Roadmap Reformasi Birokrasi Ditjen. Bina Marga

Roadmap Reformasi Birokrasi Ditjen. Bina Marga 2010-2014

1


ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

2010-2014 EDISI 1 : 9 Mei 2011

2


Daftar Isi PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL DAFTAR SINGKATAN RINGKASAN EKSEKUTIF A. B. C. D. E. F.

Gambaran Kondisi Saat Ini. Kondisi Yang Diinginkan. Program/Kegiatan dan Anggaran. Rencana Penghematan Yang Diharapkan. Rencana Waktu Pelaksanaan Kriteria Keberhasilan.

BAB I PENDAHULUAN A. Umum 1. Latar Belakang Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Ditjen. Bina Marga 2. Peran Ditjen. Bina Marga B. Permasalahan Ditjen. Bina Marga 1. Permasalahan Umum 2. Pengguna dana APBN Terbesar Tahun 2011 3. Permasalahan Birokrasi C. Langkah – Langkah Pembenahan 1. Pembenahan Pelayanan Infrastruktur Ditjen. Bina Marga 2. Pembenahan Database Pegawai 3. Pembenahan Tata Kelola Yang Baik Dan Pemerintahan Yang Bersih BAB II KONSOLIASI RENCANA AKSI PROGRAM/KEGIATAN R.B. A. Pencapaian s.d. Tahun 2010 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 6. Penguatan Pengawasan 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. B. Rencana Program/Kegiatan Tahun 2011 – 2014 1. Rencana Tahun 2011 a. Persiapan Rencana Quick Win b. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan c. Penyusunan Manajemen Kinerja d. Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Biorkrasi

3


2. Rencana Tahun 2012-2014 a. Implementasi, Monev, dan Perbaikan Quick Win b. Implementasi, Monev, dan Perbaikan 9 Program/26 Kegiatan C. Kriteria Keberhasilan Tahun 2011 – 2014 1. Kriteria Keberhasilan RB Tahun 2014 a. Dukungan terhadap 6 Indikator Keberhasilan RB Nasional b. Meningkatkan Kinerja Organisasi c. Meningkatkan Kinerja IKU Ditjen. Bina Marga 2.

Kriteria Keberhasilan 9 Program / 26 Kegiatan a. Manajemen Perubahan b. Penataan Peraturan Perundang-undangan c. Penataan dan Penguatan Organisasi d. Penataan Tatalaksana e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur f. Penguatan Pengawasan g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik i. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

D. Agenda Prioritas. 1. Peningkatan Pelayan an Infrasturktur Ditjen. Bina Marga a. Pelaksanaan Quick Win Ditjen. Bina Marga tahun 2012 b. Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Infrastruktur Ditjen. Bina Marga tahun 2011 – 2014 2. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Ditjen. Bina Marga a. Pembangunan Database Pegawai b. Meningkatkan Kualitas LAKIP c. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan d. Penerapan Tunjangan Kinerja 3. Pengembangan Upaya Pemberantasan Korupsi a. Peningkatan Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi b. Pelaksanaan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi c. Penguatan Pengawasan Internal E. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan. 1. Tahun 2011 : Persiapan a. Persiapan Quick Win b. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan c. Kinerja

Peyusunanan Manajemen

2. Tahun 2012 : Pelaksanaan a. Pelaksanaan Quick Win b. Pelaksanaan 9 Program/26 Kegiatan c. Monitoring dan Evaluasi 9 Program/26 Kegiatan

4


3. Tahun 2013-2014 : Lanjutan Pelaksanaan a. Lanjutan Pelaksanaan 9 Program/26 Kegiatan b. Lanjutan Monitoring dan Evaluasi 9 Program/26 Kegiatan F. Penanggungjawab Pelaksanaan. 1. Tim Ditjen. Bina Marga 2. Tim Pelaksana Satminkal 3. Tim Manajemen Perubahan G. RencanaAnggaran. 1. Rencana Tahun 2011 2. Rencana Tahun 2012 3. Rencana Tahun 2013 4. Rencana Tahun 2014 BAB III PENUTUP DAFTAR ISTILAH DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN - LAMPIRAN A. B. C. D. E.

Lampiran Pencapaian Program/Kegiatan s.d. Tahun 2010 Lampiran Evaluasi Kinerja Organisasi Tahun 2010 Lampiran Quick Win Lampiran 26 Kegiatan Lampiran Job Grading

5


RINGKASAN EKSEKUTIF A. GAMBARAN KONDISI SAAT INI Gambarkan kondisi terkait dengan reformasi birokrasi saat ini akan diawali dengan menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Bina Marga pada proses reformasi birokrasi. Informasi spesifik tentang peran Direktorat Jenderal Bina Marga akan memberikan pemahaman tentang Bina Marga secara proporsional. Penggambaran kondisi saat ini didekati pada tingkatan sasaran reformasi birokrasi, pendekatan ini akan memberi fokus yang kuat pada perwujudan tiga sasaran reformasi birokrasi. Ketiga sasaran tersebut adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Selain gambaran kondisi saat ini yang didekati berdasarkan tingkatan sasaran, untuk memberikan gambaran menyeluruh kondisi saat ini dilengkapi dengan informasi berbagai kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga yang status capaiannya dievaluasi menurut program/kegiatan reformasi birokrasi dengan tingkatan program/kegiatan yang sudah, sedang, dan belum dilaksananakan. 1. Komitmen dan Peran Direktorat Jenderal Bina Marga

Road Map Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bina Marga 2010- 2014 disusun sebagai wujud komitmen melaksanakan proses reformasi birokrasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, bahwa pada tahun 2011 seluruh kementerian dan lembaga telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi. Reformasi Birokrasi mempunyai visi “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Sejalan dengan visi reformasi tersebut, Direktorat Jenderal Bina Marga dalam upaya mencapai visinya, yaitu “Terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial” akan mewujudkan melalui ukuran tingkat pelayanan jaringan jalan. UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimandatkan secara tegas kepada kementerian PU/Direktorat Jenderal Bina Marga untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berperan untuk mendukung lalu-lintas barang dan manusia maupun sebagai pembentuk struktur ruang wilayah. Dalam upaya mewujudkan tingkat ketersediaan dan pelayanan infrastruktur bidang Bina Marga yang semakin mencukupi dan berkualitas, antara lain telah dirumuskan strategi penataan aparatur yang searah dengan Rencana Strategis Kementerian PU 2010-2014 yang mencakup pengembangan institusi, pembenahan regulasi, dan pengembangan SDM. Strategi tersebut dijalankan dalam rangka reformasi birokrasi mengingat, belum optimalnya kualitas pelayanan publik; perlunya peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas; 6


belum optimalnya integritas aparatur birokrasi; perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas; rendahnya disiplin dan etos kerja pegawai; adanya tumpang tindih regulasi; adanya tumpang tindih fungsi unit kerja; dan perlunya penigkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. 2. Kondisi Pelayanan Direktorat Jenderal Bina Marga Sesuai Perpres Nomor 81 tahun 2010, dinyatakan bahwa “ Pemerintah belum dapat menyediakan pelayanan publik sesuai tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat”. Lebih lanjut, dinyatakan juga dalam Perpres “Dalam hal kemudahan berusaha ( doing busness), menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Indonesia”. Dalam upaya memberikan pelayanan kementerian PU telah menerbitkan Kepmen Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM tersebut diterbitkan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan program untuk mencapai target SPM. Selain itu juga telah diterbitkan SPM tentang Jalan Tol dengan Permen Nomor: 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. Dengan berbagai program dan kegiatan yang ada, pada saat ini tingkat pelayanan bidang Bina Marga masih belum Optimal, antara lain masih adanya isuisu nasional tentang kualitas hasil kondisi jalan nasional. Belum optimalnya pelayanan tersebut disebabkan utamanya masih minimnya berbagai standar pelayanan infrastruktur Bina Marga yang diturunkan dari Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Bina Marga, misalnya antara lain SPM tentang Jalan Nasional Mantap. 3. Kondisi Upaya Pemberantasan KKN Mengacu kondisi saat ini sesuai Perpres nomor 81 tahun 2010 di atas, data Transparency International menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih rendah (2,8 dari 10). Demikian pula hasil survei KPK tahun 2009 menunjukkan kualitas pelayanan publik Indonesia baru mencapai skor 6,64 dari skala 10. Demikian pula data dari World Economic Forum (WEF) 2010-2011, menunjukkan bahwa korupsi yang menjadi penghambat ke-dua kemudahan berusaha pada tahun 2010-2011 mempunyai skor 16 terhadap 30 atau pada rasio 0,53. Dibandingkan tahun 2019-2010 dimana korupsi menjadi faktor penghambat keempat dengan skor 8,7 terhadap 30 atau 0,29. Salah satu kesimpulan yang bisa ditarik dari kedua data tersebut adalah bahwa pada tahun 2010-2011 menurut WEF adalah bahwa korupsi di Indonesia dalam kaitan kemudahan berusaha semakin memburuk. Memperhatikan perkembangan kondisi korupsi tersebut, menjadi perhatian serius Direktorat Jenderal Bina Marga, sebagai pengguna dana APBN terbesar di Kementerian PU. Sebagai tindak lanjut Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kementerian menerbitkan Permen PU Nomor 21/PRT/M/2008 tentang Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK), kementerian mempunyai program untuk menghilangkan kebocoran dan keborosan, menjaga mutu hasil pekerjaan konstruksi sesuai 7


persyaratan, serta mencegah terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Tidak hanya disitu, pada tahun ini kementerian telah mengikuti program KPK, yaitu Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK). Sangat mendasar dan sesuai dengan jiwa reformasi birokrasi, keikutsertaan pada program PIAK menunjukkan keterbukaan kementerian untuk diukur oleh pihak eksternal, karena PIAK bertujuan mengukur: “ Apakah kementerian PU telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif dalam mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannya? ”. Selain itu Kementerian PU juga telah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan menerbitkan Instruksi Menteri PU Nomor 02/IN/M/2011 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Juga menjadi perhatian serius kementerian bahwa sejak tahun 2008 sampai saat ini KPK masih melakukan kajian dan pemantauan terhadap sistem penyelenggaraan jalan nasional kepada Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) yang selalu menjadi pengguna anggaran terbesar di kementerian PU, dengan anggaran pada tahun 2011 mencapai Rp. 29,83 trilyun. Langkah KPK memilih Bina Marga dengan tujuan: a. Mengetahui sistem penyelenggaraan jalan Nasional yang dilakukan oleh DJBM dan mengidentifikasi kelemahan pada sistem penyelenggaraan jalan nasional yang menyebabkan tidak efektif dan efisiennya penyelenggaraan jalan nasional dan berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi; b. Memberikan saran perbaikan pada sistem penyelenggaraan jalan nasional untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi; c. Mendorong dilakukannya reformasi birokrasi DJBM. 4. Kondisi Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Laporan keuangan Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2009 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), setelah selama empat tahun berturut-turut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menolak memberikan opini ( disclaimer). Kondisi tersebut menjadi perhatian Direktorat Jenderal Bina Marga untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Gambaran kapasitas kinerja birokrasi antara lain diperoleh dari hasil evaluasi kinerja birokrasi yang dilakukan sesuai Permenpan Nomor : PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah. Hasil evaluasi menunjukkan tiga aspek organisasi perlu mendapat perhatian adalah Manajemen Proses, Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), serta Pengukuran, analisis, dan manajemen informasi kinerja. Manajemen Proses, menunjukkan bahwa ketersediaan SOP, ketersediaan SPM, dan manajemen pemberian pelayanan menjadi masih lemah. Kondisi tersebut terkait dengan masih terbatasnya ketersediaan SOP dsn SPM, utamanya SPM yang menjadi tanggung jawab langsung atau dikerjakan sendiri Direktorat Jenderal Bina Marga. Manajemen SDM, mencakup perencanaan pegawai, rekruitmen pegawai, penempatan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier pegawai, dan sistem reward and punishment masih lemah. Kondisi tersebut memberi tanda bahwa perlu dikelolah dengan baik, karena masih besar potensi SDM aparatur PU untuk ditingkatkan profesionalisme dan integritasnya. 8


Pengukuran, analisis, dan manajemen informasi kinerja atau disebut kelompok Sistem Informasi masih rendah dengan indikatornya, manajemen dan teknologi informasi, serta penyajian dan komunikasi teknologi informasi. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa sistem informasi belum memberikan sumbangan yang efektif bagi peningkatan kinerja organisasi. Sistim informasi masih terbatas dan belum terstruktur indikatornya belum mencakup berbagai indikator kepemimpinan, perencanaan kinerja, organisasi, SDM, anggaran, dan manajemen proses. Demikian pula dalam manajemen dan teknologi informasi kerterandalan data kinerja dan pemeliharaan sistem informasi dianggap lemah. Yang terakhir cara penyajian dan pengkomunikasiannya informasi kinerja masih terkendala pada penyampaiannya, kualitasnya, pemanfaatannya, dan integrasinya. 5. Capaian Program/Kegiatan Reformasi Birokrasi Ditjen. Bina Marga Saat ini. Penilaian capaian program/kegiatan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Bina Marga akan menjadi titik awal pelaksanaan reformasi. Penilaian dinyatakan dalam status akhir dari dokumen yaitu: a. Warna Hijau berarti program dan kegiatan yang dinilai sudah selesai dilaksanakan , dengan hasil yang sesuai dengan yang dimandatkan dalam program dan kegiatan refprmasi birokrasi. b. Warna Kuning berarti program dan kegiatan yang dinilai masih berlangsung atau sedang dilaksanakan. c. Warna Merah berarti bahwa program dan kegiatan yang dinilai belum atau akan dilaksanakan. Hasil status sebagaimana diuraian diatas adalah: Kesimpulan hasil penilaian adalah 8 program berstatus Kuning dan 1 program berstatus Merah (Program Monnitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi). Sedangkan pada tingkatan kegiatan 3 kegiatan berstatus Hijau ( A.1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan; C.1. Restrukturisasi/Penatan Tugas dan fungsi kementerian; dan G.3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama). Status Kuning sejumlah 20 kegiatan. Status Merah 3 kegiatan ( I.1. Monitoring, I.2. Evaluasi, dan I.3. Evaluasi Menyeluruh). Kondisi status secara keseluruhan memberikan gambaran bahwa keberhasilan reformasi birokrasi akan membawa dampak yang signifikan kepada peningkatan kinerja organisasi dan Individu. Melalui perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi yang berkualitas terhadap 9 program dan 26 kegiatan reformasi birokrasi akan dicapai status Hijau yang optimal sesuai perencanaan. Status rinci disampaikan di bawah ini. a. Program Manajemen Perubahan, Kuning: i. Pembentukan tim manajemen perubahan, Hijau. ii. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi, Kuning. iii. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi, Kuning. b. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kuning: i. Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan kementerian, Kuning.

9


c. Program Penguatan dan Panataan Organisasi. Kuning: i. Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja kementerian, Hijau. ii. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian, dan diklat, Kuning. d. Penataan Tatalaksana , Kuning: i. Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi, Kuning. ii. Pembangunan atau pengembangan e-government, Kuning. e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur , Kuning: i. Penataan sistem rekrutmen pegawai, Kuning. ii. Analisis jabatan, Kuning. iii. Evaluasi jabatan, Kuning. iv. Penyusunan standar kompetensi jabatan, Kuning. v. Asesmen individu berdasarkan kompetensi, Kuning. vi. Penerapan sistem penilaian kinerja individu, Kuning. vii. Pembangunan/pengembangan database pegawai, Kuning. viii. Pengembangan pendidikan dan pelatihan, Kuning. f. Penguatan Pengawasan, Kuning.: i. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kuning. ii. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurer dan konsultan, Kuning. g. Penguatan Akuntabilitas, Kuning : i. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kuning. ii. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi, Kuning. iii. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Hijau. h. Peningkatan Pelayanan Publik , Kuning: i. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing-masing kementerian, Kuning. ii. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kuning. i. i. ii. iii.

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Merah: Monitoring setiap triwulan ( B03, B06, B09, B12), Merah. Evaluasi dilakukan setiap tahun (B13 dari kegiatan), Merah. Evaluasi menyeluruh 2014 ( B07-B12 tahun 2014), Merah.

B. KONDISI YANG DIHARAPKAN Penggambaran kondisi yang diharapkan sebagaimana kondisi yang ada di atas didekati pada tingkatan sasaran. Acuan harapan atau keinginan pada tahun 2014 adalah sasaran dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi 2010-2014. Kondisi yang diharapkan atau diinginkan pada tahun 2014 adalah mencapai penguatan dalam beberapa hal ketiga sasaran reformasi birokrasi yang telah diuraikan di atas. Penguatan dilakukan dengan mewujudkan enam target indikator keberhasilan reformasi birokrasi untuk tahun 2014, yang tertera pada tabel di bawah.

10


Untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan reformasi birokrasi tahun 20102014, ditetapkan agenda prioritas berdasarkan kondisi obyektif yang berkembang, maka urgensi sasaran yang hendak dicapai mengikuti prioritas berikut. Prioritas pertama adalah terwujudnya “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”. Pada dasarnya Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai bagian dari kementerian PU dituntut melaksanakan perannya yang lebih berorientasi ke pelayanan publik yang semakin baik. Prioritas pertama juga berdasarkan fakta bahwa masyarakat sangat menginginkan adanya jalan yang kondisinya baik, kapasitasnya cukup yang akan membuat pergerakan mereka dalam melakukan aktivitasnya memberi kepastian waktu yang rasional dan biaya yang terjangkau. Prioritas Ke-dua adalah terwujudnya sasaran “Peningkatan Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi”. Memahami kondisi obyektif mayoritas para pegawai negeri sipil yang menginginkan lingkungan kerja yang menumbuh kembangkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur antardaerah, antarpusat, dan antar pusat dengan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Prioritas ke-tiga adalah terwujudnya sasaran “Birokrasi Yang Bersih dan Bebas KKN”. Sasaran ke-tiga ini penting, tetapi memerlukan pra-kondisi yang akan membuat sasaran ini berhasil dicapai secara optimal. Pra-kondisi tersebut adalah menumbuhkembangkan secepatnya budaya aparatur yang berorientasi melayani masyarakat dan mewujudkan secepatnya iklim kerja yang kondisif di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Menempatkan sasaran Birokrasi Yang Bersih dan Bebas KKN sebagai prioritas ke-tiga merupakan strategi yang efektif untuk mendukung pencapaian Visi Reformasi Birokrasi. 11


Berdasarakan agenda prioritas di atas, maka kondisi yang diharapkan juga disusun berdarkan prioritas yang ditetapkan. 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang PU. Gambaran kondisi saat ini yang telah uraikan di atas bahwa belum optimalnya pelayanan tersebut disebabkan utamanya oleh masih minimnya standar pelayanan yang diturunkan dari Indikator Kinerja Utama. Oleh karena itu, fokus peningkatan pelayanan menuju tahun 2014 utamanya adalah mengembangkan standar pelayanan bidang Bina Marga dan penerapannya. Dengan fokus tersebut, peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur Bina Marga direncanakan secara bertahap berdasarkan prioritas yang memperhatikan persepsi pemangku kepentingan utama dan dengan mempertimbangkan kesiapan sumber daya. Peningkatan pelayanan yang sifatnya mendesak (tahun 2012) ditujukan untuk merespons burning issues yang dengan mudah diikuti di berbagai media yang kredible. Termasuk kelompok burning issues adalah ketidakpuasan pemangku kepentingan utama Bina Marga terhadap kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU). Contoh, antara lain kerusakan berat jalan Pantura Jawa di ruas Pati-Kudus pada awal tahun 2011. Peningkatan pelayanan mendesak ini dilakukan dengan mekanisme Quick Win, yaitu program yang dilakukan diawal, sesuai harapan pemangku kepentigan utama, dapat diselesaikan kurang dari 12 bulan, mudah terlihat dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh pemangku kepentingan, memicu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi, dan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas produk utama Direktorat Jenderal Bina Marga.

