KEBIJAKAN KEMNAKER DALAM PEMBINAAN KOMPETENSI AHLI K3 KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
Latar Belakang
UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Data Kecelakaan
-
Konstruksi Industri Transport Pertambangan Kehutanan Lain-lain
: : : : : :
31,9 % 31,6 % 9,3 % 2,6 % 3,8 % 20 %
Angka Kecelakaan Kerja Di Beberapa Negara, Tahun 2002 3 kategori industri penyumbang angka kecelakaan fatal terbesar di tahun 2002 - 2005 General Factories General 33% Factories
33%
54%
13% Shipbuilding and Ship building ship-repairing and Ship 13% Repairing
Construction
Construction 54%
Country / Region
Occupational Fatality Rate #
Sweden
1.2
United Kingdom
1.3
Australia
2.0
USA (2000)
2.2
EU15 Average
2.5
Japan
2.6
Singapore (2004)
4.9
Taiwan (2001)
6.9
Hong Kong SAR
8.6
Malaysia
10.8
# Occupational Death per 100,000 workers Indonesia
?
Data Penyebab Kecelakaan Sektor Konstruksi Jatuh Terbentur Tertimpa Mesin & alat Alat tangan Transport Lain-lain
: : : : : : :
26% 12 % 9% 8% 7% 7% 6%
K3 sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja; K3 belum mendapatkan perhatian yg memadai dari semua pihak; Tingkat kepedulian masyarakat khususnya masyarakat industri terhadap K3 relatif masih rendah; Komitmen pimpinan perusahaan di bidang K3 relatif rendah; Peran Lembaga dan SDM K3 dalam pelaksanaan K3 belum optimal; Tuntutan global dalam hal perlindungan K3 semakin meningkat. 5
Manfaat Bagi Masyarakat: 1. Menumbuhkembangkan pengetahuan, pengertian, kesadaran dan kepedulian mengenai K3; 2. Menjadi perilaku dalam hidup masyarakat dan mulai di tanamkan pada keluarga; 3. Masyarakat hidup sehat dan disiplin.
lanjutan;
Bagi Tenaga Kerja:: 1. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan mengenai K3; 2. Meningkatkan kinerja tenaga kerja dan bekerja setelah yakin akan jaminan perlindungan K3; 3. Meningkatkan kesadaran berperilaku K3 dan disiplin. 7
lanjutan;
Bagi Perusahaan: 1. 2. 3. 4. 5.
Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan dibidang K3 Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK3 Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan dari penerapan SMK3 Mengetahui kinerja K3 di perusahaan Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan
DASAR HUKUM PENERAPAN K3 dan SMK3 Pasal 27 (2) UUD1945
Undang-undang 13 Thn 2003
Pasal 86
Pasal 87
• UU No.1/1970
PP 50 Tahun 2012 ttg Penerapan SMK3
Sanksi
DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
Pasal 87 UU No.13/2003 (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah 36
10
Peraturan Perundangan K3 Bidang Konstruksi Bangunan UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1970
tentang KESELAMATAN KERJA
PERMENAKERTRANS NO. PER. 01/MEN/1980 tentang K3 PADA KONSTRUKSI BANGUNAN SKB MENAKER DAN MENTERI PU No. 174/MEN/1986 DAN No. 104/KPTS/1986
tentang K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI BESERTA PEDOMAN PELAKSANAAN K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI
1/25/2017
11
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UU NO. 1 THN 1970
Tujuan Pokok K3 • Mencegah terjadinya kecelakaan, bahaya kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, pencemaran dll.
“Nihil kecelakaan kerja”
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UU NO. 1 THN 1970
Tujuan Pokok K3 • Mencegah terjadinya kecelakaan, bahaya kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, pencemaran dll.
“Nihil kecelakaan kerja”
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Ruang lingkup K3 Konstruksi Bab II Psl 2 (1)
Ket. Psl 2 (2)
K3 di segala tempat kerja di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air, maupun di udara dalam wilayah RI. c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan2 pengairan, saluran atau persiapan i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian, di atas permukaan tanah atau perairan. 1/25/2017
14
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Ruang lingkup K3 Konstruksi (lanjutan) k.
Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting
m. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran
1/25/2017
15
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Syarat-syarat K3 (Konstruksi) Psl 3 (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syaratsyarat K3 untuk: a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. ……
dst
…….
s/d r.
