DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PEDOMAN

No. 011/BM/2009

Konstruksi dan Bangunan

Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PEDOMAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

PENDAHULUAN Dalam mengupayakan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi azas pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perlu disusun Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan Pedoman ini adalah hasil pemutakhiran dari Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan yang merupakan bagian dari Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan yang terdiri dari 4 (empat) pedoman yaitu: 1. Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan 2. Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan 3. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan 4. Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan Tujuan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan adalah untuk memberikan petunjuk bagi pemrakarsa atau penyelenggara jalan dan semua pihak yang bertanggung jawab atau pihak terkait penyelenggaraan jalan dalam memenuhi azas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Pedoman ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai salah satu acuan dalam pemantauan pembangunan jalan dan jembatan di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota, dalam mencegah dampak lingkungan yang mungkin terjadi pada tahap pelaksanaan konstruksi jalan.

Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan berisi tentang petunjuk dan penjelasan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan jalan. Lingkup kegiatan mencakup pemantauan tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan serta evaluasi pasca pembangunan jalan. Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan mencakup penerapan pertimbangan lingkungan pada tahap pemantauan pembangunan jalan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

ii


DAFTAR ISI Halaman

Prakata ....................................................................................................... i Pendahuluan .................................................................................................. ii Daftar Isi .................................................................................................... iii Daftar Tabel ................................................................................................ iv Daftar Gambar ............................................................................................ iv Daftar Lampiran .......................................................................................... iv 1. RUANG LINGKUP ............................................................................. 1-34 2. ACUAN NORMATIF ........................................................................... 1-34 3. ISTILAH DAN DEFINISI ................................................................... 2-34 4. TATA CARA PEMANTAUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP..... 4.1 Lingkup Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup ......................... 4.2 Metode Pemantauan Lingkungan Hidup ............................................ 4.3 Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup ...........................................

4-34 4-34 6-34 9-34

5. PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ....................... 5.1 Pemantauan pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan ........... 5.2 Pemantauan pada Kegiatan Pengadaan tanah ................................... 5.3 Pemantauan pada Kegiatan Konstruksi Jalan ..................................... 5.4 Pemantauan pada Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan .................

10-34 10-34 11-34 12-34 16-34

6. EVALUASI KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP .................................... 28-34 7. DOKUMENTASI ................................................................................. 30-34 8. PELAKSANA DAN PEMBIAYAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ............................................................................................. 8.1 Pelaksana Pemantauan .................................................................. 8.2 Pengawas Pemantauan .................................................................. 8.3 Penerima Laporan Hasil Pemantauan .............................................. 8.4 Biaya Pemantauan .........................................................................

31-34 31-34 31-34 31-34 31-34

9. PENUTUP ......................................................................................... 32-34 -

LAMPIRAN

iii


DAFTAR TABEL Tabel 5.1.

Lingkup Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan ...................................................................................... 19-34

DAFTAR GAMBAR alaman

Gambar 9.1. Bagan Peran Unit/Penanggung Jawab/Pemimpin Proyek Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pembangunan Jalan yang Berkesinambungan ......................................................... 34-34

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Baku Mutu Udara Ambien Nasional

Lampiran 2

Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Lampiran 3

Baku Mutu Emisi untuk Jenis Kegiatan Lain

Lampiran 4

Baku Tingkat Kebisingan

Lampiran 5

Baku Tingkat Getaran Berdasarkan Dampak Kerusakan dan Pengaruh Tingkat Getaran Terhadap Kenyamanan dan Kesehatan

Lampiran 6

Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas

Lampiran 7

Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan

Lampiran 8

Persyaratan Kualitas Air Bersih dan Air Minum

Lampiran 9

Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Tahap Perencanaan

Lampiran 10 Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Tahap Kegiatan Pengadaan Tanah Lampiran 11 Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Tahap Konstruksi Lampiran 12 Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Lampiran 13 Laporan Evaluasi Kualitas Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Tahap Evaluasi Pembangunan Jalan Lampiran 14 Matriks Pelaksanaan Pemantauan RKL dan Matriks Pelaksanaan Pemantauan RPL

iv



1.

RUANG LINGKUP

Dari pemantauan akan diketahui kualitas lingkungan hidup sebelum dan setelah pembangunan jalan dan tingkat keberhasilan suatu kegiatan pengelolaan lingkungan dalam pembangunan jalan. Agar pelaksanaan pemantauan lingkungan dapat memenuhi ketentuan maka disusun Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan. Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan bertujuan memberikan petunjuk dan penjelasan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan jalan. Lingkup kegiatan mencakup pemantauan tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan serta evaluasi pasca pembangunan jalan. Uraian dan penjelasan dalam pedoman ini meliputi: a) Tata cara pemantauan pengelolaan lingkungan hidup; b) Dokumentasi dan; c) Pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup.

2.

ACUAN NORMATIF

Pedoman ini menggunakan acuan peraturan dan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan pemantauan lingkungan hidup dan peraturan-peraturan lain yang terkait, antara lain: •

Undang-Undang - Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan -

Undang-Undang Republik Indonesia nomor Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

32

tahun

2009

tentang

• Peraturan Pemerintah -

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

• Peraturan Presiden -

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Keperluan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

1-34


•

Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri -

-

-

-

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-35.MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 43/MENKH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 08 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

• Keputusan Kepala Bapedal -

Keputusan Kepala Bapedal No. KEP-205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara; Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-105 Tahun 1997 tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan RKL dan RPL;

• Pedoman -

3.

Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan (011/PW/04) Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan (012/PW/04) Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan (013/PW/04)

Jalan (08/BM/05) Hidup Bidang Jalan Hidup

Bidang

Jalan

Hidup

Bidang

Jalan

ISTILAH DAN DEFINISI

Dalam pedoman ini, digunakan definisi/istilah yang telah baku digunakan dalam peraturan dan perundang-undangan bidang jalan dan lingkungan hidup, antara lain:

2-34


3.1 Baku Mutu Baku mutu adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 3.2 Udara Ambien Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridikasi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. 3.3 Baku Mutu Udara Ambien Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. 3.4 Getaran Mekanik Getaran mekanik adalah getaran yang ditimbulkan oleh sarana dan peralatan kegiatan manusia. 3.5 Baku Tingkat Getaran Mekanik Baku tingkat getaran mekanik adalah batas maksimal tingkat getaran mekanik yang diperbolehkan dari usaha dan/atau kegiatan pada media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan. 3.6 Kebisingan Kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan Desibel (dB). 3.7 Baku Tingkat Kebisingan Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. 3.8 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 3.9 Dampak Penting Perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

3-34


3.10 Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. 3.11 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 3.12 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 3.13 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan

Hidup

Dan

Upaya

Pemantauan

Berbagai tindakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh pemrakarsa dalam rangka pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 3.14 Pemrakarsa Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 3.15 Jalan Adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

4.

TATA CARA PEMANTAUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

4.1 Lingkup Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkup pemantauan pengelolaan lingkungan hidup mencakup kegiatan pembangunan jalan sebagai sumber dampak, komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. a. Kegiatan Pembangunan Jalan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Komponen kegiatan pembangunan jalan yang berpotensi menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dipantau adalah berdasarkan rencana kegiatan yang diuraikan dalam rencana pemantauan lingkungan (RPL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL). Apabila terdapat ketidak sesuaian atau perubahan antara RPL atau UPL dengan pelaksanaan/pemantauan maka perlu dijelaskan alasannya.

4-34


Pemantauan perlu dilakukan mulai dari tahap awal, yaitu dari tahap perencanaan untuk memeriksa apakah pertimbangan lingkungan sudah diterapkan untuk mengantisipasi dampak-dampak yang akan terjadi pada saat pengadaan tanah, pelaksaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan. 1. Tahap Perencanaan Tahap perencanaan yang mencakup perencanaan umum, pra studi kelayakan, studi kelayakan dan perencanaan teknis (termasuk penyiapan dokumen lelang dan dokumen kontrak pekerjaan konstruksi) bukan merupakan sumber dampak dan tidak menimbulkan dampak penting. Namun pada setiap tahap kegiatan tersebut perlu dipantau apakah sudah memuat dan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Berdasarkan komponen kegiatan pembangunan jalan, sebagai sumber dampak kegiatan yang perlu dipantau adalah sebagai berikut: 2. Pengadaan Tanah 3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi Jalan Kegiatan pada tahap pelaksanaan konstruksi jalan yang berpotensi menimbulkan dampak penting adalah: 1) Persiapan konstruksi jalan - Mobilisasi tenaga kerja - Mobilisasi peralatan berat - Pembuatan jalan masuk atau jalan akses - Pembangunan base camp 2) Pelaksanaan konstruksi jalan a. Di lokasi tapak proyek - Pembersihan lahan - Pekerjaan tanah - Pekerjaan drainase - Pekerjaan badan jalan - Pekerjaan bangunan jembatan - Pemasangan perlengkapan jalan - Penghijauan dan pertamanan - Pembuangan material sisa pembersihan lahan dan sisa pekerjaan konstruksi b. Di lokasi quarry dan jalur transportasi material - Pengambilan material bangunan di quarry dan borrow area di darat - Pengambilan material bangunan di quarry (di sungai) - Pengangkutan material bangunan c. Di lokasi base camp - Pengoperasian base camp 4. Tahap Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan a. Pengoperasian jalan b. Pemeliharaan jalan 5. Evaluasi Pasca Pembangunan Jalan

5-34


b. Komponen Lingkungan Hidup yang Berpotensi Terkena Dampak Komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan jalan yang perlu dipantau mencakup komponen lingkungan fisik-kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat. 1) Komponen Fisik-Kimia, antara lain parameter: - Kualitas udara (SO2, NO2, CO, HC, partikulat dan debu) - Kebisingan - Getaran - Hidrologi (kualitas air permukaan, pola aliran dan kualitas air tanah) - Bentang alam/lansekap - Tanah (longsor dan erosi) 2) Komponen Biologi, antara lain parameter: - Flora (keberadaan jenis, fungsi, status dan habitat) - Fauna (keberadaan jenis, fungsi, status dan habitat) - Biota air (plankton, benthos, nekton) 3) Komponen Sosial Ekonomi Budaya, antara lain parameter: - Keresahan masyarakat - Kecemburuan sosial - Utilitas umum - Mata Pencaharian - Aset - Kegiatan sosial ekonomi budaya - Lalu Lintas - Mobilitas 4) Kesehatan Masyarakat: - Kesehatan masyarakat - Kenyamanan masyarakat c. Pemeriksaan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan yang Dilakukan Pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan mencegah, mengurangi atau menanggulangi (mitigasi) dampak lingkungan dimulai dari tahap perencanaan, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan hingga tahap evaluasi pasca pembangunan jalan, perlu dipantau apakah dilakukan atau tidak, sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL atau UPL. Pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup mungkin saja akan mengalami perubahan dari yang direncanakan dalam RPL atau UPL, namun dalam setiap perubahan tersebut perlu dijelaskan alasan atau penyebabnya dalam laporan pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup.

4.2 Metode Pemantauan Lingkungan Hidup Metode pemantauan lingkungan yang digunakan dalam kegiatan pembangunan jalan harus mengikuti tata cara yang direkomendasikan dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

6-34


Dalam metode pemantauan lingkungan dijelaskan cara pemantauan untuk mendapatkan data atau informasi kegiatan yang menjadi sumber dampak, komponen lingkungan yang terkena dampak dan kegiatan pengelolaan, analisis data, lokasi, jangka waktu dan frekuensi pemantauan. 1. Pengumpulan dan Analisis Data Pengumpulan data dilakukan secara langsung dan tidak langsung. a) Pemantauan Langsung Pemantauan langsung adalah pemantauan yang dilakukan secara langsung ke lokasi kegiatan untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan pembangunan jalan sebagai sumber dampak, komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. 1) Pemantauan langsung pada kegiatan yang menjadi sumber dampak Pemantauan kegiatan pembangunan jalan dapat dilakukan secara langsung pada lokasi kegiatan dan wawancara dengan pelaksana kegiatan yaitu di lokasi tapak proyek, lokasi sumber material quarry, jalur transportasi material dan lokasi base camp. 2) Pemantauan langsung pada komponen lingkungan terkena dampak Pemantauan komponen atau parameter lingkungan yang terkena dampak secara langsung dengan cara observasi, survai, wawancara dan pengukuran parameter-parameter lingkungan sebagai indikator kualitas lingkungan hidup (komponen fisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat). Pemantauan langsung terhadap komponen/parameter lingkungan antara lain kualitas udara, kebisingan, getaran, kualitas air, kualitas tanah dan biota air (plankton, benthos, nekton) dapat dilakukan dengan pengukuran langsung dan pengambilan contoh (sampel) untuk diuji/dianalisis di laboratorium lingkungan. 3) Pemantauan langsung pada kegiatan pengelolaan lingkungan hidup Pemantauan kegiatan pengelolaan lingkungan dalam rangka mencegah, mengurangi dan menanggulangi dampak lingkungan dapat dipantau langsung ke lokasi tapak proyek pembangunan jalan, lokasi sumber material dan jalur transportasi material serta base camp. b) Pemantauan Tidak Langsung Pemantauan secara tidak langsung dapat dilakukan apabila data/informasi yang diperlukan sudah ada dan relevan dengan kegiatan pembangunan jalan, kegiatan pengelolaan lingkungan yang sedang dilakukan/telah dilakukan dan komponen/parameter lingkungan hidup sekitar lokasi pembangunan jalan. Pemantauan tidak langsung juga dapat dilakukan dengan memantau adanya keluhan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang mereka rasakan/terima. Namun perlu kehati-hatian dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi/data untuk mencegah hal yang bersifat subyektif. Data atau informasi yang dikumpulkan berdasarkan hasil pemantauan dapat disajikan dalam bentuk tabel, daftar dan penjelasan (deskripsi) mengenai kegiatan pembangunan jalan, pengelolaan lingkungan hidup dan kondisi lingkungan. Data atau informasi kondisi lingkungan yang didapat secara langsung maupun tidak

