DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH III DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH III

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Wilayah T.A 2014 di lingkungan Dit. Bina Pelaksanaan Wilayah III

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Dalam rangka mendukung penyelesaian Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga 2009– 2014 dalam pencapaian kondisi Jalan Nasional mantab 94% pada TA 2014, serta sesuai dengan Permen PU Nomor 08 /PRT/M/2010 dimana salah satu tugas dan fungsi dari Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III adalah melaksanakan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik jalan provinsi kabupaten, kota diwilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua. Dimana dalam Tugas dan Fungsi peran dari Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III adalah membina, mengarahkan, mengendalikan serta memberikan evaluasi terhadap seluruh kegiatan BBPJN / BPJN dilingkup Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III , agar tercapainya sasaran yang diharapkan terhadap seluruh kegiatan yang direncanakan. Pembinaan dimaksud merupakan upaya agar dana yang disediakan (DIPA) untuk kegiatan pelaksanaan Jalan dan Jembatan menjadi tepat Sasaran, Mutu dan Waktu , ini merupakan salah satu target RENSTRA Kementrian Pekerjaan Umum , Direktorat Jenderal Bina Marga yaitu pada akhir Tahun 2014 Jalan Nasional dengan Kondisi Mantap secara Nasional 94% dan jalan harus Fungsional dapat tercapai. Untuk mencapai target Renstra dimaksud perlu dilakukan peningkatan wawasan, kinerja dan profesionalisme kepada para Ka Satker dan PPK, dimana peningkatan wawasan tersebut salah satunya dituangkan dalam program kesepakatan kinerja yang telah disepakati yaitu antara lain : 1). Aksi Penyerapan 2). Aksi Pemeliharaan Rutin 3). Aksi Uji Mutu 4). Aksi Rencana Program Sebagai tinjak lanjut dari pelaksanaan kesepakatan kinerja Satuan Kerja Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III bermaksud mengadakan evaluasi terhadap pencapaian renstra dan evaluasi terhadap kesepakatan kinerja yang 1


diselenggarakan dalam rapat koordinasi di lingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III. yang meliputi Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Satuan Kerja, dan instansi terkait lainnya dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga ‐ Kementerian Pekerjaan Umum. 1.2

MAKSUD DAN TUJUAN 1.2.1 Maksud Kegiatan Maksud diselenggarakan Rapat koordinasi kerja adalah melakukan melakukan pembinaan terhadap program pelaksanaan penyelenggaraan jalan dan jembatan TA 2014 dan persiapan TA 2015 di 4 Balai di lingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III agar dalam pelaksanaannya tepat sasaran /manfaat sesuai dengan kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan pimpinan Direktorat Jenderal Bina Marga. 1.2.2 Tujuan Kegiatan Tujuannya adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian renstra dan evaluasi terhadap kesepakatan kinerja yaitu 1).Aksi Pemeliharaan Rutin 2). Aksi Uji Mutu 3). Aksi Rencana Program serta persiapan TA 2015. 4). Aksi Penyerapan

1.3.

SASARAN Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya hasil evaluasi program pelaksanaan penyelenggaraan jalan dan jembatan TA 2014 dan persiapan program TA 2015 di 4 Balai dilingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam kontrak dan kesepakatan kinerja , review dan capaian renstra 2010–2014.

1.4.

LINGKUP KEGIATAN Untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari kegiatan Rapat Kerja ini telah dilaksanakan kegiatan‐kegiatan sebagai berikut : 1.4.1. Kegiatan Utama • Penyiapan Rencana dan Jadwal Rapat Kerja / Agenda • Target Ourput dari hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor Dit. Binlak III Semester I) 2


• Penyiapan dan Distribusi Undangan Rapat Kerja • Penyiapan Materi Rapat Kerja • Penyelenggaraan Rapat Kerja 1.4.2. Kegiatan Pendukung • Survey lokasi/hotel untuk kegiatan Rapat Kerja • Penggandaan bahan produk Rapat Kerja • Dokumentasi untuk kegiatan Rapat Kerja, Spanduk dan Banner dan lainnya 1.5.

