LAPORAN KINERJA DITJEN BINALATTAS TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA DITJEN BINALATTAS TAHUN 2015

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I

i

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tahun 2015 disusun dalam rangka

pelaksanaan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Ditjen Binalattas merupakan gambaran capaian kinerja Ditjen Binalattas selama tahun anggaran 2015, sekaligus merupakan cerminan pelaksanaan misi Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mencapai visi yaitu “Terwujudnya

Indonesia

yang

berdaulat,

mandiri

dan

berkepribadian

berlandaskan gotong royong”. Misi yang terkat dengan dengan Ditjen Binalattas adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah, Ditjen Binalattas telah menyelenggarakan agenda pembangunan prioritas yang tercantum dalam Nawa Cita yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. Dalam rangka mencapai visi Pemerintah tersebut Ditjen Binalattas melakukan

langkah pembenahan dalam rangka

meningkatkan kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi, karena tahun 2015 merupakan tahun awal RPJMN 2015 – 2019 sehingga perlu disampaikan capaian kinerja selama 1 tahun dalam rangka untuk memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai dan menjadi evaluasi dalam menyusunan kegiatan pada tahun berikutnya. Berdasarkan Permenaker Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015 - 2019, Ditjen Binalattas telah memiliki 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan 8 Indikator Kinerja Program (IKP) yang merupakan ukuran capaian kinerja baik secara kuantitatif dan kualitatif. Capaian kinerja indikator tersebut diatas menggambarkan Sasaran Strategis 1 Kementerian Ketenagakerjaan : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja. ii

Demikian Laporan Kinerja Ditjen Binalattas Tahun 2015 ini disusun, agar dapat menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja dan perbaikan untuk tahun depan sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja Ditjen Binalattas.

iii

DAFTAR ISI Halaman

Kata Pengantar ................…………………………….………………….............. ii Daftar Isi ..............…..........……….………………….……………………............ iv Daftar Tabel ..............…..........……….…..………….……………………........... v Daftar Gambar .....…..........……….………………….……………………........... vi Ikhtisar Eksekutif ...........................………………………………………............ vii BAB I PENDAHULUAN ……........……………………………………….….…. 1 A. Latar Belakang …………………………………………..….............. 1 B. Tugas dan Fungsi Ditjen Binalattas ...…………..…....................... 2 C. Peran Strategis Bidang Pelatihan dan Produktivitas …………….. 5 D. Isu Strategis di Bidang Pelatihan dan Produktivitas ……………… 7 BAB II PERENCANAAN KINERJA ……........……………………..……….…. 8 A. Rencana Strategis Ditjen Binalattas ….……….………….….…..... 8 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ..................................................... 12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……........………………………….…...... 14 A. Capaian Indikator Kinerja Ditjen Binalattas Tahun 2015 ……....… 14 B. Realisasi Anggaran ...............………............................................. 26 BAB IV PENUTUP ……........………………………………..……….…….…...... 32 LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Binalattas Tahun 2015 2. Pengukuran Kinerja Ditjen Binalattas Tahun 2015

iv

DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ……….…...............………....................... 12 Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen Binalattas Tahun 2015 …....... 14 Tabel 3. Pengukuran Indikator Kinerja 1 ................................................................ 17 Tabel 4. Pengukuran Indikator Kinerja 2 ................................................................ 18 Tabel 5. Pengukuran Indikator Kinerja Penajaman .............................................. 18 Tabel 6. Pengukuran Indikator Kinerja 3 ................................................................ 20 Tabel 7. Pengukuran Indikator Kinerja 4 .............…............................................... 21 Tabel 8. Pengukuran Indikator Kinerja 5 ................................................................ 22 Tabel 9. Pengukuran Indikator Kinerja 6 ................................................................ 23 Tabel 10. Pengukuran Indikator Kinerja 7 ............................................................... 24 Tabel 11. Pengukuran Indikator Kinerja 8 ............................................................... 26 Tabel 12. Rekapitulasi dan Realisasi Keuangan Ditjen Binalattas Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2015 ................................................. 27 Tabel 13. Rekapitulasi dan Realisasi Keuangan Ditjen Binalattas Tahun 2010 – 2015 ............................................................................... 28 Tabel 14. Realisasi Anggaran Tahun 2015 ............................................................ 30

v

DAFTAR GAMBAR Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Binalattas ….…...............………....................... 3 Gambar 2. Profil Tenaga Kerja Indonesia …................................................................ 6 Gambar 3. Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Dengan Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2010 - 2015 ................................... 29

vi

IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas adalah unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019 maka salah satu sasaran strategis yang akan dicapai adalah peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut maka agenda dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja. Dengan mengacu pada agenda dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK)

Tahun 2015. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2015, sampai dengan

berakhirnya tahun anggaran 2015 capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dapat dilihat pada tabel berikut : CAPAIAN KINERJA DITJEN BINALATTAS TAHUN 2015

NO

1

SASARAN PROGRAM Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk Mencetak Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

TARGET 2015 %

REALISASI 2015 %

CAPAIAN KINERJA %

TARGET RENSTRA 2019 %

PENCAPAIAN TARGET RENSTRA S.D 2015 %

1

Persentase Peningkatan Lembaga Pelatihan Yang Terakreditasi

12,80

14,46

112,96

32,12

45,03

2

Persentase Peningkatan Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi

70,00

48,59

69,42

95,00

51,15

vii

NO

SASARAN PROGRAM


TARGET 2015 %

REALISASI 2015 %

CAPAIAN KINERJA %



8,57

5,88

68,64

31,43

18,72

3

Persentase Peningkatan Perusahaan Penyelenggara Pemagangan Terverifikasi

4

Persentase Peningkatan Lulusan Pemagangan

19,58

6,08

31,05

20,42

29,77

5

Persentase Peningkatan LSP Berlisensi

48,51

128,00

263,86

94,10

136,03

6

Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

59,70

1.481,25

2.481,16

79,87

1854,58

7

Persentase Peningkatan Lembaga Pelayanan Produktivitas

6,25

5,88

94,12

56,25

10,46

8

Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Nasional, Sektoral, Daerah)