7-34


langsung selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu, dianalisis dan dievaluasi untuk diambil suatu kesimpulan. Pada umumnya data yang diambil secara periodik dan teratur dalam periode waktu tertentu akan memberikan informasi yang lebih baik bila dibandingkan dengan pengambilan/pengukuran data yang tidak periodik atau sesaat. Data periodik dapat memberikan gambaran pola (trend) perubahan suatu kondisi lingkungan tertentu yang lebih akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemantauan antara lain: 1) Pemantauan harus sesuai dengan yang diuraikan dalam dokumen RPL atau UPL. Perubahan dalam tata cara pemantauan mungkin dapat terjadi sesuai dengan kondisi lingkungan, teknologi dan baku mutu atau standar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Pemantauan harus dapat menggambarkan kegiatan maupun kondisi lingkungan hidup yang terukur baik kualitas maupun kuantitasnya; 3) Dalam menganalisis hasil pengukuran atau pemantauan lingkungan, sebaiknya dilakukan oleh tenaga ahli lingkungan yang berpengalaman dalam bidang lingkungan hidup. Salah satu ukuran yang dapat digunakan sebagai acuan kondisi lingkungan hidup adalah baku mutu lingkungan hidup berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila belum ada baku mutu lingkungan untuk parameter lingkungan tertentu, maka dapat menggunakan baku mutu/standar berdasarkan pustaka/literatur yang lazim digunakan. Baku mutu lingkungan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengukur atau menilai kondisi lingkungan adalah: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor Kep.35/MENLH/10/1993 tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor; 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor Kep.13/MENLH/3/1993 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak; 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48/MENLH/II/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan; 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 49/MENLH/II/1996 tentang Baku Tingkat Getaran; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air; 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor Kep 43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Galian C Jenis Lepas di Daratan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang SyaratSyarat Air Bersih dan Kualitas Air Minum. Baku mutu tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1 sampai Lampiran 8. Dalam pemantauan dampak lingkungan akibat pembangunan jalan tidak harus mengukur semua parameter yang tercantum dalam baku mutu. Sebagai contoh dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara tercantum nilai baku mutu dari 13 parameter pencemar udara. Untuk kegiatan pemantauan dampak pencemaran udara akibat pembangunan jalan yang perlu diukur hanya SO2, CO,HC, partikulat dan debu),

8-34


karena paremeter tersebut yang akan terkena dampak kegiatan pembangunan jalan. Jenis parameter yang diukur dalam pemantauan pencemaran kualitas air akibat pembangunan jalan juga tergantung pada jenis kegiatan konstruksi yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan tergantung juga jenis peruntukkan air di sekitar lokasi kegiatan. Dalam rangka pengukuran atau pengambilan cuplikan (sampel) untuk mengetahui kualitas lingkungan fisik kimia maupun biologi perlu menggunakan jasa laboratorium lingkungan diutamakan yang sudah berpengalaman di bidang lingkungan dan terakreditasi (bersertifikat Badan Standarisasi Nasional/BSN atau Komite Akreditasi Nasional/KAN).

2. Lokasi Pemantauan Pemantauan yang tepat perlu ditetapkan dan dilengkapi dengan peta berskala yang memadai dan menunjukkan lokasi pemantauan dimaksud. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi pemantauan bahwa lokasi pemantauan sedapat mungkin konsisten dengan lokasi pengumpulan data saat studi lingkungan (RKL-RPL atau UKL-UPL). 3. Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan Jangka waktu dan frekuensi pemantauan ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat dampak penting yang dipantau (intensitas, lama dampak berlangsung dan sifat kumulatif dampak). Uraikan tentang jangka waktu atau lama periode pemantauan berikut dengan frekuensinya per satuan waktu.

4.3 Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup Institusi dalam pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup perlu dicantumkan dan dijelaskan sesuai dengan kaitan dan kepentingannya dengan pemantauan lingkungan hidup. Bagi pelaksanaan pemantauan lingkungan untuk keperluan eksternal terkait dengan pengendalian lingkungan hidup, maka perlu mencantumkan instansi pemantau lingkungan hidup yang meliputi: 1) Pelaksana Pemantauan Lingkungkungan Hidup Menjelaskan institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemantauan lingkungan. 2) Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup Menjelaskan instansi yang berperan sebagai pengawas terlaksananya pemantauan lingkungan hidup. Instansi pengawas mungkin lebih dari 1 (satu) instansi sesuai dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya. 3) Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup Menjelaskan instansi-instansi yang akan dilapori hasil kegiatan pemantauan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengnan lingkup tugas instansi yang bersangkutan.

9-34


5. PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP Pemantauan pengelolaan lingkungan pada kegiatan pembangunan jalan dilaksanakan oleh Pemrakarsa Kegiatan. Penanggungjawab pelaksanaan pemantauan tersebut adalah Pemimpin Proyek/Bagian Proyek/Satker/PPK atau Unit Kerja/Pengelola Kegiatan yang bersangkutan. Tujuan dari pemantauan pengelolaan lingkungan ini adalah untuk melihat seberapa jauh efektivitas pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan dalam kegiatan pembangunan jalan mulai dari tahap perencanaan, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Untuk menjamin terlaksananya prinsip pembangunan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkunan maka seperti juga pengelolaan dampak lingkungan, maka pemantauan lingkungan seyogyanya dilakukan pada setiap kegiatan pembangunan jalan baik dana APBN, APBD maupun Loan.

5.1 Pemantauan pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan Tahap perencanaan pembangunan jalan mencakup perencanaan umum, pra studi kelayakan, studi kelayakan dan desain jalan serta penyiapan dokumen lelang dan dokumen kontrak pekerjaan konstruksi jalan. Pada tahap perencanaan belum ada kegiatan fisik yang menimbulkan dampak lingkungan, namun kegiatan survai dan pengukuran untuk penentuan koridor atau rute jalan berpotensi menimbulkan dampak sosial berupa keresahan masyarakat.

1. Tujuan pemantauan Perencanaan jalan yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan hidup berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup pada saat pelaksanaannya di lokasi kegiatan pembangunan jalan. Karena itu, untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan hidup, maka diperlukan pemantauan perencanaan pengelolaan lingkungan apakah menerapkan pertimbangan lingkungan dalam proses perencanaan umum, pra studi kelayakan, studi kelayakan dan desain teknis serta penyiapan dokumen lelang dan dokumen kontrak kerja sehingga terwujud rencana jaringan jalan yang layak lingkungan. Tujuan pemantauan adalah untuk memeriksa kegiatan perencanaan (perencanaan umum, studi kelayakan, perencanaan teknis) telah menerapkan pertimbangan lingkungan hidup atau belum. 2. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Perlu Dipantau Kegiatan yang perlu dipantau antara lain adalah memeriksa atau memantau kegiatan penyusunan dokumen atau laporan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup: 1) 2)

Apakah rencana rute jalan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan ? Apakah rute jalan melalui atau berbatasan dengan areal sensitif termasuk komunitas adat yang dilengkapi ANDAS termasuk RT-PKA atau RT-RS ?

10-34


3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

Apakah telah dilakukan kajian awal lingkungan hidup? Apakah rencana umum pembangunan jalan yang bersangkutan telah dikonsultasikan dengan masyarakat ? Apakah rencana pembangunan jalan termasuk kategori wajib dilengkapi AMDAL atau UKL dan UPL ? Apakah telah dilakukan konsultasi masyarakat untuk penyusunan KA ANDAL? Apakah telah dilakukan penyusunan dokumen KA-ANDAL ? Apakah rencana pembangunan jalan telah dilengkapi dokumen AMDAL ? Apakah rencana pembangunan jalan termasuk yang wajib dilengkapi UKL dan UPL ? Apakah telah dilakukan penyusunan dokumen UKL dan UPL ? Apa saja yang menjadi isu pokok dalam dokumen lingkungan tersebut ? Apakah ketentuan-ketentuan dalam RKL atau UKL telah dijabarkan dalam desain dan spesifikasi/persyaratan teknis pekerjaan konstruksi ? Apakah rencana pengadaan tanah dilengkapi dengan dokumen rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman kembali (LARAP) ? Apakah persyaratan pengelolaan dan pemantaun lingkungan telah dicantumkan dalam dokumen lelang dan dokumen kontrak pekerjaan konstruksi ?

Hasil pemantauan tahap perencanaan dilaporkan dalam suatu formulir isian seperti tercantum pada Lampiran 9.

5.2 Pemantauan pada Kegiatan Pengadaan Tanah 1. Tujuan Pemantauan Tujuan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap ini adalah untuk memeriksa kinerja penanganan dampak sosial ekonomi budaya akibat kegiatan pengadaan tanah termasuk pemukiman kembali dan pemindahan penduduk (bila ada). 2. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Perlu Dipantau Kegiatan pengelolaan lingkungan yang perlu dipantau antara lain: 1) 2) 3) 4)

Pelaksanaan konsultasi pada masyarakat Pelaksanaan musyawarah untuk menetapkan kompensasi Pelaksanaan sertifikasi tanah yang telah dibebaskan Proses eksekusi pembebasan tanah

3. Komponen Lingkungan Hidup yang Perlu Dipantau Komponen lingkungan hidup yang perlu dipantau adalah kondisi sosial-ekonomi budaya penduduk pemilik atau pengguna tanah yang terkena pembebasan tanah, pemukiman kembali atau penduduk yang dipindahkan. Indikator atau parameter lingkungan yang dipantau mencakup: 1) 2) 3) 4)

Keresahan masyarakat; Hilangnya aset/perubahan aset; Mata pencaharian masyarakat; Jenis kegiatan sosial-ekonomi masyarakat yang berubah;

11-34


Hasil pemantauan kegiatan pengadaan tanah dilaporkan dalam suatu formulir dengan format seperti pada Lampiran 10.

5.3 Pemantauan pada Kegiatan Konstruksi Jalan 1. Tujuan Pemantauan Tujuan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan konstruksi adalah untuk mengetahui kondisi lingkungan dan kinerja penanganan dampak lingkungan hidup akibat kegiatan konstruksi jalan.

2. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Perlu Dipantau 1) Persiapan pekerjaan konstruksi a) Mobilisasi tenaga kerja - Pelaksanaan konsultasi masyarakat - Pemberian informasi dan peluang yang sama pada tenaga kerja setempat - Penerapan persyaratan kesehatan bagi para calon tenaga kerja yaitu harus sehat jasmani dan rohani b) Mobilisasi peralatan berat - Perbaikan jalan yang rusak dan pembatasan tonase kendaraan/peralatan - Pelaksanaan pengaturan lalu lintas oleh petugas c) Pembuatan jalan masuk/akses - Penyiraman jalan secara berkala pada saat musim kering untuk mencegah sebaran debu - Pengaturan jam kerja dan perawatan kendaraan/peralatan secara berkala - Pengaturan lalu lintas d) Pembangunan base camp - Pemilihan lokasi yang bukan daerah sensitif dan sesuai tata ruang - Penyiraman permukaan tanah pada musim kering untuk mencegah sebaran debu - Pengaturan jam kerja dan perawatan kendaraan/peralatan proyek secara berkala 2) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan a) Di lokasi proyek (1) Pembersihan lahan - Pembatasan luas lahan yang dibersihkan untuk mengurangi kerusakan/hilangnya vegetasi - Penyiraman tanah dan pembatasan kecepatan kendaraan proyek untuk mengurangi sebaran debu - Perawatan peralatan dan kendaraan proyek secara berkala dan pengaturan jam kerja - Pembangunan bangunan pencegah longsor dan erosi - Pelaksanaan koordinasi dengan pengelola utilitas