Quick Win dapat berupa pelayanan infrastuktur yaitu penerapan standar pelayanan preservasi jalan terukur yang direncanakan untuk menjawab masalah jalan nasional Pantura Jawa. Dalam peningkatan pelayanan jangka pendek (tahun 2012) melalui Quick Win Direktorat Jenderal Bina Marga adalah : Pengananan Preservasi Jalan Terukur di Jalan Nasional Pantura Jawa ruas CikampekSemarang. Peningkatan Pelayanan dalam jangka menengah (tahun 2014)ditujukan untuk meningkatkan capaian IKU kementerian melalui kegiatan penerapan 60% standar pelayanan bidang Bina Marga mencakup kinerja pelayanan fisik dan non fisik. Untuk itu skenario peningkatan pelayanan dilakukan dengan tahapan berikut: a. Tahun 2011, penyiapan dan penetapan Standar Pelayanan untuk melaksanakan Quick Win dan pemetaan kebutuhan standar pelayanan infrastruktur Bina Marga. b. Tahun 2012, penerapan standar pelayanan untuk Quick Win dan penetapan 30% standar pelayanan infrastruktur Bina Marga. 12


c. Tahun 2013, penerapan 30% standar pelayanan yang telah ditetapkan di tahun 2012 dan penetapan standar pelayanan infrastruktur Bina Marga sudah mencapai 60% (kumulatif); d. Tahun 2014, penerapan 60% standar pelayanan yang telah ditetapkan di tahun 2012 dan 2013 serta penetapan standar pelayanan infrastruktur Bina Marga sudah mencapai 100% (kumulatif). Masih dalam target tahun 2014, dalam rangka peningkatan pelayanan Jangka panjang bidang Bina Marga, upaya meningkatkan akuntabilitas outcome Direktorat Jenderal Bina Marga yang bersifat lintas sektor, difokuskan pada upaya mendorong ditetapkannya berbagai peraturan perundangan yang mengatur integrasi, sinkronisasi, dan keterpaduan manajemen kinerja kluster yang mempengaruhi kinerja IKU Direktorat Jenderal Bina Marga. Kluster yang dimaksud adalah kluster keandalan lalu lintas angkutan jalan. 2. Pengembangan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pengembangan database pegawai dalam jangka panjang ditujukan untuk membangun Sistem informasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mendukung pengambilan keputusan untuk mendayagunakan SDM secara optimal. Data SDM yang terkumpul dikembangkan menjadi informasi SDM, selanjutnya menjadi pengetahuan tentang SDM, dan akhirnya menjadi SDM Intelligence Information System yang berfungsi sebagai decision support system. Data base bukan sekedar pengumpul data administratif kepegawaian seperti daftar riwayat hidup, daftar urutan kepangkatan dan lainnya, namun harus mencakup semua elemen-elemen manajemen SDM yang terkelompok dalam Penilaian Kinerja Pegawai, Pengembangan Karir Pegawai, Asesmen Kompetensi Individu, Rekrutmen dan Seleksi, serta Pendidikan dan Pelatihan. Pengembangan database pegawai memerlukan waktu jangka panjang dan memerlukan prioritas sesuai dengan dinamika organisasi. Dalam road map reformasi birokrasi 2010-2014 yang menjadi prioritas Direktorat Jenderal Bina Marga adalah pengembangan manajemen kinerja organisasi dan individu. Manajemen kinerja tersebut sebagai langkah awal untuk mengukur capaian program/kegiatan reformasi yang direncanakan. Adanya ukuran capaian menjadi masukan proses selanjutnya untuk meningkatkan kinerja reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Selain itu, adanya penilaian kinerja individu juga sangat dibutuhkan karena akan segera diterapkannya tunjangan kinerja pegawai. Penilaian tersebut sebagai alat untuk menerapkan reward and punishment dengan efektif. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja organisasi diperoleh prioritas selanjutnya adalah pengembangan elemen Asesmen Kompetensi Individu, kemudian elemen Pendidikan dan Pelatihan, dan akhirnya elemen Pengembangan Karir. Pada saat ini elemen Rekrutmen Pegawai yang sudah lebih maju akan terus dikembangkan sehingga memenuhi lebih baik harapan dari pemangku kepentigannnya. Urutan prioritas tersebut di atas masih bersifat permulaan. Direktorat Jenderal Bina Marga memandang perlu untuk mempunyai Grand Design Pengembangan SDM Aparatur paling 13


tidak sampai tahun 2025, dalam rangka mendukung terwujudnya profesionalisme SDM aparatur sebagai kondisi yang diinginkan reformasi birokrasi pada tahun 2014. Tercapainya kualifikasi SDM aparatur yang profesional tersebut, maka SDM aparatur Bina Marga akan mampu memberikan konstribusi nyata pada pencapaian kinerja tinggi pada tingkat kementerian PU, yang akan berdampak pada kinerja pemerintahan serta pembangunan nasional dan daerah. Masalah akuntabilitas kinerja terkait dengan masalah perencanaan dan pengukuran kinerjanya. Adanya IKU yang diturunkan dari standar kinerja organisasi serta adanya penilaian kinerja pegawai yang diawali dengan analisa jabatan, maka akan terukur pencapaian kinerja baik secara organisasi maupun secara individu. Pencapaian kinerja tersebut merupakan umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi bagi perbaikan kinerja secara menyeluruh. Dalam reformasi birokrasi yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2012, kondisi yang diinginkan adalah: a. Tahun 2011, membangun manajemen kinerja untuk Quick Win. b. Tahun 2012, menerapkan manajemen kinerja pada kegiatan yang mempunyai Quick Win. c. Tahun 2012-2013, Membangun manajemen Kinerja. d. Tahun 2013, menerapkan manajemen kinerja secara menyeluruh pada balai, kasatker dan PPK . e. Tahun 2014, menerapkan manajemen kinerja untuk kantor pusat. Selain pembangunan database SDM-PU dan Manajemen Kinerja, peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan laporan keuangan menjadi penting karena menjadi dua indikator dari enam indikator keberhasilan reformasi birokrasi tahun 2014. Dalam rangka sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN target opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus dicapai seluruh Kementerian / lembaga pada tahun 2014. Direktorat Jenderal Bina Marga mendukung Kementerian PU dalam menetapkan target WTP terhadap laporan keuangan tahun 2012 dan mempertahankannya sampai tahun 2014. Sedangkan untuk sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, termasuk mendukug kementerian PU menetapkan target nilai LAKIP B pada tahun 2012 dan 2013 dan meningkat menjadi A pada tahun 2014. Dalam proses reformasi birokrasi sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, birokrasi yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan birokrasi yang sejahtera. Dalam mendukung sasaran tersebut, terutama sasaran keempat pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memberikan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja dikaitkan dengan kinerja pelaksanan IKU dan berdasarkan pemeringkatan jabatan ( job grading). Artinya semakin tinggi peringkat jabatan akan semakin tinggi tunjangan kinerjanya. Rencana penerapan tunjangan kinerja yang diusulkan adalah mengikui tahapan pada alternatif 1, dengan kondisi minimal sesuai alternatif 2.

14


a. Alternatif 1 i. Tahun 2012, 70% tunjangan kinerja maksimal. ii. Tahun 2013, 85% tunjangan kinerja maksimal. iii. Tahun 2014, 100% tunjangan kinerja maksimal. b. ALTERNATIF 2 i. Tahun 2012, 50% tunjangan kinerja maksimal. ii. Tahun 2013, 75% tunjangan kinerja maksimal. iii. Tahun 2014, 100% tunjangan kinerja maksimal. Pengusulan menurut alternatif 1 berdasarkan pertimbangan beban tugas dari Direktorat Jenderal Bina Marga yang cukup berat sebagai pengguna dana APBN terbesar dari total anggaran kementerian PU sebagai penyedia infrastruktur jalan, yang berperan strategis pada perkembangan perekonomian Indonesia. 3. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan KKN Setelah mengoperasionalkan WBK di tahun 2008 dan mengikuti PIAK di tahun 2011 serta adanya fakta “perhatian khusus KPK” terhadap sistem penyelenggaraan jalan nasional, dalam road map reformasi birokrasi 2010-2014 kementerian PU akan mewujudkan peningkatan kepatuhan penyelenggaraan infrastruktur yang bebas KKN, melalui kegiatan penguatan pengawasan yang meliputi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan peran Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurer dan sebagai konsultan. SPIP dilakukan dengan menerapkan berbagai prosedur dan peningkatan kualitas pejabat dan pegawai pengelolaan keuangan. Prosedur-prosedur penerapan unsur SPIP tersebut mencakup : Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Intern. Peningkatan peran APIP sebagai quality assurer dan peran sebagai konsultan dilakukan dengan cara: a. b. c. d. e.

Penerapan Risk Base Internal Audit (RBIA) pada pelaksanaan audit. Penyempurnaan kode etik auditor. Pengelolaan pengaduan masyarakat dan penerapan whistle blower system. Pendampingan penyusnan Laporan Keuangan termasuk Barang Milik Negara (BMN). Penyusunan dan kaji ulang peraturan menteri yang terkait SPIP.

Upaya tersebut di atas merupakan langkah-langkah nyata dalam pencegahan terjadinya KKN di kementerian PU.

C. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN Penggambaran kondisi Direktorat Jenderal Bina Marga saat ini dan kondisi yang diharapkan pada tingkatan sasaran selanjutnya dijabarkan dalam tingkat program yang dirinci menurut kegiatan. Status capaian Secara lengkap 9 program reformasi birokrasi dan 27 kegiatan reformasi birokrasi. Untuk kementerian hanya hanya mempunyai 26 kegiatan, karena kegiatan H.2. “Penerapan SPM pada Kabupaten/Kota” tidak berlaku bagi kementerian/lembaga sesuai ketentuan Permen PAN dan RB No: 8 Tahun 2011 tentang 15


Pedoman Penilaian Dokumen Usulan Kementerian/Lembaga, halaman 19.

dan

Road

Map

Reformasi

Birokrasi

Informasi setiap kegiatan disajikan dalam tiga kelompok yaitu: 1. Rencana Umum sebagai kelompok pertama berisi informasi aktivitas, indikator keberhasilan (output dan outcme), dan agendanya. 2. Kondisi Yang Ingin Dicapai sebagai kelompok ke-dua berisi informasi tentang: sasaran perubahan, kondisi yang ingin dicapai per-tahun, indikator pencapaian, dan target kondisi 2014. 3. Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi sebagai kelompok ketiga berisi informasi Pembangunan Sistem, Implementasi, serta Monitoring dan Evaluasi. Masing-masing informasi mempunyai rincian tentang Hasil Yang Diharapkan; Penanggungjawab; Waktu; Agenda; Hal Yang Diperlukan:; dan Estimasi Anggaran. Catatan: rencana Aksi Program dan kegiatan sebanyak 26 dibuat satu Konsolidasi Rencana Aksi Program/Kegiatan untuk melihat hubungan antar program/kegiatan dan menganalisa proporsionalitasnya. 1. Program dan Kegiatan. a. Program Manajemen Perubahan, mempunyai tiga kegiatan berikut ( Tabel ........, hal.....): i. Pembentukan tim manajemen perubahan ii. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi. iii. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan ( tabel ........, hal....): i. Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan kementerian. c. Program Penguatan dan Panataan Organisasi (tabel ......., hal .....): i. Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja kementerian. ii. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian, dan diklat. d. Penataan Tatalaksana (tabel ........, hal.......): i. Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi. ii. Pembangunan atau pengembangan e-government. e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (tabel......., hal.......): i. Penataan sistem rekrutmen pegawai. ii. Analisis jabatan. iii. Evaluasi jabatan. iv. Penyusunan standar kompetensi jabatan. v. Asesmen individu berdasarkan kompetensi. vi. Penerapan sistem penilaian kinerja individu. vii. Pembangunan/pengembangan database pegawai. viii. Pengembangan pendidikan dan pelatihan.

16


f. Penguatan Pengawasan (tabel ........., hal ....): iv. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). v. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurer dan konsultan. g. Penguatan Akuntabilitas (tabel ......., hal...... ): i. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. ii. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi. iii. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). h. Peningkatan Pelayanan Publik (tabel....., hal......): i. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing-masing kementerian. ii. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. i.

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (tabel...., hal ....): i. Monitoring setiap triwulan ( B03, B06, B09, B12). ii. Evaluasi dilakukan setiap tahun (B13 dari kegiatan). iii. Evaluasi menyeluruh 2014 ( B07-B12 tahun 2014).

2. Anggaran. Untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan reformasi birokrasi kementerian PU diperlukan anggaran untuk melaksanakan 26 kegiatan dan menyediakan tunjangan kinerja. Estimasi anggaran untuk melaksanakan 26 kegiatan dari tahun 2011 sampai tahun 2014 adalah Rp. ....... milyar, dengan rencana alokasi per-tahun adalah: a. Tahun 2011 sebesar Rp...... b. Tahun 2012 sebesar Rp...... c. Tahun 2013 sebesar Rp...... d. Tahun 2014 sebesar Rp....... Sedangkan untuk kebutuhan penyediaan tunjangan kinerja sesuai alternatif yang diusulkan adalah: a. Tahun 2012, 70% tunjangan kinerja maksimal sebesar Rp. 903,029 milyar. b. Tahun 2013, 85% tunjangan kinerja maksimal sebesar Rp. 1.096,54 milyar. c. Tahun 2014, 100% tunjangan kinera maksimal sebesar Rp. 1.290,04 milyar.

17


Rincian alternatif 1 penyediaan anggran untuk tunjangan kinerja adalah:

D. RENCANA PENGHEMATAN YANG DIHARAPKAN Dengan tercapainya ketiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas dan akuntabililitas kinerja birokrasi banyak penghematan yang akan diperoleh. Birokrasi bersih dan bebas KKN akan memperkecil kebocoran dan keborosan sumber daya untuk melaksanakan tugas dan fungsi kementerian. Sedangkan peningkatan kualitas pelayanan publik akan memberikan kepastian baik dari segi biaya maupun waktu, utamanya bagi para pemangku kepentingan. Sedangkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi akan memberikan penghematan sumber daya yang digunakan birokrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perbaikan Indikator Kinerja Utama dan penyempurnaan tatalaksana juga akan memberikan penghematan dalam bentuk peningkatan pelayanan berupa singkatnya waktu pelayanan bahkan biaya pelayanan yang lebih murah. Pengukuran penghematan yang diharapkan akan merupakan suatu kegiatan tersendiri, dan akan diprogramkan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk mengukur manfaat pelaksanaan reformasi birokrasi. Pembangunan model akan dilakukan di tahun 2012-2013 sebagai bagian dari pembangunan manajemen kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Adapun penghematan yang akan dievaluasi adalah: 1. Penghematan bagi para pemangku kepentingan, berupa penghematan waktu, biaya. 2. Penghematan bagi Direktorat Jenderal Bina Marga, berupa penghematan waktu, dana. 18


E. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN Secara garis besar rencana waktu pelaksanaan reformasi birokrasi akan dibagi menjadi: 1. Tahun 2011, Persiapan Pelaksanaan terdiri dari: a. Pembuatan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi. b. Persiapan Quick Win. c. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan. d. Penyiapan Job Grading. e. Internalisasi dan Sosialisasi Reformasi Birokrasi. 2. Tahun 2012, pelaksanaan Quick Win Bina Marga dan pelaksanaan kegiatan reformasi lainnya yang tidak mempunya quick win. 3. Tahun 2013 dan 2014, lanjutan pelaksanaan 26 kegiatan reformasi birokrasi. F. KRITERIA KEBERHASILAN Untuk menilai keberhasilan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Bina Marga secara internal akan ditinjau dari keberhasilan jangka pendek, yaitu keberhasilan di tahun 2012 dan keberhasilan jangka menengah yaitu pada tahun 2013 dan 2014. Kedua penilaian jangka pendek dan jangka menengah akan memetakan kontribusi keberhasilan reformasi birokrasi Bina Marga dalam mendukung tiga sasaran dan enam indikator keberhasilan reformasi birokrasi kementerian PU. 1. Dukungan Direktorat Jenderal Bina Marga terhadap keberhasilan mewujudkan sasaran dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi kementerian PU. Sasaran mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN pada tahun 2014 diukur melalui dua indikator keberhasilan. Indikator pertama adalah membaiknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yaitu dari base line tahun 2009 sebesar 2,8 menjadi 5,0 pada tahun 2004. Untuk mendukung indikator tersebut, kementerian PU melakukan kegiatan peningkatan operasionalisasi WBK , mengikuti program PIAK-KPK, dan melakukan penguatan pengawasan internal. Keberhasilan ketiga kegiatan tersebut menunjukkan keberhasilan kementerian mendukung sasaran dan indikator di atas. Indikator kedua dalam rangka sasaran mewujudkan birokrasi bersih dan bebas KKN adalah Opini BPK dengan target pada tahun 2014 semua instansi pusat telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kementerian PU pada tahun 2010 telah mendapat nilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Program kementerian PU mengenai Opini BPK menetapkan target laporan keuangan tahun 2012 untuk mendapat predikat WTP. Target yang optimis tersebut akan mendukung sasaran reformasi birokrasi nasional dalam pencapaian 100% peringkat WTP pada tahun 2014 untuk kementerian dan lembaga pusat. Sasaran kedua meningkatkan integritas pelayanan publik yaitu dari base line tahun 2009 sebesar 6,46 mejadi 8,0 pada tahun 2014. Dukungan terhadap sasaran ini adalah dengan 19


memprogramkan penetapan dan penerapan standar pelayanan dan target kinerja pelayanan yang diturunkan dari IKU kementerian PU. Pada tahun 2011 direncanakan dilakukan pemetaan standar pelayanan kementerian. Pada tahun yang sama akan ditetapkan standar pelayanan untuk melaksanakan quick win kementerian di tahun 2012. Pada tahun 2012 direncanakan telah ditetapkan 30% standar pelayanan, menjadi 60% pada tahun 2013, dan menjadi 100% pada tahun 2014. Program penerapan standar pelayanan pada tahun 2012 khusus untuk quick win. Pada tahun 2013 akan diterapkan 30% standar pelayanan, dan pada tahun 2014 mencapai 60% standar pelayanan yang diterapkan. Pada sasaran peringkat kemudahan berusaha kementerian PU akan meningkatkan kualitas pelayanan perijinan jasa konstruksi asing. Dukungan kepada sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dilakukan melalui program-program terkait dengan SDM, Organisasi dan Tatalaksana yang menjadi fokus program reformasi birokrasi. Tersedianya kuantitas dan kualitas SDM sesuai dengan beban kerja menjadi kriteria keberhasilan. Demikian pula tersedianya secara lengkap dan diterapkannya tatalaksana dan SOP dengan baik akan membuat kinerja organisasi meningkat secara signifikan. Selain itu, peningkatan nilai LAKIP juga berarti meningkatnya akuntabilitas kementerian PU. Target pada tahun 2012 dan 2013 mendapat peringkat B, dan ditargetkan mendapat peringkat A pada tahun 2014. 2. Keberhasian jangka pendek tahun 2012, keberhasilan pelaksanaan quick win. Keberhasilan mewujudkan rencana quick win Direktorat Jenderal Bina Marga pada tahun 2012 akan menjadi momentum strategis kelangsungan reformasi birokrasi Bina Marga. Kegagalan quick win dapat menjadi awal kegagalan reformasi birokrasi Bina Marga. Masyarakat dengan mudah mengatakan bahwa kementerian PU khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga gagal melaksanakan reformasi, karena gagal quick win-nya. Oleh karena itu menjadi perhatian utama Bina Marga untuk merencanakan quick win secara matang dan sesuai harapan pemangku kepentingan utama, serta merencanakan secara rasional sehingga memenuhi persyaratan bahwa rencana quick win implementable.

Quick win Direktorat Jenderal Bina Marga adalah penerapan standar Preservasi Jalan Terukur dengan target penambalan lubang jalan maksimum lima hari di jalan Pantura Jawa ruas Cikampek-Semarang. 3. Keberhasilan jangka menengah, tahun 2013 dan 2014. Keberhasilan pada tahun 2013 dan tahun 2014 diukur dari capaian Direktorat Jenderal Bina Marga terhadap 26 kegiatan reformasi yang direncanakan. Ukuran capaian kegiatan adalah realisasi rencana terhadap: Sasaran Perubahan, Kondisi yang ingin dicapai per-tahun, Target Kondisi tahun 2014. Pengukuran capaian sasaran menggunakan Indikator Pencapaian. Semua elemen penilaian keberhasilan dicantumkan pada Tabel......, pada halaman ....). Keberhasilan pada tingkatan program merupakan hasil penggabungan keberhasilan kegiatan di dalam programnya.

20


BAB I PENDAHULUAN a) Umum Roadmap reformasi birokrasi Ditjen. Bina Marga 2010-2014 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2015 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2101 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Penyusunan roadmap ini sebagai tindak lanjut ketentuan perpres di atas, bahwa pada tahun 2011, seluruh unit kerja ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi. Grand Design Reformasi Birokrasi ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi reformasi birokrasi “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, dengan pola pikir pencapaiannya seperti terlihat pada gambar 1. Visi tersebut adalah keputusan strategis birokrasi untuk memaksimalkan perannya guna mewujudkan visi pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Visi tersebut adalah “ Indonesia yang Maju Mandiri, Adil dan Makmur “. Untuk melaksanakan Grand Design 2010-2025 telah ditetapkan Roadmap Reformasi Birokrasi lima tahun pertama periode 2010 – 2014 dengan kondisi yang diinginkan pada tahun 2014 berupa penguatan empat hal sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2. Kualitas pelayanan publik; 3. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; 4. Profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur antarpusat, dan antara pusat dengan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Gambar1. Pola Pikir Pencapaian Visi Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 21


Ditjen. Bina Marga Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dimandatkan secara tegas untuk mewujudkan pembangunan infrastuktur berbasiskan penataan ruang, yang mencakup pembangunan infrastruktur Jalan dan jembatan yang berperan untuk mendukung distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun pembentuk struktur ruang wilayah. Peran infrastruktur Ditjen. Bina Marga sebagai pendorong perekonomian nasional dan juga sebagai salah satu kekuatan untuk meningkatkan daya saing di dunia internasional akan makin meningkat kinerjanya bila reformasi birokrasi di Indonesia direncanakan, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi serta diperbaiki secara profesional, berintegritas dan berkelanjutan.

b) Permasalahan Ditjen. Bina Marga i) Permasalahan Umum (1) Ditjen. Bina Marga Infrastruktur multisektor berciri outcome lintas sektor Infrastruktur jalan dan jembatan adalah merupakan hasil kegiatan sector / sub sektor sebagai derivasi dari sektor di atasnya. Dengan posisi tertentu tersebut (given position) memberikan ciri spesifik tugas dan fungsi Ditjen. Bina Marga yang bersifat multisektor. Konsekuensi sebagai Ditjen. Bina Marga multisektor tadi mewarnai outcome pelaksanaan misi, sasaran strategis dan indikator kegiatan utamanya. Posisi spesifik ini menuntut Ditjen. Bina Marga merumuskan outcome-nya secara tajam, agar terumuskan sistem akuntabilitas yang akuntabel. Sub sektor jalan Sebagai unsur pembentuk struktur ruang, maka sub sistem jalan yang tepat adalah berbasiskan penataan ruang. Dengan basis tersebut berarti berbagai kegiatan yang ditimbulkan oleh interaksi kawasan budi daya yang berupa pergerakan arus barang dan orang, sebagian gerakan tersebut menjadi beban jaringan jalan. Bagaimana sebagian beban tersebut terjadi sangat tergantung dari sistem logistiknya (hubungan produsen – konsumen ) dan sistem transportasinya. Transportasi darat saat ini didominasi oleh tranportasi jalan raya, hamper 90% gerakan tadi menggunakan jalan raya. Outcome jalan raya yang menjadi tanggungjawab Ditjen. Bina Marga merupakan fungsi dari kualitas output jalan, kondisi penggunaan dan pemanfaatan jalan serta kondisi penegakan aturan berlalulintas. Outcome tadi jelas bersifat lintas sektor, oleh karenanya reformasi dalam penyelenggaraan jalan akan tuntas bilamana merupakan bagian integral dari reformasi lalu lintas angkutan jalan raya.