4,47

3,32

74,21

21,13

15,70

viii

Secara umum dari 8 Indikator Kinerja Program, 3 indikator kinerja program dapat tercapai melebihi target, 5 indikator kinerja program belum dapat tercapai dengan baik, hal ini dikarenakan DIPA baru diterbitkan pada bulan Mei 2015 sehingga target kegiatan banyak yang tidak terlaksana karena terkendala oleh waktu. Dari kinerja keuangan, Ditjen Binalattas masih perlu melakukan perbaikan kinerja. Pada tahun 2015 penyerapan anggaran secara keseluruhan mencapai 84,19 %. Dikarenakan pada tahun 2015 DIPA APBNP Tahun 2015 baru diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2015. Dengan waktu efektif pelaksanaan hanya 6 bulan maka akan sangat sulit untuk dapat merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tercantum dalam DIPA. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan penjadwalan ulang kembali semua kegiatan agar dapat diprediksi penyerapan sampai dengan bulan Desember 2015, melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan bila memungkinkan dilakukan revisi sehingga anggaran yang tersedia dapat diserap secara optimal. Penyerapan anggaran dibawah 90% karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan mengingat waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi. Tindak lanjut yang telah dilakukan dengan cara membuat jadwal pelaksanaan kegiatan yang realistis tetapi dari sisi waktu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua kegiatan, sehingga realisasi keuangan yang dicapai hanya sebesar 84,19%. Mengingat pada tahun 2015 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2015 - 2019, maka tahun 2015 ini menjadi titik awal dari pencapaian target RPJMN tahun 2015 - 2019. Capaian kinerja tahun 2015 ini menjadi indikasi bahwa pelaksanaan program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas telah memberikan kontribusi bagi tenaga kerja dalam upaya meningkatan kompetensinya, kendati masih memiliki berbagai kekurangan.

ix

BAB I PENDAHULUAN

BAB II BABPERE

BAB I

PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019 bahwa sasaran strategis yang akan dicapai adalah peningkatan daya saing tenaga kerja agar dapat bersaing dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Untuk itu maka agenda dan sasaran pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya 9 Agenda Pembangunan Nasional 2015 – 2019. Agenda Pembangunan Nasional 2015 – 2019 yang terkait dengan Direktorat Jenderal

Pembinaan

Pelatihan

dan

Produktivitas

adalah

meningkatkan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dengan sasaran meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja melalui pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dari 1.921.283 orang pada tahun 2014 menjadi 2.170.377 orang pada tahun 2019, memperbesar proporsi jumlah tenaga kerja yang kompeten dan diakui secara nasional dan internasional melalui serangkaian proses sertifikasi tenaga kerja berkeahlian tinggi dari 8,4 % menjadi 14 % dan tenaga kerja berkeahlian menengah yang kompeten dari 30 % menjadi 42 %, sertifikasi untuk tenaga kerja dari 576.887 orang pada tahun 2014 menjadi 863.819 orang pada tahun 2019 serta meningkatkan kinerja lembaga pelatihan milik pemerintah untuk menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi dari 5 % menjadi 25 %.

1

Dalam upaya perwujudan tujuan di atas maka keberadaan organisasi Direktorat

Jenderal

Pembinaan

Pelatihan

dan

Produktivitas

Kementerian

Ketenagakerjaan didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015

tentang Kementerian Ketenagakerjaan yang diperkuat dengan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, harus dapat dirasakan lebih nyata oleh masyarakat sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional melalui pelatihan kerja. Direktorat

Jenderal

Pembinaan

Pelatihan

dan

Produktivitas

(Ditjen

Binalattas) sebagai salah satu Direktorat Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas. Dengan peran dan tugas tersebut, diharapkan organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan

dibidang pelatihan

dan produktivitas yang berkualitas dan implementatif.

B. TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINALATTAS Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, merupakan unsur pelaksana pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dipimpin oleh seorang Dirjen yang bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan.

2

Gambar 1 Struktur Organisasi Ditjen Binalattas

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan

Pelatihan

dan

Produktivitas

didukung

oleh

2

(dua)

Sekretariat dan 5 (lima) Direktorat setingkat Eselon II A. Disamping itu, terdapat 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Ditjen Binalattas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

3

1. Tugas Ditjen

Binalattas

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas. 2. Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi : a.

Perumusan kebijakan di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja,

kelembagaan

pelatihan,

instruktur

dan

tenaga

pelatihan,

pemagangan, dan produktivitas; b.

Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan;

c.

Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas;

d.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan, dan produktivitas;

e.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas;

f.

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;dan

g.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4

C. PERAN STRATEGIS BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS Jumlah penduduk Indonesia yang bekerja sebanyak 128,30 juta orang sebagian besar bekerja di lapangan usaha pertanian 33,20% serta berpendidikan < SD sebanyak 44,15%, sementara penduduk bekerja dengan pendidikan Sarjana ke atas hanya sebesar 8,25%. Struktur lapangan pekerjaan tidak mengalami perubahan, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa Kemasyarakatan dan Sektor Industri masih menjadi penyumbang penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Ini yang menjadi tantangan pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan khususnya dalam rangka

peningkatan kompetensi

tenaga kerja dan produktivitas untuk mewujudkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing di pasar global. Dari sisi kualitas tenaga kerja, lemahnya kemampuan yang dicerminkan dari rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas pekerja dirasakan sebagai hambatan utama bagi penciptaan usaha baru dalam membuka investor baru masuk. Sejauh ini struktur pekerja kedepan masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah dan kompetensi yang terbatas. Hal ini akan menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan daya saing nasional. Kualitas

sumber

daya

manusia

menjadi

faktor

penting

dalam

pengembangan perekonomian kedepan. Pengembangan sumber daya manusia yang memiliki skill dan kompetensi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Balai latihan kerja yang dikembangkan Kementerian Ketenagakerjaan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan kompetensi dan skill pekerja. Namun, saat ini keberadaan balai latihan kerja tersebut masih belum optimal.

5

Gambar 2 Profil Tenaga Kerja Indonesia

Dengan kondisi tersebut peran program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas menjadi sangat penting dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja. Maka langkah strategis yang kami lakukan adalah pengembangan standar kompetensi kerja, peningkatan kompetensi kerja sesuai dengan

kebutuhan

pasar

kerja,

peningkatan

kapasitas

kelembagaan,

pengembangan kompetensi instruktur, pengembangan sistem sertifikasi profesi serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. 6

Dalam rangka ASEAN Economic Community maka pemerintah dituntut untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing di pasar kerja global. Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing diperlukan komitmen dari semua pihak baik dari pemerintah maupun swasta.

D.

Isu Strategis Di Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dalam rangka penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar dapat bersaing di pasar kerja global. Sampai dengan saat ini kesiapan Indonesia menghadapi MEA pada 12 sektor prioritas masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Isu strategis yang terkait dengan bidang pelatihan dan produktivitas dalam menghadapi MEA adalah infrastruktur pelatihan dan produktivitas masing-masing sektor belum semuanya ada sehingga dampak dari MEA adalah tenaga kerja Indonesia tidak dapat memanfaatkan peluang untuk bersaing di pasar kerja global karena kompetensi yang dimiliki masih rendah.

7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA A.

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional,

pembangunan

bidang

ekonomi,

pembangunan

wilayah,

serta

pembangunan bidang aparatur negara. Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan dijabarkan dalam Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja : 1.

Harmonisasi, standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah dan lintas negara mitra bisnis dalam kerangka keterbukaan pasar, dilakukan melalui strategi: a.

Percepatan Penetapan Standar Kompetensi seluruh Sektor (K/L) dengan

menyusun

Rencana

Induk

Pengembangan

Standar

Kompetensi, Peta Kompetensi, Standar Kompetensi dan Pemaketan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); b.