12-34


(2) Pekerjaan tanah - Penyiraman tanah saat kering dan pembatasan kecepatan kendaraan proyek - Perawatan peralatan dan kendaraan proyek secara berkala dan pengaturan jam kerja - Mengubah geometri lereng dan/atau perkuatan lereng - Pembuatan saluran drainase - Penataan lansekap yang mempunyai nilai ekologis dan estetis (3) Pekerjaan drainase - Membuat saluran drainase sementara - Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu-rambu sementara - Membuat jalan akses sementara (4) Pekerjaan badan jalan - Penyiraman tanah secara berkala pada musim kering dan membatasi kecepatan kendaraan proyek - Perawatan peralatan/kendaraan proyek dan pengaturan jam kerja - Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sementara (5) Pekerjaan jembatan - Perawatan peralatan proyek dan pengaturan jam kerja - Penggunaan bor pile/tidak menggunakan hammer pile untuk mengurangi tingkat getaran jika lokasi kegiatan dekat bangunan rumah, fasilitas umum atau daerah sensitif - Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sementara - Pengalihan aliran air sementara sekitar pondasi jembatan (6) Penghijauan dan pertamanan - Penanaman tanaman pelindung tanah dan peneduh - Penanaman tanaman hias - Penanaman tanaman penyerap pencemar udara dan kebisingan (7) Pemasangan perlengkapan jalan - Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas sementara (8) Pengadaan material sisa pembersihan lahan dan sisa pekerjaan konstruksi - Tidak menempatkan/menimbun material sisa pembersihan lahan dan sisa pekerjaan konstruksi pada daerah umum, rawan genangan/banjir - Pemanfaatan material sisa (prinsip penghematan, penggunaan kembali dan daur ulang/3R) - Penempatan material sisa pada lokasi yang telah ditetapkan pemerintah b) Di lokasi quarry dan jalur transportasi (1) Pengambilan material bangunan di quarry dan borrow area di darat - Penyiraman tanah secara berkala di musim kering untuk mengurangi sebaran debu - Perawatan peralatan dan kendaraan proyek secara berkala dan pengaturan jam kerja

13-34


- Reklamasi dan pemanfaatan kembali lahan - Pembuatan saluran drainase - Pengaturan kemiringan lereng yang aman (2) Pengambilan material di quarry sungai - Pemilihan lokasi quarry yang sesuai peraturan daerah/instansi yang berwenang di daerah - Tata cara penambangan yang tepat teknologinya untuk mencegah pencemaran kualitas air sungai - Melakukan konsultasi pada masyarakat pengguna sungai terkait dengan gangguan biota air/termasuk perikanan (3) Pengangkutan material bangunan - Penyiraman tanah secara berkala di saat kering, penutupan bak truk, memilih jalur angkutan yang aman/tidak mengganggu masyarakat dan membatasi kecepatan kendaraan angkut material untuk mencegah sebaran debu - Perawatan kendaraan angkut material secara berkala dan pengaturan jam kerja - Memperbaiki jalan yang rusak akibat kendaraan proyek - Memasang rambu lalu lintas sementara dan petugas penagtur lalu lintas - Membersihkan ceceran tanah/material yang jatuh dan mengotori jalan c) Di lokasi base camp Pengoperasian base camp (barak pekerja, kantor, stock pile, stone crusher, bengkel dan AMP) Perawatan peralatan, pemasangan penangkap debu, penyiraman berkala, membatasi ketinggian tumpukan material, uji emisi kendaraan Menyimpan genset pada tempat kedap suara/ruang khusus dan perawatan peralatan secara berkala Pengendalian limbah cair (oli/pelumas bekas, cat, bahan pelarut cat, pembersih peralatan dll) serta membuat MCK dilengkapi septick tank Menampung pelumas bekas untuk mencegah ceceran ke tanah Pengaturan lalu lintas pada pintu masuk-keluar base camp Pemberdayaan masyarakat setempat 3. Komponen Lingkungan Hidup Yang Perlu Dipantau Komponen lingkungan hidup yang perlu dipantau berdasarkan tahapan kegiatan pekerjaan konstruksi jalan adalah sebagai berikut: 1) Persiapan pekerjaan konstruksi a) Mobilisasi tenaga kerja - Informasi kegiatan pekerjaan jalan yang sampai kepada masyarakat - Tenaga kerja setempat yang terserap bekerja di proyek b) Mobilisasi peralatan berat - Kondisi jalan dan jembatan yang dilalui peralatan berat - Kondisi lalu lintas c) Pembuatan jalan masuk/akses - Kualitas udara (debu/partikulat) - Tingkat kebisingan - Kondisi lalu lintas

14-34


d) Pembangunan base camp - Penggunaan lahan - Kualitas udara (debu/partikulat) - Tingkat kebisingan dB(A) 2) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi a) Di lokasi proyek (1) Pembersihan lahan - Vegetasi dan satwa liar (keberadaan jenis, kelimpahan, fungsi, status) - Kualitas udara (debu/partikulat) - Tingkat kebisingan dB(A) - Stabilitas tanah - Kondisi dan fungsi utilitas dan kegiatan masyarakat (2) Pekerjaan tanah - Kualitas udara (debu/partikulat) - Tingkat kebisingan dB(A) - Stabilitas tanah - Kondisi lansekap/penggunaan lahan (3) Pekerjaan drainase - Aliran air permukaan dan kualitas air permukaan (kekeruhan, transparansi, padatan) - Kondisi lalu lintas - Keluhan masyarakat (4) Pekerjaan badan jalan - Kualitas udara (debu/partikulat) - Tingkat kebisingan dB(A) - Kondisi lalu lintas (5) Pekerjaan jembatan - Tingkat kebisingan dB(A) - Tingkat getaran - Kualitas air (pH, kekeruhan, transparansi, padatan, BOD, DO), plankton, benthos - Kondisi lalu lintas (6) Penghijauan dan pertamanan - Vegetasi pelindung - Vegetasi yang bernilai estetis - Vegetasi penyerap pencemar udara dan kebisingan (7) Pemasangan perlengkapan jalan - Kondisi lalu lintas (8) Pengelolaan material sisa pembersihan lahan dan sisa pekerjaan konstruksi - Jenis, kualitas dan jumlah material sisa - Kondisi aliran permukaan di daerah pembuangan material sisa (land

fill area/disposal area) b) Di lokasi quarry dan jalur transportasi material (1) Pengambilan material bangunan di quarry dan borrow area di darat 15-34


Kualitas udara (debu/partikulat) Tingkat kebisingan dB(A) Kondisi aliran air permukaan Stabilitas tanah Tata guna lahan bekas lokasi pengambilan material dan tingkat kerusakan lahan bekas (2) Pengambilan material di lokasi sungai - Kondisi bangunan sungai (kerusakan bangunan sungai) - Kualitas air (kekeruhan, transparansi, padatan, BOD, COD,DO) - Plankton, nekton, benthos dan perikanan (3) Pengangkutan material bangunan - Kualitas udara (debu/partikulat, CO, NO2, SO2, HC) - Tingkat kebisingan dB(A) - Kondisi jalan - Kondisi lalu lintas - Kenyamanan masyarakat c) Di lokasi base camp - Pengoperasian base camp (barak pekerja, kantor, stock pile, stone crusher, bengkel dan AMP) - Kualitas udara ambien (debu/partikulat, CO, NO2, SO2, HC) - Tingkat kebisingan dB(A) - Kualitas air permukaan dan air tanah (bau, BOD, DO, COD, NO2, NO3, NH3, bakteriologi, surfactant) - Kualitas tanah - Kondisi lalu lintas - Kenyamanan masyarakat -

Hasil pemantauan pelaksanaan konstruksi jalan dilaporkan dengan menggunakan formulir seperti yang disajikan pada Lampiran 11.

5.4 Pemantauan pada Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan 1. Tujuan Pemantauan Tujuan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada pengoperasian dan pemeliharaan jalan adalah untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup dan kinerja penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang terjadi akibat pengoperasian dan pemeliharaan jalan yang telah selesai dibangun atau ditingkatkan. 2. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Perlu Dipantau Pemantauan pengelolaan lingkungan pada tahap pengoperasian dan pemeliharaan jalan harus dilaksanakan di sepanjang ruas jalan yaitu pada tempat-tempat yang potensial terkena dampak. Pemantauan kegiatan pengelolaan mencakup: a. Pengoperasian jalan 1) 2)

Penanggulangan atau pengurangan pencemaran udara (SO2, CO, NO2, HC, debu dan partikulat); Pengurangan tingkat kebisingan;

16-34


3) 4) 5) 6) 7) 8)

Pengurangan tingkat getaran; Manajemen lalu lintas; Penertiban penggunaan jalan (tertib sesuai fungsi RUMAJA, RUMIJA, RUWASJA, termasuk lahan di bawah jalan layang); Pencegahan penggunaan lahan yang tidak sesuai tata guna lahan (terutama di daerah sensitif); Tempat jalur perlintasan satwa liar; Pemeliharaan jaringan drainase dalam rangka mencegah terjadinya genangan atau banjir.

b. Pemeliharaan Jalan - Mencegah atau mengurangi terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Dalam kasus tertentu, mungkin juga diperlukan pemantauan pada kegiatan pengelolaan lingkungan dalam rangka penanganan dampak terhadap satwa liar (dilindungi) dan penanganan dampak kondisi sosial-ekonomi di daerah sensitif termasuk komunitas adat yang berada di lokasi pembangunan jalan. 3. Komponen Lingkungan Hidup Yang Perlu Dipantau Komponen lingkungan yang perlu dipantau saat pengoperasian dan pemeliharaan jalan meliputi: a. Pengoperasian Jalan 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Kualitas udara (SO2, CO, NO2, HC, debu, partikulat); Tingkat kebisingan; Getaran; Kondisi lalu lintas (arus lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas); Kondisi penggunaan lahan RUMIJA dan RUWASJA; Tata guna lahan di sekitar tepi jalan; Jalur perlintasan satwa; Pola aliran air permukaan dan stabilitas tanah.

b. Pemeliharaan Jalan - Kondisi lalu lintas Hasil pemantauan pengoperasian dan pemeliharaan jalan dilaporkan dengan menggunakan formulir seperti disajikan pada Lampiran 12. Lingkup kegiatan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 5.1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bahwa pemrakarsa kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) atau UKL-UPL kepada instansi yang membidangi pengendalian dampak lingkungan hidup. Kegiatan pemantauan dalam rangka keperluan yang terkait dengan instansi penanggung jawab bidang pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat (KLH)

17-34


atau di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota) diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemrakarsa dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kegiatan pembangunan jalan. Kegiatan pemantauan yang dilaksanakan dan dilaporkan adalah kegiatan pembangunan jalan mulai dari survai/pengukuran koridor jalan/rute jalan, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan berdasarkan dokumen RPL atau UPL. Lingkup pemantauan mencakup kegiatan yang menjadi sumber dampak, potensi dampak lingkungan, komponen/parameter yang perlu dipantau dan acuan atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai teknis pelaksanaan pemantauan, hasil pemantauan, kendala/ masalah, tindak lanjut/rekomendasi. Format pelaporan pelaksanaan pada pembangunan jalan yang dilengkapi (RKL) dan (RPL) diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Pada pembangunan jalan yang dilengkapi UKL-UPL, maka perlu pelaporan yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2003 tentang Penyusunan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Pada pembangunan jalan yang dilengkapi dengan DPPL perlu melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Laporan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan ringkasannya dapat dilihat pada Lampiran 14.

18-34


Tabel 5.1 Lingkup Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup yang perlu dipantau A. Tahap Perencanaan 1. Perencanaan Umum

Potensi dampak lingkungan yang terjadi yang perlu dipantau

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu dipantau

Komponen (parameter/ indikator) lingkungan yang perlu dipantau

Acuan yang digunakan dalam pemantauan

Pelaporan Hasil Pemantauan

Konsultasi masyarakat dalam rangka penerapan pertimbangan lingkungan dalam penyusunan perencanaan umum

Perencanaan umum yang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup

-

Unit Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Perencanaan

2. Pra Studi Kelayakan

-

Kajian awal lingkungan dalam penyusunan pra studi kelayakan

Pra studi kelayakan yang memasukkan hasil kajian awal lingkungan

-


3. Studi Kelayakan

-

Konsultasi masyarakat, penyusunan studi lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL atau ANDAS) dalam rangka kelayakan lingkungan

Studi kelayakan yang mempertimbangkan kelayakan lingkungan hidup

-

Unit Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Perencanaan dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup

4. Desain Teknis

-

Penerapan atau penjabaran hasil RKLRPL atau UKL-UPL dalam desain teknis

Desain teknis yang menerapkan penjabaran RKLRPL atau UKL-UPL

-


5. Dokumen Lelang dan Dokumen Kontrak Konstruksi Jalan

-

Dimasukkannya aspek pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lelang dan dokumen kontrak

Dokumen lelang dan dokumen kontrak yang memasukkan persyaratan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

-


a. Keresahan masyarakat

a. Konsultasi masyarakat

-

b. Hilangnya aset

b. Penetapan ganti rugi atau kompensasi berdasarkan hasil musyawarah atau harga pasar c. Pemberdayaan masyarakat yang terkena proyek dan/atau rehabilitasi masyarakat

a. Keresahan dan persepsi masyarakat b. Aset yang hilang/berubah

Unit/Penanggung Jawab/Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Pengadaan Tanah dan Unit Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Perencanaan

B. Pengadaan Tanah

c. Hilangnya mata pencaharian

19-34

c. Kondisi mata pencaharian masyarakat yang berubah atau tetap


C. Tahap Konstruksi C1. Persiapan Pekerjaan Konstruksi 1. Mobilisasi tenaga kerja

d. Terganggunya kegiatan sosial ekonomi

d. Pemberdayaan masyarakat yang terkena proyek dan/atau rehabilitasi masyarakat

d. Kegiatan sosialekonomi masyarakat yang berubah atau tetap

a. Kecemburuan sosial

a. Pemberian peluang tenaga kerja setempat yang sama dan pelaksanaan konsultasi masyarakat b. Pemberian informasi tentang tenaga kerja yang diperlukan dan pemberdayaan masyarakat setempat c. Persyaratan kesehatan calon tenaga kerja

a. Tenaga kerja setempat yang terserap

b. Peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha (dampak positif) c. Potensi penyebaran penyakit menular antara lain HIV/AID, hepatitis dan lain-lain