(2) Pengguna Dana APBN tahun 2011 Terbesar. Infrastruktur Ditjen. Bina Marga sebagaimana diuraikan di atas memerlukan pembiayaan yang besar. Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur tersebut alokasi anggaran pembangunan tahun 2005 meningkat sebesar 376 % sampai saat ini. Besarnya kebutuhan pembiayaan sebanding dengan luas wilayah dan intensitas yang diperlukan untuk mendukung kepada sektor produksi dan distribusi barang serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Sebagai penggguna anggaran dan sebagai penyelenggara infrastruktur strategis sebagaimana dijelaskan diatas, Ditjen. Bina Marga melaksanakan pengelolaan anggaran melalui proses perencanaan, implementasi, dan pertanggungjawaban dengan permasalahan- permasalahannya sebagai berikut: 22


1. Perencanaan anggaran selama ini masih diwarnai pendekatan input sampai tahun 2009. Sejak tahun 2010, telah dilakukan restrukturisasi program yang lebih beririentasi kepada output dan outcome. Bersamaan dengan restrukturisasi program telah pula diterapkan Medium Term Expenditure Frameworks (MTEF). Perhitungan anggaran cara ini memungkinkan dilakukan perhitungan anggaran berbasis outcome yang dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian akan didapat hubungan yang jelas antara pembiayaan dengan IKU, program, kegiatan, output dan komponen kegiatan. 2. Audit internal maupun eksternal menunjukkan masih terjadinya kesalahan berulang antara lain meningkatnya pengelaran anggaran menjelang akhir tahun, masih terjadinya kelebihan pembayaran atas pekerjaan, ketidaksesuaian administratif pada pengeloalaan barang persediaan, kelemahan pencatatan aset, kesalahan memasukan mata anggaran yang seharusnya. 3. Dengan berlakunya performance based budgeting, belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh atas efektivitas anggaran untuk mencapai kinerja yang ditetapkan. Pada saat ini review Rencana Strategis Ditjen. Bina Marga telah dilakukan untuk memperjelas hubungan antara IKU dengan biaya yang dikeluarkan. Disamping itu masih diperlukan evaluasi atas kemanfaatan dan sinergi pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah. Dengan memeperhatikan ketiga permasalahan di atas, dalam rangka reformasi birokrasi ini diperlukan beberapa perbaikan dan peningkatan kapasitas kelembagaan antara lain: 1.

Menetapkan IKU yang sesuai dengan tugas dan fungsi untuk setiap satminkal dan menetapkan kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran kinerja;

2.

Menyiapkan sistem untuk mengukur efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan dalam mencapai sasaran IKU;

3.

Meningkatkan konsistensi penyusunan program jangka menengah dan KPJM samapai tingkat Balai dan Satker untuk mendukung pencapaian efektivitas dan efisienasi pelaksanaan program dan anggaran.

4.

Meningkatkan dan memperkuat struktur unit-unit yang memproses penyusunan, pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan dan asset.

(3) Permasalahan Birokrasi Menggaris bawahi penekanan Perpres nomor 81 Tahun 2010 di atas, bahwa birokrasi Indonesia menghadapai berbagai permasalahan utama birokrasi yang mencakup permasalahan organisasi, peraturan perundang- undangan, SDM Aparatur, kewenangan, pelayanan publik dan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set). Berbagai permasalahan tersebut berdampak pada kemudahan berusaha (doing business). Internasional Finance Corporation (IFC) menyatakan bahwa : “Indonesia belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Indonesia”. Data IFC pada tahun 2009 menetapkan Indonesia menempati peringkat doing business ke 122 dari 181 negara atau berada pada peringkat ke-6 dari 9 negara ASEAN. Pernyataan dari World Economic Forum (WEF) tentang “ the most probelmatic 23


factors for doing business “ baik di tahun 2009-2010 maupun tahun 2010-2011 menempatkan tidak efisiennya pemerintah menjadi persoalan pertama dalam kemudahan beruhahadari 15 persoalan yang harus ditangani. Yang kemudian juga memerlukan perhatian serius, ternyata pada periode tersebut inefisiensi birokrasi pemerintah, tidak mencukupinya infrastruktur, dan Korupsi menjadi tiga besar persoalan utama kemudahan berusaha. Dengan posisi Ditjen. Bina Marga sebagai penerima alokasi APBN terbesar pada tahun 2011 sebagaimana diuraikan di atas dan sebagai salah satu pembangun infrastruktur utama di bidang ekonomi, maka mau tidak mau Ditjen. Bina Marga memegang peran sentral dalam upaya meningkatkan kemudahan usaha di Indonesia. Berbagai persoalan birokrasi Ditjen. Bina Marga yang akan diuraikan ditujukan memberikan arah strategis bagaimana reformasi birokrasi yang akan dilakukan oleh Ditjen. Bina Marga.

(a) Masalah Pelayanan Publik Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penigkatan Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat menegaskan: “ Good Governance menuntut siapapun yang berperan dan peran apapun yang dijalankan dalam penyelenggaraan kepemerintahan dituntut untuk lebih berorientasi ke pelayanan pubik yang semakin baik “. Pada era reformasi birokrasi ini good governance tidak lagi dipandang sebagai keharusan karena ada desakan dari lingkungan strategis tetapi sudah ditempatkan sebagai kebutuhan organisasi untuk mempertahankan keberadaanya. Tanpa melaksanakan prinsip good governance setiap organisasi dipastikan akan terancam keberadaan dan keberlanjutannya. Orientasi pelayanan publik yang semakin baik adalah bertujuan pada terwujudnya pelayanan prima, yaitu “ Pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar pelayanan yangmemuaskandan sesuai denganharapan pemangku kepentingan atau melebihi harapan mereka “. Pelayanan publik selain memerlukan standar atau tolok ukur yang menjadi rujukan mutu pelayanan, juga secara prinsip harus fokus pada pemangku kepentingan, merupakan pelayanan nurani, diperbaiki berkelanjutan, dan memberdayakan pemangku kepentingan. Ditjen. Bina Marga telah menerbitkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), yaitu Permen PU No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu. SMM tersebut memberikan indikator pencapaian sampai dengan tahun 2014 digunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan pemerintahan daerah dalam perencanaan program pencapaian target SMM. Dalam rangka reformasi birokrasi dengan salah satu sasaran utamanya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, maka menjadi salah satu program utama Ditjen. Bina Marga untuk membangun dan menerapkan berbagai standar pelayanan Ditjen. Bina Marga sendiri yang diturunkan dari Indikator Kegiatan Utama (IKU) Ditjen. Bina Marga sesuai Permen PU Nomor 03/PRT/M/2010. Standar pelayanan tersebut sesuai dengan keterkaitan kegiatan program reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tantang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, halaman 8. Fokus standar pelayanan sebagaimana pada gambar 2 . di bawah ini yang mengambil contoh standar pelayanan jalan mantap.

24


Gambar2. Penetapan Standar Pelayanan dan Target Kinerja Layanan

(b) Masalah Kinerja Organisasi Evaluasi Kinerja Organisasi telah dilakukan oleh Ditjen. Bina Marga sesuai Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/19/ M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah. Evaluasi kinerja organisasi dilakukan terhadap delapan aspek yang dikelompokan menjadi tiga kelompok (gambar.3.), sebagai berikut: 1.

Kelompok Proses (46%): a.

Kepemimpinan (8%);

b.

Perencanaan Kinerja (12%);

c.

Manajemen Proses (8%)

d.

Organisasi (6%);

e.

Manajemen SDM (8%);

f.

Penganggaran (4%).

25


2.

Kelompok Sistem Informasi (9%): a. Pengukuran, analisis, dam manajemen informasi kinerja (9%).

Gambar3. Kerangka Penilian Kinerja Organisasi Dari kegiatan evaluasi yang dilakukan terhadap delapan aspek organisasi, diperoleh hasil berdasarkan Indeks Prestasi terdapat tiga aspek organisasi yang paling perlu mendapat perhatian adalah: 1. Manajemen SDM, nilai 2,3 2. Perencanaan Kinerja, nilai 2,4 3. Pencapaian Hasil, nilai 2,4. Sedangkan berdasarkan Nilai Komulatif terdapat Tiga nilai kinerja yang berada di bawah rata, yaitu: 1. Kepemimpinan 2. Perencanaan Kinerja 3. Manajemen SDM Dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja organisasi cara “referenced test” adalah baru pertama kali dilakukan di Ditjen. Bina Marga, maka diambil suatu pendekatan sederhana yaitu menggunakan nilai Indeks Prestasi yang dianggap lebih mendekati pemahaman para pengisi questioner dalam menjawab berbagai pertanyaan. Manajemen Proses mencakup tiga sub komponen yaitu: ketersediaan SOP, ketersediaan standar pelayanan minimal, dan manajemen pemberian pelayanan. Selanjutnya dalam komponen ini terdiri dari delapan unsur dari sub komponen. Manajemen SDM mencakup delapan sub-komponen, yaitu: perencanaan pegawai, rekruitmen pegawai, penempatan pegawai, pendidikan dan pelatihan, penilaian kinerja pegawai, pengembangan karir pegawai, system reward and punishment, dan pengembangan sistem informasi pegawai. Komponen ini mempunyai 19 unsur dari subkomponen. 26


Pengukuran, Analisis dan Manajemen Informasi Kinerja mencakup tiga sub komponen, yaitu: indikator, pengukuran & analisis kinerja organisasi; manajemen dan teknologi informasi; dan penyajian dan pengkomunikasian informasi kinerja. Komponen ini mempunyai 13 unsur sub-komponen. Selanjutnya informasi rinci hasil evaluasi kinerja organisasi terlihat pada tabel 1 dan gambar 4. Tabel1. Hasil Evaluasi Kinerja Organisasi Ditjen.

PROFILE KINERJA KOMPONEN

IP

NK

NK MAKS

GAP NK

KEPEMIMPINAN

2.7

5.42%

8%

2.58%

PERENCANAAN KINERJA

2.4

7.22%

12%

4.78%

ORGANISASI

2.7

4.12%

6%

1.88%

MANAJEMEN SDM

2.3

4.67%

8%

3.33%

PENGANGGARAN

2.6

2.62%

4%

1.38%

PENGUKURAN, ANALISIS, dan MJN INFO. KINERJA MANAJEMEN PROSES

2.6

5.77%

9%

3.23%

2.6

5.25%

8%

2.75%

PENCAPAIAN HASIL

2.4

4.50%

7.5%

3.00%

20.40 2.55

39.55% 4.94%

62.50% 7.81%

22.95% 2.87%

JUMLAH RATA-RATA

Gambar4.Profil Kinerja Ditjen. Bina Marga

27


(c) Masalah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih. Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia no. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, khususnya instruksi KELIMA: Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai program dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008 telah dilakukan “ Pencanangan Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kementerian PU “. Pencanangan tersebut dilakukan dalam rangka peringatan hari anti korupsi. Segera setelah pencanangan, pada tanggal 30 Desember tahun 2008 telah diterbitkan Permen PU Nomor: 21/PRT/M/2008 tentang Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Departemen Pekerjaan umum. Operasionalisasi WBKditujukanmenghilangkankebocorandankeborosan, menjaga mutu hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan, serta mencagah terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di lingkungan Ditjen. Bina Marga. Sasaran opeasionalisasi WBK adalah seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen. Bina Marga, dengan lingkupnya di bidang penyusunan program dan pengalokasian anggaran serta pelaksanaan pengawasan dan pengadaan barang /jasa. Kegiatan WBK menliputi: 1. Melaksanakan sumpah jabatan secara konsisten sesuai dengan berita acara yang telah ditandatangani. 2. Penegakan disiplin pegawai. 3. Efisiensi alokasi dan penggunaan aggaran. 4. Penerapan ketentuan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa. 5. Pelayanan Prima. 6. Meningkatkan pelaksanaan sumpah jabatn bagi seluruh jajaran pejabat di bawahnya. 7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasionalisasi WBK. Selanjutnya dalam road map reformasi birokrasi Ditjen. Bina Marga tahun 2010 – 2015, kegiatan WBK akan menjadi salah satu program yang secara langsung akan mendukung sasaran reformasi birokrasi mewujudan birokrasi yang bersih dan bebas KKN. Dengan dioperasionalkanya WBK di lingkungan Ditjen. Bina Marga akan memperkecil berbagai risiko negatif di Ditjen. Bina Marga yang pada tahun 2011 menjadi pengguna dana APBN terbesar di Kementerian PU. Komisi Pemberantasan Korupsi dimulai pada tahun 2008 sampai sekarang melakukan kajian di unit kerja direktorat jenderal Bina Marga yang selalu menjadi pengguna anggaran di kementerian PU. KPK memandang perlu melakukan kajian sistem penyelenggaraan jalan nasional dalam upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelenggaraan jalan nasional. Direktorat jenderal Bina Marga yang tugasnya menyelenggarakan jalan nasional sangat strategis, pada tahun 2005 masih menggunakan anggaran sebesar Rp. 6,02 trilyun, tetapi pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 28,70 trilyunatau selama 6 tahun meningkat meningkat sangat besar yaitu 476% (gambar. 5 ).

28


Gambar 5. Alokasi Dana APBN Ditjen Bina Marga 2005 - 2011

d) Langkah-Langkah Pembenahan Berbagai permasalahan yang diuraikan diatas memberikan gambaran spesifik Ditjen. Bina Marga. Ditjen. Bina Marga penyedia infrastruktur jalan. Ditjen. Bina Marga yang outcome-nya lintas sektor. Ditjen. Bina Marga yang pada tahun 2011 menggunakan dana APBN terbesar. Ditjen. Bina Marga yang berperan besar meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Dalam rangka meningkatkan pencapaian sasaran strategis Ditjen. Bina Marga yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), maka melalui agenda reformasi birokrasi akan mewujudkan peningkatan dimaksud. Langkah pembenahan dalam reformasi birokrasi haruslah memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja Ditjen. Bina Marga. Langkah pembenahan juga akan mewujudkan kondisi birokrasi yang diinginkan pada tahun 2014 dan tahun 2025 sebagaimana pada gambar 3 di bawah. Sesuai sasaran reformasi birokrasi, maka pembenahan akan fokus mendukung tiga sasaran tersebut yaitu peningkatan pelayanan infrastuktur Ditjen. Bina Marga, peningkatan manajemen SDM aparatur, dan mewujudkan birokrasin bersih dan bebas KKN.

Gambar6. Kondisi Birokrasi yang Diinginkan 29


i) Pembenahan pelayanan infrastruktur Ditjen. Bina Marga Pembenahan pelayanan infrastruktur Ditjen. Bina Marga akan berdimensi jangka pendek yang bersifat mendesak (tahun 2012) , jangka menengah (tahun 2012 – 2014) dan jangka panjang (2012 – 2015). Dalam jangka pendek difokuskan untuk merespons burning issues yang menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan antara lain terhadap persoalan kerusakan jalan pantura jawa. Respons jangka pendek menggunakan mekanisme quick win dapat berupa pelayanan fisik, pelayanan informasi ataupun pelayanan fasilitasi dan kordinasi. Pada prinsipnya respon jangka pendek yang dilakukan menggunakan mekanisme quick win diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas, reputasi dan kepercayaan terhadap Ditjen. Bina Marga di mata para pemangku kepentingan. Untuk jangka menengah akan ditetapkan berbagai Standar Pelayanan dan Target Kinerja Pelayanan Ditjen. Bina Marga yang diturunkan dari IKU-nya. Penetapan standar pelayanan kemudian untuk diterapkan dan dievaluasi guna memberikan tindakan perbaikan. hasil evaluasi tersebut akan memberi upan balik terhadap kebutuhan kapasitas dan akuntabilitas unit kerja pelayanan, dan juga memberikan masukan bagaimana merumuskan IKU Ditjen. Bina Marga yang makin baik. Upaya-upaya jangka pendek dan menengah saja tidak cukup untuk membuat Ditjen. Bina Marga mewujudkan IKU-nya secara efektif dan efisien. Kondisi ini disebabkan sifat Ditjen. Bina Marga yang multi sektor dan juga outcomenya lintas sektor. Dalam jangka panjang sangat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang terpadu. Sebagai contoh sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlunya dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ). Forum tersebut berfungsi untuk menyinergiskan tugas dan fungsi setiap instansi penyelenggara LLAJ dalam rangka : menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum. FLLAJ bertugas melakukan kordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ yang memerlukan keterpaduan dala merencanakan dan menyelesaikan masalah LLAJ. Keanggotaan FLLAJ terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat. ii) Pembenahan Database Pegawai Database pegawai yang berisi data tentang penilaian kinerja pegawai, pengembangan karir, asesmen kompetensi individu, rekruitmen dan seleksi, dan pendidikan pelatihan berbasis kompetensi. Pada saat ini data yang ada baru pada taraf administrasi kepegawaian. Pembangunan data base bagi keperluan manajemen SDM sifatnya berjangka panjang. Prioritas jangka pendek pembenahan dilakukan terkait dengan program reformasi birokrasi adalah tentang Penilaian Kinerja Pegawai. Hal ini terutama terkait dengan salah satu sasaran reformasi birokrasi adalah “Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi”, khususnya setiap pegawai dituntut mempertanggungjawabkan tunjangan kinerja yang akan diterimanya. Dalam jangka menengah dan panjang akan dilakukan pembenahan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

30


Gambar7. Data Base Pegawai iii) Pembenahan Tata Kelola Yang Baik Dan Pemerintahan Yang Bersih Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih pembenahan yang sedang dilakukan adalah dengan mengukur upaya mewujudkan tata kelola yang baik dan pemeritahan yang bersih. Oleh karena itu pada tahun 2011 Ditjen. Bina Marga telah mengikuti PIAK ( Penilaian Inisiatif Anti Korupsi). PIAK adalah alat ukur dalam menilai kemajuan Ditjen. Bina Marga untuk mengembangkan upaya pemberantasan korupsinya. PIAK akan mengukur apakah Ditjen. Bina Marga telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungan Ditjen. Bina Marga. PIAK diteapkan untuk dilaksanakan di Direktorat Jenderal Bina Marga. Masih dalam jangka pendek, upaya pembenahan juga dilakukan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa di kegiatan-kegiatan utama, antara lain di Kegiatan Jalan di Pantura Jawa. Pembenahan jangka menengah dan panjang diarahan untuk melakukan penguatan pengawasan internal.

31


BAB II KOORDINASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI A. Pencapaian Program dan Kegiatan RB s.d. Tahun 2010 Pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen. Bina Marga yang mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2009. Namun hingga ahir tahun 2010 dokumen usulan reformasi birokrasi belum dapat diselesaikan dengan sempurna. Sehingga seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dokumen yang telah disusun disesuaikan dengan pedoman tersebut. Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap setiap program dan kegiatan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan sampai tahun 2010, dapat diketahui bahwa hampir semua program dan kegiatan telah dilaksanakan walaupun belum optimal sebagaimana diuraikan dalam tabel Pencapaian Program dan Kegiatan RB Tahun 2010 terlampir. Dengan demikian upaya yang harus dilakukan terhadap program dan kegiatan RB yang telah dilaksanakan namun belum optimal adalah dengan upaya melengkapi, mendokumentasikan serta melegalisasikan konsep yang telah dimiliki. Upaya tersebut selanjutnya akan menjadi program dan kegiatan RB kedepan yang dituangkan dalam road map reformasi birokrasi Ditjen. Bina Marga tahun 2011-2014. Tabel Pencapaian Program dan Kegiatan RB Tahun 2010 NO A

PROGRAM DAN KEGIATAN RB Manajemen Perubahan A.1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan

A.2. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Ditjen. Bina Marga

A.3. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

TINGKAT PENYELESAIAN TAHUN 2010 Ditjen. Bina Marga telah membentuk Tim Persiapan Reformasi Birokrasi tahun 2010. Tim Manajemen Perubahan belum terbentuk. Dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi belum tersedia. Beberapa dokumen pendukung telah dihasilkan antara lain Naskah Akademis RB, Permen PU No 04/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu dan Buku Budaya Kerja PNS PU. Sosialisasi dilakukan secara parsial.