Percepatan akreditasi Lembaga Pelatihan;

c.

Percepatan

Penerapan

Pelatihan

Berbasis

Kompetensi

dengan

mendorong semua lembaga pelatihan untuk menerapkan pelatihan berbasis kompetensi mengacu pada kualifikasi dan okupasi; d.

Percepatan

Sertifikasi Tenaga Kerja dan lulusan pelatihan dengan

mendorong Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk membangun infrastruktur sertifikasi di setiap daerah;

8

e.

Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja nasional yang mampu menempatkan dan menyalurkan tenaga kerja berkualitas di dalam dan luar negeri yang mendukung skilled based industries;

f.

Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja nasional melalui sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja serta penerapannya yang didukung peningkatan jumlah dan kapasitas asesor berbasis kerangka kualifikasi nasional indonesia untuk mendorong perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/sub sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/sub sektor yang produktivitasnya tinggi;

g.

Peningkatan kebijakan pemerintah untuk memperkuat sumber-sumber pendanaan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas keahlian tenaga kerja khususnya dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang mendukung skilled based industries;

h.

Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang mendukung skilled based industries untuk mendorong perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/sub sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/sub sektor yang produktivitasnya tinggi melalui standarisasi lembaga pelatihan berbasis kompetensi dalam kerangka Pasar Bebas AEC (ASEAN Economic Community) sehingga meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang siap menghadapi keterbukaan pasar;

i.

Peningkatan jumlah pekerja yang berpendapatan menengah ke pendapatan menengah tingkat atas melalui Transformasi Struktur Tenaga Kerja yang dilandasi oleh peningkatan produktivitas;

j.

Peningkatan penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.

9

2.

Pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/ industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja, dilakukan melalui strategi : a.

Pengembangan standar kompetensi oleh pihak pengguna terutama asosiasi industri/profesi dan bersifat dinamis sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan industri;

b.

Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi menggunakan kurikulum/modul pelatihan mengacu kepada standar kompetensi yang dikembangkan industri;

c.

Sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dilisensi oleh BNSP, dan memiliki masa berlaku (validitas) sesuai ketentuan.

3.

Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan, melalui: a.

Penguatan koordinasi antar pelaku kepentingan, pemerintah yang diwakili Kementerian/Lembaga, dunia usaha, pekerja, serta pemerintah daerah;

b.

Menjaga transparansi dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan

dana pelatihan dengan pola matching fund melalui

pembentukan lembaga yang independen untuk mengelola dana pelatihan. 4.

Penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif dengan mengembangkan lembaga pelatihan di tingkat pusat sebagai tempat pelatihan unggulan, dan pendampingan bagi lembaga pelatihan provinsi, serta lembaga pelatihan provinsi menjadi unggulan dan pendampingan bagi lembaga pelatihan kabupaten/kota, melalui: a.

Promosi program penjangkauan (outreach) dalam rangka menjalin hubungan kerjasama dengan pemberi kerja dan lembaga pelatihan swasta; 10

b.

Pembangunan jejaring dan komunikasi intensif dengan masyarakat sekitar lembaga pelatihan di daerah

c.

Pemberian sistem insentif berdasarkan kinerja untuk mendorong hasil pelatihan yang sesuai kebutuhan industri;

d.

Peningkatan

kinerja

dan

efisiensi

lembaga

pelatihan

dengan

memberikan otonomi/kewenangan penuh penyelenggara pelatihan. 5.

Peningkatan

kualitas

sistem

tata

kelola

program

pelatihan

untuk

mempercepat sertifikasi pekerja memerlukan strategi sosialisasi program pelatihan secara lebih intensif dan ekstensif agar kualitas angkatan kerja siap memasuki pasar tenaga kerja. Selain itu, diperlukan pengelolaan program pelatihan yang komprehensif dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota, agar lembaga pelatihan yang ada menjadi tempat pelatihan unggulan, sekaligus melakukan dapat melakukan fungsi pendampingan pelatihan bagi lembaga pelatihan di tingkat bawahnya. 6.

Identifikasi dan memilih sektor/sub sektor yang nilai tambah dan penyerapan tenga kerja tinggi, sehingga menjadi fokus untuk dikembangkan, dilakukan melalui strategi : a.

Perluasan

skala

ekonomi

ke

arah

sektor/sub

produktivitasnya tinggi juga diperlukan untuk

sektor

yang

menyediakan lapangan

kerja yang besar dalam rangka mengantisipasi berlangsungnya bonus demografi; b.

Realokasi tenaga kerja

ke sektor/sub sektor tertentu, memudahkan

pemetaan kompetensi industri dan penetapan standar kompetensi; c.

Standar kompetensi industri yang telah ditetapkan menjadi dasar penyusunan program pelatihan meliputi : kurikulum/bahan ajar, penyiapan tenaga instruktur dan asesor serta sarana prasarana pendukung program pelatihan;

d.

Mempercepat pelaksanaan perjanjian saling pengakuan (MRA) yang belum dapat direalisasikan; 11

e.

Harmonisasi program pendidikan dan pelatihan;

f.

Pengembangan kerangka standard kompetensi regional (regional competency standard framework);

g.

Mendorong lembaga pelatihan untuk mencapai KKNI (Kerangka Kerja Nasional Indonesia) dan penerapan KKNI.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 PERJANJIAN KINERJA Unit Organisasi Eselon I

:

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Tahun Anggaran

:

2015

No 1

Sasaran Program Meningkatnya Produktivitas

Kualitas Tenaga

Indikator Kinerja Program dan

1

Kerja

Untuk Mencetak Tenaga Kerja

Persentase Peningkatan Lembaga Pelatihan

Target 12,80

%

70,00

%

8,57

%

19,58

%

Yang Terakreditasi 2

Yang Berdaya Saing


3


4


5


48,51

%

6

Persentase Peningkatan Tenaga Kerja

59,70

%

Bersertifikat Kompetensi

12

No

Sasaran Program

Indikator Kinerja Program 7

Target

Persentase Peningkatan Lembaga Pelayanan

6,25

%

4,47

%

Produktivitas 8


Program

Anggaran

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Rp.1.632.812.823.000,-

Dalam rangka penajaman indikator kinerja maka untuk indikator nomor 2 dirubah menjadi presentase lulusan pelatihan yang mendapat sertifikat kompetensi, dengan cara pengukuran lulusan pelatihan yang mendapat sertifikat kompetensi dibagi dengan lulusan pelatihan yang mengikuti uji kompetensi dikali 100 %. Indikator ini berperan sangat penting mengingat tolok ukur dari keberhasilan pelatihan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