2. Mobilisasi peralatan berat

a. Kerusakan jalan dan jembatan

b. Terganggunya lalu lintas

3. Pembuatan jalan masuk/akses

a. Perbaikan jalan yang rusak dan membatasi tonase peralatan atau membatasi tekanan gandar b. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas sementara

a. Pencemaran udara a. Penyiraman jalan (debu) secara berkala

b. Meningkatnya kebisingan

b. Jumlah masyarakat yang mengetahui informasi adanya peluang tenaga kerja dan jumlah masyarakat yang diterima menjadi tenaga kerja konstruksi jalan c. Tenaga kerja yang memenuhi syarat kesehatan dan diterima a. Kondisi fisik jalan dan jembatan

a. Kualitas udara (partikulat/debu)

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/PP K Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)

Kondisi jalan dan jembatan sebelum pelaksanaan konstruksi

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)

a. PP. No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara b. Kep.Men. Lingkungan Hidup No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan


b. Kondisi lalu lintas (arus lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas)

b. Tingkat b. Perawatan kebisingan kendaraan/peralatan dB(A) dan pengaturan jam kerja c. Terganggunya lalu c. Pengaturan lalu lintas c. Kondisi lalu lintas lintas (arus lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas)

20-34

-


4. Pembangunan base camp

a. Berubahnya penggunan lahan

b. Pencemaran udara (debu)

C2. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi a. Di lokasi tapak proyek 1. Pembersihan lahan

a. Pemilihan lokasi dekat dengan lokasi kegiatan, tidak pada daerah sensitif, pembatasan luas area base camp dan jauh dari pemukiman b.Penyiraman permukaan tanah.

a. Lokasi base camp dan luas area base camp dan peruntukan lahannya

b. Kualitas udara (partikulat /debu)

c. Meningkatnya kebisingan

c. Pengaturan jam kerja dan perawatan kendaraan dan peralatan proyek.

c. Tingkat kebisingan dB(A)

a. Hilangnya vegetasi dan terganggunya satwa liar

a. Pembatasan luas pembersihan lahan sesuai desain. Pemasangan patok RUMIJA dan larangan mengganggu vegetasi dan satwa liar

a. Vegetasi (keberadaan jenis, kelimpahan, habitat, fungsi) dan satwa liar (keberadaan jenis, kelimpahan, habitat, fungsi) b. Kualitas udara (debu/ partikulat)

b.Pencemaran udara b. Penyiraman secara berkala dan debu) membatasi kecepatan kendaraan proyek c. Meningkatnya kebisingan

d. Longsor dan erosi

e.Kerusakan atau terganggunya utilitas umum jaringan listrik,

c. Pengaturan jam kerja dan perawatan kendaraan serta peralatan secara berkala serta pengaturan jam kerja d. Pembuatan saluran drainase sementara dan segera membangun bangunan pencegah longsor dan erosi serta mengamankan tanah humus e. Pelaksanaan koordinasi dengan pengelola utilitas sebelum

21-34

c. Tingkatan bising dB(A)

a. -

b. PP. No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara c. Kep.Men. Lingkungan Hidup No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

a. -

b. PP. No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

c. KepMen LH No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan d. Longsor, erosi d. PP. No.82 dan kualitas air tahun 2001 (kekeruhan, tentang padatan Pengelolaan total/TS dan dan transparansi) Pengendalian Pencemaran Air e. Kondisi dan fungsi e. utilitas serta keluhan masyarakat




2. Pekerjaan tanah

telekomunikasi, air minum/bersih, gas, bahan bakar minyak (BBM) dan gas (BBG) a. Pencemaran udara (debu)


c. Terganggunya stabilitas lereng, longsor dan erosi

d. Terganggunya pola aliran air tanah dan air permukaan

3. Pekerjaan drainase

pemindahan atau perbaikan utilitas sesuai peraturan yang berlaku. a. Penyiraman secara berkala dan membatasi kecepatan kendaraan proyek b. Perawatan kendaraan dan peralatan secara berkala serta pengaturan jam kerja c. Penanggulangan longsor dan erosi a.l: geometri lereng dan perkuatan lereng, pengendalian aliran air tanah, pengaturan sudut lereng (safety factor) dan pembuatan system drainase d. Pengendalian air rembesan, pembuatan saluran samping dan berm pada sisi timbunan

e. Perubahan bentang alam/lansekap

e. Penataan lansekap yang memperhatikan nilai ekologis, estetis dan keselamatan serta kenyamanan

a. Terganggunya aliran air permukaan dan pencemaran kualitas air

a. Penyediaan saluran air sementara dan pembuatan dimensi saluran air sesuai desain

b. Gangguan lalu lintas (bila dekat jalan eksisting)

b. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas

c. Terganggunya aksesibilitas

c. Penyedian jalan akses sementara

22-34

a. Kualitas udara (debu dan partikulat)

b. Tingkat kebisingan dB (A)

c. Stabilitas lereng, longsor dan erosi, kondisi aliran air permukaan dan air tanah dan kualitas air (kekeruhan, padatan total/TS, transparansi) d. Kondisi lansekap yang memenuhi nilai ekologis, estetis, keselamatan dan kenyamanan e. Kondisi lansekap/bentan g alam a. Pola aliran air permukaan dan kualitas air permukaan (kekeruhan, transparansi dan padatan total (TS)) b. Kondisi lalu lintas (arus dan kecelakaan lalu lintas) c. Keluhan masyarakat kondisi aksesibilitas ke rumah/toko/rum ah ibadah dan lain-lain

a. PP. No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara b. KepMen LH No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan c. PP. No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air


a. PP. No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air



4. Pekerjaan badan jalan

a. Pencemaran udara (debu)

a. Penyiraman secara berkala pada musim kering


b. Perawatan peralatan dan kendaraan proyek serta pengaturan jam kerja c. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas sementara

c. Terganggunya lalu lintas

5. Pekerjaan jembatan

c.

a. Meningkatnya kebisingan

a. Pemberitahuan pada masyarakat sekitar; dan pengaturan jadwal kerja

a.

b. Meningkatnya getaran

b. Penggunaan bor pile (apabila lokasi kegiatan dekat pemukiman atau fasilitas umum) c. Pengalihan aliran air sementara sekitar pondasi jembatan dan mencegah terjadinya tumpahan/ceceran material ke perairan d. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas

b.

a. Penanaman tanaman pelindung tanah dan peneduh (jenis setempat, khas daerah, mudah ditanam dan dipelihara, tidak mengganggu jalan) b. Penanaman tanaman hias (jenis setempat, khas daerah, mudah ditanam dan dipelihara, tidak mengganggu jalan) c. Penanaman tanaman penyerap CO, SO2, NO2, HC, debu dan kebisingan

a. Vegetasi pelindung (keberadaan jenis, kelimpahan, fungsi)

c. Pencemaran kualitas air dan gangguan biota air

d. Terganggunya lalu lintas

6. Penghijauan dan pertamanan

a. PP. No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara b. KepMen LH No.48 tahun 1996 Kondisi lalu lintas tentang (arus lalu lintas Baku dan kecelakaan Tingkat lalu lintas) Kebisingan a. KepMen Tingkat Lingkungan kebisingan Hidup No.48 dB(A) tahun 1996 tentang Baku Tingkat getaran Tingkat Kebisingan b. KepMen Lingkungan Hidup No.49 Parameter tahun 1996 kualitas air (pH, tentang kekeruhan, TS, Baku BOD, DO, Tingkat trasparansi), Getaran plankton, benthos, nekton c. PP No.82 tahun 2001 tentang Kondisi lalu Pengelolaan lintas (arus lalu dan lintas dan Pengendalikecelakaan lalu an lintas Pencemaran Air

a. Kualitas udara (debu, partikulat, CO, NO2, SO2, HC) b. Tingkat kebisingan (dBA)

a. Mengurangi longsor dan erosi (dampak positif)

b. Peningkatan estetika lingkungan

c. Menurunkan pencemaran udara dan kebisingan

23-34

c.

d.

b. Vegetasi yang mempunyai nilai estetik (keberadaan jenis, kelimpahan, fungsi) c. Vegetasi penyerap pencemar udara dan

-

Unit/Penanggung jawab/Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)




(jenis setempat, khas daerah, mudah ditanam dan dipelihara, tidak mengganggu jalan) 7. Pemasangan perlengkapan jalan

Terganggunya lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas

8. Penanganan material sisa pembersihan lahan dan sisa pekerjaan konstruksi

a. Terganggunya aliran air permukaan

b. Menurunnnya estetika

- Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas sementara - Pemasangan perlengkapan jalan harus sesuai desain yang memasukkan aspek lingkungan hidup termasuk di daerah sensitif a. Pembuangan material sisa pada lokasi pembuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah b. Penanganan material sisa (penghematan, penggunaan kembali dan daur ulang/3 R)

c. Terganggunya kenyamanan masyarakat d. Pencemaran tanah b. Di lokasi Quarry dan jalur transportasi material 1. Pengambilan material bangunan di quarry dan borrow area di darat

a. Pencemaran udara (debu) b. Meningkatnya kebisingan

c. Perubahan fungsi lahan (terjadinya lubang dan genangan)

d. Terganggunya aliran air permukaan e. Terganggunya stabilitas lereng (erosi/longsor)

a. Penyiraman secara berkala pada musim kering b. Pengaturan peralatan dan pengaturan jam kerja c. Reklamasi dan pemulihan kembali lahan bekas galian

d. Pembuatan saluran drainase e. Pengaturan kemiringan lereng sesuai dengan kondisi tanah, pengendalian air larian dan tebing dibuat berteras

24-34

kebisingan (keberadaan jenis, kelimpahan, fungsi) - Kondisi lalu lintas (arus lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas

-


a. Genangan/banjir di daerah pembuangan material sisa

-


a. PP No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara b. KepMen LH No.48 tentang Baku Tingkat Kebisingan


b. Jenis dan jumlah material sisa serta lokasi pembuangan/dis posal area

a. Kualitas udara (debu dan partikulat) b. Tingkat kebisingan dB(A) c. Penggunaan lahan/kerusakan lahan bekas lokasi pengambilan material setelah direklamasi/dipul ihkan d. Pola aliran air permukaan, kondisi dan fungsi saluran drainase e. Kondisi stabilitas lereng, longsor dan erosi


2. Pengambilan material di quarry sungai

a. Degradasi sungai yang dapat mengganggu stabilitas bangunan sungai b. Pencemaran air sungai

c. Gangguan terhadap biota air.

3. Pengangkutan material bangunan

a. Pencemaran udara (debu/partikel, SO2, NO2, CO, HC)

b. Meningkatnya kebisingan c. Kerusakan jalan

d. Terganggunya lalu lintas e. Terganggunya kenyamanan masyarakat.

c. Di lokasi Base camp 1. Pengoperasian base camp (barak pekerja, kantor, stockpile, stone crusher, bengkel dan AMP)

a. Pencemaran udara (debu/partikel, SO2, NO2, CO, HC)

a. Pemilihan lokasi quarry yang sesuai berdasarkan keputusan Instansi pemerintah setempat

a. Kondisi bangunan sungai yang rusak atau utuh

b. Pelaksanaan penambangan sesuai tata cara yang ditetapkan instansi yang berwenang c. Pelaksanaan tata cara penambangan yang tepat teknologi dan melakukan konsultasi masyarakat yang memanfaatkan sungai

b. Kualitas air sungai b. PP No.82 yang tercemar tahun 2001 (padatan, tentang kekeruhan, pH, Pengelolaan transparansi, DO, dan BOD, COD) Pengendalic. Keberadaan jeni an s dan Pencemaran kelimpahan Air plankton, benthos, nekton dan perikanan


a. Penyiraman berkala; a. PP No.41 a. Kualitas udara Bak truk ditutup tahun 1999 (sebaran debu terpal, memilih jalur tentang dan partikulat, angkutan, yang Pengendalia SO2, NO2, CO, aman dan tidak n HC) mengganggu Pencemaran masyarakat Udara membatasi kecepatan kendaraan material b. Tingkat kebisingan b. KepMen b. Perawatan kendaraan Lingkungan dB (A) angkut material dan Hidup No.48 pengaturan jam kerja tahun 1996 tentang Baku c. Pemeliharaan/Perba c. Kondisi fisik jalan Tingkat sebelum dan ikan jalan Kebisingan setelah kegiatan angkutan d. Pengaturan lalu material lintas; Pemasangan d. Kondisi lalu rambu lalu lintas lintas (arus lalu e. Pengaturan waktu lintas dan pengangkutan kecelakaan lalu material pada jam lintas) kerja dan memilih jalur angkutan tidak melalui e. Keluhan masyarakat pemukiman yang sampai pada aparat setempat atau manajemen proyek


a. PP No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup

a. Perawatan peralatan, pemasangan dust collector, penyiraman berkala, membatasi ketinggian tumpukan

25-34

a.

