KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Public Disclosure Authorized

RP1040 v11

KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA SATUAN KERJA NON-VERTIKAL TERTENTU PERENCANAAN DAN PENGWASAN JALAN DAN JEMBATAN (P2JJ) PROVINSI SUMATERA BARAT JL. Rasuna Said No. 85 A Padang 25114 Telp (0751) 70 51556 Faks (0751) 70 51556




LARAP Link 047.1

LARAP (LAND ACQUSITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN) PELEBARAN JALAN MANGGOPOH - PADANGSAWAH (RUAS 047.1)

Maret 2011

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Barat

i

LARAP Link 047.1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN DAN DESKRIPSI PROYEK Latar Belakang Lokasi Rencana Kegiatan Dimensi Teknis Kegiatan Metodologi BAB II SURVEY SOSIAL EKONOMI DAN INVENTARISASI ASET Gambaran Umum Daerah Penelitian Identifikasi Data Lapangan BAB III KOMPENSASI BANGUNAN, TANAMAN DAN PENANGANAN PASAR BAWAN Prinsip Kompensasi Estimasi Anggaran Kompensasi BAB IV RENCANA AKSI Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemindahan Penduduk Prosedur dan Proses Pembebasan Prosedur Penanganan Keluhan Monitoring dan Pelaporan Jadwal Pelaksanaan LAMPIRAN


i ii iii iv 1 1 2 3 3 7 7 10 23 23 27 31 31 32 35 36 37

ii

LARAP Link 047.1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 4.1 Tabel 4.2

Lokasi Administrasi Pelebaran Jalan Ruas 047.1 di Kabupaten Agam Dimensi Teknis Rencana Pelebaran Ruas Jalan Nasional Manggopoh – Padangsawah Jumlah Penduduk Nagari yang dilewati ruas jalan di Kabupaten Agam (Keadaan Tahun 2008) Jumlah Penduduk Nagari yang dilewati ruas jalan di Kabupaten Pasaman (Keadaan Tahun 2008) Pekerjaan Utama Penduduk (10 Tahun ke atas) di Nagari Ladangpanjang (Keadaan Tahun 2008) Distribusi Kuisioner Berdasarkan Kecamatan dan Nagari Harga Patokan Pemerintah berdasarkan Konstruksi Bangunan Harga Pasar Bangunan berdasarkan Fungsi dan Konstruksi Harga Pasar Bangunan lainnya sesuai dimensi dan Jenis Konstruksi Harga Patokan Pemerintah untuk Tanaman Ekonomi Harga Pasar (perkiraan) untuk Tanaman Ekonomi Hasil Studi LARAP untuk Tanaman Ekonomi Rekapitulasi Biaya Larap Pelebaran Jalan Nasional Manggopoh – Padangsawah di Wilayah Kabupaten Agam Perhitungtan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk menurut Wilayah Administrasi Kabupaten Agam Perhitungtan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk lainnya menurut Wilayah Administrasi Kabupaten Agam Perhitungtan Biaya Gantirugi Tanaman Ekonomi Penduduk menurut Wilayah Administrasi Kabupaten Agam Perhitungtan Biaya Penanganan Pasar Bawan Perhitungtan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk menurut Wilayah Administrasi Kabupaten Pasaman Perhitungtan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk lainnya menurut Wilayah Administrasi Kabupaten Pasaman Rencana Kerja Pembebasan Lahan Peningkatan Ruas Jalan Manggopoh – Padangsawah (Ruas 047.1) di Kabupaten Agam Rencana Kerja Pembebasan Lahan Peningkatan Ruas Jalan Manggopoh – Padangsawah (Ruas 047.1) di Kabupaten Pasaman


2 3 7 9 9 14 23 24 24 25 25 25 27 28 28 29 29 30 30 38 39

iii

LARAP Link 047.1

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5 Gambar 2.6 Gambar 2.7 Gambar 2.8 Gambar 2.9 Gambar 2.10 Gambar 2.11 Gambar 2.12 Gambar 2.13 Gambar 2.14 Gambar 2.15 Gambar 2.16 Gambar 2.17 Gambar 2.18 Gambar 2.19 Gambar 2.20 Gambar 2.21

Ilustrasi pencapaian lokasi Ruas 047.1 Bagan Alir Metoda Penelitian LARAP Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Agam Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Pasaman Diagram Pendapatan Responden di Kabupaten Agam Diagram Pendapatan Tambahan dari Responden Diagram Pendapatan Responden di Kabupaten Pasaman Diagram Pendapatan Tambahan dari Responden Kabupaten Pasaman Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Agam Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Pasaman Diagram Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian Kabupaten Agam Diagram Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian Kabupaten Pasaman Diagram Pendapatan Responden K5 di Pasar Bawan Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Pedagang Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Pedagang Diagram Persepsi Pedagang tentang Rencana Kegiatan Diagram Tanggapan Pedagang tentang Penataan Pasar Diagram Persepsi Masyarakat tentang Rencana Kegiatan di Kabupaten Agam Diagram Persepsi Masyarakat tentang Rencana Kegiatan di Kabupaten Pasaman Diagram Bentuk Kompesasi yang dikehendaki Masyarakat Agam Diagram Bentuk Kompesasi yang dikehendaki Masyarakat Pasaman


2 6 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22

iv

LARAP Link 047.1

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 1. 1.a.

1.b.

1.c.

1.d.

1.e.

Tabel Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh – Padangsawah Tabel Daftar Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh - Padangsawah Sesuai Wilayah Administrasi Kecamatan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Bangunan Tabel Daftar Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh - Padangsawah Sesuai Wilayah Administrasi Kecamatan Kecamatan IV Nagari Kabupaten Agam Bangunan Tabel Daftar Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh - Padangsawah Sesuai Wilayah Administrasi Kecamatan Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Bangunan Tabel Daftar Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh - Padangsawah Sesuai Wilayah Administrasi Kecamatan Kecamatan III Nagari Kabupaten Pasaman Bangunan Tabel Pedagang K5 Di Pasar Bawan TerkenaYang Pembebasan Proyek

Lampiran 2

Format Risalah Konsultasi dan Sosialisasi Lampiran 3

Flowchart Mekanisme Penanganan Keluhan Lampiran 4 Formulir Monitoring dan Evaluasi Bulanan Pelaksanaan LARAP Lampiran 5 a. Rekapitulasi Perhitungan Gantirugi Pelebaran Jalan Link 047.1 b. Perhitungan Gantirugi Pelebaran Jalan Link 047.1 di Kabupaten Agam c. Perhitungan Gantirugi Pelebaran Jalan Link 047.1 di Kabupaten Pasaman Lampiran 6 a. Peta Lokasi Ruas Jalan Manggopoh – Padangsawah (Link 047.1) 4 Lembar b. Gambar Profil Perencanaan di Manggopoh c. Gambar Cross Section di Manggopoh d. Gambar Profil Perencanaan di Pasar Bawan e. Gambar Cross Section di pasar Bawan f. Gambar Profil Perencanaan di Padangsawah g. Gambar Cross Section di Padangsawah Lampiran 7 a. Bahan Pengumuman kepada Warga Sebelum Pelaksanaan Penelitian LARAP b. Undangan, Daftar Hadir dan Notulasi Workshop Larap oleh Bintek PU Bina Marga c. Surat Kepala Dinas Binamarga, Tatruang dan Pemukiman tentang Jadual Sosialisasi, Bahan Informasi Proyek dan Dokumentasi Penempelan Materi Informasi di Kantor Camat dan Kantor Walinagari di Wilayah Studi


v

LARAP Link 047.1

LATAR BELAKANG 1.

Peningkatan kinerja melalui pelebaran pada Jalan Nasional Ruas Mangopoh –

Padangsawah (Ruas 047.1) dilakukan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi penggunanya. Pelebaran yang seluruhnya dilaksanakan di dalam RUMIJA sepanjang 32,000 KM dari KM 102+200 sampai KM 134+200 dari Kota Padang ini, dimulai dari Manggopoh Kabupaten Agam sampai Padangsawah Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman. 2.

Walau proyek pelebaran jalan akan dilakukan di tanah milik negara, namun masih

memerlukan pembebasan, terutama terhadap bangunan dan tanaman milik masyarakat yang berada di dalam RUMIJA. Oleh karena itu, proyek tidak memerlukan pembebasan tanah. Isu lain yang perlu diperhatikan adalah keberadaan pedagang kaki lima (Padangan K5) yang berjualan di sepanjang pinggir jalan dan penggunaan bahu jalan sebagai tempat parkir. Kondisi ini menjadi faktor utama terjadinya kemacetan lalu lintas di depan Pasar Bawan, terutama pada hari pasar lokal (setiap hari Jumat). Karena pembebasan tanah dan restrukturisasi pasar sering menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, maka sesuai petunjuk Prosedur Operasional World Bank, OP 4.12, harus ditangani dengan panduan atau kerangka acuan kerja yang jelas, seperti Rencana Aksi Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement Action Plan /LARAP). 3.

LARAP adalah suatu kegiatan pencarian pola aksi dalam pembebasan lahan, bangunan

dan tanaman (Land Acquisition) serta pemindahan penduduk (Resettlement) yang menggunakan pendekatan partisipasi, sehingga mendapatkan suatu kerangka kerja dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan yang dibutuhkan dalam pembangunan. Namun kegiatan pelebaran Ruas Jalan Mangopoh – Padangsawah ini tidak memerlukan pemindahan penduduk. Hasil studi dan pendataan terhadap masyarakat yang terkena pelebaran jalan, akan dijadikan dasar dalam proses pembebasan lahan sesuai tujuan sebagaimana disebutkan berikut ini. a)

Memperkirakan secara baik dan akurat tentang jumlah penduduk, bangunan dan tanaman yang akan terkena pelebaran jalan.


1

LARAP Link 047.1

b) c)

Memperkirakan secara baik dan akurat tentang nilai atau harga bangunan dan tanaman yang akan terkena proyek, Mengajukan pola penataan kawasan Pasar Bawan dengan tetap memperhatikan inspirasi masyarakat, sehingga pelebaran yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja jalan tidak menimbulkan konflik penggunaan dengan masyarakat.

LOKASI RENCANA KEGIATAN 4.

Pelebaran yang merupakan bagian dari Trans Sumatra Jalur Barat sepanjang 32,000

KM ini, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja jalan yang akhirnya akan memperlancar moda angkutan dari dan menuju Padang (Pelabuhan Teluk Bayur). Secara administratif kegiatan ini berada pada 2 Kabupaten dan 4 kecamatan yang meliputi masing-masing meliputi satu Nagari (setingkat Desa) sebagaimana disampaikan pada tabel berikut ini. Detail peta dapat dilihat pada lampiran 6. Tabel 1.1. Lokasi Administrasi Pelebaran Jalan Ruas 047.1 di Kabupaten Agam No. A. 1. 2. 3. B. 1.

5.

KABUPATEN / KECAMATAN KABUPATEN AGAM Kecamatan Lubuakbasuang Kecamatan IV Nagari Kecamatan Palembayan KABUPATEN PASAMAN Kecamatan III Nagari

NAGARI Manggopoh Bawan Silareh Aia Ladang Panjang

Ruas 047.1 sepanjang 32,000 KM ini dimulai dari Sta 0.000 di Simpang Manggopoh

Kecamatan Lubukbasung Kabupaten Agam atau pada KM 102+200 dari

Gambar 1.1 Ilustrasi pencapaian lokasi Ruas 047.1

Kota Padang, dan berakhir di Padangsawah Nagari Ladang Panjang Kecamatan III Nagari Kabupaten Pasaman atau Sta 32+090.337 atau KM 134+200 dari Kota Padang. Bila ditinjau dari wilayah administrasinya, maka 31,650 Km ruas jalan ini berada di wilayah Kabupaten Agam, yakni dari Sta 0+000 sampai Sta 31+650 atau (KM 102+200 atau KM 133+850) dari Kota Padang, dan hanya 0,350 Km di Kabupaten Pasaman yakni dari KM 133+850 sampai KM 134.200. 6.

Pada ruas jalan ini sebagaimana telah disampaikan sebelumnya,

ditemukan fasilitas pasar yakni Pasar Bawan yang keberadaanya bersempadan atau yang sangat dekat dengan pinggir jalan. Pada saat


2

LARAP Link 047.1

hari pasar, yakni Jumat, di lokasi ini sering terjadi kemacetan akibat pasar tumpah dan banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Upaya penataan pedagang pada hari pasar sering dilakukan, namun belum memberikan hasil yang optimal. Di sisi lain hasil observasi mendapatkan bahwa rollen jalan - lahan kosong antara bangunan dan pinggir RUMIJA - yang merupakan milik masyarakat setempat sebagiannya telah disewakan kepada pedagang K5 sehingga mengakibatkan pedagang K5 lainnya, sering menggunakan bahu jalan untuk menggelar dagangannya. Hal inilah yang sering menyebabkan kemacetanan pada setiap Hari Pasar.