13

BAB IVPENUTUP BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA DITJEN BINALATTAS Dalam rencana strategis Ditjen Binalattas telah disusun kegiatan - kegiatan utama yang telah dituangkan dalam kegiatan dari tahun 2015 - 2019. Ditjen Binalattas secara formal telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada tahun tersebut dengan capaian disajikan pada tabel 2. Pengukuran atau evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dilakukan dengan cara penyesuaian rencana kegiatan dengan anggaran yang tersedia. Pengukuran kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas bulan Januari sampai dengan Desember 2015, dengan dasar dan realisasi kinerja dan indikator kinerja pada setiap kegiatan sebagaimana tercantum pada lampiran form Pengukuran Kinerja dari masing-masing indikator kinerja, selanjutnya Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen Binalattas Tahun 2015

NO

1

SASARAN PROGRAM Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk Mencetak


TARGET 2015 %

1

12,80

Persentase Peningkatan Lembaga Pelatihan Yang Terakreditasi

14

REALISASI 2015 %

CAPAIAN KINERJA %



14,46

112,96

32,12

45,03

NO

SASARAN PROGRAM Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing

REALISASI 2015 %

CAPAIAN KINERJA %




TARGET 2015 %

2


70,00

48,59

69,42

95,00

51,15

3


8,57

5,88

68,64

31,43

18,72

4


19,58

6,08

31,05

20,42

29,77

5


48,51

128,00

263,86

94,10

136,03

6

Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

59,70

1.481,25

2.481,16

79,87

1854,58

7


6,25

5,88

94,12

56,25

10,46

8


4,47

3,32

74,21

21,13

15,70

15

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran program : “Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk Mencetak Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing” dengan delapan indikator program : a.

IK-1 : Persentase Peningkatan Lembaga Pelatihan Yang Terakreditasi. Yang dimaksud dengan

Lembaga Pelatihan Yang Terakreditasi adalah

Lembaga Pelatihan yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja. Cara pengukuran untuk indikator ini adalah jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n di kurang jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun dasar (baseline 2014) dibagi nilai produktivitas per tenaga kerja pada tahun dasar (baseline 2014) dikali 100%). Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada indikator kinerja 1 persentase peningkatan lembaga pelatihan yang terakreditasi adalah sebesar 112,99 %. Berdasarkan data pada Ditjen Binalattas pada tahun 2014 terdapat 1.943 lembaga pelatihan yang terakreditasi dan pada tahun 2015 terdapat 2.224 lembaga yang telah terakreditasi sehingga realisasi pada tahun 2015 mencapai 14,46 %. Perhitungan realisasi dilakukan dengan cara selisih lembaga pelatihan yang telah diakreditasi dibagi dengan realisasi tahun 2014. Capaian kinerja pada indikator kinerja ini melebihi target yang ada dikarenakan adanya kebijakan dari Ditjen Binalattas untuk melakukan akreditasi tidak hanya terbatas pada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang diakreditasi tetapi juga Balai Latihan Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan maupun Balai Latihan Kerja milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan sasaran pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan yaitu meningkatkan lembaga pelatihan milik pemerintah untuk menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi dari 5 % menjadi 25 %.

16

Tabel 3. Pengukuran Indikator Kinerja 1 INDIKATOR KINERJA

TARGET %

REALISASI %

Persentase Peningkatan

12,80

14,46

CAPAIAN KINERJA % 112,99



32,12

45,03

Lembaga Pelatihan Yang Terakreditasi

b.

IK-2 : Persentase Peningkatan Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi Yang dimaksud dengan Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang telah mendapatkan sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Balai Latihan Kerja. Cara pengukuran indikator ini adalah Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun n di kurang Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun dasar (baseline 2014) dibagi Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun dasar (baseline 2014) dikali 100%). Capaian kinerja untuk indikator kedua yaitu Persentase Peningkatan Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah sebesar 69,42 %. Realisasi untuk tahun 2015 jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 92.236 orang sedangkan yang dinyatakan lulus pelatihan sebanyak 92.236 orang, sehingga presentase peningkatan lulusan pelatihan berbasis kompetensi menjadi 100 %. Cara penghitungan realisasi adalah lulusan pelatihan dibagi dengan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dikali 100 %. Capaian kinerja ini mendekati target yang telah ditetapkan sebesar 70 % karena pada tahun 2015 ini setiap satuan BLK diminta untuk menerapkan pelatihan berbasis kompetensi.

17

Tabel 4. Pengukuran Indikator Kinerja 2

INDIKATOR KINERJA


TARGET %

REALISASI %

CAPAIAN KINERJA %

70 %

48,59 %

69,42



95,00

51,15

Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Untuk tahun 2015 ini selain indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas juga dilakukan pengukuran untuk indikator persentase lulusan pelatihan berbasis kompetensi yang mendapatkan sertifikat uji kompetensi. Pada tahun 2015 jumlah lulusan pelatihan yang mengikuti uji kompetensi sebanyak 4.726 orang yang dinyatakan kompeten dan mendapatkan sertifikat kompetensi adalah sebanyak 3.961 orang. Maka realisasi untuk tahun 2015 adalah 83,81 % dengan cara perhitungan lulusan pelatihan yang mendapatkan sertifikat kompetensi dibagi dengan lulusan pelatihan yang mengikuti sertifikasi/uji kompetensi dikali 100 %. Capaian kinerja ini sebesar 119,73 % melebihi dari target yang telah ditetapkan karena modul pelatihan yang digunakan sesuai dengan skema sertifikasi yang diujikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Tabel 5. Pengukuran Indikator Kinerja Penajaman INDIKATOR KINERJA Persentase Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi Yang Mendapat Sertifikat Kompetensi

18

TARGET %

REALISASI %

70

83,81


c.

IK-3 : Persentase Peningkatan Perusahaan Penyelenggara Pemagangan Terverifikasi Yang

dimaksud

dengan

Perusahaan

Penyelenggara

Pemagangan

Terverifikasi adalah perusahaan penyelenggara pemagangan yang telah mendapatkan ijin menyelenggarakan pemagangan dari Direktorat Bina Pemagangan. Cara pengukuran indikator ini adalah Penyelenggara

Pemagangan

Terverifikasi

pada

jumlah Perusahaan tahun

n

dikurang

Perusahaan Penyelenggara Pemagangan Terverifikasi pada tahun dasar (baseline 2014) dibagi jumlah Perusahaan Penyelenggara Pemagangan Terverifikasi pada tahun dasar (baseline 2014) dikali 100%). Capaian kinerja untuk indikator persentase peningkatan perusahaan penyelenggara pemagangan sebesar 68,64 %. Realisasi untuk tahun 2015 adalah sebanyak 1 perusahaan yang diverifikasi sedangkan realisasi tahun 2014 sebanyak 17 perusahaan. Jumlah perusahaan yang diverifikasi adalah jumlah perusahaan penyelenggara pemagangan ke luar negeri (sending organization) yang mengajukan ijin pengiriman pemagangan ke luar negeri. Perhitungan untuk realisasi tahun 2015 adalah selisih realisasi 2015 dan 2014 dibagi realisasi tahun 2014 dikali 100 % sehingga diperoleh angka sebesar 5,88 %. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 68,61 % dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena proses verifikasi yang dilaksanakan membutuhkan waktu dan DIPA baru dapat digunakan pada bulan Juni 2015 sehingga waktu yang dibutuhkan tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