PESERTA RAPAT KERJA Peserta Rapat Kerja terdiri dari para pejabat sebagai berikut: •

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.

•

Direktur Bina Program

•

Direktur Bina Teknik

•

Para Kepala Balai / Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di lingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III ‐ Direktorat Jenderal Bina Marga;

•

Para Kepala Sub Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;

•

Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;

•

Para Kepala Bidang dan Kepala Seksi terkait di dalam Balai / Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di lingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III ‐ Direktorat Jenderal Bina Marga;

•

Para Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional di lingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III ‐ Direktorat Jenderal Bina Marga;

•

Para Kepala Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jalan Nasional di lingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III ‐ Direktorat Jenderal Bina Marga; dan

•

Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III.

3


•

Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para penyedia jasa dengan pencapain progress deviasi ≥ 5%.

Sehingga total peserta yang diundang dalam kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III yang meliputi Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Satuan Kerja, dan instansi terkait lainnya dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga ‐ Kementerian Pekerjaan Umum berjumlah 120 orang. 1.6.

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN Rapat Kerja dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja, hari pertama dari pukul 09.30 sampai dengan selesai 18.00 dan hari kedua dari pukul 09.00 sampai pukul 18.00 waktu setempat yang dilakukan di Hotel Swiss Bellin –Panakukang ‐ Makasar pada tanggal 25 s.d.26 Juni 2014.

1.7.

BAHAN RAPAT KERJA Bahan Rapat Kerja adalah paparan berisi arahan kebijakan yang disampaikan oleh para pejabat sebagai berikut : 1. Direktur Bina Program, Ditjen Bina Marga; 2. Direktur Bina Teknik, Ditjen Bina Marga; 3. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah III, Ditjen Bina Marga; 4. Para Kepala Balai Besar / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 5. Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala , Ditjen Bina Marga;

1.8.

NARASUMBER, PEMBICARA KHUSUS DAN MODERATOR Pembicara / narasumber pada Rapat Kerja ini adalah para pejabat yang berasal dari Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III, Direktorat Bina Program, Direktorat Bina Teknik, dan Sekretaris Jenderal di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

4


BAB II PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA 2.1.

PERSIAPAN Persiapan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Wilayah Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III yang meliputi Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Satuan Kerja, dan instansi terkait lainnya dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga ‐ Kementerian Pekerjaan Umum. dilakukan dari tanggal 11 Oktober 2012 setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Persiapan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Wilayah III dimulai dengan melakukan pertemuan antara Para Kasubdit, Para Kepala Seksi dan PPK dan panitia kegiatan dilingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III untuk membahas persiapan pelaksanaan. Tahap Persiapan Pelaksanaan Rapat Kerja : ‐

Penyiapan Bahan dan output / keluaran yang akan dicapai dalam Rakor

‐

Pembahasan pembagian tugas panitia

‐

Pembahasan penajaman persiapan kegiatan

‐

Pembahasan finalisasi kegiatan

2.2.

PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA 2.2.1. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Wilayah Tahun Anggaran 2014 di Lingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III diselenggarakan pada : Tanggal

: 25 – 26 Juni 2014

Tempat

: Hotel SwissBellin ,

Jalan Boulevard raya No. 55 Panakukang

Makasar , Sulawesi Selatan

2.2.2. Pelaksanaa Rapat Koordinasi Adapun pelaksanaan rapat koordinasi Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III Semester I sesuai jadwal terlampir, dengan tiga agenda pokok : 5