32


NO B

C

PROGRAM DAN KEGIATAN RB TINGKAT PENYELESAIAN TAHUN 2010 Penataan Peraturan dan Perundangan-Undangan Penataan berbagai peraturan perundang- Reformasi UU bidang PU dan Penataan Ruang undangan yang dikeluarkan/diterbitkan mulai dilakukan pada periode 2004-2009 oleh Ditjen. Bina Marga meliputi UU SDA, UU Jalan, UU Penataan Ruang, UU Pengelolaan Sampah dan UU Bangunan Gedung serta peraturan pelaksanaannya dan peraturan menteri yang mendukung perbaikan sistem manajemen internal.

Penataan dan Penguatan Organisasi C.1. Restrukturisasi/ penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Ditjen. Bina Marga C.2. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat

D

Penataan Tatalaksana D.1. Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi D.2. Pembangunana tau Pengembangan e- government

E

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur E.1 Penataan sistem rekrutmen pegawai E.2. Analisis Jabatan

E.3. Evaluasi Jabatan

E.4. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan E.5. Assessment Individu berdasarkan kompetensi E.6. Penerapan system penilaian kinerja individu E.7. Pembangunan/ Pengembangan database pegawai E.8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi

Permen PU 08/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU dan 21/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PU. Penguatan sistem penyelenggaraan administrasi dan layanan kepada masyarakat melalui penataan organisasi, tatalaksana dan SDM.

Ketatalaksanaan berbasis Standar SNI- ISO 9001-2000 yang ditetapkan dalam Permen PU No 04/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu. Penerapan sistem e-procurement, emonitoring,dan e-recruitmen.

Seleksi administrasi penerimaan CPNS dilakukan secara online sejak tahun 2008. Analisa jabatan mengacu pada Permen PU No. 01/PRT/M/2008 untuk disesuaikan dengan Permen PU 08/PRT/M/2010 dan Permen PU 21/PRT/M/2010. Job Grading telah disusun mengacu pada Permen PU No. 01/PRT/M/2008 dan perlu disesuaikan dengan Permen 08/PRT/ M/2010 dan Permen 21/PRT/M/2010. Konsep kompetensi jabatan struktural dan fungsional telah disusun untuk ditetapkan pada tahun 2011 Assessment individu telah dilakukan secara parsial dengan menggunakan standar yang berbeda. Penilaian kinerja individu masih menggunakan DP3. SIMKA Kemen PU masih berupa database kepegawaian belum dikembangkan sebagai program pengembangan SDM. Program diklat telah dilaksanakan, ke depan perlu dipertajam berbasis kompetensi.

33


NO

PROGRAM DAN KEGIATAN RB

F

Penguatan Pengawasan F.1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Ditjen. Bina Marga. F.2. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting.

G

TINGKAT PENYELESAIAN TAHUN 2010 Sistem dan contoh aplikasi peta resiko sudah tersedia untuk 2010. Direncanakan mulai 2011 direplikasikan oleh masing- masing satminkal setiap tahunnya. Telah tersedia Auditor di Itjen dan Auditor internal di unit-unit kerja yang telah memiliki sertifikat ISO 9001.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja G.1. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

G.2. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi.

G.3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Ditjen. Bina Marga.

Telah dilakukan penguatan akuntabilitas kinerja melalui pengembangan kriteria evaluasi, pelatihan dan workshop, penetapan pedoman Sistem Pengendalian Intern. Sudah dikembangkan konsep sistem manajemen kinerja, dengan menggunakan instrumen yang telah dimiliki dalam rangka penerapan SMM. Telah dimiliki indikator kinerja utama Ditjen. Bina Marga yang ditetapkan dengan Permen 03/PRT/M/2010.

B. Rencana Program dan Kegiatan RB 2011-2014 i) Rencana Tahun 2011 (1) Persiapan Rencana Quick Win Upaya mewujudkan program dan kegiatan reformasi birokrasi di Ditjen. Bina Marga memerlukan waktu dan upaya yang sungguh-sungguh untuk merealisasikannya. Kendala cara pandang individu pegawai, budaya kerja organisasi yang resisten terhadap perubahan, rentang kendali organisasi Ditjen. Bina Marga yang besar serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan infrastruktur Ditjen. Bina Marga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Ditjen. Bina Marga. Solusi yang harus dibangun adalah dengan membangun kepercayaan masyarakat (public trust building) terhadap penyelenggaraan penyediaan infrastruktur Ditjen. Bina Marga terlebih dahulu sambil melakukan penguatan internal. Manfaat yang diberikan adalah berupa pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang memerlukan pelayanan cepat, mudah, dan terjangkau. Solusi yang ditawarkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen. Bina Marga adalah menyiapkan pelaksanaan kegiatan bidang Ditjen. Bina Marga yang dapat dijadikan program quick wins. yaitu pelaksanaan kegiatan unggulan yang dipilih dari program yang terdapat dalam road map Ditjen. Bina Marga 2010-2014 dan mempunyai daya ungkit (key leverage) yang terkait dengan perbaikan pada produk utama (core business) Ditjen. Bina Marga. Pelaksanaan kegiatan unggulan calon program quick wins adalah yang dapat dengan mudah terlihat serta manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pelanggan utama maupun pemangku kepentingan (stake holders) Ditjen. Bina Marga. Sehubungan dengan itu, langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan pada 34


tahun 2011 adalah menetapkan kegiatan program quick wins yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 melalui kegiatan- kegiatan: a. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Program quick wins; b. Penyusunan rencana dan jadwal kerja serta target penyelesaian dan penyusunan anggaran; c. Menyusun dan menetapkan metode monitoring dan evaluasi pelaksanaan quick wins sertamekanisme pelaporan pelaksanaan quick wins; d. Menetetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang akan menjadi sasaran yang ingin dicapai, menetapkan target program quick wins serta menentukan ukuran kualitas dari target yang ditentukan; dan e. Melengkapi seluruh kebutuhan komponen pelaksanaan quick wins pada 9 program dan 27 kegiatan reformasi birokrasi. Program quick wins Ditjen. Bina Marga yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 dan persiapannya dilakukan pada tahun 2011 meliputi Penanganan Lubang Jalan Terukur di Pantura Jawa; Penerapan ISO 9001:2008 pada Proses Penerimaan Pegawai dan beberapa kegiatan lainnya yang akan diuraikan pada Kelengkapan Informasi Quick Wins sebagaimana pada lampiran. Melalui quick wins diharapkan didapatkan momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk mengawal dan memandu pelaksanaan Quick wins Kementerian PAN dan RB telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Quick wins. Berdasarkan pedoman yang telah dikeluarkan tersebut, Ditjen. Bina Marga telah melakukan rangkaian proses pelaksanaan quick wins, yang secara lengkap terdapat dalam lampiran kelengkapan informasi quick wins Ditjen. Bina Marga. Dalam Informasi Kelengkapan mencakup 5 hal yaitu Proses penentuan program, kegiatan, target dari Quick wins, matrik keterkaitan antar kegiatan quick wins, rencana aksi quick wins, sasaran quick wins tahun 2012-2014 dan Jadwal persiapan rencana, implementasi, monitoring quick wins. Ditjen. Bina Marga dalam proses pelaksanaan Quick Wins ini berawal dari usulan Quick wins seperti kesepakatan-kesepakatan dengan memunculkan Penanganan Lubang Jalan Terukur Di Pantura Jawa. Prioritas quick wins Ditjen. Bina Marga ini masih dalam koridor program Revormasi birokrasi, yaitu: Program peningkatan pelayanan public untuk empat pertama quick wins Ditjen. Bina Marga dan Program system manajemen SDM aparatur untuk quick wins terakhir. Sebagai tidak lanjut dari penetapan prioritas quick win Ditjen. Bina Marga, perlu dilakukan langkah-langkah dalam pelaksanaan quick wins. Berdasarkan pedoman Permen PAN/13/2011 langkah-langkah dalam pelaksanaan quick wins di bagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap Implementasi monitoring dan evaluasi. Untuk prioritas quick wins Ditjen. Bina Marga telah mempunyai tahap persiapan. Pada tahap persiapan difokuskan pada tahun 2011. Pada tahun ini quick wins akan melakukan beberapa aktivitas yaitu : (i) Pembentukan tim kerja QW; (ii) Indentifikasi pemangku kepentingan; (iii) Indentifikasi Output/keluaran utama, Indentifikasi harapan pemangku, Penilaiaan Kinerja saat ini; (iv) Peningkatan kinerja; (v) Penyiapan sumber daya; Penetapan quick wins; (vi) Penyusunan standar pelayanan quick win; (vii) Penetapan standar pelayanan quick wins; (viii) Penguatan Organisasi; Penyusunan anggaran; (ix) Penetapan metode monev; dan (x) Mekanisme pelaporan pelaksanaan QW. Dari semua tahapan persiapan quick wins yang akan dilakukan pada tahun 2011, keluaran yang dihasilkan dari tahapan persiapan tersebut tim kerja quick wins terbentuk, 35


pemangku kepentingan dikenali, IKU ( indicator kinerja utama) terpilih, harapan pemangku diketahui, tingkat kinerja saat ini diketahui, upaya peningkatan kinerja ditetapkan, pemenuhan sumber daya sesuai kebutuhan, legalisasi quick wins ditetapkan, standar pelayanan quick wins yang disyahkan, adanya organisasi yang kuat untuk menjalankan quick wins, komitmen anggaran sesuai kebutuhan dan tersedianya mekanisme pelaporan.

Rencana Persiapan Tahun 2011 Quick win Ditjen. Bina Marga yaitu Penanganan Lubang Jalan Terukur Di Pantura dimana Setiap Quick Win memiliki tahapan pelaksanaan sebagai berikut: Jawa, Pembentukan tim kerja QW; Indentifikasi pemangku kepentingan; Indentifikasi Output/keluaran utama; Indentifikasi harapan pemangku ; Penilaiaan Kinerja saat ini; Peningkatan kinerja ; Penyiapan sumber daya; Penetapan quick wins; Penyusunan standar pelayanan quick win; Penetapan standar pelayanan quick wins; Penguatan Organisasi; Penyusunan anggaran; Penetapan metode monev; Mekanisme pelaporan pelaksanaan QW.

(2) Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan Reformasi birokrasi Ditjen. Bina Marga menuntut perubahan besar dalam birokrasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum melalui penataan organisasi, tatalaksana, peraturan perundangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik serta perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set). Melalui reformasi birokrasi tersebut diharapkan Ditjen. Bina Marga dapat memberikan kontribusi nyata yang lebih optimal pada pencapaian kinerja pemerintah dan pembangunan nasional dan daerah. Pelaksanaan reformasi birokrasi menuntut perubahan secara menyeluruh di Ditjen. Bina Marga dan akan dihadapi beragam oleh para pemangku kepentingan. Untuk itu, agar refomasi birokrasi dapat berlangsung sesuai harapan, maka konsep perubahan harus dapat dikelola secara holistik, terstruktur dan berorientasi hasil. Hal ini akan sangat membantu organisasi, tim kerja dan para pegawai di dalamnya dalam menjalani “masa transisi” menuju kondisi birokrasi yang diinginkan. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan dapat digunakan untuk mengantarkan proses perubahan yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dalam mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Jika Ditjen. Bina Marga pada tahun 2012 diharapkan masuk jajaran Ditjen. Bina Marga yang telah melaksanakan program reformasi birokrasi, maka konsep manajemen prubahan harus sudah diselesaikan pada tahun 2011.

36


(3) Penyusunan Manajemen Kinerja Metode Penilaian Kinerja merupakan salah satu langkah operasional dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan pekerjaan struktur organisasi beserta individu dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasinya. Keberhasilan organisasi dalam mencapai targetnya dapat diterjemahkan dalam Key Result Indicator, sedangkan kinerja individu di dalamnya diukur melalui Key Performance Indicator. Pada tahun 2011, telah ditetap Indikator Kinerja Utama Kementerian sebanyak 36 IKU yang tersebar ke dalam tugas dan tanggung jawab seluruh direktorat/sector di lingkungan Ditjen. Bina Marga. IKU tersebut digunakan sebagai panduan arah, dimana pengukuran keberhasilan pada setiap sector ditentukan dan ditetapkan indikatornya. Penilaian Kinerja terhadap IKU tersebut akan meliputi aspek output/outcomes, prosentase capaian, administrasi laporan keuangan, dan asas kemanfaatan yang semuanya akan terangkum dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Sementara itu, untuk penilaian Kinerja Individu, yang sampai saat ini masih menggunakan mekanisme Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), akan segera diganti dengan SKI (Sasaran Kerja Individu) dimana rentang dan content pengukurannya dianggap oleh berberapa kalangan dapat menghasilkan penilaian yang lebih obyektif dan terukur. Proses penyusunan SKI ini masih terus bergulir dalam konteks pengkajian di tingkat Ditjen. Bina Marga yang diperkuat oleh praktisi yang berasal dari professional. Dengan diterapkannya SKI ini, nantinya proses penilaian kinerja individu akan memiliki mekanisme/system tersendiri dimana keberhasilan individu dalam menjalankan fungsinya akan dinilai dari prestasi dan perilakunya sesuai bobot masing-masing. Rentang penilaian terhadap SKI ini pun memiliki potensi untuk memperlebar rentang penilai, dimana keterwakilan unsure superordinate, peer, subordinate dan stakeholders menjadi keharusan.

(4) Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Sosialisasi adalah sebuah proses mempelajari dan menghayati norma serta perilaku yang selaras dengan manajemen perubahan karena reformansi birokrasi. Dalam sosialisaisi akan melalui proses sosilalisasi dimana manajemen perubahan reformasi birokrasi akan terjadi proses penyesuaian diri atau adaptasi terhadap perubahan akan akan dilakukan. Adaptasi yang ini berlaku baik terhadap individu maupun kelompok atau organisasi. Internalisasi adalah proses norma- norma yang mencakup norma-norma manajemen perubahan akibat terjadinya reformasi birokrasi. Norman-norma ini tidak saja berlaku bagi organisasi tapi mungkin dapat mendarah daging dalam jiwa anggota. Sosialisasi dan internalisasi salah satu kegiatan manajemen perubahan reformasi birokrasi. Rencana Tahun 2011 pada kegiatan sosialisasi dan internalisasi dalam manajemen perubahan akan dilakukan pembuatan pedoman dan modul pelaksanan sosialisasi dan internalisasi. Pedoman dan modul sosialisasi dan internalisasai dalam manajemen perubahan Reformasi birokrasi, mencakup perubahan dalam : 1. Organisasi 2. Tatalaksana 3. Peraturan-perundang-undangan 4. SDM Aparatur 5. Pengawasan 6. Akuntabilitas 7. Pelayanan Publik. Melalui sosialisasi ini akan terbagun kesamaan komitmen, konsitenso serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh 37


tingkatan pegawai danorganisasi Ditjen. Bina Marga.

ii) Rencana Tahun 2012-2014 Melalui kegiatan Implementasi, dapat dilihat keterkaitan antara aktifitas-aktivitas dalam quick wins dan dilakukan mengikuti tahapan- tahapan yang dikembangkan oleh quick wins Ditjen. Bina Marga. Dalam implementasi setiap quik wins di Ditjen. Bina Marga dapat dibantu oleh tenaga ahli (konsultan). Kegiatan monitoring dilakukan untuk mendapatkan informasi yang setepat-tepatnya terhadap pelaksanaan/implementasi aktivitas persiapan quick wins. Juga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan aktivitas dikaitkan dengan rencana persiapan yang sudah disusun. Aktivitas/ aktivitas ini meliputi memeriksa dan mencatat keadaaan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung. Sasaran monitoring terciptanya transparansi dalam proses pelaksanaan program dan memperbaiki proses pelaksanaan. Dalam monitoring ini yang perlu diperhatikan adalah indicator penilaiaan, mekanisme dan analisis data monitoring akan berbeda setiap quick win Kementrian pekerjaaan umum. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaiaan pelaksanaan quick wins dan tujuan persiapan quickwin yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan memberikan penilaiaan dari hasil kegiatan/aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan evaluasi tim evaluasi dan metoda evaluasi ( instrument, indicator, mekanisme, analisis, pelaporan) Perbaikan dari Quick Wins dilakukan berdasarkan hasil dari monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan. Jika hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan diperlukan perbaikan maka quick yang telah dilakukan

(1) Implementasi, Monev dan Perbaikan Quick Win Untuk program peningkatan kualitas pelayanan publik Ditjen Bina Marga dengan quick win Penanganan Lubang Jalan Terukur Di Pantura Jawa yang direncanakan dilaksanakan mulai bulan pertama tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2014, monitoring dilaksanakan sepanjang tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 dan 2014 dilakukan pada bulan april, juli dan oktober. Evaluasi dilaksanakan pada tahun 2012 bulan Januari, April, Juli, Oktober dan Desember, kemudian pada tahun 2013 dilaksanakan pada bulan april sampai mei, bulan juli sampai agustus dan bulan november sampai desember. Pada tahun 2014 dilaksanakan Juli sampai Agustus dan bula.n November sampai Desember. Implementasi, Monitoring-evaluasi dan Perbaikan Quick ini merupakan kelanjutan tahapan kedua dari langkah-langkah pelaksanaan quick wins. Quick wins Ditjen. Bina Marga pada tahun 2012 melaksanakan tahap kedua dari langkah-langkah pelaksanaan quick wins yaitu implementasi, monitoring-evaluasi dan perbaikkan quick wins. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada tahap ini meliputi : 1. Launcing kepada pemangku kepentingan, 2. Pelaksanaan Penerapan, 3. Monitoring, 4. Evaluasi dan 5. Tindakan Perbaikan. Adapun keluaran dari tahap ini adalah pemangku kepentingan memahami quick wins, terlaksananya quick wins, terlaksananya monitoring dan evaluasi serta adannya tidak perbaikan bila diperlukan. 38


Melalui kegiatan Implementasi, dapat dilihat keterkaitan antara aktifitas-aktivitas dalam quick wins dan dilakukan mengikuti tahapan- tahapan yang dikembangkan oleh quick wins Ditjen. Bina Marga. Dalam implementasi setiap quik wins di Ditjen. Bina Marga dapat dibantu oleh tenaga ahli (konsultan). Kegiatan monitoring dilakukan untuk mendapatkan informasi yang setepat-tepatnya terhadap pelaksanaan/implementasi aktivitas persiapan quick wins. Juga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan aktivitas dikaitkan dengan rencana persiapan yang sudah disusun. Aktivitas/ aktivitas ini meliputi memeriksa dan mencatat keadaaan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung. Sasaran monitoring terciptanya transparansi dalam proses pelaksanaan program dan memperbaiki proses pelaksanaan. Dalam monitoring ini yang perlu diperhatikan adalah indicator penilaiaan, mekanisme dan analisis data monitoring akan berbeda setiap quick win Kementrian pekerjaaan umum. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaiaan pelaksanaan quick wins dan tujuan persiapan quickwin yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan memberikan penilaiaan dari hasil kegiatan/aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan evaluasi tim evaluasi dan metoda evaluasi ( instrument, indicator, mekanisme, analisis, pelaporan) Perbaikan dari Quick Wins dilakukan berdasarkan hasil dari monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan. Jika hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan diperlukan perbaikan maka quick yang telah dilakukan akan di perbaiki. Tahap Implementasi, monitoring dan perbaikan Quick win pada Ditjen. Bina Marga dilakukan sesuai dengan quick wins yang telah direncanakan. Quick wins tersebut akan diperoleh hasil laporan karateristik yang berbeda baik dalam proses implementasi, dan metoda (instrument, indicator, mekanisme, analisis, pelaporan) dalam monitoring dan evaluasi. Implementasi, Monitoring-evaluasi Quik wins quick wins Ditjen. Bina Marga ada beberapa perbedaan. Secara lengkap dilakukan:

Quick win: Penanganan Lubang Jalan Terukur Di Pantura Jawa • Pelaksanaan dilakukan mulai bulan kedua sampai dengan bulan ke 12 • Monitoring dilakukan selama 4 kali, dilakukan mulai dari bulan 3 , kemudian bulan ke 6, 9 dan bulan ke 12. • Evaluasi dilakukan mulai bulan ke 4, kemudian bulan ke 7, kemudian 9 dan 10 serta terakhir pada bulan ke 12. • Tindakan perbaikan perbaikan dilakukan pada bulan ke 4, ke 7 dan bulan ke 10.