19


INDIKATOR KINERJA


TARGET %

REALISASI %

8,57

5,88

CAPAIAN KINERJA %



31,43

18,72

68,64

Perusahaan Penyelenggara Pemagangan Terverifikasi

d. IK-4 : Persentase Peningkatan Lulusan Pemagangan Yang dimaksud dengan Lulusan Pemagangan adalah peserta yang telah selesai mengikuti pemagangan dan mendapatkan sertifikat pemagangan dari perusahaan. Cara menghitung indikator ini jumlah lulusan pemagangan pada tahun n dikurangi dengan jumlah lulusan pemagangan pada tahun dasar (baseline 2014) dibagi jumlah lulusan pemagangan pada tahun dasar (baseline 2014) dikali 100%). Capaian

kinerja

untuk

indikator

persentase

pemagangan adalah sebesar 31,05 %.

peningkatan

lulusan

Realisasi capaian persentase

peserta pemagangan sebanyak 6,08 % dengan realisasi jumlah peserta yang mengikuti pemagangan sebanyak 29.905 orang dari target yang telah ditetapkan 19,58%. Pada tahun 2015 yang mengikuti Pemagangan Dalam Negeri sebanyak 8.040 orang, Pemagangan Luar Negeri sebanyak 5.478 orang dan Pemagangan Mandiri sebanyak 16.387 orang. Pemagangan Luar Negeri dilaksanakan oleh IM Japan, LPKS, Shikamachi dan Pemagangan Mandiri oleh perusahaan nasional. Capaian kinerja dengan indikator persentase peningkatan lulusan pemagangan tidak mencapai target hal ini dikarenakan dana dekonsentrasi mengalami keterlambatan 20

dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian Ketenagakerjaan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, melakukan efisensi anggaran. Tabel 7. Pengukuran Indikator Kinerja 4

INDIKATOR KINERJA


TARGET %

REALISASI %

19,58

6,08




20,42

29,77

Lulusan Pemagangan

e. IK-5 : Persentase Peningkatan LSP Berlisensi Yang dimaksud dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi adalah lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan lisensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Cara mengukur indikator ini adalah Jumlah LSP Yang telah dilisensi sampai tahun n dibagi dengan total jumlah LSP terlisensi sesuai target renstra dikali 100%. Capaian

kinerja untuk

indikator persentase peningkatan LSP sebesar 263,86 %. Pada tahun 2015 LSP yang diberi lisensi

sebanyak 228 LSP yang terdiri dari LSP baru

sebanyak 184 dan relisensi sebanyak 44 lembaga. Untuk tahun 2014 LSP yang diberi lisensi sebanyak 100 LSP sehingga untuk realisasi tahun 2015 adalah sebesar 128 % yang dihitung dengan cara selisih LSP yang diberi lisensi dibagi dengan jumlah LSP yang diberi lisensi tahun 2014 dikali 100 %. Capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan karena ada kebijakan untuk

melakukan

percepatan

sertifikasi

kompetensi

dalam

rangka

pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Salah satu cara yang harus dilakukan dalam rangka percepatan sertifikasi kompetensi adalah dengan membangun infrastruktur sertifikasi di semua wilayah Indonesia 21

dimana salah satu infrastruktur tersebut adalah keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi. Tabel 8. Pengukuran Indikator Kinerja 5 INDIKATOR KINERJA

TARGET %

REALISASI %


48,51

128




94,10

136,03

LSP Berlisensi

f.

IK-6 : Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi adalah tenaga Kerja yang telah mengikuti uji kompetensi dinyatakan kompeten serta mendapatkan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Cara pengukuran indikator ini adalah jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun n dibagi jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai total target renstra dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator persentase peningkatan tenaga kerja bersertifikat kompetensi adalah sebesar 2.481,16 %. Pada tahun 2015 yang dinyatakan kompeten dan mendapatkan sertifikat kompetensi sebanyak 158.315 orang sedangkan pada tahun 2014 yang mendapatkan sertifikat kompetensi sebanyak 10.012 orang. Realisasi untuk tahun 2015 sebesar 1.481,25 % yang diperoleh dari perhitungan selisih tenaga kerja bersertifikat kompetensi dibagi tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi pada tahun 2014 dikali 100 %. Capaian realisasi ini melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 59,70 % karena adanya kebijakan percepatan sertifikasi dalam rangka menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN sehingga pada saat diturunkan tambahan anggaran melalui APBNP maka target tenaga kerja yang disertifikasi menjadi prioritas utama. 22

Tabel 9. Pengukuran Indikator Kinerja 6 INDIKATOR KINERJA

TARGET %

REALISASI %


59,70

1.481,25

Tenaga

CAPAIAN KINERJA %



79,87

1854,58

2.481,16

Kerja

Bersertifikat Kompetensi

g.

IK-7 : Persentase Peningkatan Lembaga Pelayanan Produktivitas Yang dimaksud dengan lembaga pelayanan produktivitas adalah lembaga yang memberikan pelayanan dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Cara mengukur indikator ini adalah jumlah Lembaga Pelayanan Produktivitas pada tahun n di kurang jumlah Lembaga Pelayanan Produktivitas pada tahun dasar (baseline 2014) dibagi jumlah Perusahaan Penyelenggara Pemagangan Terverifikasi pada tahun dasar (baseline 2014) dikali 100%). Capaian kinerja untuk indikator persentase peningkatan lembaga pelayanan produktivitas adalah 94,08 %. Pada tahun 2015 yang dapat dilaksanakan sebanyak 18 lembaga. Meningkat 1 lembaga dibandingkan tahun 2014 sebanyak 17 lembaga. Lembaga tersebut adalah ATC, merupakan lembaga yang dibentuk oleh APINDO yang difokuskan pada peningkatan produktivitas pada perusahaan di lingkungan binaan APINDO baik di tingkat pusat dan daerah.

Lembaga

ini

melaksanakan

program

pelatihan

peningkatan

produktivitas, promosi produktivitas, bimbingan peningkatan produktivitas, kajian kajian dan survey peningkatan produktivitas. Realisasi untuk tahun 2015 adalah sebesar 5,88 % yang diperoleh dari perhitungan selisih lembaga pelayanan

produktivitas

dibagi

dengan

jumlah

lembaga

pelayanan

produktivitas tahun 2014 dikali 100 %. Capaian indikator ini hanya sebesar 23

94,12 % karena kurangnya pemahaman tentang arti pentingnya membangun atau membentuk Lembaga Pelayanan Produktivitas Tabel 10. Pengukuran Indikator Kinerja 7

INDIKATOR KINERJA

TARGET %

REALISASI %


6,25

5,88

Lembaga

CAPAIAN TARGET KINERJA RENSTRA % 2019 % 94,12

56,25

PENCAPAIAN TARGET RENSTRA S.D 2015 % 10,46

Pelayanan

Produktivitas

h.