I. Paparan dari Sesditjen, Direktur Bina Program dan Direktur Bina Teknik , Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah III mengenai Kebijkan Penyelenggraan jalan sebagai berikut : 1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala, mewakili Sesditjen Bina Marga mengenai Aspek Kepegawaian, Reformasi Birokrasi / Permen No.15/PRT/M/2013 tentang Tunjangan Kinerja , Sasaran Kinerja Pegawai. 2. Direktur Bina Program mengenai Rancangan Teknoratik Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2015 ‐2019. 3. Direkur Bina Teknik mengenai Kebijakan Umur Rencana Jalan, Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) dan Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ). 4. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah III mengenai Upaya Pelayanan Fungsi Infrastruktur Jalan dan Kriteria Evaluasi dan Peniliaian Upaya Peningkatan Kinerja terkait empat (4) Rencana Aksi / Strategi Peningkatan Kinerja di Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III. II. Pelaksanaan Desk 4 Balai dilanjutkan dengan Papaparan masing masing Kepala Balai dengan materi antara lain : 1) Hasil 4 Aksi : a. Aksi Pemeliharaan Rutin b. Aksi Uji Mutu c. Aksi penyiapan program, desain dan pemaketan d. Aksi penyerapan (termasuk tindak lanjut pembahasan paket deviasi minus). 2) Proggres dan hasil pelaksanaan rekomendasi ULFJ. 3) Tindak lanjut LHP 2013 4) Capaian Renstra Balai masing masing. 5) Raport hasil kompetensi (Kemampuan dan Kepedulian) terhadap 4 Aksi. 6) Paparan khusus Isu Strategis masing‐masing Balai. III. Penandatangan Kesepakatan Kinerja Penandatangan Kesepakatan Upaya Peningkatan Kinerja oleh Masing masing Balai (BBPJN VI,BBPJN X, BPJN IX, BPJN XI ) dengan Unsur antara lain Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah III, Kepala Balai ,Kasubdit Wilayah, Para Kasatker, para PPK dan Penyedia Jasa

6


2.2.3. Peserta Rapat Kerja Peserta Rapat Kerja terdiri dari para pejabat, Direktur, Kepala Sub Direktorat, dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kepala Balai / Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional disertai para Kepala Bidang dan Kepala Seksi, Kepala SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional, Kepala SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional, dan Kepala SKPD dalam lingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III. Pada Rapat Kerja ini diundang para narasumber yang berasal dari Sesditjen Bina Marga , Direktorat Bina Program, dan Direktorat Bina Teknik di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, sesuai dengan Surat Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah III No. UM.02.06‐Bb/308 tanggal 18 Juni 2014 peserta yang diundang berjumlah 120 orang dan yang hadir 351 orang.

2.2.4. Pembicara / Narasumber Adapun pembicara atau narasumber terkait pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah Semester I adalah sebagai berikut : 1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala, mewakili Sesditjen Bina Marga dengan materi : Mengenai Aspek Kepegawaian, Reformasi Birokrasi / Permen No.15/PRT/M/2013 tentang Tunjangan Kinerja , Sasaran Kinerja Pegawai. 2. Direktur Bina Program dengan materi : Mengenai Rancangan Teknoratik Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2015 ‐2019. 3. Direkur Bina Teknik dengan materi : Mengenai Kebijakan Umur Rencana Jalan, Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) dan Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ). 4. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah III dengan materi : Mengenai Upaya Pelayanan Fungsi Infrastruktur Jalan dan Kriteria Evaluasi dan Peniliaian Upaya Peningkatan Kinerja terkait empat (4) Rencana Aksi / Strategi Peningkatan Kinerja di Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III.