DIMENSI TEKNIS KEGIATAN 7.

Berdasarkan studi Detail Engineering Design (DED), pelebaran jalan yang

direncanakan akan menjadikan ruas jalan ini dengan lebar perkerasan 7,0 m’ yang dilengkapi dengan bahu jalan dan saluran drainase. Dimensi teknis rencana pelebaran sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2. di bawah, sedangkan Typical Cross section disajikan dalam lampiran. Tabel 1.2. Dimensi Teknis Rencana Pelebaran Ruas Jalan Nasional Manggopoh – Padangsawah No. 1. 2. 3. 4. 5.

Perencanaan Lebar Badan Jalur Lebar bahu jalan (Kiri dan Kanan) Lebar Drainase (Kiri dan Kanan) Kemiringan Normal Perkerasan Kemiringan Bahu Jalan

Satuan meter meter meter % %

Dimensi 7,00 4,00 1,00 2,00 4,00

Sumber : P2JJ Provinsi Sumatera Barat, 2010.

METODOLOGI 8.

Identifikasi aset terkena dampak, baik yang dimiliki masyarakat, mau pun koorporat

atau pemerintah, dilakukan melalui survey lapangan dengan memperhatikan posisinya terhadap RUMIJA. Pencatatan aset di dalam RUMIJA dilakukan untuk kemudian diteliti lebih lanjut. Penelitian terhadap aset masyarakat dilakukan melalui pencacahan dengan memperhatikan hal-hal sebagai mana diuraikan berikut ini (lihat pengumuman pelaksanaan studi LARAP, lampiran 7a) 9.

Bangunan Masyrakat. Bangunan mayarakat diidentifikasi type konstruksi permanen,

semi-permanen dan gubuk atau bangunan kayu, fungsi dan penggunaannya sebagai rumah


3

LARAP Link 047.1

atau tempat usaha, serta lokasi aset mencakup letak pada KM atau pun Sta berapa, serta posisi di sebelah kiri atau kanan jalan dari arah Kota Padang. 10.

Bangunan Lainnya diidentifikasi dengan memperhatikan jenis seperti teras, pagar,

gorong-gorong dan decker, fondasi batas tanah atau aset lainnya. Penelitian juga memperhatikan lokasi mencakup letak di KM atau pun Sta berapa, serta posisinya di sebelah kiri atau kanan jalan dari arah Kota Padang. 11.

Tanaman bernilai ekonomi milik masyarakat dilakukan dengan menghitung jumlah,

jenis dan lokasi mencakup tumbuh di KM atau pun Sta berapa, serta posisi di sebelah kiri atau kanan jalan dari arah Kota Padang. Jenis yang ditanam seperti Sawit, Cokelat, Kelapa, Pinang, Jati, serta tanaman buah-buahan lainnya seperti Mangga, Jambu, Durian dan lainlain. 12.

Beberapa fasilitas publik milik pemerintah maupun koorporate seperti tiang listrik,

telepon dan jaringan kabel bawah tanah atau pun pipa air bersih di dalam RUMIJA dicatat jumlah dan lokasinya untuk kemudian dilakukan koordinasi dengan instansi bersangkutan untuk dapat dipindahkan. 13.

Aktifitas Pasar Bawan yang selalu menimbulkan kemacetan setiap hari pasar, yakni

Jumat, diteliti guna dapat dilakukan penataan terhadap pedagang K5 serta perparkiran di pinggir jalan. Penelitian diakukan melalui penerapan diskusi kelompok terfokus atau focused group discussion/FGD dengan peserta berasal dari kelompok aparat pemerintah (Kabupaten, Kecamatan dan Nagari), tokoh-tokoh masyarakat dan unsur masyarakat yang terkena dampak kegiatan pelebaran. Selain itu, dilakukan wawancara bebas (spotcheck) dengan responden terpilih. 14.

Data Sosial. Penelitian LARAP merupakan penelitian deskriptif untuk mendapatkan

informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat secara rinci dan lengkap serta dapat mendeskripsikan fenomena sosial dan pendapat masyarakat terhadap rencana pelebaran Jalan Nasional Manggopoh – Padangsaawah di Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman. 15.

Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis ini menggunakan metode survai, dimana

informasi dikumpulkan dari responden pemilik aset yang terkena pelebaran dan para pedagang K5 di Pasar Bawan yang menempati RUMIJA, dengan memakai kuisioner dengan tujuan untuk dapat menggali aspek-aspek kehidupan masyarakat yang terkait rencana kegiatan. Secara garis besar 4 aspek yang akan ditinjau melalui studi adalah : a)

Ciri- ciri atau kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat,


4

LARAP Link 047.1

b) c) d) 16.

Lingkungan sosial ekonomi masyarakat, Pengetahuan masyarakat terhadap rencana kegiatan, Persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan.

Selain data primer di atas, digunakan pula data sekunder yang didapatkan dari instansi

terkait seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten, Kantor Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Nagari, baik berupa data sosial ekonomi dan budaya, maupun peraturan perundangundangan tentang ketetapan harga dan tata cara pembayaran ganti rugi bangunan dan tanaman. 17.

Data sekunder dari literatur dan data primer (hasil survey), selanjutnya dievaluasi dan

dianalisa dengan menggunakan rumus yang lazim digunakan. Hasil survey selanjutnya dientrikan ke dalam suatu tabel data dasar (database entries) menggunakan perangkat pemograman WEB_php yang di disain untuk ini, untuk selanjutnya digunakan dalam penganalisisan lebih lanjut dalam penyajiannya ke dalam bentuk tabel-tabel, gambar atau peta, ataupun sebagai tampilan dan akses cepat ke setiap penduduk yang terkena dampak. 18.

Semua data dan hasil di samping digunakan untuk keperluan penyusunan LARAP,

nantinya dapat juga digunakan sebagai tool atau alat oleh Panitia Pembebasan Tanah dalam pendataan secara lebih mendetail dalam rangka mempersiapkan proses pembebasan tanah dan pembayaran gantirugi. Dengan demikian hasil larap yang disusun ini dapat digunakan sebagai base data sampai dilaksanakannya penggantirugian.


5

LARAP Link 047.1 Identifikasi Kegiatan

Perancangan Pekerjaan

Pelaksanaan Kegiatan

Observasi Banunan dan Tanaman dalam Rumija

Pengumpulan Sumber Data Sekunder

Survey Lapangan Data Wilayah Admistrasi, Kependudukan Data Sosial Ekonomi Budaya

Identifikasi Bangunan dan Tanaman Ekonomi

Data Peraturan dan Tarif Data Bangunan & Lahan Teridentifikasi

Nilai Gantirugi dan Biaya Penangan Pasar Perangkat Lunak WEB php Penyajian Dlm Bentuk Program Komputer WEB php

Hasil Studi dalam bentuk Perangkat Komputer dapat digunakan dalam proses Pengukuran Detail dan Pembayaran Gantirugi nantinya

Gambar 1.2. Bagan Alir Metoda Penelitian LARAP


6

LARAP Link 047.1

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 19.

Wilayah administrasi studi LARAP kegiatan pelebaran Ruas Jalan Nasional

Manggopoh – Padangsawah (Ruas 047.1) berada pada 4 (empat) kecamatan, dimana 3 kecamatan di Kabupaten Agam yakni Lubukbasung, IV Nagari dan Palembayan, dan 1 kecamatan di Kabupaten Pasaman, yakni Kecamatan III Nagari. Masing-masing kecamatan meliputi satu Nagari (setingkat Desa) yakni Manggopoh, Bawan dan Silareh Aia di Kabupaten Agam serta Nagari Ladang Padanjang di Kabupaten Pasaman . 20.

Pemanfaatan lahan di sepanjang trase jalan ini sebagian besar sudah menjadi kawasan

terbangun dan perkebunan dengan hasil utama kelapa sawit, kakao, jagung dan tanaman perkebunan lainnya. Di kecamatan IV Nagari, yakni di Bawan, dijumpai sarana pasar dengan hari pasar sekali dalam seminggu yakni pada hari Jumat, dimana pada hari ini sering terjadi kemacetan akibat pasar tumpah dan pemarkiran kendaraan di pinggir jalan.

Kabupaten Agam Kependudukan 21.

Jumlah Penduduk. Jumlah penduduk di wilayah administratif nagari-nagari di

Kabupaten Agam yang dilewati ruas jalan pada Tahun 2008 mencapai 46.773 jiwa yang terdiri dari 10.820 Kepala Keluarga (KK). Sebaran penduduk menurut satuan wilayah administrasi disajikan pada Tabel 3.1. Sebagian besar penduduk berkelamin perempuan dengan jumlah penduduk terbanyak (19.838 jiwa) terdapat di Kenagarian Manggopoh dan yang terendah sebesar 12.335 jiwa di Kenagarian Bawan. Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Nagari yang dilewati ruas jalan di Kabupaten Agam (Keadaan Tahun 2008) No.

Wilayah Studi

Data Umum Kependudukan Luas (km2) Laki-laki Perempuan Jumlah Kepadatan Jumlah KK (jiwa) (jiwa) (jiwa) (jiwa/km2)

1. a. 2. a. 3. a.

Kec. Lubukbasung Nagari Manggopoh 228,20 8.711 11.127 19.838 3.995 85 Kec. Ampek Nagari Nagari Bawan 131,74 5.830 6.505 12.335 2.323 94 Kec. Palembayan Nagari Salareh Aia 92,17 7.105 7.494 14.600 4.502 158 JUMLAH 452,11 21.646 25.126 46.773 10.820 103,45 Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2009, (diolah dari masing-masing wilayah)


7

LARAP Link 047.1

22.

KepadatanPenduduk. Secara demografi, kepadatan penduduk merupakan gambaran

jumlah jiwa per-km2 dari luas wilayah administratif ternedahnya (Nagari) masing-masing. Berdasarkan luas wilayah administratif yang dilewati ruas jalan mencapai 451,11 km2, kepadatan penduduk berkisar antara 80 – 158 jiwa per-km2 dengan kepadatan rata-rata 103,45 jiwa/km2. Wilayah terpadat (158 jiwa per-km2) penduduknya terdapat di Kenagarian Silareh Aia di Kecamatan Palembayan dan terendah di Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubukbasung sebesar 85 jiwa per-km2 Perekonomian 23.

Mata Pencaharian. Mata pencaharian penduduk di sepanjang ruas jalan yang

ditingkatkan, didominasi oleh kegiatan pertanian, yang dalam hal ini termasuk perkebunan yang ditopang oleh usaha industri pengolahan hasil kebun. Hal ini juga terlihat dari sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa lainnya yang erat hubungannya dengan sektor perkebunan, seperti perbankan, koperasi usaha penyewaan alat berat dan sarana produksi kebun lainnya. 24.

Pola Pemanfaatan dan Kepemilikan Lahan. Lahan Pemanfaatan lahan pada suatu

wilayah sangat tergantung kepada potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada, topografi, geomorfologi serta kultur budaya masyarakat. Lokasi rencana kegiatan yang terletak di kawasan yang telah dikembangkan untuk usaha perkebunan memiliki tingkat produktifitas yang tinggi, dimana sebagian besar lahan telah dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan. 25.

Jika ditinjau berdasarkan wilayah administrasi kecamatan, maka hampir keseluruhan

lahan telah dimanfaatkan masyarakat, baik penduduk setempat, atau anggota koperasi yang tidak bermukim di kawasan ini, maupun oleh para investor perkebunan. Status kepemilikan lahan terdiri dari Milik Ulayat Kaum dan Ulayat Nagari, serta Milik Perusahaan dan perorangan yang telah bersertifikat. Kepemilikan ini menggambarkan ciri kepemilikan lahan pada umumnya di Minangkabau serta tidak lepas dari kebijakan pengembangan kawasan ini sebagai kawasan perkebunan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan Besar pola intiplasama. 26.