Kualitas udara (debu, partikulat, SO2, NO2, CO, HC)


D. Tahap Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan 1. Pengoperasian jalan


b.

c. Pencemaran air permukaan

c.

material, uji emisi kendaraan Perawatan peralatan, menyimpan genset pada tempat kedap suara dan jauh dari pemukiman Pengendalian limbah cair (oli/ pelumas bekas, cat, bahan pelarut cat, pembersih peralatan dll) dan membangun MCK dilengkapi septic tank yang jauh dari sumber air bersih, menata jaringan drainase, menyediakan tempat sampah (TPS) Penyediaan penampung pelumas bekas dalam drum, penyuluhan karyawan untuk mencegah ceceran/tumpahan minyak/oli/pelumas/ cat/semen, dan lainlain pada tanah Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas

(secara periodik jika ada AMDAL) b.

Tingkat kebisingan

c.

Kualitas air (bau, BOD, DO, COD, NO2, NO3, NH3, bakteriologi, surfactant)

d.

Kualitas tanah (kualitas fisikkimia)

e.

Kondisi lalu lintas (arus lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas) Kondisi kamtibmas (aman/tidak aman)

d. Pencemaran tanah

d.

e. Terganggunya lalu lintas

e.

f. Kondisi kamtibmas

f. Pemberdayaan masyarakat setempat

f.

a. Pencemaran udara (debu, partikel, SO2, NO2, CO, HC)

a. Pemeliharaan tanaman di jalur tanaman (penghijauan di median, pulau jalan dan teoi jalan) b. Pemeliharaan tanaman di jalur tanaman dan pembuatan noise barrier (pada lokasi tertentu/ fasilitas umum, tempat ibadah, rumah sakit, sekolah) c. Pembuatan dan perawatan

a. Kualitas udara (debu, partikulat, SO2, NO2, CO, HC)


c. Meningkatnya getaran

26-34

b. Tingkat kebisingan dB (A)

c. Tingkat getaran

b. KepMen Lingkungan Hidup No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan c.- PP No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air - KepMen Kesehatan No.416 tahun 1999 tentang Baku Mutu Air Minum

a. PP No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara b. KepMen Lingkungan Hidup No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan c. KepMen Lingkungan

Unit/Penanggung Jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Pemeliharaan dan Rehabilitasi atau Manajer/Sub Manajer Ruas


d. Kecelakaan lalu lintas

e. Perubahan penggunaan lahan yang tak terkendali di RUMIJA (side friction) f. Meningkatnya mobilitas penduduk

e. Pemasangan patok batas RUMIJA dan papan larangan kegiatan

h. Potensi genangan atau banjir

f. Pelaksanaan sosialisasi penggunaan lahan sekitar jalan yang sesuai tata guna lahan g. Pemasangan papan peringatan/himbaua n/larangan mengganggu satwa dilindungi dan pemasangan tanda/rambu jalur perlintasan satwa h. Pemeliharaan rutin, berkala jaringan drainase

- Terganggunya lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas

- Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas sementara

g. Gangguan terhadap jalur perlintasan /mobilitas satwa (termasuk dilindungi)

2. Pemeliharaan jalan

parit/saluran tepi d. Pengaturan lalu lintas, pemasangan rambu lalu lintas yang tepat, penertiban pedagang kaki lima

27-34

d. Kondisi lalu lintas (arus lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas) dan kondisi ramburambu dan pedagang kaki lima pada daerah rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas e. Kondisi RUMIJA f. Kondisi penggunaan lahan sekitar jalan

Hidup No.49 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran

g. Kondisi lintasan satwa dan keberadaan rambu, papan peringatan/himba uan/larangan

h. Kondisi fisik dan kapasitas serta fungsi saluran drainase - Kondisi lalu lintas (arus lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas)

Unit/Penanggung Jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Pemeliharaan dan Rehabilitasi atau Manajer/Sub Manajer Ruas


Dari hasil pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup mulai tahap perencanaan, pengadaan tanah, konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan serta evaluasi kualitas lingkungan hidup selanjutnya dibuat ringkasan laporan yang contoh format laporannya dapat dilihat pada Lampiran 9 sampai Lampiran 14.

6. EVALUASI KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP a. Lingkup Evaluasi Evaluasi kualitas lingkungan hidup adalah kegiatan untuk mengkaji dan menilai kondisi lingkungan sepanjang koridor jalan terkait dengan pengoperasian jalan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengevaluasi kualitas lingkungan hidup dan kinerja kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pasca pembangunan jalan dalam rangka perbaikan kinerja pemrakarsa dalam pembangunan jalan secara menerus (continual improvement). Evaluasi mencakup: 1). Evaluasi kecenderungan (trend evaluation) Evaluasi kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (trend) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu. Untuk melakukan evaluasi ini memerlukan data seri hasil pemantauan. 2). Evaluasi tingkat kritis (critical evaluation) Evaluasi tingkat kritis adalah evaluasi untuk menilai tingkat kritis (critical level) dari suatu dampak pada suatu ruang dan waktu yang melampaui baku mutu atau standar lainnya. 3). Evaluasi pentaatan (compliance evaluation) Evaluasi pentaatan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dari pemrakarsa kegiatan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup. 4). Evaluasi pencapaian manfaat jalan Pembangunan jalan dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, antara lain dalam hal: - Membuka keterisolasian wilayah; - Meningkatkan kegiatan sosial ekonomi wilayah; - Mempermudah aksesibilitas dan pemanfaatan fasilitas sosial yaitu pendidikan, kesehatan, pariwisata, pemerintahan dan lain-lain; - Meningkatkan mobilitas dan hubungan sosial antar penduduk. Pada evaluasi kualitas lingkungan ini perlu membuat suatu kesimpulan yang memuat hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Selain itu juga perlu menguraikan temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selanjutnya dan perbaikan kinerja pemrakarsa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan jalan.

28-34


b. Langkah-Langkah Evaluasi Evaluasi kualitas lingkungan memberikan kesimpulan kondisi lingkungan yang dipengaruhi saat pengoperasian jalan. Untuk mendapatkan informasi kualitas lingkungan di lokasi pengoperasian jalan dan sekitarnya, maka perlu dilakukan pengukuran atau pemantauan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

15)

Menghitung volume lalu lintas harian. Menghitung kepadatan lalu lintas. Menentukan jam sibuk. Menghitung rasio volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan (VCR). Mengukur kecepatan lalu lintas rata-rata. Mengukur tingkat kebisingan rata-rata dB(A). Mengukur kualitas udara (SO2, CO, NO2, HC, debu/partikulat dan Pb). Memantau kemacetan lalu lintas. Memantau kecelakaan lalu lintas. Memantau gangguan mobilitas penduduk setempat. Memantau adanya gangguan pada jalur lintasan satwa liar atau mobilitas satwa liar (jika ada). Memantau adanya perambahan hutan pada kawasan lindung sekitar lokasi jalan (jika ada). Memantau dampak pada kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya komunitas rentan Pemeriksaan di lokasi RUMIJA dan RUWASJA untuk mengetahui kegiatankegiatan sektor lain yang menimbulkan dampak terhadap kinerja jalan, antara lain pasar, pertokoan, pedagang kaki lima, dan kegiatan lainnya. Memantau dampak lingkungan terhadap jalan.

Dari informasi/data kualitas lingkungan yang telah didapat sesuai hasil pelaksanaan pengukuran/pemeliharaan/pemantauan kondisi lingkungan, maka perlu dibuat suatu kesimpulan kondisi kualitas lingkungan. Dari kesimpulan tersebut, maka dapat diusulkan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, maka cara mengevaluasi kualitas lingkungan perlu memperhatikan hal sebagai berikut: 1. Evaluasi Kecenderungan Perubahan kualitas lingkungan pada suatu lokasi dan waktu tertentu dapat diketahui melalui hasil pemantauan dari waktu ke waktu. Penilaian perubahan kecenderungan (trend) hanya dapat dilakukan dengan data hasil pemantauan dalam waktu yang berbeda. Data perubahan dari waktu ke waktu (time series data) dapat menggambarkan secara lebih jelas mengenai kecenderungan suatu proses perubahan kegiatan atau perubahan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan. 2. Evaluasi Tingkat Kritis Kondisi kualitas lingkungan suatu lokasi pada waktu tertentu dan akan melebihi baku mutu atau standar lainnya dapat diketahui dengan cara mengevaluasi tingkat kritis. Caranya adalah mengevaluasi data hasil pemantauan dari waktu ke waktu

29-34


maupun data dari pemeriksaan/pengukuran sesaat dan membandingkan dengan baku mutu/standar lainnya yang berlaku. 3. Evaluasi Penataan Tingkat kepatuhan pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dapat diketahui melalui kegiatan dalam rangka pemenuhan berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangan lingkungan hidup dan yang terkait ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen RKL-RPL serta UKL-UPL. Hasil evaluasi kualitas lingkungan dilaporkan dengan menggunakan formulir seperti disajikan pada Lampiran 13.

7.

DOKUMENTASI

Hasil pemantauan pengelolaan lingkungan hidup untuk tiap tahap kegiatan pembangunan jalan didokumentasikan dengan menggunakan format laporan seperti tercantum pada Lampiran 9 sampai Lampiran 12. Sedangkan hasil evaluasi kualitas lingkungan pada tahap pasca pembangunan jalan didokumentasikan dengan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran 13. Laporan tersebut secara umum berisi informasi tentang: a) b) c) d) e) f) g)

Data kegiatan pembangunan jalan yang bersangkutan; Jenis-jenis kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan; Dampak lingkungan yang telah terjadi atau potensial terjadi; Upaya pengelolaan lingkungan yang telah atau sedang dilaksanakan; Efektivitas (kinerja) pengelolaan lingkungan hidup; Kendala-kendala yang dihadapi (bila ada); Saran perbaikan upaya pengelolaan lingkungan selanjutnya (bila perlu)

Laporan hasil pemantauan dibuat oleh petugas pelaksana pemantauan pengelolaan lingkungan hidup. Laporan tersebut disampaikan kepada Pemimpin Proyek/penanggungjawab pelaksanaan kegiatan proyek. Laporan hasil pemantauan untuk keperluan memenuhi kewajiban pemrakarsa terkait dengan instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian lingkungan hidup baik di tingkat pusat (KLH) maupun BAPEDALDA, BPLHD, Dinas Lingkungan Hidup dan lainlain di daerah (provinsi, kabupaten/kota). Untuk kegiatan pembangunan jalan yang termasuk kategori wajib dilengkapi dokumen AMDAL, maka penyusunan laporan ini agar mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan RKL dan RPL . Format laporan tercantum pada Lampiran 14. Demikian juga halnya untuk kegiatan pembangunan jalan yang wajib dilengkapi UKL-UPL, laporan UKL-UPL agar mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2003 tentang Penyusunan Pelaksanaan UKL-UPL. Laporan hasil pemantauan ini dibuat oleh pemrakarsa pembangunan jalan dan dapat dibantu oleh konsultan penyusun RPL atau UPL dan laporan tersebut disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian lingkungan hidup di

30-34


pusat (KLH), provinsi, kabupaten/kota yaitu BAPEDALDA, BPLHD, DLH, Dinas ANDAL dan lain-lain.

8. PELAKSANA HIDUP

DAN

PEMBIAYAAN

PEMANTAUAN

LINGKUNGAN

8.1 Pelaksana Pemantauan Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pembangunan jalan dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan. Penanggungjawab pelaksanaan pemantauan tersebut adalah Pemimpin Proyek/Bagian Proyek atau unit kerja/pengelola kegiatan yang bersangkutan. Kegiatan pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan pada tahap perencanaan, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan dapat dibantu oleh konsultan perencana pembangunan jalan. 8.2 Pengawas Pemantauan Pengawasan pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh instansi langsung pemimpin proyek/bagian proyek, dan Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup Pusat yaitu KLH dan BPLHD/Bapedalda/Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupatan/Kota setempat di daerah. 8.3 Penerima Laporan Hasil Pemantauan Laporan pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL atau UKL-UPL kegiatan pembangunan jalan disampaikan oleh pemrakarsa/pengelola kegiatan kepada instansi pengawas pelaksanaan pemantauan dan instansi pembina teknis bidang jalan serta instansi lain yang terkait, yaitu: a) Menteri Negara Lingkungan Hidup (Men KLH) b) Gubernur Propinsi c.q. Bapedalda/BPLHD/Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yang bersangkutan; c) Bupati/Walikota c.q. Bapedalda/BPLHD/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang bersangkutan; d) Instansi pembina teknis (Dinas PU/Bina Marga/Praswil); e) Instansi lain yang terkait 8.4 Biaya Pemantauan Biaya pemantauan mencakup kegiatan pemantauan pada tahap perencanaan, pengadaan tanah, konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan serta evaluasi pasca pembangunan jalan. a. Tahap Perencanaan Anggaran biaya pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap perencanaan seharusnya termasuk dalam anggaran biaya pekerjaan perencanaan, atau dialokasikan secara khusus dalam anggaran rutin instansi pelaksana pekerjaan perencanaan.