7


BAB III NOTULENSI DAN TANYA JAWAB Materi : 1. Rancangan Teknokratik Renstra Dit.Jen Bina Marga – Direktur Bina Program 2. Kebijakan Umur Rencana, Kontrak Berbasis Kinerja dan Uji Laik Fungsi Jalan 3. Aspek Kepegawaian, Reformasi Birokrasi dan Permen PU 15 pemberian Tunjangan Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai. Pertanyaan : 1. Ir. Nur Zaitun ‐ BBPJN VI Pertanyaan : Kepada Direktur Bina Program • Terkait Inpres No.4 dalam penghematan ada paketyang hilang dan terpotong targetnya dan masih ada di e‐procurment dan Bagaimana Penyampaian ke Penyedia jasa Kepada Direktur Bina Teknik • Dalam pelaksanaan Manual desain Perkerasan mengenai kebijakan pelebaran umur rencana apakah 20 tahun. Jawaban : Direktur Bina Program Terkait dengan penghematan dan pemotongan terkait dengan adanya Inpres No.4 tahun 2014 ada 3 pokok yang dilakukan terhadap pemotongan : 1. Sisa lelang 2. Proses Lelang dan 3. Yang belum melaksanakan lelang kemudian dilakukan terhadap paket Multi Year Contract 2014 dilakukan carry over ke tahun 2015. Bagaimana hal dilakukan ke penyedia jasa dalam dokumen lelang dikatakan, Jika tersedia dananya. Untuk penghapusan dalam e proc dapat dilakukan. Untuk Rekomposisi proses menyeluruh ke Kementrian Keuangan dilakukan se Kementrian Pekerjaan Umum serta bagaimana kita melakukan Justifikasi Tekniknya. Direktur Bina Teknik Secara total jalan sudah dilakukan Rekonstruksi, pelebaran dilakukan bersamaan dengan yang yang membutuhkan Rekontruksi. 2. Ir. Sri Handono, M.Eng Sc ‐ Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III Pertanyaan : 8


Kepada Direktur Bina Teknik • Dalam penyediaan Desain dimana sudah dilakukan dan mengawal desain namun hasil nya tidak memuaskan , Bagaimana kiat kiat nya dalam penyusunan desain. • Mengenai rekomendasi Road Safety di lingkungan BBPJN X hasilnya dapat disampaikan Kepada Direktur Bina Program • Berkaitan dengan pemotongan dan pergeseran alokasi (Rekomposisi) perpanjangan waktu kontrak dan ijin MYC dan terkait dengan Hasil Audit BPKP apakah ijin perpanjangannya mengikuti prosedur seperti biasanya ataukah dapat dilakukan langsung perpanjangan. • Rekomendasi dari pelaksanaan Blackspot dapat disapaikan ke subdit Wilayah IIID atau BBPJN X. Jawaban Direktur Bina Teknik Untuk Desain yang penyelesaiannya kurang sempurna (ecek‐ecek ) Direktur Penyedia Jasa diminta untuk melakukan tanda tangan dan dijelaskan bahwa pekerjaan seperti ini, pekerjaan ecek ecek tersebut minta diapproved dan dilakukan perbaikan. 3. Ir. Yohanis Tulak.,MT‐BBPJN VI Pertanyaan : • Mengenai pelaksanaan dan penerapan Spesifikasi baruuntuk jalan Nasional dan perlunya sosialisasi spesifikasi tersebut untuk Jalan Provinsi / Kabupaten /Kota. Dimana didalam spesifikasi tersebut untuk jalan Nasional pemakaian menggunakan Solar namun untuk Jalan Daerah menggunakan Batu Bara, dan dalam pelaksanaannya selalu ada temuan untuk pekerjaan Hotmix dan Bagaimana terkait dengan pembayarannya karena ada 4 item pembayaran. • Untuk Jalan daerah penyesuaian manual desain perkerasan apakah untuk jalan daerah Manual dan spesifikasinya sama ataukah perlu penyesuaian. Jawaban Direktur Bina Teknik Manual desain perkerasan dan spesifikasi baru disosiaisasikan september 2013 sd Maret 2014 dan nantinya perlu dilakukan sosialisasi kembali juga kepada penyelenggara jalan daerah. Bahan bakar yang mempunyai kualitas khusus dapat diperbolehkan sesuai dengan spesifikasi.