Sosial Budaya Masyarakat. Secara umum struktur komunitas penduduk di wilayah

studi didominasi oleh etnis Minangkabau, disamping etnis lain seperti Mandailing dan Jawa. Walaupun secara etnis terdapat kelompok yang dominan, namun pola interaksi yang berkembang cukup harmonis dan tidak adanya pembentukan kelompok tersendiri secara


8

LARAP Link 047.1

eksklusif. Justru yang berkembang adalah terbentuknya pengelompokan secara sosial ekonomi dalam bentuk koperasi perkebunan dan kelompok sosial kemasyarakatan lainnya.

Kabupaten Pasaman Kependudukan 27.

Jumlah Penduduk. Jumlah penduduk di Nagari (setingkat desa) Ladangpanjang pada

Tahun 2008 mencapai 10.434 jiwa yang terdiri dari 2.613 Kepala Keluarga (KK) (Tabel 2.2.). Tabel 2.2 Jumlah Penduduk pada Wilayah Studi (Keadaan Tahun 2008) No.

1. a.

28.

Wilayah Studi

Luas (km2)

Data Umum Kependudukan Laki-laki Perempuan Jumlah Kepadatan Jumlah KK (jiwa) (jiwa) (jiwa) (jiwa/km2)

Kec. Tigo Nagari Nagari Ladang Panjang 62,16 5.289 5.145 10.434 2.613 168 Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2009, (diolah dari masing-masing wilayah)

Kepadatan Penduduk. Secara demografi, kepadatan penduduk merupakan gambaran

jumlah jiwa per-km2 dari luas wilayah administratif terendahnya (Nagari) masing-masing. Berdasarkan luas wilayah administratif sebesar 62,16 km2, kepadatan penduduk Nagari Ladangpanjang 168 jiwa per-km2. Ha ini didukung dengan posisinya berada di pertigaan menuju pusat 3 lokasi pusat pemerintahan kabupaten, Lubukbasung di Agam, Simpangempat di Pasaman Barat dan Lubuksikaping di Pasaman. Perekonomian 29.

Mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk di sepanjang ruas jalan yang

ditingkatkan, Table 2.3, didominasi oleh kegiatan pertanian, yang dalam hal ini termasuk perkebunan yang ditopang oleh usaha industri pengolahan hasil kebun. Hal ini juga terlihat dari sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa lainnya yang erat hubungannya dengan sektor perkebunan, seperti perbankan, koperasi usaha penyewaan alat berat dan sarana produksi kebun lainnya. Tabel 2.3. Pekerjaan Utama Penduduk (10 Tahun ke atas) di Nagari Ladangpanjang (Keadaan Tahun 2008) No. 1 2 3 4

Pekerjaan Utama

Jumah (Jiwa)

Pertanian Pertambangan Penggaalian Industri Pengolahan Bangunan


7.653 95 134 41

9

LARAP Link 047.1 5 6 7 8 9 Sumber

30.

Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Jasa-Jasa Lainnya Jumlah

490 111 416 323 564 9.427

: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2009, (diolah dari masing-masing wilayah)

Pola Pemanfaatan dan Kepemilikan Lahan. Pemanfaatan lahan disuatu wilayah sangat

tergantung kepada potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada, topografi, geomorfologi serta kultur budaya masyarakat. Lokasi rencana kegiatan yang terletak di kawasan yang telah dikembangkan untuk usaha perkebunan memiliki tingkat produktifitas yang tinggi, dimana sebagian besar telah dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan. 31.

Jika ditinjau berdasarkan wilayah administrasi kecamatan, maka hampir keseluruhan

lahan telah dimanfaatkan masyarakat, baik penduduk setempat, atau anggota koperasi yang tidak bermukim di kawasan ini, maupun oleh para investor perkebunan. Status kepemilikan lahan terdiri dari Milik Ulayat Kaum dan Ulayat Nagari, serta Milik Perusahaan dan perorangan yang telah bersertifikat. Kepemilikan ini menggambarkan ciri kepemilikan lahan pada umumnya di Minangkabau serta tidak lepas dari kebijakan pengembangan kawasan ini sebagai kawasan perkebunan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan Besar pola intiplasama. 32.

Sosial Budaya. Secara umum struktur komunitas penduduk di wilayah studi

didominasi oleh etnis Minangkabau, disamping etnis lain seperti Mandailing, Jawa, Nias dan lain sebagainya. Walaupun secara etnis terdapat kelompok yang dominan, namun pola interaksi yang berkembang cukup harmonis dan tidak adanya pembentukan kelompok tersendiri secara eksklusif. Justru yang berkembang adalah terbentuknya pengelompokan secara sosial ekonomi dalam bentuk koperasi perkebunan dan kelompok sosial kemasyarakatan lainnya.

HASIL IDENTIFIKASI DATA LAPANGAN 33.

Aset Terkena Dampak. Survei sensus yang dilakukan tanggal 16-30 November 2010

menggunakan kuesioner didahuli dengan sosialisasi dan wawancara bebas (spotcheck) serta melakukan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang bertujuan untuk mengumpulkan atau mengidentifikasi semua struktur bangunan dan tanaman dengan nilai ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat dalam kanan jalan, dan mencari solusi alternatif untuk mengurangi atau


10

LARAP Link 047.1

menghilangkan kemacetan lalu lintas di sekitar pasar. Tanggal ini akan menjadi cut of date untuk menetapkan orang yang terkena dampak di lokasi proyek yang berhak untuk mendapatkan kompensasi dan bantuan pemukiman kembali dan bantuan pemulihan mata pencaharian. Dalam hal terjadinya perbedaan sejak persetujuan LARAP dengan pelaksanaan proyek WINRIP atau sub-proyek di bawah WINRIP, maka Panitia Pembebasan Tanah (PPT) akan melakukan verifikasi terhadap kondisi saat ini berdasarkan daftar orang yang terkena dampak atau aset hasil survei. PPT akan mengumumkan daftar orang yang terkena dampak di wilayah proyek dan mulai melakukan konsultasi dan negosiasi. Pengumuman hasil inventarisasi telah dilakukan (lihat di lampiran 7c). 34.

Aset Milik Masyarakat yang dijumpai dalam RUMIJA pada Ruas Link 047.1 di kedua

kabupaten dimiliki oleh 58 Orang atau WTP. Aset ini dikategorikan berupa bangunan rumah ataupun tempat usaha yang menjorok ke RUMIJA yang dimiliki oleh 31 WTP, bangunan lainnya berupa pagar, gorong-gorong maupun teras rumah dan lain-lain sebanyak 20 KK, serta pemilik 22 pohon tanaman bernilai ekonomi yang dimiliki oleh 7 WTP. Pada proyek ini tidak ada tanah milik masyarakat yang harus dibebaskan. Uraian masing-masing aset sesuai wilayah administrasi sebagaimana disampaikan berikut ini. Tabel detail data tentang WTP dan aset terkena dapat dilihat pada Lampiran 1 (dari a sampai e). Kabupaten Agam Aset Milik Masyarakat 35.

Bangunan di dalam Rumija . Berdasarkan hasil pengolahan data lapangan, diperoleh

data total jumlah bangunan penduduk yang terkena rencana pembangunan ruas Manggopoh – Padangsawah di Kabupaten Agam sebanyak 27 unit milik 27 WTP. Deskripsi bangunan yang terkena pembangunan sebagai berikut. Gubuk 13 unit, semua digunakan untuk warung Semipermanen 9 unit, 5 unit sebagai rumah, lainnya untuk usaha Permanen 5 unit, digunakan untuk usaha 36.

Sebanyak 13 unit gubuk dan 4 unit bangunan semipermanen yang menjorok dalam

Rumija, akan terkena lebih dari 75% sampai 100% luas bangunannnya. Oleh karena itu mereka harus pindah, namun kepindahannya akan dilakukan ke lahan milik masing-masing yang letaknya persis di dekat atau di belakang RUMIJA yang digunakan. Dalam arti kata, bahwa penggunaan RUMIJA oleh masyarakat dilakukan hanya untuk mendekatkan mereka dengan pembeli.


11

LARAP Link 047.1

37.

Selanjutnya, 5 unit bangunan semipermanen dan 5 unit permanen, hanya sebagian

kecil bangunannya yang menjorok yang akan terkena pembebasan. Untuk itu, sesuai hasil penelitian, mereha meminta pengganti rugian berupa uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan kesepakatan bersama nantinya. 38.

Bangunan di dalam Rumija. Bangunan lain seperti pagar dan teras dijumpai di 17

lokasi milik 17 WTP dengan rincian. Teras Rumah 6 lokasi Pagar dan bangunan batas tanah di 11 lokasi. 39.

Tanaman Ekonomi di dalam RUMIJA. Tanaman bernilai ekonomi yang dimiliki

penduduk yang ditanam di dalam RUMIJA ruas Jalan Manggopoh – Padangsawah di Kabupaten Agam sebanyak 22 pohon yang dimiliki oleh 7 WTP dengan uraian jumlah tanaman sebagai berikut; Sawit

9 batang

Kelapa

1 batang

Pinang

22 batang

Pohon lainnya (Jati) 40.

5 batang

Aset Milik Pemerintah dan Koorporate. Aset publik dan koorporate yang terkena

dampak di sepanjang jalan yang diperlebar diantaranya tiang listrik, tiang telepon, saluran kabel fiber optik bawah tanah serta jaringan PDAM di daerah Bawan. 41.

Keberadaan Pasar Bawan. Pasar Bawan merupakan

Pasar Nagari dengan hari pasar sekali dalam seminggu setiap hari Jumat. Pada hari-hari lain, sebagian toko atau warung hanya buka untuk melayani kebutuhan masyarakat sekitar dan tidak dijumpai pedagang K5, terutama yang menempati bahu jalan. Pada saat hari pasar, karena melayani masyarakat dari nagari sekitarnya, maka suasana sangat ramai dan selalu meluber oleh Pedagang K5 sampai ke badan jalan dan selalu menimbulkan kemacetan. Kondisi ini diperparah dengan tidak tertatanya perparkiran. 42.

Upaya penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Bawan sebagai pihak

pengelola belum memberikan hasil yang optimal karena diketahui bahwa rollen jalan yang merupakan milik Nagari atau masyarakat setempat (kareyana merupakan Pasar Nagari)


12

LARAP Link 047.1

sebagian telah disewakan kepada pedagang K5 sehingga mengakibatkan pedagang K5 lain yang bersifat temporeri, sering menggunakan bahu jalan untuk menggelar dagangannya. Jumlah pedagang K5 mingguan yang menempati RUMIJA dan harus dipindah, berdasarkan data Wali Nagari dapat mencapai 30 orang, sedangkan yang menggunakan rolen jalan - lahan kosong antara bangunan dan pinggir RUMIJA – mencapai 15 orang. Jumlah setiap minggunya tidak selalu sama dan selalu berubah. 43.

Pedagang K5 di pasar ini umumnya menjual kebutuhan harian rumahtangga seperti

sayur, cabe, buah-buahan, ikan kering, makanan serta kebutuahan lainnya seperti peralatan dapur dan pakaian jadi. Khusus pedagang bahan hasil pertanian seperti sayur, cabe, buahbuahan hanya akan berdagang jika mendapatkan bahan dagangan dari petani. 44.

Penelitian berhasil mewawancarai Pedagang K5 sebanyak 16 orang dimana 8 orang

diantaranya berjualan di rollen jalan dan 8 orang lainnya menempati bahu jalan. Dari hasil wawancara langsung dengan mereka, diketahui, bahwa sebagian dari mereka juga akan berjualan di pasar lain seperti di Tampuruang atau pun di Kinali yang jaraknya tidak terlalu jauh, yakni pada hari Minggu dan Senen. Namun demikian, mengingat kedua lokasi berada pada lanjutan dari ruas jalan ini yang akan di perlebar, maka Pedagang K5 ini pun di lokasi lain harus ditata. Kabupaten Pasaman 45.

Bangunan di dalam Rumija. Berdasarkan hasil pengolahan data lapangan, diperoleh

total bangunan penduduk yang terkena rencana pelebaran ini adalah 3 unit sebagai disampaikan berikut. a)

Guguk 2 unit, yang digunakan sebagai warung ,

b) Semipermanen 1 Unit digunakan sebagai warung. 46.

Sama halnya dengan aset warga di Kabupaten Agam, ketiga bangunan dalam Rumija

ini akan terkena lebih dari 75% sampai 100% luas bangunannnya. Oleh karena itu mereka harus pindah, kepindahan mereka pun akan dilakukan ke lahan milik masing-masing yang letaknya persis di dekat atau di belakang RUMIJA. 47.