31-34


b. Tahap Pengadaan Tanah Biaya pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap pengadaan tanah seharusnya termasuk dalam anggaran biaya pengadaan tanah, atau dialokasikan secara khusus dalam anggaran rutin instansi pelaksana pengadaan tanah. c. Tahap Konstruksi Jalan Biaya pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap konstruksi seharusnya termasuk dalam anggaran biaya pekerjaan konstruksi atau biaya pekerjaan konsultan supervisi pekerjaan konstruksi jalan. d. Tahap Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Biaya pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap pengoperasian dan pemeliharaan jalan seharusnya termasuk dalam anggaran biaya pemeliharaan dan rehabilitasi jalan, atau dialokasikan secara khusus dalam anggaran rutin instansi pelaksana pemeliharaan dan rehabilitasi jalan. e. Evaluasi Pasca Pembangunan Jalan Biaya evaluasi kualitas lingkungan pada tahap evaluasi pasca pembangunan jalan perlu dialokasikan secara khusus oleh instansi atau unit kerja yang membidangi kegiatan perencanaan teknis atau pembinaan lingkungan. Biaya pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup secara umum terdiri dari komponen-komponen biaya: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

transportasi; personel (lumpsum); peralatan dan material; analisis laboratorium (bila perlu); penyusunan laporan; Rapat.

9. PENUTUP Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan, harus dilaksanakan secara terintegrasi dalam pengelolaan (manajemen) pembangunan jalan secara keseluruhan. Dengan demikian maka diperlukan koordinasi antar instansi atau unit kerja terkait. Disamping itu peranan satuan kerja/pemimpin proyek/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pemrakarsa/ pengelola pekerjaan sangat penting dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pemimpin proyek yang dimaksud adalah semua pemimpin proyek, selaku pemrakarsa kegiatan, yang masing-masing secara berkesinambungan bertanggung jawab dalam tiap tahap tahapan kegiatan pembangunan jalan, meliputi:

Satuan Satuan Satuan Satuan

Kerja/Pemimpin Kerja/Pemimpin Kerja/Pemimpin Kerja/Pemimpin

Proyek Proyek Proyek Proyek

Perencanaan; Pengadaan Tanah; Pembangunan (konstruksi); dan Pemeliharaan/Rehabilitasi.

32-34


Agar proses pengelolaan lingkungan hidup dapat terlaksana secara berkesinambungan, semua dokumen mengenai lingkungan hidup (Laporan penyaringan studi lingkungan, pelingkupan, konsultasi masyarakat, AMDAL, UKL dan UPL, ANDAS, LARAP, Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) yang dibuat oleh pemimpin proyek pada tahap tertentu, harus diserahterimakan kepada pemimpin proyek tahap berikutnya, sebagai satu kesatuan dengan dokumen teknis, untuk digunakan sebagai arahan pengelolaan lingkungan hidup tahap berikutnya (lihat Gambar 9.1). Keberhasilan pemantauan pengelolaan lingkungan juga tergantung dari ketersediaan sumberdaya manusia serta dana dan sarana penunjang yang memadai sesuai dengan kebutuhan pada tiap tahap kegiatan proyek. Di samping itu, keberadaan unit kerja dalam struktur organisasi proyek, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup mempunyai peran penting.

33-34


Gambar 9.1 Bagan Peran Unit/Penanggung Jawab/Pemimpin Proyek Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pembangunan Jalan yang Berkesinambungan Unit/Penanggung Jawab/Pemimpin Proyek Perencanaan Penyusunan dokumen AMDAL atau UKL dan UPL, Desain, Spesifikasi Teknis, LARAP

Unit/Penanggung Jawab/Pemimpin Proyek Pengadaan Tanah

Unit/Penanggung Jawab/Pemimpin Proyek Konstruksi

Unit/Penanggung Jawab/Pemimpin Proyek Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pengadaan Tanah termasuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Laporan Pelaksanaan Pengadaan Tanah, termasuk Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi termasuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi termasuk Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemanfaatan, Pemeliharaan, Rehabilitasi termasuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi termasuk Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Evaluasi Kualitas Lingkungan Hidup Pasca Proyek

34-34


LAMPIRAN 1 Baku Mutu Udara Ambien Nasional No

Parameter

1.

SO2 (Sulfur Dioksida)

2.

CO (Karbon Monoksida) NO2 (Nitrogen Dioksida)

3.

Waktu Pengukuran

Baku Mutu

Metode Analisis

Peralatan

900 ug/Nm3 365 ug/Nm3 60 ug/Nm3 30.000 ug/Nm3 10.000 ug/Nm3

Pararosanilin

Spektrofotometer

NDIR

NDIR Analizer

400 ug/Nm3 150 ug/Nm3 100 ug/Nm3 235 ug/Nm3 50 ug/Nm3

Saltzman

Spektrofotometer

Chemilumines cent

Spektrofotometer

3 Jam

160 ug/Nm3

Gas Chromatografi Hi – Vol Sampler

1 Jam 24 Jam 1 Tahun 1 Jam 24 Jam 1 Tahun 1 Jam 24 Jam 1 Tahun 1 Jam 1 Tahun

4.

O3 (Oksidan)

5.

HC (Hidro Karbon) PM10 (Partikel < 10 um) PM 25 *) (Partikel < 2,5 um)

24 Jam

150 ug/Nm3

Flame Ionization Gravimetric

24 Jam 1 Tahun

65 ug/Nm3 15 ug/Nm3

Gravimetric Gravimetric

Hi – Vol Sampler Hi – Vol Sampler

7.

TSP (Debu)

24 Jam 1 Tahun

230 ug/Nm3 90 ug/Nm3

Gravimetric

Hi – Vol Sampler

8.

Pb (Timah Hitam)

24 Jam 1 Tahun

2 ug/Nm3 1 ug/Nm3

Hi – Vol Sampler

9.

Dustfall (Debu Jatuh)

30 hari

10.

Total Fluorides (as F)

24 Jam 90 Hari

10 Ton/Km2/bulan (Pemukiman) 20 Ton/km2/bulan (Industri) 3 ug/Nm3 0,5 ug/Nm3

Gravimetric Ekstraktif Pengabuan Gravimetric

11.

Fluor Indeks

30 Hari

12.

Klorine & Khlorine Dioksida

24 Jam

13.

Sulphat Indeks

30 Hari

6.

40 ug/Nm3 dari kertas limed filter 150 ug/Nm3

1 mg SO3/100 cm3 dari Lead Peroksida

Spesific Ion Electrode Colourimetric

Spesific Ion Electrode Colourimetric

AAS Cannister

Impinger atau Countinous Analizer Lime Filter Paper

Impinger atau Countinous Analizer Lead Peroksida Candle

Sumber : Peraturan Pemerintah No: 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lampiran I) Catatan : - *) PM25 mulai diberlakukan tahun 2002 - Nomor 10 s/d 13 hanya diberlakukan untuk daerah / kawasan Industri Kimia Dasar Contoh : Industri Petro Kimia Industri Pembuatan Asam Sulfat

1


LAMPIRAN 2 Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Ambang Batas Maksimum No.

Jenis Kendaraan

1.

CO (%)

HC (ppm)

Ketebalan Asap

Sepeda motor 2 (dua) langkah dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana > 87

4,5

3.000

-

2.

Sepeda motor 4 (empat) langkah dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana > 87

4,5

2.400

-

3.

Kendaraan bermotror selain sepeda motor dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana > 87

4,5

1.200

-

4

Kendaraan bermotror selain sepeda motor dengan bahan bakar solar/disel dengan bilangan setana > 45

-

-

Ekivalen 50% Bosch pada diameter 102 mm, atau opasiti 25 %

Sumber: Kepmen LH. No: KEP-35/MENLH/10/1993 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Catatan:

2

Kandungan CO dan HC diukur pada kondisi percepatan bebas (idling). Ketebalan asap gas buang diukur pada kondisi percepatan bebas


LAMPIRAN 3 Baku Mutu Emisi Untuk Jenis Kegiatan Lain (Berlaku Efektif Tahun 2000) No.

Parameter

Batas Maksimum (mg/m3)

A.

Bukan Logam

1.

Ammonia (NH3)

0,5

2.

Gas Klorin (Cl2)

10

3.

Hidrogen Klorida (HCl)

5

4.

Hidrogen Flourida (HF)

10

5.

Nitrogen Oksida (NO2)

1000

6.

Opasitas

35 %

7.

Ppartikel

350

8.

Sulfur Dioksida (SO2)

800

9.

Total Sulfur Tereduksi (H2S)

35

(Total Reduced Sulphur)

B.

Logam

10.

Air Raksa (Hg)

5

11.

Arsen (As)

8

12.

Antimon (Sb)

8

13.

Kadmium (Cd)

8

14.

Seng (Zn)

50

15.

Timah Hitam (Pb)

12

Sumber: Kepmen LH. No: KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tudak Bergerak (Lampiran VB) Catatan: Volume gas dalam keadaan standar (25oC dan Tekanan 1 atm).

3


LAMPIRAN 4 Baku Tingkat Kebisingan

No.

Peruntukan Kawasan / Lingkungan Kegiatan

Tingkat Kebisingan dB(A)

A.

Peruntukan Kawasan

1.

Perumahan dan Pemukiman

55

2.

Perdagangan dan Jasa

70

3.

Perkantoran dan Perdagangan

65

4.

Ruang Terbuka Hijau

50

5.

Industri

70

6.

Pemerintahan dan Fasilitas Umum

60

7.

Rekreasi

70

8.

Khusus: -

Bandar Udara

-

-

Stasiun Kereta Api

-

-

Pelabuhan Laut

70

-

Cagar Budaya

60

B.

Lingkungan Kegiatan

1.

Rumah Sakit atau sejenisnya

55

2.

Sekolah atau sejenisnya

55

3.

Tempat ibadah atau sejenisnya

55

Sumber: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan

4


LAMPIRAN 5 Tabel Baku Tingkat Getaran Berdasarkan Dampak Kerusakan Getaran

Frekuensi

Parameter

Satuan

Kecepatan Getran Frekuensi

Mm/detik Hz

(Hz) 4 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50

Batas Gerakan Peak mm/detik) Kategori Kategori Kategori Kategori A B C D <2 < 7.5 <7 <6 <5.2 <4.8 <4 <3.8 <3.2 <3 <2 <1

2 - 27 < 7.5 - 25 <7 – 21 <6 – 19 <5.2 – 16 <4.8 – 15 <4 – 14 <3.8 – 12 <3.2 – 10 <3 – 9 <2 – 8 <1 – 7

> 27-140 > 24-130 >21 – 110 >19 – 100 >16 – 90 >15 – 80 >14 – 70 >12 – 67 >10 – 60 >9 – 53 >8 – 50 .7 – 42

> 140 > 130 >110 >100 >90 >80 >70 >67 >60 >53 >50 >42

Sumber : Kep.Men LH No.49/1996 tentang Baku Tingkat Getaran Keterangan : Kategori A : Tidak menimbulkan kerusakan Kategori B : Kemungkinan keretakan sistem (retak/terlepas plesteran pada dinding pemikul beban pada kasus khusus) Kategori C : Kemungkinan rusak komponen struktur dinding pemikul beban Kategori D : Rusak Dinding pemikul beban

Tabel Pengaruh Tingkat Getaran Terhadap Kenyamanan dan Kesehatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Frekwensi HZ 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63

Nilai Tingkat Getaran,dalam micron (10-6 meter) Tidak Mengganggu <100 <80 <70 <50 <37 <32 <25 <20 <17 <12 <9 <8 <6

Menganggu 100 – 500 80 – 350 70 – 275 50 – 160 37 – 120 32 – 90 25 – 60 20 – 40 17 – 30 12 – 20 9 – 15 8 – 12 6–9

Tidak Nyaman > 500 – 1000 > 350 – 1000 > 275 – 1000 > 160 – 500 > 120 – 300 > 90 – 220 > 60 – 120 > 40 – 85 > 30 – 50 > 20 – 30 > 15 – 20 > 12 – 15 > 9 – 12

Menyakitkan > 1000 > 1000 > 1000 > 500 > 300 > 220 > 120 > 85 > 50 > 30 > 20 > 15 > 12

Sumber : Kep. Men. LH. No. Kep 49/ MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Getaran Konversi : Percepatan = (2πf)2 x simpangan Kecepatan = 2πf x simpangan π = 3,14

5


LAMPIRAN 6 Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas (Contoh beberapa parameter yang mungkin terkena dampak pembangunan jalan) Parameter

Satuan

Kelas I

II

III

IV

C

Deviasi 3

Deviasi 3

Deviasi 3

Deviasi 3

Residu Terlarut

mg/l

1000

1000

1000

2000

Residu Tersuspensi

mg/l

50

50

400

400

6–9

6–9

6–9

5–9

Keterangan

Fisika Temperatur

o

Deviasi temperatur dari keadaan alamiahnya Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi < 5000 mg/l

Kimia Anorganik pH

Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah

BOD

mg/l

2

3

6

12

COD

mg/l

10

25

50

100

DO

mg/l

6

4

3

0

Angka batas minimum

NH3 - N

mg/l

0,5

*)

*)

*)

Bagi perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka < 0,02 mg/l sebagai NH3

Minyak dan Lemak

mg/l

1000

1000

1000

*)

Detergen

mg/l

200

200

200

*)

Fecal Coliform

Jml/100 ml

100

1000

2000

2000

Total Coliform

Jml/100 ml

1000

5000

10.000

10.000

Kimia Organik

Mikrobiologi Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform < 2000 jml/100 ml dan Total coliform < 10.000/100 ml

Sumber : Cuplikan dari Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air


Keterangan : *) Untuk kelas termaksud, parameter tersebut tidak dipersyaratkan. Kelas I

: air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut Kelas II : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana / sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas III : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ukan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut Kelas IV : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertamanan dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.