IK-7 : Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Nasional, Sektoral, Daerah) Yang dimasud dengan Produktivitas Tenaga Kerja (Nasional, Sektoral dan Daerah) adalah Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja yang merupakan kontribusi tenaga kerja terhadap penciptaan nilai tambah melalui proses produksi barang dan jasa dengan cara pengukuran nilai produktivitas per tenaga kerja dihitung dengan rumus PDB/jumlah tenaga kerja setiap tahun. Untuk menghitung peningkatan produktivitas digunakan rumus nilai produktivitas per tenaga kerja pada tahun ke n di kurang nilai produktivitas pada tahun dasar (baseline 2014) dibagi nilai produktivitas per tenaga kerja pada tahun dasar (baseline 2014 dikali 100%). Capaian kinerja untuk indikator persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja sebesar 74,27 %. Pada tahun 2015 pengukurannya adalah terkait pertumbuhan pada tahun 2014, artinya kegiatan pengukuran produktivitas nasional pada tahun 2015 adalah untuk melihat tren pertumbuhan pada tahun 2009 s.d 2014, sehingga untuk pengukurannya kita

lakukan

untuk

pertumbuhan

dengan 2014, 24

antara

tahun

2013

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2015 adalah terkait pertumbuhan

perekonomian

Indonesia.

Pertumbuhan

perekonomian

Indonesia mengalami peningkatan, namun pertumbuhannya selama kurun waktu tahun 2011-2014 terus melambat dari 6,17 persen di tahun 2011 menjadi 5,02 persen pada tahun 2014. Walaupun pertumbuhannya melambat, tetapi jumlah tenaga kerja terus bertambah, dimana pada tahun 2011 ada sebanyak 107,4 juta orang dan di tahun 2014 menjadi 114,6 juta. Produktivitas tenaga kerja selama kurun waktu yang sama, juga terus mengalami peningkatan dari 67,84 juta per pekerja per tahun pada tahun 2011 menjadi 74,75 juta per pekerja per tahun di tahun 2014, yang mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Indonesia juga terus meningkat (gambar 5.1). Tinggi atau rendahnya produktivitas tenaga kerja dapat dikaitkan dengan pendidikan tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja, makin tinggi produktivitas yang mungkin bisa dicapainya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.1, tenaga kerja yang berpendidikan SMA keatas meningkat dari 31,73 persen pada tahun 2011 menjadi 35,17 persen di tahun 2014 nilainya.Hal yang sama juga terjadi pada produktivitas tenaga kerja, dimana pada tahun 2011 sebesar 67,84 juta per pekerja per tahun meningkat menjadi 74,75 juta per pekerja per tahun di tahun 2014. Selain perkembangan produktivitas tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja menurut kategori usaha, kategori usaha dengan produktivitas tertinggi tahun 2014 adalah usaha Real Estat (kategori L) sebesar 961,4 juta per pekerja per tahun. Sedangkan yang terendah adalah usaha jasa lainnya (kategori RSTU) sebesar 20,67 juta per pekerja per tahun. Selain kategori real estat, masih ada 8 kategori usaha lagi yang produktivitasnya di atas nasional, yaitu: kategori usaha Informasi dan Komunikasi (J); Pertambangan dan Penggalian (B); Pengadaan Listrik dan Gas (D); Jasa Keuangan dan Asuransi (K); Industri Pengolahan (C); Konstruksi (F); Jasa Perusahaan (MN); dan Administrasi Pemerintahan, 25

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O), sedangkan sisanya dibawah produktivitas nasional. Diatas usaha jasa lainnya; kategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A) mempunyai produktivitas terendah kedua, yaitu sebesar Rp 28,95 juta per tenaga kerja per tahun. Capaian kinerja hanya tercapai sebesar 74,21 % tergantung dari PDB sesuai dengan data dari BPS. Apabila PDB naik dan jumlah penduduk tetap maka tingkat produktivitas akan naik.


INDIKATOR KINERJA Persentase Peningkatan Produktivitas Kerja

TARGET REALISASI % % 4,47

3,32

CAPAIAN TARGET KINERJA RENSTRA % 2019 % 74,21

21,13

PENCAPAIAN TARGET RENSTRA S.D 2015 % 15,70

Tenaga (Nasional,

Sektoral, Daerah)

B. REALISASI ANGGARAN Guna mendukung seluruh kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas pada Tahun Anggaran 2015, memperoleh anggaran (setelah revisi) sebesar : Rp. 1.339.189.714.000,- (Satu trilyun tiga ratus tiga puluh sembilan milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah). Untuk penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2015 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.127.443.756.040,- (Satu trilyun seratus dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat puluh ribu rupiah) atau 84,19 % sedangkan realisasi fisik sebesar 96,51 %. Hal ini disebabkan karena DIPA baru terbit pada bulan Mei 2015 sehingga banyak 26

kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena terkendala oleh waktu. Adapun rincian realisasi keuangan dan fisik adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 12. Rekapitulasi dan Realisasi Keuangan Ditjen Binalattas Berdasarkan Satuan Kerja

NO

UNIT KERJA

ALOKASI ANGGARAN (setelah REVISI) (Rp.)

REALISASI ANGGARAN (Rp.)

%

1

Setditjen Binalattas

52.570.799.000

45.167.586.788

85,92

2

Dit. Bina Stankomlatker

61.083.375.000

48.576.855.294

79,53

3

Dit. Bina Kelembagaan Pelatihan

305.331.976.000

270.898.457.873

88,66

4

Dit. Bina Intala

33.353.114.000

25.528.311.536

76,54

5

Dit. Bina Pemagangan

5.035.243.000

4.705.101.539

93,44

6

Dit. Bina Produktivitas

8.179.062.000

7.993.682.572

97,73

7

Sekretariat BNSP

201.876.054.000

121.951.753.459

60,41

8

BBPP

17.459.766.000

16.631.363.932

95,26

9

BBPLK Medan

36.101.920.000

33.253.497.203

92,11

10

BBPLK Serang

40.721.466.000

36.005.916.606

88,42

11

BBPLK Bekasi

61.077.261.000

51.673.374.813

84,60

12

BBPLK Bandung

46.057.250.000

43.289.246.592

93,99

13

BBPLK Semarang

38.666.828.000

36.024.153.940

93,17

14

BLK Banda Aceh

23.287.692.000

20.769.947.820

89,19

15

BLK Padang

23.805.188.000

20.114.227.688

84,50

16

BLK Surakarta

48.213.253.000

41.767.758.844

86,63

17

BLK Samarinda

24.610.732.000

20.109.150.138

81,71

18

BLK Makassar

32.863.793.000

30.674.994.554

93,34

19

BLK Kendari

20.780.034.000

16.775.430.844

80,73

20

BLK Ternate

18.077.500.000

15.828.482.307

87,56

21

BLK Ambon

19.034.136.000

18.339.864.165

96,35

22

BLK Sorong

22.669.730.000

19.384.448.740

85,51

23

BLK Lembang

-

-

-

24

BLK Lombok Timur

-

-

-

27

NO

ALOKASI ANGGARAN (setelah REVISI)

UNIT KERJA

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN (Rp.)