1/25/2017
16
Undang-Undang No. 1 Tahun 1970
Permenaker No. 01/Men/1980
tentang K3 Pada Konstruksi Bangunan, di dalamnya telah ditetapkan berbagai prosedur K3 yang harus dilaksanakan di sektor kegiatan konstruksi, antara lain : Setiap pekerjaan konstruksi bangunan yang akan dilakukan wajib Dilaporkan kepada Direktur atau Pejabat yang ditunjuknya. (pasal 2)
Sewaktu pekerjaan dimulai harus segera disusun suatu unit keselamatan dan kesehatan kerja, hal tersebut harus diberitahukan kepada setiap tenaga kerja (Pasal 3) Pedoman K3 Konstruksi SKB No. 174/MEN/1986 dan No. 104/KPTS/1986 1.2.1. Kontraktor/pemborong harus menunjuk petugas keselamatan kerja (safety officer) yang ditugaskan untuk mengurus keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek yang jumlah pekerjanya 25 orang atau lebih. 1.2.2. Pada semua proyek-proyek yang mempekerjakan secara teratur 250 orang atau lebih, safety officer harus bekerja secara full-time untuk mengurus keselamatan dan kesehatan kerja.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SMK3
KRITERIA PENILAIAN
SKB MENAKER DAN MENTERI PEKERJAAN UMUM No.174/MEN/1986 DAN No.104/KPTS/1986
TENTANG K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI BESERTA PEDOMAN PELAKSANAAN K3 PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI 8 PASAL, 14 BAB
• PASAL 2 KONSTRAKTOR WAJIB PENUHI SYARAT –SYARAT K3 • PASAL 3 MENTERI PEKERJAAN UMUM MEMBERI SANKSI ADMINISTRASI • PASAL 4 KOORDINASI DEPNAKERTRANS DAN PEKERJAAN UMUM • PASAL 5 AHLI K3 KONSTRUKSI • PASAL 6 PENGAWASAN DEPNAKER DAN PEKERJAAN UMUM
PEDOMAN :
BAB I ADMINISTRASI KEWAJIBAN KONTRAKTOR TERHADAP K3 TERMASUK BIAYA YANG TIMBUL. PETUGAS K3 FULL TIME < 100 ORANG TK > 100 ORANG (P2K3) STRUKTURAL ( 6 BULAN ) BUAT SOP BAB II S/D XIV (TEKNIS) 1/25/2017
20
SKB Menaker & Men PU 174/104/1986
Tata Letak dan Jarak Aman Penggalian dan Pembebasan Lahan Pengangkutan dan Transportasi Pesawat Angkat dan Angkut Pengelasan Perancah dan Pengaman di ketinggian Alat Keselamatan Kerja Pengelolaan Bahan Berbahaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pengelolaan Limbah
21
RUANG LINGKUP PENGAWASAN K3 KONSTRUKSI & SARANA BANGUNAN SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSTRUKSI
MASA KONSTRUKSI
DIKERJAKAN : Pembangunan. Perbaikan. Perawatan. Pembersihan, pembongkaran rumah, gedung, bangunan pengairan, bangunan lainnya, saluran atau terowongan di bawah tanah
PERAWATAN/ PEMELIHARAAN BANGUNAN Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan Dilakukan pekerjaan mengandung bahaya tertimbum tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok,hanyut atau terpelanting 1/25/2017
22
PENYELENGGARAAN K3 PADA KEGIATAN KONSTRUKSI -
Dimulai pada tahap perencanaan Unsur yang terlibat Komitmen manajemen Pembentukan unit K3 Pembentukan organisasi P2K3 Kerangka dan penjabaran tugas Pembinaan / sosialisasi, awal, rutin, dan khusus Aktivitas kegiatan Pengawasan internal dan eksternal
1/25/2017
23
OBYEK-OBYEK SPESIFIK PADA KEGIATAN KONSTRUKSI -
Tempat dan lingkungan kerja Alat, mesin, instalasi Perancah Tangga Alat angkat Alat konstruksi / alat berat Konstruksi bawah/atas tanah/air Penggalian Pemancangan Pekerjaan baja/beton Pekerjaan pengelasan Pekerjaan penunjang / finishing
SERTIFIKASI Alat
-
Persyaratan administratif Pemeriksaan visual Pengujian beban Rekomendasi / Ijin
Kompetensi Personil Persyaratan peserta Pelatihan Evaluasi Sertifikasi Lisensi Penunjukan 1/25/2017
25
Kep. Dirjen PPK No Kep 20/DJPKK/VI/2004 Tentang Sertifikasi Kompetensi K3 Bid Konst Bangunan Jenis Kompetensi Personil : - Ahli K3 Utama, - Ahli K3 Madya - Ahli K3 Muda - Teknisi Scaffolding Kep. Dirjen PPK No. : Kep. 74/PPK/XII/2013 Supervisor Perancah
1/25/2017
26
SERTIFIKASI KOMPETENSI
PERSONIL K3 Pada Kegiatan Konst Bangunan Kep. Dirjen PPK No Kep 20/DJPKK/VI/2004
A.
Proyek > 6 bulan atau TK > 100 org - Min. 1 org Ahli Utama - Min. 1 org Ahli Madya - Min. 2 org Ahli Muda
B.
Proyek < 6 bulan atau TK < 100 org - Min. 1 org Ahli Madya - Min. 1 org Ahli Muda
C
Proyek < 3 bulan atau TK < 25 org - Min. 1 org Ahli Muda
D.
Teknisi perancah harus memiliki lisensi 1/25/2017
27
Main contractor Unit K3
1 ahli utama 1 ahli madya 2 ahli muda
P2K3 Permen No. 4/1987
Permen No. 1/1980 psl 3
Proyek > 6 bulan atau TK > 100 org 1 ahli utama 1 ahli madya 2 ahli muda
Proyek konstruksi
Subcontractor
Proyek < 6 bulan atau TK < 100 org Subcontractor 1 ahli madya 1 ahli muda
Subcontractor
Proyek < 3 bulan atau TK < 25 org 1 ahli muda