9


Perlindungan terhadap penggunaan Hotmixmenghindar adanya temuan BPKP dibayarkan sesuai dengan proses, akan dilakukan pengecekan dan penyesuaian terhadap item tersebut. Dalam hal penggunaan Manual Desain Perkerasan dan Spesifikasi disesuaikan dan dilakukan secara bertahap. Direktur Bina Program Seperti halnya Batchingplan ijin produksi hal ini dilindungi ijin produksi oleh konsumen. Berbeda dengan AMP ijin operasi. 4. Ir. Refly Tangkere.,MT‐ BBPJN X Pertanyaan : • Masalah kualitas desain terjadi , upaya upaya termasuk pembekalan , advise konsultan kepada kita dalam hal ini untuk mendrive melalui Core Team selalu sulit untuk melakukan singkronisasi, apakah dapat dilaksanakan Core Team untuk Tahun Jamak • Untuk pengawasan khususnya di papua adanya insentif supaya adanya ketertarikan dengan adanya pemberian fasiltas Jawaban Direktur Bina Program • Untuk Core Team yang akan dilakukan Multy year Contract , kita coba lakukan data dukung yang reasonable. • Kaitannya dengan insentif diperlukan sharing risk, terkait dengan sumber daya manusia jika keadaannya seperti itu performance Base Contract apakah applicable. Direktur Bina Teknik • Permasalahan kemampuan Konsultan, mau tidak mau harus dilakukan refresing, BPKSDM paket paket dengan Nilai Kontrak yang besar dapat dilakukan refresing. 5. Ir.Thomas Setia Budi Aden M.EngSc‐ BBPJN X Pertanyaan : • Dalam pelaksanaan Performance Base Contract untuk provinsi Papua dan Papua Barat akan dilakukan unpaved dimana dalam mengukur travel time dan travel speed adanya kesulitan dalam permasalhan denda yang harus dibayar seperti adanya 10


lubang dan dangan hal ini adanya denda yang naik terus., dalam hal ini harus adanya mekanisme mengenai pembayaran terutama di kota kota. • Anti stripping tidak diwajibkan namun llimit dapat tercapai dengan cesal tertentu. • Dalam hal desain yang kurang sempurna (ecek ecek) supaya tidak menerima justifikasi teknik seperti manambah volume pekerjaaan pasangan batu yang sangat besar . Jawaban : Direktur Bina Teknik • Untuk pelaksanaan Performance Base Contract di BBPJN X Papua dan Papua Barat , usulan unpaved secara aturan memungkinkan. • Anti Stripping intinnya saran untuk mengatur kondisinya. • Sedangkan untuk penyediaan desain yang kurang sempurna , P2JN untuk dapat menegur jika desain dilakukan ecek‐ecek. 6. Julin Asisten P2JN Provinsi Sulawesi Tengah Pertanyaan : • Apakah dapat menambah paket baru , dan e monitoring dapat dirubah keterkaitan dengan RKKAL . Jawaban Direktur Bina Program • Intinya dana belum tersedia , Jangan. 7. Ir. Yolanda BPJN XI Manado Appresiasi dengan pelaksanan Rapat Koordinasi dengan membahas empat (4) rencana aksi dimana Kami mendukung sepenuhnya pelaksanaan tersebut. 8. Ir Okto‐ BPJN IX Ambon Pertanyaan : • Keterkaitan pelaksanan Uji Laik Fungsi Jalan di Balai IX Ambon dan pelaksanaan program Jawaban Direktur Bina Teknik 11


• Dalam pelaksanaan dan pembahasan Hasil Berita Acara Uji laik Fungsi Jalan dimana hasil rekomendasi menjadikan usulan program penanganan 9. Ir. Sri Handono M.Eng Sc Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III Pertanyaan : • Tunjangan Kinerja Berkaitan dengan jam kerja secara faktual menepati jam kerja 08.00 sd 16.30 rata rata jam 8.30 sd jam 11.00 malam kalau lembur harus adanya ijin lembur dari atasan , kaitan dengan kumulatif setiap hari yang dijumlahkan apa yang terlambat datang apa yang bisa di tutup dengan ketelambatan pulang. • Sistem manajemen mutu dengan tunjangan kinerja masih adanya kerancuan, pelaksanaan SMM di Bengkulu apa hasil yang di dapat dengan mengirimkan kepala seksi dan pelaksana , seharusnya menjelakan mengenai Manual Mutu, sasaran mutu dan apa yang harus dilakukan oleh seorang pengendali dokumen, juga dikaitkan dengan sasaran kinerja pegawai. 10. Ir. Budiamin MT, Satker PJN Wilayah I Sulsel –BBPJN VI Pertanyaan : • Masalah penilik jalan, kaitannya dengan adanya ASN , dan keterkaitan pengawas lapangan dengan penggunaan absensi sidik jari dan mengenai hasil pengumuman K1 dan K2 pegawai Honorer Jawaban : • Penilik Jalan belum ada dalam Undang –undang ASN • Absensi mengenai pengawasa lapangan dan cukup jauhnya kantor dengan lapangan • Untuk pengumuman K1 belum dimumkan secara resmi dan K2 harus diverifikasi terhadap backup data. 11. Ir. Erwanto Wahyu Widayat M.Eng Sc Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III Pertanyaan : • Terkait dengan pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja dan Pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai dimana dalam sosialisasi di Palembang beberapa waktu lalu dimana 12