Bangunan Lainnya di dalam Rumija. Bangunan ainnya milik penduduk dalam

RUMIJA, diantaranya adalah teras dan gorong-gorong yang dijumpai di 3 lokasi,. a)

Teras Rumah 1 lokasi

b) Gorong-gorong 1 lokasi,


13

LARAP Link 047.1

Jumlah Kuisioner 48.

Aset Warga Terkena Proyek. Jumlah responden yang diwawancarai dalam penelitian

yang dilakukan dari tanggal 16 sampai 26 November 2010 di kedua kabupaten sebanyak 58 orang meliputi 4 kecamatan dan 4 Nagari. Jumlah ini sama dengan jumlah KK terkena dampak baik secara perorangan maupun bahagian dari anggota Ulayat dari aset yang akan dibebaskan baik berupa bangunan maupun tanaman sebanyak 57 orang atau 100% WTP ditambah 1 responden yang asetnya tidak terkena dampak, namun jika di lokasi ini akan dilakukan perlebaran RUMIJA untuk keselamatan lalulintas. 49.

Dari data pada Tabel 2.4 terlihat bahwa besarnya responden di Nagari Manggopoh

Kecamatan Lubukbasung menggambarkan bahwa banyaknya masyarakat mendirikan bangunan atau kelengkapan bangunan, maupun menanam tanaman ekonomis di dalam RUMIJA. Hal ini disebabkan kekurang-tahuan mereka atas fungsi dan kepemilikan RUMIJA, serta lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait. Tabel 2.4 Distribusi Kuisioner Berdasarkan Kecamatan dan Nagari No.

Wilayah Studi

A.

Kabupaten Agam

1.

Kec. Lubukbasung Nagari Manggopoh Kec. Ampek Nagari Nagari Bawan Kec. Palembayan Nagari Salareh Aia Sub-Jumlah

2. 3.

B.

Luas (km2)

Jumlah (Jiwa) Penduduk KK

Responden (KK) Jumlah % tase

228,20

19.838

3.995

23

0,575

100% WTP

131,74

12.335

2.323

17

0,731

100% WTP

92,17 452,11

14.600 46.773

4.502 10.820

13 53

0,288 0,489

100% WTP

Kabupaten Pasaman

Kec. III Nagari Nagari Ladang Panjang 62,16 10.434 2.613 5 0,383 Sub-Jumlah 62,16 10.434 2.613 5 0,383 Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2009, (diolah) dan Penelitian Lapangan 2010

50.

Keterangan

100% WTP

Pedagang K5 Pasar Bawan. Jumlah responden pedagang K5 di pasar Bawan yang

diwawancarai saat penelitian yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Januari, berhasil mewawancarai sebanyak 16 orang meliputi yang berdagang di rolen jalan sebanyak 8 orang maupun di bahu jalan yang juga 8 orang. Jumlah ini mewakili pedagang yang terkena dampak pelebaran.


14

LARAP Link 047.1

Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Warga Terkena Proyek Pekerjaan Utama WTP Kabupaten Agam 51.

Keadaan Sosial ekonomi responden dapat dilihat dari pekerjaan utama masing-masing.

Dari 53 KK (100%) yang diwawancarai, merupakan pemilik atau yang mewakili pemilik. Dari keseluruhan responden, berturut-turut 50,95 % berprofesi sebagai petani, 16,98 % berprofesi sebagai pedagang, 7,55 % berstatus sebagai PNS/TNI/Polri. Sedangkan 11,33% tidak mejawaban. Gambar 2.1. Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Agam

Kabupaten Pasaman 52.

Dari 5 responden yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini, masing-masing 2

orang berprofesi sebagai petani dan pedagang, sedangkan 1 WTP ibu tumahtangga. Kondisi ini didukung kondisi lokasi yang padat dan berada di persimpangan jalan. Gambar 2.2. Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Pasaman

Tingkat Pendapatan WTP Kabupaten Agam 53.

Dari 53 responden yang diteliti sehubungan tinggat pendapatannya, 6 orang

diantaranya tidak memberikan jawaban. Hasil kuisioner menjelaskan bahwa hanya ada satu responden yang menyatakan pendapatannya kecil dari Rp. 500.100,00 perbulan, 15 orang


15

LARAP Link 047.1

responden (28,3%) menyatakan pendapatannya lebih dari Rp. 1.500.100 per bulan. Hasil penelitian sebagaimana disajikan pada grafik 2.3 berikut. Gambar 2.3. Diagram Pendapatan Responden di Kabupaten Agam

54.

Selanjutnya, 18 orang responden atau WTP di lokasi proyek tidak memiliki

pendapatan tambahan dan 20 orang lainnya tidak memberikan jawaban. Dari 15 orang yang memberikan jawaban, 5 orang di antaranya memiliki pendapatan tambahan lebih dari Rp. 800.100,- setiap bulannya sebagaimana diperlihatkan pada Grafik 2.4 berikut. Gambar 2.4. Diagram Pendapatan Tambahan dari Responden


Dari 5 responden yang diteliti tinggat pendapatannya, 3 orang menyatakan

pendapatannya lebih dari Rp. 1.500.100 per bulan dan 2 orang lainnya berpendaparan antara Rp 500.000.- sampai Rp.1.000.000,- per bulan. Gambar 2.5. Diagram Pendapatan Responden di Kabupaten Pasaman

56.

Disamping itu, 3 orang responden atau WTP juga memiliki pendapatan tambahan lebih

Rp. 800.000 perbulan sedangkan sisanya juga masih mempunyai pendapatan tambahan antara Rp 300.000 sampai Rp. 500.000,- perbulan.


16

LARAP Link 047.1

Gambar 2.6. Diagram Pendapatan Tambahan dari Responden Kabupaten Pasaman

Jumlah Anggota Keluarga WTP Kabupaten Agam 57.

Jumlah anggota keluarga responden dinominasi oleh keluarga dengan jumlah anggota

keluarga 4 – 6 orang, yakni sebanyak 35 KK dari 53 KK, atau 66,04%, diikuti oleh keluarga kecil dengan jumlah anggota keluarga kecil dari 4, yakni sebanyak 8 KK atau 15,09%. Gambar 2.7. Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga


Lima responden memiiki jumlah anggota keluarga 4 – 6 orang, sedangkan 1 responden

memiliki jumlah anggota keluarga 7 – 9 orang. Dari data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden mempunyai tanggungan keluarga relatif sedang dan besar. Gambar 2.8 Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga

Tingkat Pendidikan WTP Kabupaten Agam 59.

Responden di lokasi penelitian Kabupaten Agam terbanyak berpendidikan Tamat SMP

(37,47%) dan Tamat SMA atau sederajat (26,42 %). Dari total responden, hanya 1 KK (1,89%) berpendidikan sarjana. Tingkat pendidikan ini berpengaruh terhadap wawasan dan pola pikir seseorang serta hasil wawancara dan pengisian kuisioner serta tanggapannya terhadap proyek.


17

LARAP Link 047.1

Gambar 2.9. Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Agam


Tingkat pendidikan responden, 4 dari 5 orang berpendidikan Tamat SMA, 1 orang

Tamat SD. Tingkat pendidikan ini berpengaruh terhadap wawasan dan pola pikir seseorang serta hasil wawancara dan pengisian kuisioner. Gambar 2.10. Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Pasaman

Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian Kabupaten Agam 61.

Kegiatan pelebaran jalan ini memberikan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi

yang cukup luas pada masyarakat. Namun hanya sekitar 24,53% masayarat menyatakan setuju, sedangkan 22,64 menyatakan sebaliknya. Sebagian besar 50,49% tidak memberikan opini. 62.

Lebihlanjut, berdasarkan FGD yang dilakukan, seluruh perserta memahami bahwa

aktifitas hari pasar selama ini justru telah menghambat laju kendaraan yang mengangkut hasil kebun dan nkebutuhan masyarakat. Namun, di sisi lain, mereka juga memahami perilaku pedagang yang menggelar dagangannya sampai ke bahu jalan. Gambar 2.11. Diagram Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian Kabupaten Agam


18

LARAP Link 047.1

63.

Dalam pelaksaan FGD, peserta mengemukakan kebutuhan atas pengaruh dan

pengawasan pemerintah setempat terhadap harga hasil perkebunan. Hal berkaitan dengan pengorbanan ataupun penggantirugian lahan masyarakat secara langsung. Namun di sisi lain kelancaran arus transportasi lebih dinikmati secara langsung oleh pemilik kebun besar ataupun pabrik pengolahan CPO. Kabupaten Pasaman 64.

Kegiatan pelebaran jalan ini memberikan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi

yang cukup luas pada masyarakat. Semua responden merasa terganggu usaha ekonominya selama pelaksanaan pelebaran. Gambar 2.12. Diagram Pengaruh Proyek terhadap Perekonomian Kabupaten Pasaman

Pedagang Pasar Bawan Terkena Proyek Tingkat Pendapatan WTP 65.

Dari 16 responden K5 Pasar Bawan yang diteliti tinggat pendapatannya, 10 orang

diantaranya berpendapatan antar Rp. 1.000.000.000 sampai Rp. 1.500.000 per bulan, 15 orang responden berpendapatan antara Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000 per bulan sebagaimana disajikan pada grafik 2.13 berikut. 66.

Ditinjau dari jumlah anggota keluarga, responden tidak didominasi oleh keluarga

dengan jumlah anggota keluarga kecil ( <4) atau pun keluarga besar dengan anggota keluarga 7 – 9 orang sebagaimana disajikan pada grafik 2.14 berikut. Gambar 2.13. Diagram Pendapatan Responden K5 di Pasar Bawan


19

LARAP Link 047.1

Gambar 2.14 Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Pedagang

67.

Tingkat Pendidikan WTP. Pendidikan responden di lokasi Pasar Bawan didominasi

masyarakat berpendidikan Tamat atau Tidak Taman SD (62.5%). Selebihnya berpendidikan Tamat SMP dan Tamat SMA atau sederajat (masing-masing 18,75%). Tingkat pendidikan ini berpengaruh terhadap wawasan dan pola pikir seseorang serta hasil wawancara dan pengisian kuisioner serta tanggapannya terhadap proyek Gambar 2.15 Diagram Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga

68.

Persepsi Pedagang terhadap Proyek. Penjaringan persepsi pedagang perlu dilakukan

sebelum dimulainya kegiatan pelebaran dilaksanakan, agar dapat diketahui berapa besarnya masyarakat yang mendukung maupun menolak kegiatan ini. Hasil penelitian memperlihatkan dari 12 dari 16 Pedagang yang diwawancarai menyatakan setuju dengan rencana kegiatan dan 4 responden atau 9,43% menyatakan sangat setuju. Gambar 2.16 Diagram Persepsi Pedagang tentang Rencana Kegiatan

69.

Di sisi lain, pedagang sangat pengetahui bahwa konsekuensi dari pelebaran ini akan

mengganggu keberadaan mereka di Pasar Bawan. Namun berdasarkan kuesioner, terlihat bahwa 13 dari 16 pedagang akan pindah sesuai dengan penataan yang akan dilakukan pemerintah. Sedangkan 2 responden lainnya tidak memberikan opini.


20

LARAP Link 047.1

Gambar 2.17 Diagram Tanggapan Pedagang tentang Penataan Pasar

Persepsi Masyarakat terhadap Proyek Kabupaten Agam 70.

Penjaringan persepsi masyarakat perlu dilakukan sebelum dimulainya kegiatan

pelebaran Jalan Nasional yang direncanakan, agar dapat diketahui berapa besarnya masyarakat yang mendukung maupun menolak kegiatan ini. Hasil penelitian memperlihatkan dari 40 dari 53 KK WTP yang diwawancarai, 75,47% menyatakan setuju dengan rencana kegiatan dan 5 KK atau 9,43% menyatakan sangat setuju, sedangkan lebihnya tidak memberikan opini. Gambar 2.18. Diagram Persepsi Masyarakat tentang Rencana Kegiatan di Kabupaten Agam


Walau 100% WTP merasa terganggu ekonominya selama masa konstruksi, namun

mereka menyetujui rencana pelebaran ini. Gambar 2.19. Diagram Persepsi Masyarakat tentang Rencana Kegiatan di Kabupaten Pasaman

Kompensasi Kabupaten Agam 72.

Sebelum dilakukan penetapan besaran kompensasi terhadap bangunan dan tanaman

yang terkena pembebasan, pada umumnya masyarakat menginginkan dilakukannya musyawarah. Semntara itu, penetapan nilai gantirugi yang akan ditetapkan diserahkan sepenuhnya pada penetapan atau aturan Pemerintah yang berlaku.