(2) Implementasi, Monev dan Perbaikan 9 Program 27 Kegiatan RB Implementasi dan monev harus dilakukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen. Bina Marga sebagai bagian dari proses pelaksanaan RB. Untuk setiap program dan kegiatan yang ada dalam RB terdapat implementasi dan monev yang berbeda-beda. Pertama, implementasi terdiri atas persiapan dan implementasi sistem. Tahap persiapan Program Manajemen Perubahan (A) Kegiatan pembentukan tim manajemen perubahan (A.1) meliputi distribusi SK Tim Manajemen Perubahan dan Konsolidasi Anggota tim Manajemen Perubahan. Sedangkan tahap implementasi sistem meliputi Pertemuan Berkala Anggota Tim, Penajaman Pembagian Pelaksanaan Kerja dan 39


Review Berkala dengan output Implementasi tugas dan fungsi Tim. Tahap persiapan Kegiatan Penyusunan strategi manajemen perubahan dan manajemen komunikasi (A.2) meliputi Konsolidasi strategi dan Penetapan Strategi Manajemen Perubahan dan Komunikasi dengan implementasi sistem: Pembentukan kelembagaan perubahan, Penetapan prioritas pelaksanaan dan Pelaksanaan strategi perubahan dan komunikasi. Tahap persiapan Kegiatan Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka RB (A.3) meliputi Konsolidasi Rencana Sosialisasi dan Memastikan kelengkapan sarana, prasarana, dan instrumen/bahan sosialisasi dan internalisasi. Sedangkan tahap implementasi sistem meliputi pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi, Pengelolaan Resistensi dan Penguatan Visi Bersama dan Team Building. Persiapan program Penataan Peraturan Perundang-undangan (B) kegiatan Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Ditjen. Bina Marga (B.1) terdiri atas Kordinasi Tim (internalisasi KAK) dan Penyusunan Strategi Pelaksanaan Sistem, sedangkan implementasinya mencakup Kajian hukum terhadap substansi peraturan perundang-undangan; Pemetaan hasil kajian hukum dan benchmarking; Penyusunan dan/atau revisi peraturan perundang- undangan dan Sosialisasi dan Internalisasi. Untuk Program Penataan Dan Penguatan Organisasi (C) Kegiatan Restrukturisasi/Penataan Tugas Dan Fungsi Unit Kerja Pada Ditjen. Bina Marga (C.1) tahap persiapan implementasi program meliputi Penelaahan peraturan dan perundangan sektor; dan Perumusan kewenangan berdasarkan peraturan perundangan. Sedangkan tahap implementasi sistem meliputi Penyusunan Naskah Akademis, Penyusunan Tugas dan fungsi dan Finalisasi. Tahap persiapan Kegiatan Penguatan Unit Kerja Yang Menangani Ortala, Pelayanan Publik, Kepegawaian Dan Diklat (C.2) terdiri atas Inventarisasi kebutuhan organisasi dan tata kerja unit kerja kepegawaian dan ortala, pelayanan publik dan kediklatan; dan Penetapan kesenjangan dengan organisasi dan tata kerja kepegawaian dan ortala, pelayanan publik dan kediklatan yang ada dengan implementasi sistem: Pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja kepegawaian dan Ortala, pelayanan publik dan kediklatan; Pengembangan dan pengadaan fasilitas kerja penunjang aspek Kepegawaian dan Ortala, pelayanan publik dan kediklatan; Pengembangan dan pelatihan tenaga/ SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja aspek Kepegawaian & Ortala, pelayanan publik dan diklat. Untuk Program Penataan dan Penguatan Organisasi (D) Kegiatan Penyusunan Sop Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi (D.1) tahap persiapan implementasi program meliputi Penyusunan Pedoman Penyusunan Tatalaksana dan Penyusunan Pedoman Penyusunan SOP. Sedangkan tahap Implementasi Sistem Meliputi Penyusunan Tatalaksana - Level Ditjen. Bina Marga, Penyusunan SOP - Level Ditjen. Bina Marga, dan Penyusunan Tatalaksana/ SOP - Level Unit Kerja. Untuk kegiatan Pembangunan atau Pengembangan E Government (D.2) tahap persiapannya meliputi Pengadaan Perangkat Keras dan Jaringan; dan Pengadaan Perangkat Lunak dan Sistem Jaringan dengan Implementasi Sistem: Pengadaan Sistem Information Desk; Pengadaan Dan Pengembangan Sistem Aplikasi E-Gov; dan Sosialisasi Sistem Aplikasi. Untuk Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (E) Kegiatan Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai (E.1) tahap persiapan implementasi program meliputi Koordinasi Tim Pengadaan dan Pengarah, serta pihak ketiga; dan Penugasan dan Pembagian Tugas Tim Pengadaan. Sedangkan tahap implementasi sistem meliputi Penyusunan Naskah Akademis, Penyusunan Tugas dan fungsi dan Finalisasi. Untuk Kegiatan Analisis Jabatan (E.2) tahap persiapan implementasi program meliputi Kordinasi Biro Kepegawaian dengan Tim Satminkal dan Evaluasi hasil koordinasi dengan implementasi sistem: Penyusunan Analisa Jabatan dan Sosialisasi dan 40


Internalisasi. Untuk Kegiatan Evaluasi Jabatan (E.3), persiapan implementasi terdiri atas: Kordinasi Bagian Kepegawaian dan Ortala dengan Tim Unit kerja dan Evaluasi hasil koordinasi dengan implementasi sistem: Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Sosialisasi dan Internalisasi. Untuk Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (E.4) tahap persiapan implementasi program meliputi Uji Coba Penerapan Standar Kompetensi Jabatan dan Revew Hasil Uji Coba Penerapan dengan implementasi Sosialisasi Standar Kompetensi Jabatan dan Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Jabatan. Untuk Kegiatan Assessment Individu Berdasarkan Kompetensi (E.5) tahap persiapan implementasi program meliputi Pembentukan Unit Pelaksana Assessment SDM (UPA SDM), Penyusunan prosedur pelaksanaan assessment, dan Pelatihan anggota Unit Pelaksana Assessment SDM; dengan implementasi Sosialisasi prosedur pelaksanaan assessment; Pelaksanaan assessment kompetensi individu tingkat pejabat eselon I, II, III, IV, seluruh fungsional di Ditjen. Bina Marga; dan Pemenfaatan hasil assessmen di Ditjen. Bina Marga. Untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja (E.6) tahap persiapan implementasi program meliputi Penetapan Pelaksana Sistem Penilaian Kinerja Individu Ditjen. Bina Marga. (PSPKI), Penyusunan prosedur pelaksanaan sistem penilaian kinerja individu dan Pelatihan Anggota Pelaksana Sistem Penilaian Kinerja Individu. Sedangkan implementasi terdiri atas Sosialisasi prosedur pelaksanaan penilalai kinerja individu, Pelaksanaan penilaian kinerja individu bagi seluruh pegawai di Ditjen. Bina Marga, dan Pemanfaatan hasil penilaian kinerja individu di Ditjen. Bina Marga. Untuk Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Database Pegawai (E.7) tahap persiapan implementasi program meliputi Diseminasi/ sosialisasi sistem, Menyiapkan sistem jaringan kerja (Software/hardware), dan Finalisasi dan legalisasi. Sedangkan implementasinya terdiri atas Inputing data dan Penyajian Laporan. Untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Diklat Pegawai Berbasis Kompetensi (E.8) tahap persiapan implementasi program meliputi Penyusunan Tim Penyelenggaraan Diklat, Penyusunan Tugas dan Tanggung Jawab, dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Sedangkan implementasinya terdiri atas Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Diklat Manajerial, Diklat Prajabatan, Pendidikan Kedinasan dan Pengelolaan dan pemutakhiran database diklat. Untuk Program Penguatan Pengawasan (F) Kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing unit kerja Ditjen. Bina Marga (F.1) tahap persiapan implementasi program yaitu Koordinasi dengan stakeholders. Sedangkan implementasinya terdiri atas Pelaksanaan SOP/Pedoman Penerapan SPIP dan Pelaksanaan Pelatihan dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan. Untuk Kegiatan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting tahap persiapan implementasinya terdiri dari Pelaksanan Audit Tahunan Berbasis Resiko (RBIA) dengan implementasi Penerapan Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Pelaksanan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan. Untuk Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja (G) Kegiatan Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (G.1) tahap persiapan implementasi terdiri atas Kordinasi dengan Tim Manajemen Perubahan/satminkal; Penyusunan Strategi, Proses dan Instrumen Sistem/Model; dan Sosialisasi dan Internalisasi pedoman dengan implementasi sistem Implementasi Sistem /Model/Pedoman; Implementasi pedoman di unit kerja dan Penyajian Laporan. Untuk Kegiatan Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi (G.2) tahap persiapan implementasi terdiri atas Kordinasi dengan Tim Manajemen Perubahan/ satminkal; Penyusunan pedoman penetapan kinerja dan Sosialisasi dan Internalisasi pedoman dengan implementasi sistem: Implementasi Sistem 41


/Model/Pedoman; Implementasi pedoman di unit kerja Ditjen. Bina Marga; Penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen kinerja dan Penyajian Laporan. Untuk Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Ditjen. Bina Marga (G.3) tahap persiapan implementasi terdiri atas Kordinasi dengan Tim Manajemen Perubahan/satminkal; Penyusunan pedoman; dan Sosialisasi dan Internalisasi pedoman. Sedangkan implementasi sistemnya meliputi Implementasi Sistem /Model/Pedoman; Implementasi pedoman di unit kerja Ditjen. Bina Marga dan Penyajian Laporan. Untuk Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (H) Kegiatan Penerapan standar pelayanan pada unit kerja Ditjen. Bina Marga (H.1), Penerapan SPM pada kabupaten / kota (H.2), dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik (H.3) tahap persiapan implementasi terdiri atas Koordinasi dengan Penanggung Jawab Program dan Penyusunan instrumen, proses & strategi. Sedangkan implementasinya terdiri atas Implementasi Sistem/Model dan Sosialisasi dan Internalisasi. Untuk Program Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan (I) Kegiatan Monitoring (I.1), Evaluasi (dilakukan setiap tahun sekali) (I.2), Evaluasi menyeluruh (dilakukan pada semester kedua 2014) (I.3) tahap persiapan implementasi terdiri Pembentukan Tim; Pengumpulan data rencana dan jadwal output setiap kegiatan, outcome setiap program serta referensi monev; dan Penyusunan pedoman monitoring, evaluasi dan pelaporan. Sedangkan implementasinya terdiri atas Monitoring Dan Pelaporan, Evaluasi Triwulan Dan Tahunan dan Evaluasi Menyeluruh. Kedua, monitoring dan evaluasi pada dasarnya dimiliki oleh seluruh program dan kegiatan, dalam hal ini terbagi atas 2 (dua) yaitu pelaksanaan monev dan pelaporan hasil monev. Keduanya dilaksanakan mulai tahun 2012 dengan waktu pelaksanaan monev per triwulan dan pelaporan setiap 4 (empat) bulan. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanan setiap aktivitas RB sesuai dengan Roadmap yang telah disetujui. Evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegaitan yang harus dilaksanakan untuk selanjutnya diolah dan menjadi masukan perbaikan berkelanjutan pelaksanaan RB. Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan menjadi pelaporan hasil monev yang disampaikan pada ketua KPRBN dan ketua tim RBN.

C. Kriteria Keberhasilan RBPU 2010-2014 i) Target Keberhasilan RB Tahun 2014 (1) Dukungan terhadap 6 Indikator Keberhasilan RB Nasional • IPK base line (2009) = 2,8 dengan target (2014) = 5,0 dicapai dengan kegiatan meningkatkan operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi dengan quick wins pengadaan barang dan jasa. • Opini BPK untuk Instansi Pusat 100% WTP (2014), Ditjen. Bina Marga menargetkan Laporan Keuangan 2012 WTP dan tetapmempertahankannya. Integritas Pelayanan Publik Pusat 6,64 (2009) dengan target 8,0 (2009) dicapai dengan kegiatan peningkatan berbagai penerapan Standar Pelayanan Pekerjaan Umum Kemudahan berusaha base line122 (2009) dengan target 75 (2014) dicapai dengan kegiatan antara lain Kepastian Terukur Pelayanan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Asing. • Indeks efektivitas pemerintahan tidak ada partisipasi langsung. • Instansi Pemerintah Akuntabel 80% (2014), Ditjen. Bina Marga menargetkan LAKIPdengannilaiB(2012),B(2013)& A(2014) 42


(2) Meningkatkan Kinerja Organisasi Kinerja Ditjen. Bina Marga dapat dikatakan berhasil apabila dapat mewujudkan dan menjamin ketersediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang handal untuk kehidupan yang nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk semua wilayah Indonesia. Hal tersebut dapat dicapai melalui upaya-upaya percepatan pembangunan infrastruktur, pencapaian penyediaan Standar Pelayanan Minimum (SPM), pengembangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) melalui bidang pekerjaan umum serta konsistensi dalam pemanfaatan ruang. Dalam operasionalisasinya Ditjen. Bina Marga sebagai organisasi publik harus dapat menciptakan nilai yang bermakna bagi publik (public value) dalam usahanya untuk memuaskan masyarakat. Dalam posisi seperti ini, maka Ditjen. Bina Marga dituntut untuk lebih jeli menentukan pelanggan utamanya, sehinga dapat menentukan program dan kegiatan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh para pelanggan utamanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.19/m.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah, maka kriteria keberhasilan kinerja Ditjen. Bina Marga dapat diukur dari aspek imput dan outputnya yang meliputi komponen: kepemimpinan sebagai pengemudi (driver) kinerja, perencanaan kinerja yang merupakan piranti pikir (brainware) untuk merancang kinerja, organisasi, sistem manajemen SDM, dan penganggaran sebagai piranti keras (hardware) untuk mendukung pencapaian kinerja serta manajemen proses yang berfungsi sebagai piranti lunak (software) dalam pendukung pencapaian kinerja. Adapun komponen lainnya yang dapat digunakan sebagai kriteria keberhasilan kinerja adalah proses pengukuran, analisis, dan manajemen informasi sebagai sistem informasi yang berfungsi melakukan pencatatan, analisis, dan mengelola informasi seluruh komponen kinerja. Upaya meningkatkan kinerja dapat dilakukan pada komponen yang nilai indek prestasinya dibawah rata-rata seluruh komponen. Oleh karena itu, pada komponen yang rendah tersebut diperlukan perhatian dalam perbaikannya kedepan yang kemudian disusun dalam program dan kegiatan road map reformasi birokrasi Ditjen. Bina Marga tahun 2010-2014. Berikut ini adalah rangkuman hasil evaluasi kinerja Ditjen. Bina Marga berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.19/m.PAN/11/2008. Hasilnya menunjukkan bahwa Indek Prestasi pada komponen kepemimpinan, Perencanaan Kinerja dan Manajemen SDM nilainya di bawah rata-rata. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa komponen tersebut menjadi prioritas utama untuk diperbaiki dan diprogramkan dalam road map reformasi birokrasi Ditjen. Bina Marga pada 2011 sampai dengan 2014.

43


Tabel-1 Hasil Evaluasi per Komponen Kinerja

PROFILE KINERJA KOMPONEN

IP

NK

NK MAKS

GAP NK

KEPEMIMPINAN

2.7

5.42%

8%

2.58%

PERENCANAAN KINERJA

2.4

7.22%

12%

4.78%

ORGANISASI

2.7

4.12%

6%

1.88%

MANAJEMEN SDM

2.3

4.67%

8%

3.33%

PENGANGGARAN

2.6

2.62%

4%

1.38%

PENGUKURAN, ANALISIS, dan MJN INFO. KINERJA MANAJEMEN PROSES

2.6

5.77%

9%

3.23%

2.6

5.25%

8%

2.75%

PENCAPAIAN HASIL

2.4

4.50%

7.5%

3.00%

20.40 2.55

39.55% 4.94%

62.50% 7.81%

22.95% 2.87%

JUMLAH RATA-RATA

Namun demikian, untuk menyusun road map reformasi birokrasi Ditjen. Bina Marga tahun 2010-2014 perlu ditetapkan kondisi saat ini dan kriteria keberhasilannya agar mudah dalam melakukan pengukuran dan upaya mengatasinya. Berikut ini adalah beberapa kriteria yang perlu diketahui dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi: 1. Kualitas dan kuantitas pelayanan Ditjen. Bina Marga kepada masyarakat pada saat ini. 2. Tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi dan tata kerja Ditjen. Bina Marga. 3. Output yang telah dihasilkan kepartemen beserta outcomenya bagi masyarakat. Adanya outcome yang belum diterima, yang seharusnya telah dinikmati masyarakat, merupakan indikasi awal kemungkinan terjadinya gap dalam pengaturan tugas dan fungsi. 4. Tumpang tindih di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing- masing unit kerja di dalam lingkungan Ditjen. Bina Marga. 5. Kesesuaian antaraoutput unit kerja dengan yang diharapkan. Selain hal tersebut di atas, kriteria keberhasilan kinerja organisasi dapat juga diukur dari: 1. Tersusun dan terlaksananya pedoman penyelenggaraan audit kinerja Ditjen. Bina Marga. 2. Adanya kriteria pengukuran penilaian kinerja organisasi Ditjen. Bina Marga. 3. Meningkatnya kinerja Ditjen. Bina Marga dan unit-unit kerjanya. 4. Tertatanya organisasi dan tata kerja (tugasdan fungsi) Ditjen. Bina Marga. 5. Ditetapkannya dokumen cetak biru Postur Ditjen. Bina Marga tahun 2025. 6. Ditetapkannya visi, misi dan strategi dalam Renstra Ditjen. Bina Marga 2010 – 2014. 7. Tertatanya program dan anggaran Ditjen. Bina Marga kearah peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan pegawai. 8. Ditetapkannya organisasi dan tata kerja Ditjen. Bina Marga yang sesuai dengan Renstra Ditjen. Bina Marga tahun 2010-2014 44


9. Pelaksanaan tugas lebih terkoordinir dan lancer 10. Peningkatan kinerja lembaga

(3) Meningkatkan Kinerja IKU Ditjen. Bina Marga Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen. Bina Marga adalah unsur utama akuntabilitas kinerja berupa perencanaan strategis dan penjabarannya yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu Perencanaan Strategis, Penganggaran Kinerja, Persetujuan Kinerja, Pengukuran Kinerja, serta Pelaporan Kinerja. IKU Ditjen. Bina Marga harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan bangsa yang dilayaninya yaitu Masyarakat Pengguna Infrastruktur Ditjen. Bina Marga, Industri Jasa Konstruksi dan Instansi/Lembaga terkait. Hal ini ditujukan agar Ditjen. Bina Marga mampu memberi solusi dan menyelesaikan masalah infrastruktur pekerjaan umum bagi masyarakat dan bangsa. Dengan demikian IKU menjadi sangat penting karena merupakan alat ukur keberhasilan, instrumen konsensus, bahasa komunikasi/koordinasi, serta informasi kinerja bagi pihak terkait. Oleh karena itu perumusan IKU seharusnya memiliki karakteristik sebagai berikut: (i) spesifik atau unik; (ii) dapat diukur dengan jelas, memiliki satuan pengukuran, dan jelas cara pengukurannya (iii) harus dapat dicapai oleh penanggungjawab; (iv) harus sesuai dengan visi dan misi, serta tujuan strategis organisasi; (v) harus memiliki batas waktu pencapaian; serta (vi) dikembangkan secara terus menerus agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi. Berdasarkan karakteristik rumusan IKU tersebut di atas, maka Ditjen. Bina Marga menetapkan Sasaran Strategis dan IKU sebagai berikut:

45


Tabel 2.-- Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama No

Sasaran Strategis

Uraian/IKU

Alasan

I Program Penyelengaraan Jalan 1

Meningkatnya kualitas layanan jalan Nasional dan pengelolaan jalan daerah

1) Tingkat kemantapan jalan

Mengukur kemampuan layanan dan kondisi jalan melayani penumpang dan barang

2) Tingkat fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah menuju 60% kondisi mantap

Mengukur upaya fasilitasi penyelenggaraan jalan bagi daerah

3) Tingkat penggunanan jalan nasional

Mengukur manfaat langsung yang dihasilkan jalan karena dimanfaatkan oleh kendaraan 2 Meningkatnya Kapasitas 1) Panjang jalan yang ditingkatkan Mengukur kemampuan peningkatan jalan Nasional kapasitasnya (struktur dan lebar) layanan jalan yang dihasilkan dari kegiatan pelebaran dan penambahan daya dukung jalan 2) Panjang jalan baru yang di Mengukur bertambah panjang jalan yang bangun mampu menjangkau wilayah dan masyarakat II Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1 Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

2 Meningkatnya kualitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur

1) Jumlah dokumen perencanaan dan pemograman (Jangka Menengah dan Tahunan) 2) Jumlah dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dan laporan triwulan

Mengukur pelaksanaan tugas dalam menyusun dokumen perencanaan dan pemrograman sesuai ketentuan dan kebutuhan Mengukur kinerja dengan penyelesaian dokumen- dokumen; LAKIP, laporan keuangan dan BMN sesuai ketentuan

3) Jumlah peraturan perundangundangan

Mengukur kinerja dalam menghasilkan jumlah peraturan perundang- undangan

1) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan

Mengukur kinerja dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur melalui kemampuan menghasilkan jumlah orang yang dilatih

2) Jumlah pegawai yang terlayani adminsitrasi kepegawaianya serta jumlah tata laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun

Mengukur kinerja dalam kemampuan meningkatkan jumlah pegawai yang dilayani adminsitrasi kepegawaianya serta jumlah tata laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang selesai disusun III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ditjen. Bina Marga 1 Meningkatnya kualitas prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik

1) Jumlah peta profil infrastruktur dan jaringan Local Area Network (LAN)

Mengukur kinerja pengelolaan data informasi dalam bentuk peta profil infrastruktur dan jangkauan jaringan Local Area Network (LAN)

2) Jumlah layanan informasi publik

Mengukur kinerja dalam meningkatkan produk layanan informasi dan komunikasi dari jumlah pertemuan yang diselenggarakan untuk publik

46


(4) Menangani Masalah Mendesak Ditjen. Bina Marga Dalam penanganan masalah mendesak, Ditjen. Bina Marga merencanakan menetapkan dua program prioritas penanganan. Pertama, dari sisi kelembagaan, diperlukan satu penguatan unit kerja yang dapat melakukan optimasi terhadap kebutuhan advokasi, pelayanan, dan penanganan masalah-masalah publik. Kedua, dari sisi ketatalaksanaan, akan diperkuat melalui penetapan dan penajaman prosedur kerja penerimaan, pemrosesan, dan penentuan kebijakan terkait penanganan masalah publik. Obyek Penanganan yang ada bukan saja menyangkut masalah fisik (infrastruktur), tetapi juga menyangkut sosialisasi kebijakan yang lebih komprehensif dan mengena sasaran. Dalam hal penanganan tersebut, akan diciptakan mekanisme Emergency Response dimana prosedur mulai dari penerimaan informasi/ komplain/ masalah mendesak yang harus ditangani, proses konversi kebijakan dimana diciptakan system yang dapat merenspons secara cepat terhadap input, dan mekanisme penentuan kebijakan yang akan diambil, akan dibakukan melalui suatu mekanisme yang cepat, tepat, dan akuntabel. Dalam sistem ini, sosialisasi kebijakan perlu lebih intensif dengan menjalin kerjasama informasi khususnya dengan media agar tidak terjadi miskomunikasi informasi publik. Hal ini menjadi penting ketika informasi yang diterima masyarakat kurang sesuai dengan kondisi faktual, yang pada gilirannya mengakibatkan naiknya kasus yang menjelma seolah menjadi suatu permasalahan yang sebenarnya tidak demikian ketika informasi kebijakan telah sampai kepada masyarakat terlebih dahulu. Pada kondisi ketika permasalahan yang ada menyangkut masalah infrastruktur, perlu ditetapkan prosedur penanganan baku dimana rentang aspek pengendaliannya terbentang dari aspek kebakuan dan kejelasan prosedur, ketepatan pihak/orang yang ditunjuk (liaison officer) baik sebagai juru bicara publik dan clearance house, dan mekanisme penyelesaian masalah yang responsif dan tepat.

ii) Target Kinerja 9 Program/27 Kegiatan RBPU (1) Manajemen Perubahan Dari penyelenggaraan program manajemen perubahan diharapkan terbentuk Tim Manajemen Perubahan di Tingkat Ditjen. Bina Marga dan di tingkat Unit kerja (Program Management Office). Di tingkat Ditjen. Bina Marga, keanggotaan akan diisi oleh eselon I yang merupakan pucuk pimpinan sector tertinggi di lingkungan Ditjen. Bina Marga. Keanggotaan dalam Tim Ditjen. Bina Marga ini akan diturunkan menjadi struktur derivasi untuk masing-masing unit kerja, dimana pemangku jabatan dalam Tim ini akan dipimpin langsung oleh eselon I. Dalam struktur Program Management Office, eselon II yang dipilih sebagai Project Management akan membawahi Design Management, Change Management, dan Quality Assurance Management. Dari seluruh formasi jabatan tersebut, seleksi terhadap keanggotaan yang akan mengisi kebutuhan tersebut dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu para pejabat yang memiliki integritas dan budaya kerja yang konstruktif. Setelah terbentuk Tim Manajemen Perubahan ini, penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi akan segera ditetapkan. Penyusunan strategi manajemen perubahan ini diawali dengan melakukan evaluasi terhadap kesiapan para pegawai untuk berubah. Evaluasi ini masih dalam proses 47


pelaksanaan dimana target respondennya adalah para pegawai yang pernah mengikuti diklat budaya kerja dan mindsetting. Dari hasil evaluasi ini akan dipetakan strategi pencapaian perubahan ke dalam beberapa pilihan model strategi. Pilihan strategi yang akan dikembangkan dan ditetapkan, akan disosialisasi dan diinternalisasikan kepada seluruh pegawai. Diharapkan pilihan strategi manajemen perubahan akan memiliki dampak terhadap pergeseran mindset, culture set dan behavior set para pegawai.

(2) Penataan Peraturan Perundang-undangan Dalam melaksanakan fungsinya, Ditjen. Bina Marga telah menerbitkan peraturan perundangan, yang salah satunya terkait dengan pengaturan birokrasi/penataan aparatur. Target ditetapkannya program penataan peraturan perundang-undangan ini adalah : (i) tersusunnya daftar peraturan perundangan yang telah diterbitkan; (ii) tersedianya daftar peraturan perundangan yang perlu direvisi; (iii) tersedianya daftar peraturan perundangan yang disharmoni; (iv) tersusunnya peraturan perundangan baru yang efektif; dan (v) terpahami dan terinternalisasinya perundangan dalam mendukung pencapaian keberhasilan pelaksanaan visi misi Ditjen. Bina Marga. Setelah program penataan peraturan perundangan ini dilaksanakan, diharapkan tidak terdapat lagi peraturan yang tumpang tindih, disharmoni, maupun yang kurang implementable.

(3) Penataan dan Penguatan Organisasi Semakin besar cakupan fungsi yang diemban, maka semakin besar pula kebutuhan penataan terhadap bentuk dan karakteristik organisasinya. Konsekwensi logis dari kondisi tersebut, Ditjen. Bina Marga perlu sebuah desain organisasi yang right function dan right size. Hal ini tentu akan sangat bervariasi dalam menilai apakah bentuk organisasi tertentu telah tepat fungsi dan ukuran. Salah satu yang akan dijadikan parameter pengukuran ketepatan ukuran dan fungsi sebuah organisasi adalah audit organisasi. Dalam audit organisasi ini akan dinilai bagaimana pencapaian fungsi di unit-unit kerja secara agregat, dimana tingkat capaian kinerjanya akan digunakan sebagai salah satu tolak ukur ketepatan fungsinya. Sedangkan ketepatan ukuran organisasi akan dinilai secara komposit menggunakan analisa beban kerja dan evaluasi menyeluruh terhadap elemen-elemen struktur organisasi. Dengan telah terbentuknya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi akan semakin menjurus ke arah keselarasan dan optimalisasi diantara seluruh elemen. Sementara itu, penguatan unit organisasi yang dianggap krusial, yaitu yang terkait masalah kepegawaian, organisasi, pelayanan public dan diklat, akan terus mendapat perhatian dalam irama continuous improvement.

(4) Penataan Tatalaksana Dalam mensukseskan program penataan tatalaksana, Ditjen. Bina Marga telah melakukan inventarisasi terhadap keberadaan SOP yang ada. Dari kegiatan pemetaan ini akan ditentukan level prioritasnya yang akan menentukan urutan pelaksanaan. Setelah SOP ditetapkan, akan dibentuk kelembagaan pengelola SOP yang semua terrangkum dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai ketentuan yang dibakukan dalam Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/ M/2009 tentang SMM. SOP yang menjadi prioritas saat ini adalah SOP/ tatalaksana pelaksanaan tugas dan fungsi di level Ditjen. Bina Marga seperti tatalaksana koordinasi program dan 48


anggaran, Manajemen SDM, Fungsi Diklat, Tata Usaha Ditjen. Bina Marga, Informasi Publik, Hubungan Kerja Antar unit kerja, Kearsipan, Hubungan Kerja Pusat dan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Negara, Penyediaan Dukungan Perlengkapan, Penelitian dan Pengembangan, Pengorganisasian, Penyusunan Produk Hukum, dan Administrasi Keuangan. Dalam penataan tatalaksana ini, perlu juga dikembangkan konsep egovernmet yang akan men-simplifikasi proses pelaksanaan pekerjaan. Pada kegiatan ini, telah dijalankan program e- procurement dan e-monitoring yang merupakan program terpadu yang dikeluarkan BAPPENAS dan Kementerian Keuangan. Sedangkan egovernment yang dicoba dikembangkan di Ditjen. Bina Marga antara lain tata naskah dinas elektronik / e-office, e-archive, e-audit, dan e-complain untuk pekerjaan yang bersentuhan dengan pelayanan publik.

(5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang memiliki delapan kegiatan, diakomodir oleh Ditjen. Bina Marga dalam suatu program berlanjut yang diawali tahun 2011. Kegiatan Penataan system rekrutmen pegawai dimulai dengan penetapan kegiatan ini sebagai quick win dengan penekanan pada peroleh sertifikasi ISO 9001:2008 pada proses pengadaan. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri terbaru mengenai organisasi dan tata kerja Ditjen. Bina Marga, maka kegiatan analisis dan evaluasi jabatan perlu disesuaikan dengan susunan nomenklatur yang baru. Hal ini telah dimulai dilaksanakan sejak bulan Januari 2011 ini dengan harapan peta kebutuhan jumlah dan komptensi jabatan akan mempermudah manajemen dalam menentukan distribusi jabatan dan tata cara evaluasinya. Dari dua kegiatan tersebut, akan dibuat suatu standar kompetensi jabatan yang dapat menstandarkan tingkat kompetensi untuk setiap jenis jabatan. Setelah standar kompetensi ditetapkan, kegiatan lanjutan yang menjadi prioritas Ditjen. Bina Marga adalah assessment individu berbasis kompetensi. Sebagai informasi, sebenarnya assessment telah dilaksanakan oleh beberapa unit kerja di lingkungan Ditjen. Bina Marga, akan tetapi masih kurang terpadu dan bersifat parsial. Tools assessment nya pun belum terstandar dalam arti belum seragam antar pelaksanaannya. Dengan meningkatnya kebutuhan pengukuran kinerja, mekanisme DP3 dirasakan sangat tidak cukup untuk dapat dijadikan sebagai parameter pengukuran kinerja individu lagi. Hal ini memunculkan concern manajemen untuk segera mengganti/ menyesuaikan mekanisme penilaian kinerja melalui DP3 menjadi system penilaian kinerja yang baru yang dapat memotret secara akurat kinerja individu, dimana konsepsi yang sedang digulirkan adalah mekanisme SKI. Mekanisme penilaian kinerja itu sendiri, memiliki berbagai bantuk dan pola, disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing organisasi, seperti Penilaian Prestasi Kerja (PPK) yang dikembangkan oleh beberapa BUMN dan Key Performance Indicator yang berkembang di dunia swasta. Selain hal-hal tersebut di atas, penyusunan database yang akurat dan up-dated masih terus mengalami perbaikan bentuk, dimana sebelumnya tuntutan terhadap system data tersebut hanya menyuguhkan informasi dasara sebagai sarana pemrosesan pelayanan administrasi kepegawaian, kini berkembang dan diharapkan dapat pula berfungsi sebagai instrument manajemen dalam kebutuhan yang lebih kompleks. Data base ini pun nantinya akan dapat menyimpan dan menentukan kebutuhan diklat bagi seluruh pegawai. Dengan ini maka pelaksanaan diklat akan dapat terlaksana sesuai kebutuhan kompetensi dan jangkauan ke depan akan dapat dihitung tingkat keberhasilan pelaksanaan diklat menggunakan mekanisme Return on Training Investment (RoTI).

49


(6) Penguatan Pengawasan Program penguatan pengawasan ini diharapkan dapat menyediakan pedoman tentang: (i) pengendalian penegakan integritas dan nilai etika; (ii) pengendalian komitmen terhadap kompetensi; (iii) pengendalian pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; (iv) penilaian resiko; (v) pengendalian terhadap kegiatan pokok; (vi) pengendalian system informasi dan komunikasi; dan (vii) pengelolaan pengaduan masyarakat. Dari sini, diharapkan akan tercipta sebuah system yang dapat memperkuat aspek pengawasan yang muaranya menuju pada kepatuhan pelaksanaan fungsi (asas compliance).

(7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja Program ini menyasar pada tujuan seperti (i) tersedianya Renstra yang akomodatif terhadap tuntutan public; (ii) Meningkatnya kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keuangan; (iii) tersedianya system manajemen kinerja dan penetapan kinerja; dan (iv) tersedianya Indikator Kinerja Utama Ditjen. Bina Marga yang operasional.

(8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam penyelenggaraan pelayanan public, Ditjen. Bina Marga perlu memperbaiki dan menetapkan standar pelayanan pada masing- masing sector. Standar pelayanan ini, secara internal akan diterapkan untuk setiap unit kerja, dan secara eksternal untuk setiap aspek layanan. Standar pelayanan ini menjadi penting untuk memacu Ditjen. Bina Marga menuju institusi yang responsive terhadap tuntutan masyarakat dan pembangunan. Untuk kebutuhan pelayanan eksternal, Ditjen. Bina Marga mengangkat partipasi masyarakat dalam pelayanan public sebagai kegiatan strategis mengingat masyarakatlah yang nantinya secara aktif terlibat dalam proses pembangunan. Dari kegiatan ini, akan disusun pedoman partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta pemerintah daerah dalam pelayanan public, serta disusun mekanisme penanganan keluhan masyarakat dalam penyelenggaraan infrastruktur.

(9) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Target pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sampai dengan 2011 adalah tersusunnya pedoman monev dan pelaporan sebagai langkah awal pembenahan dalam menstandardisasi substansi pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan monitoring melekat pada seluruh proses pelaksanaan kegiatan, sedangkan evaluasi akan dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, semester) dan tahunan.

D. Agenda Prioritas dan Kegiatan i) Peningkatan Pelayanan Publik (1) Pelaksanaan Quick Win Ditjen. Bina Marga Tahun 2012 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berada pada main stream sasaran reformasi birokrasi, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat serta upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur 50


Ditjen. Bina Marga. Pada konteks bahasan ini yang dimaksud masyarakat adalah masyarakat umum, dunia usaha dan pemerintah daerah. Pelaksanaan Quick Win dari Ditjen. Bina Marga pada tahun 2012 yaitu: • peningkatan kualitas pelayanan publik dari Ditjen Bina Marga dengan kegiatan Penanganan Lubang Jalan Terukur Di Pantura Jawa dengan target Quick win penanganan lubang jalan terukur (5 hari) di ruas jalan nasional pantura jawa : Cikampek- Semarang direncanakan mulai bulan pertama tahun 2012 hingga bulan ke duabelas tahun 2012 (2) Penetapan Standar Pelayanan Ditjen. Bina Marga Kegiatan yang akan dilakukan pada program peningkatan kualitas pelayanan publik ini dengan sasaran meliputi (i) penerapan standar pelayanan publik bagi unit kerja, (ii) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keluaran (output) dari program ini adalah meningkatnya pemahaman terhadap IKU; daftar standar pelayanan yang sudah dan belum dimiliki; pada tahun 2012, 100% tersedia pedoman standar pelayanan di masing-masing unit kerja; sekitar 30 % Unit kerja sudah menerapkan Standar Pelayanan; meningkatnya pemahaman standar pelayanan; laporan monitoring dan hasil evaluasi; revisi pedoman standar pelayanan; 70% tersedia daftar pedoman partisipasi masyarakat/dunia usaha/pemda dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan 30% tersedia sistem penanganan keluhan masyarakat dalam penyelenggaraan infrastruktur Ditjen Bina Marga. Pada tahun 2013, 70% unit kerja telah menyelengarakan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan; 100% tersedia pedoman partisipasi masyarakat/ dunia usaha/pemda dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 70% tersedia sistem penanganan keluhan masyarakat dalam penyelengaraan infrastruktur Ditjen Bina Marga; terfasilitasi dan tersosialisasikan pedoman yang tersedia; pada tahun 2014, semua unit kerja telah menyelengarakan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan. 100% tersedia sistem penanganan keluhan masyarakat dalam penyelenggaraan infrastruktur Ditjen Bina Marga; terimplementasinya system penanganan keluhan masyarakat dalam penyelenggaraan infrastruktur Ditjen Bina Marga; meningkatnya partisipasi masyarakat/dunia usaha/pemda dalam penyelenggaraan pelayanan publik; meningkatnya partisipasi masyarakat/dunia usaha/pemda dalam penyelenggaraan pelayanan publik; laporan monitoring dan hasil evaluasi. Sedangkan hasil (outcome) program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya partisipasi dan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan infrastruktur Ditjen Bina Marga. Peningkataan kualitas pelayanan public dicapai melalui tahapan, antara lain dengan penerapan program quick wins, yaitu suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali program Reformasi Birokrasi. Quick wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam rangka melakukan suatu perubahan yang besar. Quick wins dilakukan di awal dan dapat berupa quick wins untuk penataan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan penataan budaya kerja aparatur, mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh stakeholders dan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas produk utama Ditjen Bina Marga.

ii) Birokrasi yang bersih dan bebas KKN (1) Peningkatan Operasionalisasi WBK adalah unit kerja setingkat Eselon II yang memenuhi criteria penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi. Tujuan dari Wilayah Bebas dari Korupsi adalah Menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai bentuk apresiasi Ditjen Bina Marga 51


atas terlaksananya upaya-upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Ditjen Bina Marga. Upaya yang dapat dilakukan unit kerja untuk mencapai WBK adalah sebagai berikut: • Komitmen Pimpinan untuk Memberantas KKN. • Menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan tepat. • Menerapkan Sisten Pengendalian Intern (SPI) secara melekat. • Menindaklanjuti Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Fungsional dengan tepat waktu. • Secara mandiri menciptakan inovasi aksi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkup kerjanya, baik yang bersifat preventif maupun represif. (2) Pelaksanaan PIAK KPK pada lima Satminkal Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) adalah alat ukur dalam menilai kemajuan suatu instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di instansinya. PIAK ditujukan untuk mengukur apakah suatu instansi telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannya. PIAK merupakan pengembangan/modifikasi dari AIA (Anti Corruption Initiative Assessment) yang dibuat oleh lembaga anti korupsi di Korea, ACRC (Anti Corruption and The Civil Rights Commission) sejak tahun2002. Proses Penilaian PIAK 1. PIAK dinilai oleh tiga pihak: a. Unit utama : mengisi kuesioner PIAK untuk direview oleh Inspektorat (penilaian sendiri /self assessment). b. KPK: mengumpulkan hasil penilaian setiap instansi melalui Inspektorat untuk dikonfirmasi dan dinilai. c. Lembaga Riset/Akademisi: menetapkan nilai untuk laporan Kualitatif. 2.

KPK menetapkan dan mengumumkan nilai akhir yang merupakan gabungan dari penilaian kuantitatif dan kualitatif. Nilai PIAK berkisar dari 0-10 (tertinggi 10 dan terendah 0).

Variable yang digunakan Variabel PIAK 2011, secara umum sama dengan yang digunakan di tahun sebelumnya, yang terdiri dari Variabel Utama dan Inovasi. Namun dalam rangka penyempurnaan terdapat penambahan satu Indikator pada Variabel Utama.

1. Variabel Utama terdiri dari Indikator (0,865):

A. Kode Etik Khusus (0,202) • Ketersediaan kode etik (0.330) • Ketersediaan mekanisme penerapan dan pelembagaan kode etik (0.313) • Penegakan Kode Etik (termasuk Reward & Punishment) (0.357) B. Transparansi Manajemen SDM (0.160) • Tersedianya sistem penilaian kinerja yg terukur (0.321) • Tersedianya proses promosi dan penempatan dalam jabatan yang terbuka dan transparan (0.279) C. Transparansi Negeri (0.131) • Persentase kepatuhan LHKPN (0.492) 52


• Mekanisme pelaporan gratifikasi (0.508) D. Transparansi Pengadaan (0,168) • Penerapan pengadaan secara elektronik (0.613) • Adanya mekanisme kontrol dari eksternal (0.387) E. Mekanisme Pengaduan Masyarakat (Indikator Baru) F. Akses Publik dalam Memperoleh Informasi (0.118) • Keterbukaan unit utama dalam menyebarkan informasi (0.575) • Tingkat keaktifan unit utama dalam menyebarkan informasi (0.425) G. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/ APIP/KPK (0.137) • Action plan terhadap rekomendasi dari KPK/BPK/APIP (0.467) • Persentase dari pelaksanaan rekomendasi dari KPK/ BPK/APIP (0.533) H. Promosi Anti Korupsi (0.084) • Kegiatan promosi internal (0.472) • Kegiatan promosi eksternal (0.528

2. Variabel Inovasi (0,135)

Adalah variabel yang menggambarkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan instansi/unit utama/ unit kerja di luar variabel utama. Indikator ini dinilai dengan pendekatan kualitatif. • Kecukupan dan efektivitas dari inisiatif Anti Korupsi lainnya (1.000)

Rencana Pelaksanaan PIAK 2011

Jadual Rencana 1. Pengisian kuesioner diharapkan selesai tanggal 15 April 2011 2. Verifikasi Lapangan diharapkan selesai tanggal 27 Mei 2011 3. Penilaian akhir oleh KPK dan Tim Ahli diharapkan selesai tanggal 15 Juni 2011 4. Laporan akhir dan diseminasi hasil dilakukan pada akhir Juli 2011.