-

%

25

BLK Bantaeng

23

BPP Kendari

7.263.253.000

7.016.779.008

96,61

24

BBPLK Jakarta

4.333.725.000

4.330.452.952

99,92

25

BBLK Yogyakarta

3.604.153.000

3.600.002.919

99,88

26

Balatrans Pekanbaru

1.931.144.000

1.927.188.550

99,80

27

Balatrans Banjarmasin

1.442.980.000

1.443.479.895

99,34

28

Balatrans Makassar

1.748.183.000

1.746.479.895

99,89

29

Balatrans Denpasar

1.536.750.000

1.536.732.300

100,00

30

Dana Dekonsentrasi 33 Provinsi TOTAL

-

-

176.273.354.000

160.485.042.914 91,04

1.339.189.714.000

1.127.443.756.040 84,19

Tabel 13. Rekapitulasi dan Realisasi Keuangan Ditjen Binalattas Tahun 2010 – 2015 PAGU NO.

REALISASI KEUANGAN

FISIK

TAHUN (Rp)

(Rp)

%

%

1

2010

732.963.845.000

638.820.272.413

87,16

96,09

2

2011

1.313.059.591.000

1.000.436.805.738

76,16

91,74

3

2012

886.429.146.000

805.487.910.517

90,87

96,24

4

2013

1.034.554.843.000

912.933.070.820

88,24

96,09

5

2014

782.266.499.000

684.953.084.990

87,56

91,65

6

2015

1.339.189.716.000

1.127.443.756.040

84,19

96,51

28

Jika diuraikan per tahunnya realisasi anggaran Ditjen Binalattas dapat dilihat pada grafik di bawah ini : Gambar 3 Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran dengan Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2010 – 2015

1.600.000.000.000

96,09%

91,74%

96,24%

96,51%

96,09%

90,00%

1.400.000.000.000

90,87%

87,16%

88,24%

87,56%

84,19%

1.200.000.000.000

76,19%

80,00% 70,00%

1.000.000.000.000

60,00%

800.000.000.000

50,00% 1.339.189.714.000

1.313.059.591.000

600.000.000.000 400.000.000.000

100,00%

91,65%

732.963.845.000 638.820.272.413

1.034.554.843.000 1.000.436.805.738 912.933.070.820 886.429.146.000 805.487.910.517 782.266.499.000 684.953.084.990

40,00%

1.127.443.756.040

20,00%

10,00%

0

0,00% 2010

2011

2012

2013

29

2014

2015

Realisasi Keuangan % Realisasi Keuangan %Realisasi Fisik

30,00%

200.000.000.000

Pagu Revisi

Tabel 14 Realisasi Anggaran Tahun 2015 REALISASI ANGGARAN DITJEN BINALATTAS TAHUN 2015 No 1

Sasaran Strategis Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Sasaran Sasaran Program Strategis 1

Meningkatnya Meningkatnya Kompetensi Kualitas dan Tenaga Kerja Produktivitas Tenaga Kerja Untuk Mencetak Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing

Indikator Sasaran Program 1

2

3

4

5

6

2

Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja

7

8

3

Pendukung

9

Kegiatan

Persentase 2217 Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kelembagaan Pelatihan Kerja Lembaga Dan Produktivitas Pelatihan Yang Terakreditasi Persentase 2208 Peningkatan Kompetensi Peningkatan Tenaga Kerja Dan lulusan Pengembangan Program pelatihan Pelatihan Bidang Industri Berbasis 2214 Peningkatan Kompetensi Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Industri 4060 Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja Dan Pelatihan Kerja Binalattas 2209 Pengembangan Dan Peningkatan Kompetensi Instruktur Dan Tenaga Kerja Orientasi Pasar Kerja Luar 2211 Pengembangan Dan Peningkatan Kompetensi Instruktur Dan Tenaga Kerja Orientasi Pasar Kerja Dalam Negeri 2216 Peningkatan Kompetensi Instruktur Dan Tenaga Pelatihan 4055 Peningkatan Kompetensi Instruktur Dan Tenaga Kepelatihan Binalattas 2221 Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja Dan Pelatihan Kerja Persentase 2218 Pengembangan Dan Peningkatan Peningkatan Penyelenggaraan Perusahaan Pemagangan Dalam Dan Luar Penyelenggar Negeri a Pemagangan Terverifikasi Persentase 4057 Peningkatan Penyelenggaraan Peningkatan Pemagangan Dalam Dan Luar Lulusan Negeri Binalattas Pemagangan Persentase 2207 Pengembangan Sistem Dan Peningkatan Pelaksanaan Sertifikasi LSP Berlisensi Kompetensi Profesi Persentase 4053 Pengembangan Sistem Dan Peningkatan Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Kerja Kompetensi Profesi Binalattas Bersertifikat Kompetensi Persentase 2213 Pelaksanaan Dan Peningkatan Peningkatan Produktivitas Lembaga Pelayanan Produktivitas Persentase 2220 Pengembangan Dan Peningkatan Peningkatan Produktivitas Produktivitas 4059 Pengembangan Dan Tenaga Kerja Peningkatan Produktivitas (Nasional, Binalattas Pendukung 2223 Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Binalattas 2210 Peningkatan Kualitas Dan Pelayanan Pelatihan Bagi Calon Transmigran 2212 Pengembangan Program Dan Peningkatan Kapasitas Sdm Pelatihan Ketransmigrasian 2215 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pelatihan Bagi Calon Transmigran Dan Transmigrasi

30

Pagu

Realisasi

%

325.714.069.000

290.297.122.049

89,13%

57.653.764.000

52.877.170.007

91,72%

111.435.600.000

99.543.824.047

89,33%

317.252.443.000

270.370.521.094

85,22%

25.799.191.000

22.226.885.851

86,15%

25.929.764.000

25.560.639.264

98,58%

28.327.340.000

21.916.975.299

77,37%

23.862.273.000

19.084.078.510

79,98%

59.457.544.000

55.505.428.820

93,35%

1.609.877.000

1.554.373.449

96,55%

53.300.049.000

48.733.966.890

91,43%

182.721.707.000

111.054.244.759

60,78%

19.154.347.000

10.897.508.700

56,89%

8.634.432.000

8.400.834.281

97,29%

9.887.840.000

9.388.027.704

94,95%

22.821.066.000

21.829.723.357

95,66%

52.570.799.000

45.167.586.788

85,92%

3.604.153.000

3.600.002.919

99,88%

4.333.725.000

4.330.452.952

99,92%

5.119.731.000

5.104.389.300

99,70%

1.339.189.714.000

1.127.443.756.040

84,19%

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan permasalahan sehingga menjadi hambatan atau kendala bagi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dalam mencapai target capaian kinerja dan terhadap penyerapan anggaran, antara lain : 1. Revisi DIPA satuan kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan karena keterlambatan adanya proses revisi pencairan blokir, revisi efisiensi anggaran dan revisi APBN-P yang cukup memakan waktu yang lama sehingga kegiatan efektif dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2015; 2. Adanya penghematan anggaran sesuai Inpres No. 4 Tahun 2015 dan Amanat Surat Menteri Keuangan No. S-347/MK.02/2015 hal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN TA.2015 (Pemotongan Anggaran), DIPA Revisi II ditandatangani tgl. 21 Juli 2015).