21

LARAP Link 047.1

Gambar 2.20. Diagram Bentuk Kompesasi yang dikehendaki Masyarakat Agam

73.

Bila dikaji dari bentuk kompensasi yang diinginkan responden, terlihat pembayaran

tunai adalah bentuk penggantian yang memiliki proporsi terbesar yakni 79,25% dan hanya 2 KK atau 3,77% yang menginginkan dalam bentuk kompensasi berupa memodifikasi bangunan. 74.

Sementara itu, hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) di lokasi pasar menggambarkan

bahwa pada umumnya masyarakat setuju dengan rencana kegiatan, karena dapat membawa kemajuan dan perkembangan nagari. Namun demikian, sebagian perserta FGD masih mengharapkan adanya penataan kawasan pasar, karena mereka menyadari bahwa pasar tumpah selama ini telah mengakibatkan terjadinya kemacetan. 75.

Untuk itu, masyarakat menginginkan kepada pemerintah, terutama pihak yang akan

melaksnakan pelebaran jalan ini, P2JJ Provinsi Sumatera Barat, sekaligus melakukan kegiatan penataan kawasan pasar dengan menyediakan pelataran parkir bagi kendaraan dan pelataran lapak bagi pedagang K5. Kabupaten Pasaman 76.

Sebelum dilakukan penetapan besaran kompensasi terhadap bangunan dan tanaman

yang terkena, pada umumnya masyarakat menginginkan dilakukannya musyawarah. Masyarakat menyerahkan sepenuhnya cara penetapan sesuai aturan Pemerintah yang berlaku. Namun bila dikaji dari bentuk kompensasi yang diinginkan, 100% menginginkan dalam bentuk gnatirugi atau kompensasi Gambar 2.21. Diagram Bentuk Kompensasi yang diingini Masyarakat Pasaman


22

LARAP Link 047.1

PRINSIP KOMPENSASI 77.

Suatu kebijakan yang diambil oleh pemrakarsa adalah bahwa semua aset masyarakat

yang terkena proyek akan diberikan kompensasi. Bentuk kompensasi dapat berupa pembayaran gantirugi tunai ataupun pembangunan kembali atas aset yang terkena dampak sesuai hasil kesepakatan antara pemilik aset dengan pihak pemerintah nantinya. Studi LARAP yang dilakukan ini akan menghitung besar kebutuhan biaya kompensasi yang harus disediakan untuk penggatirugian saat pelaksanaan nantinya. 78.

Harga Bangunan. Bangunan yang terkena dampak akan diberi kompensasi sebesar

biaya penggantian berdasarkan harga pasar bahan untuk membangun bangunan pengganti. Analisis LARAP terhadap harga pasar bangunan yang terkena dampak dilakukan agar WTP benar-benar dapat membangun kembali aset mereka yang dibebaskan, serta untuk mengestimasi anggaran. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan Standar Harga Pemerintah dan harga pasar bahan, jenis dan fungsi / penggunaan dimensi bangunan dan aset. Analisis dilakukan tanpa memperhitungkan nilai penyusutan. Harga ini diusulkan sebagai masukan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk membangun dan kemudian ditetapkan oleh Bupati sebagai acuan yang akan digunakan oleh PPT untuk negosiasi dengan WTP. Hasil analisis memperhitungkan harga pasar berkisar dari Rp. 2.000.000 3.000.000/m2 untuk bangunan permanen dan Rp. 1.000.000 - 1.500.000/m2 untuk bangunan semipermanen, dan Rp. 175.000-500.000/m2 untuk bangunan gubuk. Sebagai perbandingan juga itu disajikan harga standar dari pemerintah dan dari harga pasar. 79.

Sebagai perbandingan juga itu disajikan harga standar dari pemerintah dan dari harga

pasar. Tabel 3.1. Harga Patokan Pemerintah berdasarkan Konstruksi Bangunan No.

Konstruksi Fungsi Bangunan

Harga x Rp.1.000/m2)

1. Toko Permanen 2. Toko Semi Permanen 3. Warung Gunuk 4. Rumah Permanen 5. Rumah Semi Permanen 6. Rumah Gunuk Sumber : Pemerintah masing-masing Kabupater 2010 (diolah).

KETERANGAN

425.000,0 310.000,0 145.000,0 550.000,0 400.000,0 175.000


23

LARAP Link 047.1

Tabel 3.2. Harga Pasar Bangunan berdasarkan Fungsi dan Konstruksi No.


Harga x Rp.1.000/m2)

KETERANGAN

1. Toko Permanen 3.000.000,0 2. Toko Semi Permanen 1.500.000,0 3. Warung Gunuk 250.000,0 4. Rumah Permanen 2.500.000,0 5. Rumah Semi Permanen 1.250.000,0 6. Rumah Gunuk 200.000 Sumber : Hasil Studi di masing-masing Kabupater 2010 (diolah).

80.

Harga Bangunan Lainnya. Pagar dan teras masyarakat yang dijumpai dalam RUMIJA

dikelola atau diganti dengan penggeserannya ke luar rumija atau dilakukan dengan penggantirugian. Hasil kuisioner dan wawancara dengan pemilik pagar dan teras, menyatakan sebagian penduduk menginginkan dikembalikan kebentuk semula oleh pihak pemrakarsa, sedangkan sebagian lainnya menginginkan pihak pemrakarsa membayar gantirugi dengan patokan harga sesuai kesepakatan ketika dilakukan Studi LARAP. Dikarenakan pemerintah tidak memiliki standar harga untuk pembagunan kembali aset lainnya ini, maka dilakukan analisis harga untuk aset terkena. Biaya penggantirugian yang disampaikan berikut ini merupakan harga hasil Studi LARAP dengan memperhatikan dimensi dan jenis pagar dan teras penduduk yang terkena pekerjaan pelebaran berdasarkan harga pasar material bangunan saat ini tanpa menghitung nilai depresiasi. Harga ini akan diberikan sebagai input pada Dinas Perumahan untuk memberikan referensi harga pasar atas aset terkena yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk PPT. Tabel 3.3. Harga Pasar Bangunan lainnya sesuai dimensi dan Jenis Konstruksi Harga Menurut


Hasil Studi LARAP

A.

Teras

2. 4. 5. 6.

Permanen Lantai Semen Semi Permanen Lantai Semen Rangka Kayu lantai Semen Rangka Kayu lantai Tanah

250.000,0 200.000,0 150.000,0 100.000,0

B.

Pagar

No.

Pagar Besi Rangka Batu Pagar Batu C.

Keterangan

100.000,0 150.000,0

Pondasi Batas Tanah (Pilin)

Biaya Pemindahan Pondasi Batas

50.000,0

Sumber : Hasil Studi 2010 (diolah). 81.

Harga Tanaman Ekonomi. Kompensasi untuk tanaman ekonomi yang terkena dampak

berdasarkan pada umur dan ukuran tanaman dan harga panen saat ini. Hasil analisis besarnya kompensasi untuk tanaman yang terkena dilakukan sebagai masukan bagi lembaga yang


24

LARAP Link 047.1

bertanggung jawab (Dinas Pertanian / Perkebunan), dan PPT serta digunakan untuk memperkirakan anggaran yang dibutuhkan. Analisis ini menggunakan Harga Standar Pemerintah dan harga pasar saat dilakukannya hasil survei. Hasil analisis adalah pada Tabel 3.6 berkisar dari Rp. 2.500.000 - 1.500.000/batang untuk pohon kelapa sawit siap panen dan relatif muda (sangat produktif) dan Rp 1.500.000 - 1.000.000/ batang untuk pohon kelapa sawit yang telah berumur lebih dari 20 tahun. Tabel 3.4. Harga Patokan Pemerintah untuk Tanaman Ekonomi Patokan Harga (Rp./batang) Sedang 250.000,0 1. Sawit 200.000,0 75.000,0 2. Kelapa 60.000,0 200.000,0 3. Coklat 175.000,0 75.000,0 4. Pinang 60.000,0 100.000,0 5. Buah-buahan lainnya 75.000,0 Sumber : Pemerintah masing-masing Kabupater 2010 (diolah). No.

82.

Jenis Tanaman

Besar

Kecil 100.000,0 40.000,0 100.000,0 40.000,0 50.000,0

Harga standar pemerintah dan harga pasar dari beberapa tanaman sebangaimana

disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.5. Harga Pasar (perkiraan) untuk Tanaman Ekonomi Patokan Harga (Rp./batang) Sedang 500.000,0 1. Sawit 750.000,0 175.000,0 2. Kelapa 250.000,0 350.000,0 3. Coklat 600,000,0 125.000,0 4. Pinang 160.000,0 125.000,0 5. Buah-buahan lainnya 250.000,0 Sumber : Pemerintah masing-masing Kabupater 2010 (diolah). No.

83.

Jenis Tanaman

Besar

Kecil 250.000,0 100.000,150.000,0 60.000,0 75,000,0

Harga ditetapkan oleh Pemerintah tergantung pada jenis dan usia atau ukuran pohon

seperti yang disajikan dalam tabel yang berikut. 84.

Harga pasar, Tabel 3.6, untuk tanaman ekonomi dihitung berdasarkan jenis dan umur

pohon dan harga panen saat ini. Studi lapangan menemukan bahwa minyak sawit dan pohon kakao lebih mahal dibandingkan tanaman lainnya. Tabel 3.6. Hasil Studi LARAP untuk Tanaman Ekonomi No. 1. 2. 3.

Jenis Tanaman Sawit Kelapa Coklat

Patokan Harga (Rp./batang) Besar Sedang 600.000,0 1.000.000,0 200.000,0 300.000,0 450.000,0 600,000,0


Kecil 350.000,0 150.000,200.000,0

25

LARAP Link 047.1 4. Pinang 150.000,0 5. Buah-buahan lainnya 150.000,0 Sumber : Hasil Studi di masing-masing Kabupater 2010 (diolah).

85.

200.000,0 250.000,0

100.000,0 100,000,0

Seluruh bangunan dan aset lainnya yang terkena dampak, akan dibongkar apabila

kompensasi telah dilunasi atau bangunan pengganti yang tersedia. 86.

Penanganan Pasar Bawan. Penelitian terhadap keberadaan pasar dan upaya

penanganan masalah pelebaran jalan dan kondisi pasar yang selalu tumpah saat hari pasar, dilakukan melalui diskusi dan wawancara terstruktur, serta dilanjutkan dengan group diskusi terfokus (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menyadari bahwa setiap hari pasar selalu terjadi kemacetan dan mengharapkan adanya di penataan kawasan pasar. Untuk itu, masyarakat pelaksana proyek pelebaran jalan, yakni P2JJ Provinsi Sumatera Barat, dapat sekaligus melakukan penataan dengan penyediaan pelataran parkir dan pelataran lapak pedagang K5. 87.

Keberadaan lapak pedagang K5 dan pemarkiran kendaraan, baik kendaraan pedagang,

angkutan pedesaan, maupun kendaraan roda dua pribadi dan ojek, pada setiap hari pasar yakni hari Jumat, telah menimbulkan kemacetan di ruas jalan ini. Walau masyarakat menyadari terjadi kemacetan, namun sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian masalahnya seperti penataan pedagang K5 ataupun pemarkiran kendaraan. 88.

Rencana Aksi yang diajukan untuk masalah ini adalah penyediaan pelataran parkir

serta pelataran pedagang K5. Luas yang areal yang dibutuhkan untuk itu sebesar 1.000 m2 dengan hanya lantainya diperkeras dengan konstruksi aspalt. Upaya ini tentunya membutuhkan penyediaan lahan disamping perkerasan itu sendiri di area Pasar Bawan sekitar 20-30m dari batas RUMIJA. Pengaturan tempat jualan akan diserahkan kepada pengelola pasar yakni Pemerintah Nagari, dimana orang yang terkena proyek ini diprioritaskan untuk mendapatkan tempat ini. 89.

Hasil studi yang dilakukan melalui diskusi dan wawancara terstruktur yang dilanjutkan

dengan group diskusi terfokus (FGD), menyimpulkan bahwa penanganan ini sepenuhnya diharapkan dari pihak pelaksana proyek yakni P2JJ Provinsi Sumatera Barat. Hasil diskusi juga menginginkan penyediaan sarana ini harus dilakukan sebelum pelaksanaan pelebaran jalan yang didahuli dengan tahapan konsultasi dan diskusi dengan Pedagang K5. Area pengganti akan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pemindahan pedagang terjadi.


26

LARAP Link 047.1

ESTIMASI ANGGARAN KOMPENSASI 90.