LAMPIRAN 7 Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran Aspek / Sifat Fisik dan Hayati Lingkungan 1. Topografi 1.1 Lubang galian a. Kedalaman

b. Jarak 1.2 Dasar Galian a. Perbedaan relief dasar galian b. Kemiringan dasar galian 1.3 Dinding galian a. Tebing teras b. Dasar teras 2. Tanah Tanah yang dikembalikan sebagai tanah penutup 3.

Vegetasi 3.1 Tutupan tanaman budidaya 3.2 Tutupan tanaman tahunan 3.3 Tutupan tanaman lahan basah 3.4 Tutupan tanaman lahan kering / rumput

Peruntukan Pemukiman dan Daerah Industri

Tanaman Pangan Lahan Basah

Tanaman Tahunan

Tanaman Pangan Lahan Kering dan Peternakan

> 1 m di atas muka air tanah pada musim hujan

Melebihi muka air tanah pada musim hujan

> 10 cm di bawah muka air tanah pada musim hujan

Melebihi muka air tanah pada musim hujan

< 5 m dari batas SIPD

< 5m

<5m

< 5m

> 1m

>1m

>1m

>1m

>8%

>8%

>3%

>8%

Tinggi > 3 m Lebar < 6 m




< 25 cm

< 50 cm

< 25 cm

< 25 cm

< 20 % tanaman tumbuh di seluruh lahan penambangan < 50 % tanaman tumbuh di seluruh lahan penambangan < 50 % tanaman tumbuh di seluruh lahan penambangan < 50 % tanaman tumbuh di seluruh lahan penambangan

Sumber : Lampiran I Kepmen LH No: KEP-43/MENLH/10/1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran


LAMPIRAN 8 PERSYARATAN KUALITAS AIR BERSIH DAN AIR MINUM 1. BAKTERIOLOGIS Parameter

Kadar Maksimum yang diperbolehkan

Satuan

Keterangan

a. Air Minum E. Coli atau fecal coli

Jumlah per 100 ml sample

0

E. Coli atau fecal coli

Jumlah per

0

Total Bakteri Coliform

100 ml sample Jumlah per 100 ml sample

0

b. Air yang masuk sistem distribusi

c. Air

pada distribusi

sistem

E. Coli atau fecal coli


0

Total Bakteri Coliform


0

2. KIMIA A. Bahan-bahan anorganik (yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan) Satuan


Antimony

(mg/liter)

0.005

Air Raksa

(mg/liter)

0,001

Arsenic

(mg/liter)

0.01

Barium

(mg/liter)

0.7

Boron

(mg/liter)

0.3

Cadmium

(mg/liter)

0.003

Kromium

(mg/liter)

0.05

Tembaga

(mg/liter)

2

Sianida

(mg/liter)

0,07

Fluoride

(mg/liter)

1.5

Timah

(mg/liter)

0.01

Molybdenum

(mg/liter)

0.07

Nikel

(mg/liter)

0.02

Nitrat (sebagai NO3)

(mg/liter)

50

Nitrit (sebagai NO2)

(mg/liter)

3

Selenium

(mg/liter)

0.01

Parameter

Keterangan


B.

Bahan-bahan inorganik (yang kemungkinan dapat menimbulkan keluhan pada konsumen) Satuan


Ammonia

mg/l

1.5

Alumunium

mg/l

0,2

Chloride

mg/l

250

Copper

mg/l

1

Kesadahan

mg/l

500

Hydrogen sulfide

mg/l

0.05

Besi

mg/l

0.3

Mangan

mg/l

0.1

-

6,5-8,5

Sodium

mg/l

200

Sulfate

mg/l

250

Padatan terlarut

mg/l

1000

Seng

mg/l

3

Parameter

PH

Keterangan

C. Bahan-bahan organik (yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan) Satuan


Carbon tetrachloride

(µg/liter)

2

Dichloromethane

(µg/liter)

20

1,2-dichloroethane

(µg/liter)

30

1,1,1-trichloroethane

(µg/liter)

2000

Chlorinated ethene

(µg/liter)

Vinyl chloride

(µg/liter)

5

1,1-dichloroethene

(µg/liter)

30

1,2-dichloroethene

(µg/liter)

50

Trichloroethene

(µg/liter)

70

Tetrachloroethene

(µg/liter)

40

Benzene

(µg/liter)

10

Toluene

(µg/liter)

700

Xylenes

(µg/liter)

500

Benzo[a}pyrene

(µg/liter)

0.7

Monochlorobenzene

(µg/liter)

300

1,2-dichlorobenzene

(µg/liter)

1000

1,4-dichlorobenzene

(µg/liter)

300

Trichlorobenzene (total)

(µg/liter)

20

Parameter Chlorinated alkane

Chlorinated benzenes

Keterangan


Satuan


Di (2-ethylhexyl) adipate)

(µg/liter)

80

Di (2-ethylhexyl) phthalate

(µg/liter)

8

Acrylamide

(µg/liter)

0.5

Epichlorohydrin

(µg/liter)

0.4

Hexachlorobutadiene

(µg/liter)

0.6

Edetic acid (EDTA)

(µg/liter)

200

Nitriloacetic acid

(µg/liter)

200

Tributyltin oxide

(µg/liter)

2

Parameter

Keterangan

Lain-lain

D.

Bahan-bahan organik (yang kemungkinan dapat menimbulkan keluhan pada konsumen) Parameter

Toluene

Satuan


Xylene

µg/l µg/l

20-1800

Ethylbenzene

µg/l

2-200

Styrene

µg/l

4-2600

Monochlorobenzene

µg/l

10-12

1.2-dichlorobenzene

µg/l

1-10

1.4-dichlorobenzene

µg/l

0.3-30

Trichorobenzenes (Total)

µg/l

5-50

2-cholorophenol

µg/l

600-1000

2,4-dichlorophenol

µg/l

0.3-40

2,4,6-trichlorophenol

µg/l

2-300

Keterangan

24-170

E. Pestisida Satuan


Alachlor

µg/l

20

Aldicarb

µg/l

10

Aldrin/dieldrin

µg/l

0.03

Atrazine

µg/l

2

Bentazone

µg/l

30

Carbofuran

µg/l

5

Chlordane

µg/l

0.2

Chlorotoluron

µg/l

30

DDT

µg/l

2

Parameter

Keterangan


Satuan


1,2-dibromo-3 chloropropane

µg/l

1

2,4-D

µg/l

30

1,2-dichloropropene

µg/l

20

1,3-dichloropropene

µg/l

20

Heptachlor and Heptachlor epoxide

µg/l

0.03

Hexachlorbenzene

µg/l

1

Isoproturon

µg/l

9

Lindane

µg/l

2

MCPA

µg/l

2

Molinate

µg/l

6

Pendimethalin

µg/l

20

Pentachlorophenol

µg/l

9

Permethrin

µg/l

20

Propanil

µg/l

20

Pyridate

µg/l

100

Simazine

µg/l

2

Trifluralin

µg/l

20

2,4-DB

µg/l

90

Dichlorprop

µg/l

100

Fenoprop

µg/l

9

Mecoprop

µg/l

10

2,4,5-T

µg/l

9

Parameter

Keterangan

Chlorophenoxy herbicides selain 2,4-D dan MCPA

F. Desinfektan dan hasil sampingannya Satuan


Mg/liter

3 5

Bromate

Mg/liter µg/l

25

Chlorite

µg/l

200

2,4,6-triclorophenol

µg/l

200

Formaldehyde

µg/l

900

Bromoform

µg/l

100

Dibromochloromethane

µg/l

100

Bromodichloro-methane

µg/l

60

Parameter Monochloramine di-and tricloramine Chlorine

Keterangan


Satuan


µg/l

200

Diclorinated acid

µg/l

50

Trichloroacetic acid

µg/l

100

(Trichlorocetal-dehyde)

µg/l

10

Dichloroacetonitrile

µg/l

90

Dibromoacetonitrile

µg/l

100

Trichloracetonitrile

µg/l

1

Cyanogen chloride

µg/l

70

Parameter Chloroform

Keterangan

Chlorinated acetic acids

Chloral hydrate

(sebagai CN) 3. RADIOAKTIVITAS Satuan


Gross alpha activity

(Bq/liter)

0.1

Gross beta activity

(Bq/liter)

1

Parameter

Keterangan

4. FISIK Parameter

Satuan


TCU

15

-

-

Keterangan

Parameter Fisik Warna Rasa dan bau Temperatur Kekeruhan

0

Tdk berbau dan berasa 0

C

Suhu udara ± 3 C

NTU

5

Sumber : Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat Air Bersih dan Kualitas Air Minum


LAMPIRAN 9 Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Tahap Perencanaan A. Data Umum Proyek Jalan / Jembatan 1. Nama Proyek 2. Nama Paket / No. Paket 3. Nama Ruas / No. Ruas 4. Lokasi (lampirkan peta lokasi): a. Kabupaten / Kota *) b. Propinsi 5. Panjang jalan / jembatan *)

……………. Km / ……. m *)

6. Status jalan

Nasional / Propinsi / Kabupaten / Kota *)

7. Tahap Perencanaan

Perencanaan Umum / Studi Kelayakan / Perencanaan Teknis *)

8. Progres pekerjaan B. Hasil Pemantauan 1. Kesesuaian dengan tata ruang

Sesuai / tidak sesuai *)

2. Keberadaan areal sensitif (Kawasan Hutan, Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan, Kawasan Rawan Bencana Alam, Kawasan Cagar Budaya, Daerah Komunitas Rentan, Kawasan Komersial, Permukiman dan Llahan Produktif dan Kawasan Khusus)/adat (Kalau ada, sebutkan jenisnya)

Ada / tidak ada / tidak diketahui *) a) ………………….. b) ………………….. c) …………………..

3. Kajian Lingkungan Strategis

Telah / sedang / belum / tidak dilaksanakan *)

4. Konsultasi awal dengan masyarakat


4.a. Kelompok masyarakat yang menghadiri konsultasi awal

a) ……………………… b) ……………………… c) ……………………… d) ……………………… e) ……………………… f) ……………………… g) ……………………… …………. Orang

4.b. Jumlah peserta konsultasi awal 4.c. Kesimpulan hasil konsultasi 5. Wajib dilengkapi AMDAL ?

Terlampir / belum / tidak ada *) Ya / tidak *)


6. Konsultasi masyarakat untuk penyusunan KA - ANDAL

Telah / sedang / belum/ tidak perlu / tidak dilaksanakan *)

6.a. Kelompok masyarakat yang menghadiri konsultasi

6.b. Jumlah peserta konsultasi

a) ……………………… b) ……………………… c) ……………………… d) ……………………… e) ……………………… f) ……………………… g) ……………………… …………. Orang

6.c. Kesimpulan hasil konsultasi

Terlampir / belum / tidak ada *)

7. Penyusunan KA – ANDAL

Telah / sedang / belum / tidak perlu / tidak dilaksanakan *)

8. Penyusunan dokumen AMDAL


9. Wajib dilengkapi UKL dan UPL ?

Ya / tidak *)

10. Penyusunan dokumen UKL dan UPL


11. Isu pokok lingkungan hidup

a) b) c) d)

12. Penyusunan ANDAS dan LARAP


13. Penjabaran RKL / UKL dalam desain dan spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi


……………………… ……………………... ……………………… ………………………

14. Pencantuman persyaratan pengelolaan Telah / sedang / belum / tidak dilaksanakan lingkungan dalam dokumen tender dan *) kontrak pekerjaan konstruksi C. Kendala yang Dihadapi

D. Saran Tindak Lanjut *) : Coret yang tidak perlu Catatan: Data yang lebih rinci dapat dilampirkan

……………………………… 20..… Pelaksana Pemantauan

( ………………….….)


LAMPIRAN 10 Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Tahap Kegiatan Pengadaan Tanah A. Data Umum Proyek Jalan / Jembatan 1. Nama Proyek 2. Nama Paket / No. Paket 3. Nama Ruas / No. Ruas 4.