Langkah-langkah percepatan penyerapan yang dilakukan antara lain : 1. Menginventarisasi dan membuat prioritas kegiatan kegiatan yang belum terlaksana; 2. Merevisi kegiatan-kegiatan yang berpotensi tidak bisa terserap; 3. Membuat rencana penyerapan anggaran per minggu.

Dalam akuntabilitas keuangan, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

hanya dapat menginformasikan realisasi penyerapan

anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya. Hal ini karena adanya kendala dan sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, sehingga di waktu yang akan datang akan dibuatkan sistem pengukuran kinerja atas kegiatan tersebut dalam setiap indikator kinerja.

31

BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2015 disusun berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan dari bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja melalui penyempurnaan terhadap penyusunan program kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas yang mengarah pada input, output, outcomes, benefit dari setiap kegiatan, sehingga pada tahun yang akan datang lebih efektif dalam pemanfaatan sumber dana dan sumber daya dapat ditingkatkan, yang didukung oleh kemampuan dan profesionalisme. Secara

umum

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Direktorat

Jenderal

Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas mengalami hambatan karena DIPA baru terbit pada bulan Mei 2015. Capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut IK 1 sebesar 112,99 %, IK 2 sebesar 69,42 %, IK 2 penajaman sebesar 119,73 %, IK 3 sebesar 68,64 %, IK 4 sebesar 31,05 %, IK 5 sebesar 263,86 %, IK 6 sebesar 2.481,16 %, IK 7 sebesar 94,12 % dan IK 8 sebesar 74,21 %.

32

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

PERJANJIAN KINERJA Unit Organisasi Eselon I

:

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Tahun Anggaran

:

2015

No 1

Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas

Kualitas Tenaga

Indikator Kinerja dan

1

Kerja

Untuk Mencetak Tenaga Kerja

Target

Persentase Peningkatan Lembaga Pelatihan

12,80

%

70,00

%

8,57

%

19,58

%

Yang Terakreditasi 2

Yang Berdaya Saing


3


4


5


48,51

%

6

Persentase Peningkatan Tenaga Kerja

59,70

%

6,25

%

4,47

%

Bersertifikat Kompetensi 7


8


Program

Anggaran

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

34

Rp.1.632.812.823.000,-

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

35

36

CAPAIAN KINERJA DITJEN BINALATTAS TAHUN 2015 Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran Program

No

Sasaran Program

1

Meningkatnya Kualitas dan

: : :

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas 2015 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Indikator Kinerja Program 1


Produktivitas Tenaga Kerja

Lembaga Pelatihan Yang

Untuk

Terakreditasi

Mencetak

Tenaga

Kerja Yang Berdaya Saing

2

Persentase Peningkatan Lulusan

Capaian

Target

Realisasi

Kinerja

12,80

%

14,46

%

112,99

%

70,00

%

48,59

%

69,42

%

8,57

%

5,88

%

68,64

%

19,58

%

6,08

%

31,05

%

48,51

%

128,00

%

263,86

%

%

1.481,25

%

2.481,1

%

Pelatihan Berbasis Kompetensi 3


4


5


6

Persentase Peningkatan Tenaga

59,70

Kerja Bersertifikat Kompetensi 7


6 6,25

%

5,88

%

94,12

%

4,47

%

3,32

%

74,21

%

Lembaga Pelayanan Produktivitas 8


Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 – Pagu Awal Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 – Pagu Revisi Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2015

: Rp.1.632.812.823.000,: Rp.1.339.189.714.000,: Rp.1.127.443.756.040,: 84,19 %

37

Kementerian Ketenagakerjaan R.I Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja IKSS 1.1 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja IKSS 1.2 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja

No

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis

Target

1

Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

1 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

40%

Indikator Sasaran Strategis

Target

2 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja

1,6%

Peserta Pelatihan Yang Mengikuti Uji Kompetensi 4.726 Orang

Tahun 2014

Peserta Yang Mendapat Sertifikat Kompetensi 3.961 Orang

Tahun 2015

72,35 Juta per pekerja per tahun

Realisasi 83,81%

Peningkatan


3,32%

Capaian Kinerja 210%

Pencapaian Target Target Renstra Renstra 2019 s.d 2015 65%

Ket

128,94%

Pencapaian Target Target Renstra Renstra 2019 s.d 2015 207% 8,5% 39,03%

Capaian Kinerja

Ket

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Program 1 : Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Sasaran Program 1 : Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk Mencetak Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing

No 1

Indikator Kinerja Program

Target 2015

Meningkatnya Kualitas 1 Persentase Peningkatan dan Produktivitas Lembaga Pelatihan Yang Tenaga Kerja Untuk Terakreditasi Mencetak Tenaga Kerja Yang Berdaya 2 Persentase Peningkatan lulusan pelatihan Berbasis Saing Kompetensi

12,80%

Sasaran Program

3 Persentase Peningkatan Perusahaan Penyelenggara Pemagangan Terverifikasi

70,00%

8,57%

Realisasi 2014

Realisasi 2015

1.943 Lembaga

62.073 Orang

17 Perusahaan

4 Persentase Peningkatan Lulusan Pemagangan

19,58%

28.191 Orang

5 Persentase Peningkatan LSP Berlisensi

48,51%

6 Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

59,70%

7 Persentase Peningkatan Lembaga Pelayanan Produktivitas

6,25%

17 Lembaga

8 Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Nasional, Sektoral, Daerah)

4,47%


100 Lembaga 10.012 Orang

38

2.224 Lembaga

92.236 Orang

Realisasi 14,46%

Pencapaian Target Target Renstra Renstra 2019 s.d 2015 112,99 32,12% 45,03%

Capaian Kinerja

48,59%

69,42

95,00%

51,15%

5,88%

68,64

31,43%

18,72%

6,08%

31,05

20,42%

29,77%

128,00%

263,86

94,10%

136,03%

1481,25%

2481,16

79,87%

1854,58%

18 Lembaga

5,88%

94,12

56,25%

10,46%


3,32%

74,21

21,13%

15,70%

18 Perusahaan

29.905 Orang 228 Lembaga 158.315 Orang

Ket

39 DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS http://kemnaker.go.id/unit-kerja/binalattas

LAPORAN KINERJA DITJEN BINALATTAS TAHUN 2015

Recommend Documents