SKP 60% dan Perilaku 40% sedangkan dalam penilaian DP3 pada yahun 2014 menggunakan SKP 2014. Jawaban : • Kebijakan dalam penilaian prestasi kerja pegawai yang terdiri dari dua yaitu SKP 60 % dan prilaku 40% masih tetap sama. 12. Ir. H. Syafwan M.Eng.Sc Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Pertanyaan : • Bagaimana status Penilik Jalan • Mengenai jaminan pensiun dan jaminan Hari tua Jawaban : • Mengenai penilik jalan seperti disampaikan tadi bahwa penilik jalan di bayarakan melalui Outsourcing dan belum ada ketentuan dalam undang –undang ASN. • Jaminan untuk pegawai negeri sipil adalah TASPEN. 13. Ir. Adri Kasatker PJN Wilayal Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Pertanyaan : • Di wilayah Maluku –dan Maluku Utara topograpi adalah hutan dan pulau pulau , keadaan dalam komunikasi pun cukup sulit (sinyal) bagaimana menilai absensi. • Bagaimana dengan fasilitas sarana dan prasaran perkantoran Jawaban : • Dalam pelaksanaan system absensi harus tetap dilaksanakan dan pelaksanaanya harus diketahui oleh Kasatker maupun para PPK. • Kaittanya dengan fasilitas sarana dan prasarana kantor nantinya untuk dapat diusulkan kepada pimpinan. 14. Kasatker Timika Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Pertanyaan : • Kaitannya dengan pemberian tunjangan Kinerja , Kasatker dan PPK apakah harus ijin dalam melaksanakan tugas kepada Kepala Balai. • Dalam pelaksanaan tugas lapangan Kasatker maupun PPK harus dalam sepengetahuan pimpinannya , baik Kabalai maupun Kasatker.

13


BAB IV KESIMPULAN Adapun kesimpulan dan hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Acara di buka oleh Direktur Bina Program dihadiri oleh Direktur Bina Teknik, Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah III, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, Pejabat Es III di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X , Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI, Narasumber dari para pejabat Struktural dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Para Pejabat Struktural Es III dan IV Direktorat Bina Pelaksanan III dan Para Pejabat Struktural Es III dan IV Balai Besar / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional serta para Kasatker Dilingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan III dengan jumlah ± 351 orang dari 120 undangan. 2. Tujuan dari Kegiatan ini melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 4 Rencana Aksi ( 1. Aksi pemeliharaan rutin 2. Aksi Uji Mutu 3. Aksi Program dan Kesiapan Desain 4. Aksi Penyerapan) dan Penilaian Kompetensi (Kemapuan dan Kepedulian) dari para Kasatker dan PPK serta Para pejabat Struktural Balai di lingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III dari penyelenggaraan jalan dan jembatan TA 2014 dan persiapan TA 2015 agar dalam pelaksanaannya tepat sasaran /manfaat sesuai dengan kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan pimpinan Ditjen Bina Marga. 3. Dalam Rapat Koordinasi Wilayah III, dilakukan paparan antara lain oleh : I. Paparan dari Sesditjen, Direktur Bina Program dan Direktur Bina Teknik , Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah III mengenai Kebijkan Penyelenggraan jalan sebagai berikut • Direktur Bina Program mengenai Rancangan Teknoratik Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2015 ‐2019. • Direkur Bina Teknik mengenai Kebijakan Umur Rencana Jalan, Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) dan Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ). • Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala, mewakili Sesditjen Bina Marga mengenai Aspek Kepegawaian, Reformasi Birokrasi / Permen No.15/PRT/M/2013 tentang Tunjangan Kinerja , Sasaran Kinerja Pegawai. 14


•

Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah III mengenai Upaya Pelayanan Fungsi Infrastruktur Jalan dan Kriteria Evaluasi dan Peniliaian Upaya Peningkatan Kinerja terkait empat (4) Rencana Aksi / Strategi Peningkatan Kinerja di Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III.