Tindak Lanjut Pelaksanaan PIAK 2011 A. Penetapan Sampel 1. Setiap Unit Utama wajib mengisi kuesioner 3. Inspektorat Jenderal mengirimkan hasil pengisian PIAK 2011 ke KPK B. Pelaksanaan Teknis Mengirimkan Lembar Konfirmasi Kesediaan Sebagai Peserta PIAK 2011, paling lambat 11 Maret 2011. mensosialisasikan pengisian PIAK kepada Unit Utama/Unit Kerja/SKPDterpilih. Setiap K/L/Daerah mengisi kuesioner berdasarkan inisiatif anti korupsi yang telah dilakukan dengan melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk soft copy Inspektorat mengumpulkan hasil pengisian kuesioner PIAK dan mengirimkan kuesioner tersebut beserta dokumen pendukung ke KPK, paling lambat 29 April 2011. KPK

melakukan

verifikasi

atas

jawaban

kuesioner

dan dokumen 53


pendukung KPK menetapkan dan mengumumkan nilai akhir PIAK C. Jadual Rencana KPK • Pengisian kuesioner diharapkan selesai tanggal 15 April 2011 • Verifikasi Lapangan diharapkan selesai tanggal 27 Mei 2011 • Penilaian akhir oleh KPK dan Tim Ahli diharapkan selesai tanggal 15 Juni 2011 • Laporan akhir dan diseminasi hasil dilakukan pada akhir Juli 2011.

(3) Penguatan Pengawasan Internal Korupsi (WBK) dalam Ditjen. Bina Marga yang dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Jendral Kementerian Pekerjaan Umum. Program penguatan pengawasan dilaksanakan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pemberantasan KKN dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dilingkungan Ditjen. Bina Marga. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam melakukan penguatan pengawasan meliputi penerapan SPIP pada Ditjen. Bina Marga dan Peningkatan Peran APIP sebagai Quality Assurance dan peran sebagai Consulting. Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut: 1.Penerapan SPIP pada Ditjen. Bina Marga a. Penyusunan Prosedur Penerapan Unsur SPIP Lingkungan Pengendalian (Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku yang positif dan kondusif dalam penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya). b. Penyusunan Prosedur Penerapan Unsur SPIP Penilaian Risiko (melakukan penilaian resiko yang mungkin akan terjadi dalam kegiatan yang direncanakan). c. Penyusunan Prosedur Penerapan Unsur SPIP Kegiatan Pengendalian (menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan). d. Penyusunan Prosedur Penerapan Unsur SPIP Informasi dan Komunikasi (mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat). e. Penyusunan Prosedur Penerapan Unsur SPIP Pemantauan Penendalian Intern f. Peningkatan Kualitas pejabat dan pegawai dalam pengelolaan keuangan (termasuk pengawasan dan pengendalian). 2. Peningkatan Peran APIP sebagai Quality Assurance dan peran sebagai consulting. a. Penerapan Risk Base Internal Audit (RBIA) pada pelaksanaan Audit b. Penyempurnaan Kode Etik Auditor PU c. Pengelolaan pengaduan masyarakat dan penerapan whistle blower system d. Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan termasuk BMN e. Penyusunan dan review Permen yang terkait SPIP Penjabaran kegiatan, sub kegiatan, sasaran yang ingin dicapai, output, kondisi yang ingin dicapai untuk setiap tahun mulai tahun 2011 sampai tahun 2014, indikator pengukuran capaian , outcome, serta target kondisi 2014 dapat dilihat pada masing-masing matriks yang terdapat dalam lampiran.

54


iii) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi (1) Pembangunan Database Pegawai Dalam peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan kualitas database pegawai menjadi sangat krusial. Hal tersebut diakibatkan oleh semakin tingginya tuntutan terhadap fungsi database, yang ke depan akan beroperasi sebagai centre of processing semua mekanisme dan substansi pekerjaan. Database ke depan tidak hanya berfungsi sebagai pencetak daftar riwayat hidup, daftar urut kepangkatan, rekapitulasi pegawai pension, dan aspek administrasi kepegawaian lainnya, akan tetapi diharapkan dapat menjelma sebagai satu wadah dalam membuat peta karier, penilaian kinerja individu, mekanisme evaluasi dan pemeringkat jabatan, pemroses remunerasi pegawai dan kebutuhan peningkatan manajemen lainnya. (2) Pembangunan dan Penerapan Manajemen Kinerja Organisasi dan Individu Sistem Mananjemen Kinerja merupakan alat manajemen strategi yang menerjemahkan visi, misi dan strategi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Road-map Ditjen. Bina Marga ke dalam suatu rencana implementasi. Manajemen Kinerja sendiri dapat digunakan sebagai alat yang menghasilkan umpan balik untuk kinerja dilingkungan organisasi dengan didukung oleh komitmen pimpinan unit penanggung jawab IKU yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Kinerja Tahunan. Kontrak Kinerja tersebut ditandatangani oleh pimpinan unit penanggung jawab IKU bersangkutan dan disetujui oleh atasan langsungnya. Kontrak Kinerja berisi seluruh IKU yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit organisasi/individu. Ditjen. Bina Marga telah memiliki IKU dan Rencana Strategis (Renstra) 2010 – 2014 yang selanjutnya perlu dijabarkan ke dalam suatu dokumen Rencana Implementasi A untuk dapat memonitor pencapaian Renstra berdasarkan Sistem Manajemen Kenerja (SIMAK). SIMAK merupakan suatu aplikasi sebagai alat untuk organisasi yang fokus terhadap strategi (strategic focused organization) dan digunakan sebagai instrumen untuk mengukur, menilai dan memonitor kerja kinerja dari tingkat Ditjen. Bina Marga sampai dengan tingkat satuan kerja (Eselon II) dengan menggunakan berbagai metode pendekatan, antara lain balanced scorecard. Pada dasarnya sistem Manjemen Kinerja dilaksanakan secara berjenjang untuk tingkat organisasi dan tingkat individu. Pada tingkat organisasi, kinerja organisasi diturunkan ke seluruh unit organisasi yang ada di bawahnya sampai dengan unit Eselon IV dan staf maupun pada unit pelaksana ditingkat Satker. Proses penurunan indikator kinerja organisasi ke unit organisasi yang lebih rendah disebut sebagai cascading atau penyelarasan vertical (vertical alignment) karena proses penyelarasan dilakukan menurut garis vertikal mulai dari level paling atas organisasi (top down) hingga level terendah dan juga sebaliknya secara bottom-up, secara iteratif hingga mencapai kesepakatan disemua level organisasi. Sistem Manajemen Kinerja terdiri dari Manajemen Kinerja organisasi dan Manajemen Kinerja individu. Sistem Manajemen Kinerja organisasi pada dasarnya adalah Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diterapkan oleh Ditjen. Bina Marga. Sistem Manajemen Kinerja karenanya merupakan pengembangan Sistem AKIP sebagai manajemen strategis dintegrasikandengan sistem Manajemen Kinerja individu berbasiskan pada 55


manajemen SDM. Ilustrasi integrasi sistem manajemen yaitu manajemen strategis dan manajemen individu dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

56


Siklus sistem Manajemen Kinerja mempunyai siklus yang baku yaitu : 1. Perencanaan kinerja, berupa penetapan indikator kinerja lengkap dengan berbagai strategi dan program kerja yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang diinginkan. 2. Pelaksanaan, dimana organisasi bergerak sesuai dengan rencana. 3. Evaluasi kinerja, yaitu menganalisis apakah realisasi kinerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. 4. Penerapan sistem reward and punishment yang bersifat konstruktif dan konsisten dijalankan. tidak selalu harus bersifat finansial, tetapi bisa juga berupa bentuk lain seperti promosi, kesempatan pendidikan dan lain-lain. Reward and punishment diberikan setelah melihat hasil realisasi kinerja berdasarkan performance appraisal atau penilaian kinerja Agenda prioitas Ditjen. Bina Marga untuk kegiatan sistem Manajemen Kinerja organisasi dan individu adalah pengembangan SAKIP yang diitengrasikan dengan sistem Manajemen Kinerja individu berdasarkan program penataan SDM. Pengembangan sistem ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2013, meliputi struktur kinerja organisasi di tingkat struktural pusat dikembangkan sampai dengan unit Eselon IV sedangkan pada tingkat Balai Besar/ Balai penjabaran kinerja organisasi sampai dengan tingkat pelaksana. Pada tahun 2012-2014 sistem Manajemen Kinerja diujicobakan secara parsial pada unit atau satuan kerja yang telah terpilih berdasarkan pelaksanaan quick wins. (3) Meningkatkan Kualitas LAKIP dan Laporan Keuangan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sudah mulai dilaksanakan sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan SAKIP merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang 57


Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diikuti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor (UU) 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sejalan dengan berbagai hal tersebut di atas, upaya reformasi dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintahan terus dilakukan dari waktu ke waktu antara lain dengan diterbitkannya UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Sebagai pelaksanaan atas UU tersebut telah diterbitkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP No. 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Selanjutnya pada tahun 2004 juga diberlakukan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 25/2004 memiliki 2 (dua) peraturan pelaksanaan, yaitu PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan PP No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk mengimplementasikan UU No. 1/2004, diterbitkan PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam perkembangannya sejak tahun 2004, SAKIP telah menjadi kerangka kerja yang mengintegrasikan dan menyelaraskan keseluruhan tahapan pembangunan dalam arti luas melalui suatu siklus perencanaan sektor publik yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaaan, dan evaluasi kinerja dengan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate. Sistem tersebut dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Landasan hukum mengintegrasikan dan mengharmonikan SAKIP dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan SAP mengacu pada peraturan perundang- undangan yang terkait, yaitu Inpres No. 7/1999 tentang AKIP, Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantas Korupsi, serta UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.25/2004 tentang SPPN beserta PP dan peraturan pelaksanaan yang menjadi turunannya. UU No. 17/2003 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sesuai UU No. 1/2004 pertanggungjawaban penganggaran dilakukan dalam proses keuangan dan laporan kinerja non keuangan atau laporan kinerja. Selain itu PP No. 20/2004 juga telah menyebutkan bahwa Kementerian/Lembaga diwajibkan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program. Dalam rangka mengimplementasikan secara penuh amanat UU tersebut, upaya pemerintah dalam periode pemerintahan 2010-2014 adalah melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaranserta manajemen berbasis kinerja di lingkungan pemerintahan. Reformasi tersebut sebagai prasyarat dalam penerapan good governance agar penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini merupakan wujud keinginan dan tekad pemerintah untuk memenuhi tuntutan yang mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil dan manfaat. Kedua UU ini juga mengamanatkan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah dalam suatu kerangka 58


Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) atau Performance Based Budgeting, Kerangka Pengeluaran Berjangka Menengah (KPJM) atau Medium Term Expenditure Framework,dan anggaran terpadu (Unified Budgeting). Reformasi ini dilaksanakan mengingat sistem yang ada samapai dengan tahun 2009 belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, efisiensi belanja, dan akuntabilitas kinerja. Melalui reformasi tersebut, maka upaya penyempurnaan struktur program dan kegiatan yang diimplementasikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Strategis Ditjen. Bina Marga (Renstra K/L) 2010-2014 serta pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2011 harus sudah dilakukan oleh seluruh instansi pemerintahan. Berdasarkan reformasi perencanaan dan penganggaran tersebut Ditjen. Bina Marga sejak tahun 2009 telah mengembangkan SAKIP menjadi kerangka kerja yang mengintegrasikan dan menselaraskan keseluruhan tahapan pembangunan dalam arti luas melalui suatu siklus perencanaan sector public yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaaan, dan evaluasi kinerja dengan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate. Sistem tersebut dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).Pada tahun 2009 Ditjen. Bina Marga telah melaksanakan restrukturisasi program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis Ditjen. Bina Marga tahun 2010-2014 melalui Peraturan Menteri No. 2 tahun 2010 dan penetapan IKU melalui Permen No.3 tahun 2010. Selanjutnya berdasarkan reorganisasi Ditjen. Bina Marga tahun 2010, dilaksanakan penyempurnaan struktur program dan kegiatan dan IKU yang selanjutnya ditetapkan dalam permen PU No. 22 tahun 2010 tentang Revisi Renstra dan Permen No.23 tahun 2010 tentang IKU. Selanjutnya hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen. Bina Marga, merekomendasikan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan Manajemen Kinerja. Berdasarkan hal tersebut, langkah berikutnya dalam pengembangan SAKIP adalah mengintegrasikan sistem tersebut dengan sistem manajemen kinerja organisasi dan individu SDM berbasis pada program penataaan manajemen aparatur SDM. Dengan mengintegrasikan system tersebut diharapkan peningkatan kualitas SAKIP dan SAK/ BMN melalui program dan kegiatan reformasi birokrasi dapat diwujudkan. (4) Penerapan Tunjangan Kinerja Dalam proses reformasi birokrasi, tujuan capaian yang diharapkan adalah peningkatan pelayanan public, birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN, peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan birokrasi yang sejahtera. Dalam mendukung tujuan tersebut, terutama aspek keempat, terdapat tuntutan penyesuaian terhadap gaji pokok (fixed salary) dan incentive lainnya (variable incomes). Oleh karena gaji pokok langsung terkait dengan kebutuhan anggaran pemerintah, maka kenaikan kecil saja akan sangat berpengaruh terhadap neraca keuangan Negara dan respon public. Untuk itu, pemerintah mencanangkan penyesuaian pendapatan pegawai negeri akan dilaksanakan pada area variable income saja atau pada tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja yang akan diberikan, tentu saja memiliki banyak parameter pengukuran dalam pemberiannya. Tunjangan kinerja ini akan dikaitkan dengan pelaksanaan Key Performance Indicator secara progresif, yaitu semakin tinggi grade dan pencapaian terhadap kinerja pekerjaan, maka akan semakin tinggi pula potensi 59


pendapatan. Untuk tahap awal usulan tunjangan kinerja di lingkungan Ditjen. Bina Marga, porsi dan prosentase bobot kenaikan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, untuk golongan I sampai golongan III/a diusulkan tunjangan kinerja sebesar 70%, 85% dan 100% untuk tahun 2012, 2013 dan 2014. Sementara itu, untuk golongan III/a ke atas, bobot dan kenaikan tunjangan kinerja yang diusulkan mengikuti skema 50%, 75% dan 100% sampai dengan tahun 2014. Skema ini bertujuan untuk memberikan stimulan bagi para pegawai yang berada pada golongan menengah ke bawah, yang akan merasakan dampak signifikan terhadap kenaikan tunjangan kinerja tersebut. Harapannya, kinerja pegawai, terutama yang berada di level operasional yang memang rentan terhadap fluktuasi kinerja akan segera dapat membaik.

E. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan i) Tahun 2011 : Persiapan (1) Persiapan Quick Win Upaya mewujudkan program dan kegiatan reformasi birokrasi di Ditjen. Bina Marga memerlukan waktu dan upaya yang sungguh-sungguh untuk merealisasikannya. Kendala cara pandang individu pegawai, budaya kerja organisasi yang resisten terhadap perubahan, rentang kendali organisasi Ditjen. Bina Marga yang besar serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan infrastruktur Ditjen. Bina Marga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Ditjen. Bina Marga. Solusi yang harus dibangun adalah dengan membangun kepercayaan masyarakat (public trust building) terhadap penyelenggaraan penyediaan infrastruktur Ditjen. Bina Marga terlebih dahulu sambil melakukan penguatan internal. Manfaat yang diberikan adalah berupa pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang memerlukan pelayanan cepat, mudah, dan terjangkau. Solusi yang ditawarkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen. Bina Marga adalah menyiapkan pelaksanaan kegiatan bidang Ditjen. Bina Marga yang dapat dijadikan program quick wins. yaitu pelaksanaan kegiatan unggulan yang dipilih dari program yang terdapat dalam road map Ditjen. Bina Marga 2010-2014 dan mempunyai daya ungkit (key leverage) yang terkait dengan perbaikan pada produk utama (core business) Ditjen. Bina Marga. Pelaksanaan kegiatan unggulan calon program quick wins adalah yang dapat dengan mudah terlihat serta manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pelanggan utama maupun pemangku kepentingan (stake holders) Ditjen. Bina Marga. Sehubungan dengan itu, langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan pada tahun 2011 adalah menetapkan kegiatan program quick wins yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 melalui kegiatan-kegiatan: a. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Program quick wins; b. Penyusunan rencana dan jadwal kerja serta target penyelesaian dan penyusunan anggaran; c. Menyusun dan menetapkan metode monitoring dan evaluasi pelaksanaan quick wins sertamekanisme pelaporan pelaksanaan quick wins; 60


d. Menetetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang akan menjadi sasaran yang ingin dicapai, menetapkan target program quick wins serta menentukan ukuran kualitas dari target yang ditentukan; dan e. Melengkapi seluruh kebutuhan komponen pelaksanaan quick wins pada 9 program dan 27 kegiatan reformasi birokrasi. Program quick wins Ditjen. Bina Marga yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 dan persiapannya dilakukan pada tahun 2011 meliputi Moderinasi Penanganan Lubang Jalan Terukur di Pantura Jawa

(2) Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan Manajemen Perubahan Pada prinsipnya manajemen perubahan harus didukung oleh komitmen unsur pimpinan dan partisipasi aktif seluruh pegawai. Jika tidak, maka perubahan akan sulit terlaksana dan besar kemungkinan akan mengalami kegagalan. Pemahaman substansi, tumbuhnya kesadaran, ketersediaan sumber daya, keteraturan dan keberlanjutan pelaksanaan perubahan yang dikawal melalui komunikasi adalah faktor lainnya yang akan mendukung keberhasilan program manajemen perubahan. Terkait dengan hal tersebut maka pengembangan pemahaman reformasi birokrasi kepada pegawai Ditjen. Bina Marga pada semua level menjadi sangat penting yang meliputi aspek pengetahuan (knowledge), sikap mental (attitude) dan keterampilan (skills). Ketiga komponen tersebut yang akan membentuk kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja dan budaya organisasi. Secara khusus, implmentasi reformasi birokrasi menghendaki pengembangan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set). Desain perubahan reformasi birokrasi menuntut kinerja, identifikasi pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) aparatur, sementara kondisinya belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan profesional. Selain itu SDM aparatur Ditjen. Bina Marga perlu terus didorong agar semakin memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, mampu mencapai kinerja yang optimal dan mampu bekerja yang berorientasi pada hasil (outcomes). Berdasarkan hasil evaluasi kinerja organisasi Ditjen. Bina Marga, menunjukan bahwa hal tersebut di atas masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu pada tahap persiapan reformasi birokrasi Ditjen. Bina Marga perlu menyusun strategi manajemen perubahan, strategi komunikasi yang keberlanjutan dan strategi pelatihan SDM aparatur khususnya yang akan terlibat dalam proses reformasi birokrasi baik sebagai agen perubahan maupun role model atau panuta. Strategi manajemen perubahan dirumuskan untuk menghasilkan strategi pengelolaan dan pelaksanaan perubahan di seluruh unit organisasi Ditjen. Bina Marga yang tersebar. Strategi komunikasi disusun untuk mengkomunikasikan perubahan pada level pimpinan, level manajerial dan level pelaksana dengan tujuan untuk memberikan informasi berulang, melalui jalur media yang berbeda dengan kedalaman materi bertingkat untuk membangun pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan keyakinan dalam rangka membangun kepemilikan bersama proses perubahan.

Tahapan Perubahan Untuk mencapai tujuan perubahan organisasi yang sesuai dengan rencana 61


RB Ditjen. Bina Marga, maka ada 3 tahapan perubahan, setiap tahapan terdiri berbagai langkah-langkah penting yang harus dijalankan. TAHAP 2 Melaksanakan

TAHAP 1 Merumuskan Rencana Manajemen Perubahan • Melakukan asesmen kesiapan organisasi untuk berubah • Merumuskan strategi manajemen perubahan • Merumuskan strategi komunikasi • Memperkuat manajemen perubahan • Menyusun ukuran keberhasilan

Perubahan

• Mengintegrasikan strategi manajemen perubahan, komunikasi dan pelatihan dengan program reformasi birokrasi lainnya • Mengimplementasikan rencana manajemen perubahan • Membuat rencana pelatihan dan mengimplementasikan • Mengelola resistensi • Mengukur tingkat keberhasilan

TAHAP 3 Mmperkuat Hasil Perubahan

• Mengumpulkan umpan balik dan menganalisanya • Melaksanakan tindakan perbaikan • Memberikan penghargaan atas keberhasilan • Mengukur tingkat keberhasilan

Secara lebih rinci kegiatan dan hasil yang diharapakan dari ke- 3 tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Rencana Perubahan Rencana perubahan reformasi birokrasi Ditjen. Bina Marga disusun sebagai berikut: • Menyusun rencana strategi perubahan berdasarkan tujuan perubahan itu sendiri dan hasil perubahan yang diinginkan, sebagaimana yang disusun dalam road map reformasi birokrasi di tingkat Ditjen. Bina Marga. • Membangun instrumen pengelolaan perubahan untuk mengatur sistem pelaksanaan, sistem komunikasi, sistem monitor dan evaluasi serta 62


sistem pelaporan untuk dengan yang diharapkan.

memastikan

proses perubahan berjalan sesuai

• Meningkatkan kapabilitas pengelola perubahan. Fase terpenting setelah disusunnya rencana perubahan adalah memastikan seluruh pegawai Ditjen. Bina Marga mau berubah dan mengikuti program perubahan tersebut. Implementasi gerakan perubahan reformasi birokrasi secara keseluruhan harus berjalan dengan terencana, massif, eskalatif dan terevaluasi. Terencana sesuai dengan road map reformasi birokrasi Ditjen. Bina Marga. Massif, yaitu perubahan melibatkan secara menyeluruh unit organisasi Ditjen. Bina Marga, luas dan melibatkan semua orang. Eskalatif, yaitu kegiatannya dilakukan dengan terus-menerus dan ritmenya meningkat dari waktu ke waktu. Terevaluasi, yaitu dapat diukur hasilnya, dibandingkan dari waktu ke waktu, dan segera diberikan rencana tindakan ulang jika tidak sesuai dengan rencana (reengineering, re-planing atau melakukan intervensi khusus).