Lokasi: a. Kabupaten / Kota *) b. Propinsi

5. Status Jalan


6. Panjang jalan / jembatan

………….. km / …….. m *)

7. Luas tanah yang diperlukan

………….. ha B. Hasil Pemantauan

1. Sosialisai kepada masyarakat

Telah / sedang / belum dilaksanakan *)

2. Jumlah penduduk yang menghadiri sosialisasi

………….. orang

3. Pendataan tanah / bangunan / tanaman


4. Jenis penggunaan tanah

a) b) c) d) e) f)

Pemukiman : ………….Ha (………%) Pertanian : ………… Ha (………%) Perdagangan : ………… Ha (………%) Industri : …………. Ha (………%) ……………… :…………. Ha (………%) ……………… :…………. Ha (………%) Jumlah : …………. Ha ( 100 %)

5. Jenis dan jumlah bangunan yang terkena proyek

a) b) c) d) e) f) g) h)

Rumah : ……….. buah Toko / warung : ……….. buah Tempat usaha lainnya : ……….. buah Sekolah : ……….. buah Mesjid : ……….. buah Gereja : .……….. buah Makam /kuburan : .……….. buah Jenis lainnya (sebutkan): ………. Buah

6. Jumlah penduduk yang terkena proyek

………….. KK

7. Jumlah pemilik tanah yang terkena seluruhnya

………….. KK


8. Jumlah pemilik tanah yang terkena sebagian

………….. KK

9. Jumlah penduduk yang harus pindah

………….. KK

10. Jenis kompensasi yang telah disepakati

Uang / tanah / kapling siap bangun / lain-lain (…………………………..)*)

11. Musyawarah penetapan kompensasi


12. Kesepakatan jenis dan besarnya kompensasi

Semua sepakat / sebagian sepakat / belum ada kesepakatan *)

13. Penetapan besarnya nilai kompensasi

Sesuai kesepakatan / ditetapkan pemerintah secara sepihak *)

14. Luas tanah yang telah dibebaskan

…………. Ha (…….. %)

15. Jumlah penduduk yang telah dibebaskan

…………. KK (…….. %)

16. Jumlah penduduk yang telah pindah

…………. KK (…….. %)

17. Sertifikasi sisa tanah penduduk yang terkena pembebasan

…………. Bidang (…… %)

18. Sertifikasi tanah yang telah dibebaskan

…………. Bidang (…… %)

19. Kelancaran proses pembebasan tanah

Lancar / kurang lancar / tidak lancar *)

20. Jumlah penduduk yang tanahnya tidak mau dibebaskan

…………. KK (…….. %)

21. Jumlah penduduk yang tidak puas atas besarnya kompensasi

…………. KK (…….. %)

22. Kondisi sosial-ekonomi penduduk yang terkena pembebasan tanah, satu tahun setelah dibebaskan

a) Lebih baik : ………… KK (……… %) b) Sama : ……… .. KK (……… %) c) Lebih buruk: ………… KK (……… %)

23. Kesehatan masyarakat

Tetap / menurun *) C. Kendala yang Dihadapi

D. Saran Tindak Lanjut

*): Coret yang tidak perlu Catatan: Data yang lebih rinci dapat dilampirkan

…………………………… 200… Pelaksana Pemantauan ( ………………………….)


LAMPIRAN 12 Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan A. Data Umum Ruas Jalan / Jembatan yang Dipantau 1. Nama Proyek (kalau ada) 2. Nama Paket / No. Paket 3. Nama Ruas / No. Ruas 4. Lokasi: a. Kabupaten / Kota *) b. Propinsi 5. Status Jalan



………….. km / …………. m

7. Lebar RUMIJA

…………. m

8. Lebar perkerasan

…………. m

7. Kapasitas jalan

……………smp/jam

8. Jenis kegiatan yang dipantau

Pengoperasian / Pemeliharaan *) B. Hasil Pemantauan

1. Dampak Pengoperasian Jalan 1.1 Volume lalu lintas harian

…………….. smp

1.2 Tingkat kebisingan

………….. .. dBA

1.3 Kualitas udara

Lihat hasil analisis laboratorium

1.4 Kecelakaan lalu lintas

……………. kali/tahun

1.5 Kemacetan lalu lintas

Tidak terjadi / terjadi di ……………………

1.5 Gangguan mobilitas penduduk setempat

Tidak terjadi / terjadi di ……. lokasi *)

1.6. Gangguan pada mobilitas satwa liar

Tidak terjadi / terjadi di ………………………*)

1.7 Dampak pada kawasan lindung misalnya perambahan hutan


1.8. Dampak pada kondisi sosial-ekonomi dan sosial budaya masyarakat adat

Tidak terjadi / terjadi di …………………….. *)

2. Dampak kegiatan pemeliharaan jalan 2.1 Gangguan lalu lintas

Terjadi / tidak terjadi *)

*)


3. Kegiatan sektor lain yang menimbulkan dampak terhadap kinerja jalan

a) Pedagang kaki lima b) pasar tradisional c) pusat perdagangan

4. Dampak lingkungan terhadap jalan

a) b) c) d)

5. Upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan

a) b) c) d) e) f) g)

banjir *) longsor gempa bumi letusan gunung beraoi

penanaman pohon di kanan- kiri jalan *) pemasangan patok RUMIJA pemasangan rambu lalu lintas pembuatan jembatan penyeberangan pengaturan lalu lintas pembuatan saluran drainase pembuatan terowongan untuk penyeberangan satwa dilindungi h) Pembinaan sosial masyarakat terasing

C. Kendala yang Dihadapi

D. Saran Tindak Lanjut

*) : Coret yang tidak perlu Catatan: Data yang lebih rinci

dapat dilampirkan

……………………………… 20… Pelaksana Pemantauan

( ………………………….)


LAMPIRAN 13 Laporan Evaluasi Kualitas Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Tahap Evaluasi Pembangunan Jalan A. Data Umum Ruas Jalan / Jembatan yang Dievaluasi 1. Nama Proyek (kalau ada) 2. Nama Paket / No. Paket 3. Nama Ruas / No. Ruas 4. Lokasi: a. Kabupaten / Kota *) b. Propinsi 5. Status Jalan



………….. km / ………. m

7. Lebar DAMIJA

…………. m

8. Lebar perkerasan

…………. m

7. Kapasitas jalan

……………smp/jam B. Hasil Evaluasi

1. Volume lalu lintas harian

…………….. smp

2. Kepadatan lalu lintas

a) b) c) d)

3. Jam sibuk

Pukul ……….

4. Rasio volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan (VCR)

……………….

5. Kecepatan lalu lintas rata-rata

a) b) c) d)

6. Tingkat kebisingan rata-rata

………….. .. dBA

7. Kualitas udara

a) b) c) d) e) f) g)

pagi hari : ………….. smp/jam siang hari : ………….. smp/jam sore hari : ………….. smp/jam malam hari : ………….. smp/jam

pagi hari : ………….. km/jam siang hari : ………….. km/jam sore hari : ………….. km/jam malam hari : ………….. km/jam

SO2 : ………… ug/Nm3 CO : ………… ug/Nm3 NO2 : ………… ug/Nm3 O3 : ………… ug/Nm3 HC : ………… ug/Nm3 TSP : ………… ug/Nm3 Pb : ………… ug/Nm3


8. Kecelakaan lalu lintas

……………. kali/tahun

9. Kemacetan lalu lintas

Tidak terjadi / terjadi di ……………………

10. Gangguan mobilitas penduduk setempat

Tidak terjadi / terjadi di ……. lokasi *)

11. Gangguan pada mobilitas satwa liar


12. Dampak pada kawasan lindung misalnya perambahan hutan


13. Dampak pada kondisi sosial-ekonomi dan sosial budaya masyarakat adat

Tidak terjadi / terjadi di …………………….. *)

14. Kegiatan sektor lain yang mengakibatkan penurunan kinerja jalan

a) pedagang kaki lima b) pasar tradisional c) pusat perdagangan

15. Dampak lingkungan terhadap jalan

a) b) c) d)

*)

*)

banjir *) longsor gempa bumi letusan gunung berapi

C. Saran Tindak Lanjut

*) : Coret yang tidak perlu Catatan: Data yang lebih rinci

dapat dilampirkan

……………………………… 20… Pelaksana Pemantauan

( ………………………….)


LAMPIRAN 14 LAPORAN PELAKSANAAN RKL DAN RPL

SISTEMATIKA PELAPORAN Pemrakarsa dalam menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL mengikuti sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1

IDENTITAS PERUSAHAAN Tuliskan identitas pemrakarsa dan domisili usaha dan atau kegiatan Nama Pemrakarsa

: …………………………………………

Jenis Badan Hukum

: ............................………………

Alamat Pemrakarsa

: …………….……………………………

Nomor Telepon

: (kode wilayah) ……..……………

Nomor Fax.

: (kode wilayah) ……..…………….

e-mail

: ………………………………………….

Status kegiatan

: .....................….………………….

Bidang usaha dan atau kegiatan : …………...……………………………. SK AMDAL yang disetujui

: ………………………………………….

Penanggung jawab

: ………………………………………….

(Nama dan Jabatan) Izin yang terkait dengan AMDAL (lampirkan) 1.2

: …………………………………………

LOKASI KEGIATAN Tuliskan secara jelas lokasi usaha dan atau kegiatan (alamat lengkap dan nomor telepon). Lengkapi dengan peta dan koordinat.

1.3

DESKRIPSI KEGIATAN Uraikan secara singkat kegiatan dan status pelaksanaan kegiatan tersebut pada saat pelaporan beserta luasan lahan yang dimanfaatkan. Uraian ini harus dapat menjelaskan apakah kegiatan tersebut dalam tahap pra-kontruksi, konstruksi, operasi atau pasca operasi.

1.4

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN SEKITAR Informasikan secara lengkap dan jelas, apabila terjadi perubahan-perubahan di sekitar kegiatan selama proyek berlangsung yang kemungkinan dan atau turut mempengaruhi kegiatan.


BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI

2.1

PELAKSANAAN Uraikan secara rinci hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Apabila terdapat rekomendasi terhadap laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sebelumnya, maka hasil pelaksanaan terhadap rekomendasi tersebut turut dilaporkan. Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) harus dilakukan sesuai dengan teknik dan metodologi standar atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan laporan, harus ada kesesuaian uraian antara dampak yang dikelola dengan komponen lingkungan yang dipantau. Uraian pelaksanaan pengelolaan dapat dilakukan per komponen kegiatan dan pelaksanaan pemantauan per komponen lingkungan. 2.1.1 RKL • Uraikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, tindakan pengelolaan lingkungan hidup, tolok ukur pengelolaan, lokasi pengelolaan dan periode/ waktu pengelolaan. • Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup perlu diuraikan tentang besaran dampak dari masing-masing sumber dampak. Misalnya untuk menjelaskan pengelolaan dampak penurunan kualitas udara akibat emisi dari kendaraan perlu diuraikan tentang besaran sumber dampak (dalam hal ini adalah uraian tentang berapa emisi yang dikeluarkan dari cerobong) dan uraian tentang besaran dampak yang terjadi di lingkungan (dalam hal ini informasi hasil pemantauan kualitas udara ambien). • Lampirkan visualisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pengelolaan, dsb). 2.1.2 RPL • Uraikan pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, lokasi pemantauan, parameter lingkungan yang dipantau, metode pemantauan, jangka waktu dan frekuensi pemantauan. • Lampirkan berbagai hasil pelaksanaan pengukuran, antara lain hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi atau diakui oleh pemerintah, catatan tingkat kesehatan masyarakat dan data pelaporan aspek sosial. Lampirkan juga visualisasi pelaksanaan pemantauan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pemantauan, dsb).

2.2

EVALUASI Evaluasi ditujukan untuk:


• Memudahkan identifikasi penaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup seperti standar-standar baku mutu lingkungan, • Mendorong pemrakarsa untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai upaya perbaikan secara menerus (continual improvement), • Mengetahui kecenderungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu kegiatan, sehingga memudahkan instansi yang melakukan pengendalian dampak lingkungan dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar, • Mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa untuk program penilaian peringkat kinerja.

BAB III KESIMPULAN

Uraikan dalam bab ini hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bab ini dapat diuraikan pula temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selanjutnya, yaitu: 1. Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala-kendala yang dihadapi; 2. Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen RKL dan RPL. Dalam hal terdapat usulan perubahan untuk rencana perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka usulan tersebut harus didasarkan atas data hasil pemantauan. Usulan tersebut wajib dikomunikasikan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.


LANJUTAN LAMPIRAN 14 MATRIK PELAKSANAAN PEMANTAUAN RKL OLEH : PEMRAKARSA WAKTU PEMERIKSAAN : ……………………. PELAKSANAAN PENGELOLAAN N0.

JENIS DAMPAK PENTING

SUMBER DAMPAK

PENGELOLAAN

TOLOK UKUR

1

2

3

4

HASIL PELAKSANAAN PENGELOLAAN

LOKASI PENGELOLAAN 5

HASIL PERIODE/ TEKNIS PELAKSANAAN/ WAKTU PELAKSANAAN TEMUAN PENGELOLAAN LAPANGAN 6 7 8

KENDALA/ MASALAH

TINDAK LANJUT/ REKOMENDASI

9

10


MATRIK PELAKSANAAN PEMANTAUAN RPL OLEH : PEMRAKARSA WAKTU PEMERIKSAAN : ……………………. HASIL PELAKSANAAN PEMANTAUAN

PELAKSANAAN PEMANTAUAN

N0.

JENIS DAMPAK PENTING

SUMBER DAMPAK

1

2

LOKASI

PARAMETER YANG DIPANTAU DAN TOLOK UKUR

3

4

METODA

FREKWENSI/ WAKTU PEMANTAUAN

HASIL PEMANTAUAN

KENDALA/ MASALAH

5

6

7

8

TINDAK LANJUT/ REKOMENDASI

9

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Recommend Documents