II. Pelaksanaan Desk 4 Balai dilanjutkan dengan Papaparan masing masing Kepala Balai dengan materi antara lain : a. Hasil 4 Aksi : • Aksi Pemeliharaan Rutin • Aksi Uji Mutu • Aksi penyiapan program, desain dan pemaketan • Aksi penyerapan ( termasuk tindak lanjut pembahasan paket deviasi minus). b. Proggres dan hasil pelaksanaan rekomendasi ULFJ. c. Tindak lanjut LHP 2013 d. Capaian Renstra Balai masing masing. e. Raport hasil kompetensi ( Kemampuan dan Kepedulian) terhadap 4 Aksi. f. Paparan khusus Isu Strategis masing‐masing Balai. III. Penadatangan Kesepakatan Upaya Peningkatan Kinerja Penandatangan Kesepakatan Upaya Peningkatan Kinerja secara simbolis oleh Masing masing Balai (BBPJN VI,BBPJN X, BPJN IX, BPJN XI ) dengan Unsur antara lain Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah III, Kepala Balai ,Kasubdit Wilayah, Para Kasatker, para PPK dan Penyedia Jasa 4. Adapun resume dari pembahasan Rakor Wilayah III dan sebagai tindak lanjut yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut : 4.1. Rekapitulasi Alokasi Dana, Progress fisik dan keuangan 2014 sebagai berikut : PAGU e-Monitoring REALISASI Progres (%) No Balai (Rp Ribu) (Rp Ribu) RPM PLN TOTAL RPM PLN TOTAL Keu Fis 1 BBPJN VI MAKASSAR 3.460.783.143 109.050.782 3.569.833.925 861.999.460 52.543.065 914.542.525 25,62 30,00 2 BPJN IX AMBON 2.762.116.288 0 2.762.116.288 1.001.102.402 0 1.001.102.402 36,24 47,80 3 BBPJN X JAYAPURA 7.384.734.384 0 7.384.734.384 2.090.139.429 0 2.090.139.429 28,30 34,87 2.468.528.550 50.000 2.468.578.550 829.921.092 0 829.921.092 33,62 39,27 4 BPJN XI MANADO TOTAL 16.076.162.365 109.100.782 16.185.263.147 4.783.162.383 52.543.065 4.835.705.448 30,95 37,99 15


4.2. Rekapitulasi pemaketan 2015 sebagai berikut : Jumlah Paket NO BALAI Keterangan 2015 2014 1 BBPJN VI 80 155 Turun 2 BBPJN X 164 317 Turun 3 BPJN IX 79 187 Turun 4 BPJN XI 89 110 Turun TOTAL 412 769 Turun 4.3. Percepatan progres pada masing‐masing Balai khususnya terkait pada paket‐ paket kritis perlu segera ditindaklanjuti antara lain : Jembatan Soekarno, Jembatan Merah Putih. 4.4. Percepatan pelaksanaan Sertifikasi Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ), yang status progress sampai pertengahan Juni 2014 sebesar 32,59%, (206 ruas dari 632 ruas) jalan di Lingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III. Guna memenuhi target penyelesaian pelaksanaan Sertifikasi Uji Laik Fungsi Jalan pada Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III Tahun Anggaran 2014, diperlukan Percepatan Survey dan Penyusunan Dokumen Uji Laik Fungsi Jalan, serta percepatan pembahasan Sertifikasi Uji Laik Fungsi Jalan.

16

DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH III DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Recommend Documents