (4) Ruas jalan nasional yang akan dievaluasi, dipersiapkan dan diusulkan oleh Unit Pelaksana Teknis yang mengelola langsung jalan nasional yang bersangkutan, kepada Menteri, pada awal setiap tahun anggaran; (5) Tim Uji Laik Fungsi Jalan pusat mengevaluasi ruas jalan nasional sesuai tugas dan fungsi serta mengikuti prosedur pelaksanaan; (6) Kelaikan Fungsi ruas-ruas jalan nasional ditetapkan oleh Pemerintah dengan menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi Jalan, berdasarkan berita acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan, menggunakan format sesuai Lampiran I dari Peraturan Menteri ini.
Paragraf 2 Jalan Provinsi Pasal 12 (1) Pemerintah daerah provinsi menyelenggarakan Evaluasi Laik Fungsi Jalan pada jalan Provinsi; (2) Setiap ruas jalan Provinsi harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi Laik Fungsi Jalan, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5, dan 6, serta mengupayakan pemenuhan Laik Fungsi tidak bersyarat untuk ruas-ruas jalan provinsi sebagaimana disyaratkan pada pasal 7; (3) Pemerintah daerah provinsi mengangkat Tim Uji Laik Fungsi Jalan provinsi dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9; (4) Ruas jalan Provinsi yang akan dievaluasi, dipersiapkan dan diusulkan oleh Unit Pelaksana Teknis yang mengelola langsung jalan provinsi tersebut kepada Gubernur, pada awal setiap tahun anggaran; (5) Tim Uji Laik Fungsi Jalan provinsi mengevaluasi ruas jalan provinsi sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 serta mengikuti prosedur pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10;
Paragraf 1 Jalan Kabupaten/Kota Pasal 14 (1) Pemda Kabupaten/Kota menyelenggarakan Evaluasi LFJ pada ja-lan-jalan Kabupaten/Kota; (2) Setiap ruas jalan Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi LFJ, serta mengupayakan pemenuhan kelaikan fungsi tidak bersyarat; (3) Pemda provinsi, atas usulan pemda Kabupaten/Kota, mengangkat Tim Uji LFJ Kabupaten/Kota; (4) Ruas-ruas jalan Kabupaten/Kota yg akan dievaluasi kelaikan fungsinya, dipersiapkan dan diusulkan oleh Unit Pelaksana Teknis yang mengelola langsung ruas jalan tsb kepada Bupati/Walikota, pada awal setiap tahun anggaran; (5) Tim Uji LFJ kebupaten/Kota mengevaluasi ruas jalan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan fungsi serta mengikuti prosedur pelaksanaan; (6) Kelaikan Fungsi suatu ruas jalan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pemda provinsi dengan menerbitkan sertifikat laik fungsi jalan, atas usulan Pemda Kabupaten/Kota, berdasarkan berita acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan, menggunakan format sesuai Lampiran I dari Peraturan Menteri ini.
BAB V Pembiayaan
Pembiayaan 1)
2)
3)
4)
Pasal 15 Pembiayaan untuk pelaksanaan LFJ Umum meliputi pembiayaan untuk melakukan Evaluasi LFJ dan pembiayaan untuk pencapaian pemenuhan terhadap persyaratan Laik Fungsi Jalan. Pembiayaan untuk evaluasi dan pencapaian LFJ ruas-ruas jalan Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pembiayaan untuk evaluasi dan pencapaian laik fungsi ruas-ruas jalan provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. Pembiayaan untuk evaluasi dan pencapaian LFJ ruas-ruas jalan kabupaten/kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
BAB VI Pengawasan
Pengawasan Pasal 16 (1) Evaluasi kelaikan fungsi jalan dan pencapaian kelaikan fungsi jalan diawasi oleh penyelenggaran jalan sesuai dengan kewenangannya, secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat; (2) Status kelaikan fungsi ruas-ruas jalan Kabupaten dan Kota dilaporkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada pemerintah daerah provinsi pada setiap akhir tahun anggaran; (3) Status kelaikan fungsi ruas-ruas jalan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dilaporkan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran; (4) Status kelaikan fungsi ruas-ruas jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dipublikasikan kepada umum oleh pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran melalui media publikasi nasional.
BAB VII Peraturan peralihan
Peraturan Peralihan Pasal 17 (1) Pemenuhan Katagori Laik Fungsi tidak bersyarat suatu ruas jalan, baik pada jalan baru maupun pada jalan yang sudah dioperasikan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 1 huruf a dan ayat (2) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan menteri ini diberlakukan, diawali dengan pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan yang wajib dimulai paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Menteri ini ditetapkan; (2) Mekanisme penyelenggaraan jalan yang berlaku sebelum peraturan Menteri ini, perlu disesuaikan dengan berlakunya ketentuan tentang Laik Fungsi Jalan ini selama perioda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VIII Penutup
Penutup Pasal 18 (1) Tata cara penetapan dan persyaratan Laik Fungsi Jalan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri ini beserta lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Peraturan Menteri ini; (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Pelaksanaan Evaluasi Laik Fungsi Jalan (lampiran)
Prinsip pelaksanaan evaluasi • Evaluasi dilakukan oleh AHLI jalan • Mengacu kepada pedoman/standar perencanaan teknis jalan • Jalan dievaluasi secara visual, jika dianggap perlu melakukan pengukuran • Jalan dinyatakan aman untuk setiap fokus pengamatan oleh Tim
Persyaratan Teknik
Elemen Geometrik Jalan yg dievaluasi •
TIPE JALAN:
•
Potongan melintang – – – –
•
Alinemen horizontal – – – –
•
Lebar: Lajur; Lebar Bahu Lebar Median (jika ada) Selokan samping Radius tikungan Super-elevasi Saluran selokan samping Hambatan samping
Alinemen vertikal – Tanjakan – Kurva vertikal (cres & sag)
Persyaratan teknik
Struktur Perkerasan jalan • Kondisi Jalan: – Kerataan (Roughness), IRI, m/km – % Lubang, Kedalaman alur (mm), Keretakan (m/m2), – Catatan: dibedakan per status jalan, jalan raya harus dengan data lengkap, jalan sedang lebih ringkas, jalan kecil tidak perlu, cukup IRI saja.