Estimasi anggaran sesuai nilai aset masyarakat untuk dibayarkan kompensasinya oleh

pemerintah untuk Ruas 047.1 Manggopoh – Padangsawah sebesar Rp. 988.850000,sebagaimana Tabel 3.7. Penyediaan ini dibutuhkan untuk pembayaran ganti rugi bangunan rumah, warung bengkel dan sarana ekonomi lainnya, bangunan lain masyarakat seperti pagar, teras rumah, ataupun batas tanah masyarakat, serta tanaman ekonomis yang semuanya berada dalam RUMIJA. Dana ini juga alokasikan untuk perbaikan beberapa bagian dari sarana pasar di Bawan sehingga keberadaannya tidak mengurangi kinerja jalan yang sudah ditingkatkan.Biaya ini juga telah dialokasikan untuk Panitia Pembebasan Lahan, baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi, termasuk Biaya Evaluasi dan Monitoring yang disediakan oleh Departemen PU melalui APBN. Pembiayaan untuk masing-masing kabupaten sebaimana diuraikan berikut (Penghitungannya lihat lampiran 5a) Tabel 3.7. Rekapitulasi Biaya Larap Peningkatan Ruas Jalan Nasional Manggopoh - Padangsawah No. A. 1. 2. 3. 4. 5. B. 1. 2. 3. C. 1.

URAIAN KABUPATEN AGAM Gantirugi Bangunan Gantirugi Bangunan Pagar dan Lainnya Gantirugi Tanaman Ekonomis Biaya Penanganan Pasar *) Biaya Panitia Pembebasan Lahan dan Gantirugi Sub-Total KABUPATEN PASAMAN Gantirugi Bangunan Gantirugi Bangunan Teras dan Lainnya Biaya Panitia Pembebasan Lahan dan Gantirugi Sub-Total BIAYA EVALUASI DAN MONITORING Monev oleh Dirjen Bina Marga TOTAL

RAB

KETERANGAN

100.600.000,00 112.000.000,00 11.250.000,00 535.000.000,00 45.000.000,00 803.850.000,00

APBN I & II

58.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00 85.000.000,00

APBN I & II

100.000.000,00

APBN

988.850.000,00

Kabupaten Agam 91.

Kompensasi Bangunan. Besarnya gantirugi bangunan rumah toko dan warung

penduduk yang berada dalam rumija pada Ruas Jalan Nasional Manggopoh – Padangsawah berdasarkan hasil analisis studi LARAP yang dihitung berdasarkan harga pasar material bangunan saat ini tanpa menghitung nilai depresiasi setelah mempertimbangkan hasil wawancara, FGD dan Kuisioner. Hasil penghitungan sebersar Rp. 100.600.000,00 sebagaimana dilihat pada Tabel 3.8, sementara perhitungan harga menurut ketetapan


27

LARAP Link 047.1

pemerintah dan NJOP atau pun harga pasar masing-masing bangunan disampaikan pada lampiran 5b. Tabel 3.8. Perhitungan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk menurut wilayah Administrasi

No.

WILAYAH ADMINISTRASI

Konstruksi

Hasil Analisis Larap Jumlah Luas Bangunan Banguna Harga/m2 Jumlah (Rp) H (Unit)*) n (m2)*) (Rp) ( 500.000,0 17.000.000,0 3 34 350.000,0 5.600.000,0 2 16 250.000,0 14.500.000,0 3 58

1.

Nagari Manggopoh

Permanen Semipermanen Gubuk

2.

Nagari Bawan


2 5 6

10 64 65

500.000,0 350.000,0 250.000,0

5.000.000,0 22.400.000,0 16.250.000,0

3.

Nagari Salareh Aia


2 4

16 57

500.000,0 350.000,0 250.000,0 Total

5.600.000,0 14.250.000,0 100.600.000,0

92.

Gantirugi bangunan lainnya milik masyarakat seperti pagar dan teras di dalam rumija,

dalam penelitian ini di hitung tersendiri di luar bagunan induknya. Nilai gantirugi adalah sebesar Rp 112.000.000,00, sebagaimana Tabel 3.9., dihitung berdasarkan justifikasi tim LARAP untuk selanjutnya diharapkan mendapat pengesehan dari pemerintah kabupaten masing-masing pada saat gantirugi akan dibayarkan nantinya. Tabel 3.9. Perhitungan Biaya Gantirugi Bangunan Lainya Penduduk menurut Ruas Jalan Nasional

No.

WILAYAH ADMINISTRASI

Konstruksi

Hasil Analisis Larap Jumlah Luas Bangunan Banguna Harga/m2 Jumlah (Rp) H (Unit)*) n (m2)*) (Rp) ( 500.000,0 51.000.000,0 5 102 350.000,0 33.250.000,0 6 95 250.000,0 4.500.000,0 2 18

1.

Nagari Manggopoh

Teras Pagar Bangunan Lain

2.

Nagari Bawan

Tiang Rumah Pagar Bangunan Lain

1 1 1

5 15 20

3.

Nagari Salareh Aia

Teras Pagar Bangunan Lain

1

30

500.000,0 350.000,0 250.000,0

2.500.000,0 5.250.000,0 5.000.000,0

500.000,0 350.000,0 250.000,0 Total

10.500.000,0 112.000.000,0

Sumber : *) adalah Hasil Perhitungan data Lapangan 2010.

93.

Gantirugi Tanaman Ekonomis. Basar harga gantirugi tanaman ekonomis masyarakat di

dalam RUMIJA, Tabel 3.10 terhitung sebesar Rp. 11.250.000,00. Hasil perhitungan berdasarkan ketetapan pemerintah dan harga pasar selengkapnya disampaikan pada lampiran.


28

LARAP Link 047.1

Tabel 3.10. Perhitungan Biaya Gantirugi Tanaman Ekonomis Penduduk menurut wilayah Administrasi

No. 1.

WILAYAH ADMINISTRASI Nagari Manggopoh

Jumlah Pohon*)

Jenis Sawit Kakao Kelapa Pinang Tanaman Lainnya **)

2.

Nagari Bawan

Sawit Kakao Kelapa Pinang Tanaman Lainnya **)

3.

Nagari Salareh Aia

Sawit Kakao Kelapa Pinang Tanaman Lainnya **)

1

5

22 5

Hasil Analisis Larap Harga/phn (Rp) Jumlah (Rp) 1.000.000,0 300.000,0 600.000,0 200.000,0 250.000,0

600.000,0 -

1.000.000,0 300.000,0 600.000,0 200.000,0 250.000,0

-

1.000.000,0 300.000,0 600.000,0 200.000,0 250.000,0 Total

5.000.000,0 4.400.000,0 1.250.000,0 11.250.000,0

Sumber : *) adalah Hasil Perhitungan data Lapangan 2010.

**) terdiri dari tanaman Jati

94.

Adanya perbedaan yang terjadi dalam perhitungan ini disebabkan bahwa ketetapan

pemerintah dibuat pada tahun sebelumnya, dimana pada saat itu harga panen tanaman sedang dalam keadaan tertekan. Sementara saat ini harga panen sedang dalam keadaan baik dan cenderung naik. Justifikasi ini untuk selanjutnya diharapkan mendapat pengesehan dari pemerintah kabupaten masing-masing pada saat gantirugi akan dibayarkan nantinya. 95.

Perhitungan Biaya Penanganan Pasar. Besarnya biaya penangan pasar Bawan yang

terdapat di Kanagarian IV Nagari, sebagai mana terlihat pada Tabel 3.11 berikut. Walaupun nantinya akan disdiakan pelataran parkir yang dilengkapi dengan kawasan untuk Lapak pedagang K5, namun upaya ini masih membutuhkan tambahan derupa pemagaran kawasan pasar demi menjaga keselamatan pengguna jalan nantinya. Pengadaan lahan di kawasan Pasar ini pun relatif mahal dari kawasan lain sekitarnya. Tabel 3.11.

Perhitungan Biaya Penanganan Kawasan Pasar Bawan No. 1

Lokasi

RAB *)

Pasar Bawan Kabupaten Agam a. Pengadaan Lahan 1.500 m' @ Rp. 50.000 b. Perkerasan 1.000 m' @ Rp. 300.000,c. Pemagaran sempadan jalan 50 m' Jumlah

Keterangan

75.000.000,00 450.000.000,00 10.000.000,00 535.000.000,00

Sumber : *) RAB masih dalam Perhitungan Ulang


29

LARAP Link 047.1


Gantirugi Bangunan. Besarnya gantirugi bangunan rumah dan warung penduduk yang

berada dalam rumija pada Ruas Jalan Nasional Manggopoh – Padangsawah – Simpangempat berdasarkan hasil analisis studi LARAP dengan mempertimbangkan hasil wawancara, FGD dan Kuisioner, di hitung sebersar Rp. 58.000.000,00 sebagaimana dilihat pada Tabel 3.12. Sementara perhitungan harga menurut ketetapan pemerintah dan NJOP atau pun harga pasar masing-masing bangunan disampaikan pada lampiran 5c. Tabel 3.12 Perhitungan Biaya Gantirugi Bangunan Penduduk di Kabupaten Pasaman

No. 1

97.

Konstruksi

WILAYAH ADMINISTRASI Nagari Ladang Panjang

Semipermanen Gubuk

Hasil Analisis Larap Jumlah Luas Bangunan Banguna Harga/m2 Jumlah (Rp) (Unit)*) n (m2)*) H (Rp) ( 3 32 1.500.000,0 48.000.000,0 2 25 400.000,0 10.000.000,0 Total 58.000.000,0

Gantirugi Bangunan Lainnya. Gantirugi bangunan masyarakat lainnya seperti teras dan

gorong-gorongt di dalam rumija, dalam penelitian ini di hitung tersendiri di luar bagunan induknya. Nilai gantirugi adalah sebesar Rp 12.000.000,00, sebagaimana Tabel 3.13, dihitung berdasarkan justifikasi tim LARAP untuk selanjutnya diharapkan mendapat pengesehan dari pemerintah kabupaten pada saat gantirugi akan dibayarkan nantinya. Tabel 3.13 Perhitungan Biaya Gantirugi Bangunan Lainya Penduduk menurut Ruas Jalan Nasional

No. 1.

WILAYAH ADMINISTRASI Ladangpanjang

Konstruksi Teras Gorong2

Jumlah Luas Bangunan Banguna (Unit)*) n (m2)*) 1 1

20 8

Hasil Analisis Larap Harga/m2 (Rp) 500.000,0 250.000,0 Total


Jumlah (Rp) 10.000.000,0 2.000.000,0 12.000.000,0

30

LARAP Link 047.1

KEBIJAKAN PEMBEBASAN LAHAN 98.

Landasan Hukum Proses Pembebasan Lahan. Walaupun kegiatan peningkatan kualitas

jalan tidak memerlukan pembebasan karena akan dilaksanakan di dalam RUMIJA, namun masih memerlukan pembebasan dari bangunan dan tanaman ekonomi masyarakat yang berada di dalamnya. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum proses pembebasan lahan dalam pembangunan untuk kepentingan umum adalah : a)

b)

c)

d) e)

f) g) h) i)

j)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.); Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106); Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324); Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang Undang No. 38 Tahun 2004, tentang Jalan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum


31

LARAP Link 047.1

k)

Surat Gubernur No. 600/335/P.II/Bang-2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Surat Pernyataan Lahan Bebas. l) Surat Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumatera Barat tanggal 11 Oktober 2010 tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) m) Petunjuk operasional Bank Dunia (OP) No. 4.20 tentang Survai Sosial. n) Petunjuk operasional Bank Dunia (OP) No.4.12, mengenai Pemukiman Kembali Diluar Kehendak Penduduk (Involuntary Resettlement). 99.

Kebijakan Pembentukan Panitia Pembebasan Lahan. Jalan Mangopoh – Padangsawah

merupakan bagian dari Jalan Trans Sumatra Jalur Barat yang secara administratif melewati dua daerah administrasi kabupaten yakni Agam dan Pasaman. Oleh karena itu, pembebasan ruas jalan dari pemukiman dan tanaman ekonomis penduduk, sesuai Perpres Pasal 6 ayat (3), dibantu oleh panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur. Panitia pembebasan tingkat provinsi, bersama dengan Pemrakarsa, selanjutnya melakukan koordinasi dengan panitia pembebasan tanah kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.