Perubahan Individu, Kelompok dan Organisasi Konsep perubahan harus dimulai dari membangun individu, kemudian secara terusmenerus melakukan komunikasi dan mempengaruhi individu yang lain sehingga terbentuk kelompok inti yang akan menjadi tim agen perubahan. Tim inti inilah yang akahirnya mempengaruhi komunitas organisasi secara menyeluruh. Perubahan individu diawali dengan membangun pemahan tentang reformasi birokrasi yang akan memotivasi menjadi tindakan nyata. Namun sangat disadari bahwa tidak semua pegawai Ditjen. Bina Marga dapat langsung menerima perubahan. Respon pegawai terhadap perubahan dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu mendukung (champion), tidak mendukung dan masih dapat berubah (floating voter) dan tidak mendukung sama sekali, bahkan berpotensi menentang atau sabotase (blocker). Kondisi ini dapat bersifat individual atau kolektif. Terkait dengan hal tersebut, Untuk mengetahui tingkat kesiapan awal Ditjen. Bina Marga untuk berubah, maka secara random akan melakukan survey terbatas terhadap responden yang dianggap mewakili masing-masing unit organisasi tentang kesiapan organisasi untuk berubah. Responden adalah para peserta pelatihan Budaya Kerja dan Mind Setting yang telah dilaksanakan oleh Ditjen. Bina Marga sejak tahun 2008. Berdasarkan posisi awal tersebut, maka program selanjutnya adalah upaya menumbuhkan perubahan pada setiap individu dan ahirnya akan menrubah organisasi melalui melalui program komunikasi sebagaimana diuraikan dalam table berikut:

63


Fase

Pengetahuan/ Kesadaran

Kondisi

Perubahan dari sikap resisten menjadi menyadari bahwa perubahan harus segera dilakukan

Tabel Perubahan Individu Pemahaman Buy-In

Menerima sifat dan tujuan perubahan

Memiliki kesediaan bekerja menuju perubahan

Komitmen Mengarti

Tindakan

kulasikan

Berpartisipasi dalam memfasilitasi perubahan. Mengikuti perilaku (prosedur) yang membentuk budaya

kepemi likian atas perubahan

Proses

Hasil

Komunikasi intensif yang menyentuh sisi knowledge

Perubahan pola pikir (mindset) yang menerima perubahan

Proses dialogis intensif (pedagogis)

Ikrar dan pernyataan positif yang didasari keyakinan dan nilai

Disiplin, loyalitas dan

Pembiasaan yang terencana dan termonitor

Perubahan tindakan yang dilakukan bersama menjadi budaya (culture set).

64


Tabel Perubahan Individu ke Perubahan Organisasi Individu Pimpinan dan Pribadi

Agen Perubahan

SDM Secara Menyeluruh

Hasil

Kelompok

Lembaga

Kolektif, Komunitas

Semua staf/ pegawai

Seluruh Pejabat dan Tim Pelaksana RB

Meningkatkan kapabilitas tim pengelola dan agen perubahan.

Melakukan sosialisasi, pelatihan dan implementasi program, khususnya program Quick wins dan IKU.

Pembentukan pola pikir (mind-set) yang mendukung RB

Membangun komitmen bersama dan teamwork untuk implementasi RB

Pembentukan budaya organisasi (culture set) untuk mewujudkan program (quick win, IKU dan target RB PU)

Dari kebiasaan menjadi karakter, dari karakter menjadi budaya organisasi (from character to culture)

Sasaran dan Target Komunikasi untuk Perubahan Mindset dan Culture set Untuk mendukung strategi perubahan, diperlukan strategi komunikasi yang efektif dan dilaksanakan secara menerus sesuai dengan kondisi tingkat penerimaan atau resistensi kelompok sasaran. Perubahan bentuk komunikasi dan intensitasnya disesuaikan dengan target rencana aksi yang telah dirumuskan dalam road map RB PU. Berikut ini matrik tahapan perubahan dengan kelompok target sasaran.

65


Fase Target

Pimpinan

Agen Peruba han

Pegawai

Masyarakat/ Stakeholder

2011

2012

2013

2014

Fase Konsepsi

Fase Sosialisasi

Fase Action Quick Win

Fase Sustainable

Memberikan dukungan penuh Tim RB dalam menyiapkan RB

Membangun Kapasitas (knowledge, internalisasi) dan keteladanan

Melakukan

Fase Peak Performance Quick Win

manajemen pelaksanaan RB yang fokus pada quick win

Melakukan fungsi manajemen tpelaksanaan RB

Melakukan fungsi manajemen pelaksanaan RB

Mengembang kan kapasitas dan strategi komunikasi

Melakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh pegawai

Menjalankan 10 fungsi agen perubahan dengan efektif

Mengetahui arah, peran dan fungsi RB PU

Bekerja mewujudkan program quick win RB dengan mind set yang benar

Membangun budaya kerja RB PU yang dilandasi oleh mind set yang benar

Mengetahui PU sedang melakukan RB

Memahami RB yang memiliki implikasi terhadap kulitas pelayanan publik bidang PU

Beradaptasi dengan perubahan RB Ditjen. Bina Marg



Budaya Terbentuknys kerja yang mind set dan terukur culture set dan relevan yang sesuai dengan dengan RB Ditjen. Bina pencapaian target Marg RB Budaya baru Mendukung berhubungan penuh dengan perubahan Ditjen. Bina RB Ditjen. Marga Bina Marg

Sasaran dan target yang telah ditetapkan pada tabel di atas, selanjutnya akan menjadi acuan dalam merumuskan kegiatan strategi komunikasi berdasarkan pasar sasaran yang terdiri dari unsur pimpinan, agen perubahan, pegawai Ditjen. Bina Marga dan masyarakat. Masing-masing kegiatan strategi komunikasi tersebut adalah sebagai berikut:

66


Kegiatan Strategi Komunikasi untuk Pimpinan

Fase

2011 Fase Konsepsi

Aspek

Fase Sosialisasi

Memberikan dukungan penuh Tim RB Membangun kapasitas (knowledge, dalam menyiapkan RB. internalisasi) dan keteladanan • Memberikan arahan kepada tim agen • Penggandaan produk peraturan yang perubahan untuk kebutuhan berbagai berhubungan dengan RB saluran komunikasi. • Merumuskan arah dan tujuan • Melibatkan seluruh SDM yang memiliki perubahan sebagai substansi yang kapasitas sebagai tim kreatif untuk akan dikomunikasikan membuat pesan dan jenis kegiatan • Menyiapkan bahan dan menyusun sosialisasi RB dokumen usulan RB Ditjen. Bina

Target

Konsepsi

Marga

Manajerial

• Menyiapkan Tim Manajemen Perubahan di setiap Satminkal • Mengalokasikan dana, orang untuk penyusunan usulan reformasi birokrasi • Membuat pelatihan yang dibutuhkan untuk agen perubahan. • Menyiapkan pembentukan tim manajemen agen perubahan di setiap Unit Satminkal

Operasional

Fase Aspek Target

Konsepsi

Manajerial

• Mengalokasikan waktu, dana dan orang untuk program RB • Menyiapkan rencana pengembangan tim agen perubahan.

• Secara intensif bertemu dan memberi arahan kepada agen perubahan. • Melakukan sosialisasi kepada pegawai dengan menggunakan berbagai soluran komunikasi yang sesuai.

Kegiatan Komunikasi untuk Tim Agen Perubahan

2011 Fase Konsepsi

Mengembangkan kapasitas dan strategi komunikasi • Menelaah substansi dan konten RB melalui produk kebijakan. • Menyusun dan mencetak produk- produk sosialisasi • Mengembangankan program SMS Centre untuk pencerahan RB • Merancang kegiatan sosialisasi • Merumuskan rencana anggaran sosialisasi

Fase Sosialisasi Melakukan berbagai seluruh pegawai

sosialisasi kepada

• Membuat konten sosialisasi untuk web, buku, pidato, pelatihan, diskusi, seminar, forum sharing, merchandising dll • Melibatkan seluruh SDM yang memiliki kapasitas sebagai tim kreatif untuk membuat pesan dan jenis kegiatan sosialisasi RB • Melakukan fungsi manajemen kegiatan sosialisasi yang dapat dievaluasi hasilnya

67


Operasional

Fase Aspek Target

Kognitif (Knowledge)

Afektif

Aksi/ Tindakan/ Psikomotorik

• Mengikuti pelatihan keterampilan komunikasi, menjadi fasilitator, motivator, mediator, mengembangkan instrumen sosialisasi dan internalisasi perubahan • Membangun teamwork agen perubahan. • Me-list daftar web, email dan me- list lembaga di lingkungan Ditjen. Bina Marga • Mencatat semua email dan no HP peajabat dan pegawai di lingkungan Ditjen. Bina Marga

• Mengisi (memfasilitasi) kegiatan sosialisasi dalam bentuk seminar, diskusi, launching program dll • Memberikan pelatihan mindseting, culture setting kepada pegawai • Mengelola proses komunikasi RB di web, me-list, dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi yang sesuai. • Mengelola ritme dan motivasi alumni pelatihan dan pegawai melalui email, twiter, BB dan SMS • Menggunakan media suara sentralisasi untuk promosi nilai-nilai RB

Kegiatan Komunikasi untuk Pegawai Ditjen. Bina Marga 2011 Fase Konsepsi

Memberikan dukungan penuh Tim RB dalam menyiapkan RB. • Menerima dan membaca buku saku RB

• Menyiapkan strukutur manajemen perubahan di setiap Satminkal • Mengalokasikan dana, orang untuk penyusunan usulan reformasi birokrasi • Membuat pelatihan yang dibutuhkan untuk agen perubahan • Menyiapkan pementukan tim manajemen agen perubahan di setiap Satminkal.

Fase Sosialisasi Membangun Kapasitas (knowledge, internalisasi) dan Keteladanan • Melibatkan diri dalam setiap kegiatan sosialisasi dan mengajak kepada semua pegawai menuju perubahan yang sesuai dengan mind set RB • Membangun dinamika motivasi dengan mengikutkan pelatihan , sosialisasi dan pencerahan lain. • Menyiapkan rencana pengembangan tim agen perubahan. • Secara intensif bertemu dan memberi arahan kepada agen perubahan. • Melakukan sosialisasi kepada pegawai dengan menggunakan berbagai soluran komunikasi yang sesuai.

68


Kegiatan Komunikasi untuk Publik: Pers, Media dan Masyarakat Fase Aspek Target

Pengetahuan

2011 Fase Konsepsi Mengetahui Ditjen. Bina Marga sedang melakukan RB

• Mendapatkan informasi RB Ditjen. Bina Marga dari spanduk dan brosur • Membaca konsep Ditjen. Bina Marga dari Koran dan portal Ditjen. Bina Marga tentang RB.

Fase Sosialisasi Memahami RB yang memiliki implikasi terhadap kualitas pelayanan bidang Ditjen. Bina Marga dengan sasaran Birokrasi yang Bersih, dan Bebas KKN, meningkatkan Kualitas Pelayanan, serta meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. • Mendapatkan penjelasan konsep RB Ditjen. Bina Marga melalui konverensi pers • Mendapatkan penjelasan prosedur RB PU yang berhubungan dengan pelayanan publik bidang Ditjen. Bina Marga

Tim Pengelola Perubahan Tim Pengelelola Perubahan Ditjen. Bina Marga mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011, yaitu: (i) Ketua Program Sponsor dijabat oleh Menteri PU dan Wakilnya adalah Wakil Menteri PU; (ii) Avisors diisi oleh Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal Kementerian PU; (iii) sedangkan untuk Program Management Office (PMO), Project Management (PM), Design Management, Change Management dan Quality Assurance Management dibentuk di masingmasing Satminkal. Pertimbangannya adalah besaran struktur organisasi Kementerian PU yang sangat besar (1.362 Jabatan Struktural) dengan unit organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan SDM Aparatur sebanyak lebih dari 20 ribu pegawai. Gambar struktur organisasi pengelola perubahan sebagaimana dalam Gambar …

69


Pada ahirnya, kegiatan komunikasi akan selalu mengalami perkembangan sesuai dengan implementasi program RB dan tergantung respon kelompok sasaran komunikasi. Penerimaan yang baik atas pesan yang disampaikan akan mempercepat proses perubahan cara pandang dan pembentukan budaya kerja organisasi. (3) Penyusunan Metode Penilaian Kinerja Penyusunan Metode Penilaian Kinerja berisi 2 (dua) penilaian, yaitu IKU untuk unit kerja dan SKI untuk individu. Dalam masing-masing penilaian sebagaimana telah dijelaskan dalam bahasan sebelumnya, kedua penilaian ini berfungsi sebagai instrument pengukuran dan pengendalian kinerja. Untuk itu, pada tahun 2011, penyusunan dan perbaikan kedua instrument tersebut menjadi prioritas pertama. Mulai bulan Februari 2012, telah dilaksanakan penyesuaian terhadap IKU Ditjen. Bina Marga untuk lebih mengoptimalkan capaian pelaksanaan pekerjaan.

ii) Tahun 2012 : Pelaksanaan (1) Pelaksanaan Quick Win Dalam pelaksanaan Quick Win Ditjen. Bina Marga, pencapaian sasaran/target memerlukan parameter pengukuran keberhasilan serta mekanisme pengawasan kualitas capaian yang secara internal dilekatkan pada Inspektorat Jenderal, dan secara eksternal dilekatkan sesuai mekanisme yang tertuang dalam dokumen Quick Win. Dalam pengawasan internal, Inspektorat Jenderal memberikan guidance yang mencakup asas kepatuhan (compliance) terhadap aspek teknis, administrative, keuangan dan kinerja capaian. Sedangkan secara eksternal, pengukuran capaian diserahkan kepada masyarakat/lembaga pengawas independen sesuai dengan karakteristik program Quick Win itu sendiri. Seperti dalam program Quick Win “Preservasi Jalan Terukur”, maka pengukuran keberhasilan eksternal dilakukan melalui e-complaint dimana parameter keberhasilannya adalah prosentase penanganan terhadap keluhan. (2) Pelaksanaan 9 Program / 27 Kegiatan Terhadap kesembilan program dan keduapuluhlima kegiatan, telah ditetapkan Rencana Umum, Rencana Aksi, Konsolidasi Rencana Aksi dan Target Capaian per tahun untuk memudahkan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan. Dari sini, arah pelaksanaan beserta scheduling nya akan dapat terkendali dalam mendukung pencapaian visi dan misi Ditjen. Bina Marga, khususnya terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi. (3) Monev 9 Program / 27 Kegiatan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk seluruh program kegiatan reformasi birokrasi diawali dengan inventarisasi program, dilanjutkan dengan penyusunan pedoman monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan penyusunan sistem pelaksanaannya. Pada tahap ini, diharapkan dapat terpetakan semua jenis aktivitas kegiatan yang akan dilakukan. Peta aktivitas ini kemudian akan dijadikan sebagai frame input dalam menentukan pedoman evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan prioritas. Setelah pedoman disusun, langkah selanjutnya adalah membuat sistem dimana pedoman dan pola evaluasi monitoring ini akan dijalankan. Sistem inilah yang akan memberikan koridor pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan seluruh 70


pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan. Monitoring dan Evaluasi yang akan dilakukan mencakup skala unit kerja, program, kegiatan, dan individu. Sementara itu, evaluasi yang dilakukan akan mencakup evaluasi triwulan dan evaluasi tahunan yang berisi capaian keberhasilan dan hambatan pelaksanaan.

iii) Tahun 2013 dan 2014 (1) Lanjutan Pelaksanaan 9 Program / 27 Kegiatan Tahun 2013 merupakan kelanjutan program reformasi birokrasi dimana manajemen perubahan melanjutkan pembentukan karakteristik individu sehingga pro aktif terhadap perubahan yang terjadi. Untuk tahun selanjutnya diharapkan manajemen perubahan telah terinternalisasi dan terpahami dengan baik sehingga masing-masing individu bersinergi dengan perubahan yang berlangsung. Pada Program Penataan peraturan perundangan, akan dilaksanakan implementasi terhadap system penyusunan peraturan perundangan yang telah disepakati dan ditetapkan di tahun sebelumnya. Pada program penguatan organisasi, tahun 2014 merupakan waktu dimana perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi, yang hasilnya akan menjadi input perbaikan peraturan selanjutnya. Program Penataan tatalaksana, dilaksanakan dengan penyusunan SOP prioritas berikutnya atau level di bawah SOP yang disusun tahun 2011 dan 2012. Pada program penataan SDM aparatur, kegaitan penataan system rekrutmen merupakan continuous improvement dari pelaksanaan tahun sebelumnya, dimana aspek efisiensi dan efektivitas menjadi concern utama setelah prosesnya dibakukan dalam ISO 9001. Kegiatan analisa jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi jabatan, assessment individu berdasarkan kompetensi dan system penilaian kinerja diharapkan telah menemukan format pelaksanaan yang baku sehingga pola pelaksanaan di tahun ini sudah terprogram secara rutin. Program database pegawai pada tahun 2013 dan 2014 memiliki prioritas infiltrasi instumen manajemen SDM ke dalam system aplikasi database. Kegiatan terakhir dari program penataan system manajemen SDM aparatur yaitu penataan system diklat pegawai berbasis kompetensi telah berjalan dengan jadwal yang sudah baku. Program selanjutnya, yaitu peningkatan pengawasan merupakan implementasi dari pedoman pengendalian yang telah disusun di tahun 2011 dan 2012. Sedangkan program penguatan akuntabilitas kinerja pada tahun 2013 dan 2014 telah dapat berjalan dengan capaian LAKIP yang memadai dan kondisi laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, masih menjadi concern dan pelaksanaan secara berkelanjutan pada tahun setelah penyusunan standar pelayanan. Hanya saja, pada tahun implementasi tetap dimungkinkan terjadi penyesuaian standar pelayanan mengikuti arus tuntutan lingkungan strategis. (2) Lanjutan Monev 9 Program / 27 Kegiatan Kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun 2013 dan 2014 merupakan implementasi 100% dari pedoman monitoring dan evaluasi yang disusun tahun 2012. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan secara triwulan, semester tahunan.

71


F.Penanggung jawab Pelaksanaan i) Tim Ditjen. Bina Marga Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Ditjen. Bina Marga telah disusun dengan terbitnya SK Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 14/KPTS/PK-PMK/2010. (1) Tim Pengarah Tim Dalam keputusan ini diatur mengenai tim pengarah yang terdiri dari Menteri dan segenap jajaran eselon I. (2) Tim Pelaksana Dalam Susunan Tim Pelaksana, terdapat dua kelompok kerja utama, yaitu Kelompok Kerja per masing-masing program yang dikoordinir oleh pejabat berkompeten, dan Tim Sekretariat yang berfungsi menguatkan koordinasi diantara Tim Pelaksana. ii) Tim Pelaksana Satminkal Dari Tim Pelaksana Ditjen. Bina Marga, diturunkan menjadi SK Tim Pelaksana di tingkat Unit kerja dimana pengarahnya merupakan eselon II masing-masing, dan kelompok kerjanya pun diturunkan dan diformasikan kepada mereka yang dianggap memenuhi kecakapan kompetensi untuk mengarahkan keberhasilan pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya. iii) Tim Manajemen Perubahan Tim Manajemen Perubahan di Ditjen. Bina Marga berupa Program Sponsor yang diketuai oleh pimpinan K/L yang dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum, dan memiliki unit advisor yang diisi oleh seluruh jajaran unit eselon I. Di setiap Satminkal, keberadaan Tim Manajemen Perubahan Kementerian ini diderivasi menjadi Program Management Office yang masing-masing dikepalai oleh seorang eselon I. Dalam struktur ini, PMO dibantu oleh seorang Head of Project Management yang dijabat oleh eselon II yang jika mungkin dijabat diluar person dalam keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi. Hal ini bertujuan untuk saling mensinergikan program dan kegiatan reformasi birokrasi dengan program yang dijalankan oleh Tim Manajemen Perubahan. Seorang Head of Project Management dibantu oleh Pimpinan Design Management, Change Management, dan Quality Assurance Management yang operasionalisasinya dilekatkan pada jabatan structural eselon III.

G. Rencana Anggaran i) ii) iii) iv)

Rencana Rencana Rencana Rencana

Tahun Tahun Tahun Tahun

2011 2012 2013 2014

72

Roadmap Reformasi Birokrasi Ditjen. Bina Marga

Recommend Documents