• Kekuatan Konstruksi Jalan: – Lendutan Jalan •Hanya untuk jalan tertentu, eg. jalan nasional saja •Persyaratannya ditetapkan oleh penguji-nya
Persyaratan Teknik
Struktur Bangunan Pelengkap Jalan • • • • • • • • •
Jembatan Terowongan Ponton Lintas Atas Lintas Bawah Tempat Parkir di badan jalan Gorong-gorong Tembok Penahan Tanah Saluran Tepi jalan
Persyaratan Teknik
Pemanfaatan bagian-bagian jalan • Rumaja – Dimanfaatkan untuk hanya lalu-lintas (laik) – Dimanfaatkan untuk yang lain (tidak laik)
• Rumija – Dimanfaatkan untuk hanya lalu-lintas (laik) – Dimanfaatkan untuk yang lain (tidak laik)
• Ruwasja – Dimanfaatkan untuk hanya fungsi lalu-lintas, pemenuhan jarak pandangan, dan keamanan konstruksi(laik) – Dimanfaatkan untuk yang lain (??)
Pesyaratan Teknis LFJ
Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu-lintas pemenuhan terhadap ketentuan perintah dan atau larangan
• Rambu – Sesuai dengan kebutuhan pengaturan lalu-lintas
• Marka – Sesuai dengan kebutuhan pengaturan lalu-lintas
• Pulau Jalan – Sesuai dengan kebutuhan pengaturan lalu-lintas
• Separator – Sesuai dengan kebutuhan pengaturan lalu-lintas
• APILL – Sesuai dengan kebutuhan pengaturan lalu-lintas
Persyaratan Teknis LFJ
Perlengkapan jalan yg terkait langsung Pemenuhan terhadap spesifikasi teknis
• Rambu – Bahan dasar rambu memadai – Pemasangan dan konstruksinya cukup kuat
• Marka – Bahan (keawetan, reflektorized) memadai
• • • •
APILL Lampu Jalan Pengendali & Pengaman Fasilitas Pendukung
Persyaratan Teknis LFJ
Perlengkapan jalan yg tdk terkait langsung Pemenuhan terhadap spesifikasi teknis
• Patok pengarah (deliniator), sesuai kebutuhan • Guardrail, sesuai kebutuhan • Patok , wajib utk jalan arteri dan kolektor – Kilometer, setiap Km – Hektometer, setiap 100m – Rumija, setiap KM
• • • •
Batas Seksi , wajib utk jalan arteri dan kolektor Pagar, pagar rumija hanya utk jln Tol Fasilitas pemeliharaan Tempat istirahat, pagar rumija hanya utk jln Tol
Persyaratan Administrasi LFJ • Harus ada Administrasi Perlengkapan Jalan: – Dokumen penetapan PERINTAH & LARANGAN yg menjadi dasar penetapan rambu, marka, dan APILL
• • • • •
Harus ada SK Status Jalan Harus ada SK Kelas Jalan Harus ada Surat Kepemilikan tanah Rumija Harus ada dokumen Leger jalan Harus ada dokumen AMDAL
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
PP34/2006 tentang jalan, pasal 102 (dasar disusunnya Permen ini) (1) Jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan LFJU secara teknis dan administratif sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri terkait. (2) Uji LFJU dilakukan sebelum pengoperasian jalan yg belum beroperasi. (3) Uji LFJU pada jalan yg sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan. (4) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara teknis apabila memenuhi persyaratan teknis: struktur perkerasan jalan; struktur bangunan pelengkap jalan; geometri jalan; pemanfaatan bagian-bagian jalan; penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan perlengkapan jalan.
(5) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif apabila memenuhi persyaratan administrasi: perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, leger jalan, dan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
PP34/2006 tentang jalan, pasal 102 (dasar disusunnya Permen ini) (6) Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi jalan umum dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi (TULF) yang dibentuk oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan terdiri dari unsur penyelenggara jalan, instansi menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. (7) Penetapan laik fungsi jalan suatu ruas dilakukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh TULF (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan penetapan laik fungsi diatur dengan Peraturan Menteri.
PP38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara perintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota (dasar disusunnya Permen ini)
• Sub Bidang Bina Marga
Teks PM
– Sub sub Bidang Pengaturan (kewenangan pusat) • • • •
Pembentukan peraturan perundang-undangan Perumusan kebijakan perencanaan Pengendalian penyelenggaraan jalan secara makro Penetapan NSPK
– Sub sub Bidang Pembinaan – Sub sub Bidang Pembangunan dan Pengusahaan – Sub sub Bidang Pengawasan • Evaluasi Kinerja Jalan (kewenangan yang dibagi bersama antara pemda provinsi dan pemda kabupaten kota)