PROSEDUR DAN PROSES PEMBEBASAN 100. Tahap Awal. Sesuai ketentuan yang berlaku, maka setiap proyek atau pun subproyek yang memerlukan pembebasan lahan terlebih dahulu harus melakukan proses penyiapan yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005, Perpress No. 65/2006 dan Aturan Kepala BPN No.3/2007 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Untuk itu, sesuai dengan Petunjuk Operasional Bank Dunia (OP) No.4.12, maka peningkatan Jalan Nasional Ruas Manggopoh – Padangsawah dilakukan Studi LARAP. 101. Studi melakukan inventori aset berupa bangunan dan tanaman bernilai ekonomi penduduk yang terdapat di dalam RUMIJA yang akan terkena proyek, serta melakukan survai sosial ekonomi serta sosialisasi, konsultasi dan dikusi dengan masyarakat. Studi ini akan mendapatkan informasi yang akurat tentang banyaknya bangunan dan tanaman ekonomi masyarakat serta sarana dan prasarana umum yang terdapat di dalam RUMIJA yang nantinya perlu dibebaskan serta besar dan cara penggantirugiannya. Tabulasi Rencana Aksi untuk masing-masing kabupaten sebagaimana disampaikan pada bahagian akhir laporan ini. 102. Tahap Persiapan Administrasi. Sesuai hasil Studi LARAP, maka Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tataruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat menyampaikan surat Gubernur Sumatra


32

LARAP Link 047.1

Barat guna pembentukan Panitia Pembebasan Lahan Tingkat Provinsi dengan susunan kepanitiaan terdiri dari sembilan unsur yang dianggap sudah mewakili semua pihak terkait di pemerintahan dan selanjutnya disebut Panitia Sembilan Provinsi. 103. Selanjutnya dimintakan juga kepada Gubernur Sumatra Barat untuk menyurati Bupati Kabupaten Agam dan Pasaman yang menginformasikan bahwa akan dilakukan pembebasan lahan dari bangunan dan tanaman ekonomi masyarakat di dalam RUMIJA sepanjang ruas jalan Manggopoh – Padangsawah karena akan dilakukan pelebaran jalan. Sehingga masingmasing Bupati juga membentuk Panitia Sembilan Kabupaten yang nantinya akan bertugas mendapingi Panitia Sembilan Provinsi dalam menangani proses penggantirugiaan. 104. Disamping itu, sebagai langkah awal dalam mempersiapkan kegiatan LARAP ini, telah dilakukan work shop pada tanggal 16 Desember 2010 oleh Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Direktorat Bina Teknik dengan melibatkan steakholder seperti Camat dari masing-masing kecamatan di walayah administrasi Kabupaten, Pemerintah Kabupaten yang berasal dari unsur Bappeda, Pekerjaan Umum dan BPN, serta Pemerintah Provinsi yang juga berasal dari unsur Bappeda, Pekerjaan Umum dan BPN dan Pihak Konsultan. 105. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi. Panitia Sembilan Provinsi yang sudah diserahkan tugas untuk menangani proses gantirugi lahan mulai bekerja dengan mengundang Panitia Sembilan Kabupaten untuk berkoordinasi dan penyampaian informasi materi yang telah disampaikan dalam LARAP. Materi menyangkut a.

Penyampaian hasil Studi LARAP

b.

Melakukan koordinasi, pembagian tugas dan kewenangan

c.

Menyusun skedul kegiatan pembebasan lahan

d.

Membuat dan meyiapkan konsep Surat Keputusan Bapati tentang Penetapan Harga Gantirugi Bangunan - termasuk pagar dan teras serta bangunan lainnya – dan Tanaman bernilai Ekonomi Masyarakat yang terkena Pekerjaan Pelebaran Jalan Manggopoh – Padangsawah.

106. Panitia Sembilan Kabupaten. Panitia Sembilan Kabupaten melakukan sosialisasi di wilayah kerja masing-masing kepada masyarakat tentang proses pembebasan dan pembayaran gantirugi bangunan dan tanaman yang terkena proyek dengan bantuan Kecamatan, Nagari dan unsur pemuka masyarakat masing-masing Kecamatan atau Nagari. Acara ini di hadiri oleh Panitia Sembilan Provinsi dan Pihak Proyek. Dalam pelaksanaan ini, Panitia dibantu oleh Camat dan Walinagari.


33

LARAP Link 047.1

107. Camat bertugas mengundang semua pihak yang berkepentingan seperti Walinagai, Tokoh Masyarakat masing-masing Nagari, terutama Masyarakat yang bangunan dan tanamannya akan terkena proyek pelebaran jalam. Sosialisasi tentang fisik proyek akan disampaikan oleh pihak proyek. Sosialisasi tentang penggantirugian, akan disampaikan oleh Panitia Sembilan Kabupaten didampingi oleh Panitia Sembilan Provinsi. 108. Selain sosialisasi, Panitia sembilan Kabupaten memiliki tugas-tugas sebagai berikut; a) b) c) d) e)

f) g) h) i) j) k)

Melaksanakan pengukuran dan staking out atas asset yang terkena. Melakukan penghitungan/inventarisasi asset warga yang akan diberi kompensasi Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi asset kepada WTP Memfasilitasi pembentukan Tim Pemantau Independen Menerima hasil penilian harga atau tarif ditetapkan untuk bangunan atau tanaman atau asset lain yang terkena dari instansi yang bertanggung jawab telah dibentuk untuk itu, atau Dinas Pertanian/Perkebunan. Melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan WTP mengenai bentuk dan besaran kompensasi. Menetapkan besarnya ganti rugi atas aset terkena Melakukan pembayaran kompensasi kepada WTP Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk kemudian di musyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya di publikasikan. Membuat laporan bulanan kemajuan pelaksanaan LARAP selama rentang masa kerjanya. Menyerahkan laporan pelaksanaan LARAP kepada Bupati, Tim Monitoring dan Pelaporan, dan WINRIP

109. Pengukuran dan Penghitungan Gantirugi. Pengukuran dan penghitungan detail di lapangan atas bangunan dan tanaman ekonomi yang terkena proyek, disaksikan oleh pemilik dan dilakukan oleh Panitia Sembilan Kabupaten serta dihadiri oleh Pihak Proyek dan Panitia Sembilan Provinsi. 110. Menyampaikan hasil pengukuran dan penghitungan kepada masyarakat melalui Rapat Sosialisasi Tahap II. Bagi sebagian masyarakat belum mengetahui secara jelas bangunan dan tanaman mereka yang terkena proyek pelebaran jalan, dapat meminta panitia mengukur ulang atas luas bangunan dan tanaman mereka untuk kepastian pembayaran gantirugi nantinya. Prosedur Keluhan dan Keberatan Masyarakat disampaikan dalam Lampiran. 111. Setelah pengukuran site dan sejumlah bangunan serta tanaman telah terdata akurat, maka instansi yang bertanggung jawab untuk bangunan dan tanaman akan menghitung nilai


34

LARAP Link 047.1

kompensasi bangunan dan tanaman yang akan terkena proyek yang selanjutnnya akan ditetapkan sebagai Keputusan Bupati. 112. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas asetnya yang terkena proyek dalam tahapan proses konsultasi yang disediakan untuk itu. 113. Tahap Pembayaran Gantirugi. Panitia Sembilan Provinsi dan Kabupaten beserta Pihak Proyek mengadakan rapat intern mengenai prosedur pembayaran gantirugi atas bangunan dan tanaman yang terkena proyek. Pembayaran akan dilakukan kepada masyarakat yang sudah bersedia, serta kepada mereka diminta untuk mempersiapkan beberapa dokumen yang harus diperlihatkan dan dilampirkan saat pembayaran gantirugi. 114. Setiap masyarakat yang menerima gantirugi akan difoto dengan latardepan nilai gantirugi yang diterima sesuai dengan jenis aset yang dibebaskan. Untuk itu Panitia juga sudah mempersiapkan seluruh dokumen dan dokumentasinya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. 115. Gantirugi Bangunan dan Banguanan Lainnya 1)

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.

2)

Foto Copy Sertifikat Tanah atau surat kepemilikan tanah lainnya untuk bangunan yang sebagia lainnya berada di dalam RUMIJA. dan/atau

3)

Untuk tanah ulayat harus ada surat dari Ninik Mamak, Walinagari, Camat serta tidak bermasalah dengan hukum, dan/atau

4)

Surat keterangan Walinagari atas kepemilikan bangunan yang seluruhnya berada di dalam RUMIJA.

116. Tamaman Ekonomis 1)

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.

2)

Surat keterangan Walinagari atas kepemilikan tanaman ekonomi yang ditanam mereka masing-masing di dalam RUMIJA.

PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN 117. WTP yang tidak puas atas pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan dapat mengajukan keluhan, keberatan atau usulan kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten atau kepada PPT sebagai penanggung jawab program. Keluhan, keberatan dan usulan tersebut dapat disampaikan langsung atau melalui surat menyurat ke alamat masing-masing Kantor Bupati


35

LARAP Link 047.1

atau kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatra Barat, Jl. Rasuna Said No. 85 A Padang, 25114 Telp. (0751) 70 51556 Fax. (0751) 70 51556. 118. Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap pelaksanaan LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut : a)

b)

c)

Pemerintah Kabupaten dan WINRIP melalui Ketua Bappeda masing-masing kabupaten dan Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat dan Tim Monitoring dan Pelaporan, akan melakukan penelitian sesuai keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP. Hasil penelitian dan investigasi tersebut akan di informasikan kepada warga WTP paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk kemudian di musyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan pemecahannya berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan usulan akan didokumentasikan dan dapat di akses secara terbuka oleh masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat umum, khususnya WTP dalam meng akses informasi, maka hasilnya akan di sebar luaskan melalui ruang public yang tersedia, seperti papan pengumuman di kantor proyek, Kantor Camat dan Kantor Nagari. Diagram penanganan keluhan dapat dilihat pada lampiran 3.

119. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan atau konsensus tentang jumlah kompensasi antara WTP dan Pemerintah setelah lebih dari setahun, maka sub-proyek akan dikeluarkan dari Program WNRIP atau akan dicari alternatif lain untuk melakukan penataan kembali (realignment).

MONITORING DAN PELAPORAN 120. Pelaksanaan pembebasan yang dilaksanakan setelah penyusunan LARAP masih memerlukan Evaluasi dan Monitoring yang dilakukan baik Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun oleh Dirjen Bina Marga melalui instansi yang ditunjuk untuk itu. Pemantauan dan pengevaluasian mengacu pada format sebagaimana disampaikan dalam lampiran. 121. Tim Monitoring dan Pelaporan Kabupaten, dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Agam dan Pasaman pada saat dimulainya pelaksanaan Rencana Kerja (action plan) Pemebasan Lahan. Tim ini beranggotakan dari unsur masing-masing Pemerintah Kabupaten Agam dan Pasaman (BAPPEDA), unsur Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya


36

LARAP Link 047.1

Masyarakat (LSM) dan wakil dari masyarakat (WTP). Kegiatan Monitoring dan Pelaporan dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan program Pembebasan Lahan sesuai dengan rencana, tujuan dan keluaran yang diharapkan. Deskripsi tugas Tim Monitoring dan Pelaporan : 1)

Tim akan melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program sebagaimana yang tercantum dalam rencana kerja (action plan) mulai dari saat sosialisasi dan konsultasi publik untuk pembebasan tanah, sampai semua kegiatan RAP dan komitmen telah dipenuhi.

2)

Tim akan melakukan koordinasi setiap bulan dengan Panitia Sembilan, Bappeda dan Proyek, untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya penanggulangannya, khusus terkait dengan penyelesaian keluhan / keberatan dari WTP.

3)

Tim akan menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program setiap bulan dengan menggunakan formulir pelaporan yang dikirimkan kepada WINRIP dengan tembusan kepada Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatra Barat dan Unit Social Safeguard bank Dunia.

4)

Pemerintah akan melakukan Monitoring Bulanan Pelaksanaan Larap sesuai dengan Laporan Monitoring Bulanan Pelaksanaan Larap (lihat Lampiran 4). Laporan ini berisi kemajuan pelaksanaan LARAP, seperti data rinci sosialisasi, jenis dan jumlah kompensasi dan kemajuan pembayaran, setiap keluhan yang disampaikan oleh WTP dan resolusinnya.

JADWAL PELAKSANAAN 122. Jadwal pelaksanaan proses pembayaran gantirugi dimulai dengan tahap persiapan, dilanjutkan dengan penyuluhan dan sosialisasi kepada WTP, pengukuran aset serta negosiasi harga pada Tahun Anggaran 2011. Anggaran untuk pelaksanaan LARAP sebagian besar berasal dari anggaran daerah (APBD), dengan sebagian kevil ditanggung dengan anggaran nasional (APBN) sebagimana disajikan pada rencana aksi berikut.


37

LARAP Link 047.1

LAMPIRAN 1

Tabel Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh Padangsawah No A B

Uraian

Jumlah PAP Bangunan Terkena : a. Sepenuhnya > 50 % Bangunan b. Sebagian < 50 % 1. Bangunan Milik Pribadi a. Bangunan permanen b. Bangunan Semi permanen c. Bangunan Sementara/ Gubuk 2. Bangunan Lainnya a. Pagar permanen b. Gorong-gorong c. Teras Semi Permanen d. Pondasi Batas Tanah 3. Pohon / tanaman Sawit Kelapa Pinang Jati

Jumlah 58 30 21 9 31 5 8 15 20 11 1 7 1 7 9 1 22 5


WTP WTP WTP WTP WTP (44 m2) (128 m2) (188 m2) WTP (140 m') (8 m') (122 m2) (38 m') WTP Pohon Pohon Pohon Pohon

a

LARAP Link 047.1

LAMPIRAN 1.a Tabel Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh - Padangsawah Sesuai Wilayah Administrasi Kecamatan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Bangunan No. Lokasi 1 102+700 2 103+400 3 104+000 4 104+400 5 105+800 6 108+400 7 108+600 8 108+700

Posisi Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kiri Kiri

Nama Rsp. Khairul Mardiani Sidi Asmal Firdaus Fernawati Tagor Doni Ariandi Noza

Asset Bangunan Bengkel Bangunan Pondok Bangunan Rumah Bangunan Warung Bangunan Rumah Bangunan Warung Bangunan Warung Bangunan Warung

Jumlah 16 M2 8 M2 22 M2 8 M2 12 M2 12 M2 16 M2 12 m2

Bangunan Lainnya No. Lokasi 1 103+000 2 103+200 3 103+200 4 103+850 5 104+100 6 104+200 7 104+200

Posisi Kiri Kanan Kanan Kanan Kiri Kiri Kiri

Nama Rsp. H. DT Parpatiah Petnawati Rasima Sariana ST NAZIR Rita Rakamah

Jumlah 12 M 42 M2 21 M2 16 M2 10 M 1M 8 M2

Jon tentara

Asset Bangunan Lainnya Pagar Bangunan Lainnya Teras Rumah Bangunan Lainnya Teras Rumah Bangunan Lainnya Teras Rumah Bangunan Lainnya Gorong-gorong Bangunan Lainnya Pagar Bangunan Lainnya Teras Rumah Bangunan Lainnya Pagar beton besi Bangunan Lainnya Teras Rumah Bangunan Lainnya Pagar beton Bangunan Lainnya Pagar besi beton Bangunan Lainnya Lantai Jemuran Bangunan Lainnya Pagar beton besi Bangunan Lainnya Pagar besi beton

Nama Rsp. Siti Rajiu

Asset Tanaman Kelapa

Jumlah 1 Btg

8

104+600

Kiri

9 10

106+000 106+100

Kanan Kiri

11

106+100

Kanan

12

106+100

Kanan

13

108+000

Kiri

14

108+300

Kanan

Tanaman No. Lokasi 1 102+450

Posisi Kiri

TN Syamsiar Herman Aziz Mar (Kantor Camat) Ta Ita Jaksa


15 M 16 M2 2M 20 M 8 M2 20 M 20 M

b

LARAP Link 047.1

LAMPIRAN 1.b Tabel Daftar Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh - Padangsawah Sesuai Wilayah Administrasi Kecamatan Kecamatan IV Nagari Kabupaten Agam Bangunan No. Lokasi Posisi Nama Rsp. Asset Jumlah 1 109+700 Kiri Bangunan Warung 18 M2 Lely Suriani 2 111+300 Kiri Bangunan Bengkel 8 M2 Azwar 3 111+800 Kiri Bangunan Warung 8 M2 Mardiani 4 114+300 Kiri Bangunan Gudang 12 M2 Adrian 5 114+800 Kanan Bangunan Warung 8 M2 Mulyani 6 114+800 Kanan Bangunan Warung 18 M2 Martaini 7 118+200 Kiri Bangunan Warung 8 M2 Yakub 8 119+900 Kiri Bangunan Warung 8 M2 Edi Tiawarman 9 119+980 Kiri Bangunan Warung 8 M2 Ali Dasma 10 120+000 Kiri Bangunan Warung 12 M2 Rosma Wati 11 120+000 Kiri Bangunan Warung 12 M2 Sukur 12 122+700 Kiri Bangunan Rumah 12 M2 Sidi 13 121+700 Kanan Gubuk 4 m2 Herman 14 132+180 Kanan Bangunan Warung 21 M2 Jalinur Bangunan Lainnya No. Lokasi Posisi 1 120+100 Kiri

Nama Rsp. Bidan yanariyati

2

121+300

Kanan

Mas

3

122+700

Kiri

Sidi

Asset Bangunan Lainnya Pilin (batas tanah) Bangunan Lainnya Pagar Bangunan Lainnya Tonggak Rumah


Jumlah 20 M 15 M 5 Btg

c

LARAP Link 047.1

LAMPIRAN 1.c Tabel Dafrtar Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh Padangsawah Sesuai Wilayah Administrasi Kecamatan Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Bangunan No. Lokasi Posisi Nama Rsp. Asset 1 124+300 Kanan Bangunan Warung Yeti 2 124+880 Kanan Bangunan Warung Ernawati 3 125+400 Kiri Bangunan Warung Amaik 4 125+800 Kanan Bangunan Warung Anis 5 128+700 Kiri Bangunan Rumah Tn 6 133+750 Kiri Bangunan Rumah Elikasim

Jumlah 8 M2 6 M2 16 M2 27 M2 14 M2 35 M

Bangunan Lainnya No. Lokasi Posisi 1 133+700 Kiri

Asset Bangunan Lainnya Pagar dan batas tanah

Jumlah 30 M

Asset Tanaman Sawit Tanaman Jati Tanaman Sawit Tanaman Pinang Tanaman Pinang Tanaman Sawit

Jumlah 1 Btg 5 Btg 4 Btg 11 Btg 11 Btg 4 Btg

Tanaman No. Lokasi 1 124+100 2 124+900 3 125+100 4 125+900 5 127+100 6 128+700

Posisi Kanan Kiri Kiri Kanan Kiri Kiri

Nama Rsp. H.Imam Mansyur

Nama Rsp. Ermawati Murniati Murniati ITA Imam/sarima Tn


d

LARAP Link 047.1

LAMPIRAN 1.d Tabel Daftar Aset Terkena Pembebasan Proyek Pelebaran Jalan Manggopoh Padangsawah Sesuai Wilayah Administrasi Kecamatan Kecamatan III Nagari Kabupaten Pasaman Bangunan No. Lokasi Posisi Nama Rsp. Asset 1 133+950 Kiri Bangunan Warung Zulpardi 2 134+150 Kanan Bangunan Warung Ddahniar 3 134+160 Kanan Bangunan Warung Sri Oktavia

Jumlah 4 M2 8 M2 12 M2

Bangunan Lainnya No. Lokasi Posisi 1 133+950 Kiri 2 133+950 Kiri

Jumlah 8M 12 M2

Nama Rsp. Lenggo Geni Yal

Asset Bangunan Lainnya Gorong-gorong Bangunan Lainnya Teras Rumah


e

LARAP Link 047.1

LAMPIRAN 1.e Tabel Pedagang K5 Di Pasar Bawan TerkenaYang Pembebasan Proyek Pindah ke lokasi lain yang ditawarkan pemerintah No. Posisi Nama Rsp. 1 Berada dalam rumija Amat 2 Berada dalam rumija Elly 3 Berada dalam rumija M. Awis 4 Berada dalam rumija Suhaiminar 5 Berada dalam rumija Syafrina 6 Berada dalam rumija Yanti Murni 7 Berada dalam rolen jalan Yusna 8 Berada dalam rolen jalan Ade 9 Berada dalam rolen jalan Anto 10 Berada dalam rolen jalan Indan 11 Berada dalam rolen jalan Ujang 12 Berada dalam rolen jalan Upiak Enek 13 Berada dalam rolen jalan Yesnimar

Dagangan Pecah Belah Cabe Buah Salak Kelapa Sayur-sayuran Cabe Kelapa Anak Ayam Cabe Sayur-sayuran Buah Semangka Ikan Kering Kain

Pindah ke lokasi lain yang dicari sendiri dekat dari tempat semula No. Posisi Nama Rsp. 1 Berada dalam rolen jalan Lini tahu Tidak menjawab No. Posisi 1 Berada dalam rumija 2 Berada dalam rumija

Nama Rsp. Ati Mai Syamsinar

Dagangan

Dagangan Ikan Kering Cabe dan Bawang


f

LARAP Link 047.1

Lampiran 2 Format Risalah Konsultasi dan Sosialisasi No A. B C D

Uraian Tempat Rapat Materi Rapat Pihak Pemrakarsa Masyarakat yang Hadir: • Tokoh Masyarakat yang Hadir • Warga • Jumlah Peserta hadir

E

Isu yang di bahas (dapat berupa pertanyaan atau apapun)

F

Tindak Lanjut yang disepakati

Penjelasan


h

LARAP Link 047.1

Lampiran 3 Bagan alir Tata Cara Penanganan Keluhan Masyarakat PMU WINRIP

Mekanisme Penanganan Keluhan terhadap Pelaksanaan LARAP Proses

M O N I T O R I N G

WTP

- Bappeda - Pimpinan Satker P2JJ (pimpinan Sub-Proyek) - Panitia Pengadaan Tanah - Tim Monitoring

Investigasi oleh Bapedda dan Satker

Dalam 12 hari kerja

Konsultasi dengan WTP

Persetujuan dengan WTP

Publikasi

Pelaksanaan


i

LARAP Link 047.1

Lampiran 4 FORMULIR MONITORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP Kabupaten Sub-project

:....................................... : ........................................ : ......................................... Periode Pelaporan : ……………. Aktivitas

Tanggal

Rencana Kerja sesuai LARAP Target

Laporan Kemajuan [1] Kemajuan/ status di lapangan Masalah & rencana tindak lanjut

Catatan

KONSULTASI 1. Kompensasi [2]

Lampirkan: kopi notulensi kesepakatan

2. Penataan Pasar [3]

Lampirkan: kopi jadwal relokasi yang dipublikasikan

IMPLEMENTASI 1. Pembayaran kompensasi - Lahan - Bangunan - Jumlah Rumah - Jumlah Warung - Bangunan Lainnya - Jumlah Teras - Jumlah Pagar - Jumlah Bangunan Lainnya - Tanaman - Jumlah Tanaman sesuai Jenis 2. Penataan Pasar - Jumlah Pedagang K5 yang ditata - Jumlah fasilitas 3. Keluhan atau pengaduan - Jumlah keluhan yang diterima - Jumlah keluhan yang telah diselesaikan

Lampirkan: kopi tanda terima

Lampirkan: Daftar keluhan yang diajukan Lampirkan:

[1] Jika kolom tidak mencukupi, silahkan digunakan lembar kertas tambahan. [2] Konsultasi untuk kompensasi adalah mengenai (i) harga pasar, (ii) jadwal untuk pembayaran kompensasi, dan (iii) kepemilikan aset, besaran dan bentuk kompensasi. [3] Konsultasi untuk Penataan Pasar mengenai (i) jadwal penataan (ii) lokasi penataan, dll.


h

LARAP Link 047.1

LAMPIRAN 5


i

LARAP Link 047.1


j

LARAP Link 047.1


k

LARAP Link 047.1


l

LARAP Link 047.1


m

LARAP Link 047.1

LAMPIRAN6


h

LARAP Link 047.1


i

LARAP Link 047.1


j

LARAP Link 047.1


k

LARAP Link 047.1


l

LARAP Link 047.1


m

LARAP Link 047.1


n

LARAP Link 047.1


o

LARAP Link 047.1


p

LARAP Link 047.1


q

LARAP Link 047.1

LAMPIRAN 7


r

LARAP Link 047.1


s

LARAP Link 047.1


t

LARAP Link 047.1


u

LARAP Link 047.1


v

LARAP Link 047.1


w

LARAP Link 047.1


x

LARAP Link 047.1


y

LARAP Link 047.1


z

LARAP Link 047.1


aa

LARAP Link 047.1


bb

LARAP Link 047.1


cc

LARAP Link 047.1


dd

KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Recommend Documents